2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 86/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH (V)

JAKARTA RABU, 24 OKTOBER 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 86/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Yayasan Dompet Dhuafa 2. Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang 3. Yayasan Yatim Mandiri, dkk. ACARA Mendengarkan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (V) Rabu, 24 Oktober 2012, Pukul 11.16 – 13.06 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati Muhammad Alim

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Yayasan Dompet Dhuafa

2. Rumah Zakat Indonesia

B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Evi Risma Yanti

2. Nasrullah Nasution

C. Ahli dari Pemohon: 1. Hamid Chalid D. Saksi dari Pemohon: 1. Muharrar Mahfudz E. Pemerintah: 1. Nasaruddin Umar (Wakil Menteri Agama) 2. Wahiduddin Adams (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) 3. Hamka (Kementerian Agama) 4. Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) F. Ahli dari Pemerintah: 1. Aries Mufti 2. Irfan Syauqi Beik G. Saksi dari Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.

Jailani Dadang Sappudin Mustafa Kamal Khotib Suryaatmaja Darwis

H. Pihak Terkait: 1. Sutito (Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia) 2. Mirsad (Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia) 3. Hafidhuddin (BAZNAS) 4. Amirsyah (MUI)

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB 1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan ahli maupun saksi yang diajukan oleh para pihak pada hari ini dengan Sidang Perkara Nomor 86/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X Baik, di meja Majelis sudah ada beberapa saksi dan ahli yang menurut undang-undang harus diambil sumpahnya dahulu kecuali yang sudah. Kita mulai dari saksi, Saudara Jailani maju, Saudara Dadang Sappudin, Saudara Mustafa Kamal, Saudara Khotib Suryaatmaja, Saudara Darwis, Tuan Guru H. Muharrar. Ini yang diajukan oleh Pemohon Tuan Guru H. Muharrar yang diajukan oleh Pemerintah ini tadi yang lima tapi sumpahnya sama akan diambil juga oleh Pak Fadlil. 2.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Kepada Saudara Saksi disilakan tangannya lurus ke bawah, pandangan ke arah saya untuk mengikuti kata-kata sumpahnya supaya tepat. Disumpah menurut agama Islam, dimulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

3.

SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

4.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup, disilakan duduk.

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk. Kemudian Ahli yang diajukan oleh Pemohon ada Dr. Hamid Chalid, maju Pak. Kemudian Bapak Topo Santoso, belum ya.

6.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Belum hadir.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUSETYO Mohon maaf, Majelis. Topo Santoso keterangan tertulis.

1

8.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Keterangan tertulis ya.

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SUSETYO Ya, Majelis.

10.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Kemudian Dr. Aries Mufti dan Dr. Irfan Syauqi. Dr. Hamid Chalid diajukan oleh Pemohon, Dr. Aries diajukan oleh Pemerintah juga, Dr. Irfan oleh Pemerintah. Silakan Pak Anwar, Ahli.

11.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Mohon ikuti saya. “Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

12.

AHLI YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

13.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih.

14.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Akan mulai dari Saksi yang diajukan oleh Pemohon dahulu. Kepada Saksi semuanya ya, Saksi itu bukan mengajukan pendapat tapi memberi informasi tentang apa yang dialami sendiri, didengar sendiri, dilihat sendiri. Jadi kalau pendapat itu nanti ada pada Ahli dan/atau kesimpulan pihak-pihak soal pendapat. itu yang nanti akan diputus pada tingkat akhir oleh Majelis Hakim. Silakan Saudara Tuan Guru H. Muharrar, maju Pak, ya.

15.

SAKSI DARI PEMOHON: MUHARRAR MAHFUDZ Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillah washalatu wassalamu 'ala rasulillah. Bapak Ketua MK sekaligus Hakim Ketua bersama Bapak-Bapak Hakim yang saya muliakan, hadirin peserta sidang yang kami hormati. Izinkan saya menyampaikan hal-hal yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya lihat, yang terkait dengan persoalan-persoalan zakat. Yang pertama, saya lebih dahulu mengenalkan diri. Saya H. Muharrar Mahfudz, pekerjaan saya wakil pimpinan pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat yaitu Pondok Pesantren Nurul Hakim, sekaligus saya sebagai ketua panti asuhan di pondok pesantren itu. Di samping itu kegiatan sehari-hari saya, saya sebagai dai yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat.

2

Pertama, saya ingin sampaikan penyaksian saya, saya sebagai pribadi, sebagai bagian dari masyarakat. Bahwa sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, terutama terkait dengan zakat fitrah, para muzaki langsung saja menyampaikan, memberikan zakatnya kepada mustahik tanpa mereka mengenal adanya amil. Dan terjadi hal-hal yang tentu tidak membikin zakat itu merata diterima oleh mustahik yang banyak … yang kebetulan keluarganya banyak … banyak keluarganya banyak dia dapatkan. Akhirnya, muncul gagasan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk mencoba membikin amil zakat. Muncullah beberapa amil zakat di tingkat musala, di tingkat masjid, sehingga setiap dusun ada masjid, ada musala, ada juga pemungut zakat. Dan mereka kemudian bertugas sebagaimana tugas amil, tetapi amil itu ditunjuk dan di … dipilih oleh kalangan masyarakat dan mereka sebagian besar adalah pengurus musala atau pengurus masjid tadi. Dan ini kemudian menjadi suatu tradisi yang begitu rupa, sehingga kepercayaan mereka kepada masyarakat, kepada amil yang ada di musala begitu tinggi, begitu besar. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, saya sebagai seorang yang selalu berkeliling di tengah-tengah masyarakat menyampaikan pengajian. Saya kebetulan dan insya Allah Bapak-Bapak hadirin mengetahui, Lombok sebagai salah satu pulau yang boleh dikatakan masih miskin, masih dalam perkembangan pembangunan, sehingga tingkat kemiskinannya itu cukup tinggi. Nah, tidak … tidak jarang terjadi, bahkan sering sekali setiap ada sahabat, setiap ada orang kaya, baik itu kalangan dokter maupun pengusaha, itu tidak sedikit yang menitipkan zakatnya lewat saya. Dan ternyata, itu pun dialami oleh beberapa tokoh agama, tokoh pengguru kita. Mereka bukan amil, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat untuk mendistribusikan zakat mereka. Dan tentu mereka berada dan berkeliling di tengah-tengah masyarakat yang miskin, ya pendistribusiannya itu pun diberikan secara baik dan secara bagus oleh para tokoh agama tadi. Kemudian, yang ketiga, saya kebetulan sebagai ketua panti asuhan dan dalam pengalaman berbicara dengan panti-panti asuhan yang lain, itu ternyata ada kesamaan pengalaman, yaitu taruhlah seperti saat ini, panti asuhan mendapatkan sumbangan dana dari dermais dan dari Departemen Sosial yang itu semakin tahun bukannya semakin bertambah, tetapi terus terjadi pengurangan. Panti asuhan saya dan begitu juga yang lain-lain, itu yang tadinya mereka mendapatkan 90 orang anak asuh mendapatkan bantuan dari dermais, sekarang ini ada yang masih tersisa hanya 30 orang. Padahal, jumlah anak asuh itu tetap saja besar dan itu tuntutan dari masyarakat. Akhirnya, salah satu bentuk yang kita lakukan adalah panti asuhan sekaligus menyerap sumbangan-sumbangan, baik itu zakat maupun infak. Dan ini cukup besar maknanya bagi kehidupan panti-panti asuhan yang ada. Dan alhamdulillah, itu yang kami lakukan, sehingga tidak terjadi pengurangan jumlah anak asuh. Justru anak asuh tetap di atas 90-an dengan jaminan makanan yang memadai, itu tidak lepas dari zakat-zakat yang datang dan dipungut oleh pengurus panti asuhan. Yang ketiga … yang keempat, saya sebagai wakil pimpinan pondok pesantren, sebagai pengasuh. Di dalam pengalaman membangun pondok pesantren, itu tidak bisa cukup hanya dengan bantuan-bantuan, lebih-lebih pada awal pembangunan. Dan itu tidak sedikit di NTB, pondok-pondok pesantren yang baru tumbuh, yang baru dalam pembangunan-pembangunan fisik maupun pembangunan madrasah atau lembaga pendidikannya. Nah, dalam rangka pembangunan itulah, maka tidak jarang kadang-kadang 3

kebutuhan untuk penambahan kelas, penambahan ruangan belajar, itu tidak mencukupi oleh bantuan-bantuan yang ada. Nah, pada saat itulah kemudian pada setiap panen, itu ada taklimat semacam permohonan dari pimpinan pondok pesantren kepada para petani untuk yang berzakat supaya ada sebagian yang diperuntukkan untuk pondok pesantren. Nah, ini akhirnya tidak sekadar pondok pesantren kami, pondok pesantren begitu banyak dan punya pengalaman pengelolaan pondok pesantren seperti itu. Memang terjadi perbincangan, apakah masuk pada sabilillah atau sabilillah khair, itu persoalan fikiah. Cuma kenyataan yang kami lakukan adalah dari para petani, kemudian ada sebagian zakatnya yang diberikan kepada pondok pesantren. Begitu juga pembangunan masjid yang kebetulan saat ini juga kami sedang membangun sebuah masjid yang pada saat-saat sudah persiapan pengecoran, sudah persiapan pembangunan, sudah sampai ke tingkat pelaksanaan, tetapi dana belum juga cukup. Sehingga langkah mengimbau bagi kalangan muzaki, terutama zakat amwal yang bagaimana mempercepat pelaksanaan zakatnya, zakat tijarah … eh, zakat zuru tentu kita harus tunda sampai selesai panen baru kita lakukan, tetapi itu sangat banyak maknanya bagi mempercepat pembangunan masjid. Ini yang saya alami dan saya rasakan dan tidak sekedar pengalaman saya pribadi, tetapi di lembaga-lembaga pendidikan atau pembangunan-pembangunan masjid yang saya tahu banyak menempuh seperti itu. Nah, adapun zakat fitrah itu sedikit sekali yang dialokasikan untuk pembangunan. Lebih banyak dan bahkan mungkin diatas 95% itu betul-betul dialokasikan untuk fuqoro wal masakin. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai kesaksian saya dalam pelaksanaan zakat di daerah saya. Demikian, wassalamualaikum wr. wb. 16.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Terima kasih, Tuan Guru. Kemudian berikutnya Pak Jailani. Ini saksi yang diajukan oleh Pemerintah.

17.

