MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 113/PUU-X/2012
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH (IV)
JAKARTA KAMIS, 28 FEBRUARI 2013
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 113/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 127] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Hazil Ma’ruf ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Dari Pemohon Serta Pemerintah (IV) Kamis, 28 Februari 2013, Pukul 11.13 – 12.21 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Moh. Mahfud MD Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman Hamdan Zoelva Harjono M. Akil Mochtar Muhammad Alim
Hani Adhani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Iwan Prahara Nasution B. Saksi dari Pemohon: 1. Tedi Marbinanda C. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.
Mualimin Abdi Sawaludin Lubis Supriyadi Fadli Ibrahim Agus Hariadi
D. Ahli dari Pemerintah: 1. Irwandi Arif E. Saksi dari Pemerintah: 1. Ichwan Azwardi
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB 1.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dalam perkara pengujian undang-undang, perkara bernomor 4 … perkara bernomor 113/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, silakan, perkenalkan diri dulu!
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Terima kasih, Yang Mulia, Majelis Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Saya, Irwan Prahara, S.H., Kuasa dari Pemohon Perkara PUU Nomor 113. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.
3.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Pemerintah!
4.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Pemerintah, saya sendiri, Agus Hariadi, dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kiri saya, Bapak Sawaludin Lubis, Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba dari Kementerian SDM. Di sebelahnya lagi, Bapak Supriyadi, Biro Hukum dan Humas Kementerian SDM, dan yang paling ujung, Bapak Fadli Ibrahim, dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian SDM. Kemudian, di belakang juga hadir teman-teman staf dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian SDM. Yang Mulia, pada persidangan pagi hari ini, Pemerintah juga menghadirkan satu orang Ahli dan satu orang Saksi. Sebagai Ahli, Prof. Dr. Irwandi Arif, MSc., Guru Besar ITB, dan sebagai Saksi, Bapak Ichwan Azwardi dari PT Timah. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.
5.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Hari ini, kita akan mendengar dua Saksi dan satu Ahli, yaitu Saudara Ichwan Azwardi, Saksi yang diajukan oleh Pemerintah. Mana? Pak Ichwan? Oke. Kemudian, Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Saudara Tedi Marbinanda. Baik. Kemudian, Ahli yang diajukan oleh 1
Pemerintah adalah Prof. Dr. Irwandi Arif. Baik. Mohon Saksi maju ke depan dulu untuk mengambil sumpah! Keduanya beragama Islam? Menurut catatan di sini Islam, Bapak. Baik. Silakan, Pak Fadlil! 6.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saksi disilakan mengikuti kata saya untuk pengucapan sumpahnya, ya. Dimulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”
7.
SEMUA SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
8.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Cukup.
9.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Kemudian, Ahli, Prof. Irwandi! Di sini, Pak! Pak Anwar Usman!
10.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Mohon ikuti saya. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”
11.
AHLI YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.
12.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih.
2
13.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Dimulai dari Saksi, Tedi Marbinanda, Saksi dari Pemohon. Silakan!
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Terima kasih, Yang Mulia. Saksi yang Pemohon hadirkan ini adalah pelaku atau praktisi pertambangan yang selama ini bermitra bersama kelompok-kelompoknya, bermitra dengan PT Timah, dan sekarang usaha mereka itu terhenti.
15.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi, Saudara merasa dirugikan oleh ketentuan undang-undang yang sekarang dipersoalkan itu?
16.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Dirugikan.
17.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Baik. Sekarang, terangkan apa kerugiannya dan bagaimana kerugian Saudara.
18.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Baik, Majelis. Berkaitan dengan permasalahan yang ada di PT Timah yang berkaitan dengan ketidakjelasan aturan ataupun berkaitan dengan undang-undang, bagi kita pelaku pertambangan ini, biasanya kalau kita sudah menemukan lokasi ataupun kita ingin bekerja atau apa, kita datang ke PT Timah yang ada di daerah tersebut, misalnya kita ada di daerah Bangka Selatan ataupun apa, kita mengajukan, kita bawakan koordinat lokasi ataupun apa yang ada di sana, kemudian akan segera diurus ataupun apa, oleh PT Timah akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada, biasanya yang ada di sana dan apabila sudah memenuhi syarat, ini akan keluar anunya kontrak kerjasama ya, bagi kita. Dan ini … sekarang sudah enggak jelas lagi oleh PT Timahnya. Dan ini waktu itu sempat dihentikan dari pertengahan tahun kemarin sampai dengan sekarang ini karena katanya belum ada kejelasan aturan harus dibagaimanakan barang ini. Bagi kita sebenarnya apapun aturan ada … bagaimana kita bisa kerja dulu. Karena selama ini kita menganggap PT Timah memang banyak yang punya IUP ataupun apa … yang menawarkan … tapi, bagi kita yang jelas adalah PT Timah selama ini. Disaat PT Timah mulai
3
mengalami ketidakjelasan terhadap masyarakat, ya kita terpukul. Sulit bagi kita, Pak Majelis. 19.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kepada saksi, mau bertanya ini.
20.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya. Siap, Pak.
21.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ini kan ... berkaitan dengan jasa pertambangan.
22.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya.
23.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Macam jasa pertambangan apa yang Anda punya sebagai apa itu … jasa yang Anda punya?
24.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya. Bicara … kalau kita kan tengok di sini, berkaitan … kita kan memenuhi syarat (suara tidak terdengar jelas) pertambangannya. Ada kualifikasi dan klasifikasi data yang baru. Ha, masyarakat kita yang ada di Bangka. Kalau kita cerita, Pak, ya. Kalau model kayak saya kebenaran punya latar belakang pendidikan di bidang pertambangan juga. Kita memahami bahwa klasifikasi adalah penambang penuh. Karena kita artinya mengerjakan mulai daripada persiapannya, sampai dengan penambangannya. Tapi tidak dalam hal pengolahan, lalu proses pemurniannya tidak. Karena ini barang ini kita hanya sampai dengan bahan mentah ya. Sampai or … cuma sampai biji saja. Jadi, kita penambangan kalau klasifikasi saya.
25.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jadi, penggalian ya?
26.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Yang menambangnya. Kalau menambangnya itu kan tidak hanya menggali, ada mencucinya, sampai dengan proses anu ya … menggali
4
dan mencuci. Lalu, kita di sananya … pengolahannya, pengolahan awalnya kayak gitu. Tidak tapi, tidak sampai pemurnian. 27.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jadi penggali, mencuci (…)
28.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya. Menggali dan mengolah, mengolah … pengolah … ya, pengolahan awal. Ya, kayak gitu.
29.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Pengolahan awal ya?
30.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya.
31.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu seluruh yang dirugikan itu semacam itu saja apa ada juga jasa pertambangan yang lain?
32.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya, karena enggak kerja semua ya (…)
33.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya. Yang tidak kerja itu, penyedia jasa pertambangan macam yang sama dengan Anda?
34.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya. Banyak sekali, Pak, memang. Kadang masyarakat yang lebih dalam … kalau saya masih, masih, masih mendalami skala menengah lah kalau, kalau kelas kita di sana ya. Tapi kalau untuk diklarifikasi yang ada di … sesuai dengan Permen itu, untuk kualifikasi itu enggak masuk malah kita ini. Yang paling kecil pun mungkin banyak sekali … dikalasifikasikan ada kecil, ada menengah, dan besar. Yang kelas paling kecil pun enggak masuk, mungkin. Banyak yang sebagian besar di sana.
5
35.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, kalau Anda ini kira-kira masuk kelas mana? Diantara klasifikasi itu.
