2011 ADDENDUM DOKUMEN

Lampiran : BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIDJZING) Nomor : 55.1/PAN-DPU/VII/2011

ADDENDUM DOKUMEN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DISPENDA

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

DOKUMEN PENGADAAN Nomor: 55/PAN-DPU/VII/2011 Tanggal: 01 Juli 2011

untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DISPENDA KOTA MAKASSAR

Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran: 2011


BAB I. UMUM A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. B.

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: - Pekerjaan Konstruksi : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya; - HPS

: Harga Perkiraan Sendiri;

- HEA

: Harga Evaluasi Akhir;

- Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; - LDP

: Lembar Data Pemilihan;

- LDK

: Lembar Data Kualifikasi;

- Pokja ULP

: Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

- PPK

: Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

- SPPBJ

: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- SPMK

: Surat Perintah Mulai Kerja

- TKDN

: Tingkat Komponen Dalam Negeri.

- LPSE

: Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

- Aplikasi SPSE

:

yang

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. D. Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.


BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI CONTOH


BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum 1. Lingkup Pekerjaan

1.1

Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2

Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta

3.1

[Pelelangan

3.2

Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.

3.3

Untuk nilai pekerjaan di bawah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka kemitraan/KSO harus diwakili oleh perusahaan nasional.

3.4

Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

[Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung]

pendanaan

Umum

penyedia pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha, kemitraan/KSO atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.


4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

4.1

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung], sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2

Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

4.3

Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.

5.1

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

5.2

Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain meliputi: a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama; b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

konsultan perencana menjadi Penyedia Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas menjadi Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan. 5.3

Afiliasi sebagaimana dimaksud pasal 5.1 adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang antara lain meliputi: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

5.4

Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan 6.1 Produksi Dalam Negeri

Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).

6.2

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3

[Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga, untuk pekerjaan diatas Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah) dan TKDN diatas 25% (dua puluh lima perseratus).]

7. Satu Penawaran 7.1 Tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

7.2

Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

yang sama.

B. Dokumen Pengadaan 8. Isi Dokumen Pengadaan

8.1

Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

8.2

Dokumen Pemilihan meliputi: a. Umum b. Pengumuman Pelelangan; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO); 3) Dokumen Penawaran Teknis; 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 5) Jaminan Penawaran; f. Bentuk Surat Perjanjian; g. Syarat-Syarat Umum Kontrak; h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; i. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; j. Daftar Kuantitas dan Harga; k. Bentuk Dokumen Lain: 1) SPPBJ; 2) SPMK; 3) Jaminan Sanggahan Banding; 4) Jaminan Pelaksanaan; 5) Jaminan Uang Muka; 6) Jaminan Pemeliharaan.

8.3

Isi Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi;

9. Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

10. Pemberian Penjelasan

10.1

Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE pada waktu yang ditentukanoleh Pokja ULP kepada peserta yang terdaftar.

10.2

Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

menolak/menggugurkan penawaran.

11. Perubahan Dokumen Pengadaan

10.3

Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui Aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.

10.4

Catatan tentang Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, dapat dilihat melalui aplikasi SPSE.. Jika dilaksanakan penjelasan lapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE.

10.5

Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

10.6

Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.

10.7

Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Pokja ULP pada aplikasi SPSE.

11.1

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.

11.2

Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

11.3

Pengumuman Adendum Dokumen Pengadaan dapat dilihat pada website LPSE 2 (dua) hari Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

sebelum batas akhir pemasukan penawaran 12. Perubahan Waktu

Pokja ULP dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan alasan perubahan.

C. Penyiapan Dokumen Penawaran 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

14. Bahasa Penawaran

15. Dokumen Penawaran

13.1

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

13.2

Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

14.1

Semua Dokumen Penawaran menggunakan Bahasa Indonesia.

14.2

Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

14.3

Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

harus

Dokumen Penawaran, meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) harga penawaran; 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan b. hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran. Dalam hal pencairan jaminan memerlukan dokumen asli Jaminan maka jaminan penawaran asli dikirim melalui pos/jasa pengiriman ke alamat sesuai LDP c. daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan; d. hasil pemindaian surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); e. dokumen penawaran teknis: 1) metode pelaksanaan; 2) jadwal waktu pelaksanaan; 3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; 4) spesifikasi teknis; 5) daftar personil inti; Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; f. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; g. data kualifikasi; dan h. dokumen lain yang dipersyaratkan. 16. Harga Penawaran

16.1

Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.

16.2

Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. [Untuk kontrak lump

sum, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan].

17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

18. Masa Berlaku Penawaran

16.3

Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

16.4

[Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, ditulis ―Penyesuaian harga dapat diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak‖].

17.1

Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.

17.2

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18.1

Masa berlaku penawaran tercantum dalam LDP. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

sebagaimana

dan Jangka Waktu Pelaksanaan

18.2

Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan konfirmasi secara elektronik melalui e-mail.

18.3

Peserta dapat: a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

18.4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

19. Bentuk Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy berupa file yang telah dienkripsi dianggap telah ditandatangani oleh peserta pengadaan.

20. Pakta Integritas

20.1

Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.

20.2

Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani Pakta Integritas .

21. Pengisian 21.1 Dokumen Isian Kualifikasi

Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi Isian Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

21.2

Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan:

22.1

Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.

22. Jaminan Penawaran


22.2

Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO.

22.3

Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

22.4

Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang.

22.5

Jaminan Penawaran akan disita apabila: a. peserta terlibat KKN; b. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal harga penawarannya di bawah 80% HPS; Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

c. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak. D. Pemasukan Dokumen Penawaran 23. Penyampulan 23.1 dan Penandaan Sampul Penawaran 23.2

Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) file.

23.3

File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).

23.4

Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia pada aplikasi APENDO.

24.1

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP a. Pertama-tama, mengirimkan data kualifikasi melalui melalui aplikasi SPSE; b. Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

24.2

Peserta hanya dapat menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE.

24.3

Peserta dapat mengirim data kualifikasi dan mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi dan file penawaran terakhir akan menggantikan data dan file yang telah terkirim sebelumnya.

24. Penyampaian Dokumen Penawaran

25. Batas Akhir Waktu Pemasukan

Dokumen penawaran terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga; dan d. Dokumen Isian Kualifikasi

Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

Penawaran 26. Penawaran Terlambat

E.

Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, Aplikasi SPSE akan menolak setiap penawaran yang akan dikirim.

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

27. Pembukaan Penawaran

27.1

Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan.

27.2

Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Pokja ULP menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan

27.3

Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

27.4

Penawaran masuk yang dimaksud butir 27.3 adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka, yang terdiri dari data kualifikasi dan penawaran administrasi, teknis dan harga. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE

27.5

28. Evaluasi Penawaran

28.1

Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.

28.2

[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, dilakukan koreksi aritmatik sebelum dilakukan evaluasi penawaran dengan ketentuan: a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.] 28.3

[Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak harga satuan dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.] [Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.]

28.4

[Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.]

28.5

[Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah.]

28.6

[Pokja ULP memasukan hasil koreksi aritmatik pada aplikasi SPSE]

28.7

Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

28.8

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

28.9

Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

28.10

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini; b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi; f. ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) Ketidakikutsertaan peserta dalam pemberian penjelasan; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya surat penawaran tidak berkop perusahaan; g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. 28.11

Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap nol); 2) Terdapat surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) . a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan c) bertanggal; 3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimana tercantum dalam LDP; e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

f)

c. d. e.

f. g.

nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO; j) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan. Dalam hal penyedia barang/jasa hanya mengirimkan softcopy jaminan penawaran dan tidak mengirimkan jaminan penawaran asli, penyedia barang/jasa tersebut tidak dapat digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi jika hasil konfirmasi kepada penerbit jaminan menyatakan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan.; Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. Pokja ULP memasukan hasil evaluasi administrasi pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi


administrasi. 28.12

Evaluasi Teknis: a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP; 2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap: a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sebagaimana tercantum dalam LDP; d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini; e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP;

3) [evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;] 4) [dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal sebagaimana tercantum dalam LDP;] 5) Pokja

ULP


dapat

meminta

uji

mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP; 6) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; c. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; d. apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga), maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. f. g. Pokja ULP memasukan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis. 28.13

Evaluasi Harga: a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) total harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap nilai total HPS: a) apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua harga penawaran atau penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal; 2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

4) [untuk kontrak lump sum: a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur]. b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP; 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan: 1) rumus penghitungan sebagai berikut:  1  HEA     HP  1  KP  HEA = Harga Evaluasi Akhir. KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa). HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi). Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

2) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang; 3) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang. d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. e. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. f. Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 29. Evaluasi Kualifikasi

30. Pembuktian Kualifikasi

29.1

Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada.

29.2

Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.

29.3

Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi.

29.4

Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawar ranking berikutnya.

30.1

Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.

30.2

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

F.

30.3

Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

30.4

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.

30.5

Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal

Penetapan Pemenang

31. Pengumuman Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE . dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

32. Sanggahan

32.1

Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara offline kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.

32.2

Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

32.3

Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

32.4

Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.

32.5

Sanggahan yang disampaikan secara offline, Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan ditindaklanjuti secara offline di luar aplikasi SPSE oleh pihak-pihak yang berwenang. 33. Sanggahan Banding

33.1

Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.

33.2

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP, wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.

33.3

Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar sebagaimana tercantum dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

33.4

Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Pokja ULP.

33.5

Sanggahan banding pelelangan.

33.6

Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

menghentikan

proses

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan 34. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

34.1

Pokja ULP membuat dan mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ke dalam aplikasi SPSE dan menginformasikan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) 34.2

PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

34.3

Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.

34.4

Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

34.5

Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

34.6

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.

34.7

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

sanggahan banding dijawab.

35. BAHP dan Kerahasiaan Proses

34.8

Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

34.9

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

35.1

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP segala hal terkait proses pemilihan penyedia/barang jasa secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE Jika diperlukan, file BAHP dapat diunggah secara berulang, diganti atau ditimpa sampai dengan kontrak ditandatangani.

35.2

35.3

H. Pelelangan Gagal 36. Pelelangan Gagal

36.1

Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran (file penawaran administrasi dan teknis yang dapat dibuka) kurang dari 3 (tiga) peserta; b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

d. [harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;] [seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;] e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. 36.2

[KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah] sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. [KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah] sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri.

36.3

[Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya sebagaimana tercantum dalam LDP selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.] [Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.]

I.

36.4

Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan secara elektronik kepada peserta.

36.5

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan.

Surat Jaminan Pelaksanaan

37. Surat Jaminan Pelaksanaan

37.1

Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP; c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangan kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.

J.

37.2

Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.

37.3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Penandatanganan Kontrak

38. Penandatanganan Kontrak

38.1

Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan Dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

38.2

Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

38.3

PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. 38.4

Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

38.5

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

38.6

Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; d. syarat-syarat khusus kontrak; e. syarat-syarat umum kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h. gambar-gambar; dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

38.7

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

38.8

Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

perundang-undangan. 38.9

Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.9, dapat menandatangani kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.


