SALINAN PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor : 05/I3/LL/2011 Tentang PENGELOLAAN SATUAN USAHA AKADEMIK DAN SATUAN USAHA PENUNJANG DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, IPB sebagai badan hukum milik negara dapat mendirikan unit usaha atau mengelola bisnis dengan memanfaatkan aset dan/atau kepakaran yang dimiliki; b. bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003), unit usaha sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut dapat berbentuk Satuan Usaha Akademik (SUA) dan Satuan Usaha Penunjang (SUP), selain berbentuk Satuan Usaha Komersial (SUK) sebagaimana dengan telah dibentuknya PT. Bogor Life Science and Technology (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 18/MWA-IPB/2003); c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga IPB, selama ini penyelenggaraan kegiatan SUA dan SUP telah dilakukan baik di tingkat Institut maupun pada beberapa Fakultas, Lembaga, Departemen atau Pusat namun untuk penataan dan pengembangan kegiatan ini agar lebih terarah dan terkoordinasi diperlukan adanya ketentuan teknis pengelolaan kegiatan tersebut; d. bahwa sehubungan dengan butir huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB serta dengan memperhatikan Hasil Lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2010 dan masukan dari berbagai pihak di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pengelolaan SUA dan SUP IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor; 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor; 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/ 2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012; 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/ 2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor; 8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 04/I3/LK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik IPB;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor. MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN SATUAN USAHA AKADEMIK DAN SATUAN USAHA PENUNJANG INSTITUT PERTANIAN BOGOR BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Istilah Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Rektor adalah Rektor Institut PertanianBogor; 2. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor yang bertanggungjawab dalam bidang bisnis dan kemitraaan; 3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor; 4. Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor; 5. Kegiatan bisnis IPB adalah semua kegiatan produktif yang diselenggarakan dalam bentuk satuan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada warga IPB atau masyarakat, dilakukan secara reguler dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 6. Satuan Usaha Akademik adalah kegiatan usaha IPB sebagai penerapan bidang IPTEKS untuk melayani kebutuhan masyarakat di luar Institut yang penyelenggaraannya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki (pertanian dalam arti luas) dan mendukung pelaksanaan kegiatan akademik IPB, selanjutnya disebut SUA. 7. Satuan Usaha Penunjang adalah kegiatan usaha IPB yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan warga IPB dalam rangka menunjang kegiatan akademik dan kesejahteraan, selanjutnya disebut SUP. Bagian Kedua Prinsip Pasal 2 Pengelolaan SUA dan SUP dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip, sebagai berikut : (1) Pengelolaan dilakukan secara tertib aturan dan administrasi, transparan dan akuntabel; (2) Pemanfaatan sumberdaya IPB berupa (aset, kompetensi dan/atau kepakaran) yang tidak mengganggu dan atau tidak digunakan untuk kegiatan akademik secara efisien dan efektif; (3) Pembentukannya untuk mendukung dan menunjang kegiatan akademik IPB; (4) Penggunaan hasil usaha untuk kemaslahatan dan kesejahteraan warga IPB; Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3 Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk : a. Menata dan mewujudkan penyelenggaraan tata kelola SUA dan SUP yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta partisipatif. b. Meningkatkan kegiatan SUA dan SUP IPB dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh IPB. c. Meningkatkan kontribusi SUA dan SUP untuk mendukung dan menunjang kegiatan akademik serta kemaslahatan dan kesejahteraan warga IPB.