36.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Kalau bukan klasifikasi itu … kalau di dongkrak-dongkrak ya ke kecil pun mungkin bisalah, Pak, saya masuk kayak gitu, Pak. Karena saya tanyakan kemarin, ke instansinya. Kan kita kerjakan di pulau kita, di Pulau Bangka itu. Cadangan yang ada, kan … mengingat wilayah pulau kita tidak terlalu besar, Pak. Sementara ada 5 kabupaten kota yang beroperasi di sana, mengingat ini adalah lintas kabupaten kota. Kemungkinan kita bekerja, bisa di Bangka Selatan, bisa di Bangka, bisa di Bangka Barat. Kita mengajukan di sini, provinsi.
37.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya.
38.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Aturannya pun belum ada untuk penerbitan IUP-nya.
39.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya.
40.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Jadi, sudah, musnalah harapan kita ini karena (…)
41.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, ya. itu, itu (…)
42.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya, untuk kemitraan itu Pak.
43.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kita tanya, satuan apa ya, yang diukur terhadap apa ya namanya … jasa pertambangan ada itu apa? Apa kuintal, apa ton, apa luas area, begitu? Yang bisa Anda lakukan. Produknya?
6
44.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Di … di saat artinya bahwa mitra dengan PT Timah. Misalnya,
gitu Pak? 45.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Enggak. Anda, saya tanya Anda karena saksi itu sebagai apa (…)
46.
KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Yang Mulia, izin. Izin, Yang Mulia. Mungkin bisa saya tegaskan, hasil dari penambangan itu mungkin.
47.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, ya.
48.
KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Hasil timahnya. Itu bicara kandungan, kandungannya. Berapa yang kamu dapatkan per hari? Itu apakah stabil 1Kg, 2Kg (…)
49.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Enggak ada kepastian juga, Yang Mulia.
50.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Enggak ada kepastian, kan … ada dasar, dasar payment servicenya itu kan ada dasarnya apa? Kalau Anda bisa menghasilkan, satuannya apa? Lalu, di bayar berapa? Bagaimana?
51.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya, kalau perhitungannya adalah berapa yang kita hasilkan kan?
52.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Apa itu, hitungannya apa?
53.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Perolehan timahnya … kayak gitu. Perolehan timahnya itu, itu diantara berapa yang kita dapat dikalikan kadarnya.
7
54.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO
He em. 55.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ha, itu namanya harga jualnya nanti. Itu ada perhitungannya sendiri, ya.
56.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh.
57.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Jadi, berapa … misalnya kita dapatnya 500Kg ataupun ½ ton dengan kadar berapa (…)
58.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tapi masih dalam proses pencucian itu ya, yang dihitung? Belum nanti setelah produksi?
59.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Setelah dicuci itu, dicuci. Ya, ada … artiannya kita begini, setelah dicuci kan masih basah. Itu dengan grade, biasanya dibawa standar mereka, itu dibawah 70, di bawah PT Timah.
60.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO
He em. 61.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Karena kalau di kita bermitra dengan PT Timah, ini kan merekamereka, kita masuknya bisa lewat mitra langsung kalau kita jual keringnya untuk dihitung kadarnya langsung ataupun kita menyetor ke apa namanya … perusahaan pengumpulan biji timah itu, (suara tidak terdengar jelas) ya kalau enggak salah di sana ya, Pak.
62.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO
He em.
8
63.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Kayak gitu. Nanti disanalah mereka yang menetapkan ini dari mitra nomor berapa? Apa … segala macam. Di hitung kadarnya apa … nanti dapat hitungannya dari mereka, Pak. Pasif saja kalau dari kita, kayak gitu.
64.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh, dapat kadarnya?
65.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya.
66.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jadi kayak diserahkan, dihitung (…)
67.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya, ya.
68.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Anda mendapatkan (…)
69.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya. Hitungannya begitu, Pak.
70.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Hitungannya begitu.
71.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya.
72.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke. Mempekerjakan berapa tenaga Anda?
9
73.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Kalau dalam keseluruhan proses dalam penambangan dan yang pendukungnya mulai dari alat berat antara 15 sampai 20 orang, Pak, kalau untuk di penambangan saya biasanya.
74.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO 15 sampai 20 orang?
75.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya.
76.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih.
77.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Hakim … silakan Pak Hamdan.
78.
HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ini saya mau tes sedikit pemerintah ini, ini kualifikasinya apa saja sih untuk klasifikasi yang kecil saja? Kualifikasi untuk yang paling kecil saja? Yang klasifikasi paling kecil, dari pemerintah ini. Saya mau crosscheck ini.
79.
PEMERINTAH: S. LUBIS Terima kasih, Pak … Yang Mulia. Jadi memang di peraturan ini, di peraturan Permennya disebut ada 3 kualifikasi. Yang kecil itu punya … apa … kekayaan Rp50.000.000,00 … Rp50.000.000,00, Pak. Tetapi sebenarnya di situ, di Permen itu dikatakan di pasal ini … di Pasal 12nya bahwa pelaku jasa pertambangan mendapatkan kualifikasi dan … klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang independent yang dinyatakan dengan sertifikat. Dan ayat ini dikatakan dalam hal lembaga independent belum terbentuk, maka klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota. Artinya apa? Jadi sebenarnya yang namanya kualifikasi ini secara ini … belum ini … karena lembaga sertifikasinya belum ada. Ini sedang kita … ini, Pak … sedang kita bentuk, ini dalam proses. Oleh karena itu sebenarnya ini belum berlaku. Kalaupun mau berlaku, bupati bisa membuat klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan … apa … kondisi di daerahnya. Demikian, Yang Mulia.
10
80.
HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Saya tanya saksi, sudah urus itu enggak kualifikasi di sana enggak?
81.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Kita sudah urus karena ini sudah berlaku yang baru. Nanti tunggu katanya dapat yang begitu tadi yang dikatakan Bapak itu, tunggu saja. Karena barang itu kan kata mereka itu sudah berlaku yang baru. Ya, kita masih bingung juga. Karena orang di Pemda juga bilang, okelah kalau pun memang kita tidak bisa begini, kita mau mengerjakan apapun ini terjebak di sini, Pak. Ini (…)
82.
HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya, saya tanya. Jadi sebelum ada keluar tadi detailnya, tapi Anda sudah disetop di sana itu?
83.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Enggak berani kerja, Pak. Karena ini menjadi syarat mutlak. Saya punya IUP, Pak, saya sendiri punya IUP dapat dari Pemda, walaupun enggak luasnya ada 15 hektar. Saya punya IUP enggak bisa kerja karena saya enggak punya izin usaha jasa pertambangan sampai hari ini, Pak. 1 tahun, Pak, sudah nganggur saya.
84.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Pemerintah ini. Dasarnya apa sih untuk memberi syarat klasifikasi dari … itu yang saya tanya tadi yang ditanyakan oleh Hakim sebelumnya itu malah modalnya ya Rp50.000.000,00. Kenapa enggak kalau ini kualifikasi … kalau kita lihat pekerjaanya kan menggali, mencuci, menyetorkan ya. Menggali, mencuci, menyetorkan, berapa perhitungan kadarnya saja dia enggak hitung sendiri. Lalu itu dikaitkan dengan modal, jadi modal itu tentu rupiah ya, tapi kok tidak dikaitkan dengan teknologinya, alatnya, ini kualifikasi ini sebenarnya apa yang diharapkan dengan membebani kualifikasi ini dari pemerintah?
85.