SAKSI DARI PEMERINTAH: JAILANI Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jailani, saat ini sebagai Anggota Dewan Petimbangan Badan Ambil Zakat Kota Balikpapan. Namun sebelumnya sejak tahun 2001 sampai dengan 2011, saya selaku sekretaris Badan Ambil Zakat Kota Balikpapan. Saya akan memberikan keterangan berkaitan dengan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Ambil Zakat Kota Balikpapan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Implementasinya di Kota Balikpapan. Pascalahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Ambil Zakat Kota Balikpapan yang dibentuk sejak tahun 2001 masih mencari bentuk pola pengumpulan zakat infaq dan sedekah, ataupun rising dari berbagai macam sumber. Berbagai diskusi-diskusi telah kami laksanakan, akhirnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2004 terselenggaralah salah satu kegiatan yaitu sarasehan 4

sehari meningkatkan peran masjid dalam pengelolan zakat di Kota Balikpapan. Dari hasil sarasehan tersebut telah disepakati bahwa seluruh masjid di kota Balikpapan dibentuk Unit Pengumpul Zakat atau UPZ sebagai bagian dari BAZ Kota Balikpapan. Dan khusus pada bulan suci ramadhan dan Idul Fitri, seluruh penerima zakat harta diserahkan kepada BAZ Kota Balikpapan setelah 1/8 dikeluarkan untuk hak-hak amil. Adapun zakat fitrah, infaq, dan sadakah dapat langsung dikelola oleh masjid setempat. Hasil sarasehan ini diketahui pula dan direstui oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Balikpapan, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Balikpapan nama ketika itu, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Saya membawa bukti fisik dari hasil sarasehan itu. Selanjutnya perkembangan terakhir pascalahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, berdasarkan hasil rapat Badan Ambil Zakat Kota Balikpapan bersama Dewan Masjid Kota Balikpapan dan beberapa masjidmasjid besar telah disepakati bahwa infaq jumat di setiap masjid selama 1 bulan 2 Jumat disisihkan sebagaiannya untuk dikumpulkan kepada BAZ Kota Balikpapan dengan persentasi yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan pengurus masjid masing-masing, dan ini sedang dalam proses realisasinya. Dari beberapa hal tersebut, maka sinergi program yang terbangun adalah Badan Ambil Zakat Kota Balikpapan membiayai atau menfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya adalah: 1. Pelatihan peningkatan peran masjid dalam pengumpulan ZIS dan manajemen masjid. 2. Membantu seluruh penyelenggaraan dakwah-dakwah di masjid-masjid. 3. Memberikan insentif imam rawatib, dan kaum masjid kurang lebih sebanyak 370 masjid setiap bulan. 4. Memberikan bantuan renovasi perbaikan masjid di pinggiran kota. 5. Insentif secara rutin kesejahteraan guru TK, TPA, (suara tidak terdengar jelas) disetiap masjid yang berjumlah 1800 orang, dan ini dilakukan setiap bulan, dan diterima oleh mereka setiap 3 bulan sekali. Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang saya hormati. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Zakat adalah menurut hemat kami sebuah undang-undang yang memiliki peran sangat penting untuk menggali potensi zakat seluas-luasnya melalui penguatan berbentuk lembaga dengan pengelola tunggal adalah BAZNAS. Sebuah kenyataan yang terjadi di Kota Balikpapan adalah dalam rangka pengumpulan ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kota Balikpapan menerapkan sistem asas domisili, yaitu pengumpulan ZIS dilakukan kepada seluruh potensi muzaki baik melalui instansi, lembaga pemerintah, polri, TNI, dan swasta yang berkedudukan di Balikpapan wajib menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya kepada BAZ Kota Balikpapan. Hal ini juga sudah dituangkan dalam peraturan walikota dan semua instansi yang kami sebutkan tadi berbentuk unit pengumpul zakat. Walaupun masih ditemukan beberapa lembaga khususnya perbankan yang mengumpulkan ZIS-nya ke instansi pusat atau masih ada pula yang belum melakukan usaha dan upaya pengumpulan ZIS ini. Begitu pula pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS melalui BAZ Kota Balikpapan lebih mengedepankan sistem sinergi program yang berkesinambungan. Yang pertama adalah sinergi program dengan pemerintah yang menggratiskan biaya pendidikan anak sekolah, namun fasilitas sekolah, baju seragam, buku-buku, dan fasilitas pendidikan lainnya bagi anak yang duafa ditanggung oleh BAZ Kota Balikpapan dan lembaga amil zakat yang ada di Balikpapan. Yang kedua pelaksanaan khitanan masal, setiap tahun bekerja 5

sama dengan lembaga amil zakat dan BAZ Kota Balikpapan yang didukung oleh pemerintah begitu pula program kesehatan duafa dan kesehatan para ulama kita. Oleh karena itu, kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini bagi badan amil zakat Kota Balikpapan adalah merupakan energi positif dan motivasi yang tinggi untuk terus bersemangat menggali potensi ZIS dengan pengelolaan yang terencana dan terpadu yang dikoordinir oleh BAZNAS. Demikian keterangan kesaksian kami, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 18.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Berikutnya Bapak Dadang Sappudin.

19.

SAKSI DARI PEMERINTAH: DADANG SAPPUDIN Assalamualaikum wr. wb. Bismillahiirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kesempatan yang berbahagia ini atas perkenaan Yang Mulia saya memperkenalkan diri nama Dadang Saepuddin, pekerjaan saya wiraswasta, alamat tinggal saya di Kampung Sinagar RT 01/RW 03 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi tepatnya di bawah kaki Gunung Gede, Pak. Bersyukur kehadirat ilahi Rabbi di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia ini dalam rangka menyampaikan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yakni dengan dipercayakannya saya mengelola unit pelayanan zakat, infak, sedekah Masjid Jami Nurul Huda yang beralamat di Kampung Sinagar RT 01/RW 03 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi yang dengan ini Allah jadikan asbab berdirinya saya di tempat yang mulia ini. Dan perlu disampaikan berkenaan dengan … ini adalah salah satu dari pada kegiatan yang insya Allah berawal dari pada semangat surat At Taubah ayat 60. Kami mengelola UPZ Masjid Jami Nurul Huda mulai pada tahun 2006 dari tahapan sosialisasi yang dibimbing langsung oleh BAZ Kabupaten Sukabumi sampai kepada pemetaan program yang alhamdulilah secara garis besar ada tiga kegiatan yang kami laksanakan dalam mengelola UPZ masjid, yaitu pembinaan, pengumpulan, dan pendayagunaan. Pada awal kegiatan pengeloaan UPZ tahun 2006 kami hanya mengelola infak mingguan yang dititipkan setiap hari Jumat kepada kami, kemudian zakat fitrah di bulan Ramadhan. Dari dana yang diperoleh tersebut ternyata hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid saja dan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan yang lain terutama kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini masyarakat yang tergolong fakir dan miskin. Seiring dengan peran BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam hal pembinaan terhadap UPZ kami di Masjid Nurul Huda sebagai ujung tombak gerakan zakat di Kabupaten Sukabumi, maka kami pun mulai mengelola kegiatan infak sedekah di luar infak rutin mingguan … Jumatan dengan sasaran utama adalah para agnia yang merupakan jemaah masjid. Hasil dari pengumpulan infak sedekah dari agnia ini didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin walaupun belum maksimal dan secara adminsitrasi pun belum tertata rapih. Dengan semakin intensifnya pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Sukabumi terhadap para pengelola UPZ Masjid Jami Nurul Huda, maka program-program dalam pengelolaan UPZ pun semakin terarah, baik itu 6

dalam bidang pembinaan, pengumpulan, atau pun pendayagunaan termasuk di dalamnya tentang pengadministrasian. Dalam bidang pembinaan alhamdulilah masyarakat yang menjadi jemaah utama Masjid Jami Nurul Huda yang terdiri dari 192 KK dengan jumlah jiwa 739 jiwa sudah mulai ada kesadaran tentang pentingnya mengeluarkan zakat mal bagi yang sudah mencapai nisab dan bagi yang belum mencapai nisab sudah mulai berinfak dan bersedekah dengan slogan. Kami sampaikan ini untuk menggugah kepedulian, yaitu satu batang rokok per hari. Dan ini dilaksanakan oleh seluruh lapisan jamaah. Baik yang kaya, menengah, maupun yang miskin. Dan ini dimulai sejak bulan Mei tahun 2009. Dalam hal pelaksanaan kegiatan zakat fitrah pun alhamdulillah dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat untuk menitipkan zakat fitrahnya ke amil UPZ Masjid terus mengalami kenaikan yang signifikan. Ini merupakan hasil dari signifi … sinergitas antara UPZ Masjid dengan BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Dalam bidang pengumpulan, seiring dengan kesadaran masyarakat sebagai hasil dari pembinaan, maka perolehan titipan zakat, infaq, dan sedakah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan bagi kami selaku pengelola UPZ. Sebagai perbandingan, pada tahun 2006 kami mulai, kita hanya mengolah Rp6.000.000,00 saja per tahun. Akan tetapi pada tahun 2012 ini, alhamdulillah kami sudah bisa mampu mencapai Rp36.800.000,00. Kemungkinan secara umum, seperti jalan … mohon maaf. Dalam bidang pendayagunaan dana infak ini didayagunakan untuk kepentingankepentingan masyarakat secara umum, diantaranya santunan fakir miskin yang sifatnya rutin tiap bulan. Santunan anak yatim sifatnya periodik, bantuan kesehatan, pembangunan sarana umum seperti jalan, bantuan biaya kematian … maksudnya jalan-jalan gang. Bantuan biaya kematian termasuk penanggulangan korban rentenir dengan kegiatan KUM3 atau Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid yang merupakan kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Sukabumi dengan Baitulmal Muamalat. Yang pada tahap awal kegiatan KUM3 ini beranggotakan 25 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp47.550.000,00. Sehingga dapat kami simpulkan keberadaan UPZ Masjid di lingkungan kami sangat bernilai positif, diantaranya. Pertama, pada umumnya masyarakat yang berzakat, berinfak, dan bersedakah di luar masjid di luar UPJ semakin berkurang. Yang nomor kedua, pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal setiap … serta infak, mengalami peningkatan yang luar biasa. Adanya pemerataan pembagian ZIS pada mustahik, adanya lumbung beras di UPJ Masjid bagi kebutuhan masyarakat yang tergolong fakir miskin, bisa membantu kebutuhan masyarakat diantaranya untuk keperluan, kesehatan, dan kematian. Tidak sulit membangun atau merenovasi sarana secara … sarana masjid secara baik, sarana keagamaan, mushola ataupun sarana umum seperti yang disebutkan tadi, yaitu jalan-jalan gang di kampung kami. Dengan adanya program KUM3 yang merupakan kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Sukabumi dengan BMM atau Baitulmal Muamalat, maka bisa membantu masyarakat dalam permodalan. Sehingga mereka tidak perlu meminjam ke rentenir. Dan kas masjid, Alhamdulillah meningkat signifikan. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini pula kami lampirkan untuk Majelis Hakim Yang Mulia. Ada data-data yang mungkin bisa dipelajari dan mudahmudahan bisa melengkapi daripada kesaksian kami ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, pada dasarnya keberadaan BAZNAS Kabupaten Sukabumi 7

sangat penting dalam pembinaan UPZ-UPZ Masjid yang ada di Kabupaten Sukabumi yang jumlahnya saat ini adalah 5.007 masjid dalam penyelesaian persoalan-persoalan umat, terutama berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Demikian yang bisa saya sampaikan, wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum wr. wb. 20.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Berikutnya Bapak Mustafa Kamal.

21.

