KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TIM PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH GEOUNG PRIJADI PRAPTQSUHARDJO lLANTAI 1-2 JALAN BUDI UTOMO NO.6, JAKARTA, 10710 TElEPON (021) 35424021 ·3449230 (EXT. 5607) FAKSIMILE (021) 3524021-3864776
Nomar Sifat Lampiran Hal
Yth.
5-01 /PPA.2/2011 Sangat Segera 3 (ti9a) Berkas Diklat Program Percepatan Akuntahilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Tahun 2011
30 Mei 2011
1. Para Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Lembaga 2. 3. 4. 5.
Para Sekretaris/Sekretaris Utama Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Jaksa Agung Muda Bidang Pembina an Wakil Kepala Kepolisian Negara RI Wakil Kepala Bidang Administrasi PPATK
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Seluruh Indonesia
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2009, BPK memberikan opini 57% Wajar Tanpa Pengecualian, 33% Wajar Dengan Pengecualian, dan 10% Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) terhadap 79 LKKL. Opini tersebut memberikan kontribusi pada opini Wajar Dengan Pengecual ian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR. 8erbagai perbaikan dilakukan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Negara. Pemerintah telah menargetkan untuk dapat mencapai opini "Wajar Tanpa n Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011. Untuk mencapai target tersebut diperlukan berbagai pembenahan dan perbaikan termasuk pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Sehubungan dengan hal itu, perlu kami informasikan bahwa : 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan kembali Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Tahun 2011 yang kegiatannya berupa pelatihan pengelolaan keuangan dengan fokus utama akuntansi pemerintahan . 2. Diklat PPAKP tahun ini ditujukan bagi para pegawai untuk kelas reguler dan para pimpinan untuk kelas manajerial pada satker-satker Kementerian Negara /Lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dari setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)/Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). 3. Diklat dilaksa nakan mulai bulan Juli s.d. November 2011, dengan jumlah total peserta dari seluruh K/L dan angkatan sebagai berikut:
a. Kelas Reguler Jumlah peserta 2.760 orang, dialokasikan di 14 (em pat belas) lokasi yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Bandung, Manado, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Banjarmasin, Ambon, dan Jayapura. b. Kelas Manajerial Jumlah peserta 1.140 orang, akan dilaksanakankan di 30 (tiga puluh) lokasi Kanwil Oitjen Perbendaharaan. Rincian terlampir. 4. Oalam rangka mempercepat proses pendaftaran calon peserta dan mengoptimalkan keikutsertaa n satker-satker di seluruh wilayah kerja Kanwil Oitjen Perbendaharaan pada masing-masing lokasi diklat, maka mekanisme pendataan dan pendaftaran calon peserta diatur melalui 2 {dual cara sebagai berikut: a. Kanwil Oitjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia diminta untuk mendata dan menyampaikan calon peserta dari satker-satker di wilayah kerja KPPN dan Kanwil yang bersangkutan kepada Panitia Pusat PPAKP untuk memenuhi quota kelas di lokasi setempat dan sebagai calon peserta tambahan bagi tokasi lainnya dengan menggunakan formulir Ill-A (pergeseran peserta ke lokasi lain merupakan kewenangan Panitia Pusat PPAKP); b. Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk mendata dan mendaftarkan calon peserta yang merupakan satker pusat (KP) atau satker daerah (KO) dengan menggunakan formulir IIl-A yang selanjutnya akan dikonsolidasikan dengan data calon peserta dari masing-masing Kanwil Oitjen Perbendaharaan. 5. Mengingat kapasitas kelas diklat terbatas, kami memberikan kesempatan kepada Saudara untuk mengirimkan calon peserta diklat sesuai persyaratan yang ada ke Sekretariat PPAKP Gedung Prijadi Praptosuhardjo III JI. Bud; Utomo NO.6 Jakarta Pusat. 6. Penyampaian daftar calon peserta paling lambat tanggal 17 Juni 2011 (formulir sesuai dengan Lampiran III yang diisi secara lengkap). Selain dalam bentuk hard copy, softcopy daftar calon peserta (dalam bentuk MS-Exce/I) agar dapat dikirimkan ke
[email protected] cc
[email protected] ; 7. Biaya pelatihan dan penginapan selama diklat dibebankan pada OIPA Kementerian Keuangan, sedangkan biaya transportasi peserta agar dibebankan pada OIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; 8. Hal-hal yang berkenaan dengan Oiklat Program Percepatan AkuntabHitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Tahun 2011 tercantum dalam Lampiran II. Oemikian , atas perhatian dan kerjasama Saudara , kami ucapkan terima kasih . Jenderal Perbendaha raan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
041985012001 ~ Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Tim Kerja ; 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Wakil Ketua Tim Kerja 3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan selaku Wakil Ketua Tim Kerja .
