Tambahan Berita – Negara R . I tanggal 13/5 - 2011 No. 38. Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-33/KM.10/2011 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMUR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dengan surat Nomor : 96B/DU-Btg/III.2011 tanggal 10 Maret 2011 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi kerja dan surat terakhir dari Direksi Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur nomor 099/DP-KJ/IV/2011 tanggal 1 April 2011 mengenai kelengkapan dokumen, Direksi Pupuk Kalimantan Timur selaku Pendiri Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur telah mengajukan permohonan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur. b. bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); 1
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/ KMK.01/2010; 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-351/BL/2009 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Atau Untuk dan Atas Nama Ketua Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan Atau Menandatangani Surat dan Atau Keputusan Ketua.
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMUR.
PERTAMA
: Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, berkedudukan di Bontang, Kalimantan Timur, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur nomor 17/DIR/III.2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Peraturan Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur.
KEDUA
: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-320/KM.10/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Keuangan; 2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; 3. Kepala Biro Dana Pensiun; 4. Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur, selaku Pendiri Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2011 a.n Menteri Keuangan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan u.b. Kepala Biro Dana Pensiun Ttd MULABASA HUTABARAT NIP.195401061983031001
3
4
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 17/DIR/III. 2011 Tentang PERATURAN DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMUR DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR Menimbang
: 1. bahwa dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 16/DIR/ IV.2010 tanggal 9 April 2010 telah ditetapkan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur. 2. bahwa Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur tersebut di atas telah mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Menteri Keuangan RI yang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-320/KM.10/2010 tanggal 16 Juni 2010. 3. bahwa sesuai dengan kondisi situasi yang berkembang saat ini, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian terhadap Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan Manfaat Pensiun. 4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur tentang Peraturan Dana Pensiun (PDP) Pupuk Kalimantan Timur.
5
Mengingat
: 1. Undang-undang RI Nomor : 11 tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Nomor: 37 tahun 1992). 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 76 tahun 1992 tanggal 30 Nopember 1992 (Lembaran Negara Nomor 126 tahun 1992) tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.
Memperhatikan : 1. Akta Notaris Yanuar Hamid, SH Nomor 15 Tahun 1977 tanggal 7 Desember 1977 juncto Nomor 43 Tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pendirian Perseroan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/5/11 tanggal 16 Januari 1979 (Lembaran Negara dan Tambahan Nomor 160 tanggal 10 April 1979), yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir kali dirubah dengan Akta Nomor 02 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pupuk Kalimantan Timur di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 7 Januari 2010 yang dibuat oleh Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor AHU-AH.01.10-04306 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.; 2. Akta Nomor 06 tanggal 26 Nopember 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT Pupuk Kalimantan Timur atau disingkat PT Pupuk Kaltim tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Pupuk Kaltim yang dibuat oleh Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta; 3. Surat Keputusan Direksi Nomor: 30/DIR/VI.2001 tanggal 14 Juni 2001 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKSI PT PUPUK KALIMATAN TIMUR TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN (PDP) PUPUK KALIMANTAN TIMUR.
6
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) ini yang dimaksud dengan : (1) Dana Pensiun : adalah Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, merupakan Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun. (2) Perusahaan
: adalah Pemberi Kerja yang mengikutsertakan program pensiun karyawannya pada Dana Pensiun.
(3) Pendiri
: adalah PT Pupuk Kalimantan Timur.
(4) Pemberi Kerja
: adalah Pendiri.
(5) Direksi
: adalah Direksi Pemberi Kerja.
(6) Peraturan Dana : adalah Peraturan yang berisi ketentuan yang Pensiun (PDP) menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dari Dana Pensiun. (7) Dewan Pengawas
: adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
(8) Pengurus
: adalah Pengurus Dana Pensiun.
(9) Peserta
: adalah Karyawan yang memenuhi syarat Kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
(10) Karyawan
: adalah karyawan yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk dan atas nama Pemberi Kerja dan telah diangkat menjadi Karyawan Tetap menurut Peraturan Kepegawaian Pemberi Kerja.
(11) Mantan Karyawan
: adalah Peserta yang berhenti bekerja dan telah berhak atas Pensiun Ditunda serta tidak mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain.
(12) Pensiunan
: adalah Peserta yang berhenti bekerja dan telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP).
7
(13) Anak
: adalah semua Anak yang sah dari Peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau Meninggal Dunia atau pensiun.
(14) Duda/Janda
: adalah Suami/Istri yang sah menurut Hukum, dari Peserta/Pensiunan yang Meninggal Dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau Meninggal Dunia atau pensiun.
(15) Pihak Yang Berhak : adalah Duda/Janda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk. (16) Pihak Yang Ditunjuk : adalah orang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal tidak ada Istri/Suami/Anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau Meninggal Dunia atau pensiun, untuk memperoleh Manfaat Pensiun. (17) Cacat
: adalah Cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh Dokter, yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya.
(18) Penghasilan Dasar : adalah sebagian penghasilan Karyawan yang Pensiun (PhDP) digunakan sebagai dasar perhitungan Manfaat Pensiun dan Iuran Pensiun. (19) Iuran Normal
: adalah Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta yang dipungut oleh Pemberi Kerja setiap bulan untuk disetorkan ke Dana Pensiun.
(20) Iuran Tambahan
: adalah Iuran Pemberi Kerja yang disetor dalam rangka melunasi Defisit.