SAKSI DARI PEMERINTAH: MUSTAFA KAMAL Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Mustafa Kamal. Kesibukan sehari-sehari, pertama, sebagai praktisi pendidikan juga dagang dan 6 tahun terakhir dipercaya untuk memimpin Badan Amil Zakat Kabupaten Sukabumi. Majelis Hakim Yang Mulia, berikut ini perkenankan kami menyampaikan beberapa pengalaman dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Sukabumi. 1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah? Untuk hal ini kami menempuh beberapa langkah dan program, antara lain: 1. Mendorong pemerintah agar kiranya menjadikan … membangun peradaban zakat menjadi ikon keagamaan pemerintah daerah. 2. Mendorong lahirnya peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pengelolaan zakat, yang Alhamdulillah dua-duanya sudah bisa diwujudkan. 3. Membentuk 144 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) organisasi perangkat daerah. 4. Melakukan evaluasi dan pembinaan secara rutin dalam kegiatan rapat dinas yang dipimpin langsung oleh bapak bupati. 5. Melakukan pembinaan secara rutin semua pegawai di lingkungan pemerintah daerah satu minggu sekali melalui program majelis taklim aparatur. 6. Melaksanakan koordinasi program penanganan permasalahan fakir miskin seperti bedah rumah tidak layak huni sebanyak 3.218 unit rumah yang sudah kami laksanakan. Insentif guru madrasah diniah sebanyak 4.800 orang guru setiap tahun, sudah berjalan lima tahun terakhir kami laksanakan. Santunan untuk 12.000 mustahik di lingkungan PNS atau di lingkungan OPD, khususnya para TKS dan guru sukarelawan dan aksi cepat tanggap penanganan bencana daerah, penanganan daerah rawan pangan, rawan akidah. Kemudian penanganan siswa atau santri khusus di berbagai sekolah dan pesantren. 7. Kerja sama pembentukan UPZ sekolah untuk pendidikan ZIS sejak dini. Alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik sehingga anak-anak kita sudah terbiasa sekarang berinfak.

8

2. Bagaimana BAZNAS kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi dan pembinaan Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Sukabumi. Untuk hal ini kami menempuh beberapa langkah dan program sebagai berikut: 1. Membentuk 5.193 unit pelayanan zakat, kami menyebut unit pelayanan zakat di setiap masjid. 144 UPZ, UPD di lingkungan pemerintah daerah. 2.347 UPZ sekolah. 3.388 koordinator UPZ desa, jadi Kabupaten Sukabumi ada istilah koordinator UPZ desa. 47 UPZ FKDT, itu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Kemudian 15 UPZ BMT, 17 UPZ perusahaan dalam rangka memudahkan para muzaki dalam membayar zakat sekaligus mengefektifkan pelayanan mustahik yang berhak membayar zakat. 2. Melakukan pembinaan triwulanan Baz kecamatan, UPZ, UPT di pendidikan, UPZ Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pegiat zakat tingkat kecamatan untuk selanjutnya melakukan pembinaan kepada pengelola di bawahnya. 3. Mengadakan berbagai kegiatan pelatihan di tingkat kabupaten dan kecamatan tentang manajeman pengelolaan zakat yang profesional. Permasalahan yang terkait dengan fikih zakat. 4. Menerbitkan buku-buku panduan praktis ZIS untuk UPZ masjid, kemudian untuk UPZ sekolah, panduan syar’i zakat profesi PNS, TNI, Polri dan para pengusaha. Ini contoh buku-bukunya kami … mungkin kalau nanti diperlukan juga kami serahkan. 5. Memberikan apresiasi kepada UPZ-UPZ berprestasi dalam bentuk pendayagunaan program dan penghargaan khusus yang disampaikan dalam Forum Silaturahmi Ulama Umaro yang kami laksanakan pada setiap Bulan Syawal. 6. Dengan koordinasi dan pembinaan seperti tersebut, pengumpulan ZIS di Kabupaten Sukabumi selalu mengalami peningkatan, sebagai gambaran pada Tahun 2006 kami hanya bisa menghasilkan satu tahun Rp3 miliar dan pada Tahun 2012, Januari sampai dengan September Alhamdulillah sudah bisa terkumpul Rp19.178.000.000,00. Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan sekali bagi kami dan yang sangat menarik lagi adalah gerakan infak Rp1.000,00 yang sekarang sudah banyak sekali kecamatan yang sudah mampu membangun gedunggedung pusat pelayanan zakat dari gerakan infak Rp1.000,00 ini termasuk BAZ kabupaten insyaAllah 30% lagi gedung ini akan selesai dan kami beri nama gedung Rp1.000,00. 3. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada para amilin tradisional, untuk hal ini kami menempuh langkah sebagai berikut: 1. Dalam membangun koordinasi dan dukungan dari kalangan amilin tradisional, umumnya adalah para ustad, para kiai, maka kami melakukan silahturahmi dan kerja sama dengan Forum Silaturahmi Majelis Taklim Aparatur dan Forum Komunikasi Masjid yang melibatkan seluruh elemen alim ulama baik tingkat kabupaten maupun kecamatan yang bekerja sama dengan MUI kabupaten. 2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi agar amilin tradisional menjadi bagian pengurus UPZ masjid, sehingga semua aset zakat masuk ke UPZ masjid, sehingga mampu meminimalisir pengumpulan zakat di luar amilin resmi yang selama ini cenderung menjadi masalah karena

9

sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya ada ketidakadilan, ya sebab biasanya menumpuknya hanya di beberapa titik saja. 4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi dan sinergitas dengan lembaga amil zakat dalam pendayagunaan ZIS di Kabupaten Sukabumi. BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam kiprahnya tetap membangun kerja sama yang baik dengan lembaga amil zakat atau pihak ketiga yang ada dengan melakukan kerja sama program-program riil, khususnya yang menyangkut pemberdayaan mustahik atau programprogram pemberdayaan masyarakat pada umumnya, antara lain: 1. Bekerja sama dengan Baitulmal Muamalat dalam Program Desa Peradaban Zakat. Jadi, kita punya namanya Desa Peradaban Zakat untuk kegiatan Komunitas Usaha Mikro Muamalat yang sekarang kami singkat Bumi DPZ, jadi Bangkit Usaha Mikro Desa Peradaban Zakat, ini kami lakukan di empat kecamatan. 2. Bekerja sama dengan PT Villa Domba Bandung dalam Program Pesanggrahan Domba Zakat. Ini kami jalankan di empat kecamatan. 3. Ikut membina Koperasi Riil Mukti dalam kerja sama dengan LAZ Dompet Duafa untuk Program Kampung Ternak di Kecamatan Kelapa Nunggal, yang alhamdulillah dalam penilaian terakhir kemarin ternyata menjadi apa itu … model peternakan domba dan Dompet Duafa yang terbaik secara nasional. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, sebelum mengakhiri uraian ini, kami … perlu kami menyampaikan bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah telah dikunjungi oleh tidak kurang dari 70 daerah, baik provinsi maupun kota, dan kabupaten di Indonesia. Dari kunjungan-kunjungan tersebut kami mendapatkan beberapa pembelajaran yang luar biasa, hikmah yang luar biasa yang sangat penting sekali untuk … yang kami pandang untuk kemajuan pengolahan zakat secara nasional ke depan, antara lain: 1. Kami merasa betapa pentingnya lembaga zakat menerapkan prinsipprinsip tata kelola yang baik dan diakui oleh berbagai pihak, sehingga akan melahirkan kepercayaan muzaki dan masyarakat muslim pada umumnya. 2. Sungguh sangat terasa betapa pentingnya kebersamaan secara nasional dalam pengelolaan zakat dalam bentuk koordinasi dan integrasi yang sesuai dengan syariah agar zakat memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan duafa dan masyarakat pada umumnya, sebagaimana hal ini yang kami lihat telah menjadi spirit yang utama dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, demikian kiranya kesaksian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 22.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, berikutnya K.H. Khotib Suryaatmaja.

23.

SAKSI DARI PEMERINTAH: KHOTIB SURYAATMAJA Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulai Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nama saya Suryaatmaja. Saya 10

adalah Ketua UPZ DKM Al-Falah Cimanggu Permai Bogor, dan Penasihat Forum Silaturahmi UPZ Masjid Kota Bogor. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Masjid Al-Falah Cimanggu Permai Bogor ada tiga hal yang kami lakukan: 1. Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. 2. Pendistribusian. 3. Laporan. Masjid Al-Falah sebelum dibentuk UPZ pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sudah berjalan, namun setelah dibentuk UPZ oleh BAZ Kota Bogor sesuai Surat Keputusan Nomor 14/sek.BAZ/kb/IV/2010 tanggal 3 April 2010. Lalu kami diberikan pelatihan, pascapelatihan kami juga diberikan pendampingan, salah satunya dengan Program Simazi (Sistem Informasi Manajemen Masjid, Zakat, dan Infak). Jadi dengan program ini ketika muzaki membayar zakat, maka dikeluarkan bukti setoran zakat yang tertera logo BAZ dan UPZ. Bukti setoran zakat itu dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini merupakan salah satu faktor hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di UPZ Masjid Al-Falah menjadi meningkat. Sebagai bukti, berikut ini saya sampaikan perkembangan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di UPZ Masjid Al-Falah. Pada tahun 2009 terhimpun dana ZIS sebesar Rp388.920.777,00, ini sebelum dibentuk UPZ. Lalu tahun 2010 terhimpun dana ZIS sebesar Rp405.286.935,00, atau naik 4,2%. Kemudian tahun 2011, terhimpun dana ZIS sebesar Rp484.123.215,00 atau naik 19,5%. Kemudian tahun 2012, ini dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2012 terhimpun dana zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp543.097.451,00 atau naik 12,2%. Pendistribusian sesuai dengan mandat dan kewenangan yang diberikan oleh Bazis Kota Bogor, UPZ masjid Al-Falah, mengelola atau mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah, pada masyarakat sekitar masjid sesuai dengan syariat Islam, antara lain. 1. Bantuan bulanan duafa kepada 100 orang @Rp100.000,00. 2. Untuk membantu peningkatan kualitas umat, kami membantu beasiswa tingkat S1 kepada tiga orang mahasiswa, dua orang dari UIKA, dan satu orang dari IPB. 3. Bantuan biaya pengobatan. 4. Bantuan duafa anak yatim. Ini bekerja sama dengan pengajian Ibu-Ibu AlFalah. 5. Usaha produktif. Tujuan usaha produktif ini adalah untuk meningkatkan pendapatan taraf hidup, dan kami sudah menyalurkan ke 35 orang dengan total Rp25.650.000,00. 6. Bantuan kesiswaan guru-guru TPQ Al-Falah. 7. Bantuan pendidikan anak asuh. Ini bekerja sama dengan pengajian IbuIbu Al-Falah. 8. Khitanan massal untuk 25 anak. 9. Membantu saudara-saudara yang baru masuk agama Islam atau mualaf. 10. Membantu biaya operasional Masjid Al-Falah. Ini hasil infak, sedekah itu seluruhnya diserahkan kepada Masjid Al-Falah. Laporan. Laporan pertanggungjawaban dibuat secara bulanan, triwulanan dan bulanan. Untuk laporan bulanan kami tempelkan di papan pengumuman masjid, dan diumumkan kepada jamaah solat Jumat. Dan untuk 11

laporan triwulan kami sampaikan ke BAZ Kota Bogor kepada ketua RT, RW, dan Ketua DKM Masjid Al-Falah. Perlu kami sampaikan pula bahwa pada bulan Desember 2010, BAZ Kota Bogor membentuk forum silaturahmi atau FORSE UPZ masjid melalui SK Nomor 62/Sek.BAZ/KAB/XII/2010. Dengan tujuan memperkuat program pemberdayaan masyarakat masjid berbasis zakat, infak, dan sedekah. Sampai saat ini BAZ Kota Bogor, sudah membentuk 139 UPZ masjid, 800 masjid yang ada di Kota Bogor. Alhamdulillah hasilnya terus meningkat, berikut perkembangannya. Tahun 2009, terhimpun dana ZIS sebesar Rp2,5 miliar. Ini sebelum BAZ Kota Bogor membentuk UPZ masjid. Lalu, tahun 2010 terhimpun Rp2,7 miliar ini sudah terbentuk forum silaturahmi UPZ masjid di bulan Desember 2010. Tahun 2011, terhimpun Rp7 miliar, ini forum silaturahmi UPZ masjid sudah efektif. Dan tahun 2012, dan kurun bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2012, terhimpun dana infak dan sedekah sebesar Rp8,1 miliar. Hal-hal tersebut di atas kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi indikator bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak mengurangi kemandirian masjid. Dan insya Allah, kehadiran undang-undang ini akan memperkuat keberadaan kami. Demikian, yang dapat kami sampaikan, untuk memperkuat kesaksian saya lampirkan dokumen-dokumen kegiatan UPZ Masjid Al-Falah dan forum silaturahmi UPZ Masjid Kota Bogor. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 24.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Terima kasih Pak Khotib. Nanti naskah dan lampiran-lampiranya supaya diserahkan kepada petugas persidangan. Pak Darwis?

