Topik Bahasan 1. Pendahuluan; 2. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal 3. Keterkaitan Amdal dan UKL-UPL dengan Sistem Perizinan 4. Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan Izin Lingkungan 5. Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan Izin Lingkungan 6. Perubahan Izin Lingkungan 7. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan dan Pengawasan Izin Lingkungan;
Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar PP 27/1999 dengan PP 27/2012 No
PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal
PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
1. Durasi penilaian amdal sekitar180 hari kerja, dokumen Amdal terdiri atas 5 dokumen
Kemajuan Mendasarnya adalah Streamlining Proses Amdal Durasi penilaian amdal sekitar 125 hari kerja, dokumen amdal terdiri atas 3 dokumen
2. Penilaian amdal oleh komisi penilai amdal cenderung mereduksi makna amdal sebagai kajian ilmiah
Kemajuan Mendasarnya adalah Mengembalikan Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah Dengan memperkuat peran dan kompetensi tim teknis dalam penilaian amdal
3. Terdapat kesulitan terhadap upaya penegakan hukum atas pelanggar Amdal & UKL-UPL (Kajian Lingkungan Hidup) mengingat amdal & UKL-UPL adalah bukan keputusan TUN
Kemajuan Mendasarnya adalah Memberikan Ruang Penegakan Hukum atas Pelanggar Amdal-UK-UPL Dengan skema izin lingkungan yang merupakan keputusan TUN yang enforceable dan memiliki konsekuensi hukum atas pelanggarannya sesuai dengan yang diatur dalam UU 32/2009
Lanjutan Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar No
PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal
PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
4.
Terdapat ruang untuk keterlibatan masyarakat
Kemajuan Mendasarnya adalah Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat Dengan terdapat 3 kali pengumuman dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka ruang masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat akan lebih luas
5.
Amdal dan UKL-UPL masih dipandang sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat “dibuat bagus, tidak dibuat tidak apa-apa”
Kemajuan Mendasarnya adalah Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan Dengan terbitnya PP ini maka banyak konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pemrakarsa apabila terlibat dalam pelanggaran amdal & UKL-UPL
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS
a
Tata ruang
b
h
i PUU berbasis LH
Baku mutu LH c
j
Kriteria baku kerusakan LH d AMDAL UKL-UPL Perizinan
Anggaran berbasis LH
k Analisis risiko LH
e
l
f g
Instrumen ekonomi LH
Lingkungan
Audit LH
m Instrumen lain
sesuai kebutuhan
Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Esensi Dasar Amdal & UKL-UPL dalam PP 27/2012 Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (i.e. Penerbitan Izin Lingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan Penjaminan Investasi, Due Diligence, pengawasan lingkungan)
Pengambil Keputusan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
AMDAL atau UKL-UPL = Menyediakan Informasi
Izin Lingkungan
Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL: • •
Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, dan Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial dan institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa
Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal
Pemrakarsa 1 Pengumuman dan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Kerangka Acuan (KA)
Catatan: Keputusan disampaikan kepada Pemrakarsa
SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja
Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan
Penilaian Kerangka Acuan
3 Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan
30 hari kerja 5
4 Penilaian KA oleh Sekretariat KPA
Penyusunan 7 ANDAL dan RKL-RPL
Penilaian KA oleh Tim Teknis
6 Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL 75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman
8 Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA
Satu surat permohonan Catatan: Waktu penilaian tidak termasuk waktu perbaikan dokumen oleh pemrakarsa
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
10
9
11 Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
15
14a
Pengumuman Izin Lingkungan
Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan
Layak Lingkungan
10 hari kerja
12 Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA Rekomendasi KPA 13
14b
Keputusan Ketidaklayakan LH Tidak Layak Lingkungan
Penyusunan Dokumen Amdal Tahap Perencanaan 1
2
Rencana Umum
Studi Kelayakan
3
4
Disain Rinci
Pra Kontruksi dan Konstruksi
5 Operasi
Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan
KA 1 ANDAL 2 RKL-RPL 3
Dokumen AMDAL
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang
Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa
Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan PP 27/99: Amdal Bagian dari studi Kelayakan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (pasal 2 ayat (1)) dan kesesuaian dengan RTRW dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan (pasal 16 ayat (4))
KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL • PENGUMUMAN • KONSULTASI PUBLIK
AMDAL Prakiraan= Besaran & sifat penting dampak untuk setiap DPH
DAMPAK POTENSIAL
A
RENCANA KEGIATAN
DAMPAK POTENSIAL DAMPAK PENTING HIPOTETIK
B
KOMPONEN KEGIATAN
DAMPAK PENTING HIPOTETIK 1
1 DAMPAK POTENSIAL
C
IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL
DAMPAK POTENSIAL
EVALUASI DAMPAK POTENSIAL
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
2
P-
PENILAIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN
P+
PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK
RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN
DAMPAK PENTING HIPOTETIK 2
D KOMPONEN LINGKUNGAN
RONA LINGKUNGAN
DAMPAK POTENSIAL
TP +
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
DAMPAK PENTING
3
HIPOTETIK 3
E
DAMPAK POTENSIAL
F
Surat Persetujuan KA
PELINGKUPAN
Dokumen KERANGKA ACUAN (KA)
• Dampak Penting • Dampak lingkungan lainnya
Evaluasi = telaahan terhadap keterkaitan dan interaksi seluruh DPH karekterisk dampak Surat Kelayakan Lingkungan lingkungan ANALISIS
Dokumen ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)
PERENCANAAN PENGENDALIAN
Dokumen RKL-RPL
Muatan KERANGKA ACUAN
Konsep Muatan KERANGKA ACUAN
dalam Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal
dalam Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Manfaat 1.3. Peraturan
PENDAHULUAN • Latar Belakang • Tujuan • Pelaksana Studi (pemrakarsa & tim penyusun dok Amdal, tenaga ahli dan asisten penyusun)
BAB II RUANG LINGKUP STUDI 2.1. Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang ditelaah dan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (status, TR, Rencana Usaha/Keg., keg. di sekitar, alt) 2.2. Lingkup rona lingkungan hidup awal 2.3. Pelingkupan (identifikasi, evaluasi dan klasifiksi & prioritas, DPH & wilayah studi) BAB III METODE STUDI 3.1. Metode pengumpulan dan analisis data 3.2. Metode Prakiraan Dampak 3.3. Metode Evaluasi Dampak BAB IV PELAKSANA STUDI 4.1. Pemrakarsa 4.2. Penyusun Studi Amdal 4.3 Biaya Studi 4.4. Waktu Studi DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
PELINGKUPAN • Status studi amdal, Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan fokus pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan beserta alternatif, termasuk pengelolaan LH yang sudah ada/tersedia; • Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal (environmental setting): Komponen lingkungan terkena dampak dan usaha/kegiatan disekitar lokasi rencana usaha/kegiatan beserta dampak lingkungannya; • Hasil pelibatan masyarakat • Dampak penting hipotetik (DPH) • Batas wilayah studi dan batas waktu kajian METODE STUDI • Metode pengumpulan dan analisi data; • Metode prakiraan dampak penting dan • Metode evaluasi secara holitistik terhadap dampak lingkungan DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Muatan ANDAL
Konsep Muatan ANDAL
dalam Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal
dalam Peraturan MENLH No. 08Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Manfaat 1.3. Peraturan BAB II RENCANA USAHA/KEGIATAN 2.1. Identitas pemrakrasa dan penyusun Amdal 2.2. Uraian rencana usaha/kegiatan 2.3. Alternatif-alternatif yang dikaji dalam Andal 2.4. Keterkaitan rencana usaha/kegiatan dengan kegiatan lain disekitarnya BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL BAB IV RUANG LINGKUP STUDI 4.1. Dampak penting yang ditelaah; 4.2. Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian BAB V PRAKIRAAN DAMPAK PENTING BAB VI EVALUASI DAMPAK PENTING 6.1. Telaahan terhadap dampak penting; 6.2. Pemilihan alternatif terbaik; 6.3. Telaahan sebagai dasar pengelolaan; 6.4. Rekomendasi penilaian kelayakan LH DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