(21) Tewas
: adalah meninggal dunia karena menjalankan tugas Perusahaan: - meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun Cacat rohani atau jasmani yang ditimbulkan oleh bahaya dan resiko kerja. - meninggal dunia karena akibat perbuatan anasiranasir sebagai akibat dari tindakan pembelaan diri terhadap anasir-anasir tersebut. 8
(22) Meninggal Dunia
: adalah meninggal dunia yang tidak termasuk kategori Tewas.
(23) Manfaat Pensiun
: adalah pembayaran sejumlah uang secara berkala tiap bulan yang dibayarkan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP).
(24) Pensiun Ditunda
: adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP).
(25) Manfaat Pensiun : adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang mulai Normal dibayarkan pada saat Peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. (26) Manfaat Pensiun : adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang Dipercepat dibayarkan bila Peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. (27) Manfaat Pensiun : adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang Cacat dibayarkan bila Peserta menjadi Cacat; (28) Nilai Sekarang
: adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud.
(29) Masa Kepesertaan : adalah masa sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun sampai dengan Peserta berhenti bekerja, Meninggal Dunia atau pensiun. (30) Masa Kerja
: adalah masa kerja Karyawan pada Pemberi Kerja yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk menentukan besarnya Manfaat Pensiun.
(31) Penerima Titipan
: adalah Bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Perbankan. 9
(32) Undang-undang
: adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
(33) Menteri
: adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAB II DANA PENSIUN Pasal 2 Nama Dan Tempat Kedudukan
(1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur. (2) Dana Pensiun berkedudukan di Bontang. (3) Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan ditempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri. Pasal 3 Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu (1) Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Akte No. 264 tanggal 31 Desember 1985 Notaris Laden Mering, SH, dengan nama Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur yang pembetukan dananya telah mendapat persetujuan dari Menteri berdasarkan surat Nomor S-189/MK.011/1987 tanggal 10 Maret 1987 kemudian disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya dengan nama Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KEP-484/KM.17/1997 tanggal 12 September 1997, sebagaimana dirubah terkahir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-320/KM.10/2010 tanggal 16 Juni 2010. Pasal 4 Jenis, Maksud dan Tujuan (1) Jenis Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja.
10
(2) Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan dan kesejahteraan bagi Peserta atau Pihak Yang Berhak di hari tuanya. Pasal 5 Kekayaan Dana Pensiun (1) Seluruh kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja serta dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pemberi Kerja. (2) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari : a. Iuran Pemberi Kerja; b. Iuran Peserta; c. Hasil Pengembangan Usaha, yang di dalamnya termasuk hasil investasi; d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain. Pasal 6 Pengelolaan Kekayaan (1) Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman, serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan dimaksud sesuai dengan: a. Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri. b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Kegiatan-kegiatan Dana Pensiun untuk mewujudkan dan mencapai maksud dan tujuan dalam Pasal 4 adalah : a. mengatur dan melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun tepat jumlah dan tepat waktu kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak menerima Manfaat Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP). b. menerima setoran-setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan menagih kekurangan pembayaran Iuran normal atau Iuran Tambahan. c. melakukan kegiatan investasi yang produktif dan aman dalam jenisjenis investasi berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengurus dapat meminta nasehat atau bantuan tenaga ahli mengenai pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan untuk menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun. 11
Pasal 7 Batasan Pembayaran dan Investasi (1) Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP). (2) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun. (3) Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan kepada pihak manapun, kecuali dalam bentuk investasi sesuai dengan Arahan Investasi dan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang berlaku. (4) Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini: a. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan. b. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan atau Serikat Kerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan. c. pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar. Pasal 8 Pengecualian Atas Batasan Investasi (1) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri.
12
BAB III PENDIRI Pasal 9 Nama Pendiri Pendiri Dana Pensiun adalah PT Pupuk Kalimatan Timur. Pasal 10 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pendiri (1) Hak Pendiri : a. menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun (PDP), beserta perubahannya. b. menetapkan hak atas Manfaat Pensiun Peserta dengan Surat Keputusan. c. Mendiskusikan dengan aktuaris mengenai asumsi yang akan menjadi dasar perhitungan valuasi aktuaria. d. menyetujui besaran iuran Pemberi Kerja berdasarkan perhitungan valuasi aktuaria. e. menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam perundangundangan di bidang Dana Pensiun. f. menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan. g. menetapkan dan mengubah Arahan Investasi. h. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun (RKADP). i. mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas. j. menetapkan besarnya gaji, honorarium, fasilitas dan penghasilan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas, dan anggota Pengurus. k. menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas. (2) Kewajiban Pendiri : a. membayar iuran Pemberi Kerja Pendiri yang terdiri dari : 1) Iuran normal; dan 2) Iuran tambahan, dalam hal terdapat defisit. b. memungut dan menyetor seluruh iuran Peserta bersama-sama iuran Pemberi Kerja Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambatlambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan yang berikutnya. c. mengakui sebagai hutang atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yang belum 13
disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan setelah jatuh tempo. d. membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo. e. melaporkan secara tertulis kepada Menteri adanya perubahan Anggota Pengurus dan perubahan Anggota Dewan Pengawas. f. memberikan data/dokumen, keterangan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepesertaan karyawan kepada Dana Pensiun. g. meminta pengesahan kepada Menteri tentang penetapan dan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP). h. menyampaikan kepada Menteri setiap perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan. i. membayar denda dan menyetorkan ke Kantor Kas Negara atas keterlambatan Pengurus menyampaikan Laporan Berkala kepada Menteri serta menyampaikan copy bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. j. mendengar dan memperhatikan saran Peserta dalam rangka penetapan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan perubahannya. (3) Tanggung Jawab Pendiri : a. bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Pendiri dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP). b. bertanggungjawab terhadap pembiayaan program pensiun yang berkaitan dengan Peserta Pendiri. c. dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pendiri tetap bertanggungjawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 11 Kebijakan Pendanaan Tanggung jawab Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan posisi pendanaan Dana Pensiun.
