Statistik Pendidikan Dasar Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2011/2012
EUROPEAN UNION
LEMBAR PENGESAHAN
STATISTIK PENDIDIKAN DASAR TP. 2011/2012 KABUPATEN BANJARNEGARA
Mengetahui/Mengesahkan: KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA
Drs. M U H D I Pembina Utama Muda NIP. 19590226 199003 1 004
Daftar Isi
4
Tabel 1.
Administrasi Pemerintahan
6
Tabel 2.
Jumlah Penduduk
6
Tabel 3.
Jumlah Sekolah
7
Grafik 4. Jumlah Siswa per Jenjang
7
Tabel 5.
8
Partisipasi Pendidikan Dasar
Grafik 6. Rasio Rombel/Ruang Kelas
9
Grafik 7. Rasio Siswa/Rombel
9
Grafik 8. Kondisi TIK di Sekolah
10
Grafik 9. Kondisi sarana sekolah
10
Grafik 10. Kondisi Sarana Pendukung
11
Grafik 11. Rasio Siswa/Guru
12
Grafik 12. Kelebihan/Kekurangan Guru
12
Grafik 13. Proporsi Guru Bersertifikat per Jenjang
13
Grafik 14. Guru Berdasarkan Status
14
Tabel 15. Capaian Indikator SPM Tingkat Kabupaten
15
Tabel 16. Capaian Indikator SPM Tingkat Satuan Pendidikan
16
Kata Pengantar Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga kita diberi kesempatan untuk menyusun buku statistik pendidikan dasar ini. Buku statistik pendidikan dasar ini disusun untuk memenuhi segala permintaan data dan informasi, khususnya untuk pimpinan dan pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sumber data penyusunan buku ini diambil dari hasil agregasi data EMIS-TRIMS dan beberapa data eksternal di luar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2011. Kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi terhadap publikasi buku ini kami ucapkan terima kasih. Segala kritik dan saran kami harapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini
Banjarnegara, Desember 2012
Tim Penyusun
5
Tabel 1.
Administrasi Pemerintahan
No.
Variabel
1.
Kecamatan
2.
Desa/Kelurahan
3.
Luas Wilayah (km2)
Jumlah 20 278 1.069,71
Sumber Data : BDA 2011
Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 278 desa/kelurahan dengan luas wilayah 1.069,71 km2. Secara kondisi wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah dengan relief pegunungan atau dataran rendah. Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah utara adalah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, sebelah timur Kabupaten Wonosobo, sebelah selatan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat adalah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Tabel 2. No.
Jumlah Penduduk Komponen
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
467.951
467.456
935.407
Penduduk 0-6 tahun
58.270
56.096
114.366
Penduduk 4-5 tahun
16.110
15.207
31.317
4.
Penduduk 4-6 tahun
24.546
23.188
47.734
5.
Penduduk 6-7 tahun
17.100
16.520
33.620
6.
Penduduk 7-12 tahun
53.930
51.835
105.765
7.
Penduduk 13-15 tahun
26.574
24.231
50.805
8.
Penduduk 16-18 tahun
23.607
21.302
44.909
9.
Penduduk 15-24 tahun
69.826
67.742
137.568
1.
Penduduk seluruhnya
2. 3.
Sumber : BPS (Registrasi Penduduk)
Dari hasil penghitungan BPS, berdasarkan registrasi penduduk tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara adalah 935.407 jiwa, yang terdiri dari 467.951 laki-laki (50,03 persen) dan 467.456 perempuan (49,97 persen). Jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau usia SD adalah 105.765 jiwa, usia 13-15 tahun atau usia SMP 50.805 jiwa dan usia 16-18 tahun atau usia SMA 44.909 jiwa.
6
Tabel 3.