Bagian Keempat Jenis Produk Pasal 4 (1) Jenis produk yang dihasilkan oleh kegiatan SUA dan SUP dapat berbentuk barang dan atau jasa. (2) Produk dari SUA merupakan barang atau jasa dalam bidang IPTEKS yang berkaitan dengan kompetensi IPB seperti produk inovatif/unggulan, teknologi tepat guna, jasa kepakaran, jasa konsultansi dll. (3) Produk dari SUP merupakan barang atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan warga IPB untuk menunjang kegiatan akademik atau kesejahteraan warga IPB seperti barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha Kantin/Kios/Pusat Jajanan/Rumah Makan, Fotokopi, Toko Buku, Penyewaaan Komputer, Supermarket, Penginapan dll. BAB II PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK DAN SATUAN USAHA PENUNJANG Pasal 5 (1) Penyelenggaraan SUA dapat dilakukan pada tingkat Fakultas, Lembaga, Departemen, atau Institut. (2) Penyelenggaraan SUP dapat dilakukan pada tingkat Institut, Fakultas atau Lembaga. Pasal 6 (1) Pembentukan SUA dan SUP ditetapkan oleh Rektor. (2) Pembentukan SUA dan SUP dilakukan atas inisiatif Rektor atau permohonan dari Fakultas, Lembaga, Departemen, atau Pusat. (3) Permohonan pembentukan SUA dan SUP diusulkan oleh Dekan dan/atau Kepala Lembaga kepada Rektor melalui Direktorat Bisnis & Kemitraaan IPB. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini dilengkapi dengan Rencana Usaha (Bussines Plan) dan Analisis Kelayakan Usaha. BAB III PENGELOLAAN SATUAN USAHA AKADEMIK DAN SATUAN USAHA PENUNJANG Pasal 7 (1) Pengelolaaan dan penyelenggaraan SUA di Fakultas dan Departemen dilimpahkan tanggungjawabnya kepada Dekan. (2) Pengelolaaan dan penyelenggaraan SUA di Lembaga dan Pusat dilimpahkan tanggungjawabnya kepada Kepala Lembaga. (3) Pengelolaaan dan penyelenggaraan SUP di tingkat Institut dilimpahkan kepada badan usaha yang dibentuk Rektor atau dilakukan langsung oleh Direktorat Bisnis & Kemitraaan. (4) Pengelolaaan dan penyelenggaraan SUP di Fakultas atau Lembaga dilimpahkan tanggungjawabnya masing-masing kepada Dekan dan Kepala Lembaga. (5) Penyelenggaraan SUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain. (6) Untuk melaksanakan pengelolaan pada setiap SUA atau SUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), dan (4) pasal ini, sesuai dengan kewenangannya Dekan dan Kepala Lembaga dapat membentuk suatu Tim Pengelola pada setiap SUA atau SUP dengan jumlah personalia sesuai kebutuhan masing-masing. (7) Dalam hal personalia Tim Pengelola SUA di tingkat Departemen atau Pusat, Ketua Departemen atau Kepala Pusat yang bersangkutan karena jabatannya (ex officio) ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengelola.
Pasal 8 (1) Fasilitas untuk kegiatan SUA atau SUP dapat menggunakan fasilitas yang secara khusus disediakan, atau memanfaatkan fasilitas akademik sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan akademik. (2) Apabila diperlukan, fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademik. (3) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus dikoordinasikan dan dilaporkan ke Direktorat Fasilitas & Properti. (4) Setiap fasilitas dan properti yang dibuat sebagai investasi dari SUA atau SUP harus dilaporkan ke Direktorat Fasilitas & Properti, dan menjadi barang inventaris milik IPB. Pasal 9
(1) Pembiayaan kegiatan usaha bersifat mandiri tidak bersumber pada APBN. (2) Dalam hal pembentukan SUA dan SUP yang sebagian dananya disediakan oleh Institut, Fakultas, dan/atau Lembaga yang bersangkutan pengaturannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana IPB. (3) Selain sumber pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, SUA dan SUP juga dapat memperoleh dana dari mitra kerjasama. Pasal 10 (1) Penggunaan daya dan jasa berupa listrik dan air yang disediakan oleh IPB dihitung oleh Direktorat Fasilitas dan Properti IPB dan dibayar ke IPB melalui rekening atas nama Rektor IPB, termasuk di dalamnya biaya penanganan dan pengolahan limbah (cair dan padat). (2) Pembebanan biaya daya dan jasa ditetapkan berdasarkan penggunaan dari masing-masing satuan usaha sesuai dengan tarif yang berlaku di lingkungan IPB, dan biaya tersebut menjadi bagian dari biaya operasional usaha. Pasal 11 (1) Dana yang dihasilkan dari kegiatan SUA dan SUP merupakan Dana Masyarakat IPB. (2) Dana pendapatan dari kegiatan SUA dan SUP disetorkan ke IPB melalui rekening atas nama Rektor IPB, dan dapat digunakan kembali oleh satuan usaha yang bersangkutan. (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana IPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009. (4) Pengelolaan keuangan SUA dan SUP dilakukan secara terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan unit kerja (Fakultas/Lembaga/Departemen/Pusat) atau Rektorat (khusus untuk satuan usaha yang dikelola oleh Direktorat Bisnis & Kemitraan IPB) yang berlaku di lingkungan IPB. (5) Laporan keuangan SUA dan SUP terintegrasi atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan IPB, dan dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB. (6) Mekanisme pelaporan dan format laporan SUA dan SUP selanjutnya akan ditetapkan oleh Direktorat Keuangan IPB. Pasal 12 (1) Untuk melaksanakan kegiatan operasional SUA dan SUP dapat menggunakan pegawai yang berasal dari Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap IPB dan/atau merekrut dari luar IPB dengan status sebagai pegawai kontrak. (2) Penggunaan pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus dikoordinasikan dan dilaporkan ke Direktorat Sumberdaya Manusia IPB.
Pasal 13 (1) Perubahan status SUA dapat diajukan apabila pada suatu waktu tertentu SUA telah berkembang menjadi skala besar dan produknya telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan membutuhkan penanganan khusus secara lebih profesional. (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atas, dapat diusulkan oleh Dekan atau Kepala Lembaga kepada Rektor untuk menjadi Satuan Usaha Komersil (SUK) agar pengelolaan dapat dilakukan secara profesional, dan selanjutnya pengaturannya mengikuti ketentuan yang berlaku. BAB IV PENGGUNAAN HASIL USAHA Pasal 14 (1) Sisa hasil usaha SUA dan SUP merupakan selisih dari pendapatan usaha dikurangi biaya operasional usaha. (2) Sisa hasil usaha dapat digunakan sebagai dana kontribusi institusi dan/atau pengembangan usaha. (3) Proporsi pembagian kontribusi sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri. BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 15 (1) Setiap SUA atau SUP harus membuat Laporan Berkala yang berisi Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan yang harus disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan kepada Wakil Rektor melalui Direktorat Bisnis & Kemitraan IPB. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, berupa Laporan Semesteran (setiap 6 bulan paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan), dan Laporan Tahunan (akhir bulan Januari tahun berikutnya). (3) Format laporan kegiatan SUA dan SUP akan ditetapkan kemudian oleh Direktorat Bisnis & Kemitraaan IPB. (4) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan dari setiap SUA atau SUP, akan disampaikan secara tertulis oleh Direktorat Bisnis & Kemitraan IPB, dan selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing SUA atau SUP. (5) Pelaksanaan kegiatan SUA dan SUP akan diaudit secara berkala oleh Kantor Audit Internal IPB. BAB VI PENCABUTAN IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN USAHA AKADEMIK DAN SATUAN USAHA PENUNJANG Pasal 16 (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 peraturan ini, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membekukan ijin penyelenggaraan suatu SUA atau SUP. (2) Pembekuan ijin penyelenggaraan SUA atau SUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan setelah mendapat pembinaan teknis dari Direktorat Bisnis dan Kemitraan dalam waktu 3 (tiga) bulan berikutnya tidak menunjukan perbaikan kinerja dan produktivitas. (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, berlaku selama 3 (tiga) bulan dan ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi atas usul Direktur Bisnis & Kemitraan IPB. (4) SUA atau SUP yang ijin penyelenggaraannya dibekukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, dapat diberikan ijin untuk menyelenggarakan kembali kegiatannya apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pembekuan ijin tersebut ditetapkan, dapat menunjukan rencana perbaikan manajemen dan rencana bisnis yang lebih baik.
(5) Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dekan dan Kepala Lembaga yang bersangkutan, usulan dari Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi, dan memperhatikan perkembangan kinerja serta produktivitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, Rektor dapat mencabut ijin penyelenggaraan suatu SUA dan SUP. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Kegiatan SUA dan SUP yang telah berjalan selama ini agar dapat menyelesaikan persyaratan administrasi untuk ditetapkan pembentukannya dengan Keputusan Rektor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan, dan pengelolaannya dapat menyesuaikan dengan ketentuan dari peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah peraturan ini ditetapkan ; (2) SUP yang diselenggarakan oleh Departemen/Pusat agar diintegrasikan menjadi SUP Fakultas/Lembaga paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan. BAB VIII KETENTUAN SANKSI Pasal 18 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan ini dapat dikenakan sanksi dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, atau pembekuan kegiatan usaha. (2) Apabila setelah mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Tim Pengelola atau Penanggungjawab Kegiatan tidak memperbaiki kinerja dan pengelolaan kegiatan usahanya selanjutnya dapat dikenakan sanksi pembubaran SUA atau SUP. BAB IX PENUTUP Pasal 19 (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri. (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya : Kepala Kantor Hukum & Organisasi,
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 8 Maret 2011 Rektor, ttd.
Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM NIP : 19560609 197602 1 001
Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc NIP : 19590910 198503 1 003
Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Ketua Majelis Wali Amanat; Ketua Senat Akademik; Ketua Dewan Guru Besar; Ketua Dewan Audit; Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan; Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan; Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama; Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi; Dekan Fakultas; Dekan Sekolah Pascasarjana; Kepala LPPM; Direktur dan Kepala Kantor; Ketua Departemen pada Fakultas; Kepala Pusat pada LPPM; Kepala Asrama Mahasiswa; Kepala Perpustakaan;
di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
