BUPATI BOJONEGORO KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR :188/5/KEP/412.11/2012 TIM KOORDINASI DAN KESEKRETARIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BOJONEGORO, Menimbang
:
a. bahwa
untuk
mendukung
percepatan
program
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Tim Koordinasi dan Kesekretariatan Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri
Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Daerah-daerah
Tahun
1950
Kabupaten/Kota
tentang dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
32
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-Undang
Nomor
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
33 antara
Tahun
2004
Pemerintah
tentang
Pusat
dan
Pemerintahan Daerah ; 5. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
- 2 -
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan
Presiden
Nomor
13
Tahun
2009
tentang
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012; 14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012; 15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012;
Daerah
-
3
-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Tim
Koordinasi
dan
Kesekretariatan
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini . KEDUA
:
Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Bojonegoro sebagai anggota pengarah serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan ; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro sebagai ketua pelaksana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan serta memfasilitasi pembinaan administrasi dan pembinaan peran serta
masyarakat
kegiatan
program
pada
seluruh
nasional
tahapan
pemberdayaan
program
dan
masyarakat
mandiri perdesaan di tingkat Kabupaten; c. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai anggota bertugas untuk melakukan pengendalian administrasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan Tahun 2012 serta dukungan kelancaran pelayanan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan ; d. Inspektur Kabupaten Bojonegoro sebagai anggota bertugas melaksanakan
pengawasan pelaksanaan kegiatan program
nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan ; e. KPPN
sebagai
administrasi kegiatan
anggota
keuangan
program
mandiri perdesaan ;
bertugas untuk
nasional
melaksanakan
pendanaan
pemberdayaan
proses
pelaksanaan masyarakat
f. Dinas
Pekerjaan
4
Umum
Kabupaten
Bojonegoro
sebagai
anggota bertugas melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan teknis pembangunan dan pelestarian prasarana yang dibangun; g. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebagai anggota bertugas
melakukan
pembinaan
dalam
rangka
penyelenggaraan pendidikan; h. Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai anggota bertugas melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan; i. Bagian
Hukum
dan
Peraturan
Perundang-undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai anggota bertugas memfasilitator dalam penyusunan regulasi atau peraturan-peraturan
program
masyarakat
perdesaan
mandiri
nasional di
pemberdayaan
tingkat
kabupaten,
kecamatan dan desa; j. Camat selaku anggota program nasional pemberdayaan masyarakat
mandiri
perdesaan
Kabupaten
Bojonegoro
sekaligus merangkap pembina di kecamatan masing-masing, dan bertugas untuk mengesahkan usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah antar desa untuk didanai melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, dalam bentuk surat penetapan camat; k. Tim koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan Kabupaten selaku pembina bertugas melakukan pembinaan, pengendalian pelaksanaan (mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan). KETIGA
:
Kesekretariatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Mandiri Perdesaan Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas : 1. Tahap Persiapan a. Mengikuti masyarakat
orientasi mandiri
penjelasan mengenai
program
nasional
perdesaan filosofi
untuk
dasar,
pemberdayaan memperoleh
maksud, tujuan,
sasaran dan manfaat serta mekanisme pelaksanaan;
-
5
-
b. Mengusulkan calon kecamatan penerima bantuan program nasional
pemberdayaan
mandiri
perdesaan
untuk
disampaikan kepada tim koordinasi program nasional pemberdayaan koordinasi
mandiri
program
perdesaan
nasional
provinsi
pemberdayaan
dan
tim
mandiri
perdesaan pusat serta melakukan pengumpulan data kecamatan calon penerima bantuan dimaksud; c. Bersama tim koordinasi program nasional pemberdayaan mandiri perdesaan provinsi memberikan konfirmasi lokasi kecamatan
kepada
tim
koordinasi
program
nasional
pemberdayaan mandiri perdesaan tingkat pusat; d. Melaksanakan persiapan organisasi dan administrasi serta menetapkan penunjukan dan pengangkatan pengelola satuan kerja program nasional pemberdayaan mandiri perdesaan Kabupaten Bojonegoro dan penanggung jawab operasional