35

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. Lingkup Pekerjaan

1.

Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

2.

Alamat Pokja ULP: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Jl. Urip Sumoharjo No.8 Telp. (0411) 449340, Fax (0411) 436932 Makassar

3.

Website: http://dpu.makassarkota.go.id

4.

Website LPSE: http://lpse-makassar.info

5.

Nama paket pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Dispenda Uraian singkat pekerjaan: - Penambahan Lantai Bangunan - Perubahan Bentuk Bangunan

[diisi uraian secara singkat dan jelas pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan] 6.

B. Sumber Dana

C. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan dan Peninjauan Lapangan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: (seratus empat puluh) hari kalender.

140

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Tahun Anggaran 2011 1.

(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)


:

36

D. Dokumen Penawaran

1.

Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: 1. Site Manajer Lulusan T. Sipil/Arsitektur Pengalaman Minimal 7 tahun untuk S1 dan 5 Tahun untuk S2 Bersertifikat keahlian Manajemen Konstruksi/Pelaksana Sipil bangunan 2. Ahli Struktur Lulusan T. Sipil Pengalaman 7 tahun untuk S1 dan 5 tahun untuk S2 bersertifikat Keahlian Ahli Struktur 3. Ahli Arsitektur lulusan S1 T. Arsitektur Pengalaman 7 tahun untuk S1 dan 5 Tahun untuk S2 bersertifikat keahlian Ahli Arsitektur 4. Ahli Mekanikal sebanyak 1 org lulusan S1 T. Mesin Pengalaman 7 Tahun untuk S1 dan 5 tahun untuk S2 Bersertifikat Ahli Plambing dan Ahli Mesin 5. Ahli Elektrikal sebanyak 1 orang lulusan S1 T. Elektrikal Pengalaman 7 Tahun untuk S1 dan 5 Tahun untuk S2 bersertifikat Ahli Elektrikal. 6. Pelaksana Sipil 1 orang Lulusan T. Sipil Lulusan S1 pengalaman 10 Tahun dipekerjaan sejenis bersertifikat Pelaksana Sipil 7. Pelaksana Arsitektur 1 orang lulusan T. Arsitektur pengalaman 10 tahun dipekerjaan sejenis besertifikat Pelaksana Arsitektur.

2.

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: Scafolding 500 set

[diisi jenis, kapasitas, jumlah peralatan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan] 3.

Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan ____________________________________

[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan dan bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis] 4.

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk: a. Bahan ______________ b. Alat ______________

[diisi, ―tidak ada‖ apabila tidak diperlukan] Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

37

E. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

1.

Mata uang yang digunakan Rupiah

2.

Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran

(termijn) sesuai kemajuan pekerjaan [diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate) atau cara angsuran (termijn)]

F. Masa Berlakunya Penawaran G. Jaminan Penawaran

Masa berlaku penawaran selama 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 1.

Besarnya Jaminan Penawaran adalah: Rp. 82.680.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

2.

Masa berlakunya jaminan penawaran (sembilan puluh) hari kalender.

3.

Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan pada

Kas Daerah . H. Pemasukan Dokumen Penawaran


I. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran


J. Pembukaan Penawaran

(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPS

K. [Ambang Batas Sistim Gugur]

[Ambang Batas Nilai Teknis : ______________]


90

38

L. Sanggahan, Sanggahan Banding Dan Pengaduan

1.

Sanggahan ditujukan kepada _________________ Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

2.

Tembusan sanggahan ditujukan kepada: a. PPK _____________ b. PA/KPA Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar c. APIP ______________

[diisi secara lengkap dan jelas] 3. Sanggahan Banding ditujukan kepada Walikota Makassar

[diisi nama Jabatan PA/KPA K/L/I atau Kepala Daerah, contoh: Kepala LKPP] 4. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada: a. PPK _____________ b. Pokja ULP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar c. APIP ______________

[diisi secara lengkap dan jelas] M. Jaminan Sanggahan Banding

N. Jaminan Pelaksanaan

1.

Besarnya jaminan sanggahan banding:

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 2.

Jaminan Sanggahan Banding disetorkan pada Kas Daerah

dicairkan

dan

1.

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 140 (Seratus empat puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.

[diisi dengan memperhitungkan tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO)] 2.

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah


39

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja ULP : Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Alamat Pokja ULP : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Jl. Urip Sumoharjo No.8 Telp. (0411) 449340, Fax (0411) 436932 Makassar

Website : http://dpu.makassarkota.go.id Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dispenda B. Persyaratan Kualifikasi

1. Peserta Kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki SBU yang masih berlaku telah Herregistrasi dan SIUJK yang masih berlaku; 2. memiliki pengalaman pada subbidang Bangunan-

bangunan non perumahan lainnya, termasuk perawatannya (21005) dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; 3. memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Teknik Sipil [isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi ini] serta harus memenuhi persyaratan: minimal 7 tahun

[isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan]; 4. memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan Arsitektur [isi dengan jenis

kemampuan teknis yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi ini], serta harus memenuhi persyaratan: minimal 5 tahun [isi dengan persyaratan pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan]; 5. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling

kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

40

HPS; 6. memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini, yaitu: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Junis Peralatan Kapasitas yang Dibutuhkan Scafolding Lift Barang 1000-3000 Kg Mesin Genset 1500 Watt Vibrator Conceret Beton Molen 250 Liter Pompa Air 3 Inci Dump Truck 20 m3 Dukungan 7 m3 peralatan Ready Mix (Pompa+ mobil molen)

Jumlah 500 Set 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Set

[sebutkan fasilitas/peralatan/perlengkapan minimum yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud, termasuk yang bersifat khusus/ spesifik/berteknologi tinggi].


41

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A.

BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan (KSO)] Nomor : Lampiran :

_______, _____________ 20___

Kepada Yth.: Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar di ______________________ Perihal

: Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispenda

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pengadaan nomor: 50/PAN-DPU/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan serta adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 55/PAN-DPU/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispenda sebesar Rp_______________ (__________________________). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 (Seratus empat puluh) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Hasil pemindaian (scan)Jaminan Penawaran [atau asli]; 2. Daftar Kuantitas dan Harga;

3. [Hasil pemindaian Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada]; 4. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :


42

a. b. c. d.

Metoda Pelaksanaan; Jadwal Waktu Pelaksanaan; Daftar Personil Inti; Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan; e. Spesifikasi teknis;

f. [Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, apabila ada]. 5. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); 6. Data kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) ____________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.......................... Jabatan


43

B.

BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) CONTOH SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ________________ pada tanggal ________ 20__, maka kami: ______________________________ [nama peserta 1] ______________________________ [nama peserta 2] ______________________________ [nama peserta 3] ______________________________ [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah ________________ b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _______________ [nama peserta 1] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 2] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 3] sebesar _____ % (___________ persen) _________________________________ [dst] 3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan,


44

perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _________________________ [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _________________________ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO. 7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_______) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _________ pada hari __________ tanggal __________ bulan ____________, tahun ________________________

[Peserta 1]

(_______________)

[Peserta 2]

(________________)

[Peserta 3]

(________________)

[dst

(________________)]

Catatan:

Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel


45

C.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] 1. metoda pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan]; 2. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan [tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP]; 3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sebagaimana tercantum dalam LDP]; 4. spesifikasi teknis; 5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan

persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan]; 6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP]; dan 7. [Hal-hal lain yang dipersyaratkan].


46

D.

BENTUK FORMULIR REKAPITULASI KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

PERHITUNGAN

TINGKAT

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) Total DN LN Ribu % Rp KDN

Uraian Pekerjaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TKDN Barang/ Jasa

Gabungan

(7)

(8)

Barang I. Material Langsung (Bahan baku) II. Peralatan (Barang jadi)

(1A) (2A)

(1B) (2B)

(1C) (2C)

(1D) (2D)

(1E) (2E)

(1G) (2G)

A. Sub Total Barang

(3A)

(3B)

(3C)

(3D)

(3E)

(3G)

(4A)

(4B)

(4C)

(4D)

(4E)

(4G)

(5A)

(5B)

(5C)

(5D)

(5E)

(5G)

(6A) (7A)

(6B) (7B)

(6C) (7C)

(6D) (7D)

(6E) (7E)

(6G) (7G)

B. Sub Total Jasa

(8A)

(8B)

(8C)

(8D)

(8E)

(8G)

C. TOTAL Biaya (A + B)

(9A)

(9B)

(9C)

(9D)

(9E)

(9G)

Jasa III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja V. Konstruksi dan Fabrikasi VI. Jasa Umum

Formulasi perhitungan: % TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)

=

Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C) Nilai Jasa Total(8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8B) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[tanda tangan] [nama wakil sah badan usaha/pemimpin kemitraan (KSO)]


47

E.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK Contoh

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ________________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Alamat selanjutnya disebut:

: Jl. Urip Sumoharjo No.8 Telp. (0411) 449340, Fax (0411) 436932 Makassar PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) sebagai Jaminan Penawaran dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu: a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; b. Yang Dijamin tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; 2) menandatangani Kontrak; atau 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang; c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);


48

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ . 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________

[Nama dan Jabatan]


49

F.

BENTUK JAMINAN PENJAMINAN

PENAWARAN

DARI

ASURANSI/PERUSAHAAN

Contoh

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PENAWARAN Nomor Jaminan: ____________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar , Jl. Urip Sumoharjo No.8 Makassar sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang _____________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ____________________________________________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN: a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; b. tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; 2) menandatangani Kontrak; atau 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang; c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 4. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA


50

JAMINAN mengenai janji/wanprestasi.

pengenaan

sanksi

akibat

TERJAMIN

cidera

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

_____________________

__________________

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]


51

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Sebagian atau keseluruhan dari petunjuk berikut dapat digunakan untuk pengisian formulir elektronik isian kualifikasi. PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI BADAN USAHA A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email badan usaha peserta yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Izin Usaha 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

dan

tanggal

C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. E. Pengurus 1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. 2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha. F. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero.


52

2. Pajak a. Diisi dengan NPWP badan usaha b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1) PPH pasal 21 2) PPH Pasal 23 3) PPH pasal 25/pasal 29 4) PPN Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak G. Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.


53

PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI PENYEDIA PERORANGAN A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama perorangan. 2. Diisi dengan jenis pekerjaan penyedia peroangan. 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax rumah yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor dapat dihubungi 5. Diisi dengan nomor Identitas berupa nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau nomor Passpor. B. Izin Usaha/Izin melaksanakan kegiatan [apabila dipersyaratkan] 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

dan

tanggal

C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. D. Data Keuangan 1. Pajak a. Diisi dengan NPWP badan usaha b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 5) PPH pasal 21 6) PPH Pasal 23 7) PPH pasal 25/pasal 29 8) PPN Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. E. Data Pengalaman Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.