14
Bab IV KEPENGURUSAN Pasal 12 Dewan Pengawas (1) Pendiri menunjuk Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun. (2) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk 1 (satu) periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali. (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dengan susunan : 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota berasal dari Wakil Pendiri, selebihnya sebagai anggota masing-masing berasal dari Wakil Pendiri dan Wakil Peserta. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah Pensiunan apabila jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang. (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pendiri dapat berasal dari karyawan atau bukan karyawan. (6) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah Karyawan yang menjadi Peserta yang diajukan oleh Serikat Pekerja dan atau wakil dari Pensiunan yang diajukan oleh Persatuan Pensiunan. (7) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pendiri dan yang mewakili Peserta ditetapkan dalam jumlah yang sama. (8) Pada waktu yang bersamaan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus. (9) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dari unsur Karyawan diajukan oleh Organisasi Karyawan Pendiri dan anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dari unsur Pensiunan diajukan oleh Persatuan Pensiunan. (10) Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila: a. meninggal dunia; atau b. masa jabatan berakhir; atau c. diberhentikan oleh Pendiri; atau d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau e. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis; atau f. berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau g. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
15
Pasal 13 Tata Cara Penunjukan, Penggantian dan Penunjukan Kembali Anggota Dewan Pengawas (1) Pendiri menunjuk Dewan Pengawas dengan Surat Keputusan. (2) Anggota Dewan Pengawas sebelum ditunjuk wajib menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun. (3) Orang yang dapat ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan seperti berikut : a. warga negara Indonesia. b. memiliki akhlak dan moral yang baik. c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian. (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurangkurangnya memuat : a. nama dan alamat anggota Dewan Pengawas. b. masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas. c. jabatan dalam keanggotaan Dewan Pengawas. d. unsur yang diwakili. (5) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri mengenai niatnya itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. (6) Apabila jabatan anggota Dewan Pengawas kosong, Pendiri dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan menunjuk anggota Dewan Pengawas baru untuk mengisi kekosongan tersebut dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas yang digantikan. (7) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan perubahan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berlakunya perubahan. Pasal 14 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas (1) Hak Dewan Pengawas : a. menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Investasi Dana Pensiun. 16
b. menunjuk Aktuaris untuk menyusun Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun. c. memberi persetujuan Laporan Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Dan Anggaran Dana Pensiun (RKADP) serta perubahannya, dan Rencana Investasi Tahunan yang disusun oleh Pengurus. d. memeriksa keadaan keuangan Dana Pensiun berikut perkembangan hasil kegiatan Dana Pensiun. e. masing-masing anggota Dewan Pengawas berhak melihat buku dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas dan kekayaan Dana Pensiun untuk keperluan verifikasi. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pemeriksaan. g. mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan anggota Pengurus apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan atau melalaikan tujuan Dana Pensiun. h. memberikan persetujuan atas Rencana Investasi dan perubahannya yang disusun oleh Pengurus. i. menerima honorarium, fasilitas dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri. (2) Kewajiban Dewan Pengawas : a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus. b. menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri, dan mengumumkan salinan laporan tahunan kepada Peserta. c. memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah dan persoalan yang timbul sebagai akibat penerapan Peraturan Dana Pensiun (PDP). d. membicarakan secara berkala bersama Pengurus mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. e. mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada : i. laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik. ii. saran dan pendapat Peserta (3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas: Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pendiri untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.
17
Pasal 15 Rapat Dewan Pengawas (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atau atas usul sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. (2) Undangan Rapat Dewan Pengawas harus dilakukan dengan surat resmi oleh Ketua Dewan Pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. (3) Dalam hal semua Anggota Dewan Pengawas sepakat mengadakan rapat Dewan Pengawas, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan. (4) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, dan apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk secara tertulis untuk keperluan itu oleh Ketua Dewan Pengawas, dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir dan tidak ada Surat Penunjukan secara tertulis maka rapat dipimpin oleh Anggota Dewan Pengawas yang memiliki jabatan tertinggi pada Pemberi Kerja dan atau yang tertua. (5) Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri separuh jumlah anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dan Peserta. Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat tersebut ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah rapat pertama dan rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa memperhatikan jumlah anggota Dewan Pengawas yang hadir. (6) Semua keputusan rapat diambil secara musyawarah, dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan setiap anggota Dewan Pengawas hanya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Pimpinan Rapat dapat mengambil keputusan. (7) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Pengawas, harus dibuat notulen yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang hadir. (8) Seorang anggota Dewan Pengawas dalam suatu rapat dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang khusus dibuat untuk keperluan rapat tersebut.