kegiatan
lokasi
program
nasional
pemberdayaan mandiri perdesaan. 2. Tahap Pelaksanaan a. Menyampaikan pemberdayaan Kecamatan
informasi
tentang
masyarakat
yang
program
mandiri
ditetapkan
menjadi
nasional
perdesaan lokasi
pada
program
nasional pemberdayaan mandiri perdesaan ; b. Melaksanakan
kegiatan
pengenalan
program
kepada
aparat tingkat kecamatan; c. Menerima dan memeriksa laporan dari PJOK tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan program nasional pemberdayaan mandiri perdesaan serta menyempurnakan kebijakan pelaksanaan program nasional pemberdayaan mandiri perdesaan; d. Menyelesaikan masalah yang memerlukan penanganan dan melaporkan masalah serta tindak lanjut kepada tim koordinasi
program
nasional
perdesaan provinsi dan pusat;
pemberdayaan
mandiri
-
6
-
e. Memberikan bimbingan teknis dalam tahap pelaksanaan, sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai target; f. Memberikan
umpan
ditindaklanjuti
balik
dengan
kepada
tembusan
PJOK kepada
untuk Bupati
Bojonegoro sebagai laporan untuk tingkat kabupaten membuat
laporan
kepada
Bupati
Bojonegoro
yang
selanjutnya dikirim pada tim koordinasi program nasional pemberdayaan mandiri perdesaan provinsi yang berupa : 1) Laporan
bulanan
perkembangan
pelaksanaan
kegiatan; 2) Laporan yang bersifat insidentil tentang pelaksanaan kegiatan kabupaten. 3. Tahap Pelestarian Melakukan pemantauan terhadap kegiatan perguliran dana modal usaha, pemeliharaan, prasarana dan sarana serta kemungkinan pengembangan lebih lanjut. KEEMPAT
:
Dalam
pelaksanaan
tugasnya
tim
koordinasi
sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro sebagai penanggung jawab program. KELIMA
:
Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 2 januari 2012 BUPATI BOJONEGORO, TTD
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan H.SUYOTO kepada : Yth. 1. Bpk. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ; 2. Bpk. Kepala BAPPEMAS Provinsi Jawa Timur di Surabaya ; 3. Sdr. BAKORWIL II di Bojonegoro ; 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ; 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; 6. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; 7. Sdr. Camat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan; 8. Sdr. yang bersangkutan
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR: 188/5/KEP.412.11/2012 TANGGAL : 2 JANUARI 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NO.
KEDUDUKAN DALAM TIM
1 1.
2 Pembina
JABATAN/INSTANSI 3 a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.
Pengarah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.
Anggota Pengarah
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro.
4.
Ketua Pelaksana
Kepala Badan PMPD Kabupaten Bojonegoro.
5.
Sekretaris
Kabid. Pengembangan Pembangunan Desa pada Badan PMPD Kabupaten Bojonegoro.
6.
Anggota
a.
Kepala
Bidang
Ekonomi
BAPPEDA
Kabupaten Bojonegoro ; b.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah
Kabupaten
Bojonegoro; c.
Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
d.
Kepala KPPN Bojonegoro ;
e.
Kepala Dinas PU Kabupaten Bojonegoro;
f.
Kepala
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Kesehatan
Kabupaten
Bojonegoro ; g.
Kepala
Dinas
Bojonegoro ; h.
Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat
Daerah Kabupaten Bojonegoro; i.
Camat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.
BUPATI BOJONEGORO,
H.SUYOTO
LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/5/KEP.412.11/2012 TANGGAL : 2 JANUARI 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN KESEKRETARIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NO. 1 1.
KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN 2 Ketua
NAMA 3 HARY SUSANTO, S.Sos
2.
Sekretaris
KUSAIRI, S.Sos
3.
Anggota
a. Drs. INDRO PRIYANTO
b. ASRUL IRFANTO
c. ENDANG SULISTYANINGSIH, SH
d. ANDRI FIRNANDI
e. JELITA HABEAHAN,SH
f. DINI PERISTIWANTININGSIH
JABATAN/INSTANSI 4 Kabid. Pengembangan Pembangunan Desa Pada Badan PMPD Kabupaten Bojonegoro ; Kasubbid. Perencanaan Program Pembangunan Bidang Pengembangan Pembangunan Desa pada Badan PMPD Kabupaten Bojonegoro ; Kasubbid Pendataan dan Evaluasi Bidang Pengembangan Pembangunan Desa pada Badan PMPD Kabupaten Bojonegoro ; Staf Sekretariat pada Badan PMPD Kabupaten Bojonegoro ; Staf Bidang Pengembangan Pembangunan Desa pada Badan PMPD Kabupaten Bojonegoro ; Staf Bidang Pengembangan Desa pada Badan PMPD Kabupaten Bojonegoro ; Staf Bidang Pengembangan Pembangunan Desa pada Badan PMPD Kabupaten Bojonegoro ; Staf Bidang Sumber Daya Desa, Teknologi Tepat Guna dan Kekayaan Desa pada Badan PMPD Kab. Bojonegoro.
BUPATI BOJONEGORO,
TTD
H.SUYOTO