PEMERINTAH: S. LUBIS Terima kasih, Yang Mulia. Jadi begini, Pak. Jadi pertama mungkin saya sampaikan dulu, boleh saya yang ini dulu yang tadi bahwa Bapak saksi mengatakan punya IUP. Sebenarnya kalau dia punya IUP tidak ada hubungannya dengan klasifikasi, pemegang IUP harus melakukan penambangan sendiri di tambangnya. Jadi enggak ada hubungannya dengan jasa ini, itu yang pertama. Yang kedua, jasa ini di 11
seluruh Indonesia, Pak, bukan hanya di Bangka, Pak ya. Bahkan sesuai dengan ada ini … surat dari Bupati Bangka Tengah, Bupati Bangka Selatan, kemudian DPRD Provinsi Bangka Belitung, kemudian gubernur dan Bupati Bangka Barat meminta supaya Permen 28 itu direvisi. Kenapa? Karena di Permen 28 itu khusus untuk penggalian batu bara maupun penggalian mineral harus dilakukan sendiri oleh pemegang izin IUP, dalam hal ini PT Timah ataupun yang lain. Oleh karena itu karena alasan di situ ada karena ini sudah dilakukan bertahun-tahun sejak dahulu, sehingga kalau tetap ini tidak direvisi akan terjadi pengangguran yang besar di sana, tidak ada pekerjaan. 86.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Bapak tidak menjawab pertanyaan saya?
87.
PEMERINTAH: S. LUBIS Enggak, ini saya sedikit kalau boleh, Pak, supaya lebih jelas permasalahannya. Oleh karena itu direvisilah Permen apa ini … menjadi 28 dan khusus untuk tambang aluvial di Bangka itu diperbolehkan bermitra dengan masyarakat sekitarnya. Dan pertanyaan tadi kenapa harus dilakukan kualifikasi? Karena memang untuk seorang jasa saya kira di konstruksi maupun ini ada ininya … karena mereka harus punya kemampuan keuangan, begitu Pak ya. Karena jangan sampai nanti dia melakukan ini karena tidak punya kemampuan akhirnya ditinggalkan, tapi seperti saya katakan di awal tadi karena lembaga independent ini belum ada, sebenarnya Bupati Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat bisa membuat klasifikasi yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Tetapi itu tidak berarti tidak bisa bekerja karena apa? Karena tempat lain juga belum dilakukan klasifikasi ini, Pak. Demikian, Yang Mulia.
88.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Saksi dipersilakan duduk, cukup. Berikutnya saksi fakta, Saudara Ichwan Aznardi. Ini yang diajukan oleh pemerintah, ya. Oke, silakan.
89.
SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Assalamualaikum wr. wb. Baik, Pak, sesuai dengan kehadiran kami disaksikan oleh … dihadirkan sebagai saksi fakta oleh pemerintah. Dalam penjelasan ini kami mohon izin untuk melakukan presentasi mengenai pengelolaan pertambangan timah di PT Timah. Ini kami harapkan dapat menjadi gambaran bahwa apa yang dilakukan oleh PT Timah selama ini terhadap tata kelolanya.
12
Baik, Pak, mohon izin saya memulainya, Pak. Terus lanjut. Baik. Sebagai awal saya harus sampaikan bahwa ada perubahan situasi yang signifikan yang terjadi di pertimahan … di pertambangan pada umumnya, khususnya di pertimahan juga terjadi di Bangka Belitung, itu dimulai signifikannya pada tahun 2000. Dimana di sana dengan isu yang berkembang pada waktu itu, sebelumnya PT Timah memiliki tambang hanya 400-an, Pak. Ini yang dikelola memang semua kendali di bawah PT Timah dan kemudian dikerjakan juga, dioperasikan bersama mitra … kerja sama dengan mitra usaha ya, dengan kapasitas ini … kapasitas skala tambangnya. Namun, setelah tahun 2000 terjadi perubahan situasi dimana pada waktu itu sebagian masyarakat secara massal masuk dengan tidak terkendali ke dalam kuasa penambangan (KP) PT Timah di Bangka Belitung, melakukan penambangan dengan peralatan sederhana berkapasitas kecil di cadangan-cadangan PT Timah. Jadi, pada waktu itu secara massal tidak ada kendali, Pak, baik PT Timah, maupun aparat dan pemerintah waktu itu, sehingga penambang itu bebas menambang di sana yang sebenarnya pada awalnya itu adalah ilegal, artinya penjarahanlah kita sampaikan seperti itu, Pak. Bersamaan dengan itu juga pada kurun waktu itu muncul kolektor-kolektor, baik di kampung-kampung maupun di kota-kota yang bertindak sebagai pengepul bijih timah hasil penambangan yang dilakukan oleh rakyat tersebut dan menjualnya ke pihak lain. Untuk diketahui bahwa pada bulan Juni … pertengahan Juni … sebelum pertengahan Juni itu sempat diberlakukan kebijakan untuk melakukan ekspor langsung bijih timah itu ke luar negeri. Nah, kebijakan itu membuat PT Timah tidak mendapatkan produksi, Pak sama sekali. Nah, kemudian kita hanya ada penambangan laut, produksi timah kita hasilkan dari laut. Dan kemudian pada tahun 2003, Juni … pertengahan Juni, melalui Menperindag itu membuat kebijakan melarang ekspor itu, ekspor bijih itu dilarang, tidak boleh, maka PT Timah membuat … tahun 2003 itu membuat … mencoba merangkul rakyat yang kondisinya situasional pada saat itu, itu untuk apa … dengan menerapkan imbal jasa kepada masyarakat hasil produksinya kita imbal jasakan dan kemudian masyarakat dibayar. Nah, namun situasi penghentian izin ekspor itu, itu memunculkan semeter-semeter dan pemilik kuasa penambangan swasta di daerah. Nah, kemudian tahun 2007 PT Timah membuat kebijakan mengenai tambang skala kecil. Tambang skala kecil ini artinya yang merangkul nanti masyarakat-masyarakat tersebut yang masuk dalam … menambang di dalam KP PT Timah. Namun persaingan tidak sehat, kemudian terjadi penyelundupan (ilegal mining) menyebabkan PT Timah kesulitan dalam melakukan produksi timah. Di sisi lain perusahaan bertanggung jawab, beban tanggung jawabnya tetap atas reklamasi keselamatan kerja dan penambangan serta tanggung jawab sosial sebagai pemilik KP. Nah, di sini PT Timah mengalami kerugian yang signifkan karena akibat dari bijih timah yang diselundupkan
13
tersebut PT Timah tidak mendapatkan hasil juga sesuai dengan KP yang dimilikinya. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran dapat kami sampaikan situasi tahun 2000 ini, Pak, sampai 2012 bahwa di dalam KP PT Timah yang berjumlah untuk darat 326.000 hektare, waktu itu perubahan situasi waktu itu masyarakat masuk secara massal dan menambang di lokasilokasi tersebut dalam IUP tersebut. Nah, ini yang tidak bisa dikendalikan oleh PT Timah, aparat, maupun aparat keamanan pada waktu itu. Lanjut. Nah, kemudian hasilnya ini muncul, kolektor-kolektor pengumpul, jadi ini ada disebut di sana itu kolektor istilahnya, Pak. Itu yang kerjanya menampung bijih timah dari hasil penambangan ini yang kemudian dia perjualbelikan. Nah, di sana ada juga muncul kolektor di kota-kota, jadi kolektor-kolektor bertebaran yang jumlahnya bisa sampai ratusan, sampai sekitar 200-an pada waktu itu, Pak. Jadi, di sini terjadi jual beli seperti ini. Nah, kemudian inilah yang kolektor-kolektor besar ini yang di kota ini yang memiliki modal besar, kalau ini dibedakan kampung sama kota ini dari kepemilikan modalnya. Jadi, kalau ini yang lebih besar, nah ini yang mengendalikan untuk ekspor bijih tadi yang pada waktu sebelum bulan Juni pertengahan itu dibebaskan untuk ekspor ke luar negeri. Nah, dalam kondisi ini PT Timah tidak bisa mendapatkan hasil produksinya. Nah, dalam perkembangannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang melarang itu, PT Timah mencoba