54

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 3. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 5. khusus untuk penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 6. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai; 7. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; b. evaluasi persyaratan pada angka 1. sampai dengan angka 7. dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. 8. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila dipersyaratkan. B. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal: 1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi. C. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. D. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.


55

BAB VII. BENTUK KONTRAK SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: __________ Nomor: __________

[Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: ―SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut ―Kontrak‖) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut ―PPK‖) dan __________ [nama wakil Penyedia], __________ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta notaris] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya disebut ―Penyedia‖).‖] [Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: ―SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut ―Kontrak‖) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut ―PPK‖) dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. _________________ [nama Penyedia 1]; 2. _________________ [nama Penyedia 2]; ..... dst yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________ [nama anggota kemitraan yang ditunjuk Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

56

sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. ___________ tanggal ___________ (selanjutnya disebut ―Penyedia‖).‖] MENGINGAT BAHWA: (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut ―Pekerjaan Konstruksi‖); (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

untuk

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut: ―total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);‖] [untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut: ―total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);‖] 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

57

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

adendum Surat Perjanjian; pokok perjanjian; surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada); syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak; spesifikasi khusus; spesifikasi umum; gambar-gambar; dan dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a.

PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b.

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang


58

diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SyaratSyarat Umum/Khusus Kontrak. DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama __________ PPK

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) __________

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap] [jabatan]



59

[kop surat K/L/D/I] SATUAN KERJA:

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK: Halaman __ dari __ PAKET PEKERJAAN: __________

[cantumkan dan lengkapi salah satu saja] NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN: [jika pengadaan melalui

Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN: [jika pengadaan

melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung] NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL NEGOSISASI: [jika pengadaan

melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung] SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ‖dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran

kegaiatan __________ WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun NILAI PEKERJAAN No.

Uraian Pekerjaan

Kuantitas

Satuan Ukuran

Harga Satuan (Rp) Material Upah

Subtotal (Rp) Material Upah

Total (Rp)

Jumlah PPN 10% NILAI Terbilang : INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama penyedia __________

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]


[nama lengkap] [jabatan] Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

60

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1.

PENYEDIA JASA MANDIRI SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2.

HAK KEPEMILIKAN PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3.

CACAT MUTU PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4.

PEMUTUSAN Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

5.

PENANGGUNGAN Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6.

PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7.

HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9.

ADENDUM SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.


61

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.


62

BAB VIII. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. Ketentuan Umum 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi. 1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 1.9 Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

63

1.10

1.11

1.12 1.13 1.14

1.15 1.16

1.17

1.18

1.19 1.20

mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. Hari adalah hari kalender. Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP; Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu; Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara


64

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar; Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK. Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh


65

penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum. 2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1

Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.

3.2

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).

4.1

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan


66

apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

5. Asal Material/ Bahan

6. Korespondensi

4.3

Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. pengenaan daftar hitam.

4.4

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.

4.5

PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2

Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

6.1

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

67

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1

Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2

Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.

10.3

Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.4

Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

68

pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. 12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

14.1

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

14.2

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

15.1

Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

15.2

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

15. Persetujuan Pengawas Pekerjaan


69

16. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

17. Penemuanpenemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

18. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak 19. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

B.1

19.1

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

19.2

Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

19.3

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

19.4

Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

Pelaksanaan Pekerjaan

20. Penyerahan Lokasi Kerja

20.1

PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil


70

pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

21. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

22. Program Mutu

20.2

Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

20.3

Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

21.1

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.

21.2

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

22.1

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

22.2

Program mutu disusun paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.

22.3

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

22.4

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

22.5

Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan.


71

Pemutakhiran program mutu mendapatkan persetujuan PPK.

23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

24. Mobilisasi

25. Pemeriksaan Bersama

harus

22.6

Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

23.1

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

23.2

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

24.1

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

24.2

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil.

24.3

Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25.1

Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan


72

lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

B.2

25.2

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

25.3

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.4

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

Pengendalian Waktu

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

26.1

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

26.2

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

26.3

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

26.4

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.


73

27. Perpanjangan Waktu

27.1

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

29. Rapat Pemantauan

29.1

Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah


74

rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat. 30. Peringatan Dini

B.3

30.1

Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

30.2

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan

31.1

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

31.2

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

31.4

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.5

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus)


75

merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 31.6

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

31.7

Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

31.8

PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.9

Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK. 32. Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2

Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.


76

B.4

Adendum

34. Perubahan Kontrak

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

34.1

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2

Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

34.3

Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

35.1

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

35.2

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

35.3

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang


77

tercantum dalam kontrak awal.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

B.5

35.4

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

36.1

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau e. keadaan kahar.

36.2

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada pasal 39.1.

36.3

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4

PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

36.5

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

37.1

suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2

Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan;

Keadaan Kahar

37. Keadaan Kahar


78

e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

B.6

37.3

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.

37.4

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.5

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.6

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38.1

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

38.2

Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:


79

a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; c. biaya langsung demobilisasi Personil. 38.3

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

38.4

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; d. penyedia berada dalam keadaan pailit; e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; j. penyedia terbukti melakukan KKN,


80

kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

39. Peninggalan

38.5

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. penyedia membayar denda; dan/atau d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

38.6

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak 40. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi: 40.1

Hak dan kewajiban PPK: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah


81

ditetapkan kepada penyedia; dan d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 40.2

Hak dan kewajiban penyedia: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

41. Penggunaan DokumenDokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

42. Hak Kekayaan

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

82

Intelektual

43. Penanggungan dan Risiko

44. Perlindungan

atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia. 43.1

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

43.2

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

43.3

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal ini.

43.4

Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

44.1

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas


83

Tenaga Kerja

biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 44.2

Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

44.3

Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

44.4

Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

45. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkahlangkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

46. Asuransi

46.1

Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.


84

47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

48. Laporan Hasil Pekerjaan

46.2

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

47.1

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

47.2

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakantindakan berikut: a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 15 SSUK; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

48.1

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

48.2

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

48.3

Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;


85

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

49. Kepemilikan Dokumen

48.4

Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

48.5

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

48.6

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

48.7

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

50. Kerjasama 50.1 Antara Penyedia dan Sub Penyedia

Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

50.2

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.


86

51. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

50.3

Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

50.4

Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

51.1

Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

51.2

Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

51.3

Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

52. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

53. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.


87

54. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

55. Jaminan

55.1

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

55.2

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

55.3

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

55.4

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;

55.5

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;

55.6

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

55.7

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).


88

55.8

Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;

55.9

Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO);

D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia 56. Personil Inti dan/atau Peralatan

56.1

Personil inti dan/atau peralatan ditempatkan harus sesuai dengan tercantum dalam Dokumen Penawaran.

56.2

Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

56.3

Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

56.4

PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

56.5

Jika PPK menilai bahwa personil inti: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

56.6

Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti


yang yang

89

dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 56.7

E.

Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

Kewajiban PPK

57. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

58. Peristiwa Kompensasi

58.1

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. ketentuan lain dalam SSKK.

58.2

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

58.3

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika


90

berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

F.

58.4

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

58.5

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

Pembayaran kepada Penyedia

59. Harga Kontrak

60. Pembayaran

59.1

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

59.2

Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

59.3

[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]

60.1

Uang muka a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana


91

penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 60.2

Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada


92

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan halhal yang sedang menjadi perselisihan.

61. Hari Kerja

60.3

Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

61.1

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masingmasing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.


93

62. Perhitungan Akhir

63. Penangguhan

61.2

Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

61.3

Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

62.1

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

62.2

Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

63.1

PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

63.2

PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

63.3

Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

63.4

Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.


94

64. [Penyesuaian

64.1 Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak 64.2 Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]

[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

64.3

Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.

64.4

Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.

64.5

Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

64.6

Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

64.7

Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

64.8

Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a =

Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.


95

0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak. 64.9

Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

64.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 64.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 64.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. 64.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 64.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.] G. Pengawasan Mutu 65. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

96

melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 66. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

66.1

PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

66.2

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

67. Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

68. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

69. Perbaikan Cacat Mutu

69.1

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

69.2

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

69.3

Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas


97

Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

70. Kegagalan Bangunan

69.4

PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

70.1

Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masingmasing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

70.2

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

70.3

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam Pasal ini.

70.4

Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama


98

umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. H. Penyelesaian Perselisihan 71. Penyelesaian Perselisihan

72. Itikad Baik

71.1

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

71.2

Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

76.1

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

76.2

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.


99

BAB IX. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama: __________ Alamat: __________ Website: __________ Email: __________ Faksimili: __________ Penyedia: Nama: Alamat: Email: Faksimili:

B. Wakil Sah Para Pihak

__________ __________ __________ __________ __________

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK:

__________

Untuk Penyedia:

__________

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: ________ s.d. ________

D. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan (bulan/tahun)

E.

Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: ____ (__________) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir.

F.

Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar ‖As built‖ dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.

berlaku

selama:

__________

G. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ______ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

H. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada _______ [Kas

Negara/Kas Daerah]


100

I.

Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang persetujuan PPK adalah: __________

memerlukan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: __________ J.

Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________

K. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : _________________

L.

Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari __________________ [APBN/APBD]

M. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).

[jika ‖YA‖] Uang muka diberikan sebesar __% (________ persen) dari Nilai Kontrak N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/Sekaligus). Pembayaran berdasarkan cara dilakukan dengan ketentuan __________

tersebut sebagai

di atas berikut:

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: __________ O. Penyesuaian Harga

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh _________ [BPS/Instansi Teknis

Lainnya] P.

Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak

yang belum dikerjakan]


101

Q. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: ―Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.‖]


102

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan - Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung

jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan] - Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada)

berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas] - Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang

disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]


103

BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

SPESIFIKASI TEKNIS Keterangan : Spesifikasi teknis disusun oleh panitia pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilelangkan dengan ketentuan : 1. Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup kemungkinan digunakannya produk dalam negeri; 2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional; 3. Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan; 4. Jadual waktu pelaksanakan harus sesuai dengan metode pelaksanaan; 5. Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 6. Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; 7. Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; 8. Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; 9. Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

XX..11 SSPPEESSIIFFIIKKAASSII TTEEKKN NIISS PPRREELLIIM MIIN NAARRIIEESS & & SSIITTEE W WO ORRKK A.

