2012)

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

EKSEKUSI ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)

Oleh : NAILY ULYA FAIQAH, S.H. NIM. 031324253070

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

i

TESIS

EKSEKUSI ATAS OBJEK.....

NAILY ULYA FAIQAR


EKSEKUSI ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh : NAILY ULYA FAIQAH, S.H. NIM. 031324253070

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

ii

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


iii

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada tanggal 25 Januari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

:

Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

Anggota

:

1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. 2. Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M. H. 3. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

iv

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


ABSTRAK

Adanya permohonan eksekusi atas obyek Hak Tanggungan yang belakangan semakin banyak diajukan oleh Perbankan syariah kepada Pengadilan Agama telah memantik respon beragam mulai adanya kegamangan menyangkut wilayah kewenangan maupun menyangkut teknis pelaksanaan eksekusinya. Seperti yang tertulis di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Objek Hak Tanggungan yang aktanya dibuat oleh PPAT eksekusinya dapat di lakukan oleh Pengadilan Agama. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berikut penjelasannya mengatur cara-cara penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui atau di luar proses peradilan, dimana peradilan umum merupakan salah satunnya disamping forum musyawarah, mediasi, dan arbitrase bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non litigasi. Adapun tekhnik penyelesaian perkara perbankan syariah tersebut di lingkungan peradilan agama dapat ditempuh dengan dua cara yaitu : diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi). Sertipikat objek hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama) yang berkekuatan hukum tetap yang objeknya belum pernah diletakkan sita jaminan. Sepanjang yang menyangkut perbankan syariah maka eksekusinya oleh PA sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atas undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut mempunyai konsekuensi Hukum Bahwa Frasa yang menyangkut kewenangan Ketua Pengadilan

v

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


Negeri pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dapat diartikan pula bagi Ketua Pengadilan Agama. Undang-Undang Hak Tanggungan berlaku untuk semua objek Hak Tanggungan baik di bank umum maupun bank syariah. Ia lahir sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 21 Tahun 2008 yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama atas ekonomi syariah. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pilihan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dibatalkan, konsekuensinya eksekusi Hak Tanggungan bukan hanya kewenangan Pengadilan Negeri tapi juga Pengadilan Agama, sehingga frasa ketua PN dalam Undang-Undang Hak Tanggungan harus pula dibaca sebagai ketua Pengadilan Agama sepanjang menyangkut perbankan syariah atau yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Kata Kunci :eksekusi,hak tanggungan,bank syariah, penyelesaian sengketa.

vi

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


ABSTRACK

The existence of the petition on the object Mortgage latter increasingly posed by Islamic banks to Islamic Court has sparked a mixed response began the uncertainty regarding the jurisdiction or regarding the technical implementation of execution. As written in the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2006 on the Amendment of Law - Law No. 7 of 1989 About the Religious Courts, Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking, and Law - Law No. 4 of 1996 on Mortgage Up Along with the land Bodies Relating to the ground, with the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012. The method used in this study using normative juridical method. Mortgage object that aktanya made by PPAT execution can be done by a religious court. The provisions of Article 55 of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking and describes regulate the ways of dispute resolution Islamic banking through or outside the judicial process, where the general court is one satunnya besides discussion forum, mediation, and arbitration for dispute resolution sharia banking non-litigation. As for the technique for settling disputes of the Islamic banking in the religious courts can be reached in two ways: solved through peace, or peace if it does not succeed, it must be resolved through court proceedings (litigation). Object of encumbrance certificate made by PPAT with irah-irah "SAKE OF JUSTICE UNDER THE ONE ALMIGHTY GOD" has the same power by a court decision (Court / Religious Court) and binding the object has never been put sequestration. With regard to Islamic banking, the execution by the PA in accordance Constitutional Court decision on Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 The Law That phrase has consequences regarding the authority of the Chairman of the District Court at Law No. 4 of 1996 on Mortgage can be interpreted also to the Chairman of the Religious. Mortgage Law applies to all objects Encumbrance both commercial banks and Islamic banks. He was born before the enactment of Law No. 3 of 2006 and Act 21 of 2008 governing its jurisdiction over Islamic economics. With the decision of the

vii

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


Constitutional Court, the choice of law in Act No. 21 of 2008 was canceled, the consequences of execution Encumbrance not only the authority of the District Court but also religious court, so that the phrases head of PN in the Law on Mortgage should also be read as the chairman of the Islamic Court insofar as it relates Islamic banking or included within its jurisdiction.

