PERATURAN ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK, JASA DAN ASURANSI NOMOR PO-09/PP/X/2012 TENTANG KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA / FEDERASI SERIKAT PEKERJA NIAGA BANK DAN ASURANSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Menimbang
: 1. Bahwa kebebasan berorganisasi yang dijamin Undang-Undang No. 21 tahun 2000 telah mendorong pertumbuhan Serikat Pekerja yang sangat pesat ; 2. Bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan dan tantangan yang berpotensi timbulnya konflik internal dan konflik antar serikat pekerja, maka perlu dilakukan penertiban tentang keanggotaan Serikat Pekerja / Federasi Serikat Pekerja; 3. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Peraturan Organisasi tentang Keanggotaan serikat pekerja/federasi serikat pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi.
Mengingat
: 1. Undang Undang nomor : 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 2. Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi;
Memperhatikan
: 1. Keputusan hasil Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja NIaga, Bank, Jasa dan Asuransi pada tanggal 22-23 Maret 2010; 2. Program Umum Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi; 3. Keputusan hasil Rapat Kerja Nasional ke 1 masa bakti kepengurusan 2010-2015 di Semarang pada tanggal 19-20 November 2011.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN ORGANISASI TENTANG KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA / FEDERASI SERIKAT PEKERJA NIAGA BANK DAN ASURANSI
BAB I KEANGGOTAN Pasal 1 Syarat Umum 1. Keanggotaan Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi merupakan kehendak perorangan pekerja formal maupun informal yang pernah dikukuhkan menjadi calon anggota, pernah mengikuti pelatihan dasar serikat pekerja yang diselenggarakan oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Peraturan Organisasi No. PO-03/PP/X/2012 | Halaman -1
Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (PUK SP. NIBA), atau Pimpinan Cabang/Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (PC F. SP. NIBA), yang dianggap cakap dan memenuhi kriteria untuk bergabung dengan Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi merupakan kehendak Serikat Pekerja yang pernah dikukuhkan menjadi calon anggota, pernah mengikuti pelatihan dasar Federasi Serikat Pekerja yang diselenggarakan Pimpinan tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan Unit Kerja, yang dianggap memenuhi kriteria untuk bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 2 Setiap anggota Serikat Pekerja atau Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pedoman organisasi. Pasal 3 Kehilangan Keanggotaan Kehilangan keanggotaan adalah lepasnya ikatan antara perorangan anggota atau serikat pekerja anggota dengan Serikat Pekerja atau Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi. Pasal 4 Sebab-sebab kehilangan keanggotaan sebagaimana yang dimaksud pasal 3 diatas, mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja atau Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi dan Peraturan Organisasi No. PO-06/PP/X/2012 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Organisasi. Pasal 5 Kehilangan keanggotaan atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri dari keanggotaan harus diajukan secara tertulis kepada Serikat Pekerja atau Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi. Pasal 6 Kehilangan keanggotaan karena diberhentikan akibat kesalahan diatur mekanismenya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi No. PO-06/PP/X/2012 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Organisasi. Pasal 7 Tata Cara Menjadi Anggota 1. Mengisi formulir permohonan keanggotaan yang diperoleh dari pengurus Serikat Pekerja atau Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili tempat kerja calon anggota yang besangkutan atau domisili pekerja bagi pekerja informal. 2. Formulir permohonan untuk menjadi anggota harus diisi oleh calon anggota yang bersangkutan rangkap 4 (empat), yaitu masing-masing untuk arsip Pengurus Unit Kerja, Pengurus Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. 3. Pengisian formulir permohonan untuk menjadi anggota harus dilengkapi 1 (satu) bukti diri yang sah dari yang bersangkutan, yaitu : Peraturan Organisasi No. PO-03/PP/X/2012 | Halaman -2
a. Foto copy KTP (4 Lembar). b. Foto copy sertifikat pendidikan calon anggota (4 lembar). c. Pas foto warna ukuran 4x6 (4 lembar). 4. Bentuk formulir permohonan untuk menjadi anggota adalah suatu format yang khusus disediakan untuk itu seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. 5. Bukti diri seperti tercantum pada ayat 4 diatas harus disimpan dan ditata arsipkan secara rapih dan baik oleh pengurus tempat yang bersangkutan mendaftar dan disusun secara alphabetis setelah diyakini betul dan benar keabsahannya serta menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengurus terebut. BAB II NOMOR POKOK ANGGOTA Pasal 8 Kartu Anggota Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi 1. Kartu Tanda Anggota (KTA) merupakan bukti diri Keanggotaan yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pimpinan Federasi Serikat Pekejra Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi. 2. Kepada setiap Anggota diberi Nomor Pokok Anggota Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (NPA). 3. Nomor Pokok Anggota (NPA) ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi yang berlaku selama menjadi anggota. 4. Kartu Tanda Anggota berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan membayar sebesar 1% dari upah. Pasal 9 1. Untuk pertamakali Kartu Tanda Anggota diterbitkan oleh pengurus Pusat dan selanjutnya dapat di terbitkan oleh Pimpinan Cabang/Daerah yang telah terbentuk Koperasi sebagai pelaksana pengadaan Kartu Anggota. 2. Koperasi yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diatas adalah koperasi yang dibentuk oleh para anggota Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi sebagai badan usaha untuk pemberdayaan anggota.