PRELIMINARIES 1. Pekerjaan Pembersihan a. Pelaksanaan 1) Sebelum mulai pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Tambahan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kota, kontraktor harus membersihakan hasil bongkaran bangunan existing 2) Kontraktor harus membersihkan semua sampah dan bahan bangunan dari pekerjaannya dan setiap hari harus meninggalkan seluruh lahan dari pekerjaan dalam keadaan bersih. 3) Pada proses pekerjaan diserah-terimakan, kontraktor harus segera memindahkan semua bahan dan peralatan miliknya dari lahan kerja, kecuali bahan dan peralatan yang diminta Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas untuk disimpan selama jangka waktu pemeliharaan. Demikian juga selama pelaksanaan pekerjaan kontraktor harus menjaga kebersihan di luar lingkungan tapak Jalan, trotoar, dan sebagainya. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

104

4) Kontraktor harus membersihkan lapangan kerja dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pekerjaan termasuk semua sisa-sisa puing yang ada di lapangan disingkirkan dan diratakan, kemudian permukaan tanah disesuaikan dengan level yang diserah-terimakan. 2. Pagar Pengaman Proyek a. Pelaksanaan 1) Kontraktor diwajibkan membuat atau memelihara pagar keamanan di sekeliling lahan yang akan dikerjakan dilengkapi dengan pintu yang aman, tidak menggangu lalu-lintas dan lingkungan. Jika dalam pembuatan pagar ini memerlukan izin dari pemerintah setempat, maka hal tersebut menjadi tanggungan Kontraktor. Demikian juga jika pagar pengaman tersebut harus merusak trotoar, saluran atau jaringan maka perbaikan dan pemindahannya adalah tanggung jawab Kontraktor. Semua pekerjaanpekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan dengan persetujuan Konsultan Pengawas/MK. 2) Pagar pengaman dibuat dari seng gelombang disusun rapi dan di cat warna hijau daun agar tampak asri dengan lingkungannya. 3. Fasilitas Sementara Semua fasilitas sementara , direncanakan dan dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Kontraktor dengan persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK. Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan / pembuatan Fasilitas sementara ini sudah harus masuk dan diperhitungkan di dalam penawaran harga pekerjaan. Fasilitas Sementara meliputi : 3.1 Direksi Keet : kantor dan peralatan kerja untuk Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas Untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kontraktor diminta untuk membuat:  Kantor untuk keperluan Direksi Lapangan Konsultan Pengawas , dengan ukuran luas, instalasi serta perlengkapan / peralatan yang mencukupi serta memadai menurut kebutuhan dan kapasitas kerja terdiri dari:  Ruang kerja untuk 4 orang seluas 16 m2 lengkap dengan furniturenya.  Toilet / WC  Rak Material ukuran 1.2 m x 2.0 m  1 bh filing cabinet 3 laci  1 bh whiteboard ukuran 90 x 180 cm  1 orang tenaga kerja untuk pelayanan dengan kebersihan kantor selama masa kontrak berlangung.

 Papan nama proyek ukuran standar di daerah setempat. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

105

3.2 Kontraktor Keet : Kantor, Bengkel dan Gudang untuk kerja Kontraktor Guna Keperluan , kelancaran dan keamanan pelaksanaan pekerjaan , Kontraktor harus membuat kantor , gudang dan bengkel kerja untuk keperluan kerjanya dengan bentuk, struktur dan material yang sesuai dengan ketentuan sbb:  Kantor disesuaikan dengan kebutuhan kerjanya.  Bengkel kerja disesuaikan dengan keperluan kerjanya  Gudang tertutup, mampu melindungi material yang tersimpan dari pengaruh gangguan keamanan maupun cuaca yang merusak cukup venilasi, konstruksi harus cukup kokoh dan kuat, kapasitas cukup untuk menampung arus supply material untuk keperluan pelaksanaan.  Lokasi ditentukan berdasarkan konsultasi dengan Konsultan Pengawas/MK. 3.3 Sanitasi. Jumlah WC yang harus disediakan khusus untuk pekerja lapangan minimum harus memenuhi syarat sesuai peraturan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Depnaker) Fasilitas Sanitasi ini harus lengkap dengan instalasinya , baik sistem plumbing, maupun pembuangan. 4. Listrik Kerja 1) Kebutuhan instalasi listrik dan penerangan untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh kontraktor, baik dari sumber PLN ataupun dengan menggunakan Genset. Total kebutuhan tenaga listrik yang harus diperhitungkan oleh kontraktor adalah:  Listrik untuk kebutuhan kerja kontraktor sendiri  Listrik untuk kebutuhan Konsultan Pengawas/MK  Listrik untuk penerangan malam hari 2) Untuk pengadaan dan pemakaian seluruh tenaga listrik, baik yang dari sumber PLN maupun dari sumber-sumber lain, perizinan yang diperlukan harus diusahakan dan diurus PLN maupun dari sumbersumber lain, perizinan yang diperlukan harus diusahakan dan diurus oleh kontraktor. 3) Kontraktor harus menyediakan dan memelihara semua jaringan listirk sementara yang diperlukan untuk penerangan dan daya yang diperlukan untuk Pekerjaan, dan membayar semua biaya berkenaan dengan hal tersebut, untuk semua pekerjaan termasuk yang diperlukan selama bekerja lembur. Tanggung jawab kontraktor untuk menjamin dan untuk tetap memelihara instalasi listrik sementara dalam keadaan yang memenuhi peraturanperaturan yang diperlukan.


106

4) Apabila aliran listrik sementara tidak dapat diberikan dari PLN karena belum ada pelayanan penyambungan sementar, Kontraktor harus menyediakan generator dengan kapasitas yang cukup untuk pekerjaan. Kontraktor harus memindahkan instalasi sementara apabila diperintahkan Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas. 5) Untuk Testing & Commisioning peralatan M/E, Kontraktor dapat menggunakan sumber daya dari instalasi permanent untuk keperluan mengetes dan mejalankan peralatan. Semua tenaga listrik yang diambil dari system saluran permanent untuk tujuan mengetes dan menjalankan peralatan tersebut harus dibayar oleh Kontraktor.

5.

Air Kerja 1) Kontraktor harus mengadakan sumber-sumber air untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan. Bila sumber air berasal dari instalasi PDAM yang sudah ada maka termasuk semua biaya penyambungan dan izinizin yang diperlukan dan perapihannya kembali setelah pekerjaan selesai. 2) Air kerja harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan masingmasing pekerjaan yang bersangkutan dan harus cukup untuk pekerjaan, termasuk untuk keperluan para subkontraktor. 3) Bila air bersumber dari sumur bor, sebelum dipergunakan untuk pengecoran, harus terlebih dahulu diperiksa pada Laboratorium Penelitian Masalah Air, karena air yang akan dipakai untuk pengecoran harus bersih sesuai dengan persyaratan dalam NI – 2 Bab 3.6.

6. Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja 1) Kontraktor harus menjamin bahwa tempat kerja selalu tersedia cukup air minum bagi para pekerja. 2) Kontraktor harus menyediakan keperluan WC (hendaknya dibedakan) untuk para pekerja dan Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas. Fasilitas WC yang berdinding dan beratap dilengkapi dengan saluran parit pembuangan harus dijamin tidak memberikan bau-bau kurang sedap. 3) Kontraktor harus menjamin pemeliharaan kesehatan di tempat pekerjaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan menyediakan perlengkapan P3K yang cukup. Peti obat-obatan untuk P3K juga disediakan dan bila terjadi kecelakaan akibat kurang sempurna peralatan dan kelalaian, menjadi tanggung jawab kontraktor dalam arti kata yang luas. 4) Kontraktor dilarang mempekerjakan pekerja yang sedang sakit.


107

5) Kontraktor harus mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang perlu dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjaga jangan sampai timbul kerusakan atau pelanggaran hukum, oleh atau diantara para pekerja atau Sub-Kontraktor dan memelihara keamanan, melindungi para penghuni dan barang milik disekitar tempat pekerjaan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang pemeliharaan kesehatan pekerja, kontraktor harus bertindak sesuai dengan semua peraturan-peraturan dan hukumhukum yang berlaku, Peraturan Pemerintahan setempat yang berkaitan dengan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan. 6) Kontraktor harus menyediakan helm pengaman untuk semua pegawainya yang bertugas, tenaga kerja dan juga untuk pengawas pemberi tugas, dan itu menjadi tanggung jawab kontraktor untuk meyakini bahwa peraturan-peraturan keselamatan, termasuk memakai alat pengaman lainnya yang diperlukan. 7) Kontraktor harus mengesahkan adanya cukup penjagaan di tempat pekerjaan untuk menghindari terjadinya pencurian-pencurian terutama pada waktu orang-orang yang bekerja. Kontraktor harus memelihara gudang-gudang, ruangan-ruangan untuk menyimpan bahan-bahan dan alat-alat serta pintu-pintunya yang jika dipandang pertu diperkuat diperbaiki/dipasang kunci. Untuk para penjaganya, kontraktor dapat mendirikan suatu tempat kediaman atas biaya kontraktor, dengan perjanjian bahwa tempat tersebut dapat harus dibongkar setelah selesai pekerjaan. Penjaga keamanan harus mendaftarkan diri kepada kantor seksi Polisi terdekat. 8) Kontraktor harus menjaga dan merawat semua harta benda milik orang lain atau pihak ke tiga disekitar lokasi pekerjaan. 9) Untuk kepentingan pengamanan dalam halaman kerja kontraktor, harus diadakan penerangan-penerangan lampu pada tempattempat tertentu atas biaya kontraktor. 10) Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas bahan-bahan yang disimpan di dalam halaman pekerjaan baik terhadap bahaya pencurian maupun terhadap bahaya kebakaran, dan kerusakan yang disebabkan kurang sempurnanya pengamanan. Kontraktor diharuskan menyediakan tabung-tabung pemadam kebakaran di los kerja dan tempat-tempat yang mudah terjadinya bahaya kebakaran. 11) Kontraktor selama pelaksanaan harus menyediakan kotak obat – obatan lengkap dengan isinya untuk pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. 12) Kontraktor harus menempatkan petugas keamanan untuk menjaga keamanan proyek baik barang – barang milik Proyek, Kontraktor, maupun Direksi/Pengawas Lapangan. 7. Bak Penampungan Air dan Instalasi 1) Pekerjaan ini meliputi pengadaan bahan, tenaga kerja, alat-alat dan peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengadaan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

108

wadah penampungan air sementara sebanyak yang diperlukan dan instalasi sementara selama pelaksanaan pekerjaan. Pemasangan instalasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :  Pedoman Plumbing Indonesia 1979  Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987  Peraturan dari instansi yang berwenang seperti PDAM. 1. Kontraktor harus menyediakan/mengusahakan peralatan penunjang apabila diperlukan misalnya menara air dan termasuk mesin pompa untuk pengaliran air bersih ke tempat-tempat yang diperlukan. 2. Kontraktor harus memelihara saluran aliran air sementara, katubkatub, meter-meter dan semua pipa air kerja sementara yang diperlukan untuk pekerjaan. 8. Test Material 1) Kontraktor harus sudah memperhitungkan semua biaya sehubungan dengan pekerjaan kontrol kualitas bahan / pemeriksaan bahan kepada Pihak Ketiga atau laboratorium dan memberikan data hasil test tersebut kepada pengawas / pemimpin proyek. 2) Kontraktor harus menyediakan alat-alat praktis untuk memeriksa bahan / material (misalnya : tabung pemeriksaan pasir, kubus beton dan lain-lain yang bersifat praktis) 3) Semua bahan yang akan digunakan harus diperiksa dan disetujui Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas, cara-cara pemeriksaan barang akan ditentukan kemudian oleh Pengawas. 4) Pengurusan perijinan-perijinan dan pengetesan dari bahan-bahan yang digunakan harus termasuk harus termasuk dalam harga penawaran. 5) Jika timbul perselisihan pendapat dengan Kontraktor, maka Konsultan Pengawas dapat meminta pemeriksaan lebih lanjut pada salah satu laboratorium penyelidikan bahan-bahan yang berhak menyelidiki bahanbahan bangunan, dimana diambil dari bahan yang diperselisihkan. 6) Bila Kontraktor merasa yakin bahwa bahan-bahan tersebut baik ia dapat meneruskan pekerjaannya dengan menggunakan bahan tersebut, tetapi dengan resiko bahwa hasil pekerjaannya akan dibongkar bila ternyata hasil pemeriksaan hasil laboratorium bahan tersebut tidak memenuhi persyaratan. 7) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan laboratorium bahan tersebut tidak memenuhi persyaratan. 8) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan bahan-bahan yang diperselisihkan itu akan menjadi beban Kontraktor. 9.

Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan a. Lingkup Pekerjaan Persyaratan ini mencakup penyediaan tenaga kerja, bahan, alat-alat dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan meliputi penentuan dan pematokan titik Bench Mark


109

(BM), titik sumbu struktur dan sumbu bangunan, penentuan level struktur dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan itu. b. Bahan dan Material 1. Struktur BM tersebut dibuat dari tiang beton berukuran penampang 20x20 cm panjang 50 cm tertanam sedalam 40 cm, menonjol 10 cm dari permukaan tanah. Kepala titik elevasi BM berada di tengah permukaan patok berupa besi beton berukuran 12 mm yang ditumpulkan ujungnya, terpasang menonjol 10 mm dari permukaan beton. 2. Bahan tanda-tanda untuk sumbu struktur dan elevasi struktur menggunakan Cat Permanent (Pylox) berwarna terang (scotlite) yang di-marking pada patok, permukaan bidang beton atau titik simpanan lainnya yang disetujui oleh Konsultan Pengawas dengan menuliskan angka hasil pengukuran elevasi atau nama koordinat disekitar marking. c. Pelaksanaan 1. Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan, Kontraktor harus melakukan pengukuran lokasi dan memasang patok-patok ukur guna penempatan bangunan / struktur bangunan pada posisi dan elevasi yang telah ditentukan di dalam gambar rencana. 2. Peralatan untuk melaksanakan pengukuran harus tersedia lengkap dan sesuai dengan kebutuhan / tuntutan pelaksanaan pekerjaan, baik dari mulai, selama berlangsung maupun sampai dengan akhir pelaksanaan pekerjaan. 3. Peralatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut, tapi tidak terbatas pada Waterpass, Teodolith, Bak Ukur, Pita Ukur dan Peralatan Bantu lain yang dibutuhkan. 4. Guna ketelitian penempatan bangunan / struktur bangunan pada lokasi, posisi dan elevasinya, Kontraktor harus membuat Bench Mark (BM) yang sifatnya sementara, di sekeliling bangunan pada lokasi-lokasi yang sesedikit mungkin atau tidak terkena gangguan selama pekerjaan berlangsung, dalam jumlah yang mencukupi. Bench Mark harus dibuat dengan pencantuman nama/nomor dan elevasinya serta koordinat posisinya pada gambar terlaksana. Bentuk dan posisinya harus mendapat persetujuan Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas. 5. Selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan, kontraktor harus selalu melakukan pengukuran dan penempatan posisi/ elevasi dari tiap-tiap pekerjaan dengan berpedoman kepada koordinat /posisi/ elevasi dari Bench Mark (BM) yang ada di lapangan. 6. Elevasi dan koordinat dari masing-masing BM yang diukur berdasarkan elevasi BM yang telah ada di lapangan harus dicatat pada permukaan patok beton pada masing-masing BM atau pada titik-titik simpanan lainnya yang disetujui oleh Konsultan Pengawas guna keperluan selanjutnya. 7. Kesalahan yang terjadi pada pengukuran dan penempatan posisi / elevasi dari tiap pekerjaan menjadi beban dan tanggung jawab kontraktor untuk memperbaikinya. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

110

8. Untuk itu, Kontraktor harus selalu menyediakan peralatan dan tenaga ahli ukur tanah serta melakukan kegiatan pengukuran, pengontrolan dan penempatan posisi / elevasi yang diperlukan selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan. 9. Kontraktor juga diwajibkan mengadakan pengukuran gambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi dengan keterangan-keterangan mengenai peil-peil ketinggian tanah, letak batas-batas tanah dengan alatalat yang sudah ditetapkan. Ketinggian/peil dasar disesuaikan dengan gambar kerja. Juga untuk lantai-lantai berikutnya disesuaikan dengan gambar kerja. Letak as bangunan disesuaikan dengan denah/situasi. Hasil pengukuran harus dilaporkan kepada Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas untuk disetujui. 10. Pengambilan dan pemakaian ukuran-ukuran yang keliru, sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan ini adalah tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya. 11. Penetapan ukuran dan sudut-sudut tetap dijaga dan diperhatikan dengan ketelitian semaksimal mungkin antara lain dengan menggunakan alat-alat waterpass dan theodolit. Theodolit dan Waterpass serta perlengkapan, yang diperlukan dalam pengukuran harus dimiliki oleh kontraktor dan harus selalu ada bila sewaktu-waktu diperlukan untuk pemeriksaan. 10. Biaya Asuransi dan Biaya-biaya Lainnya Kontraktor harus sudah memperhitungkan biaya asuransi (Contractor All Risk insurance ) yang diperlukan dalam pekerjaan ini, termasuk juga biaya pajak Galian C yang timbul dari pekerjaan Tanah dan pekerjaan lainnya yang dikenai pajak Galian C. 11. Gambar Kerja dan Detail-Detail (Shop Drawings) & Gambar-Gambar Terlaksana (As Built Drawing) 1) Kontraktor/ sub Kontraktor wajib membuat gambar shop drawing ( gambar kerja ) dari gambar-gambar yang belum jelas / meragukan dan diserahkan kepada Direksi/Konsultan Pengawas dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan untuk dievaluasi dan dipuskan oleh Direksi Pengawas. Apabila Kontraktor melaksanakan gambar yang meragukan tersebut tanpa persetujuan dari Direksi Pengawas maka segala akibat dari hal tersebut menjadi tanggungan Kontraktor. 2) Gambar-gambar yang memerlukan perbaikan harus diperbaiki dan diajukan kembali gambar-gambar harus berukuran 1:100 di areal yang kritikal dimana dipakai ukuran minimum 1:25 atau 1:10 atau 1 : 20. 3) Pemeriksaan gambar-gambar kerja tidak akan dianggap sebagai jaminan ukuran-ukuran atau syarat-syarat gedung. Dimana gambar-gambar telah diperiksa, pemeriksaan tersebut dengan cara apapun tidak akan membebaskan kontraktor dari tanggung jawabnya atau dari keperluan penyediaan bahan atau Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

111

4)

5)

6)

7)

pelaksanaan pekerjaan yang disyaratkan sesuai dengan gambargambar kontrak dan spesifikasi-spesifikasi yang dalam hal timbul sengketa akan lebih diutamakan daripada dari gambar-gambar kerja. Penyerahan gambar-gambar kerja (masing-masing penyampaian semula atau penyampaian ulang dengan perbaikan ) merupakan bukti bahwa kontraktor telah memeriksa semua keterangan mengenai hal tersebut dan bahwa ia menyetujui dan ingin melaksanakan pekerjaan yang dipelihara secara ahli dan sesuai dengan praktek standar perbaikan. Semua gambar yang disampaikan, termasuk yang disampaikan sub kontraktor, harus ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab dari pegawai/staff Kontraktor. Kontraktor diwajibkan untuk membuat gambar-gambar " As built drawing " sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan dilapangan secara kenyataannya, untuk kebutuhan pemeriksaan dan maintenance dikemudian hari gambar-gambar tersebut diserahkan kepeda Pemilik, setelah disetujui Pengawas dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan 1 (satu) kalkir + 1 (satu) blue print dan 1 set softcopy dalam media disk DVD. Kontraktor diwajibkan membuat petunjuk-petunjuk (manual) untuk peralatan-peralatan yang nantinya digunakan oleh Pengguna Jasa (user) sebanyak 2 (dua) set.

12. Pasangan Bouwplank 1) Pembuatan dan pemasangan papan dasar pelaksanaan (bouwplank) termasuk pekerjaan kontraktor dan harus dibuat dari kayu jenis Meranti atau setaraf dengan tebal 3 cm dengan tiang dari kaso 5/7 atau dolken berdiameter 8-10 cm dengan jarak 2 m satu sama lain. Pemasangan harus kuat dan permukaan atasnya rata dan sipat datar (waterpass). 2) Pada papan dasar pelaksanaan (bouwplank) harus dibuat tandatanda yang menyatakan as-as dan atau level / peil-peil dengan warna yang jelas dan tidak mudah hilang jika terkena air hujan. 13. Mobilisasi dan Demobilisasi 1) Kontraktor harus memobilisasi Staf Utama Pelaksana Proyek, Tenaga kerja, Bahan/Material dan Peralatan yang diperlukan sesuai dengan jadwal kebutuhannya. 2) Kontraktor harus menyediakan peralatan – peralatan yang menunjang pelaksanaan alat-alat kerja serta alat-alat bantu yang diperlukan, baik yang menyewa maupun milik perusahaan, untuk melaksanakan pembangunan sebagai suatu syarat sempurnanya pekerjaan misalnya : a) Lift Barang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

112

b) Alat potong besi beton c) Stamper d) Alat potong keramik e) Alat test instalasi listrik f) Vibrator g) Alat ukur waterpass h) Theodolit i) Scaffolding & Accesories Biaya Semua alat-alat yang digunakan di dalam proyek harus sudah termasuk dalam penawaran biaya yang diajukan oleh Kontraktor. Peralatan tersebut dalam pelaksanaannya harus disetujui Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas. Untuk alat ukur harus dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi yang masih berlaku dari instansi/perusahaan yang berwenang untuk itu. 3) Kontraktor harus menyediakan operator ahli yang menangani peralatan diatas serta tenaga kerja terampil untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat Kontrak. 4) Kontraktor, Sub-Kontraktor dan bagian lainnya yang mengerjakan pekerjaan pelaksanaan di dalam proyek ini, harus menyediakan alat-alat kerja sendiri, termasuk air, tenaga listrik, maupun alatalat lain yang diperlukan sesuai dengan bidangnya.