Keywords: execution, encumbrance, Islamic banks, the settlement of disputes.

viii

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi segala rahmat, hidayah dan ampunannya, sehingga penulis diberi kekuatan, kegigihan, serta semangat hingga penulis dapat menyelesaikan tesisi dengan judul: “Eksekusi Atas Objek Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Bersamaan dengan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Eman , S.H., M.S., selaku pemimpin almamater atau Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 2. Ibu Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, semangat serta ilmu yang sangat bermanfaat hingga penulis menyelesaikan tesis ini; 3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Tesis, yang telah menguji hasil penulisan tesis oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan; 4. Bapak Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M. H. dan Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M, selaku Anggota Panitia Penguji Tesis, yang telah menguji hasil penulisan tesis oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan; 5. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.,selaku Pembantu Dekan II; dan

ix

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


Bapak Radian Salman S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan III, serta Bapak Prof. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mengajar penulis berbagai ilmu hukum dari awal hingga akhir perkuliahan; 7. Bapak Eswanto, Bapak Munip, Bapak Wawan, Ibu Emi, serta seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas segala bantuan fasilitas yang telah diberikan; 8. Keluarga terkasih, Ayah Drs. M. Shaleh, M.Hum. dan Ibu Sri Hari Utami terimaksih atas cinta, dukungan moril, doa, semangat, maupun materil; 9. Teman terkasih, Achmad Maulana Cholily, ST. terimakasih atas dukungan moril dan semangat; 10. Sahabat - Sahabatku tercinta, Dwi Raya Nadila S.H., Irmadela Verdiana S.H., William Yudha Pratama S.H., Diah Ayu Intan, Ida Ayu, Sudhy Harjo S., Savira Rianda Ariani S.H., Rosari Yusnita S.Ikom., Rahmad Zakariyah, Rohibur, Dewi Fitria Rachmawati, Jennia Mudha S.H., Aladea Dehl Kasih S.H., M.H., Amelia Anggi Pradipta S.H., M.Kn, Amaliyah Cholily S.H., S.E. M.Kn, Hestiana Masuku S.H., Fadilla Vita S.H., Florencia Irena S.H., Anita Ongko Wijaya S.H. M.kn., Indyra Ibrahim S.H., Yudhit S. Baga S.H. M.kn., Balgis Hajah Saimah S.H. M.Kn., Asvina Masita S.H. M.kn., Monica Julina S.H. M.Kn., Hj. Rosita S.H., Nenny Madja S.H., Made dwi Sulistiawati S.H., Desak Agung Megawati S.H. M.Kn., Alex Lawda S.H., Renaldo S.H. M.H.,

x

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


Marvin Pattinama S.H. M.Kn., Alfred H. S.H., Mulya Lazwardi S.H. dan seluruh teman-teman kelas seangkatan; Disamping itu penulis ingin menyampaikan bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang dapat membangun selalu terbuka demi kesempurnaan penelitian tesis ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna kedepannya dalam pengembangan ilmu hukum. Surabaya, 29 Desember 2015

Penulis

xi

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………….. i LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………… .iii ABSTRAKSI………………………………………………………………………. v KATA PENGANTAR…………………………………………………………… ix DAFTAR ISI……………………………………………………………………… xii BAB I. PENDAHULUAN………………………………………………………… 1 1.1 Latar Belakang……………………………………………………… 1 1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………… 5 1.3 Tujuan Penelitian……………………………………………………

6

1.4 Manfaat Penelitian…………………………………………………… 6 1.5 Tinjauan Pustaka……………………………………………………. 6. 1.6 Metode Penelitian…………………………………………………

20

1.7 Sistematika Penulisan……………………………………………… 23 BAB

II. OBJEK HAK TANGGUNGAN OLEH

PEJABAT

EKSEKUSINYA

PEMBUAT DAPAT

YANG AKTANYA AKTA

DIBUAT

TANAH ( PPAT )

DILAKUKAN DI

PENGADILAN

AGAMA………………………………………………………………… 26 2.1 Kedudukan dan Fungsi Sertipikat Hak Tanggungan…………….. 26 2.2 Penyelesaian Sengketa Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Melalui Proses Litigasi…………………………………… 40 BAB III. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 MEMPUNYAI YANG

KONSEKUENSI

MENYANGKUT

HUKUM

BAHWA

KEWENANGAN

FRASA KETUA

xii

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR


PENGADILAN

NEGERI

PADA

UNDANG -

UNDANG

NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DAPAT DIARTIKAN

PULA

BAGI

KETUA

PENGADILAN

AGAMA……………………………………………………………

70

3.1 Penyelesaian Sengketa Eksekusi Syariah Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah… 70 3.2 Penyelesaian

Sengketa

Pasca

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor 93/PUU – X/2012………………………………………… 84 BAB IV. PENUTUP…………………………………………………………… 110 4.1 Kesimpulan……………………………………………………..

110

4.2 Saran…………………………………………………………… 112. DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

xiii

TESIS


NAILY ULYA FAIQAR

2012)

Recommend Documents