PENDAHULUAN • Ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; • Ringkasan dampak penting yang ditelaah/dikaji • Batas wilayah studi dan batas waktu kajian DESKRIPSI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL PRAKIRAAN DAMPAK PENTING DAN Besaran dan sifat penting dampak untuk masingmasing DPH; EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN • Telaahan secara keseluruhan dan keterkaitan serta interaksinya atas dampak lingkungan yang diperkiraakan terjadi untuk menentukan karekteristik dampak lingkungan secara total terhadap lingkungan; • Arahan pengelolaan dampak lingkungan; • Kesimpulan kelayakan lingkungan dari pemrakarsa DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Muatan RKL dan RPL
Konsep Muatan RKL-RPL
dalam Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal
dalam Rancangan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
RKL PERNYATAAN PELAKSANAAN BAB I PENDAHULUAN BAB II PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAB III RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 3.1. Dampak penting dan sumber dampak penting 3.2. Tolok ukur dampak DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
RKL BAB I PENDAHULUAN
PENDAHULUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • Matrik/tabel untuk dampak lingkungan (dampak penting hasil kajian Andal dan dampak lingkungan lainnya); • Peta lokasi pengelolaan LH sesuai dengan kaidah kartograf RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP • Matrik/tabel untuk pemantauan dampak lingkungn (dampak penting hasil kajian Andal dan dampak lingkungan lainnya); • Peta lokasi pemantauan LH sesuai dengan kaidah kartografi JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN
BAB II RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
PERNYATAAN PELAKSANAAN
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Dampak-Dampak Lingkungan yang tercantum dalam RKL-RPL Prakiraan dan Evaluasi (ANDAL)
Komponen Rencana Kegiatan Komponen Lingkungan Hidup
Pelingkupan (KA) Dampak Potensial
DPH Prakiraan
Kegiatan Lain disekitarnya
Evaluasi Dampak Potensial
Saran, Pendapat danTanggapan (SPT) Masyarakat
Dampak Tidak Penting
DTPH Tidak Dikelola dan Dipantau
Tidak Dikelola dan Dipantau
keterangan Dikelola dan Dipantau Penekanan Dalam Revisi Pedoman Penyusunan dan Penilaian Amdal
Dampak Penting Evaluasi Holistik
Arahan RKL-RPL
Dikelola dan Dipantau
RKL & RPL
Pengecualian Jenis Usaha/Kegiatan Wajib Amdal Usaha dan/atau Kegiatan
Dalam PP 27/1999: Amdal Kawasan RKL-RPL Rinci (pasal 4), Ketentuan Amdal dan RDTR belum diatur
Dampak Penting Lingkungan Hidup Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap LH dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal apabila: 1 lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan
UKL/UPL
lokasi rencana usaha dan/atau 2 kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota
usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana
3
Sumber: Pasal 13 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Pengikutsertaan Masyarakat dalam Amdal Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat:
1• terkena dampak; 2• Pemerhati lingkungan hidup 3• Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal
10 HARI [SPT Pengumuman]
Pemrakarsa
1 Pengumuman 2 Konsultasi Publik
Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan
Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota Sumber: Pasal 9 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Peraturan MENLH No. 17 Tahun 2012
Penyusun Dokumen Amdal Pemrakarsa
1
Penyusun dari Pemrakarsa sendiri
Menyusun Dokumen Amdal Pihak Lain:
DILARANG ! PNS di Instansi Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), Kecuali bertindak sebagai pemrakarsa
•2 Penyusun Perorangan •3 Penyusun yang tergabung dalam LPJP
Sumber: Pasal 10-12 PP 27/2012 Izin Lingkungan Dalam PP 27/1999: Ketentuan ini tidak diatuar secara detail: Amdal disusun oleh pemrakarsa (pasal 14 dan pasal 17), kualifikasi penyusun amdal (pasal 30), tidak ada aturan yang melarang PNS LH menyusun dok.Amdal
Persyaratan Penting ! Penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal
11.
Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal; dan
22.