merangkum masyarakat ini dengan membuat sistem. Sistem itu yang kita sebut pola kemitraan tambang skala kecil, di mana masyarakat-masyarakat kolektor tadi kita arahkan untuk membentuk badan usaha secara resmi yang akan mengikat hubungan kerja sama dengan PT Timah. Kemudian dia menjadikan kolektor-kolektor tadi yang awalnya di kampungkampung sebagai subkonnya termasuk ke masyarakatnya, sehingga pola ini bisa kita jalankan dengan tata cara yang benar Pak. Nah, namun munculnya semeter-semeter swasta yang jumlahnya cukup signifikan waktu itu di atas 30-an unit, kemudian muncul juga KP-KP kuasa-kuasa penambangan swasta yang totalnya sampai saat terakhir adalah 2000 hektar, berkembang juga di sini kolektor-kolektor. Kolektor-kolektor nontimah yang di bawah pinan timah juga kolektorkolektor besar pada waktu itu sebagai pemilik KP dan lain-lain. Nah, berkembangnya ini membuat situasi menjadi lebih rumit, Pak. Jadi biji alur biji itu malah bisa diperdagangkan dari penambang langsung ke kolektor dan seterusnya bahkan kolektor besar juga … Nah ini, ini yang sulit dikendalikan pada waktu itu. PT Timah sudah berusaha melakukan pengamanan berkerja sama dengan aparat kepolisian, tapi ini memang karena sangat masif di lapangan itu sulit dikendalikan. Lanjut. Nah, ini. Jadi inilah permasalahan utama yang dihadapi oleh PT Timah sampai saat ini sebenarnya karena banyaknya pola kolektor tadi karena di sana mereka tidak menambang langsung tapi membuat
14
semacam perdagangan ya, atau menjual beli dengan masyarakat yang kemudian bisa diperjualbelikan ke pihak yang lain, gitu Pak. Lanjut. Nah, ini akibat dari situasi itu dapat kita lihat bahwa PT Timah selaku pemilik UP terbesar KP atau sekarang namanya berubah menjadi UP seluas 328.000 hektar itu mendapat kontri … eh ini yang swasta yang keseluruhan termasuk ke (suara tidak terdengar jelas) 48 hektar yang jumlahnya hanya 15% dari PT Timah. Itu produksi PT Timah yang warna biru ini itu sangat jauh, Pak. Sangat jauh, berbanding terbalik. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama kita dalam 10 tahun terakhir ini yang perlu kita carikan jalan keluarnya. Karena dalam faktualnya di sini PT Timah tidak mendapatkan hasil yang optimal, sementara produksi bijinya itu diperjualbelikan ke pihak yang lain. Nah di sini atas kejadian ini, situasi ini maka manajemen melakukan pengetatan terhadap pola, pola … apa namanya, tata kelolanya. Lanjut. Nah, ini dampak yang terjadi pada PT Timah akibat situasi tersebut, yang paling signifikan adalah terjadinya kerusakan cadangan jangka panjang. PT Timah validasi terakhir itu sebenarnya dengan KP yang luas itu kita mempunyai cadangan yang besar, Pak. Tapi yang valid yang bisa kita jaminkan untuk penambangan jangka panjang itu hanya bertahan untuk 5 tahun. Nah, sementara sisanya itu rusak berat. Yang apabila kita agungkan, kita publikasikan, itu tidak valid lagi. Jadi … sebab PT Timah itu perusahaan go publik, yang terbaik TBK ini tidak bisa kita laporkan, Pak. Nah, kemudian dari asas penambangan yang dilakukan selama ini masyarakat ini dengan selektif, artinya endapan timah itu ada yang kadar tinggi ada yang kadar rendah. Nah, cara pengelolaan itu dia kita buat banding artinya kita kombinasikan supaya jangka panjang dia (suara tidak terdengar jelas) konservasi cadangan. Namun, dengan kejadian seperti itu yang kadar-kadar yang tinggi sudah rusak berat sehingga yang kadar rendah tidak bisa kita kelola menjadi cadangan. Kemudian, rentannya terjadi penyelundupan dan ilegal mining dalam situasi tersebut. Kemudian rendahnya produktivitas karena peralatan-peralatan sederhana ini, aspek tehnologi karena masyarakat yang masuk juga itu menambang dengan peralatan sederhana ya, yang kemudian recover-nya rendah sehingga masih banyak nilai-nilai yang … apa … material hasil penambang itu yang lari yang tidak bisa kita ambil karena ini sepeti mineral halus, mineral ikutan, dan material yang lain itu tidak bisa terikut oleh sistem oleh sistem material seperti itu. Nah, kemudian terganggunya lahan yang sudah direklamasi. Ini juga PT Timah sudah mereklamasi 7000-an hektar ya, namun itu tidak bisa kita kembalikan karena ada persyaratan bahwa itu harus diklarifikasi dulu oleh pemerintahan daerah. Nah, sehubungan dengan kerusakan lahan akibat … jadi dulunya pernah dilakukan reklamasi lahan itu akibat dari ilegal mining tadi menjadi rusak kembali, Pak. Menjadi rusak kembali akibat massa masuk itu menggali di mana saja. 15
Nah, di sini lahan-lahan yang sudah kita reklamasi ini tidak bisa kita kembalikan karena tadi, itu harus dikroscek ulang kembali, mana yang rusak mana yang enggak sehingga kita masih menanggung bebannya. Jadi selama itu belum dikembalikan, PT Timah masih akan terus membayar kewajiban … kewajiban-kewajiban untuk KP. Padahal nanti kalau sudah dilepas, itu bisa kita lepaskan untuk efesiensi biaya, Pak. Nah, itu belum bisa kita lakukan sampai saat ini. Kemudian beban tanggung jawab tetap, ya. Tahap reklamasi tersebut, kemudian keselamatan kerja penambang, kewajiban sebagai KP dan UP. Masyarakat yang tadi kita rangkul itu menjadi tanggung jawab kita keselamatan kerjanya, namun produktivitasnya, produksinya yang kita tidak bisa kendalikan Pak. Nah, ini yang menjadi ketidakefesiensi perusahaan dalam hal pengelolaan seperti yang lalu. Lanjut, maka perusahaan membuat tujuan tata kelola … perubahan tata kelola yang tujuannya melakukan konservasi cadangan perusahaan, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektifitas penambangan, dan melakukan penataan lokasi reklamasi supaya kewajiban kita bisa kita lakukan. Kemudian sasaran kita cadangancadangan ini menjadi valid. Jadi bisa dipastikan kalau kita publikasikan kita bisa jamin bahwa itu sekian ton gitu, Pak. Nah kemudian penambangan bisa terkendali dan peninjauan lokasi untuk (suara tidak terdengar jelas) bisa kita lakukan. Saat ini sulit karena jaminan keamanan juga bahwa kita reklamasi tidak digali kembali itu juga lemah. Nah untuk mencapai ini strategi perusahaan memang pertama rencana kerja penambangan harus dibuat sepenuhnya oleh PT. Timah. Jadi memang yang masa lalu itu bisa mencari sendiri-sendiri, Pak kemudian kita rangkul karena mereka bebas, tapi dengan kondisi yang sangat kritis ini cadangan semakin menipis, rusak berat itu mau enggak mau perusahaan harus mengambil alih seluruhnya untuk perencanaan dilakukan seluruhnya oleh perusahaan. Kemudian operasional penambangan harus dikendalikan sepenuhnya oleh PT. Timah. Jadi di sini bagaimana kita tidak ada tangan satu tangan dua seperti tadi, Pak. Jadi kita harus masuk pola-pola kolektor itu harus kita lepaskan dan kita harus masuk ke dalam langsung ke masyarakat untuk mengelolanya. Kemudian pembedayaan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pertambangan nah ini yang harus kita tingkatkan bahwa … bahwa masyarakat setempatlah yang harus merasakan manfaatnya dengan kehadiran PT. Timah di lokasi tersebut, baik penambangan, baik tenaga kerja maupun nanti kontribusi sosialnya, maka strategi ini yang akan dikembangkan perusahaan ke depan. Nah ini yang kita sampaikan tadi, Pak bahwa PT. Timah intinya berusaha akan memotong pola-pola kolektor seperti itu bahwa PT. Timah akan bermitra langsung dengan badan usaha setempat, koperasi, BMDES lokal yang untuk … yang secara langsung melakukan kegiatan nya di mana kegiatan pertambangan itu ada kegiatan striping, penguasan penambangan, pengangkutan, sampai dengan reklamasi. Masyarakat-masyarakat kecil 16