Lamp iran I Surat Nomor :S- 0 r /PPA.3120 11 Tanggal :;0 Mel 2011 DAFTAR KEMENTERlAN NEGA RAILEMBAGA DAN KANTOR WlLAYAH D1REKTORA T JEN DERAL PERBENDAHARAAN
A.
KEMENTERlAN NEGARAILEMBAGA
No.
Pejabat Kementerian Negara/Lembaga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawarata n Rakyat Sekreta ris Jend eral Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agu ng Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Sekretaris Menteri Sekretariat Negara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Sekretaris Jendera l Kementerian Keuangan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Se kretaris Jenderal Kementeria n Pend idikan Nasional Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
22
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Pofitik dan Keamanan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretas Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pawisata Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Sekretaris Kementerian Koperasi dan U KM Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlind ungan Anak Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Sekretaris Utama BPN/Bappenas
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Wakil Kepala Bidang Adm inistrasi PPATK
54
Sekretaris Utama LlPI
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasionat Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretaris Utama Badan POM Sekretaris Utama Sekretariat Lembaga Ketahanan Nasional Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Sekretaris Lakhar Badan Narkotika Nasional Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Sekretaris Utama BKKBN Sekretaris Jenderal Komnas Hak Asasi Manusia
Sekretaris Utama 8adan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sekretaris Jenderal Kernisi Pemilihan Umum Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Utama BPPT Sekretaris Utama LAPAN SekretariS Utama Bakosurtanal Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional Sekretaris Utama BAPETEN Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Utama Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Sekretaris Kementerian Peru mahan Rakyat Sekretaris Kementerian Pemuda dan 0 1ahraga Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Sekretaris Jenderal Komisi Yud isial Sekretaris Utama Lakhar BNPB
72
Sekretaris Utama BNP2TKI
73 74 75 76
Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sekretaris Jenderal Badan SAR Nasiona l Sekretaris Jenderal Lembaga Kebijakan Pengadaaan Sarang dan Jasa Pemerintah
B. KANTOR WlLAY AH D1 REKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN NO
PEJABAT KANTOR W1LAYAH OITJEN PERBENOAHARAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI ACEH
17
KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI BANGKA BEll TUNG KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI JAWA TIMUR KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI SUMATERA UTARA KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI JAWA BARAT KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI BALI KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI DKI JAKARTA KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI RIAU KEPALA KANW ll DJP BN PROVINSI JAMBI KEPALA KANWll DJPB N PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI LAMPUNG KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI BANTEN KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI DI YOGYAKARTA
KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI MAlUKU KEPALA KANW ll DJPBN PROVINSI BENGKUlU KEPALA KANW ll DJPBN PROVIN SI SULAWESI TENGAH KEPALA KANW ll DJPBN PROVIN SI GORONTAl O KEPALA KANWll DJPBN PROVIN SI SULAWESI UTARA KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI MAlUKU UTARA KEPALA KANWll DJPBN PROVINSI PAPUA
or
lampir~n II Surat Nomor S/PPA.1!2011 Tanggal 30 Mei 2011
HAL-HAL YANG BERKENAAN DENGAN DIKLAT PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2011
1. Syarat Peserta Kelas Reguler a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
1.
Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil; Bekerja di bidang akuntansi, pelaporan, dan keuangan at au pengelola barang; Pendidikan minimal SLTA; Mendapatkan izin tertulis dari unit kerja masing-masing (min. Eselon III); Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; Usia maksimum 50 tahun ; Sehat jasmani dan rohani serta tida k dalam proses hukum; Membawa surat tugas; Membawa laptop; Memakai pakaian dengan atasan putih dan bawahan hitam/gelap setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu, Jumat memakai batik; Membawa pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 21embar; Belum pernah mengikuti diklat PPAKP sebelumnya.