18
(9) Keputusan Rapat Dewan Pengawas mengikat dan merupakan tanggung jawab seluruh anggota Dewan Pengawas. (10) Dalam hal rapat Dewan Pengawas sulit dilaksanakan dan untuk suatu kepentingan yang mendesak, maka Ketua Dewan Pengawas dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas, yaitu melalui mekanisme pengambilan keputusan secara sirkuler, dengan ketentuan bahwa : a. pada rancangan keputusan sirkuler telah dilampiri dengan dokumen ataupun data yang memungkinkan setiap anggota Dewan Pengawas memberikan pertimbangan penolakan ataupun persetujuannya atas usul yang diajukan, dan b. keputusan sirkuler sah dan mengikat setelah seluruh anggota Dewan Pengawas menandatanganinya. Pasal 16 Pengurus (1) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut : a. 1 (satu) orang Direktur Utama; dan b. Selebihnya sebagai Direktur. (2) Anggota Pengurus ditunjuk untuk 1 (satu) periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan berakhir dapat ditunjuk kembali. (3) Masa jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila : a. meninggal dunia; atau b. masa jabatan berakhir; atau c. diberhentikan oleh Pendiri; atau d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau e. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis; atau f. Dana Pensiun bubar. (4) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/Jabatan Eksekutif pada Perusahaan Pendiri atau Perusahaan lain. Pasal 17 Tata Cara Penunjukan, Penggantian dan Penunjukan Kembali Anggota Pengurus (1) Pendiri menunjuk Pengurus dengan Surat Keputusan. 19
(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatas sekurang-kurangnya memuat : a. Nama dan alamat anggota Pengurus. b. Masa Jabatan sebagai anggota Pengurus. c. Jabatan dalam keanggotaan Pengurus. (3) Sebelum ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, calon anggota pengurus harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan surat pernyataan kesediaannya secara tertulis sebagai anggota Pengurus untuk mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan Undang-undang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya. (4) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri mengenai niatnya itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. (5) Apabila jabatan anggota Pengurus lowong, Pendiri dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan wajib menunjuk anggota Pengurus baru untuk mengisi lowongan tersebut dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota Pengurus yang digantikan. (6) perubahan anggota Pengurus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) wajib dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu selambat-lambatya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan. Pasal 18 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus (1) Hak Pengurus : a. menyusun organisasi, mengangkat dan memberhentikan, serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, fasilitas dan penghasilan lainnya bagi karyawan Dana Pensiun. b. membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan yang ditunjuk oleh Pendiri. c. melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan, yang diwakili oleh Direktur Utama atau 1 (satu) orang Direktur yang diberi kuasa oleh Direktur Utama. Untuk mewakili Dana Pensiun di dalam pengadilan, Direktur Utama dapat memberikan kuasa khusus kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
20
d. menerima gaji, honorarium, fasilitas dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri. e. membeli dan menjual barang tidak bergerak untuk dan atas nama Dana Pensiun. f. meminta data yang berhubungan dengan kepesertaan, baik kepada Pendiri maupun langsung kepada Peserta. g. dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan Investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus atas persetujuan Dewan Pengawas dapat melakukan perjanjian dengan Pihak Ketiga. h. menetapkan besarnya hak atas Manfaat Pensiun Peserta sesuai perhitungan Manfaat Pensiun yang bersangkutan dengan Surat Keputusan. i. mengalihkan pembayaran Manfaat Pensiun atau hak atas Manfaat Pensiun ke Dana Pensiun lain atau keperusahaan asuransi jiwa atas permintaan Peserta. (2) Kewajiban Pengurus : a. mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri dan ketentuan Investasi yang ditetapkan Menteri dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun. b. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun. c. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun. d. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun buku untuk disahkan oleh Pendiri. e. menyusun Rencana Investasi Tahunan (RIT) berdasarkan hasil analisis resiko investasi dan menyampaikannya ke Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya setiap akhir bulan Nopember tahun sebelumnya. f. menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas tentang pengelolaan kekayaan Dana Pensiun termasuk hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut secara triwulanan. g. menyampaikan laporan tahunan kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas mengenai segala kegiatan dan keadaan keuangan Dana Pensiun setiap tahun buku, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir yang disertai keterangan Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan dari Pendiri. h. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang antara lain : 21
1) laporan Keuangan; 2) laporan Investasi; 3) laporan Teknis; 4) laporan Aktuaris; 5) daftar Investasi bulanan. i. memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan secara langsung serta pembinaan dan pengawasan oleh Menteri. j. mengumumkan kepada Peserta dan Pensiunan dalam bentuk Info Memo, yaitu ringkasan mengenai : 1. Perkembangan investasi dan hasil investasi atas kekayaan Dana Pensiun sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; 2. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri; 3. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan menurut bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri; 4. Setiap perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun (PDP); 5. laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyampaikan kepada Menteri; 6. hasil evaluasi Dewan Pengawas. k. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta; l. menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. m. mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan perubahannya dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. n. memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. o. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. p. memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya. q. bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang objektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, Dana Pensiun dan Pemberi Kerja. (3) Tanggung jawab Pengurus : a. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pendiri. b. mengelola Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP), Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya. 22
c. secara masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakannya yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan Peraturan Perundang-undangan tentang Dana Pensiun serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. d. apabila masa jabatannya berakhir, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai segala kegiatan dan keadaan keuangan Dana Pensiun kepada Pendiri. (4) Suatu pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya. Pasal 19 Rapat Pengurus (1) Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau atas usul dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. (2) Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh seluruh Direksi. (3) Semua Rapat Pengurus dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila ia tidak hadir atau berhalangan, dipimpin oleh salah seorang Direksi yang khusus ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama untuk keperluan itu, dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir dan tidak ada Surat Penunjukan secara tertulis maka rapat dipimpin oleh Direksi yang memiliki usia lebih tua. (4) Semua keputusan dalam Rapat Pengurus diambil dengan musyawarah. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5) Setiap anggota Pengurus berhak mengeluarkan satu suara. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama atau anggota Pengurus yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengambil keputusan. (6) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Pengurus, harus dibuat notulen yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan oleh salah seorang anggota Pengurus yang hadir. (7) Keputusan Rapat Pengurus mengikat dan merupakan tanggung jawab seluruh anggota Pengurus. 23
BAB V PENERIMA TITIPAN Pasal 20 Penerima Titipan (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan. (2) Investasi dari Kekayaan Dana Pensiun yang dianggap perlu oleh Pengurus dititipkan pada Penerima Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaksanaan penitipan kekayaan Dana Pensiun diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan. (4) Perjanjian penitipan harus memuat sekurang kurangnya : a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan. b. biaya penitipan yang dibebankan Dana Pensiun. c. pernyataan kesediaan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Menteri dan atau oleh Akuntan Publik dan atau Aktuaris yang ditunjuk oleh Menteri dan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh Auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. (5) Perubahan perjanjian penitipan dan atau penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Pasal 21 Tanggung Jawab Penerima Titipan (1) Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan dan melaporkannya kepada Dana Pensiun sesuai kebutuhan Dana Pensiun. (3) Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.