Uji kompetensi
Konsep Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) Keputusan kelayakan paling sedikit memuat: 1) Dasar pertimbangan kelayakan lingkungan; 2) Peraturan perundangan dan kronologi penilaian yang menjadi dasar pertimbangan keputusan; 3) Pernyataan penetapan kelayakan lingkungan; 4) Lingkup rencana kegiatan; 5) Kewajiban pemrakarsa; 6) Kewajiban pihak lain; 7) Jumlah dan jenis izin PPLHnya; 8) Jumlah dan jenis perizinan lainnya (bila ada); 9) Masa berlakunya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Keputusan Kelayakan dimaksud berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dideskripsikan dalam dokumen amdal; dan 10) Tanggal penetapan mulai berlakunya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Sumber: Draft Revisi Permenlh No. 05/2008
Konsep Muatan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Keputusan ketidaklayakan lingkungan paling sedikit memuat: 1)
Dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
2)
Peraturan perundangan dan kronologi penilaian yang menjadi dasar pertimbangan keputusan;
3)
Pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan
4)
Tanggal penerbitan keputusan ketidaklayakan lingkungan
Sumber: Draft Revisi Permenlh No. 05/2008
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
SK Kelayakan LH dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
Rekomendasi dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
Rekomendasi dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Konsep Muatan Izin Lingkungan
Konsep dasar muatan izin, termasuk izin lingkungan pada dasarnya harus memuat butir-butir sebagai berikut: ❶ Identitas Pemrakarsa/Pemegang Izin; ❷ Persyaratan ❸ Kewajiban ❹ Hal-hal Lain ❺ Masa berlakunya Izin Lingkungan
Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NO…….TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS ……………………………………………………………. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Menimbang:
Mengingat: Memperhatikan:
Menetapkan :
a……………………………merupakan usaha dan/atau kegiaran wajib memiliki Analis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) b. ……wajib diterbitkannyaizin lingkungan c. ………… 1. UU 32/2009 2. PP 27/2012 3. dst 1……. 2…… MEMUTUSKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN LINGKUNGAN ……
KESATU : Dst KETIGABELAS : Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………..2012 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Ttd BALTASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas Inar Ichsana Ishak Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1…….
• Menimbang: Wajib amdal, wajib izin lingkungan, penetapan izin lingkungan • Mengingat: PUU i.e. UU 32/2009, PP No. 27/2010, Peraturan MENLH No. 5/2012 • Memperhatikan: i.e. SKKL atau Rekemendasi UKL-UPL MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan MENLH tentang Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan…[Nama usaha dan/atau kegiatan]… KESATU KEDUA ..dst KETIGABELAS
Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan • Menimbang: Wajib amdal, wajib izin lingkungan, penetapan izin lingkungan • Mengingat: PUU i.e. UU 32/2009, PP No. 27/2010, Peraturan MENLH No. 5/2012 • Memperhatikan: i.e. SKKL atau Rekemendasi UKL-UPL • Memutuskan Menetapkan: Keputusan MENLH tentang Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan…[Nama usaha dan/atau kegiatan]… • Kesatu: Memberikan izin lingkungan kepada: nama perusahaan, jenis usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab, alamat, lokasi kegiatan • Kedua: ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan SKKL dan/atau keputusan lain, atau Rekomendasi UKL-UPL • Ketiga: Izin PPLH dan Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan; • Keempat: instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimasksud dalam diktum ketiga; • Kelima: Kewajiban dalam RKL-RPL (lampiran) atau formulir UKL-UPL • Keenam: Pengelolaan dampak dengan pendekata teknologi, sosial dan institusi; • Ketujuh: penerbitan izin sebagaimana dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Izin Lingkungan
Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan - Lanjutan • Kedelapan: masa berlakunya izin lingkungan • Kesembilan: mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila berencana akan melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan; • Kesepuluh: penyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan; • Kesebelas: penyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan di luar komponen fisik, kimia dan biologi kepada instansi lain yang membidangi; • Keduabelas: Ada dampak LH diluar dampak penting yang dikelola melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana diktum 10 dan 11; • Ketigabelas: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Lampiran-Lampiran: • Lampiran RKL, Lampiran RPL, Pendekatan RKL; atau • Lampiran UKL-UPL
5 Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan
Penyusunan UKL-UPL Tahap Perencanaan 1
2
Rencana Umum
Studi Kelayakan
3 Disain Rinci
4 Konstruksi
5 Operasi
UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan 11. Identitas pemrakarsa; 22. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
33. 44. Formulir UKL-UPL
Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
1. Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Tidak sesuai: tidak dapat diperiksa dan dikembalikan
Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan Dalam PP 27/1999: UKL-UPL hanya diatur dalam pasal 3 ayat (4) – ayat (6), dan tidak diatur secara detail/rinci
Penyusunan UKL-UPL Pasal 15 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Penyusunan UKL-UPL
Pengisian Formulir UKL-UPL
Formulir UKL-UPL, BUKAN Mini Dokumen Amdal
Muatan Formulir UKL-UPL a. Identitas Pemrakarsa; b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (nama rencana, lokasi, skala usaha
• Matrik/Tabel • Peta (Jika diperlukan)
dan/atau kegiatan)
c. Dampak Lingkungan yang terjadi d. Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Catatan: Terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungn hidup, juga harus dicantumkan jumlah dan jenis izin PPLH
Penyusunan & Pemeriksaan UKL-UPL UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan Pemrakarsa
Formulir UKL-UPL
• Tidak ada persyaratan sertifikasi kompetensi, • Tidak ada persayaratan LPJP UKL-UPL diperiksa oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannganya; • Tidak memerlukan komisi seperti Komisi Penilai Amdal; • Tidak ada persyaratan lisensi
Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan
Pemrakarsa
Penyusunan UKL-UPL
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
Pemrakarsa Catatan: Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKLUPL: 14 Hari Kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Pemeriksaan UKL/UPL Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan Pengumuman Izin Lingkungan
Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh: a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; b. Kepala Instansi LH Provinsi; atau c. Kepala Instansi LH Kab/Kota. Pasal 40 PP 27/2012
Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota
Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Sumber: Pasal 38 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada
Menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya 1 persetujuan UKL-UPL; 2. 2 3. 3
Peryataan persetujuan UKL-UPL persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKLRPL.