Jumlah Sekolah
Sekolah
SD
MI
SMP
MTs
Jumlah
649
198
97
35
Negeri
636
4
76
2
Swasta
13
194
21
37
Jumlah sekolah di Kabupaten Banjarnegara pada TP. 2011/2012 pada jenjang SD adalah 649 sekolah, MI 198 sekolah, SMP 96 sekolah dan MTs 37 sekolah. Dengan asumsi jumlah rombel pada jenjang SD/MI adalah 6 rombel dengan jumlah siswa sebesar 32 siswa dibandingkan dengan penduduk usia SD, maka jumlah sekolah ideal pada jenjang SD/MI adalah 551 sekolah. Begitu juga pada jenjang SMP/MTs, apabila jumlah rombel ideal sebesar 9 rombel atau 3 rombel pada tiap tingkatan dengan jumlah siswa sebesar 36 siswa per rombel dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SMP, maka jumlah sekolah ideal untuk jenjang SMP/MTs adalah 157 sekolah. Berdasarkan kondisi yang ada dibandingkan dengan asumsi tersebut, maka jenjang SD/MI kelebihan 296 sekolah, sedangkan jenjang SMP/MTs kekurangan 24 sekolah, tanpa memperhatikan persebaran siswa. Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan asumsi di atas adalah perluasan akses pada jenjang SMP/MTs perlu ditingkatkan dengan pembangunan unit sekolah Baru (USB) atau pendirian SMP satu atap, sedangkan pada jenjang SD/MI perlu adanya pemerataan siswa atau regrouping sekolah. Grafik 4. Jumlah Siswa per Jenjang MI; 16 12%
SMP; 27,996 22%
SD; 79,0889 60%
MTs; 82,65 6%
7
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah siswa SD adalah 79.089 siswa, MI 16.000 siswa, SMP 27.996 siswa dan MTs 8.265 siswa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SD dan SMP, masih ada 10.676 anak usia SD atau 10 persen dan 14.544 anak usia SMP atau 29 persen yang belum bersekolah pada jenjang SD dan SMP (tanpa memperhitungkan anak yang bersekolah di paket A dan B dan anak yang bersekolah di luar daerah kabupaten). Dalam rangka penguatan wajar dikdas di Kabupaten Banjarnegara, beberapa langkah yang ditempuh antara lain: 1) penguatan tim koordinasi wajar dikdas yang melibatkan lintas sektoral, seperti Bappeda, Dewan Pendidikan, Pemerintahan Desa, dll. 2) subsidi beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, 3) sosialisasi melalui kelompok perkumpulan warga, seperti PKK, dasa wisma, dll. Tabel 5. No.
Partisipasi Pendidikan Dasar Partisipasi Pendidikan Dasar
SD/MI
SMP/MTs
90%
71%
1.
APK
2.
APK Siswa Perempuan
84%
34%
3.
APK Siswa Laki-laki
95%
71%
4.
Angka Mengulang
5%
0%
5.
Angka Putus Sekolah
4%
1%
Berdasarkan tabel di atas, APK SD/MI adalah 90 persen dan SMP/MTs 71 persen. Ini berarti masih ada 10 persen anak usia SD dan 29 persen anak usia SMP yang belum bersekolah pada jenjang pendidikan dasar (tanpa memperhitungkan anak yang bersekolah di paket A dan B dan anak yang bersekolah di luar daerah kabupaten). Indeks Paritas Gender (IPG) APK pada jenjang SMP sangat besar, yaitu 37 persen, yang berarti belum adanya kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan pada jenjang SMP. Tingkat putus sekolah pada jenjang SD lebih besar dibandingkan jenjang SMP, yaitu masing-masing sebesar 4 persen dan 1 persen. Demikian pula halnya dengan tingkat mengulang siswa, yaitu masing-masing sebesar 5 persen dan 0 persen pada jenjang SD dan SMP. Dengan tingkat mengulang dan putus sekolah yang tinggi pada jenjang SD, apabila dikalikan dengan biaya operasional per siswa yang telah digunakan, dapat disimpulkan bahwa pemborosan biaya pada jenjang SD masih cukup besar. Untuk menekan angka putus sekolah dan angka mengulang siswa beberapa langkah yang sudah ditempuh antara lain adalah beasiswa bagi siswa kurang mampu, peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guru, pemenuhan bahan ajar siswa dan pemenuhan fasilitas penunjang proses belajar mengajar.