24
BAB VI KETENTUAN KEPESERTAAN Pasal 22 Kepesertaan (1) Yang dapat diterima menjadi Peserta adalah Karyawan tetap pada Pemberi Kerja dan telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. (2) Untuk menjadi Peserta, Karyawan yang telah memenuhi syarat tersebut dalam ayat (1) diatas wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran pensiun. (3) Kepesertaan berlaku mulai tanggal diterimanya seorang menjadi Peserta. (4) Kepesertaan Dana Pensiun berakhir pada saat Peserta : a. Meninggal Dunia, atau;. b. Berhenti/diberhentikan oleh Pemberi Kerja dan mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain. (5) Kepada tiap Peserta diberikan sebuah buku Peraturan Dana Pensiun (PDP) beserta perubahan-perubahannya (jika ada) dan tanda bukti kepesertaan dari Dana Pensiun sebagai tanda persetujuan diterima menjadi Peserta. (6) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaannya. Pasal 23 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta (1) Hak Peserta : a. memperoleh Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat atau Manfaat Pensiun Dipercepat dalam hal Peserta berhenti bekerja. b. memperoleh Pensiun Ditunda dalam hal Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun Dipercepat dan masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. c. menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio Investasi Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. (2) Kewajiban Peserta : a. membayar Iuran Peserta setiap bulan, sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta pensiun atau kepesertaannya berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (4). 25
b. memberikan keterangan-keterangan, surat-surat atau bukti-bukti yang diperlukan oleh Pengurus. c. memberitahukan kepada Pengurus melalui Pemberi Kerja tentang perubahan-perubahan susunan keluarganya misalnya perceraian, kematian dan lain-lain segera selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan kecuali kelahiran diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3). d. menunjuk Pihak Yang Ditunjuk yang akan menerima Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Isteri/Suami atau Anak. (3) Tanggung jawab Peserta : a. atas kebenaran dan kelengkapan data/ keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan. b. atas akibat-akibat yang terjadi karena yang bersangkutan tidak memenuhi dengan tertib kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam Pasal ini. Pasal 24 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pensiunan (1) Hak Pensiunan : Memperoleh Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP). (2) Kewajiban Pensiunan : Memberikan keterangan-keterangan, surat-surat atau bukti-bukti yang benar dan sah yang diperlukan oleh Pengurus. (3) Tanggung jawab Pensiunan : a. atas kebenaran dan kelengkapan data/ keterangan yang diberikan kepada Pengurus dalam rangka administrasi kepesertaan. b. atas akibat-akibat yang terjadi karena yang bersangkutan tidak memenuhi dengan tertib kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam Pasal ini. Pasal 25 Usia Pensiun (1) Usia Pensiun Normal adalah usia pada saat Peserta berhak menerima Manfaat Pensiun yang dimulai pada umur 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Usia Pensiun Dipercepat adalah usia pada saat Peserta berhenti bekerja dan telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai usia Pensiun Normal. (3) Usia Wajib Pensiun adalah 60 (enam puluh) tahun. 26
Pasal 26 Penetapan Usia (1) Usia Peserta ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sah atau keteranganketerangan pada waktu pengangkatan sebagai Karyawan dan tidak dapat diubah lagi. (2) Usia Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti atau keterangan yang sah pada waktu pendaftaran pertama di Dana Pensiun. Pasal 27 Masa Kerja Untuk Menentukan Hak dan Besarnya Manfaat Pensiun (1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan masa kerja diluar Pemberi Kerja tersebut belum dipergunakan untuk perhitungan Manfaat Pensiun pada pemberi kerja sebelumnya. (2) Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya. (3) Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja. (4) Dalam hal Karyawan sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja. (5) Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja. (6) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh. 27
(7) Dalam hal Peserta melaksanakan Cuti Diluar Tanggungan Pemberi Kerja, maka masa cuti tersebut tidak diperhitungkan sebagai Masa Kerja dalam perhitungan Manfaat Pensiun. (8) Masa Kerja Peserta yang berhenti bekerja karena mencapai Pensiun Normal dihitung sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia Pensiun Normal. (9) Masa Kerja Peserta yang berhenti bekerja karena Pensiun Dipercepat dihitung sampai dengan tanggal Peserta berhenti bekerja. (10) Masa Kerja Peserta yang berhenti bekerja karena Pensiun Ditunda dihitung sampai dengan tanggal Peserta berhenti bekerja. (11) Masa Kerja Peserta yang berhenti bekerja karena diangkat menjadi Direksi BUMN atau Direksi Anak Perusahaan BUMN yang sebelumnya bersatus BUMN dihitung sampai dengan tanggal pengangkatan sebagai Direksi. (12) Masa Kerja Peserta yang berhenti bekerja karena mengikuti program perusahaan (seperti pensiun dini, dll) dihitung sampai dengan tanggal diberhentikan. (13) Masa Kerja Peserta yang berhenti bekerja karena Tewas dihitung sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia Pensiun Normal. (14) Masa Kerja Peserta yang berhenti bekerja karena Meninggal Dunia dihitung sampai dengan tanggal Peserta meninggal. (15) Masa Kerja Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat akibat kecelakaan kerja dihitung sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia Pensiun Normal. (16) Masa Kerja Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat bukan karena kecelakaan kerja dihitung sampai dengan tanggal Peserta berhenti bekerja. BAB VII BESAR IURAN DANA PENSIUN DAN CARA PEMBAYARANNYA Pasal 28 Iuran Pensiun (1) Iuran Pensiun termasuk dalam Pasal ini ialah sebagai kewajiban dari Pemberi kerja dan Peserta kepada Dana Pensiun. (2) Iuran Dana Pensiun terdiri dari : a. Iuran Peserta ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun yang dipotong langsung dari penghasilan Peserta.
