TUGAS AKHIR PANCASILA Dan PERKEMBANGAN EKONOMI TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Disusun oleh : Nama
: ERMAVITA GUSTANTYARA
NIM
: 11.02.7903
Kelompok
:A
Program studi
: D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Dosen Pembimbing : KALIS PURWANTO, MM
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Jl. Ring Road Utara Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta Tlp. (0274) 884 201-204, Fax. (0274) 884 208 www.amikom.ac.id
LATAR BELAKANG
Visi pembangunan nasional dewasa ini telah berusaha menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Pembangunan ekonomi diyakini harus sejalan dengan pembangunan social sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menyumbang langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan social; dan sebaliknya, pembangunan social dapat menyumbang langsung terhadap pembangunan ekonomi.
Di masa lalu pembangunan ekonomi mengalami distorsi yang cukup serius, sehingga pertumbuhan yang dicapai tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang terdistorsi telah menyebabkan timbulnya masalah social yang demikian serius, seperti kemiskinan, disharmoni keluarga, tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi, ketidakadilan terhadap perempuan, dan meningkatnya pengangguran. Masalah-masalah social tersebut dapat melahirkan dehumanisasi dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Lebih lanjut, semua masalah social tersebut telah menjadi hambatan utama bagi pembangunan ekonomi dan social.
Disamping itu, adanya perkembangan komitmen global dalam berbagai konvensi dimaksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil tanpa mengecualikan penduduk miskin dan rentan sosial ekonomi, meningkatkan keterpaduan sosial dan ekonomi yang didasari pada hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung.
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana rangsangan moral dan sosial dalam berekonomi ? 2. Bagaimana pula pancasila berperan sebagai harmonisasi dua elemen kesejahteraan ekonomi dan manifestasi ekonomika etik? 3. Bagaimana mewujudkan / mengurangi ketimpangan sosial ekonomi? 4. Bagaimana peran nasionalisme dalam hal itu? 5. Bagaimana fungsi dari keadilan sebagai tujuan utama? 6. Bagaimana tentang pasar bebas? 7. Bagimana bangsa indonesia mewujudkan kedilan sosial sebagai tujuan bersama?
PENDEKATAN SOSIOLOGI
Ketidaksesuaian produk hukum yang ada dengan pelaksanaan peran negara yang selayaknya dilakukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial maka akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam pemenuhan hak atas peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.
Secara sosiologis, hal ini akan menimbulkan kemiskinan struktural, ketelantaran, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Pada akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar. Hal ini, secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Dampak psikologis yang ditimbulkan karena belum adanya undangundang yang mengatur tentang sistem kesejahteraan sosial nasional bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu terganggunya rasa keadlian (sense of equity), munculnya kecemburuan sosial, ketidakberdayaan, sikap fatalistik dan agresivitas, serta perilaku menyimpang lainnya.
Untuk menjamin terpenuhinya hak sosial, dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial pada tingkat lokal, nasional, dan global, maka perlu dilakukan pembaruan sistem kesejahteraan sosial nasional secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dengan adanya pengaturan tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional dalam bentuk undangundang berarti negara telah memberikan perlindungan sosial dan layanan yang berpihak kepada rakyat miskin, sehingga keadilan sosial dirasakan oleh semua warga tanpa terkecuali sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial tidak memadai lagi dan perlu diperbarui agar sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