XX..22 SSPPEESSIIFFIIKKAASSII TTEEKKN NIISS SSTTRRU UKKTTU URR A. PEKERJAAN PENDAHULUAN 1. Pekerjaan Anti Rayap a. Lingkup pekerjaan Uraian ini mencakup persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan anti rayap untuk : permukaan tanah di bawah dan di sekeliling bangunan. b. Referensi/Standar/Syarat Tenaga Ahli, Peralatan dan bahan Pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Umum maupun Teknis yang berlaku, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. c. Bahan/Material, Tenaga ahli & Peralatan 1) Pekerjaan ini harus dilaksanakan dibawah pengawasan Perusahaan / Tenaga ahli yang telah terlatih / terdidik khusus untuk menangani pekerjaan anti rayap dan mempunyai Surat Izin Operasi / Kerja / Sertifikat dari Instansi yang berwenang (Dinas Kesehatan Kota setempat dan Komisi Pestisida Departemen Pertanian R.I)


113

2) Kontraktor harus mempergunakan peralatan yang sesuai untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, Kuas, Sprayer dll. yang direkomendir oleh pabriknya. 3) Jenis Insektisida yang dipakai Termiban 400 EC atau produk lain yang setara yang disetujui. Konsentrasi, cara pemakaian, peralatan kerja pelaksanaan pekerjaan Anti Rayap harus sesuai dengan petunjuk pemakaian dari pabriknya. 4) Daya kerja pengolahan tanah dengan bahan anti rayap tidak boleh kurang dari 5 tahun. Semua pengerjaan kembali yang berlangsung dalam masa Jaminan serta tanpa biaya tambahan bagi Pemberi Tugas dan dilaksanakan menurut standard yang berlaku. 5) Surat Jaminan dikeluarkan oleh Produsen / Agen Resmi dan Kontraktor, dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 6) Sebelum mulai pelaksanaan, Kontraktor diminta untuk menyerahkan hal-hal sebagai berikut:  Brosur / Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pabrik / Produsen.  Surat Izin Operasi / Sertifikat dari Lembaga yang berwenang (Dep. Kesehatan / Dep. Tenaga Kerja).  Bukti Kualifikasi Tenaga Ahli yang melaksanakan / mengawasi Pekerjaan.  d. Pelaksanaan

1) Persiapan  



  

Pekerjaan tidak boleh dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang dalam keadaan basah atau dimana air hujan akan menggenanginya. Kontraktor harus melaksanakan perlindungan terhadap bahan anti rayap, baik sebelum, selama maupun sesudah pengerjaannya serta perlindungan pada pekerjaan yang telah dilaksanakan dan lingkungan lain mungkin dipengaruhi oleh kegiatan pelaksanaannya. Kontraktor harus melakukan upaya pengamanan di dalam pelaksanaan pekerjaan ini, baik untuk menjaga keselamatan manusia maupun untuk mencegah pencemaran lingkungan secara umum. Permukaan tanah yang akan diolah dengan bahan anti rayap harus dijaga dalam keadaan kering (bebas dari air) baik sampai dengan dilaksanakannya pekerjaan. Kayu yang akan diolah dengan bahan anti rayap harus sudah dalam keadaan siap pasang. Untuk melaksanakan pekerjaan anti rayap ini, Kontraktor harus mempersiapkan peralatan kerja sesuai dengan ketentuan yang direkomendir oleh pabrik / produsen bahan anti rayap yang dipakai.


114

2) Pemakaian / Pengerjaan 



 

Lokasi, dosis dan tata-cara pemakaian bahan anti rayap harus sesuai dengan ketentuan dari pabriknya, seperti yang ditunjukkan didaiam brosur/petunjuk pemakaian / data-data teknisnya Pengolahan bahan anti rayap pada permukaan tanah harus dilakukan dalam keadaan bebas dari segala gangguan yang dapat mengurangi daya gunanya, antara lain basah atau genangan air. Pengolahan anti rayap pada komponen / struktur kayu dilakukan sebelum ditutup dengan bahan finishing perrnukaannya. Pekerjaan anti rayap harus dilaksanakan sesuai dengan Persyaratan Teknis baik yang dikeluarkan oleh produsennya maupun yang tercantum didalam Persyaratan

3) Pengujian  

Hasil pelaksanaan pekerjaan harus diuji menurut standard pengujian yang berlaku. Program dan persiapan pengujian dilaksanakan oleh Kontraktor bersama Agen produk Anti Rayap yang dipakai dalam pekerjaan ini dan diajukan kepada Konsultan Pengawas/MK guna pemeriksaan dan pelaksanaannya.

B. PEKERJAAN TANAH 1. Pekerjaan Tanah a. Umum Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, alat-alat dan pengangkutan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua ―pekerjaan tanah‖, seperti tertera pada gambar rencana dan spesifikasi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua pembersihan dan penebasan/pembabatan, galian dan urugan untuk bangunan seperti yang ditentukan Konsultan Pengawas/MK. b. Lingkup Pekerjaan

1) Pekerjaan Galian Persyaratan ini mencakup semua Pekerjaan Galian pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Pekerjaan galian harus memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam gambar. Kontraktor harus menjaga supaya tanah di bawah dasar elevasi seperti pada gambar rencana atau ditentukan oleh Konsultan Pengawas/MK, tidak terganggu. Jika terganggu Kontraktor harus menggalinya dan mengurug kembali lalu dipadatkan sesuai syarat yang tertera dalam spesifikasi ini.

2) Pekerjaan Urugan dan Pemadatan Persyaratan ini mencakup semua Pekerjaan Urugan Pasir di bawah pondasi dan urugan bekas galian pondasi serta pekerjaan yang berhubungan dengan itu, meliputi :


115

  

Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alatalat bantu yang dibutuhkan demi terlaksananya pekerjaan ini dengan baik. Seluruh detail yang disebutkan/ ditunjukkan dalam garnbar atau sesuai petunjuk Konsultan Pengawas/MK, Seluruh sisa galian yang tidak terpakai untuk penimbunan dan penimbunan kembali, juga seluruh puing-puing , sampah-sampah harus disingkirkan dari lapangan pekerjaan. Seluruh biaya untuk ini adalah tanggung jawab Kontraktor.

c. Referensi/Standar/Syarat Dimensi semua galian harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan syarat-syarat yang ditentukan. d. Bahan dan Material

Urugan Pasir 



Bila tidak dicantumkan dalam gambar detail, maka minimum 10 cm padat (setelah disiram, diratakan dan dipadatkan) di bagian atas dari urugan di bawah pelat-pelat beton bertulang, beton rabat dan pondasi dangkal harus terdiri dari urugan pasir padat. Khusus Urugan pasir di bawah plat pondasi Sarang Labalaba, tebal urugan pasir adalah setebal 40 cm dipadatkan.

Urugan Tanah 

 

Di bawah lapisan pasir tersebut urugan yang dipakai adalah dari jenis tanah silty clay yang bersih tanpa potonganpotongan bahan-bahan yang bisa lapuk serta bahan batuan yang telah dipecah-pecah dimana ukuran pecah tersebut tidak boleh lebih besar dari 15 cm. Tanah-tanah bekas galian bila dijadikan tanah urugan harus bersih dari sampah maupun batu-batuan. Apabila material urugan mengandung batu-batu, tidak dibenarkan batu-batu yang besar bersarang menjadi satu, dan semua pori-pori harus diisi dengan batu-batu kecil dan tanah yang dipadatkan.

e. Pelaksanaan

1) Pekerjaan Galian 



Dasar dari semua galian harus waterpass, bilamana pada dasar setiap galian masih terdapat akar-akar tanaman atau bagian-bagian gembur, maka ini harus digali keluar sedang lubang-lubang tadi diisi kembali dengan pasir, disiram dan dipadatkan sehingga mendapatkan kembali dasar yang waterpass. Pemadatan dilakukan secara berlapis-lapis dengan tebal tiap lapisan 15 cm padat, dengan cara pemadatan dan pengujian sesuai dengan spesifikasi ini. (lihat 4.3 dan 4.4). Sehubungan dengan adanya air di dasar galian, baik pada waktu penggalian maupun pada waktu oekerjaan pondasi Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

116













harus disediakan pompa air atau pompa lumpur yang jika diperlukan dapat bekerja terus menerus, untuk menghindari tergenangnya air pada dasar galian. Sebelum pekerjaan dewatering dimulai kontraktor wajib menyerahkan perhitungan yang mendasari penentuan kapasitas dan jumlah pompa yang akan dipergunakan serta kedalaman dan jumlah pit/sumur dengan memperhatikan data tanah yang tersedia. Kontraktor harus memperhatikan pengamanan terhadap dinding tepi galian agar tidak longsor dan memberikan suatu dinding penahan agar tidak longsor dengan memberikan suatu dinding penahan atau penunjang sementara atau lereng yang cukup. Sebelum pekerjaan dimulai kontraktor wajib menyerahkan perhitungan struktur yang mendasari pemilihan jenis konstruksi pengaman lereng galian tersebut., disertai gambar kerja untuk meminta persetujuan Konsultan Pengawas/MK. Kontraktor juga diwajibkan mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap bangunan lain yang berada dekat sekali dengan lubang galian yaitu dengan memberikan penunjang sementara pada bangunan tersebut sehingga dapat dijamin bangunan tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Semua tanah kelebihan yang berasal dari pekerjaan galian, setelah mencapai jumlah tertentu harus segera disingkirkan dari halaman pekerjaan pada setiap saat yang dianggap perlu dan atas petunjuk Konsultan Pengawas/MK. Perlindungan terhadap benda-benda berfaedah / milik Pemberi Tugas, kecuali ditunjukkan untuk dipindahkan, seluruh barang-barang berharga yang mungkin ditemui di lapangan harus dilindungi dari kerusakan, dan bila sampai menderita kerusakan harus direparasi/diganti oleh Kontraktor atas tanggungannya sendiri. Bila suatu alat atau pelayanan dinas yang sedang bekerja ditemui di lapangan dan hal tersebut tidak tertera pada gambar atau dengan cara lain yang dapat diketahui oleh Kontraktor dan ternyata diperlukan perlindungan atau pemindahan, Kontraktor harus bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah apapun untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung tersebut tidak terganggu. Bila pekerjaan pelayanan umum terganggu sebagai akibat pekerjaan Kontraktor, Kontraktor harus segera mengganti kerugian yang terjadi yang dapat berupa perbaikan dari barang yang rusak akibat pekerjaan Kontraktor. Sarana yang sudah tidak bekerja lagi yang mungkin ditemukan di bawah tanah dan terletak di dalam lapangan pekerjaan harus dipindahkan keluar lapangan ke tempat yang disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK atas tanggungan Kontraktor.