28
b. Iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan berdasarkan perhitungan Aktuaria yang terdiri dari : 1) Iuran Normal; dan 2) Iuran Tambahan, dalam hal terdapat defisit. (3) Iuran Peserta wajib dibayar mulai pada bulan yang bersangkutan diterima menjadi Peserta dan berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia, tewas, pensiun, berhenti atau diberhentikan oleh Pemberi Kerja. (4) Setiap bulan Pemberi Kerja wajib menyetorkan Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. (5) Dalam hal penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Kerja dan telah melewati masa 2 ½ (dua setengah) bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan : a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagihkan dan dikenakan bunga yang layak yaitu bunga deposito berjangka 6 (enam) bulan pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan; b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi. BAB VIII MANFAAT PENSIUN Pasal 29 Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) berdasarkan tabel sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja Nomor : 16/DIR/III.2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Pasal 30 Nilai Sekarang Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) ini ditetapkan oleh aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.
29
Pasal 31 Manfaat Pensiun Peserta (1) Rumus Manfaat Pensiun adalah : Masa Kerja x 2½% x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), dengan ketentuan PhDP yang digunakan adalah PhDP pada saat Peserta berhenti bekerja dan maksimum Manfaat Pensiun 80% dari PhDP. (2) Besarnya Manfaat Pensiun Normal sebulan dihitung berdasarkan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Bagi Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah 5% (lima perseratus) dari Manfaat Pensiun tersebut. (4) Besarnya Manfaat Pensiun sebulan bagi Karyawan yang diberhentikan karena : a. Diangkat menjadi anggota Direksi BUMN atau Direksi anak perusahaan BUMN yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN atau b. Mengikuti program perusahaan (seperti pensiun dini, dll), dan telah berusia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal dihitung berdasarkan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (5) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat sebulan dihitung berdasarkan rumus: Nilai Sekarang dari rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (6) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat bukan karena kecelakaan kerja sebulan dihitung berdasarkan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (7) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat karena kecelakaan kerja sebulan dihitung berdasarkan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (8) Besarnya Manfaat Pensiun karena Tewas sebulan dihitung berdasarkan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (9) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda dihitung berdasarkan rumus : Nilai Sekarang dari rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (10) Hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat dibayarkan secepat-cepatnya pada Usia Pensiun Dipercepat atau sesudahnya sesuai pilihan Peserta. (11) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat : a. tetap pada Dana Pensiun; atau 30
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain apabila yang bersangkutan bekerja pada perusahaan lain yang memiliki Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja. Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda untuk dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, maka hak atas dana yang dialihkan adalah sebesar Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan atau mana yang lebih besar dengan akumulasi iuran Peserta ditambah hasil pengembangan. Guna mempertahankan daya beli Pensiunan dari akibat inflasi, maka Manfaat Pensiun terakhir yang diterima oleh Pensiunan setiap tahun pada bulan Januari dinaikkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Janda/Duda atau Anaknya dinaikkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berlaku sejak pembayaran Manfaat Pensiun bulan Januari 2011. Mantan Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur yang berhenti bekerja sebelum tanggal 26 Maret 2004 dan Mantan Karyawan yang berhenti bekerja pada periode 22 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 11 September 2007, pada saat pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali diberi kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) belum menerima kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka bagi Janda/Duda atau Anak diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Bagi Mantan Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur yang berhenti bekerja pada periode 26 Maret 2004 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2005 dan menerima Manfaat Pensiun diterima setelah tanggal 11 September 2007, maka pada saat pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali diberi kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 32 Besarnya Manfaat Pensiun Bagi Janda/ Duda dan Manfaat Pensiun Anak (1) Dalam hal Pensiunan Meninggal Dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Duda/Janda sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan. 31