25.

SAKSI DARI PEMERINTAH: DARWIS Assalamualaikum wr. wb. Yang kami muliakan Ketua Majelis Hakim serta Anggotanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Alhamdulillah, wasyukurillah, lahaula walaquwwata illabillah. Perkenankanlah Darwis, selaku Ketua UPZ Masjid At Taubah sekaligus juga Ketua Masjid dan juga Ketua Dewan Masjid Indonesia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami akan menyampaikan beberapa tentang dalam penyaksian ini. Yang pertama, perkenankan bersama ini saya memberikan keterangan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan Masjid di Kota Balikpapan selama ini telah terbangun kerjasama dan sinergi program antara masjid yang telah dibentuk sebagai UPZ dan BAZ Kota Balikpapan sebagai pengelola zakat. Hal ini sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 2004 hingga saat ini. Yang diawali kegiatan sarasehan memberdayakan masjid sebagai pengumpul zakat, infak, dan sedekah, sehingga terjadilah kesepakatan bersama antara masjid-masjid yang dikoordinir oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Balikpapan dengan BAZ Kota Balikpapan, yang diketuai ... diketahui kesepakatan ini oleh Kantor Departemen Agama pada waktu itu dan Pemerintah Kota Balikpapan. Masjid bersifat mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah di masjidnya masing-masing pada bulan Ramadhan dan idul fitri. Untuk zakat harta disalurkan seperdelapan dari jumlah penerimaan di UPZ masjid dan dikelola sebagaimana mestinya oleh BAZ Kota Balikpapan, dan perkembangan 12

selanjutnya beberapa bulan belakangan ini, di Kota Balikpapan telah terjadi pula kesepakatan yang masih terus disosialisasikan oleh BAZ Kota Balikpapan kepada seluruh masjid-masjid di Kota Balikpapan bahwa seluruh infak Jumat, selama empat Jumat (1 bulan) disisihkan untuk disalurkan kepada BAZ Kota Balikpapan dengan prosentase setiap bulannya disepakati oleh pengurus masjid setempat. Akibat kerjasama ini, BAZ Kota Balikpapan menyusun program untuk pemberdayaan masjid dan membantu kemakmuran kebeberapa masjid. Diantaranya adalah peningkatan SDM pengurus masjid, pelatihan manajemen masjid, pelatihan amil masjid sebagai UPZ, dan membantu pembangunan fisik masjid. Menurut hemat kami bahwa masjid sebagai unit pengumpul zakat yang selama ini berjalan dan menyalurkan sebagai zakat, infak, dan sedekah kepada BAZ kota, sesuai kesepakatan yang pernah dibuat, cukup banyak membantu kegiatan dan pembangunan masjid-masjid di pelosok dan pinggiran di Kota Balikpapan yang kondisinya sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan sistem yang berjalan selama ini, BAZ Kota Balikpapan turut pula memperhatikan kondisi kemakmuran dan bantuan fisik di masjid-masjid. Oleh karena itu, diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat akan justru semakin memperkuat posisi Badan Amil Zakat untuk menggali potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia khususnya melalui pemberdayaan potensi masjid. Terakhir sebagai kesaksian ini saya sampaikan, berdasarkan pengalaman saya selaku Ketua Masjid dan Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bahwa mensosialisasikan zakat melalui masjid lebih mudah dan efektif, dengan bahasa dakwah akan semakin mendekatkan lembaga itu dengan umat dan peran BAZ Kota Balikpapan semakin terasa fungsinya dalam keikutsertaannya membina dan men-support semua program lembaga, lembaga-lembaga dakwah di Balikpapan. BAZ Kota Balikpapan semacam bapak angkat dan sumber solusi keuangan umat untuk kepentingan dakwah bagi semua lembaga dakwah di Balikpapan, termasuk masjid-masjid sebagai kepanjangan lembaga ini untuk mengumpul zakat. Dengan adanya kami berada sebagai UPZ di dalam ... di tiap-tiap masjid di Kota Balikpapan sangat terjalin baik kerjasama dan terbantu di tingkat-tingkat masyarakat bawah, utamanya orang-orang miskin sangat terbantu dengan adanya UPZ karena penyalurannya sebagian langsung kami bagikan kepada masyarakat di sekelilingnya dan itu tadi seperdelapan kita kembalikan ke ... bawa ke Badan Amil Zakat Kota, itulah sehubungan yang sangat erat di dalam melaksanakan. Sehingga ... bahkan diadakan kegiatan sebagai pelatihan remaja masjid, juga dibantu oleh Badan Amil Zakat Kota. Kiranya demikian, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, insya Allah semuanya adalah merupakan keberkahan dari Allah SWT, sehingga kehadiran kami yang akan memberikan kesaksian yang sebenarnya, akan ... untuk menggunakan sebagaimana apa yang kita harapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 nanti. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wasalamualaikum wr. wb. 26.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Saya kira dari para Saksi sudah, sekarang tiba giliran Ahli dengan durasi waktu yang sama. Tadi masing-masing sembilan sampai sepuluh menit. 13

Ahli ada tiga orang ya, kita beri paling lama 15 menit untuk satu orang, untuk itu dimohon Bapak Hamid Chalid. 27.

AHLI DARI PEMOHON: HAMID CHALID Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Alhamdullahirrobbil’alamin wasala tuwasala muala rasullillah wa’ala alihi wa shohbihi wama wala amma ba’du. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim , izinkanlah kami akan memberikan keterangan dan pendapat sebagai Ahli atas Pengujian Material Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan oleh Pemohon dalam sidang ini. Dalam pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan oleh Para Saksi Ahli dan Saksi dari Pemohon sudah banyak dibahas mengenai beberapa kerancuan dan inkonsistensi dari Undang-Undang a quo baik secara historis dan praktek operasionalnya. Pada kesempatan ini kami ingin menekankan beberapa isu yang menjadi pangkal dari pengujian ... pengajuan judicial review ini. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi secara jelas memberikan pertimbangan mengenai hubungan antara negara dan agama yaitu sebagai berikut. Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hubungan dengan dasar falsafah Pancasila hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan peradaban, jika masalah pemberlakuan hukum Islam ini berkaitan dengan sumber hukum maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya hukum nasional, sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam terdapat juga hukum adat, hukum barat, serta hukum tradisi hukum lain yang menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu hukum Islam dapat menjadi salah satu hukum bersumber hukum materiil sebagai bahan peraturan undang-undang formal. Pertimbangan hukum tersebut menurut kami adalah pendapat yang sakhi dan mutakhir yang menjelaskan hubungan negara dan agama di Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terlebih lagi sejak era reformasi banyak lahir undang-undang yang mengatur atau mengambil hukum Islam sebagai sumber hukum materiil, baik yang diatur dalam bagian isi dari undang-undang tersebut, seperti Undang-Undang Perbankan maupun undang-undang yang khusus disusun untuk kebutuhan pelaksanaan dari pada ajaran Islam, seperti Undang-Undang Haji, Wakaf, Zakat, dan lain-lain. Dalam perspektif ajaran Islam, zakat harus diatur oleh negara, maka salah satu argumen dalam sejarah Islam adalah keputusan Khalifah Abu Bakar As-Sidiq untuk memerangi kaum yang menolak membayar zakat. Keputusan tersebut dilaksanakan oleh Syaidina Abu Bakar, menurut hemat kami

14

merupakan kewenangan yang ditimbul karena adanya kewajiban zakat yang diterapkan secara imperatif pada kaum muslimin pada masa itu. Hal ini tentu sangat berbeda keadaannya dengan di Indonesia, dimana membayar zakat lebih dilandaskan pada iman dan kesadaran sebagai seorang muslim ketimbang karena ketakutan akan adanya sanksi oleh negara. Fakta historis seperti antara lain diungkap secara jelas oleh Ibu Amelia Fauzia dalam sidang Tanggal 17 Oktober 2011 yang lalu. Gerakan masyarakat sipil dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Indonesia sudah jauh berkembang sebelum ada pengaturan negara melalui peraturan perundang-undangan. Karena aktifitas zakat adalah suatu bagian dari pengalaman agama yang berdimensi sosial, bahkan lebih dari itu juga berdimensi tauhid. Semangat berzakat semakin berkembang dengan tumbuhnya lembagalembaga amil zakat yang professional, transparan, akuntabel, serta sanggup menyalurkan zakat mereka ... yang mereka kumpulkan ke tempat-tempat dan dalam bentuk-bentuk yang tidak mungkin dilaksanakan secara individu oleh para muzaki. Dari uraian di atas ketika DPR dan pemerintah merumuskan Pasal 6 Undang-Undang a quo dengan kalimat BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan secara nasional , dan dalam Pasal 5 disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah (non struktural) maka melalui ketentuan tersebut terhadap pesan bahwa pemerintah adalah pihak tunggal yang berwenang untuk mengatur salah satu pelaksanaan Ibadah dari Rukun Islam, yaitu zakat. Konsisten dengan konsepsi hubungan negara dan agama di NKRI, maka tidak ada larangan semuanya untuk negara atau pemerintah mengatur tentang pengelolaan zakat dalam hukum positif, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang a quo, namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang memberikan kesempatan yang sama antara Pemerintah dalam hal ini BAZNAS, masyarakat dalam hal ini LAZ, dan lembaga-lembaga zakat lain yang informal untuk melakukan pengelolaan zakat, maka UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 telah menempatkan posisi yang berbeda dimana BAZNAS sebagai lembaga tunggal yang berwenang, sedangkan LAZ hanya membantu. Kata membantu itu semakin menegaskan bahwa BAZNAS sendirian sajalah sesungguhnya yang memiliki wewenang a quo. Sesungguhnya negara juga dapat saja mengatur atau meregulasi pengelolaan zakat dalam konteks menciptakan tata kelola yang baik dan mempersempit ruang penyimpangan dalam pengelolaan zakat sebagaimana diatur sanksi-sanksinya dalam Pasal 39 dan Pasal 40 undang-undang a quo. Tetapi negara atas nama konstitusi tidak dapat mengambil alih hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat untuk menentukan amil yang dipercayanya untuk menyalurkan zakat mereka. Jadi, persoalan sesungguhnya bukanlah terletak pada ada tidaknya kewenangan negara untuk mengatur kehidupan keagamaan, tetapi ditiadakannya peran masyarakat sipil untuk melaksanakan kewajibannya … kewajiban keagamaannya itu secara sukarela di antara mereka. Ketentuan pidana Pasal 41 juncto Pasal 38 undang-undang a quo menjelaskan itu secara sangat gamblang. Persoalan ini dapat kita analogikan dengan pengelolaan pendidikan nasional. Kita sama-sama tahu bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara. Implikasi adanya hak dan kewajiban tersebut adalah 15

bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan tersebut bagi warga negaranya. Dan negara sebagaimana kita maklum memang telah menyelenggarakannya melalui sekolah-sekolah negeri, namun kita juga maklum bahwa negara terbukti tidak mampu menyediakan pendidikan itu bagi seluruh warganya. Dari situ muncullah inisiatif masyarakat untuk mengisi gap itu dengan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan bagi lingkungannya. Maka, sangatlah tidak pantas apabila misalnya UndangUndang Pendidikan Nasional kita memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang karena kesadarannya ingin memberikan pendidikan informal kepada anak-anak di lingkungannya. Jangan kita bayangkan bahwa yang dimaksud pendidikan informal itu sama dengan pendidikan formal di sekolah-sekolah. Tetapi bayangkanlah anak-anak yang belajar di mushala-mushala di samping rumahnya, taman-taman pendidikan Al-quran, sekolah-sekolah minggu bagi umat Nasrani, dan pesantren-pesantren tsanawiyah yang telah berdiri jauh sebelum … bahkan sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda. Model seperti inilah yang analog dengan amil-amil zakat tradisional yang sifatnya informal itu, yang oleh Undang-Undang Zakat diancam pidana hanya karena membantu masyarakat menyalurkan zakat di lingkungannya yang mungkin saja tidak pernah terjangkau oleh BAZNAS maupun LAZ yang memiliki izin. Pasal 38 undang-undang a quo yang berbunyi, “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.” Secara nyata melingkupi semua orang tanpa kecuali, dan mereka semua diancam dengan pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 41 a quo. Penjelasan Pasal 39 pun tidak mengatakan apa-apa, kecuali sekadar ungkapan singkat, cukup jelas. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang a quo menyebutkan persyaratan paling sedikit yang wajib dipenuhi oleh LAZ yang ingin mendapatkan izin dalam pembahasan persidangan ini juga banyak diskusi mengenai persyaratan terdaftar sebagai ormas Islam berbentuk badan hukum, dan seterusnya. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu ciri penting dari ormas adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaan. Di sisi lain ormas bukanlah badan hukum, maka apabila dikaitkan antara dua syarat tadi dengan syarat berbentuk badan hukum, maka satu-satunya badan hukum yang memenuhi kemungkinan itu adalah perkumpulan yang saat ini masih diatur dalam Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, dan Pasal 165 sampai … Pasal 1665 dari KUH Perdata. Dengan argumen tersebut di atas, undang-undang a quo secara implisit melarang LAZ dalam bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Memang undangundang a quo memberi kesempatan penyesuaian selama lima tahun, tetapi kesempatan tersebut hanya berlaku untuk LAZ yang sudah dikukuhkan oleh menteri sebelum undang-undang a quo dan bentuknya tetap sebagai suatu ormas. Keharusan bahwa LAZ harus berbentuk ormas juga berpotensi menciptakan fragmentasi sosial di masyarakat. Jika semula LAZ yang dikumpulkan oleh … zakat yang dikumpulkan oleh LAZ disalurkan seluruhnya bagi masyarakat yang membutuhkan, maka bukan tidak mungkin jika di kemudian zakat dari LAZ mensyaratkan keanggotaan bagi para mustahik yang 16

ingin memperoleh penyaluran zakat dari LAZ yang bersangkutan. Ini dapat terjadi mengingat LAZ diharuskan berbentuk ormas yang memiliki sifat menghimpun anggota. Akibat lain dari ketentuan ini adalah keengganan para muzaki untuk membayarkan zakatnya kepada LAZ tertentu dengan keanggotaan tertentu pula. Inilah fragmentasi sosial yang dikhawatirkan dapat terjadi apabila pemberlakuan syarat ormas itu dilakukan tadi. Padahal pada sisi lain … maaf, saya terlompat sedikit. Padahal di sisi lain Undang-Undang Yayasan telah mengatur dengan sangat baik bagaimana suatu yayasan harus bertanggung jawab atas setiap dana masyarakat yang terkumpul di tangannya. Agak aneh jika bentuk badan hukum yayasan dikesampingkan oleh Undang-Undang a quo. Ini belum lagi jika kita hendak mempersoalkan definisi ormas Islam itu sendiri yang di mana istilah itu sebetulnya bukan merupakan terminologi hukum, yang merupakan terminologi hukum adalah ormas, mengingat bahwa Undang-Undang Keormasan telah mengasastunggalkan seluruh ormas. Istilah ormas Islam jadi bersifat lebih sosiologis dan karenanya tidak layak dipakai sebagai persyaratan hukum dalam perizinan LAZ. Di samping itu kita sama-sama maafum bahwa munculnya UndangUndang Keormasan pada masa orde baru sangat sarat dengan nuansa politis dan penolakan besar-besaran terjadi pada waktu itu akibat penerapan asas tunggal berdasarkan Undang-Undang Keormasan tersebut. Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia. Di luar argumentasi yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia, tidak ada salahnya untuk sedikit menyinggung argumen pendukung peran sentral negara dalam pengumpulan zakat yang berasal dari Al-quran surat At-taubah ayat 103 yang artinya berbunyi, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu … doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” Jika kita tengok latar belakang turunnya ayat atau azbabun nuzul dari ayat tersebut maka kita dapati sesungguhnya ayat tersebut tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya. Sehingga secara lengkap kedua ayat itu sesungguhnya harus dibaca secara bersamaan. Dalam kitab azbabun nuzul karya Ali bin Ahmad Al Wahidi, yang wafat tahun 468 hijriah, Ibnu Abbas di dalamnya menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan adanya sekelompok sahabat yang menolak pergi berjihad bersama Rasulullah S.A.W dalam perang Tabuk. Lalu menyesali perbuatannya tersebut ketika Rasulullah telah berangkat menuju Tabuk. Mereka lalu mengikatkan diri mereka di salah satu tiang masjid dan membiarkan diri mereka dalam keadaan demikian sampai Allah dan Rasulnya memaafkan mereka. Ibnu Abbas berkata bahwa jumlah mereka adalah 10 orang. Ketika Rasulullah kembali dari Tabuk dan menyaksikan mereka dalam keadaan demikian, Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat dan kemudian dijelaskan. Lalu Rasulullah bersabda, “Aku tidak akan mengambil tindakan apa pun sebelum datang perintah dari Allah S.W.T” Lalu turunlah atau datanglah ayat 102 yang tersebut di atas, yang atas dasar itu lalu Rasulullah membebaskan dan memaafkan mereka. Sedangkan perintah mengambil pada ayat berikutnya katahulr, timbul karena semula Rasulullah menolak untuk menerima sedekah mereka itu yang turun … sehingga turunlah ayat 103. Jadi dari azbabun nuzul tersebut diperoleh keterangan bahwa ayat tersebut sesungguhnya merujuk kepada pengertian sedekah sebagaimana 17

bunyi literal dari ayat tersebut. Andai pun kata sedekah dimaknai sebagai zakat dan diberlakukan sebagai ketentuan umum, maka pesan ayat itu pada asalnya adalah pada kewajiban membayar zakat yang berimplikasi pada munculnya hak penguasa untuk mengambilnya, yang berasal dari kata khudz (ambillah). Adanya hak penguasa untuk mengambil tentu saja dengan sendirinya gugur apabila kewajiban telah ditunaikan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kewajiban itu wajib dilaksanakan melalui tangan negara? Jika menilik hadist-hadist Nabi S.A.W yang sangat banyak berisi anjuran untuk bersedekah, berinfak, beramal kebajikan lainnya kepada lingkungan terdekat, maka sesungguhnya dapat dikatakan bahwa norma impratifnya adalah membayar atau menunaikan kewajiban dari muzaki, bukan pada mengambilnya dari negara … oleh negara, di mana hak mengambil itu hilang apabila kewajiban telah tunai. Jika norma imperatifnya adalah pada kewenangan mengambil oleh Negara, maka menjadi tidak sah zakat yang dibayarkan melalui atau kepada pihak lainnya secara langsung, misalnya saja kepada mustahik sebagai contoh. Apakah demikian maksud dari ayat tersebut? Menurut hemat kami tentu saja tidak. Apalagi jika pulangkan kepada ketentuan Undang-Undang a quo sendiri, di mana membayar zakatnya sendiri merupakan ketentuan yang imperatif, bukan merupakan ketentuan yang sifatnya … tetapi merupakan ketentuan yang sifatnya fakultatif, maaf lompat lagi. 28.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Bapak sudah 15 menit, segera disimpulkan pokok-pokoknya.

29.

AHLI DARI PEMOHON: HAMID CHALID Baik, jadi saya akan coba … akan simpulkan, ini memang di kalimat terakhir sudah, jadi saya akan teruskan. Jadi maksud ayat tentunya tidak demikian, apalagi jika kita pulangkan pada ketentuan Undang-Undang a quo di mana membayar zakatnya sendiri bukan merupakan ketentuan imperatif tapi fakultatif. Bagaimana mungkin ketentuan norma yang fakultatif sejak semacam itu harus diatur secara imperatif. Adanya lembaga pemerintah yang diberi wewengan memungut zakat adalah baik sekali. Dengan demikian, eksistensi BAZNAS sangatlah didukung sebagaimana juga adanya LAZ yang seyogianya diatur, tetapi bukan disubordinasikan. Namun di atas itu semua, membiarkan masyarakat, dan membayarkan, dan menyalurkan zakatnya kepada, dan /atau melalui pihak mana pun yang dipercayainya, baik LAZ atau pun siapa pun juga, resmi atau pun tidak resmi adalah juga hak yang harus dilindungi oleh Konstitusi. Karena menerapkan ketentuan pidana atas suatu pelaksanaan kewajiban agama sama sekali tidak layak dan tidak konstitusional. Penyelewengan atas suatu pelaksanaan kewajibanlah yang harus dipidana, bukan pelaksanaannya. Demikianlah keterangan kami selaku Ahli, semoga Majelis Hakim diberi petunjuk dan inayah oleh Allah SWT untuk mengambil putusan yang sebaikbaiknya dan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahumafiq illa aquamin thariq. Assalamualaikum wr. wb.

18

30.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, demikian Ahli dari Pemohon. Kemudian, Ahli yang satunya memberikan secara tertulis. Kemudian, dari Pemerintah, Dr. Aries Mufti.