yang awalnya tidak mempunyai apa kerjaan dan lain-lain kita coba arahkan ke kegiatan seperti ini termasuk reklamasi, penanaman, dan seterusnya. Nah ini yang harus kita manfaatkan libatkan masyarakat setempat supaya di sana lebih optimal peran sertanya gitu. Nah ini sebagai gambaran bahwa sampai saat ini sampai dengan Januari 2013 kita sudah melakukan kemiteraan tersebut dengan masyarakat sekitar itu melibatkan ini masing-masing di kabupaten yaitu totalnya kita melibatkan 67 mitra usaha … badan usaha lokal … badan usaha lokal terdapat di masing-masing kabupaten. Kemudian jumlah masyarakat yang bisa kita libatkan di sana untuk bekerja di sana itu lebih kurang 1.600 orang lebih karena ini kita menghitung yang pokok ditambangnya saja, Pak ini tersebar di Bangka dan Belitung. Ini juga belum termasuk dengan kemiteraan reklamasi yang sekarang sedang kita buat prosesnya dengan melalui pemiteraan kerja sama dengan pemerintah daerah juga supaya masyarakat ikut … ikut terlibat dalam proses penanaman-penanaman yang kita lakukan. Nah ini juga di Bangka Belitung, jadi ada di Bangka dan Belitung yang sampai saat ini kita sudah lakukan sebanyak itu. Nah di sini dapat kami gambarkan juga bahwa proses untuk menjadi mitra usaha di PT. Timah juga ada yakni sesuai dengan ketentuan yang dilakukan perusahaan bahwa kita mau tawarkan di sini masyarakat lokal yang melalui badan usaha lokal kemudian mengajukan semacam permohonan ya, di sini PT Timah membuat prosesnya seperti ini yang nanti setelah selesai prosesnya akan dialokasikan pada lokasi-lokasi yang telah kita tentukan. Sehingga kita harapkan di sini keteraturan penambangan, pengendalian produksi, dan konservasi cadangan itu bisa kita lakukan sehingga perusahaan dapat substain dalam jangka panjang. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak sebagai gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 90.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Di situ dulu, apakah ada yang mau mendalami, Pak Harjono dulu silakan.
91.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya., terima kasih. Saudara Saksi, di sana tadi selain PT. Timah itu saja ada swasta kabupaten ya kan? Kalau dilihat arealnya kabupaten tidak terlalu luas dibandingkan dengan Timah sendiri, kalau dari paparan Anda persoalan masyarakat kemudian menambang secara taruhlah itu dikatakan ilegal itu mengganggu pada posisi PT. Timah ini. Apakah hal sama juga dialami dengan kabupaten ini sepengetahuan Anda, apakah itu hanya menimpa pada PT. Timah saja ataukah kabupaten juga mengalami hal yang sama. Terima kasih.
17
92.
SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya untuk PT. Timah sudah saya jelaskan memang dari sepengetahuan saya kabupaten melakukan hal yang sama, Pak karena mereka juga sudah mendapat kontrak area sejak lama di lokasinya. Nah dengan luasan lebih kurang karena PT. Timah juga ada … ada share di situ, Pak sebesar kalau enggak salah terlibat cuma ada sekitar 25% ya kita juga mengetahui proses di sana dan itu terjadi juga hal yang sama masyarakat masuk ke lokasi tersebut dan tapi dia tidak sebesar PT. Timah IUP-nya, Pak KP-nya tidak sebesar PT. Timah. Nah di situ … di situ situasi waktu itu memang itu terjadi menyeluruh di Bangka Belitung karena waktu itu hanya ada dua pemilih IUP waktu itu … KP waktu itu, PT Timah dan Koba Tin, Pak. Mungkin itu yang bisa disampaikan.
93.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan.
94.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Mohon nanti disertakan kan Anda sudah bekerja sama dengan masyarakat dengan bentuk macam-macam itu, dokumen-dokumen tentang siapa yang bekerja sama dengan Anda, jumlahnya tadi disebut itu ya. Kan ada kan?
95.
SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Ya.
96.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Apa bentuk koperasi, atau bentuk apa. Saya bertanya kepada Saksi ini, ya. Keterlibatan Anda, apakah Anda ini tidak termasuk yang ini tadi, tadi ada dua. Anda punya izin usaha pertambangan, tapi juga Anda penyedia jasa pertambangan. Jadi, kalau izin usaha pertambangan, mestinya men-explore sendiri. Anda sebutkan tadi, Anda punya itu ya? Tapi, Anda agaknya juga memasalahkan jasa pertambangan, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi Saksi juga menjelaskan sudah mencoba untuk berinteraksi dengan masyarakat, dengan syarat-syarat tertentu. Anda di mana letaknya itu? Terima kasih.
97.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Baik, Pak Majelis. Jadi, berkaitan dengan saya tadi mempermasalahkan izin usaha jasa ini, saya punya peralatan 18
penambangan, saya punya lokasi, saya enggak punya alat berat, tapi Pak. Mitra saja alat beratnya mereka mesti izin usaha pertambangan atau pun SKT untuk alat berat, enggak bisa bantu saya menambang kalau enggak ada alat berat, Pak. Mestinya punya excavator, mesti punya apa … IJB enggak ada, enggak berani mereka. Sementara Pemda juga enggak bisa kasih … kalau … kalau artinya dikasih sedikit toleransi saja sama mereka, ini enggak … karena PT Timah sendiri juga, enggak berani menetapkan ini, apalagi pemda, apalagi mereka yang swasta, Pak. Ini kan parameternya PT Timah, Pak. Ini yang buat kita pusing ini, kalau PT Timah saja enggak berani, semua enggak berani, Pak. Kita kan sudah lama ini terkoptasi apa … bahwa ini ada golongan a strategis berdasarkan Undang-Undang Pokok Mineral, Undang-Undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 itu Pak, masyarakat ini kan nonton, Pak. Mulai dari orang tua saya atau pun Bapak saya segala macam nonton ini Pak, kita kan baru bisa menambang apa segala macam di kampung saya itu tahun 1999, Pak. Dahulu enggak jangan coba-coba dekat-dekat sama timah ini, tahun 1999 ke atas baru masyarakat ini yang tadinya mungkin di kebunnya ada, di tanahnya ada, apa segala macam boleh mengelola sendiri, atau pun apa berdasarkan kebijakan dari Pemda Bangka awalnya itu. Nah, belum lama Pak kita bisa menikmati ini. Dahulunya mungkin memang ada pola kemitraan atau pun apa, tapi mustahil kan karena itu dikunci habis oleh PT Timah, Pak. Sulit untuk masuk itu. Nah, ini agak meredam yang disampaikan oleh Pak Iwan sampai tahun 2007 ke atas, agak mulai melemah, mulai bisa melalui kemitraan, mulai agak keterbukaan, bisa masuk lagi tapi sekarang sudah kembali … kembali sulit lagi. Kita paham benar, Pak wajar kalau pemerintah pusat enggak paham apa yang terjadi di kampung kita, apa yang terjadi di pulau kita, serepublik ini mulai dari Aceh sampai ke Papua, Pak yang punya timah cuma dua provinsi, Pak. Kepri sama Kepulauan Bangka Belitung, wajar kalau pusat enggak paham apa permasalahannya di kampung kita. 98.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, itu yang saya tanyakan tadi.
99.
SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya.
100. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Anda menjawab pertanyaan saya tadi? 101. SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya. 19
102. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Bagaimana posisi Anda setelah PT Timah melakukan kerja sama kemitraan? Apakah Anda tidak bisa masuk ke dalam sistem itu atau gimana? 103. SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Dalam sistem yang mereka ajukan sekarang, saya kebinggungan karena polanya ini kan, apakah sewa alat, atau pun apa, ini lokasinya lokasi yang bagaimana, Pak. Binggung, saya enggak tahu mesti mulainya dari mana kalau sekarang PT Timah karena berapa kali kita mengajukan karena kita … mereka kan sistemnya PT Timah ini sekarang birokrasi menjadi panjang, kalau dahulu tidak terlalu panjang, Pak artinya di unit daerahnya melalui Proda atau pun apa, ini bisa dituntaskan barang ini, tapi sekarang ini dibalik kan lagi ke artinya … artinya mereka punya (suara tidak terdengar jelas) produksi nanti di atasnya ini ada kepala wilayah provinsi ya, saya enggak tahu ini strukturnya sekarang apa, sampai nanti penandatanganan kontrak karena itu mungkin nanti di tingkat direksi atau pun apa. 104. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke, Saudara ya. Ya. 105. SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA
Ndak masuk saya kalau yang sekarang ini. 106. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke, Saudara pernah melakukan menyurat meminta apa, sudah pernah?
usaha-usaha
itu?
Surat
107. SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Terakhir Oktober, Pak Oktober 2012, Pak. 108. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Dokumen file-nya nanti kita lihat. 109. SAKSI DARI PEMOHON: TEDI MARBINANDA Ya, siap.
20
110. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih. 111. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pak Fadlil, silakan Pak Fadlil. 112. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saksi ya, ini dari orang PT Timah, ya? 113. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Ya. 114. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya ingin menanyakan ya, sepertinya terjadi karena pengaruh era yang disebut reformasi itu kemudian menjadikan berbondongbondongnya rakyat yang dahulu tidak menambang, lalu ikut menambang, lalu bisa berakibat terjadinya kerusakan-kerusakan pada wilayah yang dipunyai PT Timah kan, begitu. Itu gimana? Ini wilayah ini kan juga ada dari perspektif administrasi pemerintahan dikuasai oleh pemerintah daerah, gitu. Bagaimana pemerintah daerah, dengan PT Timah berusaha untuk mengatasi soal dalam “penjarahan” dalam soal pertambangan ini, dengan tetap memelihara kepada mereka yang dahulu punya kontribusi kepada PT Timah sebagai penyangga bahan produksinya. Silakan. 115. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Ya, baik Pak. Jadi, perubahan situasi tersebut seperti yang kita sampaikan tadi, Pak, kita sikapi dengan mencoba merangkul ya, merangkul masyarakat. Awalnya dia ilegal gitu, ya, kemudian kita coba arahkan dalam bentuk (...) 116. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Sebentar saya potong sedikit. Soal Anda merangkul ya, tapi mengaitkan antara PT Anda dengan pemerintah yang “punya rakyat dan punya wilayah” itu sepengetahuan Anda sudah dilakukan sejauh apa itu?
21
117. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Baik, Pak. Jadi memang posisi PT. Timah di sini memang adalah ... jadi pemerintah itu induknya lah apa ... apa istilahnya ... atasannya lah gitu, ya. Kemudian memang kalau yang disebutkan ... yang dimaksud dengan hubungan tadi memang koordinasi selalu dilakukan, Pak karena memang pertama KP kita kan dikeluarkan dari pemerintah, jadi pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah, laporan-laporan hasil kegiatan selalu kita laporkan, Pak, jadi ... termasuk permasalahan tadi, terjadi permasalahan itu selalu kita koordinasikan bahwa ada permasalahan seperti ini yang di luar kendali PT. Timah, misalnya. Nah, kemudian dari sana pemerintah selaku pembina waktu itu, ikut membantu juga dalam hal (...) 118. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya potong lagi. Maksud Anda pemerintah itu Kementerian Energi? 119. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Nah, ini situasi (...) 120. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Dan Pertambangan? 121. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Enggak, Pak, jadi ada (...) 122. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Atau pemerintah daerah khususnya maksud saya? 123. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Ya. Jadi waktu itu memang ada pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pengawasan rutin mungkin ya. Kemudian ... tapi saya rasa ini perjalanan waktu memang koordinasi itu selalu dilakukan juga dengan pemerintah pusat ada perubahan-perubahan seperti ini. Nah, intinya Pak di sini kita pelaksana, ya kemudian kita berkoordinasi asal hal-hal yang seperti terkait dengan situasi yang ada di ... kita lakukan. Intinya seperti itu, Pak, mungkin, Pak, yang mau disampaikan.
22
124. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Saya, Pak. 125. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan Pak Akil. 126. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Saudara Saksi ya, PT. Timah itu kan sejak zamannya KP lah, gitu ya, sudah ... artinya yang sekarang jadi IUP, kan gitu. Dulu ketika sebelum reformasi itu memang straight lah, itu untuk kawasan-kawasan tambang itu biasanya pengawalnya itu ya kalau enggak hijau, kuning gitu lah, jadi rakyat enggak, enggak mungkin bisa sampai di sana, memang jadi penonton. Lalu 1999 itu kan reformasi, hampir semua struktural lembaga pemerintahan termasuk perusahaan-perusahaan milik negara dan perusahaan-perusahaan swasta besar itu yang menguasai sektor-sektor hajat hidup orang banyak, baik tambang, hutan, dan lain sebagainya itu memang mengendur, kan gitu. Lalu masyarakat itu dengan leluasa masuk ke wilayah-wilayah yang menjadi kuasanya pertambangan atau IUP KP-KP yang besar itu. Kalau dulu kan ada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan lain sebagainya di samping KP-KP ini yang milik yang besar-besar. Tetapi dalam praktiknya memang selalu WPR itu kalau dikasih itu di lokasi yang enggak ada tambangnya, hasilnya enggak ada. Nah, oleh karena itu akhirnya terjadi pengelompokan yang begitu besar oleh masyarakat, lalu dia menjarah masuk ke dalam lahan yang punya perusahaan itu. Baik KP, KP lah zaman dulu, terus sekarang IPU. Nah, pertanyaannya, ketika lahan milik PT. Timah di sana itu dikeroyok ramai-ramai oleh masyarakat yang kemudian dikatakan itu adalah ilegal, kan begitu, itu PT. Timah dan anu kan ... katakanlah hampir tidak berdaya untuk mengatasi situasi itu, lalu dibuatlah pola yang tadi dikatakan itu, kan gitu. Karena ini memang lahan tapi kalau mau dikerjakan sendiri juga sulit yang akhirnya cadangannya yang betul-betul bisa efektif itu tinggal sedikit lah karena ini sudah terbuka, lebih daripada itu sudah dikuasai oleh ... sedemikian rupa oleh masyarakat. Nah, sekarang kan ada regulasi baru lagi, regulasi baru yang kemudian PT. Timah menerapkan pola kemitraan kepada badan usaha, baik itu PT, CV, atau badan usaha milik daerah yang ada di daerah setempat. Pertanyaan saya, apakah mereka yang diajak bermitra itu hanya mereka-mereka yang berada di kawasan IUP-nya PT. Timah saja itu atau siapa saja yang dianggap provit untuk bisa dilakukan kerjasama kemitraan itu. Apakah hanya mereka yang di dalam lahan itu yang kemudian mau diusir enggak bisa, mau dilawan enggak bisa, pakai 23
aparat nanti banyak yang mati, ya kan karena ini memang begitu. Dulu kan 167 itu yang ada di backman masyarakat itu begini, misalnya ini lahan perkebunan dia yang sedikit, misal katakanlah 2 hektare tapi masuk dalam areal IUP atau KP. Dia bilang, “Ini di bawah rumah saya kok ada emas masa saya enggak boleh nambang.” Kira-kira kan gitu, “Ini kan tanahnya punya saya.” Tapi kan dia tidak tahu bahwa di kawasan itu yang sekian ribu hektare itu sudah, sudah ada perusahaan yang punya izin. Nah, saya yakin di PT. Timah itu ada juga yang seperti itu di lahan-lahan, apakah mereka-mereka yang seperti itu yang diajak kemitraan atau mereka yang memang di luar, itu pertanyaannya. 127. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Baik, Pak. Dalam … prinsipnya dalam kemitraan PT Timah kita tidak membatasi adanya yang hanya dalam PT Timah, maupun masyarakat yang baru mau bergabung, misalnya seperti itu. Maka kita punya prosedur menjadi kemitraanya, Pak. Ya artinya, tidak hanya kita bataskan orang yang sudah beraktivitas di sana, tapi jika ada orang lain yang awalnya tidak penambang, kemudian menjadi penambang, itu tarulah enggak … enggak begitu, Pak. Memang kebijakan kita semata-mata sebenarnya kita mau mengendalikan produksi, Pak, produksi. Jadi, PT Timah punya aset, misalnya salah satu cadangan, dan cadangan itu sangat terbatas sekali sekarang ini. Dan kemudian yang paling parah memang di apa namanya … penyelundupannya. Jadi dengan kerugian lost yang sebesar itu, jadi di sini perlu dikendalikan. Prinsipnya seperti itu, Pak. Jadi, PT Timah mau melakukan pendan … pengendaliannya, tapi dalam … dalam pelaksanaan kerjanya memang PT Timah tidak … tidak membatasi, juga menolak masyarakat tidak ada, Pak. Justru kita mau merangkul masyarakat, seperti itu. Makanya prosedur yang tadi kita sampaikan itu adalah prinsipnya bisa membuka siapa saja. Cuma dengan kondisi yang terbatas ini memang harus ada pengkajian, kalau tidak nanti yang sudah kita validasi tadi cadangannya bisa habis lagi, Pak. Mungkin dari lima tahun yang kita validasi tadi, bisa lebih cepat kalau itu tidak bisa kita kendalikan. Itu yang mungkin saya sampaikan Pak. 128. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada lagi, Pak? Cukup? Baik (…) 129. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Yang Mulia, izin.