(2) Dalam hal Peserta Meninggal Dunia, maka Duda/Janda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari hak atas Manfaat Pensiun Peserta. Masa Kerja Peserta diperhitungkan sampai dengan Peserta meninggal. (3) Dalam hal Peserta tewas pada Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Duda/Janda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari hak atas Manfaat Pensiun Peserta. (4) Dalam hal Peserta Tewas/Meninggal dunia sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), berdasarkan pilihan Duda/Janda atau Anak dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus. (5) Apabila Duda/Janda Meninggal Dunia, Menikah lagi, maka besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Duda/ Janda. Pasal 33 Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak (1) Manfaat Pensiun Duda / Janda : ialah hak atas Manfaat Pensiun yang diberikan kepada Duda / Janda karena Peserta/Pensiunan Tewas/Meninggal Dunia. (2) Manfaat Pensiun Anak : a. ialah hak Manfaat Pensiun yang diberikan kepada Anak, apabila Peserta Tewas/Meninggal Dunia atau Pensiunan Meninggal Dunia dan tidak mempunyai Duda / Janda atau Duda / Jandanya Meninggal Dunia atau Menikah lagi. b. Manfaat Pensiun Anak diberikan kepada Anak sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Manfaat Pensiun Anak tetap dapat diberikan sampai Usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan syarat masih pendidikan, belum mempunyai penghasilan tetap sendiri (belum bekerja), dan belum pernah menikah. (3) Apabila Peserta Meninggal Dunia/Tewas dan tidak ada Suami, Istri/Anak, maka hak atas Manfaat Pensiun diberikan kepada Pihak Yang Ditunjuk. Pasal 34 Pajak Atas Manfaat Pensiun (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan. 32
(2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib menyetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pasal 35 Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus. (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindah-bukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada tanggal 5 setiap bulannya. (4) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun, Peserta harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir disertai lampiran sebagai berikut: a. Surat keputusan pemberhentian dari perusahaan; b. Kartu Peserta; c. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). (5) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Janda/Duda harus mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai: a. surat kematian Peserta dari pejabat yang berwenang, dan atau surat keterangan dokter, b. copy Surat Nikah, c. copy Kartu Keluarga (6) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun, Anak harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai lampiran sebagai berikut: a. surat kematian Peserta/Janda/Duda atau surat keterangan bahwa Janda/Duda kawin lagi, yang diberikan dan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. b. copy Kartu Keluarga. c. khusus bagi anak yang telah berusia 21 tahun tetapi belum mencapai usia 25 tahun, permohonan dilampiri: 1) surat keterangan masih sekolah dari pemimpin sekolahnya; 2) surat keterangan tidak mempunyai penghasilan sendiri dari Lurah setempat atau yang setara dengan itu, 33
3) surat keterangan belum pernah kawin dari Lurah setempat atau yang setara dengan itu. (7) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan secara sekaligus. (8) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk ditetapkan sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta, yang dihitung pada saat Peserta meninggal dunia. (9) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima Dana Pensiun, yang didukung dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. surat kematian Peserta yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan atau surat keterangan dokter. b. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak Yang Ditunjuk. Pasal 36 Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus (1) Dalam hal Pembayaran Manfaat Pensiun bulanan sama dengan atau lebih kecil dari jumlah yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Duda/Janda atau Anak pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus. (2) Dalam hal Peserta Meninggal Dunia dan tidak mempunyai Duda /Janda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk. (3) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Pensiun atau bagi Duda/Janda atau bagi Anak pada saat Peserta Meninggal Dunia, dimungkinkan dapat untuk menerima secara sekaligus sebanyak-banyak 20% (duapuluh perseratus) dari Nilai Sekarang atas Manfaat Pensiun, sedangkan sisanya sekurangkurangnya sebesar 80% (delapan puluh perseratus) tetap dibayarkan secara bulanan. (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta/Pensiunan, Duda/Janda atau Anak telah berakhir dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta sampai dengan Peserta berhenti bekerja dan hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada Ahli Warisnya. (5) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kerja kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan sekaligus jumlah iuran Peserta ditambah bunga yang besarnya setingkat dengan bunga tertinggi deposito berjangka 6 (enam) bulan pada Bank Pemerintah selama periode kepesertaan. 34
Pasal 37 Mulai Dan Berakhirnya Manfaat Pensiun Peserta (1) Manfaat Pensiun Normal , Manfaat Pensiun Dipercepat dan Manfaat Pensiun Cacat diberikan mulai bulan berikutnya setelah Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja dan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Pendiri. (2) Pensiun Ditunda mulai dibayarkan pada bulan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta. (3) Hak atas Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan Meninggal Dunia dan ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus atau telah menerima Manfaat Pensiun secara sekaligus. Pasal 38 Mulai Dan Berakhirnya Manfaat Pensiun Duda / Janda (1) Manfat Pensiun Duda/Janda menurut Peraturan Dana Pensiun (PDP) ini diberikan mulai bulan berikutnya apabila Peserta Meninggal Dunia/Tewas atau Pensiunan yang bersangkutan Meninggal Dunia dan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Pengurus. (2) Pemberian Manfaat Pensiun Duda/Janda berakhir pada akhir bulan Duda/ Janda yang bersangkutan Meninggal Dunia atau telah menerima Manfaat Pensiun secara sekaligus. (3) Manfaat Pensiun Duda/Janda berakhir jika Duda/Janda yang bersangkutan menikah lagi terhitung mulai bulan berikutnya setelah pernikahan itu dilangsungkan. Pasal 39 Mulai Dan Berakhirnya Manfaat Pensiun Anak (1) Manfaat Pensiun Anak diberikan mulai bulan berikutnya apabila Peserta Tewas/Meninggal Dunia, atau Pensiunan Meninggal Dunia dan yang bersangkutan tidak mempunyai suami/Istri lagi yang berhak menerima Manfaat Pensiun atau Duda/Janda Meninggal Dunia atau Menikah lagi dan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Pengurus. (2) Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) atau Meninggal Dunia.
