2012 TERKAIT UNSUR-UNSUR DUGAAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-M/2012 TERKAIT UNSUR-UNSUR DUGAAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Dari pertamakali dibentuk hingga sekarang KPPU sudah banyak mengeluarkan putusan tentang kegiatan pelaku usaha yang diduga terbukti melanggar pasal-pasal yang ada didalam UU tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan yang dikeluarkan KPPU hanya memiliki sanksi administratif karena KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha tetapi kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan administratif yang melekat pada KPPU. 52 Putusan-putusan KPPU yang terkait pengambilalihan saham suatu perusahaan yang terbukti melanggar pasal 28 dan pasal 29 UU tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehatjuga sudah banyak dikeluarkan. Salah satu putusan yang terkait pengambilalihan suatu perusahaan ini adalah putusan KPPU nomor 08/KPPU-M/2012 yang telah memutus bahwa PT Bumi Kencana Eka Sejahtera tidak terbukti melanggar pasal 29 UU tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tentang pemberitahuan pengambilalihan saham. Dalam kasus ini, permasalahan terjadi karena

adanya

dugaan

keterlambatan

pemberitahuan

telah

dilakukan

pengambilalihan saham tahap pertama oleh terlapor atas PT Andalan Satria

52

Diskusi dengan Dosen Pembimbing

Skripsi

EDO RAHARDIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ANDALAN SATRIA LESTARI OLEH PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT


Lestari. Tim investigator dari KPPU menemukan kecenderungan adanya pelanggaran terhadap pasal 29 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam tindakan pengambilalihan saham ini. 3.1.Pemenuhan unsur-unsur pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 1. Adanya

Penggabungan

atau

Peleburan

Badan

Usaha,

atau

Pengambilalihan Saham Unsur pertama

dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah adanya Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Pengambilalihan dalam kasus ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh

Pelaku

Usaha

mengakibatkan

untuk

beralihnya

mengambilalih pengendalian

saham atas

Badan

Usaha

Badan

yang Usaha

tersebut.Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera memenuhi unsur Pengambilalihan saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Andalan Satria Lestari oleh Terlapor. dengan demikian unsur Pengambilalihan saham terpenuhi. Sebenarnya pengambilalihan tidak dilarang dalam pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 5

Tahun

1999

dijelaskan

bahwa

Pelaku

usaha

dilarang

melakukan

pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.Di dalam pasal 28 ayat (3) dijelaskan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

Skripsi



(2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.PP No.57 Tahun 2010 adalah peraturan pelaksana pasal 28 dan 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 2. Batasan Nilai Aset dan atau Nilai Penjualan Dalam PP No. 57 Tahun 2010. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 yaitu apabilanilai

aset

badan

usaha

hasil

pengambilalihan

melebihi

Rp

2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan atau nilai penjualan

(omzet)

badan

usaha

hasil

pengambilalihan

melebihi

Rp

5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 ialah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yangdihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang melakukan pengambilalihan. Nilai aset dan/atau nilai penjualan ini tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan badan usaha induk tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai

Skripsi



penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. Badan Usaha Induk Tertinggi yang dimaksud adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan melakukan pengambilalihan, sedangkan yang dimaksud anak perusahaan yang paling bawah adalah badan usaha yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan. Konsep

pengendali menurut Peraturan Komisi pengawas

Persaingan usaha No. 2 Tahun 2013 adalah pelaku usaha yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usahaatau memiliki saham atau menguasai suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha. Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.2 Tahun 2013 nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah Indonesia. Begitu juga dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia yang tidak termasuk ekspor, baik yang berasal dari dalam maupu penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi.Jika salah satu pihak yang melakukan pengambilalihan memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%) maka nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai penjualan dan/atau aset 3(tiga) tahun terakhir.

Skripsi



Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera adalah Rp 11.652.108.605.890,-(Sebelas Triliun Enam Ratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)dan nilai penjualan gabunganhasil Pengambilalihan adalah Rp 5.190.532.199.712,- (Lima Triliun Seratus Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), Dengan demikian unsur nilai aset melebihi jumlah tertentu terpenuhi danSesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010. 3. Adanya kewajiban melakukan pemberitahuan Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis. Pemberitahuan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada komisi atas pengambilalihan saham perusahaan berlaku efektif yuridis. Pengambilalihan wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja sejak tanggal pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Pelaku usaha yang wajib memberitahukan pengambilalihan kepada KPPU menurut PP No. 57 Tahun 2010 adalah jika pelaku usaha memenuhi ketentuan: a) Batasan nilai.

Skripsi



b) Dokumen penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tertulis. c) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan antar perusahaan yang tidak terafiliasi. Dari pembahasan di poin ke 2 diatas, pengambilalihan PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera dikenai kewajiban karena memenuhi ketentuan-ketentuan diatas diantaranya antara lain adalah batasan nilaikarena nilai aset adan usaha hasil pengambilalihan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan atau nilai penjualan

(omzet)

badan

usaha

hasil

pengambilalihan

melebihi

Rp

5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Dan menurut ketentuan Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi. Dengan demikian pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera terhadap PT Andalan Satria Lestari tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga ketentuan Pasal 7 PP 57 Tahun 2010 terpenuhi. 4. Adanya

batasan

waktu

kewajiban

melaporkan

pemberitahuan

pengambilalihan saham Pelaku usaha yang telah memenuhi syarat pemberitahuan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Komisi dalam jangka waktu paling lambat

Skripsi



30 (tiga puluh hari) kerja sejak tanggal pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Perhitungan tanggal efektif yuridis Pengambilalihan Saham yang dimaksud dalam kasus ini adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 yaitu sejak pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai Perubahan Anggaran Dasar. Jadi tanggal efektif yuridis Pengambilalihan Saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera adalah 30 hari setelah terbitnya Surat Kementerian Hukum dan HAM, Nomor AHU-AH.01.10-15135, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Andalan Satria Lestari tanggal 27 April 2012. pemberitahuan pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, sesuai tanda terima dan pengisian Formulir Pemberitahuan A1 pada tanggal 25 Mei 2012 adalah masih dalam kurun waktu yang ditentukan dalam PP Nomor 57 Tahun 2010. Jadi dalam kasus ini PT Bumi Kencana Eka Sejahtera tidak terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham ke Komisi sesuai Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999. 3.2.Putusan KPPU Terkait Dengan Pengambilalihan Saham yang Dilakukan Oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera KPPU dalam

Putusan Nomor 08/KPPU- M/2012 tersebutmenyatakan

bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Skripsi



Dalam analisa yang telah diulas diatas putusan KPPU tersebut adalah telah tepat. Meskipun PT Bumi Kencana Eka Sejahtera memenuhi unsur-unsur pengambilalihan saham tahap pertama yang dilakukan oleh terlapor kepada PT Andalan Satria Lestari telah mencapai ketentuan yang tercantum didalam PP 57, Majelis Komisi tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku sehingga

pengambilalihan

saham

tahap

pertama

bukan

merupakan

pengambilalihan saham yang wajib dilaporkan kepada komisi. Sehingga pemberitahuan telah tepat dilakukan setelah pengambilan tahap kedua. Majelis komisi telah tepat dalam memutuskan perkara mengenai kasus dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan PT Bumi Kencana Eka Sejahtera terhadap PT Andalan Satria Lestari.

Skripsi


2012 TERKAIT UNSUR-UNSUR DUGAAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Recommend Documents