24
130. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. 131. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Mungkin saya tanggapi Saksi PT Timah. PT Timah ini kalau berbicara (…) 132. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau menanggapi, ndak usah. Ini ndak ada tanggapan. Kalau bertanya, boleh. 133. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Ya, saya mau tanya. 134. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau tanggapi Saudara, enggak boleh melawan pendapat orang. Yang menilai di sini. 135. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION PT Timah ini terlalu retorika, rugi memang selalu rugi, ya. Kontribusi ke Bangka Belitungnya juga ndak jelas. Yang saya tanyakan gini, Saudara Saksi tadi kan bicara tetap ada pola kemitraan dengan mitra-mitra yang lama, tetapi dengan sistem pola sewa alat. Jadi, saya punya bawang putih, saya rental truk, truk itu yang bawa, apakah yang punya truk itu menjadi mitra saya? Kan tidak seperti itu. 136. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Oke, mau dijawab, Pak? 137. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Ya. 138. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Oh, ya. Baik, jadi memang, maka kita sampaikan tadi prinsipnya adalah pengendalian, Pak. Jadi, kalau dalam masyarakat kita tetap. Namun yang mau kita kedepankan adalah bagaimana pengendalian itu ya, masyarakat sebenarnya tidak … tidak adil juga ya, kalau kita
25
bebankan masyarakat yang mencari timah sendiri-sendiri, sementara kita menampungnya. Itu enggak juga. Jadi di sini polanya PT Timah menyediakan lokasinya, RK-nya PT Timah yang buat ya, kemudian (…) 139. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Sejak kapan PT Timah itu menyediakan lokasi? Apa bukan rakyat dulu cari lokasi, mereka membebaskan lahan. Ketika tahu itu PT Tim … you punya PT Timah, mereka akan juga izin ke PT Timah. Pembebasan sudah berlaku, tetapi PT Timah tidak bakal mengeluarkan izin untuk mereka karena dilarang itu tadi. Kan yang terjadi seperti itu sekarang. 140. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Oke jadi begini, Pak, tadi paper-nya sudah saya sampaikan bahwa pada awalnya masyarakat itu masuk secara bebas. 141. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Ada aturan, ada yang mendasari mereka masuk, bukan begitu saja mereka menambang, keputusan Menteri Perdagangan Tahun 1999 Nomor 146 membebaskan rakyat dengan aturan-aturan tertentu ingin menambang. Bukan bebas … bukan mereka menjarah begitu saja. Ada dasar hukumnya mereka melakukan itu, tahun 1999 itu. 142. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, itu nanti Hakim yang menjawab. Ada lagi? Cukup? 143. SAKSI DARI PEMERINTAH: ICHWAN AZNARDI Cukup, Yang Mulia. 144. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk! Baik, silakan sekarang Ahli. Silakan, Pak. 145. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Sehubungan dengan permohonan pengujian Pasal 125 ayat (2), Pasal 126, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan seterusnya. Selanjutnya perkenalkan … perkenankan saya yang diminta oleh Pihak Pemerintah untuk menyampaikan pendapat atas
26
permohonan pengujian Undang-Undang Minerba tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah penjelasan umum. 1. Undang-Undang Minerba mempunyai pertimbangan antara lain sebagai berikut. Bahwa mineral dan batu bara, dan seterusnya, yang paling penting di sini yang saya beri warna biru adalah untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sekali lagi, kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kemudian … lanjut! Kemudian berdasarkan undang-undang yang berhubungan dengan ketiga pasal itu, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Batu Bara dan Batu Bara dengan pertimbangan sebagai berikut. Jadi untuk melaksankan ketentuan Pasal 127 tersebut, maka perlu ditetapkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Lanjut! Namun, seiring dengan perkembangan dinamis yang terjadi di masyarakat seperti yang disampaikan tadi oleh Direktur Mineral dan Batu Bara, Direktur Tehnik, antara lain khusus untuk penggalian endapan timah aluvial dan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau masyarakat sekitar tambang, maka Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tersebut disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012. Yang ketiga. Hal yang dapat kita lihat pada pertimbangan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 tersebut bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat optimalisasi dan konserfasi sumberdaya mineral jenis timah aluvial khusus, dan memberikan kesempatan kerja kepada pelaku usaha pertambangan lokal dan masyarakat sekitar tambang perlu mengatur mekanisme pemberian pekerjaan tersebut melalui program kemitraan. Lanjut, ke empat. Perlu ditekankan bahwa seluruh penyelenggaraan usaha pertambangan itu dinyatakan tujuannya dan ini menjadi sangat fundamental di dalam penyelenggaraan usaha jasa pertambangan. Ada tiga poin, tentunya yang pertama menunjang kelancaraan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang kedua mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan, dan yang ketiga mendorong pertumbuhan dan pekerja ... perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan tersebut. Lanjut. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ditambahkan pula di dalam Pasal 2 di dalam Keputusan Menteri Nomor 28 bahwa penyelenggaraan yang dimaksud ... usaha jasa pertambangan yang 27
dimaksud dalam ayat (1) sebelumnya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan meliputi teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan perlindungan lingkungan. Lanjut. Dan yang terakhir, sebagai informasi tambahan di dalam penjelasan umun ini, bahwa pemberian izin pelaku usaha jasa pertambangan sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tersebut, bahwa ada pelaku usaha pertambangan yang diberikan oleh menteri izinnya, ada yang diberikan oleh gubernur, ada yang diberikan oleh bupati atau walikota tergantung kepada wilayah mereka beroperasi. Jadi tidak semuanya terpusat. Lanjut. Kemudian bagian kedua adalah penjelasan khusus menyangkut pokok perkara. Yang pertama, bahwa kita lihat di sini Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Minerba, dikatakan di situ “Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh menteri.” Tentunya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan itu. Nah, klasifikasi dalam Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 itu mengatakan di dalam Pasal 13 ayat (1), “Itu terdiri dari konsultan, perencana, pelaksana, dan penguji peralatan.” Dibagi empat. Nah, hal yang relevan dengan Pemohon menurut saya adalah klasifikasi pelaksana. Lanjut. Kemudian tadi klasifikasi sekarang kualifikasi, kualifikasi ini dalam Pasal 14 ayat (1) dalam Permen Nomor 24 Tahun 2012, dibagi tiga yang sebelumnya di dalam Permen Nomor 28 hanya dua besar dan kecil, nah sekarang ada menengah, dan dalam kualifikasi ini berlaku untuk semua klasifikasi, ada empat tadi. Nah, di sini tentunya untuk kualifikasi ini menyangkut pekerjaan-pekerjaan dalam proses pertambangan dari hulu ke hilir. Nah, khususnya di sini menyangkut pelaksanaan kegiatan penggalian tim aluvial yang dinyatakan dalam Pasal 10. Lanjut. Nah, kemudian ini lah kira-kira ... tadi sempat disampaikan oleh Direktur Teknik bahwa klasifikasi kecil, saya hanya menekankan bahwa apabila memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00, yang lainnya tentu lebih besar berdasarkan 3 klasifikasi itu. Lanjut. ... kualifikasi maksudnya. Kemudian kalau kita melihat pada peraturan sebelumnya itu malah kualifiaksi kecil itu sebenarnya kalau kita tafsirkan dari 0 sampai 5.000.000.000,00 itu kalau kita lihat. Karena di sini katakan sampai dengan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk ijasah usaha jasa pertambangan tim alufial mendapat perhatian pemerintah agar usaha jasa lokal dan masyarkat sekitar mendapatkan kesempatan melakuan untuk kemitraan dalam pelaksanaan penggalian timah aluvial. Hal ini terlihat dari penyesuaian kualifikasi pada Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 yang menyempurnakannya dari Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012. 28