1. 4 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)
Konsep Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 1)
Dasar pertimbangan diterbitkannya Rekomendasi persetujuan UKL-UPL:
2)
Peraturan perundangan dan kronologi yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
3)
Pernyataan penetapan persetujuan UKL-UPL
4)
Pernyataan bahwa lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan adalah sesuai dengan yang dituangkan dalam deskripsi kegiatan pada formulir UKL-UPL
5)
Kewajiban pemrakarsa
6)
Kewajiban pihak lain
7)
Jumlah dan jenis izin PPLHnya
8)
jumlah dan jenis perizinan lainnya
9)
Masa berlakunya rekomendasi UKL-UPL yang menyatakan bahwa rekomendasi dimaksud berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dideskripsikan dalam formulir UKL-UPL; dan
10)
Tanggal Penetapan mulai berlakunya rekomendasi UKL-UPL
Sumber: Draft Revisi Permenlh No. 05/2008
Konsep Muatan Rekomendasi Penolakan UKL-UPL 1) Dasar pertimbangan diterbitkannya Rekomendasi penolakan UKL-UPL: 2) Peraturan perundangan dan kronologi yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Rekomendasi penolakan UKL-UPL; 3) Pernyataan penetapan penolakan UKL-UPL; dan 4) Tanggal Penetapan mulai berlakunya rekomendasi penolakan UKL-UPL Sumber: Draft Revisi Permenlh No. 05/2008
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL
UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
Rekomendasi dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
Rekomendasi dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi persetujuan UKL-UPL
Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada
Konsep Muatan Izin Lingkungan
Konsep dasar muatan izin, termasuk izin lingkungan pada dasarnya harus memuat butir-butir sebagai berikut: ❶ Identitas Pemrakarsa/Pemegang Izin; ❷ Persyaratan ❸ Kewajiban ❹ Hal-hal Lain ❺ Masa berlakunya Izin Lingkungan
7 Perubahan Izin Lingkungan
Perubahan Izin Lingkungan Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan Perubahan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL
Laporan Perubahan
Perubahan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan
Perubahan Kepemilikan
a
Perubahan yang Berpengaruh terhadap LH (9 Kriteria)
b
Amdal Baru
Adendum Andal & RKL-RPL
UKLUPL Baru
c d
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan
e
Perubahan Dampak/ Resiko LH (ERA/Audit LH]
Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan Sumber: Pasal 50-51 PP No. 27 Tahun 2012
Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Alat-alat Produksi Kapasitas Produksi Spesifikasi teknik Sarana Usaha dan/atau kegiatan Perluasan Lahan dan Bangunan Waktu dan Durasi Operasi Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain
Kata kunci “ BERPENGARUH” Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan izin lingkungan.