117

2) Pekerjaan Urugan dan Pemadatan 

 



  

Semua bagian/daerah urugan dan timbunan harus diatur berlapis sedemikian, sehingga dicapai suatu lapisan setebal 15 cm dalam keadaan padat. Tiap lapisan harus dipadatkan sebelum lapisan berikutnya diurug. Untuk Pekerjaan timbunan tanah dibawah plat pondasi KSLL minimal dipadatkan 6 lapis. Daerah urugan atau daerah yang terganggu harus dipadatkan dengan alat pemadat/compactor Tamping Ramer type (stamper) yang disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK. Pemadatan dilakukan sampai mencapai hasil kepadatan lapangan tidak kurang 95 % dari kepadatan maksimum hasil laboratorium. Setiap tahapan pemadatan harus diberi nomor serta dilengkapi data-data material urugan yang dipakai (nomor material) dan tanggal pekerjaan dilakukan. Hal ini sangat diperlukan dalam pekerjaan evaluasi hasil pemadatan. Kontraktor harus melaksanakan penelitian kepadatan maksimum terhadap kadar air optimum minimal satu kali untuk setiap jenis tanah yang dijumpai di lapangan, juga termasuk disini jenis tanah yang didatangkan dari luar yang akan dipergunakan sebagai tanah urugan. Contoh tanah tersebut harus disimpan dalam tabung gelas atau plastik untuk bukti penunjukan/referensi dan diberi label yang berisikan nomor contoh, kepadatan kering maksimum dan kadar air optimumnya. Penelitian harus mengikuti prosedur yang umum dipakai yaitu ASTMD-1557-70. Pengeringan/pengaliran air harus diperhatikan selama pekerjaan tanah supaya daerah yang dikerjakan terjamin pengaliran airnya. Kelebihan material urugan harus dibuang oleh Kontraktor ketempat pembuangan yang ditentukan oleh Konsultan Pengawas/MK. Jika material urugan tidak cukup, material tambahan harus didatangkan dari tempat lain, tanpa tambahan biaya.

f. Pengujian Mutu Pekerjaan 1) Konsultan Pengawas/MK harus diberitahu bila penelitian di lapangan sudah dapat dilaksanakan untuk menentukan kepadatan relatif yang sebenarnya di lapangan. Pengujian harus dilaksanakan pada setiap lapis pemadatan. 2) Jika kepadatan dilapangan kurang dari 95 % dari kepadatan maksimum, maka Kontraktor harus memadatkan kembali tanpa biaya tambahan sampai niemenuhi syarat kepadatan, yaitu tidak kurang dari 95 % dari kepadatan maksimum di laboratorium. 3) Penelitian kepadatan dilapangan harus mengikuti prosedur ASTM D1556-70 atau prosedur lainnya yang disetujui Konsultan Pengawas/MK. Penunjukan laboratorium harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas/MK dan semua Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

118

biaya yang timbul untuk keperluan ini menjadi beban Kontraktor. 4) Penelitian kepadatan di lapangan tersebut dilaksanakan setiap 500 M2 dari daerah yang dipadatkan atau ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas/MK. 5) Penentuan kepadatan di lapangan dapat dipergunakan salah satu cara dari/prosedur di bawah ini:  "Density of soil inplace by sand-cone method" AASHTO T. 191.  "Density of soil inplace by driven cylinder method " AASHTO T.204.  "Density of soil inplace by the rubber balloon method" AASHTO T.205. atau cara-cara lain yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas/MK. B. PEKERJAAN PONDASI 2. Pekerjaan Pondasi Pasangan Batu kali a. Lingkup Pekerjaan 1) Meliputi pengadaan bahan, peralatan dan pengarahan tenaga kerja guna terlaksananya seluruh pasangan batu kali yang berupa pondasi seperti tertera pada gambar pelaksanaan. 2) Melaksanakan konstruksi-konstruksi kayu pembantu / pengaman yang walaupun tidak tertera pada gambar tapi merupakan pekerjaan yang prinsip guna pelaksanaan pekerjaan serta keamanan konstruksi serta keselamatan kerja. b. Bahan dan Peralatan 1) Batu kali : batu yang dipergunakan harus batu pecah dengan kwalitas baik, tidak porous, dengan kekerasan seperti ditetapkan didalam PUBBI'82. Kontraktor tidak dibenarkan untuk melaksanakan pekerjaan memecah batu didalam lokasi pekerjaan. 2) Semen : harus memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan didalam PBI‘71 -PUBBI'82, semen yang dipakai adalah Type 1 produk Tonasa atau Tiga Roda. 3) Pasir : harus terdiri dari butir-butir yang bersih, bebas dari bahan-bahan organis, lumpur dan sebagainya, serta harus memenuhi komposisi butir serta kekerasan seperti tercantum didalam PBI71, dan PU8BI'82. 4) Air : air yang digunakan harus air tawar yang bersih, dan tidak mengandung minyak, asam alkali dan bahan-bahan organis/ bahan lain yang dapat merusak beton. Apabila dipandang perlu pengawas dapat meminta kepada Kontraktor supaya air yang dipakai diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Kontraktor. c. Persyaratan Pelaksanaan 1) Untuk pasangan pondasi batu kali, agar dibuat terlebih dahulu profil pondasinya dari kayu setara Meranti ukuran 2/3 cm


119

2) 3)

4) 5)

6) 7) 8) 9)

dengan konstruksi yang kuat dan disetujui oleh Pengawas yang ditempatkan disetiap pojok galian. Pasangan batu kali baru dapat dilaksanakan setelah galian disetujui oleh Pengawas. Sebelum pasangan batu dilaksanakan tanah dasar harus dipadatkan hingga mencapai kepadatan dengan CBR minimum 3 % kemudian diadakan perbaikan tanah dasar dengan lapisan pasir padat 10 cm, dan dengan atau lapisan batu kosong seperti ditetapkan pada gambar pelaksanaan. Batu pecah yang akan dipasang harus direndam didalam air. Untuk kestabilan konstruksi, batu pecah dengan dimensi lebih kecil ditempatkan dibagian atas, bahan-bahan ini harus ditempatkan diantara batu-batu pecah tersebut, antara batu harus ada perekatnya. Campuran untuk pasangan batu kali dipakai 1 pc : 3 ps berlaku untuk seluruh pasangan batu kali yang ditetapkan pada gambar pelaksanaan. Pada pasangan batu kali untuk pondasi ini harus dilengkapi dengan stek dari besi dengan diameter 10 mm yang dicor monolith, dengan sloof beton yang ditempatkan setiap 1,5 meter. Seluruh gambar rencana pondasi harus dibaca bersama dengan gambar Denah pada gambar Arsitektur. Setiap perubahan/ ketidakcocokan yang terjadi harus segera dilaporkan keoada Perencana/ Pengawas, untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

C. PEKERJAAN CETAKAN BETON a. Lingkup Pekerjaan Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan, pengangkutan dan pelaksanaan untuk menyelesaikan semua pekerjaan Bekisting sebagai cetakan beton sesuai dengan gambargambar konstruksi dan gambar-gambar disiplin lain yang berhubungan seperti diuraikan datam uraian dan syarat-syarat pelaksanaan, secara aman dan benar. b. Persyaratan Bahan 1) Bahan Bekisting yang dipergunakan dapat berbentuk : beton, baja, pasangan bata yang diplester, kayu atau material lain yang dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Penggunaan Bekisting siap pakai produksi pabrik tertentu diizinkan untuk dipergunakan, selama dapat disetujui oleh Konsultan Perencana. Bekisting yang terbuat dari kayu harus menggunakan kayu jenis meranti atau setara. Ukuran material yang digunakan harus sedemikian rupa, sehingga pada saat dibebani dengan beton segar tidak mengalami deformasi vertikal maupun lateral yang melampaui toleransi yang diizinkan. 2) Kontraktor dapat mengusulkan alternatif jenis Bekisting yang akan dipakai, dengan melampirkan brosur/gambar Bekisting Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

120

tersebut beserta perhitungannya untuk mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas/MK. Dengan catatan bahwa alternatif Bekisting tersebut tidak merupakan kerja tambah dan tidak menyebabkan kelambatan dalam pekerjaan. Sangat diharapkan agar Kontraktor dapat mengajukan usulan Bekisting yang dapat mempersingkat waktu pelaksanaan tanpa mengurangi/membahayakan mutu beton dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. c. Syarat- Syarat Pelaksanaan

Pemasangan 1) Perencanaan elemen pendukung Bekisting/cetakan beton harus dianalisa sedemikian rupa, sehingga mampu memikul beban ke semua arah yang mungkin terjadi (kuat), tanpa mengalami deformasi yang berlebihan (kaku), dan juga harus memenuhi syarat stabilitas. Peninjauan terbadap kemungkinan beban di luar beban beton juga harus dipertimbangkan, seperti kemungkinan beban angin, hujan termasuk beban aktifitas kerja yang berlangsung di atasnya. Untuk 2) mempercepat pelaksanaan Kontraktor diizinkan untuk mempertimbangkan penggunaan Bekisting yang siap pakai dengan persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK. Semua analisa dan perhitungan Bekisting berikut elemen pendukungnya harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas/MK sebelum pelaksanaan dilakukan, Analisa harus dilakukan sesuai dengan "Recommended Practise for Concrete formwork" (ACI. 317-68) 3) Semua ukuran-ukuran penampang struktur beton yang tercantum dalam gambar struktur adalah ukuran bersih penampang beton, tidak termasuk plesteran/finishing. Tambahan seperti bentuk tertentu yang tercantum dalam gambar arsitektur juga harus diperhitungkan baik sebagai beban maupun dalam analisa biaya. 4) Sebelum memulai pekerjaannya, Kontraktor harus mendapatkan persetujuan tertulis atas perhitungan Bekisting/cetakan yang diserahkan kepada Konsultan Pengawas/MK. Tanpa persetujuan tersebut, Kontraktor tidak diperkenankan untuk memulai pembuatan Bekisting/cetakan di lapangan. 5) Walaupun sudah disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK, tanggung jawab sepenuhnya atas kekuatan, kekakuan dan stabilitas Bekisting menjadi tanggung jawab sepenuhnya kontraktor. Jika terjadi hal-hal yang diluar perkiraan ataupun kekeliruan yang mengakibatkan timbulnya biaya tambah, maka semua biaya tersebut menjadi tenggung jawab Kontraktor. Bekisting harus dibuat sesuai dengan yang dibuat dalam gambar kerja. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja harus segera dibongkar. 6) Semua Bekisting harus diberi penguat datar dan silang sehingga kemungkinan bergeraknya Bekisting selama pelaksanaan pekerjaan dapat dihindarkan.