8
Grafik 6. Rasio Rombel/Ruang Kelas SD 1,20 0 1,0 00 0,8 80 0,6 60 0 40 0
SMK K
MI
MA
SMP
SMA A
MTs
Rasio Rombel/Ruang Kelas
Rasio Ideal
Rasio rombel/ruang kelas pada jenjang SMP dan MTs sudah ideal dengan rasio 1:1, sedangkan pada jenjang SD dan MI belum ideal (jumlah rombel lebih besar daripada jumlah ruang kelas yang ada). Beberapa langkah yang ditempuh untuk memenuhi rasio rombel/ruang kelas 1:1 antara lain: 1) pembangunan ruang kelas baru (RKB), 2) pembatasan jumlah siswa per rombel sesuai SPM dengan rasio 1:32 untuk SD/MI, 3) regrouping sekolah apabila jarak antar sekolah memungkinkan (sekolah dengan rasio siswa/rombel 1:10). Grafik 7. Rasio Siswa/Rombel SPM
Saat Ini SD
50 40 32 30 20 20 20 MI
32 2
36 MTs
13 10 13
30 36 SMP
Rasio siswa/rombel untuk semua jenjang pendidikan dasar baik SD, MI, SMP maupun MTs sudah terpenuhi sesuai dengan standar SPM dengan rasio 1:32 untuk jenjang SD/MI dan 1:36 untuk jenjang SMP/MTs. Berdasarkan grafik di atas terlihat inefisiensi rasio siswa/rombel pada jenjang MI dengan rasio 1:11 (artinya dalam satu rombel hanya terdiri dari 11 siswa). Beberapa langkah yang
9
perlu ditempuh, khususnya pada jenjang MI, antara lain: 1) regrouping sekolah apabila jarak antar sekolah memungkinkan, 2) selektifitas untuk pendirian sekolah baru, khususnya bagi sekolah swasta (memenuhi ketentuan yang ada, seperti Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana). Grafik 8. Kondisi TIK di Sekolah 600
528
500 400 300
249
200
141 82
100
74 17
72
0 SD
29
50 35
MI
SMP
18 17
MTs
Kepemilikan Komputer
0
0
0
SMA
MA
SMK
Memiliki Koneksi internet aktif
Ada kapasitas mengatasi masalah TIK
Dari grafik di atas jumlah kepemilikan komputer pada jenjang SD adalah 528 sekolah, MI 141 sekolah, SMP 82 sekolah dan MTs 29 sekolah, yang berarti masih ada sekolah yang belum memiliki komputer pada jenjang SD sejumlah 121 sekolah, MI sejumlah 57 sekolah, SMP sejumlah 15 sekolah dan MTs sejumlah 8 sekolah. Adanya koneksi internet dan kapasitas untuk mengatasi masalah TIK pada semua jenjang pendidikan dasar terlihat belum ideal. Langkah yang perlu ditempuh antara lain adalah: 1) alokasi anggaran untuk pemenuhan TIK di sekolah, 2) peningkatan kompetensi tenaga TIK. Grafik 9. Kondisi Sarana Sekolah 500 400
383 383 83
300
197 197
200 100
77 7
37 7
8
49 49 9 0
27 27
000
000
000
SMA
MA
SMK
0 SD
MI
SMP
MTs
Kebutuhan Perbaikan Mebeler Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat Jumlah Ruang Guru Tdk Lengkap dengan Mebeler
10
Berdasarkan grafik di atas jumlah ruang guru yang tidak lengkap dengan mebeler pada jenjang SD adalah 77 sekolah, MI 37 sekolah, SMP 8 sekolah, sedangkan pada jenjang MTs jumlah ruang guru yang ada sudah ideal. Jumlah ruang kelas rusak berat pada jenjang SD adalah 383 ruang, MI 197 ruang, SMP 49 ruang dan MTs 27 ruang. Kebutuhan perbaikan mebeler pada jenjang SD sebanyak 383 sekolah, MI sebanyak 197 sekolah, SMP sebanyak 49 sekolah dan MTs sebanyak 27 sekolah. Langkah yang perlu ditempuh antara lain: 1) rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat, 2) pembangunan ruang guru dan pengadaan mebelernya, 3) pengadaan atau perbaikan mebeler siswa. Grafik 10. Kondisi Sarana Pendukung 100%
96%
94%
97%
100% 94% %
85% % 80%
78% 71% % 6 61%
60%
6 61%
4 43% 37%
40%
20% 0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% SD
MI
SMP
Akses air bersih
MTs Akses listrik
SMA
MA
SMK
Sarana olahraga
Persentase ketersediaan air bersih pada jenjang SD sebesar 78 persen, MI 71 persen, SMP 85 persen dan MTs 94 persen. Persentase adanya akses listrik pada jenjang SD sebesar 96 persen, MI 94 persen, SMP 97 persen dan MTs 100 persen. Persentase adanya sarana olahraga pada jenjang SD sebesar 43 persen, MI 37 persen, SMP 61 persen dan MTs 61 persen. Upaya dalam rangka pemenuhan akses air bersih, akses listrik dan sarana olahraga adalah: 1) alokasi anggaran dalam RKAS sekolah untuk pengadaan alat, 2) pendampingan dana rutin dalam rangka pemeliharaan.