Lanjut. Sedangkan yang ditetapkan oleh menteri itu adalah klasifikasi dan kualifikasi dari usaha jasa pertambangan bukan izin untuk badan usaha koperasi ataupun perseorangan dari usaha jasa pertambangan. Lanjut, saya tidak melihat adanya kontradiktif dan diskriminasi. Malah untuk penggalian endapan Timah aluvial yang mendapat perlakuan khusus untuk kualifikasinya seperti yang terlihat di dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 24 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Nomor 28. Lanjut, lebih jauh lagi sebenarnya Undang-Undang Minerba dan Keputusan Menteri Nomor 28 serta Nomor 24 seharusnya usaha jasa pertambangan tidak dapat melakukan penambangan. Sekali saya ulangi, tidak dapat melakukan penambangan karena ada kewajiban di dalam salah satu pasal di dalam Undang-Undang Minerba bahwa pemegang UP Datuk UPK wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangannya. Lanjut, oleh karena itu dengan mengizinkan program kemitraan di mana perusahaan jasa pertambangan dapat melakukan kegiatan penggalian timah alofial adalah suatu keistimewaan, tentunya dengan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat di sekitar tambang. Lanjut, yang kedua. Mengenai Pasal 126 ayat (1), di dalam Undang-Undang Minerba. Dikatakan di sini, “Bahwa pemegang UP atau UPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afriliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di dalam … di wilayah usaha pertambangan di … yang diusahakannya kecuali izin menteri.” Lanjut, tentang larangan bagi anak perusahaan atau afriliasinya dalam jasa pertambangan, tujuannya atau dalam rangka yang; a. Mencegah atau terjadinya transfer per pricing. b. Mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak. c. Mencegah praktik monopoli karena anak perusahaan atau afriliasinya bagian dari perusahaan itu sendiri, dan yang d. Memberdayakan penggunaan jasa lokal. Lanjut, hal ini justru membatasi kemungkinan monopoli hasil sumber daya mineral yaitu membatasi anak perusahaan atau afiliasinya. Jadi prioritas atau penggunaan jasa pertambangan lolal dan/atau pertambangan nasional itu di terjadi. Jadi tidak mengutamakan kepunyaan dari perusahaan itu sendiri. Lanjut, bila kemudian tidak ada perusahaan lokal atau perusahaan jasa pertambangan nasional, barulah pemegang UP itu dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain, kalau tidak ada ya. Lanjut, namun apabila pemegang UP ini dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain, apabila setelah melakukan, tentunya pengumuman ke media massa lokal atau nasional dan tidak ada jasa perusahaan pertambangan lokal atau perusahaan jasa pertambangan nasional yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan pemegang UP atau UPK Peraturan Menteri SDM. Jadi tidak 29
bisa menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain kalau masih ada perusahaan usaha jasa pertambangan lokal atau nasional yang memenuhi persyaratan. Lanjut, dalam hal perusahaan jasa pertambangan lain sudah mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan ini. Maka perusahaan jasa pertambangan lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal sebagai subkontraktor. Lanjut, tiga. Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Minerba. Pemberian izin menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila; a. Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat. Lanjut, kalau kenyataannya seperti yang saya baca bahwa ada sangat banyak kelompok, badan usaha, serta koperasi yang memenuhi persyaratan undang-undang Minerba ini di daerah Bangka dan Belitung. Maka pemberian izin menteri tidak akan dilakukan untuk kepada pemegang UP atau UPK untuk menggunakan anak perusahaan atau afiliasinya dalam usaha … bidang usaha jasa pertambangan. Maka perusahaan jasa pertambangan lokal yang akan digunakan. Lanjut, yang keempat mengenai Pasal 127 Undang-Undang Minerba. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125 dan 126 diatur dengan peraturan menteri. Lanjut, nah di sini ada suatu sebab. Ada yang mempertanyakan, kenapa dilakukan oleh … diatur dengan peraturan menteri? Kenapa mislanya tidak dengan peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, di sini ada satu dalil bahwa peraturan mengenai ketentuan yang bersifat lebih spesifik, diatur dalam suatu hierarki peraturan perundangundangan yang lebih rendah dari undang-undang, adalah suatu hal yang wajar dan diperbolehkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi peraturan menteri adalah salah satu hierarki peraturan perundang-undangan yang rendah dari undang-undang yang diperbolehkan oleh hukum postitif yang berlaku di Indonesia. Lanjut, terima kasih, Pak Hakim. 146. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Pak. Para Hakim apakah ada yang mau mendalami atau sudah cukup? Cukup. Pemerintah juga tidak ada pendalaman yang perlu dipertajam dari penjelasan Ahli tadi? Pemohon juga? 147. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Cukup.
30
148. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, baik. Saudara, kalau masih diperlukan, Majelis Hakim memberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli lagi pada persidangan berikutnya. Tapi kalau tidak ada, sidang ini akan dianggap sebagai sidang yang terakhir. Pemohon, apakah (…) 149. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN PRAHARA NASUTION Pemohon berpikir cukup, Majelis, saksinya. 150. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup. Baik, dari Majelis Hakim pun menganggap sudah cukup, sehingga nanti diharapkan dalam … tanggal 7 Maret, hari Kamis, jam 16.00 WIB … tanggal 7 Maret, hari Kamis, jam 16.00 WIB, Pemohon, maupun Pemerintah, dan DPR diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan dari keseluruhan jalannya persidangan ini. Dan yang pada akhirnya akan bermuara pada petitum yang akan diminta kepada Majelis Hakim ini, apa yang diminta oleh Pemerintah, apa yang diminta oleh Pemohon. Sehingga, nanti Majelis Hakim akan memusyawarahkannya dan membahasnya bersama dengan keseluruhan bahan-bahan yang sudah masuk sebagai fakta hukum di persidangan dalam beberapa kali sidang yang sudah kita adakan, mulai dari Sidang Panel sampai dengan sidang terbuka untuk umum yang seperti ini. Baik. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup.
KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.21 WIB
Jakarta, 28 Februari 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
31