Pasal 10 Anggota Federasi SP NIBA 1. Setiap Anggota F SP NIBA diberi Sertifikan Nomor Pokok Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (NPSPA). 2. Sertifikat Nomor Pokok Anggota Federasi (NPSPA) hanya satu kali diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi dan berlaku selama menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi. Pasal 11 System penomoran anggota terdiri dari 9 (sembilan) digit, yaitu : a. 2 (dua) digit pertama merupakan kode Propinsi. b. 2 (dua) digit kedua merupakan kode Kabupaten/Kota. c. 5 (lima) digit ketiga merupakan kode Nomor Anggota. (Contoh KTA terlampir)
Peraturan Organisasi No. PO-03/PP/X/2012 | Halaman -3
BAB III ANGGOTA KEHORMATAN DAN ANGGOTA TUNAS MUDA NIBA Pasal 12 Anggota Kehormatan 1) Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi dapat menetapkan Anggota Kehormatan F SP NIBA yang terbatas pada : a. Para mantan anggota SP NIBA yang mempunyai prestasi dan berdedikasi memajukan NIBA. b. Tokoh tokoh nasional dan penggerak Serikat Pekerja yang terus menerus berpartisipasi aktif membela kepentingan kaum pekerja khususnya NIBA. 2) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak memiliki hak dipilih dan memilih tetapi diberi hak menyampaikan pendapat dalam Musyawarah dan Rapat organisasi. Pasal 13 Anggota Tunas Muda NIBA 1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi dapat menetapkan Anggota Tunas Muda NIBA sebagai kader calon penerus organisasi. 2. Anggota Tunas Muda NIBA adalah calon tenaga kerja yang masih duduk di bangku sekolah atau pelajar yang diikutsertakan dalam setiap kegiatan NIBA dengan keanggotaan khusus dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pelajar berumur minimal 17th sampai dengan 20 th. b. Membuat permohonan menjadi anggota TM NIBA. 3. Anggota Tunas Muda NIBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak memiliki hak dipilih dan memilih tetapi diberi hak menyampaikan pendapat dalam Musyawarah dan Rapat organisasi. BAB IV PERATURAN PERALIHAN Pasal 14 Pengurus Adalah Anggota SP NIBA 1. Setiap pengurus disemua tingkatan wajib menjadi anggota SP NIBA. 2. Pengurus yang belum menjadi anggota SP NIBA diberi kesempatan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, selama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Organisasi ini ditetapkan. 3. Semua pengurus Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi memiliki NPA melalui PUK SP NIBA. Pasal 15 Ketentuan tehnis pelaksanaan keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk tehnis pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi. Pasal 16 Hal hal yang belum diatur dalam petunjuk keputusan ini akan diatur lebih lanjut. Pasal 17 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Peraturan Organisasi No. PO-03/PP/X/2012 | Halaman -4
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012 PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK, JASA DAN ASURANSI
ANDI GANI NENAWEA, SH KETUA UMUM
BASUKI RACHMAD SEKRETARIS UMUM
Peraturan Organisasi No. PO-03/PP/X/2012 | Halaman -5