11
Grafik 11. Rasio Siswa/Guru 25
SD 23
20 MI
SMK
15 5 1 10 5
Rasio Siswa/ Guru
0 SMP 22
MA
0 MTs 20
SMA
Berdasarkan grafik di atas rasio siswa/guru untuk seluruh jenjang penddikan, baik SD/MI maupun SMP/MTs, sudah ideal dengan rasio pada jenjang SD sebesar 1:23, MI 1:12, SMP 1:22 dan MTs 1:20. Terpenuhinya rasio siswa/guru ini disebabkan karena jumlah guru sementara (guru honor sekolah) cukup besar, terutama pada jenjang SD. Grafik 12. Kelebihan/Kekurangan Guru 500,0 0,0
SD
MI
SMP P
-500,0 -222,0 -1000,0
-852,2
-1500,0 -2000,0 -2038,8 -2500,0
12
MTs -1,4
33,0
0,0
0,0
SMA
MA
SMK
Kebutuhan guru PNS berdasarkan grafik di atas pada jenjang SD adalah 2.038 orang, MI 852 orang, SMP 222 orang dan hanya MTs yang menunjukkan rasio guru PNS/siswa yang ideal. Upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan guru PNS antara lain adalah: 1) usulan pemenuhan kebutuhan guru ke BKN, 2) konversi guru TK ke guru SD (guru TK mengajar di SD pada kelas rendah, yaitu kelas 1, 2 dan 3) Grafik 13. Proporsi Guru Bersertifikat per Jenjang 100% 84%
90% 80% 70%
66%
60% 50%
48%
47% 41%
40% 30%
27% %
20% 10%
3% 6% 2%
3%
MIs
SMP
13% 5% 5
0%0%0%
0%0%0%
0%0%0%
SMA
MA
SMK
0% SD
D -IV;S -1;>S -2
MTs
Sertifikasi
Persentase guru berdasarkan kualifikasi pendidikan D-IV/S-1 pada jenjang SD sebesar 66 persen, MI 6 persen, SMP 84 persen dan MTs 41 persen. Persentase guru bersertifikasi pada jenjang SD sebesar 48 persen, MI 2 persen, SMP 47 persen dan MTs 13 persen. Persentase guru bersertifikasi yang rendah pada jenjang MI dan MTs disebabkan karena jumlah sekolah swasta lebih besar daripada sekolah negeri (ketentuan sertifikasi guru yang mensyaratkan bahwa status guru adalah PNS atau guru tetap yayasan). Upaya dalam rangka pemenuhan kualifikasi pendidikan guru D-IV/S-1 adalah mengalokasikan anggaran (APBD dan APBN) studi lanjut ke D-IV/S-1 bagi guru pada jenjang pendidikan dasar.
13
Grafik 14. Guru Berdasarkan Status 3500
3333
3000 2500 2000 1500
1141
1087
909
1000 428 500
167
358 90 23 0 0 0
0 0 0
461 26 40 0 0 0 0
27 0 23 6 0 0 0
250 68 8 140 16
0 0 0
0 Jml guru PNS
SD
Jml guru Sementara
MI
SMP
Jml Guru Honorer Daerah MTs
Jml Guru Tamu
SMA
Jml guru tetap yayasan MA
SMK
Jumlah guru PNS pada jenjang SD adalah 3.333 orang, MI 428 orang, SMP 1.087 orang dan MTs 167 orang. Jumlah guru sementara (guru honor sekolah) pada jenjang SD adalah 1.141 orang, MI 90 orang, SMP 358 orang dan MTs 230 orang. Terpenuhinya rasio siswa/guru sesuai dengan SPM disebabkan karena jumlah guru sementara yang cukup besar. Pengangkatan guru honor sekolah bisa menjadi solusi dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru PNS.