31.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIES MUFTI Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum mengemukakan pendapat saya. Nama saya Aries Mufti, pendidikan saya Doktor dari Gadjah Mada, Magister Hukum dari UI, dan Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum dari UI. Pekerjaan saya bankir sejak 1984 sampai saat ini. Namun, sejak tahun 1990, urusan saya lebih banyak terkait dengan duafa, dan juga praktisi ekonomi syariah, maupun pendidikan, termasuk mendirikan Bank Muamalat, mendirikan Takaful, PNM, mendirikan Republika, termasuk membantu pendirian Dompet Duafa, khususnya pelatihan pengurusnya dan SOP-nya, mendirikan forum zakat, dan BAZNAS, serta masyarakat hukum syariah, dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Saat ini saya sebagai Ketua Umum Asosiasi BMT seluruh Indonesia dan juga dosen pembimbing kandidat Phd untuk Islamic Economic Finance di Fakultas Ekonomi Trisakti. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pandangan saya berupa pointer saja, mengingat sudah banyak masukan dari Saksi dan juga dari Ahli. Jadi, saya tidak ingin mengulang. Namun, pandangan ini, saya lebih banyak kaitkan dengan praktisi dan best practices yang terjadi di luar. Yang dimana kita tahu bahwa kondisi perekonomian Indonesia sejak saat ini dan juga di dunia setelah globalisasi kecenderungannya mengarah kepada ekonomi yang berbasis etika, khususnya ekonomi syariah. Jadi, bisa diramalkan kemungkinan di luar nanti menganut ekonomi syariah, termasuk zakatnya, tapi mungkin di Indonesia beralih kepada ekonomi yang berbau liberalisasi. Yang pertama, pointer saya adalah undang-undang ini sebetulnya merupakan jalan sementara, bukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk membumikan quran dalam bentuk kanun dan hadis mengenai ekonomi syariah dan khususnya zakat mal. Karena sebagaimana kita ketahui (suara tidak terdengar jelas) Engineering, sehingga dengan undang-undang kita tahu arah dari zakat mal ini ke depan seperti apa. Sehingga spirit dari undang-undang ini seyogianya berlandaskan rukun Islam ketiga, sebagaimana yang ada di dalam Quran Surat At-Taubah, seperti yang disampaikan oleh Prof. Didin Haminuddin dan diteladani oleh Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Kalau melihat dari spirit ini secara praktis, maka sebetulnya pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Secara sentralisasi walaupun undang-undang ini menurut saya masih bersifat koordinasi. Jadi, makanya saya katakan sifatnya sementara. Kalau mau istikamah, seharusnya arahnya kepada sentralisasi, khususnya dalam pengumpulan. Karena kita tahu zakat ini ada pengumpulan, ada pendistribusian, dan ada pendayagunaan. Jadi, kalau spirit ini nanti dilemahkan, berarti kita beralih kepada spirit liberalisasi. Dimana pelaksanaannya bisa diserahkan ke siapa saja yang siap dan dianggap profesional, termasuk bisa saja asing. Sebagai contoh, bank-bank kita sumber daya alam yang strategis yang kita miliki, sekarang sudah dikelola oleh asing karena bank sudah boleh sampai 99%. 19

Nah, sementara kita mengetahui, walaupun tadi kita mengetahui katakan Indonesia bukan negara Islam, tapi kalau saya mempelajari, napas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, khususnya Pancasila dalam lima silanya, itu adalah napas atau ruh Maqhasid Syariah, yaitu Din, ad-din, al-’aql, an-nafs, an nasl, al-mal. Jadi, kita bukan penganut mazhab liberalisasi. Sementara memang kita juga mengetahui bahwa setelah kemunduran khalifah, maka kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu makin lemah, makin sekuler sehingga pengelolaan zakatnya pun diserahkan kepada swasta. Tapi pertanyaannya, apakah negara kita sekarang sedang lemah dan mau menuju sekuler atau itu barangkali bisa saja diserahkan kepada sepenuhnya secara swasta maupun pemerintah dengan setara. Karena kalau dari sisi quran dan hadits, menurut pendapat saya itu tidak setara. Kedua, pengelolaan ini hendaknya idealnya di masa yang akan datang belum saat ini secara bertahap, khususnya pengumpulan memungkinkan zakat dikelola dengan analogi pengelolaan pajak. Ada sanksi bagi wajib zakat dan zakat otomatis mengurangi pajak. Sehingga yang dilakukan … dulu ada buku yang dikarang oleh Almarhum Djamal Doa, A. M. Fatwa, dan saya sendiri, kita meneliti bahwa akan terkumpul 117 Triliun karena ini dilakukan oleh negara seperti pajak. Nah, tinggal pendistribusian dan pendayagunakan bisa dilakukan oleh BAZ dan LAZ yang terakreditasi dan programnya telah disetujui oleh koordinator atau lembaga pengayom seperti BAZNAS. Jadi poin utamanya kumpulkan dahululah biar banyak, jangan berebut di pengumpulan sehingga akhirnya yang menikmati adalah biro iklan dan media. Inilah sebetulnya mimpi bersama, saya katakan mimpi bersama karena saya termasuk mendirikan FROS dan saat kongres di Batam, kita bersamasama dimotori oleh Saudara Iskandar Zulkarnain dan Mas Eri Sudewo merancang ke depan ini. Yang namanya Undang-Undang Zakat harusnya bisa mengadopsi seperti yang dilakukan oleh jaman Rasulullah SAW. Artinya, biarlah negara yang mengumpulkan zakat, mengurangi pajak, baru LAZ yang mengelola. Sehingga kita tahu bahwa saat pertama BAZNAS dikelola oleh ketua umumnya adalah Saudara Ahmad Suprianto [Sic!], mantan (suara tidak terdengar jelas) dan ketuanya adalah Saudara Ari Sudewo koordinasi daripada (suara tidak terdengar jelas) dan profesional sosial (suara tidak terdengar jelas). Ketiga, sampai saat ini saya sebagai bankers sering menjelaskan kepada teman-teman dan mereka juga terkagum-kagum, bagaimana quran dan hadits 1400 tahun yang lalu sudah mengatur zakat secara sentralisasi? Ada amil, ada hak amil sebagaimana organisasi modern untuk lembaga (suara tidak terdengar jelas) mikro dan perbankan mengaturnya saat ini. Kalau bank ada Bank Central, kalau LKM ada APEC atau lembaga pengayom lembaga mikro, dimana poin utamanya adalah setiap pengumpulan dana pihak ketiga akan masuk ke ranah hukum publik. Apalagi kalau sudah besar, itu harus dilaksanakan dan diatur oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi pada saat tsunami di CNN, ada seseorang yang membuka rekening untuk pengumpulan bisa mengumpulkan lebih dari 20 Miliar dalam waktu 2 hari, padahal enggak jelas orangnya tersebut karena sekarang sudah zamannya elektronik. Nah, karena itu sesungguhnya, Undang-Undang Nomor 23 ini selangkah lebih maju daripada undang-undang tentang lembaga keuangan mikro yang juga mau disahkan, dimana di situ belum mengatur lembaga pengayom atas seperti (suara tidak terdengar jelas). Di sini sudah diatur yaitu BAZNAS sebagai koordinasi, dan kalau kita kaitkan baitul maal dengan (suara tidak terdengar 20

jelas) atau (suara tidak terdengar jelas) maka baitul maal itu kalau di mata ekonomi modern itu adalah sebagai lembaga keuangan mikro yang merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk menuntaskan kemiskinan. Keempat, dengan analogi tersebut sebetulnya tidak akan masalah LAZ yang ada masih tetap bisa mengelola zakat di bawah koordinasi BAZNAS kalau mereka bersedia dan ikhlas. Dimana BAZNAS sebagai (suara tidak terdengar jelas) atau lembaga pengayom mengumpulkan sebagai UPZ nantinya dan dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan, maka bisa disusun bersama programnya. Jadi sebetulnya, dengan program bersama efeknya akan lebih positif, proporsional, dan merata. Sehingga apa yang ada di Surat (suara tidak terdengar jelas) 7 akan tercapai. Jangan sampai aset hanya beredar di kalangan tertentu saja. Kelima, dalam spirit tersebut hendaklah Badan BAZNAS kalau … jadi undang-undang ini disahkan, duduk bersama LAZ untuk melengkapi PP-nya secara imamah, jamaah, dan ukhuwah. Bagaimana tupoksinya, hak, dan kewajibannya, pengaturnya seperti apa Pak, ya. Sehingga prinsipnya adalah untuk kemaslahatan umat. Mereka harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas, sehingga yang penting adalah rakyat khususnya (suara tidak terdengar jelas) itu bisa termakmurkan. Dan ini hanya bisa kalau kita gunakan hati sama-sama sependapat untuk melaksanakan hal ini. Karena pada saatnya nanti kita akan diminta pertanggunjawaban kepada Allah SWT. Yang Mulia, sebenarnya saya ragu waktu diminta untuk hadir hari ini sebagai ahli Pemerintah karena terus terang, saya sedih dan malu terhadap umat lain yang melihat kita seakan-akan tidak berjamaah, saling berdebat, masuk ke web, masuk di seminar, sepertinya kita berebut karena Zakat. Sepertinya kalau undang-undang ini nanti disahkan akan (suara tidak terdengar jelas), duafa tidak akan dapat zakat, pengelola zakat akan dipenjara, dan pemerintah bila mengelola zakat akan timbul Gayus-Gayus di bidang zakat. Masya Allah, saya kasihan sama Prof. Didin guru saya yang oleh kita dahulu disetarakan dengan Bapak Zakat, dan sebenarnya kita semua sudah tahu bahwa zakat itu sudah ada contohnya, sudah ada qurannya, kenapa kita masih perdebatkan dengan menggunakan perdebatan-perdebatan dan mengacu kepada (suara tidak terdengar jelas) di negara lain yang sementara mereka sedang akan berubah menjadi beretika dan berekonomi syariah. Sementara saat ini saya sedang diminta oleh umat lain baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menyusun sistem sedekah mereka atau CSR mereka dengan menganalogikan zakat, amil, dan (suara tidak terdengar jelas). Jadi saya katakan tadi, nanti mereka akan menggunakan quran dan hadis, sementara barangkali kita akan meninggalkan hal tersebut. Sebagai penutup menurut saya kita prioritaskan untuk PP-nya, materi, dan pelaksanaannya. Hal-hal yang masih diributkan mengenai kelemahan terhadap LAZ, persyaratan ormas, potensi kriminalisasi, saya di PP itu kita bisa perhalus bahkan bisa dihilangkan karena umat Islam begitu duduk bersama, berukhuwah, berjemaah maka tidak akan ada yang bisa kita selesaikan. Demikian saja saya akhiri pandangan saya dan mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan dalam penyampaian saya tadi. Wassalamualaikum wr. wb. 32.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Terima kasih, Pak Aries. Berikutnya yang terkahir Dr. Irfan Syauqi. 21

33.