Kelas Manajerial a. Pejabat yang menangani pengelolaan keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan keuangan, seperti: Kabag Perencanaan dan Penganggaran, Kabag Keuangan, Kabag Perlengkapan, Kabag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kuasa Penggu na Angga ran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen; b. Pejabat Penerbjt dan Penandatangan SPM di lingkungan Kementerjan I Lembaga; c. Pejabat Eselon III dan IV yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I untuk mengikuti PPAKP terkait bidang tugas sehari-hari yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; d. Membawa surat tugas; e. Membawa pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar; f. Berum pernah mengikuti diklat PPAKP sebelumnya. 2. Materi Diklat : a. b. c. d. e.
Paket Undang-Undang di Bidang Keuangan N egara; Manajemen Aset, Kas , dan Utang; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran (termasuk demo aplikasi RKAKL, DIPA, dan SPM); Bagan Akun Standar; f. Dasar-dasar Akuntansi (khusus Kelas Reguler); g. Standar Akuntansi Pemerintahan; h. Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang MiIlk Negara; i. Sistem Akuntansi Keuangan; j. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; k. Analisis Laporan Keuangan; I. Tindak Lanjut Temuan BPK (khusus Kelas Manajerial).
lampiran II Surat Nomor S- 0 1 /PPA.!l2011 Tangga! ~a Mei 2011
3.
Penyelenggaraan a. Kelas Reguler Diklat dilaksanakan selama 21 (dua pulu h satu) hari; Kelas Manajerial dilaksanakan selama 5 (lima) ha ri. b. Biaya akomodasi, materi, dan narasumber ditanggung Kementerian Keuangan, sedangkan biaya transportasi pulang pergi (pp) ditanggu ng oleh Kementerian Negara/Le mbaga yang bersangkutan.
4. Jadwal a. Kelas Reguler Direncanakan akan dimulai pada bulan Juli s.d. November 2011 di lokasi-Iokasi diklat, meliputi: Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Bandung , Manado , Pekanbaru , Pale mbang, Yogyakarta, Banjarmasin, Ambon , dan Jayapura; b. Kelas Manajerial Untu k lokas; diklat di Jakarta , Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar, angkatan I akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 17 September 2011 dan angkatan II akan dilaksanakan pada tanggal 25 September s.d. 1 Oktober 201 1 ; Untuk Kelas Manajerial pada 25 Kanwil DJPBN selaln 5 (lima) tokasi di alas, direncana kan akan dilaksa nakan pada periode tanggal 3 Juli s.d . 30 Oktober 2011 sebagai berikut NO. GEL.
TANGGAL PELAKSANAAN 10 16 Juli
1
I
2
II
3
III
4
IV
25 September 1 Oktober
5
V
9
15 Oktober
6.
VI
23
290klober
17
23 Juli
17 September
11
LOKASI
KOTA
Kanwil DJPBN Provo Papua Kanwil DJPBN ProvoMaluku Kanwil DJPBN Provo Maluku Utara Kanwil DJPBN Provo Nusa TenQQara Timur Kanwil DJPBN ProvoSulawesi Utara Kanwil DJPBN Provo Gorontal0 Kanwil DJPBN Provo Sulawesi Tengah Kanwil DJPBN ProvoNusa Tenggara Barat Kanwil DJPSN Provo Sulawesi Tenggara Kanwil DJPBN Provo Kalimantan Timur Kanwil OJP8N Provo NAD Kanwil DJPBN Provo Kalimantan Selatan Kanwil DJPBN Provo Kalimantan Barat Kanwil DJPBN Provo Kalimantan Tengah Kanwil DJPSN Provo Sumatera Barat Kanwil DJPBN Provo Benokulu Kanwil DJPBN Provo Jambi Kanwil DJPBN Provo Sangka Belitung Kanwil DJPBN Provo Riau Kanwil DJPBN Provo Sumatera Selatan Kanwil DJPSN Provo Santen Kanwil DJPBN ProVo Lampung Kanwil DJPBN ProvoJawa Tengah Kanwil OJPBN ProvoD.I.Yogyakarta Kanwil DJPBN Prov. Jawa Baral
Jayapura Ambon Ternate Kupana Manado Goronlalo Palu Mataram Kendari Samarinda Banda Aceh Banjarmasin Ponlia nak Palangkaraya Padang Benakulu Jambi Pangkal Pinang Pekanbaru Palembana Serang Bandar Lampung Semarang Yogyakarta Bandung
Jadwal lebih rinei akan informasikan kemudian melalui website Ditjen Peroendaharaan, www.perbendaharaan.qo.ir;!).