14
Tabel 15. Capaian Indikator SPM Tingkat Kabupaten No SPM
Standar Pelayanan Minimal:
1
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki
2
3
4
5
6
7
8
Capai SPM
Total Skl
Capaian (%)
SD
649
650
MI
198
197
100%
SMP
96
96
100%
0
25 50 75 100
100%
MTs
37
33
100%
Jumlah peserta didik dalam setiap SD rombongan belajar untuk SD/MI tidak MI melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs SMP tidak melebihi 36 orang MTs
538
650
83%
176
197
89%
81
96
84%
26
33
79%
SMP
68
96
71%
MTs
22
33
67%
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia SD satu ruang guru, kepala sekolah dan MI staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala SMP sekolah yang terpisah dari ruang guru. MTs
573
650
88%
160
197
81%
88
96
92%
33
33
100%
Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
SD
571
650
88%
MI
176
197
89%
85
96
89%
27
33
82%
SD
531
650
82%
MI
41
197
21%
42
96
44%
15
33
45%
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA
Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap SMP MTs rumpun mata pelajaran. Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan SMP guru) telah memiliki sertifikat pendidik, MTs untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
15
No SPM 9
10
11
12
16
Standar Pelayanan Minimal:
Capai SPM
Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang SMP untuk mata pelajaran Matematika, IPA, MTs Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
Total Skl
Capaian (%) 0
27
96
28%
3
33
9%
SD
543
650
84%
MI
106
197
54%
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah SMP memiliki sertifikat pendidik. MTs Di setiap Kabupaten/Kota semua SD pengawas sekolah dan madrasah MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat SMP MTs pendidik.
82
96
85%
25
33
76%
103
650
95%
6
197
100%
9
96
100%
6
33
100%
13
Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki Ada rencana & rencana dan melaksanakan kegiatan Sudah dilaksanakan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
100%
14
Kunjungan pengawas ke satuan SD pendidikan dilakukan satu kali setiap MI bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan SMP MTs supervisi dan pembinaan.
47%
303
650
77
197
39%
24
96
25%
12
33
36%
25 50 75 100
Tabel 16. Capaian Indikator SPM Tingkat Satuan Pendidikan No SPM
Standar Pelayanan Minimal:
1
Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah.
Capai SPM
Total Skl
Capaian (%)
SD
518
650
80%
MI
136
197
69%
0
25 50 75 100
SMP MTs
2
3
Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah.
Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan .
SD MI SMP
71
96
74%
MTs
20
33
61%
SD
182
650
100%
MI
50
197
100%
SMP MTs 4
5
6
7
8
9
Setiap SD dan MI memiliki 100 judul SD buku pengayaan dan 10 buku referensi, MI dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku SMP MTs referensi.
407
650
63%
76
197
39%
59
96
61%
18
33
55%
Setiap guru tetap bekerja 35 jam per minggu di satuan pendidikan .
SD
103
650
16%
MI
24
197
12%
SMP
7
96
7%
MTs
0
33
0%
SD
424
650
65%
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun
Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
MI
113
197
57%
SMP
72
96
75%
MTs
22
33
67%
SD
520
650
80%
MI
145
197
74%
SMP
76
96
79%
MTs
24
33
73%
SD
265
650
41%
MI
70
197
36%
SMP
36
96
38%
MTs
9
33
27%
294
650
45%
81
197
41%
43
96
45%
7
33
21%
Setiap guru mengembangkan dan SD menerapkan program penilaian untuk MI membantu meningkatkan kemampuan SMP belajar peserta didik. MTs
17
No SPM
Standar Pelayanan Minimal:
10
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik
11
12
13
18
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik
Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Capai SPM
Total Skl
Capaian (%)
SD
338
650
52%
0
MI
69
197
35%
SMP
36
96
38%
MTs
11
33
33%
SD
556
650
86%
MI
157
197
80%
SMP
83
96
86%
MTs
26
33
79%
SD
556
650
86%
MI
157
197
80%
SMP
83
96
86%
MTs
26
33
79%
SD
528
650
81%
MI
145
197
74%
SMP
74
96
77%
MTs
31
33
94%
25 50 75 100
19
20