Kriteria Perubahan yang lebih detail
a
AMDAL BARU
b Adendum Andal & RKL-RPL
• Definisi; • Besaran/ Skala • dll
c
UKL-UPL BARU
Sumber: Pasal 50 ayat (2) huruf (c), ayat (4) dan ayat (8) PP No. 27 Tahun 2012
Konsep Tata Laksana Perubahan Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan
MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota
Permohonan Perubahan Izin Lingkungan
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan
Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Perubahan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL
Amdal Baru
Kriteria Detail
Assessment
Adendum Andal & RKL-RPL
UKLUPL Baru
• Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota Instansi Lingkungan Hidup; • “Assessment “dilakukan oleh Instansi LH bersama dengan Tim Teknis KPA
8 Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
Izin Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki dokumen Lingkungan sebelum PP 27/2012 diterbitkan
Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan Sumber: Pasal 73 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan •
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; - (diberlakukan jika sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan)
•
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
ini tidak diatur/tidak ada
Mekanisme dan Frekuensi Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, termasuk RKL-RPL dalam Dokumen Amdal dan dalam Formulir UKLUPL, serta izin PPLH
Pemrakarsa
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Masyarakat/Publik
• Instansi yang membidangi usaha/kegiatan ybs. • Instansi yang ditugasi mengelola LH di Pusat, Provinsi, Kab/Kota Frekuensi • 6 (enam) bulan sekali
Pelaporan: • Buku • File elektronik i.e. CD Buku Laporan atau sistem informasi elektronik i.e. Website
Pasal 68 UU 32/2009: “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban (a) memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu...” Pasal 65 ayat (2) UU 32/2009: setiap orang berhak mendapatkan ....akses informasi ...atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”
Sistematika Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan 1 BAB I PENDAHULUAN A. Identitas Perusahaan/Pemegang Izin Lingkungan B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan C. Deskripsi Kegiatan D. Perkembangan Lingkungan Sekitar
3 BAB III KESIMPULAN •
•
Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL-RPL atau dalam Formulir UKL-UPL
2
BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI A. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan; B. Evaluasi 1. Evaluasi Kecendrungan 2. Evaluasi Tingkat Kritis 3. Evaluasi Penaatan
Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
1
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan
2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Sumber: Pasal 71 PP 27/2012 Izin Lingkungan
2 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Sumber: M. Askary, 2010)
Proposal Kegiatan
Wajib AMDAL Pengumuman & konsultasi masyarakat Penyusunan KA-ANDAL Pemeriksaan Administrasi Penilaian KA-ANDAL
Wajib UKL/UPL
Izin pembuangan air limbah Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application] Izin penyimpanan sementara LB3 Izin pengumpulan LB3 Izin pengangkutan LB3 Izin pemanfaatan LB3 Izin pengolahan LB3 Izin penimbunan LB3 Izin pembuangan air limbah ke laut Izin dumping ke laut Izin reinjeksi ke dalam formasi Izin venting ke udara
Penyusunan ANDAL & RKL-RPL, Permohonan Penilaian ANDAL & RKL-RPL
Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan Adm & Teknis]
Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL
Pemeriksaan Administrasi
Pemeriksaan Administrasi
Pemeriksaan Administrasi
Pengumuman Penilaian ANDAL & RKL-RPL
Tidak Layak
SKKLH
Pemeriksaan UKL/UPL Rekomendasi UKL-UPL
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL
IZIN LINGKUNGAN
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Proses Izin Lingkungan Penyusunan Amdal & UKL-UPL 1
Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-UPL
2
3
Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan
Izin Lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
46
Penyusunan UKL-UPL Tahap Perencanaan 1
2
Rencana Umum
Studi Kelayakan
3 Disain Rinci
4 Konstruksi
5 Operasi
UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan 11. Identitas pemrakarsa; 22. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
33. 44. Formulir UKL-UPL
Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan
1.Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. 2.Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan
Peraturan MENLH terkait LPJP & Sistem Kompetensi Amdal • Peraturan MENLH terkait dengan Mandat PP No. 27 Tahun 2012 yang menjadi tanggung jawab unit kerja lain di KLH (Asdep Stanstek Deputi VII MENLH) adalah: • Tata Cara dan persyaratan untuk mendirikan LPJP Dokumen Amdal (Pasal 10 ayat (3)); • Sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, penyelenggaran pendidikan dan pelatihan penyusun Amdal, lembaga sertifikasi penyusun Amdal (Pasal 11 ayat (6)); • Saat ini ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan MENLH No. 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen Amdal dan Persyaratan LPK Penyusun Dokumen Amdal. Terkait dengan ketentuan tersebut, Asdep Stanteks juga merencanakan untuk melakukan revisi Peraturan MENLH No. 7 Tahun 2010 tersebut.