lampiran II Surat Nomor s-
ell
Tanggal
/PPA.f/2011
30
Mel 2011
5. Alokasi Peserta l okasi
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ja karta Medan Surabaya Denpasar Makasar Semarang Bandung Manado Palembang Pekanbaru Yogyakarta Banjarmasin Ambon Jayapura
Kelas Reguler
Kelas Manajerial
eRG
Kelas
Angkatan
JM L
eRG
Kelas
Angkatan
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
480 320 320 320 320 320 120 80 80 80 80 80 80 80
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30
32
2.760
2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 16 37
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35
16 Kanwil
JML
120 120 120 120 120 30 60 60 30 30 30 30 30 30 480 1.4 10
6. Lain-lain a. Pemanggilan peserta akan disampaikan kemudian setelah ada penyeleksian peserta ; b. Keputusan panitia seleksi tidak bisa diganggu gugat; c. ApabiJa calon peserta dari suatu satker yang sudah dipanggil berhalangan. maka penggantinya harus disiapkan oleh satker dari Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; d. Contact Person : Nurmah (HP 081519296123 . Faksimili 021-3509209). Syarifah (08121353851). Yanur Perdana (08159196123). dan Deni Herdianto (081361380638).
lampiran III -A
OAFfAR PESERTA OIKLAT PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAHTAHUN 2011 KANTOR WILA YAH WAK11JrrEMPAT DIKLAT fENIS KELAS
. REGULER f MANAJERIAL . )
NO
NAMA
TEMPATf TGL.LAHIR
UP
NIP
GOL
JABATAN
I
2
)
4
,
6
7
NAMA DAN ALAMAT KODE SA. ES I KODESATKER SATKER 8
NO. HP
9
PILIHAN LOKASI PELATIHAN
TIDAK PERNAH IKUT DIKLAT PPAKP
"
12
10
Kami menyatakan bahwa nama-nama lersebut di alas adalah benar-benar pejabatislaUpelaksana yang menangani penyusunan Japoran keuangan. KE PALA KANWI L Kel : 1. Pilihjenis kelas, COftI yang tidak perlu . ) 2. Semua kolom harus diisi dengan lengkap 3. Kolom 4 diisijenis kelamin pe:serta 4. Kolom II diisl lokasl latihan dapat dil1hat pada lampiran II point 4 (Jadwal) S. Kolom 12,jih tidak pemah mengikuli Diklat PPAKP diisi · VA", jika sudah pemah, diisi "PERNAH".
( N I~
)
\
Lempira" II/-B
DAFTARPESERTA DfKLAT PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH T AHUN 2011 UNIT ESELON I KEMENTERJAN NEGARAILEMBAGA JENIS KELAS
NO I
. REGULER f MANAJERIAL .)
NAMA 2
TEMPATI TGL.LAHIR
UP
NIP
3
4
,
GOL 6
JABATAN
7
NAMA DAN ALAMAT
SATKER
KODEBA. ES I KODESATKER
•
NO.HP 10
9
PILlHAN
TIOAK
LOKASI PELATIHAN
PERNAH IKUT DlKLAT PPAKP
II
12
Kami menyatakan bahwa nama-nama Icrsebul di alas adalah benar-benar pejabatlstaf/pelaksana yang mcn3Jlgnni penyusunan laporan keuangan.
DirjenlSekjenlSektarna, Ket : L Pilih jenis kelas, com yang tidak perlu .) 2. Semul kolom hlrus diisi dengan lengkap 1. Kolom 4 diisi jenis kelamin peserta 4. Kolom 11 diisi Iobsi Illillan dapa\ dilihat pad. lampintn II point 4 (JadwaJ) S. Kolom 12,jika tidak pemah mengikUli Diklat PPAKP diisi "Y A" , jib sudah pernah, diisi ·PERNAH".
(
NIP.
