2012

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /M/Kp/I/2012 TENTANG TIM IMPLEMENTASI KORIDOR EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan Iptek untuk mendukung implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, di 6 (enam) Koridor Ekonomi, perlu dirumuskan langkah-langkah untuk melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sesuai dengan bidang tugas Kementerian Riset dan Teknologi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Tim Implementasi Koridor Ekonomi dalam Rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi; Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/P/2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri; 6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; 7. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 240/M/Kp/VIII/2011 tentang Penanggungjawab Koridor Ekonomi di Kementerian Riset dan Teknologi; 8. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 304/M/Kp/X/2011 tentang Tim Implementasi Koridor Ekonomi dalam Rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM IMPLEMENTASI KORIDOR EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA. PERTAMA

: Menetapkan Tim Implementasi Koridor Ekonomi dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang selanjutnya disebut Tim Implementasi MP3EI.

KEDUA

: Tim Implementasi MP3EI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas seperti yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Segala pembiayaan yang timbul dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Riset dan Teknologi.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 304/M/Kp/X/2011 tentang Tim Implementasi Koridor Ekonomi dalam Rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Para Deputi di Kementerian Riset dan Teknologi; 2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; 3. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi; dan 4. Yang Bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Januari 2012 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN I KEPMENNEGRISTEK Nomor : 11 /M/Kp/I/2012 Tanggal : 18 Januari 2012 TIM IMPLEMENTASI KORIDOR EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA JABATAN DALAM TIM KOORDINATOR

NAMA Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi

PENANGGUNGJAWAB 6 KORIDOR a. Koridor I (Sumatera)

Deputi Bidang Kelembagaan Iptek

b. Koridor II (Jawa)

Deputi Bidang Sumberdaya Iptek

c. Koridor III (Kalimantan)

Deputi Bidang Jaringan Iptek

d. Koridor IV (Sulawesi)

Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek

e. Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) dan Koridor Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek VI (Papua dan Kepulauan Maluku) TIM PENDAMPING a. Koridor I (Sumatera)

Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Pangan dan Pertanian Staf Khusus Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Hubungan Antar Lembaga

b. Koridor II (Jawa)

Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Kesehatan dan Obat Staf Khusus Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Media dan Daerah

c. Koridor III (Kalimantan)

Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Energi dan Material Maju Staf Khusus Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Media dan Daerah

d. Koridor IV (Sulawesi)

Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan Staf Khusus Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Regulasi dan Perundangan

e. Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) dan Koridor Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang VI (Papua dan Kepulauan Maluku) Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi Staf Khusus Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Regulasi dan Perundangan

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

JABATAN DALAM TIM TIM PELAKSANA

NAMA Sadjuga I Wayan Budiastra Agus Pudji Prasetyono Andika Fajar Hotmatua Daulay Wisnu Sardjono Erry Ricardo Nurzal Anwar Darwadi Malikuz Zahar Santosa Yudo Edie Prihantoro Didik Notosudjono Anny Sulaswatty Mujianto Sadiyatmo

Ahmad Muarif Farid A. Binaruno TIM TEKNIS

Sadjuga

a. Koridor I (Sumatera)

Vemmie D. Koswara Dwi Nowo Martono Rosmaniar Dini Endang Wahyudi

b. Koridor II (Jawa)

Alvini Pranoto Asih Setiawati Syarif Hidayat Gatot Pancoro Wahyudin Munawir

c. Koridor III (Kalimantan)

Hotmatua Daulay Wisnu Sardjono Soenarso Sehat Sudjarwo Dwi Wiratno Ophirtus Sumule Gopa Kusworo Zulfan Adrinaldi

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

JABATAN DALAM TIM d. Koridor IV (Sulawesi)

NAMA Goenawan Wybiesana Ahmad Dading Gunadi Ardiani Damaryanti Tri Sundari Supriyadi Ira Hurhayati Djarot Ahmad Saufi

e. Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara) dan Santosa Yudo Koridor VI (Papua dan Kepulauan Maluku Edie Prihantoro Pariatmono Sadiyatmo Yani Sofyan Edi Sukur Tien Rahmiatin Retno Sumekar Godlan Situmorang Antari W. Mawarti Erwin Sjachrial

Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN II KEPMENNEGRISTEK Nomor : 11 /M/Kp/I/2012 Tanggal : 18 Januari 2012

TUGAS TIM IMPLEMENTASI KORIDOR EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

No. 1.

JABATAN KOORDINATOR

TUGAS a. mengkoordinir pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi dalam Koridor Ekonomi; dan b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi dalam Koridor Ekonomi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

2.

PENANGGUNGJAWAB BIDANG 6 KORIDOR

a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi dalam Koridor Ekonomi; b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi dalam Koridor Ekonomi; dan c. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi dalam Koridor Ekonomi.

3.

TIM PENDAMPING

melakukan pendampingan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi dalam Koridor Ekonomi.

4.

TIM PELAKSANA

a. membuat buku pedoman; b. mengidentifikasi usulan Pusat Unggulan tiap koridor base sumber daya alam; c. mengidentifikasi sinergi kegiatan kementerian riset dan teknologi; dan

antar

deputi

di

d. mengidentifikasi sinergi dengan lembaga pemerintah non kementerian dan kementerian lain yang terlibat. 5.

TIM TEKNIS

a. melaksanakan kegiatan di 6 (enam) koridor berdasarkan Buku Pedoman yang telah ditetapkan; b. melaksanakan penajaman usulan Pusat Unggulan dan implementasi kegiatan; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

No.

JABATAN

TUGAS c. melaksanakan hasil sinergi dan koordinasi antar deputi di Kementerian Riset dan Teknologi; dan d. melaksanakan hasil sinergi dan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Kementerian lain. Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. GUSTI MUHAMMAD HATTA

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS