2011 Tanggal: 6 Mei 2011 PEKERJAAN PENGADAAN KOMPUTER LABORATORIUM KOMPUTER I

DOKUMEN PENGADAAN Nomor: 470/J01.1.12.ED/LK/2011 Tanggal: 6 Mei 2011

PEKERJAAN PENGADAAN KOMPUTER LABORATORIUM KOMPUTER I

PROGRAM DIPLOMA EKONOMIKA DAN BISNIS

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

TAHUN ANGGARAN 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB I. UMUM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Dokumen Pengadaan ini mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: o HPS : Harga Perkiraan Sendiri; o SPPBJ : Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa; o SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja; o SPK : Surat Perjanjian Kontrak; o LDP : Lembar Data Pemilihan o LDK : Lembar Data Kualifikasi; o KSO : Kerja Sama Operasi/Kemitraan; o SSUK : Syarat-Syarat Umum Kontrak; o SSKK : Syarat-Syarat Khusus Kontrak; o IKP : Instruksi Kepada Peserta; o BAPP : Berita Acara Pemberian Penjelasan; o PA : Pengguna Anggaran adalah pejabat

pemegang

kewenangan

penggunaan anggaran Satuan Kerja. o KPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja. o PPK : Pejabat Pembuat Komitmen, adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan o Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan: adalah personil/tim yang melaksanakan Pengadaan Barang/jasa. 2

o Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan: adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. o Kemitraan: Kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

C. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi ini di biayai dari Anggaran Dana Masyarakat Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Tahun Anggaran 2011. D. Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan umum dengan pascakualifikasi melalui papan pengumuman resmi, website pengadaan UGM dppa.ugm.ac.id dan website Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM.

3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB II.

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor: 472/J01.1.12.ED/LK/2011 Panitia Pengadaan Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada akan melaksanakan pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan: Nama paket pekerjaan: Pengadaan Komputer untuk Laboratorium Komputer 1 Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Lingkup pekerjaan : Pengadaan 51 Unit Komputer Rakitan; : Pengadaan 3 unit server sliding rail (lengkap); : Seting di Lab. Komputer, Install sof ware, Pengetesan. Nilai total HPS : Rp 311.028.000,00 (tiga ratus sebelas juta dua puluh delapan ribu rupiah) Sumber pendanaan : Anggaran Dana Masyarakat Tahun Anggaran 2011 2. Persyaratan Peserta: Penyedia barang bidang Komputer/ suku cadang komputer klasifikasi kecil 3. Pelaksanaan Pengadaan: Tempat/alamat : Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur Yogyakarta 55281 Telepon : 0274 513367 faks. 0274 549289 Website : www.diplomaekonomi.ugm.ac.id 4. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pengadaan:

No

Kegiatan

tanggal

4

Waktu

a.

b.

c.

d.

Pengumuman

12 s/d 23 Mei 2011

Pendaftarandan Pengambilan Dokumen Pengadaan

13 s/d 23 Mei 2011

Penjelasan Dokumen

20 Mei 2011

Pukul 09.30’-selesai

20 s/d 24 Mei 2011

Pukul 08.00-15.00. (kecuali hari terakhir)

Pemasukan Penawaran

Selasa, pukul ...

Batas Akhir pemasukkan Pemawaran.

24 Mei 2011

f.

Pembukaan Penawaran

24 Mei 2011

g.

Evaluasi Penawaran

h.

Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi

i.

Pengumuman Pemenang

j.

Masa Sanggah

k.

Penunjukan pemenang/ SPPBJ

e.

l.

Jam kerja UGM

Selasa, mulai Pukul ....

25 s/d 27 Mei 2011 26 s/d 27 Mei 2011 30 Mei 2011

Mulai Pukul 11.00

31 mei s/d 6 Juni 2011

7 Juni 2011

Penandatanganan Kontrak 8 s/d 27 Juni 2011

5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama atau pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal. 6.

Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan

5

7.

Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk softkopi/CD atau di unduh melalui website :www.diplomaekonomi.ugm.ac.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Yogyakarta 12 Mei 2011 Panitia Pengadaan Ketua,

Mengetahui PPK,

.

Sukardi, SE. NIP196312021986021002

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. UMUM 1. Lingkup Pekerjaan; 1.1. Panitia Pengadaan mengundang kepada Penyedia barang/jasa yang bergerak di bidang usaha Komputer dengan klasifikasi kecil untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan seperti yang tercantum dalam data LDP. 1.2. Nama paket pekerjaan dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan. 1.3. Penyedia Jasa yang ditunjuk wajib menyelesaikan paket pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak. 2. Sumber Dana Pengadaan ini di biayai dengan Anggaran dana Masyarakat Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Tahun Anggaran 2011.

6

3. Pemilihan Penyedia Barang/jasa: 3.1. peserta pemilihan penyedia barang/jasa ini terbuka dan dapat di ikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbadan usaha, kemitraan atau peserta perseorangan yang memenuhi kualifikasi. 3.2. dalam hal peserta memiliki kemitraan/KSO, peserta harus memiliki perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut. 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penipuan 4.1.Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. mempengaruhi panitia pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pengadaan dan/atau perundang undangan yang berlaku; b. melakukan persekongkolan dengan peserta untuk mengatur hasil pemilihan sehingga mengurangi/menghambat persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan ini. 4.2. Peserta yang menurut panitia pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan sebagai penyedia barang/jasa; b. pencantuman dalam daftar hitam; c. gugatan secara perdata dan/atau; d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 4.3. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta pengadaan ini kecuali yang bersangkutan cuti di luar tanggungan K/L/D/I. 5. Satu penawaran untuk satu peserta Setiap peserta baik atas namanya sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran.

7

B. DOKUMEN PENGADAAN 6. Isi dokumen pengadaan 6.1. dokumen pengadaan terdiri dari Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kualifikasi 6.2. Dokumen Pengadaan meliputi: a. Umum; b. Pengumuman pelelangan; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Bentuk Surat Kuasa; 3) Bentuk Perjanjian Kemitraan/KSO; 4) Dokumen Penawaran Teknis; 5) Jaminan Penawaran. f. Bentuk Surat Perjanjian g. Syarat-Syarat Umum Kontrak; h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak i. Spesifikasi teknis; j. Bentuk Dokumen lain: 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa/SPPBJ; 2) Surat Perintah Mulai Bekerja/SPMK; 3) Jaminan Sanggahan Banding; 4) Jaminan Pelaksanaan; 6.3.Isi Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Formulir Isian kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi; e. tata cara evaluasi kualifikasi. 6.4.Peserta berkewajiban memeriksa isi dari Dokumen Pengadaan ini, kelalaian menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi

8

persyaratan seperti yang ditentukan dalam dokumen pengadaan ini sepenuhnya menjadi resiko peserta. 6.5.Peserta dapat meminta penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada panitia pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 6.6.Panitia akan menanggapi setiap permintaaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis. 7. Bahasa Dokumen Pengadaan: Dokumen Pengadaan dan seluruh korespondensi pengadaan ini menggunakan Bahasa Indonesia. 8. Penjelasan Dokumen Pengadaan: 8.1.Penjelasan Dokumen Pengadaan akan diberikan kepada peserta terdaftar pada waktu dan tempat yang telah di tentukan; 8.2.Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran; 8.3.Perwakilan peserta yang hadir pada saat penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada panitia pengadaan; 8.4.bagi peserta perorangan yang mengikuti penjelasan, menunjukkan tanda pengenal dan kehadirannya tidak boleh diwakilkan; 8.5.dalam penjelasan akan dijelaskan hal-hal: a. metode Pemilihan; b. cara penyampaian Dokumen Penawaran; c. kelengkapan yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran; d. pembukaan Dokumen Penawaran; e. metode evaluasi; f. hal-hal yang menggugurkan penawaran; g. Jenis kontrak yang digunakan; h. besaran, masa laku jaminan dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan; i. Ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan. 8.6.Pemberian penjelasan, pertanyaaan dari peserta, jawaban dari panitia serta perubahan substantif Dokumen Pengadaan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimal 2 (dua) wakil peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

9

8.7.Apabila tidak ada peserta yang hadir atau tidak ada yang bersedia menandatangani BAPP, maka cukup ditandatangani oleh Panitia Pengadaan yang hadir. 9. Perubahan Dokumen Pengadaan 9.1.Apabila dalam BAPP sebagaimana di makksud pada angka 8.6 di atas terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu di tampung, maka Panitia akan menuangkan dalam addendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 9.2.Apabila ketentuan baru/perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan maka,ketentuan baru/perubahan tersebut di anggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal. 9.3.Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukkan penawaran Panitia dapat menetapkan Addendum Dokumen Pengadaan. 9.4.Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan untuk mengambil salinan Addendum Dokumen Pengadaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 10. Biaya dalam penyiapan penawaran: Peserta menanggung semua biaya terkait penyiapan dan pembuatan penawaran dan tidak ada penggantian biaya oleh Pejabat Pembuat Komitmen Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. 11. Bahasa penawaran: 11.1.Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia; 11.2.Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing; 11.3.Dokumen penunjang dalam bahasa asing harus disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia. 12. Dokumen Penawaran Dokumen penawaran meliputi:

10

12.1. Surat Penawaran dengan kertas kop perusahaan, yang didalamnya mencantumkan: a. tanggal; b. masa laku penawaran; c. harga penawaran; d. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan e. tanda tangan: e.1. Direktur utama/pimpinan perusahaan; e.2. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang namannya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannnya; e.3. Kepala cabang yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik. e.4. Pejabat yang menurut perjanjian kerjasana berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; atau e.5. Peserta perorangan. 12.2. Jaminan Penawaran Asli; 12.3. Daftar kuantitas dan harga; 12.4. Surat kuasa dari pimpinan atau direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); 12.5. Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan (apabila ada); 12.6. Dokumen penawaran teknis, yang terdiri: a. Metode pelaksanaan pekerjaan; b. Jadwal waktu penyerahan; c. Identitas (jenis, merk, type) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas d. Jaminan purna jual; e. asuransi (apabila dipersyaratkan) f. spesifikasi teknis. 12.7. Daftar isian kualifikasi; dan 12.8. Dokumen lain yang dipersyaratkan. 13. Harga Penawaran 13.1. Harga penawaran di tulis dengan jelas dalam angka dan huruf;

11

13.2. Total harga penawaran sudah termasuk keuntungan, serta pajak-pajak yang harus di bayarkan oleh penyedia barang/jasa sesuai peratururan yang berlaku. 14. Cara pembayaran: Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara sesuai yang telah di tetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/SyaratSyarat Khusus Kontrak. 15. Masa Laku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan; 15.1. Masa laku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP; 15.2. Apabila evaluasi belum selesai di laksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran , Panitia dapat meminta kepada semua peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran sampai batas waktu tertentu. 15.3. Peserta dapat: a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan mengundurkan diri secara tertulis tanpa dikenai sanksi. 15.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang di tetapkan dalam LDP. 16. Dokumen Isian Kualifikasi 16.1. Peserta wajib untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi; 16.2. Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditanda tangani oleh: a. direktur utama/pimpinan perusahaan; a. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya; b. kepala cabang yang di angkat oleh kantor pusat yang di buktikan dengan bukti otentik; c. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; dan b. peserta perorangan. 17. Pakta Integritas:

12

Pakta Integritas di masukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian dari Dokumen Penawaran. 18. Jaminan Penawaran: 18.1. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana di tetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan penawaran di mulai sejak tanggal terakhir pemasukkan penawaran dan masa lakunya tidak kurang dari waktu yang telah di tetapkan dalam LDP; c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d. Besar nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nominal yang telah di tetapkan dalam LDP; e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dalam angka dan huruf; f. Nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Panitia yang mengadakan pelelangan; g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang di lelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan atau/KSO, harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. 18.2. Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan; 18.3. Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang; 18.4. Jaminan Penawaran akan disita apabila: a. peserta terlibat KKN; b. calon pemenang tidak bersedia menambah Jaminan Pelaksanaan dalam hal penawaran kurang dari 80% dari HPS; c. calon pemenang tidak hadir atas undangan Panitia dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;atau

13

d. calon pemenang mengundurkan diri atau gagal menandatangani kontrak. 19. Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran disampaikan dalam 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari Dokumen Asli 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “REKAMAN”. Jika ada ketidaksesuaian antara Dokumen ASLI dan REKAMAN maka, Dokumen ASLI yang berlaku. D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 20. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran 20.1. Penyampulan Dokumen Penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul 20.2. Dokumen Penawaran terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga; dan d. Dokumen Isian Kualifikasi. 20.3. Dokumen Penawaran “ASLI” dan “REKAMAN” dimasukkan dalam 1 (satu) sampul/amplop warna coklat dengan ukuran menyesuaikan dan direkatkan/dilem untuk menjaga kerahasiaan; 20.4. Sampul Dokumen Penawaran bagian luar ditulis nama paket pekerjaan, dan ditujukan kepada Panitia Pengadaan Komputer Lab. Komputer I dengan alamat yang ditentukan dalam LDP. 21. Penyampaian Dokumen Penawaran 21.1. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada PanitiaPengadaan sesuai jadual yang telah di tetapkan dalam Dokumen Pengadaan; 21.2. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui jasa Pos pengiriman, dengan ketentuan harus sudah di terima oleh Panitia Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran dan segala resiko keterlambatan dan kerusakan Dokumen Penawaran sepenuhnya menjadi resiko peserta; 21.3. Peserta boleh menarik, mengganti, menambah dokumen penawarannya, sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

14

21.4.

Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan di sampul di beri tanda sesuai isi sampul dengan di tuliskan kata: “PENARIKKAN” “PENGGANTIAN” “PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN”, tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya;

22. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran Dokumen Penawaran harus sudah diterima oleh Panitia Pengadaan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam LDP. 23. Penawaran Terlambat 23.1. Penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam kondisi tertutup(sampul tidak dibuka); 23.2. Terhadap penawaran terlambat dengan menggunakan jasa Pos atau pengiriman, Panitia akan membuka sampul untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawarannya. E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 24. Pembukaan Penawaran 24.1. Dokumen Penawaran dibuka oleh Panitia Pengadaan dihadapan peserta yang hadir pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP, dengan paling kurang 2 (dua) orang saksi dari peserta; 24.2. Perwakilan yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Panitia Pengadaan; 24.3. Peserta perorangan yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan dan menunjukkan tanda pengenal kepada Panitia Pengadaan; 24.4. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal; 24.5. Sampul Dokumen Penawaran yang bertanda “PENARIKKAN’ “PENGGANTIAN” “PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN” akan dibuka dan di baca terlebih dahulu;

15

24.6.

Dokumen Penawaran akan di buka di hadapan peserta dan di buat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran; 24.7. Panitia memeriksa dan menunjukkan kepada peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan masa laku penawaran dan harga penawaran; b. Jaminan Penawaran asli; c. Surat kuasa dari Direktur /pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan atau perubahannya (apabila dikuasakan); d. surat perjanjian kemitraan/KSO (apabila ada); e. dokumen penawaran teknis; f. dokumen isian kualifikasi; dan g. dokumen lain yang dipersyaratkan. 24.8Salah satu Panitia Pengadaan dan saksi peserta memaraf Dokumen Penawaran Asli yang bukan miliknya. 24.9Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang memuat: a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; c. harga penawaran masing-masing peserta; d. kelainan-kelainan yang di jumpai dalam Dokumen Penawaran; e. keterangan lain yang dianggap perlu; f. tanggal pembuatan Berita Acara; g. tanda tangan Panitia dan wakil peserta yang di tunjuk. 25. Evaluasi Penawaran: 25.1. Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode Sistem Gugur 25.2.Eavaluasi penawaran dengan sistem gugur dilakukan oleh Panitia Pengadaan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat dimulai dari penawaran yang terendah. 25.3.Panitia melakukan evaluasi penawaran yangmeliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga. 25.4.Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

16

a. panitia dan/atau peserta dilarang menambah, menguragi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; b. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang memenuhi ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang di tetapkan dalam Dokumen Pengadaan tanpa adanya penyimpangan yang bersifat pokok/penting atau penawaran bersyarat; c. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia selama proses evaluasi; d. apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi adanya persaingan tidak sehat dan/atau pengaturan bersama antara para peserta untuk memenangkan salah satu peserta, maka: d.1. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan dalam daftar hitam; d.2. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (apabila ada);dan d.3. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud huruf d.2 maka pelelangan dinyatakan gagal. e. evaluasi administrasi, penawaran dinilai memenuhi syarat administrasi apabila: e.1. syarat-syarat substansial yang diminta dalam Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/lengkap. e.2. Surat Penawaran memenuhi ketentuan sebagi berikut: e.2.1. ditanda tangani oleh: e.2.1.1. direktur utama/pimpinan perusahaan; e.2.1.2. penerima kuasa dari direktur atau pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan atau perubahannya;

17

e.2.1.3. kepala cabang yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; e.2.1.4. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; dan e.2.1.5. penyedia perorangan. e.2.2. jangka waktu berlakunya Surat Penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP. e.2.3. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP. e.2.4. bertanggal. e.3. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: e.3.1. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang memiliki program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; e.3.2. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukkan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; e.3.3. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran; e.3.4. besaran nilai jaminan tidak kurang dari nilai yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; e.3.5. nama Panitia Pengadaan yang menerima jaminan sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan; e.3.6. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;

18

e.4.

e.5. e.6.

e.7.

e.3.7. jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima penerbit penjamin; e.3.8. jaminan penawaran atas nama perusahaan kemitraan/KSO harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan; Panitia dapat meminta penjelasan/ klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas atau meragukan; peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka pelelangan gagal.

f. Evaluasi teknis f.1. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: f.1.1. Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam LDP; f.1.2. Spesifikasi teknis sesuai yang diminta dalam Dokumen Pengadaan; f.1.3. identitas (jenis, type, merk) yang ditawarkan tercantum dengan jelas dan lengkap; f.1.4. jaminan purna jual; f.1.5. asuransi (bila dipersyaratkan) f.2. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis di lanjutkan ke tahap evaluasi harga. f.3. apabila peserta yang lulus kurang dari 3 (tiga) maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga.

19

f.4. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. g. Evaluasi harga g.1. unsur-unsur yang dievaluasi: g.1.1. total harga penawaran dibandingkan dengan HPS, dengan ketentuan apabila: total harga penawaran di atas HPS penawaran dinyatakan gugur, dan apabila semua harga penawaran di atas HPS pelelangan dinyatakan gagal. g.1.2. total harga penawaran dalam angka dan huruf; g.1.3. apabila ada perbedaan penulisan harga penawaran dalam angka dan dalam huruf, maka yang di akui adalah nilai dalam tulisan huruf; g.1.4. apabila penawaran dalam angka tertulis jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas maka yang di akui adalah nilai penawaran dalam angka; atau g.1.5. apabila penawaran dalam angka dan dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. g.2. dilakukan klarifikasi kewajaran harga: klarifikasi kewajaran harga dilakukan apabila harga penawaran 80 % (delapan puluh persen) di bawah HPS dengan ketentuan: g.2.1. apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5 % (lima persen) dari HPS; dan g.2.2. apabila peserta pada huruf g.2.1. tidak bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan jaminan penawarannya di sita untuk Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM dan yang

20

bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam. g.3 apabila dalam evaluasi ditemukan bukti tidak wajar akibat terjadi persaingan tidak sehat dan/atau pengaturan bersama(kolusi, persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. g.4. dalam hal ada 2 (dua) harga penawaran yang sama maka Panitia akan memilih peserta yang memiliki kemampuan teknis lebih besar. g.5. Panitia akan menyusun 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) 26. Evaluasi Kualifikasi: 26.1. Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) 26.2. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur; 26.3. tata cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi. 26.4. apabila calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. 27. Pembuktian Kualifikasi 27.1. pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 27.2. pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau salinannya yang sudah di legalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya. 27.3. apabila dalam pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha/pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam. F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

21

28. Panitia akan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di papan pengumuman resmi Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM di lantai II dan di website www.diplomaekonomi.ugm.ac.id dan dppa.ugm.ac.id yang memuat: 28.1. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 28.2. nama dan alamat penyedia barang/jasa; 28.3. total harga penawaran; 28.4. Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP; dan 28.5. Hasil evaluasi seluruh peserta yang di evaluasi. 29.

Sanggahan: 29.1. peserta dapat melakukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan atas penetapan pemenang lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, desertai bukti terjadinya penyimpangan dengan tembusan kepada PPK. 29.2. sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; dan/atau c. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 29.3. Panitia wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. 29.4. apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia menyatakan pelelangan gagal.

30. Sanggahan Banding: 30.1. peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada pimpinan Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan dengan tembusan kepada PPK dan Panitia Pengadaan.

22

30.2.

30.3.

30.4. 30.5.

pimpinan Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar ketentuan dalam LDP, dengan masa laku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan banding. penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia Pengadaan. Sanggahan Banding menghentikan proses pelelangan.

G. PENUNJUKAN PEMENANG 31. Penunjukan Penyedia Barang/jasa: 31.1.Panitia Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/jasa (SPPBJ). 31.2.PPK menerbitkan SPPBJ apabila: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 31.3. Peserta yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia, maka jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana dalam LDP;atau b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan, maka jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam;atau

23

31.4.

31.5. 31.6. 31.7. 31.8.

c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawarannya tidak boleh dicairkan. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat. Apabila tidak ada sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia barang/jasa harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

32. Kerahasiaan Proses Evaluasi Penawaran yang di simpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. H. PELELANGAN GAGAL 33. Pelelangan gagal. 33.1. Panitia menyatakan pelelangan gagal apabila: a. jumlah peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga); b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti indikasi persaingan tidak sehat; d. semua penawaran di atas HPS; e. sanggahan dari peserta atas pelanggaran prosedur pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; 33.2.Pimpinan Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal apabila, sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Panitia ternyata benar.

24

33.3.setelah pelelangan dinyatakan gagal, Panitia memberitahukan kepada semua peserta. 33.4.setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, Panitia meneliti/menganalisis kembali penyebab terjadinya pelelangan gagal dan menentukan langkah selanjutnya dengan melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan. I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN 34.

Surat Jaminan Pelaksanaan, 34.1. Surat JaminanPelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan; c. Nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam Surat Jaminan Pelaksanaan; d. Besaran nilai jaminan pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. nama PPK yang menerima jaminan sama dengan nama PPK yang menandatangani kontrak; f. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan dalam SPPBJ; g. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit jaminan; h. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan i. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin. 34.2.Kegagalan penyedia barang/jasa menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakkan menandatangani kontrak.

25

J. PENANDATANGANAN KONTRAK 35. Penandatanganan Kontrak: 35.1. sebelum penandatanganan kontrak PPK akan memeriksa kembali apakah pernyataan dalam dokumen isian kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak dipenuhi , maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan; 35.2. penandatanganan kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk penawaran dengan nilai total di atas 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, adalah sebesar 5 % (lima persen) dari nilai total penawaran; b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk nilai total penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS, adalah sebesar 5 % (lima persen) dari nilai HPS. 35.3.PPK dan penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak; 35.4.menetapkan urutan hierarki bagian-bagian Dokumen-Dokumen Kontrak dalam surat perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. pokok perjanjian; c. surat penawaran d. syarat-syarat khusus kontrak; e. syarat-syarat umum kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h. dokumen lainnya , seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. 35.5.Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari:

26

35.6.

35.7.

a.1. kontrak asli pertama untuk PPK, di bubuhi materai pada bagian yang ditanda tangani penyedia jasa; dan a.2. kontrak asli kedua untuk penyedia, dibubuhi materai pada bagian yang ditanda tangani PPK. b. rangkap kontrak lainnya tanpa di bubuhi materai, apabila diperlukan. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang desebutkan namanya dalam Akte Pendirian /Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak tercantum dalam Akte pendirian perusahaan atau perubahannya, sebagaimana dimaksud angka 35.6. dapat menandatangani kontrak sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi.

27

------------------------------------------------------------------------------------BAB. IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) LEMBAR DATA PEMILIHAN A. LINGKUP PEKERJAAN 1. Panitia: Panitia Pengadaan Komputer Lab. Komputer I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. 2. Alamat Panitia: Jln. Prof. Dr. Mr. Notonegoro Bulaksumur Yogyakarta 52281 telp. 513367 faks. 549289 3. website www.diplomaekonomi.ugm.ac.id 4. Nama Paket Pekerjaan: Pengadaan Komputer Lab. Komputer I 5. Uraian singkat pekerjaan: : Pengadaan 51 Unit Komputer Rakitan; : Pengadaan 3 unit server sliding rail (lengkap); : Install software 1 original (operation System Windows 7dan/atau Windows XP SP.2 ultimate Microsoft Office 2010, SPSS 18); : Seting di Lab. Komputer, Pengetesan. 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 30 (tiga puluh) hari kalender. B. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dengan Dana Masyarakat Tahun Anggaran 2011. C. METODE PELELANGAN: Pemilihan penyedia ini dilakukan dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi. D. PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN: Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri baik yang berbadan hukum maupun perorangan, yang memenuhi persyaratan. E. PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN: Pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan pada: Hari/tanggal : Jum’at/ 20 Mei 2011 Pukul : 09.30 WIB s.d selesai Tempat : Ruang Sidang Lantai II

28

F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN: Masa laku penawaran selama 45 (empat puluh lima) hari kelender terhitung sejak batas akhir pemasukkan penawaran. G. JAMINAN PENAWARAN: 1. Besarnya Jaminan Penawaran Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) 2. Masa laku Jaminan Penawaran 45 (empat puluh lima) hari kalender; 3. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan kepada Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. H. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN: Tgl : 20 - 24 Mei 2011 Pukul : 08.00 s/d 15.00 (kecuali hari terakhir) Tempat : Bagian Umum (lantai II) Program Diploma EBSV UGM. I. BATAS AKHIR PEMASUKAN PENAWARAN: Hari/tgl : Selasa/24 Mei 2011 Pukul : J. PEMBUKAAN PENAWARAN: Tempat : Hari : Tanggal : Pukul : K. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING: 1. Sanggahan ditujukan kepada: Yth. Panitia Pengadaan Komputer Lab. Komputer I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. 2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada: 2.1. (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM 2.2.PA/KPA: Ketua Program Studi Akuntansi Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. 3. Sanggahan Banding ditujukan kepada: Yth. Ketua Program Studi Akuntansi/Kuasa Pengguna Anggaran

29

Program Diploma Ekonmomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. 4. Tembusan Sanggahan Banding ditujukan kepada: 4.1. Panitia Pengadaan 4.2. PPK L. JAMINAN SANGGAHAN BANDING: 1. Besarnya Jaminan Sanggahan Banding sebesar 2 0/00 (dua per seribu) dari total HPS, sebesar Rp 622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) 2. Jaminan Sanggahan Banding ditujukan kepada: Yth. Panitia Pengadaan Komputer Lab. Komputer I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. 3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan kepada: Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. M. JAMINAN PELAKSANAAN 1. Masa laku jaminan pelaksanaan 35 (tiga puluh lima) hari kalender. 2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan kepada: Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB. V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lembar Data Kualifikasi (LDK) A. Lingkup Kualifikasi: Nama Panitia: Panitia Pengadaan Komputer Lab. Komputer I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Alamat Panitia: Jln Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur Yogyakarta 55281 telp. (0274) 513367 faks.549289 Nama Paket Pekerjaan: Pekerjaan Pengadaan Komputer Lab. Komputer I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. B. Persyaratan Kualifikasi: 1. Formulir Kualifikasi ditanda tangani oleh: 30

2.

3.

4. 5.

6.

7. 8. 9.

a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur atau pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta pendirian perusahaan atau perubahannya; c. kepala cabang yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; d. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; dan e. perusahaan perorangan, Peserta harus memiliki surat keterangan/ijin untuk menjalankan usahanya: a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kategori Kecil untuk bidang Pemasok Barang Peralatan Komputer dan suku cadang b. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya c. Tanda Daftar Perusahaan d. NPWP Perusahaan yang bersangkutan dan/atau manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dengan surat pernyataan; salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftar hitam; memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta laporan pajak 3 (tiga) bulan terakhir. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan mengganti dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF); peserta berbentuk badan usaha paling sedikit harus memperoleh 1 (satu) pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tarakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan menandatangani Pakta Integritas.

31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB. VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. BENTUK SURAT PENAWARAN “CONTOH” (Kop Surat Badan Usaha/Kemitaraan) __________,________,2011 Nomor: Lampiran: Kepada, Yth. Panitia Pengadaan Komputer Lab. Komputer I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM

Hal: Penawaran Pekerjaan Pengadaan Komputer Lab. Komputer I

Sehubungan dengan undangan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor 472/J01.1.12.ED/LK/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Komputer Lab. Komputer I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM sebesar Rp_________________(terbilang ---------------------------). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu........... ( kalender. Penawaran ini berlaku selama_____( tanggal ........................(batas akhir pemasukan penawaran) Sesuai dengan persyaratan, bersama penawaran ini kami lampirkan: 32

) hari

) hari kalender sejak

1. 2. 3. 4. 5.

Jaminan Penawaran Asli, daftar Kuantitas dan harga; Surat Kuasa (apabila ada); Surat perjanjian Kemitraan (apabila ada); Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari: a. Metode pelaksanaan pekerjaan; b. Jadwal waktu penyerahan; c. Identitas (jenis, merk, type) barang yang ditawarkan tercantum lengkap dan jelas d. Jaminan purna jual; e. asuransi (apabila dipersyaratkan) f. spesifikasi teknis.

6. Dokumen Kualifikasi; 7. Dokumen lain yang dipersyaratkan. Surat Penawaran bersama lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Dengan disampaikannya Surat penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/firma/Kemitraan(KSO)/ Peserta Perorangan,

...................................... (jabatan)

33

.................................................. B. BENTUK SURAT KUASA ................................................. “CONTOH 1” (Kop Badan Usaha) SURAT KUASA Nomor: ................................................. Yang bertandatangan dibawah ini: Nama :.............................................. Alamat Perusahaan : ............................................. Jabatan : .............................................. (Direktur utama/Pimpinan Perusahaan) ...............................................(nama PT/CV) Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasar Akta Notaris Nomor:..........Tanggal.........(tanggal penerbitan akta) notaris..................(nama Notaris yang menerbitkan Akta), selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”, Memberi kuasa kepada: Nama : ............................................* Alamat :............................................. Jabatan :............................................. Yang selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”, Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 1. Menandatangani Surat Penawaran 2. Menandatangani Pakta Integritas 3. Menandatangani Surat Perjanjian 4. Menandatangani Surat Sanggahan 5. Menandatangani Surat Sanggahan Banding 6. Menandatangani Surat-Surat lain yang diperlukan. Surat Kuasa ini dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. ........................,......................2011

34

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

........................... (jabatan)

.......................... (jabatan)

* Penerima Kuasa dari Direktur/Pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian /perubahannya. “CONTOH 2” (Kop Badan Usaha) SURAT KUASA Nomor: Yang bertandatangan dibawah ini: Nama :.............................................. Alamat Perusahaan : ............................................. Jabatan : .............................................. (Direktur utama/Pimpinan Perusahaan/Kepala cabang/wakil kemitraan (KSO)) ...............................................(nama PT/CV) Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasar Akta Notaris Nomor:..........Tanggal.........(tanggal penerbitan akta) notaris..................(nama Notaris yang menerbitkan Akta) beserta perubahannya/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi)KSO) Nomor:................... Tanggal..................., yang selanjutnya sisebut sebagai Pemberi Kuasa, Memberi kuasa kepada: Nama : ............................................ Alamat :............................................. Jabatan :............................................. Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk: 1. Melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen

35

2. Menghadiri Penjelasan 3. Menghadiri Pembukaan Penawaran 4. ...............(dst) Surat Kuasa ini dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

........................,......................2011 Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

........................... (nama)

.......................... (jabatan)

............................................................................. C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) ............................................................................ “CONTOH ” SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN KERJASAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan Peleangan Pekerjaan.........................yang pembukaannya akan dilakukan di...........................pada tanggal.....,..............., 2011, maka: ..................................................(nama peserta 1); ..................................................(nama peserta 2); ..................................................(nama peserta 3); ..................................................(dan seterusnya). Bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

36

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk Kemitraan/KSO dengan nama kemitraan adalah ............................... b. Menunjuk.............................(nama peserta 1) sebagai perusahaan utama leading firm untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai Dokumen Kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: ............................................(nama peserta 1) sebesar.........% (.....................persen) ............................................(nama peserta 2) sebesar.........% (.....................persen) ............................................(nama peserta 3) sebesar.........% (.....................persen) ............................................(dst) 3. Masing-masing anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraanKSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, surat-menyurat, dan lainlain. 6.

Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada.................................(nama wakil peserta) dalam kedudukannya sebagai Direktur utama atau Direktur Pelaksana............................(nama peserta1) berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO.

7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

37

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal/tidak berlaku lagi apabila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. 9. Perjanjian ini dibuat rangkap........(.........), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tandatangan di.........................pada hari.................tanggal.....................bulan.....................tahun.................

Peserta 1

peserta 2

(..........................)

(.........................)

Peserta 3

dst

(.........................)

(.........................)

Catatan: Surat Perjanjian Kemitraan/KSO ini harus dibuat diatas kertas segel.

38

............................................................. D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS ............................................................. Dokumen Penawaran Teknis berupa: a. Metode pelaksanaan pekerjaan; b. Jadwal waktu penyerahan; c. Identitas (jenis, merk, type) barang yang ditawarkan tercantum lengkap dan jelas d. Jaminan purna jual; e. asuransi (apabila dipersyaratkan) f. spesifikasi teknis.

.................................................................. E. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK .................................................................... “CONTOH ” (Kop Bank Penerbit Jaminan) GARANSI BANK SEBAGAI JAMINAN PENAWARAN No.............................. Yang bertanda tangan dibawah ini:......................................................dalam jabatan selaku.......................................dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..........................(nama Bank) berkedudukan di....................................(alamat) untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : Panitia Pengadaan Komputer Lab. Komputer I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. 39

Alamat selanjutnya disebut:

: Jln. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur Yogyakarta 55281 PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp.................................(terbilang...................................................................) sebagai Jaminan Penawaran dalam bentuk Garansi Bank, apabila: Nama :................................................(nama peserta pelelangan) Alamat :................................................ Selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibanya kepada Penerima Jaminan yaitu: a. yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebaga pemenang; b. yang Dijamin tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; 2) menandatangani Kontrak; atau 3) hadir dalam klarifikasi atau verifikasi sebagai calon pemenang. c. yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank berlaku selama....................(.........................) hari kalender. Dari tanggal............s/d.............. 2. tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tututan penagihan dari Penerima Jaminan berdasar Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud Pasal 1831 KUH Perdata.

40

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Sleman.

Dikeluarkan di:.................... pada tanggal:......................... .............................................. (Bank) Materai Rp 6000,00

....................................... (nama & jabatan)

41

----------------------------------------------------------------------------------------------------------F. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------“CONTOH ” (Kop Penerbit Jaminan) JAMINAN PENAWARAN Nomor Jaminan:........................

Nilai:.........................

1. Dengan ini dinyatakan bahwa, bahwa kami:..............................(nama)....................... (alamat) sebagai peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ..............................(nama penerbit jaminan) ,.................................................(alamat), sebagai penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ...............................(nama Panitia Pengadaan),.............................(alamat) sebagai Pelaksana , selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah nilai Rp.......................(terbilang .............................) 2. Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di tetapkan dalam Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Komputer Lab. Komputer I yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN: a. menarik kembali penawarannnya selama dilaksanakan pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; b. tidak menyerahkan bersedia Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; c. tidak bersedia menandatangani Kontrak; d. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 4.

Surat Jaminan berlaku selama...............(.............) hari kalender dan efektif mulai berlaku tanggal.....................s.d tanggal.......................

42

5.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (uncoditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

6.

Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda terjamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagimana dimaksud Pasal 1831 KUH Perdata.

7.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di:........................... pada tanggal:..............................

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp 6000,00 (..........................)

(..........................)

43

....................................................................................................................................................... G. PAKTA INTEGRITAS ....................................................................................................................................................... “Contoh Pakta Integritas Badan Usaha tanpa Kemitraan”

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:.....................................................(nama wakil sah badan usaha)

No. Identitas

:....................................................(KTP/SIM/Paspor)

Jabatan Bertindak untuk

:...................................................... : PT/CV/firma.................................

dalam rangka PENGADAAN KOMPUTER LAB. KOMPUTER I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau di laporkan secara pidana.

Yogyakarta , ……,...............2011 44

(nama penyedia jasa)

(tanda tangan) ----------------Nama lengkap

45

(Contoh Pakta Integritas Badan Usaha dengan Kemitraan)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

Nama :.....................................................(nama wakil sah badan usaha) No. Identitas :....................................................(KTP/SIM/Paspor) Jaatan :...................................................... Bertindak untuk : PT/CV/firma...........................................

2.

Nama :.....................................................(nama wakil sah badan usaha) No. Identitas :....................................................(KTP/SIM/Paspor) Jabatan :...................................................... Bertindak untuk : PT/CV/firma...........................................

3.

.................dst (di isi sesuai jumlah anggota kemitraan)

dalam rangka PENGADAAN KOMPUTER LAB. KOMPUTER I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau di laporkan secara pidana.

Yogyakarta , ……,...............2011 46







PAKTA INTEGRITAS (untuk penyedia jasa perorangan)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:.....................................................

No. Identitas

:....................................................(KTP/SIM/Paspor)

Alamat

:......................................................

Pekerjaan

:...................................................

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka PENGADAAN KOMPUTER LAB. KOMPUTER I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, dengan ini menyatakan bahwa: a. Tidak akan melakukan praktek KKN; b. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

47

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau di laporkan secara pidana.

Yogyakarta , ……,......................2011 (nama penyedia jasa)


................................................. H. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI ..................................................

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama usaha) Jabatan Akta Notaris) Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon / Faks E-mail

: ……………………..............................................(wakil sah badan : ……..........................................(di isi sesuai jabatan dalam : ( PT / CV / Fa. / Koperasi )* ……………. : …………………………………………… : …………………………………………… : ……………………………………………

48

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum memiliki kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat … ………( sesuai akte pendirian/perubahanya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya, bila KSO maka surat di maksud adalah Perjanjian ); 2. saya bukan pegawai K/D/L/I (bagi pegawai K/D/L/I yang sedang cuti diluar tanggungan negara di tulis sebagai berikut: “ Saya merupakan pegawai K/D/L/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/D/L/I.”); 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam; 7. data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

49

A.Data administrasi 1.

Nama ( PT/CV/Fa./ : Koperasi/Perorangan )*

1. Status ( PT/CV/Fa./ : Koperasi/Perorangan )*

Pusat

Cabang

2. Alamat ( PT/CV/Fa./ : ........................................................ Koperasi/Perorangan )* No. Telepon : ......................................................... No.Faks : ......................................................... E-mail : ......................................................... 4. Alamat Kantor Pusat : ......................................................... No. Telepon : ......................................................... No.Faks. : ......................................................... E-mail : ......................................................... * Pilih yang sesuai

B. Ijin Usaha

No. Surat Ijin usaha................. : ................tanggal............................... Masa berlaku Ijin Usaha : .......................................................... Instansi Pemberi Ijin Usaha : ..........................................................

C. Ijin Usaha Lainnya (apabila dipersyaratkan)

No. Surat Ijin ................ Masa berlaku Ijin Instansi Pemberi Ijin

: ................tanggal............................... : .......................................................... : ..........................................................

50

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1. Akta Pendirian PT/CV/Fa./Koperasi* a. Nomor Akta : ..................................................... b. Tanggal : ..................................................... c. Nama Notaris : ....................................................

E. Pengurus 1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas

No

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Badan Usaha

No. KTP

Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No

Nama

F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Sahan No

Nama

No. KTP

51

Alamat

Persentase

2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak

: ......................................................................

b. Bukti Laporan Pajak TahunTerakhir

: No.................... tanggal................................;

c. Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir) 1. PPh Pasal 21; : No........................ tanggal............................... 2. PPh Pasal 22; : No.........................tanggal................................ 3 PPh Pasal 25/29; : No.........................tanggal................................ 4 PPn : No.........................tanggal............................... 5.Surat Keterangan Fiskal : No.........................tanggal................................. (Sebagai pengganti huruf b dan c)

G. Data Pengalaman Pekerjaan [nilai paket tertinggi bidang/sub-bidang sejenis selama 10 th terakhir,termasuk subkontrak (bila ada)]

No

1

Pemberi Tugas/PPK

Nama Paket Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

Kontrak

Nama

Alamat/ Telp.

Nomor/ Tanggal

Nilai

5

6

7

8

Tanggal selesai menurut Kontrak BAST 9

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada 52

10

pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sangsi administrasi, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Yogyakarta,........, .......................2011 PT/CV............................................ Materai Rp 6000,00 tanggal & cap

Nama lengkap wakil sah badan usaha Jabatan dalam badan usaha

53

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PENYEDIA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Pekerjaan Alamat Telepon / Faks E-mail No. Identitas

: …………………….................................... : ……........................................................... : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… : ........................................................(No. KTP/SIM/paspor)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum memiliki kapasitas menandatangani kontrak; 2. saya bukan pegawai K/D/L/I (bagi pegawai K/D/L/I yang sedang cuti diluar tanggungan negara di tulis sebagai berikut: “ Saya merupakan pegawai K/D/L/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/D/L/I.”); 3. saya tidak sedang menjalani sangsi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan ini; 5. saya tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan 6. data-data saya adalah sebagai berikut:

54

A. Data administrasi 1. Nama 2. Pekerjaan Alamat rumah No. telepon No. Faks 3. Alamat Kantor No. Telepon No.Faks E-mail

: ........................................................ : .................................................. ...... : ......................................................... : ......................................................... : .......................................................... :............................................................ : ......................................................... : ......................................................... : .........................................................

4. Nomor Identitas

: .........................................................

B. Ijin Usaha

No. Surat Ijin usaha................. : ................tanggal............................... Masa berlaku Ijin Usaha : .......................................................... Instansi Pemberi Ijin Usaha : ..........................................................

e. Ijin Usaha Lainnya (apabila dipersyaratkan)

No. Surat Ijin ................ Masa berlaku Ijin Instansi Pemberi Ijin

: ................tanggal............................... : .......................................................... : ..........................................................

D. Data Keuangan Pajak

55

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

: ......................................................................

b. Bukti Laporan Pajak TahunTerakhir

: No.................... tanggal................................;

c. Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir) 1. PPh Pasal 21; : No........................ tanggal............................... 2. PPh Pasal 22; : No.........................tanggal................................ 3 PPh Pasal 25/29; : No.........................tanggal................................ 4 PPn : No.........................tanggal............................... 5.Surat Keterangan Fiskal : No.........................tanggal................................. (Sebagai pengganti huruf b dan c)

E. Data Pengalaman Pekerjaan

No

1

Nama Paket Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

2

3

Pemberi Tugas/PPK Lokasi

Alamat/ Telp.

Nama 4

5

6

Kontrak Nomor/ Tanggal

Nilai

7

8

Tanggal selesai menurut Kontrak BAST 9

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sangsi administrasi, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Yogyakarta,........, .......................2011 Penyedia........................................... 56

10

Materai Rp 6000,00 tanggal & cap

Nama lengkap

57

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VIII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta 2. Pilih status badan usaha pusat/cabang 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faks dan email badan usaha peserta yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Ijin Usaha 1. Diisi dengan jelas Surat Ijin Usaha, Nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku Ijin Usaha 3. Diisi dengan nama instansi penerbit Ijin Usaha C. Ijin Usaha lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. Diisi dengan jenis Surat Ijin, Nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku Ijin 3. Diisi dengan nama instansi penerbit Ijin D Landasan Pendirian Badan Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akte Pendirian Badan Usaha 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akte Perubahan terakhir Badan Usaha (apabila ada). E. Pengurus

58

1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas 2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha/kemitraan. F. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham dan persentase kepemilikan saham. 2. Pajak: a. Diisi NPWP badan usaha b. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT tahunan. c. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 23 3. PPh Pasal 25/Pasal 29 4. PPn d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c) Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat dapat diganti oleh penyediabarang/jasa dengan Penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. G. Data Pengalaman Pekerjaan Diisi dengan nama paket pekerjaan bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan. Lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi pekerjaan/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan sesuai kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir)

PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI PENYEDIA PERORANGAN A. Data Administrasi

59

1. Diisi dengan nama perorangan 2. Diisi dengan jenis pekerjaan penyedia perorangan 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faks rumah yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faks kantor yang dapat dihubungi. 5. Diisi dengan nomor identitas berupa nomor KTP, SIM atau Paspor. B. Ijin Usaha 1. Diisi dengan jelas Surat Ijin Usaha, Nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku Ijin Usaha 3. Diisi dengan nama instansi penerbit Ijin Usaha C. Ijin Usaha lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. Diisi dengan jenis Surat Ijin, Nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku Ijin 3. Diisi dengan nama instansi penerbit Ijin

D. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham dan persentase kepemilikan saham. 2. Pajak: a. Diisi NPWP badan usaha b. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT tahunan. c. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 23 3. PPh Pasal 25/Pasal 29 4. PPn d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c) Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat dapat diganti oleh penyedia barang/jasa

60

dengan Penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. E. Data Pengalaman Pekerjaan Diisi dengan nama paket pekerjaan (termasuk subkontrak bila ada) bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan. Lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi pekerjaan/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan sesuai kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima.

61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VIII TATACARA EVALUASI KUALIFIKASI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagi berikut: 1. Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh: a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur atau pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; d. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; atau e. peserta perorangan. 2. Memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Menyampaikan pengakuan/pernyataan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan serta manajemennya tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4. salah satu dan/atau semua pengurus serta badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; 5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan), serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, Pasal 23 (bila ada transaksi), Pasal 25/Pasal 29 dan PPn (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 6. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak; 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 8. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil; 9. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 10. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:

62

a. peserta wajib memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)/Kemitraan yang memuat persentasi kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan; c. apabila akan ditunjuk sebagai pemenang maka Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)/kemitraan harus disahkan Notaris.

63

B.

Panitia memeriksa dan membandingkan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal: 1. Kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi; dan 2. Pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). D. Apabila ditemukan hal-hal atau data yang kurang jelas maka Panitia dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis tetapi tidak boleh mengubah substansi Formulir Isian Kualifikasi.

64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB IX. BENTUK DOKUMEN KONTRAK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Lab. Komputer I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Nomor: /J01.1.12.ED/LK/2011 Nomor:....................................../2011 [apabila penyedia barang bukan berbentuk kemitraan, maka kalimat pembukaan berbunyi sebagai berikut]: SURAT PERJANJIAN ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut “kontrak”) dibuat dan ditandatangani di.................................pada hari................tanggal......................bulan............tahun [tanggal, bulan dan tahun di tulis dengan huruf] antara ------------------------------- [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM [nama satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur Yogyakarta 55281[alamat Satuan Kerja Pejabat pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut”PPK”) dan ............................[nama wakil penyedia], yang berkedudukan di.......................[alamat penyedia], berdasar Akta Notaris Nomor....................[nomor Akta Notaris], tanggal..................................[tanggal penerbitan Akta, yang dikeluarkan oleh Notaris..........................[nama Notaris penerbit Akta](selanjutnya disebut”Penyedia”)] [jika penyedia berbentuk kemitraan/KSO, kalimat pembukaan berbunyi sebagai berikut]: SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di ..........................pada hari..................tanggal............bulan..................tahun........ .......................... [tanggal, bulan dan tahun di tulis dengan huruf] antara ------------------------------ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM [nama satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan 65

di Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur Yogyakarta 55281.[alamat Satuan Kerja Pejabat pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut”PPK”) dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. .........................................[nama penyedia 1] 2. ........................................[nama penyedia 2] 3. .......................................[dst] Yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan kontrak ini dan telah menunjuk ..................................[nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraa/KSO]untuk bertindak atas nama kemitraan yang berkedudukan di..............................[alamat penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat perjanjian kemitraan/KSO Nomor................tanggal.......................... [selanjutnya disebut “Penyedia”.] MENGINGAT BAHWA: a. PPK telah meminta “Penyedia” untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini (selanjutnya disebut Pekerjaan “Pengadaan Komputer Lab. Komputer I Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM”); b. Penyedia sebagimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini; c. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; d. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak: 1. 2. 3. 4.

telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat; menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

66

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. total harga kontrak atau Nilai Kontrak Termasuk Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar Rp........................................................(.....................................................................rupiah); 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini; a. addendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian c. surat penawaran; d. syarat-syarat khusus kontrak; e. syarat-syarat umum kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. BAPP. 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika ada pertentangan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasar urutan hierarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya: a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia; 2) membayar pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak. b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran pelaksanaan pekerjaan seseuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual yang ditetapkan dalam kontrak;

67

3) Melaksanakan dan meyelesaikan pekerjaan secara cermat dan akurat dan penuh rasa tanggung jawab; 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK; 5) Menyerahkan hasil pekerjaaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak; 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam SyaratSyarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM PPK,

Untuk dan atas nama Penyedia/KSO,

[tandatangan dan cap(jika salinan asli ini Untuk penyedia Rp 6000,00]

[tandatangan dan cap(jika salinan asli ini untuk SatKer PPK, rekatkan materai materai Rp 6000,00

Nama lengkap Jabatan

Nama Lengkap Jabatan

68

B. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[Kop Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Halaman.....dari..... PAKET PEKERJAAN:

SATUAN KERJA PPK:.................................................... NOMOR SPK : .................................................................. TANGGAL SPK : ............................................................. DOKUMEN PENGADAAN NOMOR : ......................................................................... TANGGAL : ....................................................................

PENGADAAN KOMPUTER LAB. KOMPUTER I SUMBER DANA : Anggaran Dana Masyarakat ,Tahun Anggaran 2011, Mata Anggaran Belanja Modal WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : .......................(..........................................) hari kalender

No.

Uraian Pekerjaan

NILAI PEKERJAAN Kuantitas Harga satuan (Rp)

Sub Total (Rp)

Total (Rp)

Jumlah PPN Nilai Terbilang:..................................................................................................................................... INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini , Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir. Untuk dan atas nama Program Diploma Untuk dan atas nama Penyedia Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM PT/CV/firma/.........................................., Pejabat Pembuat Komitmen,

69

Tandatangan,Cap [bubuhkan disini materai Rp 6000,00 bila asli ini utk penyedia]

Tandatangan,Cap [bubuhkan disini materai Rp 6000,00 bila asli ini utk PPK]

Nama -----------------------------NIP

Nama lengkap ------------------Jabatan

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1 . PENYEDIA JASA MANDIRI SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antar Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. 2. HAK KEPEMILIKAN Hak kepemilikan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan/barang tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir. 4. CACAT MUTU PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi setelah serah terima hasil pekerjaan. 4. PEMUTUSAN Menyimpang dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir yang disebabkan keadaan kahar dan bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berhak atas pembayaran secara Pro rata sesuai prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK. 70

5. PENANGGUHAN Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta Instansinya terhadap segala bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta Instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kelalaian atau kesalahan berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan Penyedia dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan atau dimana hal tersebut terjadi. 6. PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK. 7. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan hukum Republik Indonesia. 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisian yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia. 9. ADDENDUM SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia. 10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal Pergantian Nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan(merger) atau akibat lain. 11. LARANGAN MEMBERI KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satupun Panitia dan/atau PPK telah atau akan menerima

71

komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. KETENTUAN UMUM: 1. Difinisi:

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1. Pejabat pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK, adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan atau dipersamakan sebagai pemilik pekerjaan pada Satuan Kerja. 1.2. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 1.3. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa. 1.4. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penaggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (Subkontrak) 1.5. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar penyedia baik yang masing-masing pihak memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasar perjanjian tertulis. 1.6. Surat Jaminan selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (uncoditional), yang dikeluarkan Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia. 1.7. Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak. 1.8. Nilai Kontrak adalah harga total yang tercantum dalam Kontrak. 1.9. Hari adalah hari kalender. 1.10. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK berdasarkan data yang 73

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan oleh Panitia untuk menilai kewajaran harga penawaran. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar. Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan terdiri atas tahap yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak, sampai dengan serah terima pekerjaan atau pemeliharaan akhir. Tangal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja yang dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang di terbitkan oleh PPK. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan selesai 100%, dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemerima Hasil Pekerjaan dan penyedia dan diketahui oleh PPK. Garansi/Layanan Purna Jual adalah jaminan selama rentang waktu tertentu terhadap barang dari penyedia berkaitan dengan layanan tenaga kerja maupun suku cadang.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan Dokimen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarkhi dalam Surat Perjanjian. 3. Bahasa dan Hukum: 3.1. Bahasa dalam Kontrak harus menggunakan Bahasa Indonesia. 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Larangan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sera penipuan. 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah para pihak dilarang untuk:

74

a) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan. 4.2.Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO bila berbentuk Kemitraan) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas. 4.3.Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan tersebut di atas dapat dikenakan sangsi administrasi oleh PPK sebagai berikut: a) pemutusan Kontrak; b) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak; dan c) Pengenaan dalam daftar hitam. 5. Korespondensi: 5.1.

5.2.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail, faks dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Semua pemberitahuan, permohonan atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dengan mengunakan Bahasa Indonesia

6.

Wakil sah para pihak: Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Khusus untuk Penyedia Perorangan, penyedia tidak boleh diwakilkan.

7.

Perpajakan:

75

Penyedia, subpenyedia (jika ada) dan personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan kontrak ini. Semua pengeluaran pajak ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. 8.

Pengalihan dan/atau subkontrak: 8.1. Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik akibat merger maupun akibat lainnya. 8.2. jika ketentuan diatas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

9.

Kemitraan: Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap salah satu anggota yang ditunjuk dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK sesuai Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, KONTRAK B.1.

AMANDEMEN

DAN

PEMUTUSAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN B.1.1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan: a) Kontrak ini berlaku efektif pada saat penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. b) waktu pelaksanaan Kontrak adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. c) Apabila Penyedia berpendapat tidak dapak menyelesaikan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadia tersebut kepada PPK,

76

maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan Addendum Kontrak. B.1.2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK): a) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak penandatanganan Kontrak. b) dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh Penyedia. B.2.

PENGENDALIAN WAKTU B.2.1. Waktu Penyelesaian Pekerjaan: a) apabila pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian dan bukan karena keadaan kahar tetapi karena kelalaian atau kesalahan penyedia, maka penyedia dikenakan denda. b) tangal penyelesaian pekerjaan dalam pasal ini yang dimaksud adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. B.2.2.

B.3.

Perpanjangan Waktu: Apabila terjadi keadaan kahar Penyedia dapat meminta perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada PPK. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak apabila perpanjangan waktu tersebut mengubah Masa Kontrak.

PENYELESAIAN KONTRAK Serah Terima Hasil Pekerjaan: a) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia mengajukan secara tertulis untuk penyerahan pekerjaan kepada PPK. b) panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan dan/atau penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila ada kekurangan-kekurangan atau cacat pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan.

77

B.4.

PERUBAHAN KONTRAK Perubahan Kontrak: a) kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak. b) perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, berupa perubahan pekerjaan disebabkan oleh suatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam Kontrak sehingga merubah lingkup pekerjaan sesuai kontrak.

B.5.

KEADAAN KAHAR B.5.1. yang dimaksud keadaan kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehungga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan keadaan kahar meliputi: a) bencana alam; b) bencana non alam; c) bencana sosial; d) pemogokan; e) kebakaran; dan/atau f) gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan oleh keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait. B.5.2. apabila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang. B.5.3. jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. B.5.4. keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

78

B.5.5. pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir, dengan ketentuan: Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai. B.6.

PEMUTUSAN KONTRAK B.6.1. a) b) c)

d)

e)

Penghentian dan Pemutusan Kontrak: penghentian Kontrak dilakukan karena pekerjaan selesai atau terjadi Keadaan Kahar. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Penyedia ataupun PPK. menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: c.1. Penyedia cidera janji/lalai melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan; c.2. Penyedia berada dalam kondisi pailit; c.3. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; c.4. Denda keterlambatan akibat kelalaian Penyedia sudah mencapai 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak, dan PPK menelia bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaan. c.5. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan; dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: d.1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; d.2. Penyedia membayar denda; dan/atau d.3. Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam. dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau melanggar persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sangsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

79

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK C.1. Hak dan kewajiban PPK: a) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; b) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. C.2. Hak dan Kewajiban Penyedia: a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; b) meminta fasilitas berupa sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak. d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab. e) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. C.3. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi: Penyedia tidak diperkenankan dan menggunakan dan menginformasikan Dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis kecuali dengan ijin tertulis dari PPK. C.4. Jaminan a) Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum panandatanganan Kontrak, dengan besar nilai jaminan: a.1. 5% (lima per seratus) dari Nilai Kontrak;

80

b)

c)

a.2. 5% (lima per seratus) dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bagi penawaran yang lebih kecil 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Total HPS. Masa berlakunya Jaminan pelaksanaan sekurangkurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan lagi kepada Penyedia setelah pekerjaan selesai 100% dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia/pengawas pekerjaan.

D. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA D.1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sesuai Harga Kontrak; D.2. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak sesuai peraturan perundang-undangan yan berlaku. E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN E.1. Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau hubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan ini. E.2. Penyelesaian atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbritase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. E.3. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak. E.4. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian ini dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Korespondensi

Alamat para pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama : Saryana, S.Sos. Alamat : Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Jln. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur Yogyakarta 55281 Telepon : (0274) 513367 Faks : (0274) 54928 e mail : www.diplomaekonomi.ugm.ac.id Penyedia Barang/jasa: Nama : Alamat : Telepon :

B. Wakil Sah Para Wakil sah Para Pihak sebagai berikut: Pihak

PPK : Saryana, S.Sos.

82

Penyedia Barang/Jasa : ....................... .................. C. Tangal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: tanggal.......................s/d.................

D. Masa Pemeliharaan/ Garansi

Masa pemeliharaan selama:........................bulan/tahun garansi selama :...........................................bulan/tahun.

E. Pedoman Pengoperasian

Pedoman Pengoperasian (apabila ada) diserahkan paling lambat: .....................(..........................) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

F. Pembayaran

Permintaan pembayaran secara tertulis ditujukan kepada: Ketua Program Studi Akuntansi Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM u.p. Bagian keuangan dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Pembayaran hasil pekerjaan dibayarkan sekaligus sebesar 100% dari Nilai Kontrak

G. Pencairan Jaminan

H. Kepemilikan Dokumen:

Jaminan dicairkan dan disetor kepada Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan Dokumen Pengadaan ini dengan pembatasan: mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen --------------- Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM.

83

I. Sumber Pembiayaan

J. Pembayaran Uang Muka

K. Denda

L. Penyelesaian Perselisihan

Kontrak Pengadaan ini dibiayai dari Anggaran Dana Masyarakat Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Tahun Anggaran 2011.

Kontrak Pekerjaan Pengadaan Komputer Lab. Komputer I ini diberikan uang muka ( YA/TIDAK). [jika “YA”], Uang Muka diberikan sebesar...........% (.......................persen) dari Nilai Kontrak Untuk pekerjaan ini besarnya denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak.

Apabila terjadi perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak ini akan diselesaikan secara musyawarah/damai Para Pihak

84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------No

Nama Barang

1.

Prosessor

2.

Matherboard

3.

Memory

4.

Hardisk

5.

LCD Monitor

6.

Cassing

7.

Keyboard Mouse

8.

DVD

9.

Server

10

Switch

Spesifikasi INTEL Core i3 2100 Dual core, 3.1 Ghz, SGT/s DMI, 3 MB Intel Smart Cache Graphics Integrated, Socket LGA1155 MSI H61MU-E35 Socket LGA1155, Intel H61 (B3), DDR3 Dual Channel, PCI-e 16x 2.0, SATA II, USB 3.0, Audio KINGSTON KVR1333D3N9K2/2G 2x1GB DDR3 PC-10600 WESTERN DIGITAL Caviar Blue 320GB, 7200RPM, SATA III, 16MB Cache, 3.5” Include SATA cables and mounting screw Samsung LED S19A300N 0 0 18.5” (16:9) 1366 x 768 : Viewing Angle: 170 /160 Color Supported: 16,7M Video Widescreen Simbadda Simbadda CX218, 430 Power Supply 3 x 8 cm Cooling fan LOGITEC Media Combo MK200 Keyboard K200 and Optic Mouse, USB Port LITE-ON DVD-RW 22X SATA BLACK DVD RW 22x SATA Oem INTEL SR2GSV110DVC4-2.4 Intel Xeon X3430 Quad Core 2.4GHz 8MB L3 Cache 2x Intel Gigabit NIC 10/100/1000 Seagate Constellation ES 500GB cache 32 MB SATA II 3G 24x7 Rackmount 1U Chassis Include Sliding rail + DVDRom Slim. 4cores 2.4GHz, 8MB Shared Cache, Technology S3420 Server Chipset Switch KVM 85

Jml/unit

51

51

51

51

51

51

51 1

3

1

11.

Kabel Data

12.

Install

ATEN CS9139Q9Console (PS/2), 4 Server (PS/2), Support AT & Serial, OSD, Control Up 512 Pcs ATEN Seri 2L-5001p/c operation System Windows 7 dan/atau Windows XP SP.2 ultimate Microsoft Office 2010, SPSS 18

86

3 1

BAB XIII. BENTUK-BENTUK DOKUMEN LAIN -----------------------------------------------------------------------------A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[Kop Surat K/L/D/I]

Nomor Lampiran

: ...................... : ......................

Yogyakarta,

,

2011

Kepada Yth............................. ................................................ di.............................................

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Lab. Komputer I. Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor --------------tanggal------------perihal-------------------------, kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ atau sebelum menandatangani Surat Perjanjian. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Pejabat Pembuat Komitmen, 87

---------------------------------NIP-----------------------------

88

-------------------------------------------------------------------------B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) --------------------------------------------------------------------------

[Kop Surat K/L/D/I]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor:--------------------------Paket pekerjaan:--------------------------------------

Yang bertanda tangan dibawah ini: ---------------------------------------------------------------- [nama Pejabat Pembuat Komitmen] ....................................................... [jabatan Pejabat pembuat komitmen] Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Jln. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur Yogyakarta 55281 [alamat Satker Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai “Pejabat pembuat Komitmen”; Berdasarkan Surat Perjanjian nomor -------------------tanggal -------------, bersama ini memerintahkan: --------------------------------------------------------------- [nama Penyedia Barang/Jasa] ---------------------------------------------------------------- [alamat Penyedia Barang/Jasa] Yang dalam hal ini diwakili oleh: ------------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai “Penyedia”;

89

Untuk segera memulai melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagi berikut: 1. Macam pekerjaan: ------------------------------------------------------------------; 2. Tanggal mulai kerja: ---------------------------------------------------------------; 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 4. Waktu penyelesaian selama :-----(----------) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal-----------5. Denda: terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak. -------------------,--,---------------2011 Untuk dan atas nama Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Pejabat Pembuat Komitmen, [tanda tangan] Nama lengkap Jabatan NIP..................

Menerima dan menyetujui, Untuk dan atas nama-------------------[PT/CV/Fa/kemitraan]

[tanda tangan] [Nama lengkap wakil sah badan usaha] jabatan

90

-------------------------------------------------C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaminan Sanggahan Banding dari Bank -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK Sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING Nomor: ----------------------------

Yang bertanda tangan dibawah ini: ----------------------------------------------------------------------dalam jabatan selaku-------------------------------------------------dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ----------------------------------- [nama bank] berkedudukan di ------------------------------------- [alamat Bank]. Untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ------------------------------------------------[Panitia] Alamat : -----------------------------------------------[alamat] Selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp --------------------------------------------------------------------------(terbilang---------------------------------------------------------------------------------------------) Sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : --------------------------------------------------- [peserta pelelangan] Alamat: -------------------------------------------------- [alamat peserta] Selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

91

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar, Garansi Bank ini dikelurkan dengan ketentuan sebagi berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding berlaku selama -----------(--------------------) hari kalender, dari tanggal ----------------s/d -------------------2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdsar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukanYang Dijamin tidak benar. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Sangahan Banding ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri------------------di------------------------------------------- [alamat].

Dikeluarkan di: ---------------------------pada tanggal: ------------------------------------------------------------------------------

Bank Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mencocokkan Garansi ini ke ----------------- [Bank]

------------------Pimpinan

92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaminan Pelaksanaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK Sebagai JAMINAN PELAKSANAAN Nomor:----------------------------

Yang bertanda tangan dibawah ini: ----------------------------------------------------------------------dalam jabatan selaku-------------------------------------------------dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ----------------------------------- [nama bank] berkedudukan di ------------------------------------- [alamat Bank]. Untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : Saryana, S.Sos.[nama PPK]] Alamat: Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur Yogyakarta 55281 [alamat satker] Selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp --------------------------------------------------------------------------(terbilang---------------------------------------------------------------------------------------------) Sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : --------------------------------------------------- [penyedia ] Alamat: -------------------------------------------------- [alamat penyedia] Selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

93

ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibanya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada wakyunya dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. Sebagaiman ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikelurkan dengan ketentuan sebagi berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama -----------(--------------------) hari kalender, dari tanggal ----------------s/d -------------------2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdsar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri------------------di------------------------------------------- [alamat].

Dikeluarkan di: ---------------------------pada tanggal: ------------------------------------------------------------------------------

94

Bank Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mencocokkan Garansi ini ke ----------------- [Bank]

------------------Pimpinan

95

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjamin [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAN Nomor Jaminan: -------------------------1.

2.

3.

4.

5.

Nilai: ---------------------------

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ----------------------------- [nama], ----------------------------------------- ---------------------[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ------------------------------------ [nama penerbit jaminan], ----------------------------------------------------------------------------------[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada --------------------------------------- [nama PPK], ---------------------------------[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ----------------------( terbilang------------------). Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN nomor -------------------- tanggal ------------------Surat Jaminan ini berlaku selama ------------(---------------) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal -------------------- sampai dengan tanggal -----------------------------------------Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

96

6.

7.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Ditandatanganinya serta dibubuhi materai di ----------------------pada tanggal --------------------------TERJAMIN PENJAMIN -------------------------

---------------------

97

98

99

2011 Tanggal: 6 Mei 2011 PEKERJAAN PENGADAAN KOMPUTER LABORATORIUM KOMPUTER I

Recommend Documents