AHLI DARI PEMERINTAH: IRFAN SYAUQI BEIK Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Nahmaduhu wa nushalli 'ala Rasulihil Karim Wal Bad. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Irfan Syauqi Beik, saya adalah ketua program studi Ilmu Ekonomi Syariah, fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor dan juga salah seorang ketua di dewan pimpinan pusat ikatan ahli ekonomi Islam dan anggota board member international association of Islamic economics suatu asosiasi yang memprakarsai lahirnya ekonomi Islam di era tahun 1970-an dan menyelenggarakan kegiatan konferensi pertama ekonomi syariah di dunia ini. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sesuai dengan bidang keahlian saya yaitu zakat ekonomi pembangunan dan kebijakan publik syariah. Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana diketahui bahwa pembangunan zakat di Indonesia lebih didominasi oleh pendekatan bottom up terutama sejak era tahun 1990-an yang ini tentu saja berbeda dengan negara lainnya. Persoalannya sekarang adalah seberapa lama pendekatan bottom up ini jika tidak disertai oleh pendekatan top down akan berhasil men-trigger peran zakat yang lebih besar dan lebih monumental. Jika mengamati perkembangan zakat selama dua dekade terakhir, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perjalanan zakat masih belum optimal. Meskipun pertumbuhan penghimpunan zakat maupun pendayagunaan mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki maka kita akan melihat kesenjangan yang masih sangat besar. Penghimpunan zakat oleh seluruh BAZ dan LAZ di Indonesia pada tahun 2011 sebagai contoh baru mencapai angka 1,73 triliun sedangkan potensinya adalah 217 triliun sesuai dengan riset yang kami lakukan. Kebetulan saya adalah ketua peneliti riset ini, artinya kemampuan penghimpunan ini baru mencapai angka 0,8% dari total potensi yang ada. Oleh karena itu kita perlu mendongkrak penghimpunan zakat ini sehingga diperlukan adanya kekuatan yang mampu melakukan intervensi. Sama seperti kita berusaha untuk meningkatkan market share dari perbankan syariah yang setelah 20 tahun masih berada pada level 3,8%. Selanjutnya dari perspektif kebijakan negara. Instrumen zakat ini belum menjadi instrumen utama dan menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi negara karena posisi zakat belum kuat dari perspektif kebijakan publik. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini maka zakat semakin mendapatkan penguatan, negara mendapat “perintah” untuk turut membangun perzakatan nasional melalui upaya fasilitasi dan penguatan infrastruktur kelembagaan dan anggaran bagi pembangunan zakat nasional. Kesemua ini tentu saja harus dijabarkan oleh peraturan pemerintah yang akomodatif dan suportif. Berbeda dengan undang-undang yang lama di mana tekanan dan perintah terhadap negara tidak terlalu kuat. Ketiadaan PP yang melaksanakan undang-undang yang lama menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Pentingnya integrasi pengelolaan zakat dalam kebijakan negara juga telah dinyatakan oleh Abu Ubaid dalam Kitabul Amwal. Beliau mengatakan bahwa zakat memiliki dua karakteristik, pertama adalah karakter sebagai 22

badan mahdhah yang ini berlaku final dan tidak bisa diganggu gugat, yang kedua adalah yang beliau sebut sebagai karakter politik zakat. Pada karakter politik zakat ini dalam bab daf musodakoh ila umaroh, Abu Ubaid mengatakan bahwa zakat sesungguhnya merupakan institusi keuangan publik yang dalam bahasa seorang ekonom syariah Indonesia dia bermukim di Bahrain, Pak Ugi Suharto [Sic!] dikatakan bahwa zakat itu adalah special institution under Islamic public finance yang peranannya sangat tergantung pada kondisi Negara dan masyarakat. Kalau pemerintah punya political will yang baik, kondisi masyarakatnya juga baik maka pengelolaan zakat juga akan baik. Demikian pula sebaliknya, akan tetapi Abu Ubaid juga menegaskan bahwa meskipun secara politik bisa naik dan turun, namun secara natural secara alami keterlibatan negara tetap tidak boleh diabaikan. Hal ini dikarenakan oleh sifat zakat yang terkait dengan orang banyak sehingga diperlukan adanya pengaturan, misalkan dalam Al-quran surat At Taubah ayat 60, secara eksplisit dinyatakan bahwa peruntukan zakat itu untuk delapan asnaf dan digunakan kata atau kelompok dalam arti jamak. Sehingga dengan demikian, dengan keterlibatan orang banyak ini, maka keterlibatan negara mutlak dilakukan. Sekalipun negara berada dalam kondisi yang sangat lemah. Tujuannya adalah supaya hak-hak masyarakat bisa tetap terlindungi, apalagi dalam konteks kekinian, perlindungan itu sangat dibutuhkan supaya kasus seperti pembagian zakat yang berujung pada kematian beberapa waktu lalu di Jawa Timur dapat kita eliminir. Saya berpendapat bahwa peran negara yang semakin besar ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Penguatan BAZNAS dalam konteks kenegaraan atau sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural harus juga dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya untuk mendorong integrasi zakat yang lebih dalam, dalam kebijakan ekonomi negara. Terutama pada sisi kebijakan fiskal dan pengentasan kemiskinan. Dan ini sejalan dengan aspirasi para pegiat ekonomi syariah yang menginginkan adanya penguatan institusi ekonomi syariah, terutama pada sisi kebijakan fiskal. Karena selama ini penguatan itu hanya pada sisi kebijakan moneter. Poin berikutnya adalah … yang ingin saya sampaikan Majelis Hakim Yang Mulia. Terkait dengan paradigma pengelolaan zakat, menurut saya paradigma pengelolaan zakat ini harusnya sama dengan paradigma pengelolaan kebijakan fiskal karena ada kemiripan antara instrumen zakat dengan instrumen pajak, meskipun tidak sama, tapi ada kemiripan. Oleh karena itu, dengan paradigma pengelolaan kebijakan fiskal, maka asas legalitas dan integrasi menjadi hal yang sangat pokok dalam pengelolaan zakat. Di samping aspek syariah complains. Integrasi ini … integrasi akan menjadikan pengelolaan zakat seperti tubuh yang satu layaknya pengelolaan fiskal, di mana pajak itu kan tubuhnya satu, Dirjen Pajak. Oleh karena itu, BAZNAS dan LAZ harus diposisikan sebagai tubuh yang satu khal djazah dil wahid. Dengan peran BAZNAS sebagai koordinator dan undang-undang ini telah mengamanatkan BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinator ini. Dan koordinator ini termasuk juga dalam hal penyaluran. Karena kalau kita melihat ya, dalam al-quran ayat tentang penyaluran (QS. At-Taubah 60), muncul terlebih dahulu dibandingkan dengan ayat tentang penghimpunan (QS AtTaubah 103). Oleh karena itu, indikator keberhasilan pembangunan zakat dan keberhasilan suatu institusi zakat, bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak dana yang dia himpun, namun seberapa berhasil dia di dalam 23

menyalurkan, mendayagunakan, sehingga mampu mengentaskan kemiskinan kaum duafa. Pada praktinya, potensi terjadinya tumpang tindih penyaluran zakat sangat mungkin terjadi, hal itu karena ketiadaan koordinasi pada sisi pendistribusian, disinilah urgency keberadaan koordinator. Saya pun berpendapat bahwa basis database mustahik harus berada di level kabupaten kota. Karena berbicara tentang mustahik pasti berbicara mengenai siapa dan di mana? Yaitu siapa orang yang berhak menerima zakat dan di mana mereka tinggal? Karena itu BAZNAS kabupaten kota harus diposisikan sebagai basis database mustahik, sehingga efektifitas pengelolaan zakat dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa keberadaan BAZNAS di kabupaten kota adalah salah satu bentuk inefesiensi, maka menurut saya hal tersebut kurang tepat. Justru yang diperlukan adalah perluasan kantor layanan yang bisa menjangkau mustahik sebanyakbanyaknya, kalau bisa ke seluruh pelosok negeri. Majelis Hakim Yang Mulia, hal berikutnya adalah ada banyak aspek baru yang muncul dalam undang-undang yang baru ini. Pertama, adanya penguatan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan BAZNAS dan LAZ. Pada undang-undang yang baru ini, aspek ini mendapatkan penguatan dan ini tidak ada di undang-undang yang lama. Sebagai contoh, pada saat pengawasan misalnya. Masyarakat punya hak untuk mengakses informasi pengelolaan zakat, BAZNAS, dan LAZ. Dan menyampaikan laporan bila ada penyimpangan. Kemudian yang kedua, hal baru dalam undangundang ini adalah adanya ketentuan audit syariah. Dan ini merupakan terobosan dalam pembangunan ekonomi syariah di dunia karena tidak ada kewajiban audit syariah. Kalau merujuk kepada perbankan dan keuangan syariah yang ada adalah fatwa dewan syariah dan opini pengawas syariah di masing-masing bank. Tetapi audit syariah, proses dari awal sampai akhir yaitu Z, itu belum ada. Oleh karena itu, bagi kalangan akademisi termasuk saya. Ini hal yang sangat menantang bagaimana kita bisa merumuskan apa yang dimaksud dengan audit syariah tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau yang baru dari undang-undang ini adalah dari sisi pelaporan. Kalau undang-undang lama, laporan itu cukup ke DPR. Tapi dengan undang-undang yang baru, laporan ini jauh lebih komprehensif dan lebih baik. Misalnya, ada kewajiban secara eksplisit untuk mempublikasikan laporan melalui media massa. Dan ini adalah dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kalau selama ini ada laporan dipublikasi di media massa, itu karena kesadaran BAZNAS dan LAZ untuk melaporkan. Tapi, dengan undang-undang ini tersebut menjadi obligatory. Kemudian di samping ke tiga hal tersebut, ada pula ketentuanketentuan dalam undang-undang yang baru ini yang mengkoreksi ketentuan undang-undang yang lama. Pertama adalah terkait dengan pemanfaatan dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam undang-undang yang lama, Pasal 17, dana-dana tersebut harus diprioritaskan … ini mohon maaf saya agak flu sedikit. Harus diproseskan bagi program pemberdayaan ekonomi produktif. Jadi, secara logika itu paling tidak 51% pemanfaatan dana untuk sektor produktif karena di situ ada kata terutama (Prioritas). Tetapi dalam survei terbaru, Indonesia zakat and development report 2012 terungkap bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi produktif baru 29%. Sementara 71% nya masuk 24

dalam program yang sifatnya konsumtif, namun demikian secara syariah ini tidak masalah karena memang infak sedekah itu memiliki fleksibilitas yang tinggi. Produktif atau konsumtif itu sangat bergantung pada kondisi mustahik, bisa juga dana infak sedekah dipakai untuk biaya edukasi dan promosi. Oleh karena itu ketentuan ini dikoreksi dengan undang-undang yang baru. Berikutnya adalah terkait dengan penghimpunan zakat dari luar negeri, dalam undang-undang yang lama Pasal 22 kewenangan untuk menghimpun zakat dari luar negeri hanya ada pada UPZ yang dibentuk di kantor kedutaan atau kantor perwakilan lainnya, kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya, yang kemudian itu harus diserahkan kepada BAZNAS. Dengan demikian undang-undang lama sesungguhnya menutup peluang LAZ untuk memafaatkan dana luar negeri, untuk membuka aktifitas di luar negeri, untuk berkerja sama menerima dana dari luar negeri, padahal kita tahu banyak LAZ yang juga berkerja sama dengan luar negeri, apalagi dalam era global ini. Justru dengan undang-undang yang baru hal tersebut menjadi legal, kenapa? Karena undang-undang yang baru Pasal 16, di situ disebutkan bahwa BAZNAS dapat membentuk UPZ di luar negeri, tetapi tidak ada larangan bagi LAZ untuk melakukan hal yang sama, yaitu menghimpun zakat dari luar negeri. Padahal kita tahu potensi zakat OKI saja menurut riset studi yang kami lakukan itu tidak kurang dari Rp6.000 triliun dimana lebih dari separuhnya berada di wilayah Timur Tengah. Oleh karena itu undang-undang ini justru malah mempersilakan, melegalkan kita semua yang hadir, BAZNAS, LAZ, siapa pun untuk memanfaatkan potensi zakat OKI yang sedemikian besar. Majelis Hakim Yang Mulia, pada bagian terakhir ini saya berharap bahwa implementasi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan bijak, akomodatif, dan aspiratif. Terkait dengan hal ini saya berpendapat bahwa peran peraturan pemerintah menjadi sangat penting dan strategis, saya juga berharap kepada pemerintah agar dalam penyusunan peraturan pemerintah ini hal-hal strategis perlu diatur dan didefinisikan secara jelas. Sebagai contoh kata membantu, yang ini sering menimbulkan hal yang kurang enak, bagi LAZ ini perlu didefinisikan dalam undang-undang secara tegas agar kata membantu itu tidak multitafsir, bagaimana agar kata ini bisa didefinisikan dalam konteks integrasi, dalam konteks kesatuan gerak pengelolaan zakat nasional seperti tubuh yang satu. Demikian pula upaya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai konsep zakat, infak, dan sedekah yang benar supaya juga jangan keliru dalam memahami badai ini, serta peraturan perundangundangan yang berlaku ini juga menjadi PR dan tantangan kita ke depannya. Demikian Majelis Hakim Yang Mulia keterangan sebagai Ahli ini saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 34.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, pas waktunya. Jadi begini, ini ada permintaan dari sebuah LAZ, salah satu LAZ yang berkedudukan di … LAZ Puri Sentra Niaga, LAZ Pa Mede DKI Jakarta. Karena LAZ ini sudah banyak perwakilannya terwakili di dalam persidangan-persidangan, maka tadi Majelis berkesimpulan tidak diperlukan lagi untuk mendengar LAZ karena banyak LAZ nanti setiap LAZ datang sendirisendiri, sidangnya enggak selesai. Kalau mau tertulis boleh, oleh sebab itu sidang berikutnya … ya, silakan! 25