35
Pasal 40 Penetapan Umur / Tanggal Lahir, Pembulatan Umur, Masa Kerja, Jumlah Manfaat Pensiun dan Iuran Pensiun (1) Usia Peserta untuk penetapan hak atas Pensiun, ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang dinyatakan pada pengangkatan pertama untuk bekerja di Pemberi Kerja menurut bukti-bukti yang ada dan tidak dapat diubah lagi untuk keperluan hak atas Manfaat Pensiun. (2) Tanggal kelahiran atau usia dari Anak Peserta yang mempunyai hak mendapat Manfaat Pensiun Anak, ditentukan atau dimulai pada tanggal kelahiran yang disebut pada pendaftaran di Dana Pensiun dan Pemberi Kerja menurut bukti-bukti yang sah. (3) Untuk penetapan tanggal Pensiun dan besarnya jumlah Manfaat Pensiun maka usia dan masa kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi satu bulan penuh. Pasal 41 Pendaftaran Isteri / Suami / Anak / Pihak Yang Ditunjuk (1) Pendaftaran Suami/Istri/Anak atau Pihak Yang Ditunjuk sebagai yang berhak menerima Manfaat Pensiun harus didaftarkan oleh Pemberi Kerja ke Dana Pensiun. (2) Jika hubungan pernikahan dengan Suami/Istri yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai perceraian sah tersebut Suami/Istri itu hapus dari daftar Suami/Istri yang berhak menerima Manfaat Pensiun Duda/Janda. (3) Anak yang dapat didaftarkan sebagai Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) adalah Anak dari Peserta yang terdaftar pada Pemberi Kerja Peserta yang bersangkutan. (4) Pendaftaran Suami/Istri/Anak sebagai yang berhak menerima Manfaat Pensiun Duda/Janda atau Manfaat Pensiun Anak, harus dilakukan selambatlambatnya kurang dari 1 (satu) tahun sesudah pernikahan/kelahiran. (5) Pendaftaran Suami/Istri/Anak yang diajukan sesudah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima kecuali didasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
36
Pasal 42 Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Ditunjuk (1) Peserta yang tidak mempunyai Isteri/ Suami atau Anak dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima hak Peserta apabila Peserta/ Mantan Karyawan meninggal dunia. (2) Penunjukan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan secara tertulis oleh Peserta dan didaftarkan kepada Dana Pensiun pada saat menjadi Peserta atau dalam periode kepesertaan. (3) Peserta dapat mengubah penunjukan Pihak Yang Ditunjuk setiap saat dalam periode kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai Istri/ Suami atau Anak yang sah, maka sejak saat itu penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi. (5) Apabila Peserta/ Mantan Karyawan meninggal dunia dan lalai menunjuk Pihak Yang Ditunjuk, maka hak Peserta dibayarkan kepada Ahli Warisnya. Pasal 43 Tata Cara Pembayaran Manfaat Kepada Pihak Yang Ditunjuk (1) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan secara sekaligus sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung berdasarkan rumus yang berlaku bagi Peserta menurut Peraturan Dana Pensiun (PDP). (2) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima Dana Pensiun yang didukung dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. Surat Kematian Peserta yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Dokter; b. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak Yang Ditunjuk; c. Bukti Surat Penunjukkan dari Peserta.
37
BAB IX PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN Pasal 44 Biaya Dana Pensiun Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah : (1) Biaya Investasi (2) Biaya honorarium Dewan Pengawas dan Pengurus ; (3) Biaya Personalia; (4) Insentif dan bonus Dewan Pengawas, Pengurus dan Karyawan; (5) Bantuan Program Perumahan Pengurus dan Karyawan; (6) Biaya rekreasi dan olah raga; (7) Penghargaan bakti kerja Pengurus dan karyawan; (8) Biaya Kantor; (9) Biaya jasa Pihak Ketiga; (10) Biaya Perjalanan Dinas; (11) Biaya Rapat; (12) Biaya Pendidikan, latihan seminar, lokakarya; (13) Biaya pemeliharaan investasi; (14) Biaya asuransi; (15) Biaya pajak-pajak; (16) Biaya Humas dan Publikasi; (17) Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun; Pasal 45 Tahun Buku Dana Pensiun Tahun buku Dana Pensiun dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
38
Pasal 46 Perubahan Peraturan Dana Pensiun (1) Peraturan Dana Pensiun (PDP) dapat diperbaiki atau diubah oleh Pendiri dengan ketentuan bahwa hak-hak Peserta atas Manfaat Pensiun yang telah diterima sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) yang telah ada sampai saat perubahan dilakukan, tidak boleh berkurang. (2) Pemberlakuan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) harus dinyatakan dalam Surat Keputusan Pendiri dan harus mendapat pengesahan Menteri. (3) Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun, maka pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemilik Perusahaan atau Rapat Umum Pemegang Saham atau Setara dengan itu. (4) Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Pasal 47 Pembubaran Dan Penyelesaian (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan : a. berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri; b. apabila Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Penerima Pensiun dan Pihak Yang Berhak, atau dalam hal terhentinya iuran pensiun yang dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun; c. apabila Pendiri Dana Pensiun bubar (dilikuidasi). (2) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
39
BAB X KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP Pasal 48 Ketentuan Penutup (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun (PDP) ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 16/DIR/IV.2010 tanggal 9 April 2010 tentang Peraturan Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal lain yang bersifat administrasi dan teknis operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun (PDP) atau Peraturan Perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan lingkup bidang tugas kewenangan masing-masing. (3) Peraturan Dana Pensiun (PDP) ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Menteri.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Bontang : 10 Maret 2011
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR Pendiri Dana Pensiun,
Aas Asikin Idat Direktur Utama
40