35.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Pak Ketua. Pertanyaan saya kepada dua Ahli tadi dari pemerintah, Dr. Aries dan Dr. Irfan. Pada kedua Ahli yang saya hormati, dari sedikit yang saya tahu tentang Islam ada suatu perintah wa atasimu bihablillah hi jamian wala tafaroq, kita dilarang untuk berpisah-pisah, bersatu, dalam kaitannya ini mungkin Ahli bisa melihat itikad pemerintah untuk menyatukan zakat ini sehingga merupakan suatu potensi yang katakanlah seperti riset yang Anda lakukan luar biasa kalau ini bisa diwujudkan dengan baik. Kita juga teringat bahwa salah satu politik kolonial itu adalah pecah belah dan kuasai, artinya janganlah bersatu umat Islam itu termasuk dalam zakatnya dan lain-lainnya, supaya dia menjadi lemah dan demikian gampang dikuasai atau dijajahlah kata kasarnya. Dalam kaitan dengan yang Ahli kemukakan tadi bahwa dikehendaki 51% itu justru untuk usaha investasi, saya teringat satu hadis Nabi, mungkin benar begini artinya, “Kalau kau memberi sesuatu berikanlah dia pancing atau kail, jangan berikan dia ikan.” artinya yang konsumtif itu sebentar saja sudah habis, kalau investatif ada kemungkinan dia bisa berkembang dan maju. Bagaimana pendapat Ahli tentang yang saya kemukakan? Terima kasih.

36.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, Pak! Ahli dari pemerintah! Ya, duduk saja enggak apa-apa.

37.

AHLI DARI PEMERINTAH: IRFAN SYAUQI BEIK Terima kasih. Saya sepakat dengan perintah untuk bersatu, oleh karena itu dalam keterangan saya, saya katakan bahwa sebenarnya pengolah zakat itu harus satu. BAZNAS dan LAZ itu adalah satu kesatuan, dia bukan dua entitas yang saling berkompetisi untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh terjebak pada paradigma kompetisi ala ilmu ekonomi konvensional, dimana kalau bicara kompetisi itu bicara penguasaan, bicara market share, bicara berapa banyak yang saya dapatkan. Nah, tentu saja hal itu tidak sesuai dengan spirit dari pengolahan zakat, dimana pengolahan zakat itu konsep at-ta’awun itu menjadi hal yang sangat fundamental. Oleh karena itu, antara BAZNAS dengan LAZ dia satu kesatuan, dan tentu saja dalam proses perjalanannya perlu ada fungsi koordinasi. Yang menurut pandangan yang saya ketahui sesuai dengan bidang saya bahwa fungsi koordinasi ini diberikan atau diamanatkan oleh undangundang kepada BAZNAS. Dan saya masih percaya pada institusi BAZNAS, apalagi melihat track record BAZNAS yang secara laporan keuangan pun juga opininya WTP sejak berdiri, dan juga mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan aspek transparansi. Kemudian soal produktif, memang dalam sebuah hadis dari Salim bin Abdillah ya ketika beliau meminta zakat, kemudian oleh Rasulullah diperintahkan untuk dikembangkan. Memang, tujuan zakat itu adalah bagaimana mentransformasi kaum duafa ini menjadi kaum yang berdaya, dan proses transformasi itu hanya akan bisa dilakukan ketika dia memiliki daya tahan secara ekonomi. Dan daya tahan secara ekonomi itu terjadi ketika dia memiliki sumber penghasilan yang tetap. 26

Oleh karena itu, program untuk pemberdayaan produktif ini juga harus menjadi prioritas yang harus diagendakan secara serius oleh seluruh komunitas zakat nasional. Demikian, Yang Mulia. 38.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan yang satu, Bapak.

39.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIES MUFTI Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kalau tadi ditanggapi dari sisi quran dan hadisnya, kalau saya mau lihat dari sisi based practices-nya karena saya praktisi. Ada buku 15 atau 20 tahun yang lalu saya baca, namanya Lord of Dream. Di situ dijelaskan tentang bahwa Cina akan diramalkan menjadi negara penguasa di dunia di 2020, itu oleh karena ukhuwahnya saja, ukhuwah Cinawiyahnya. Kemudian yang kedua ada artikel, saya lupa judulnya, tapi kalau enggak salah The Connectivity. Bahwa ada tiga etnis di dunia ini yang hampir tidak mungkin dikalahkan. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua itu adalah Cina, yang ketiga adalah India, itu juga semata-mata karena ukhuwahnya. Tapi kalau kita mau melihat mereka, itu sebenarnya kekuatan utamanya ada di tiga saja. Ada imamah, ada jemaah, ada ukhuwah. Mungkin kita ada imamah, tapi kita enggak ukhuwah, tapi jemaahnya juga mengikuti, jadi paling penting di situ. Itulah sebabnya the … the based (suara tidak terdengar jelas) itu menuturkan bahwa ada yang namanya sentral bank … bank sentral. Jadi, kalau kita anggap dana pihak ketiga dikumpulkan, lalu dilarikan kepada pihak lain yaitu perbankan. Tapi kalau kita anggap sebagai BAZ dan LAZ itu sebagai seperti dana pihak ketiga dari zakat, sedekah, wakaf, disalurkan kepada delapan asnaf, maka based practices-nya tetap harus ada yang semacam bank sentralnya atau koordinatornya, lalu ada banknya. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini analoginya, Yang Mulia, maka sebetulnya BAZNAS ini kita anggap sebagai bank sentralnya. Lalu LAZ dan Bazda itu adalah bank-banknya. Jadi enggak bisa setara, tetap harus ada semacam objekannya, policy, dan katakanlah kebijakan. Namun memang perdebatannya, BAZNAS jangan ikut sebagai regulator dan operator. Tapi kalau kita melihat dunia itu terpecah dua mengenai bank sentral. Ada yang dianggap independent seperti saat ini setelah crisis, tapi sebelum crisis yang namanya BI itu juga menyalurkan. Ada namanya pray program, bahkan ada namanya PHBK yang untuk kemiskinan karena ada yang enggak bisa diisi oleh perbankan. Perbankan itu 65%, 75% hanya (suara tidak terdengar jelas) Sumatera. Jadi poin utamanya di sini, kalau sudah duduk sama-sama mungkin di awal tidak masalah yang namanya BAZNAS ini sebagai koordinasi sebagai bank sentralnya dia masih boleh regulasi. Tapi begitu Bazda dan LAZ sudah terakreditasi, ini yang paling penting. Terakreditasi itu adalah pimpinannya, ada sertifnya dan tentu ini harus BAZNAS yang mengatur sebagai pemerintah. Lalu lembaga BAZ dan LAZ tadi ada sertifikasinya, lalu ada perencanaan secara menyeluruh, ada monevanya, ada monitoring, dan evaluasinya, ada databased-nya, maka setiap daerah yang miskin petanya kita jelas, lalu 27

ditugaskan kepada siapa saja, tapi pengumpulannya harus secara tersentralisasi, tidak berebut lagi, tidak perlu lagi ada iklan karena ini sudah otomatis dikumpulkan. Kalau sekarang, mohon maaf, yang mengumpulkan ini adalah media massa-media massa yang pemiliknya rata-rata bukan nonmuslim. Mungkin enggak sopan kalau saya katakan di sini pemiliknya bisa asing atau bisa aseng. Tapi poin utamanya adalah yang menikmati zakat, infak, sedekah itu akhirnya adalah biro iklan, dan sekarang pakai MLM berapa. Dan kalau kita nanti periksa laporan keuangannya, dengan segala hormat dan mohon maaf, nanti mungkin kita bisa memeriksa ternyata hak amilnya bukan 12,5%, bisa melebihi itu karena dipakai untuk iklan. Tapi saya tidak menyebutkan siapasiapanya, tidak perlu, tapi kalau ini dikoordinasi, diperiksa, dilaporkan, maka efektivitas, efisiensinya ini bisa. Kalau dianggap BAZNAS sekarang pengolahannya kurang profesional, simpel saja, ganti saja dengan LAZ yang profesional, tukaran tempat saja. Tapi jangan membuat yang namanya BAZNAS sebagai katakanlah appects, kalau untuk membuat mikro, appects itu bahasa Yunaninya adalah pengayom atau central bank-nya itu menjadi tidak bisa karena ujungnya saya challenge siapa saja di sini, siapa yang bisa mengumpulkan dana triliunan kalau yang mengumpulkannya banyak karena kalau kita mau nanti ke depannya zakat mengenai pajak, Pemda akan mengatakan harus sentralisasi dong. Siapa bukti setor zakat yang bisa mungurangi pajak saya? Kalau setiap lembaga mengeluarkan bukti setor zakat 2,5% nanti akan lagi ada manipulasi. Jadi, makanya saya mungkin enggak sopan mohon maaf sekali lagi, tapi hati saya ingin ini sudahlah kita sama-sama, umur kita juga belum tentu lama kok. Jangan-jangan nanti kita mestinya masuk surga jadi enggak jadi gara-gara berdebat masalah ini. Itu saja barangkali, mohon maaf sekali lagi wabillahitaufikwalhidayah wassalamualaikum wr. wb. 40.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, saya kira dari pihak-pihak Pemohon, Pemerintah, DPR, sudah kami anggap cukup tapi Mahkamah masih ingin mendengar ahli yang akan diundang oleh Mahkamah sendiri, bukan diajukan oleh Pemerintah maupun oleh Pemohon yaitu Prof. Quraish Shihab dan Prof. Azyumardi Azra dalam sidang berikutnya yang akan dibuka hari Selasa, tanggal 6 November, jam 11.00 WIB di gedung ini.

28

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKU 13.06 WIB Jakarta, 24 Oktober 2012 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

29