121

7) Susunan Bekisting dengan penunjang-penunjang harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilakukannya inspeksi dengan mudah oleh Konsultan Pengawas/MK. 8) Penyusunan Bekisting harus sedemikian rupa hingga pada waktu pembongkarannya tidak menimbulkan kerusakan pada bagian beton yang bersangkutan. 9) Bekisting beton hanya diperbolehkan dipakai maksimal 3 (tiga) kali, kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas/MK. Bekisting yang akan digunakan berulang harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dapat dijamin permukaan Bekisting tetap rapih dan bersih. 10) Bekisting harus dapat menghasilkan bagian konstruksi yang ukuran kerataan/kelurusan, elevasi dan posisinya sesuai dengan gambar-gambar konstruksi. 11) Bekisting harus bersih dan dibasahi terlebih dahulu sebelum pengecoran. Harus dipersiapkan sistem pengaliran air sedemikian, sehingga pada saat dibasahkan, air dapat mengalir ke tempat yang diinginkan dan Bekisting tidak tergenang oleh air. 12) Bekisting harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi kebocoran atau hilangnya air semen selama pengecoran, tetap lurus (tidak berubah bentuk) dan tidak bergoyang. 13) Sebelumnya dengan mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK, baut-baut, tie rod serta beton spacer yang diperlukan untuk ikatan-ikatan dan pengatur ketebalan selimut beton dalam beton harus diatur sedemikian, sehingga bila Bekisting dibongkar kembali, maka semua besi tulangan harus berada dalam selimut beton. 14) Bekisting beton exposed harus dilapisi dengan menggunakan Release Agent pada permukaan Bekisting yang menempel pada permukaan beton. Apabila Release Agent berpengaruh pula pada warna permukaan beton, maka pemiiihan jenis dan penggunaannya harus dilakukan dengan seksama. Cara pengecoran beton harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga siar-siar pelaksanaan tidak merusak penampilan beton exposed tersebut Merk dan jenis Release Agent yang telan disetujui bersama, tidak boleh diganti dengan merk dan jenis lain. Untuk itu Kontraktor harus memberitahukan terlebih dahulu nama perdagangan dari Release Agent tersebut, data bahanbahan bersangkutan, nama produsennya, jenis bahan-bahan mentah utamanya, cara-cara pemakaiannya, resiko-resiko dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas/MK. 15) Bagian terendah (dari setiap tahap pengecoran) dari Bekisting kolom atau dinding beton harus ada bagian yang mudah dibuka untuk inspeksi dan khususnya pada bagian pertemuan Kolom dengan balok untuk kemudahan pembersihan. 16) Pada prinsipnya semua penunjang Bekisting disarankan menggunakan steger besi (scafolding). Penggunaan bambu atau balok kayu untuk steger dilakukan dibawah pengawasan ketat


122

oleh Konsultan Pengawas/MK dengan pemilihan material yang memenuhi syarat. 17) Setelah pekerjaan diatas selesai, Kontraktor harus meminta persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK dan minimum 3 (tiga) hari sebelum pengecoran Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis untuk izin pengecoran kepada Konsultan Pengawas/MK.

Pembongkaran 1) Pembongkaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Beton Indonesia, dimana bagian konstruksi yang dibongkar Bekistingnya harus dapat memikul berat sendiri dan beban-beban pelaksanaannya. 2) Pembongkaran Bekisting dapat dilakukan setelah mencapai waktu sbb:  Sisi-sisi balok, kolom dan dinding 3 hari  Balok beton dan pelat beton dengan tiang 14 hari penyanggah tidak dilepas  Tiang-tiang penyanggah pelat beton 21 hari  Tiang-tiang penyanggah balok-balok 21 hari  Tiang-tiang penyanggah overstek. 28 hari 4) Waktu pembongkaran tersebut hanya berlaku untuk Bekisting dengan beton bertulang biasa, dan harus dilakukan pertimbangan tersendiri untuk beton yang dibebani berlebihan pada saat pekerjaan sedang berlangsung. 5) Untuk mempercepat waktu pembongkaran, Kontraktor dapat merencanakan dan mengusulkan metode dan perhitungan yang akan digunakan, dan usulan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas/MK. Tidak ada biaya tambah untuk hal tersebut 6) Setiap rencana pekerjaan pembongkaran Bekisting harus diajukan terlebih dahulu secara tertulis untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK. 7) Permukaan beton harus terlihat baik pada saat Bekisting dibuka, tidak bergelombang, berlubang atau retak-retak dan tidak menunjukan gejala keropos/tidak sempurna. 8) Bekisting harus dibongkar secara cermat dan hati-hati, tidak dengan cara yang dapat menimbulkan kerusakan pada beton dan material-material lain disekitarnya, dan pemindahan Bekisting harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan akibat benturan pada saat pemindahan. 9) Perbaikan bekisting yang rusak akibat kelalaian Kontraktor rnenjadi tanggungan Kontraktor. 10) Apabila setelah Bekisting dibongkar ternyata terdapat bagianbagian beton yang keropos atau cacat lainnya, yang akan mempengaruhi kekuatan konstruksi tersebut, maka Kontraktor harus segera memberitahukan kepada Pengawas, untuk meminta persetujuan tertulis mengenai cara perbaikan, pengisian atau pembongkarannya. Kontraktor tidak diperbolehkan menutup/mengisi bagian beton yang keropos tanpa persetujuan


123

tertulis Konsulatn Pengawas/MK. Semua resiko yang terjadi sebagai akibat pekerjaan terebut dan biaya-biaya perbaikan, pembongkaran atau pengisian atau penutupan bagian tersebut, menjadi tanggung jawab Kontraktor. 11) Seluruh bahan-bahan bekas Bekisting yang tidak terpakai harus dibersihkan dari lokasi proyek dan dibuang pada tempat yang telah ditentukan oleh Pengawas schingga tidak mengganggu kelancaran pekerjaan. 12) Meskipun hasil pengujian kubus-kubus beton memuaskan, Pengawas mempunyai wewenang untuk menolak konstruksi beton yang cacat seperti berikut :  Konstruksi beton yang keropos yang dapat mengurangi kekuatan konstruksi.  Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk/ukuran yang direncanakan atau possi-posisirinya tidak seperti yang ditunjukan oleh gambar.  Konstruksi beton yang tercampur dengan kotoran/ kayu atau benda lainnya yang dapat memperlemah kekuatan konstruksi.  Dan cacat lain yang menurut pendapat Pengawas dapat mengurangi kekuatan konstruksi. C.

PEKERJAAN BETON BERTULANG a. Lingkup Pekerjaan Mencakup penyediaan semua tenaga, alat-alat dan bahan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton dan beton bertulang sesuai dengan gambar-gambar konstruksi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tambahan dari Perencana dalam uraian syaratsyarat pelaksanaan. b. Referensi/Standar Kecuali ditentukan lain dalam persyaratan-persyaratan selanjutnya, maka sebagai dasar pelaksanaan digunakan peraturan sebagai berikut : 1) Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI-1982); NI3. 2) Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (NI-2). 3) Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961 (NI-5). 4) Peraturan Portland Cement Indonesia 1972 (NI-8). . 5) ASTM C-150 "Specification for Portland Cement". 6) ASTM C-33 "Standard Specification for Concrete Aggregates". 7) Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat. 8) Peraturan Bangunan Nasionsl 1978. 9) "American Society for Testing and Material (ASTM)". 10) "American Concrete Institute (ACI)". 11) Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tulisan yangdiberikan oleh Konsultan Pengawas/MK. Peraturan-peraturan yang diperlukan supaya disediakan oleh Kontraktor di "site". Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

124

12) Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1983. 13) Buku Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Tembok Bertulang untuk Gedung 1983. 14) Pedoman Beton Indonesia 1938. 15) SI1 0013-81 "Mutu dan Cara Uji Semen Portland". 16) SII 0052-80 "Mutu dan Cara Uji Agregat Beton". 17) SII 0136-84 "Baja Tulangan Beton". 18) SII 0784-83 "Jaringan Kawat Baja Las untuk Tulangan Beton". c. Tenaga Kerja, Tenaga Ahli dan Bahan-Bahan 1) Semua pekerjaan harus dilaksanakan oleh ahli-ahli atau tukang-tukang yang berpengalaman dan mengerti benar akan pekerjaannya. 2) Apabila Konsultan Pengawas/MK memandang perlu, Kontraktor dapat meminta nasihat-nasihat dari tenaga ahli yang ditunjuk Konsultan Pengawas/MK atas beban Kontraktor. 3) Portland Cement.  Digunakan Portland Cement jenis II menurut NI-8 atau type-I menurut ASTM dan memenuhi S.400 menurut standard portland cement yang digariskan oleh Assosiasi Semen Indonesia serta memenuhi persyaratan SII 0013-81. Produk semen yang disyaratkan pada pekerjaan ini adalah Tonasa atau Tiga Roda.  Untuk pekerjaan beton yang berhubungan langsung dengan tanah, dimana air tanah mengandung kadar Sulfat lebih dari 300 ppm, maka harus digunakan semen khusus yang memiliki ketahanan terhadap Sulfat (Semen type-V).  Merek yang dipilih tidak dapat ditukar-tukar dalam pelaksanaan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas/MK.  Pertimbangan Konsultan Pengawas/MK hanya dapat dilakukan dalam keadaan :  Tidak adanya persediaan di pasaran dari merek yang telah terpilih.  Usulan merek lain tersebut harus disertai dengan datadata teknis yang menunjukkan bahwa mutu semen tersebut adalah sesuai dengan ayat 4.1 tersebut diatas. 4) Agregat  Kualitas agregat harus memenuhi syarat-ayarat PBI 1971 dan SII 0052-80.  Agregat kasar harus berupa batu pecah yang mempunyai susunan gradasi yang baik, cukup syarat kekerasan dan padat (tidak porous).  Dimensi maksimum dari agregat kasar tidak lebih dari 3 cm.  Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih, tajam dan bebas dari bahan-bahan organis, lumpur, tanah lempung dan sebagainya. Kadar lumpur tidak boleh melebihi 4% berat


125



Untuk bagian dimana pembesian cukup berat (cukup rumit dan rapat) digunakan agregat kasar dengan dimensi maksimum sebesar jarak bersih antar tulangan terpasang. 5) Besi Beton  Besi beton harus bebas dari karat, sisik dan lain-lain lapisan yang dapat mengurangi lekatnya pada beton. Memenuhi syarat SII 0136-84. Kecuali ditentukan lain dalam gambar, digunakan besi dari jenis BJTP-24 untuk diameter Ø12 mm dan besi dari jenis BJTD-32 untuk diameter lainnya.  Untuk Penulangan plat lantai dipergunakan Wire Mesh dia. 8mm dari besi ulir dengan Mutu Baja U – 39 dengan jarak antar tulangan 15cm.  Perlengkapan besi beton, meliputi semua peratatan yang diperlukan untuk mengatur jarak tulangan/besi beton dan mengikat tulangan-tulangan tempatnya. Besi tulangan harus terpasang dengan kokoh sehingga tidak terjadi pergerakan/pergeseran pada saat pengecoran, ukuran, bentuk dan posisi spacer harus rmmperoleh persetujuan Konsultan Pengawas/MK sebelum pekerjaan dimulai.  Untuk mendapatkan jaminan akan kualitas besi yang diminta, maka diperlukan adanya sertifikat dari pabrik (Mild Sertificate) disertai tanggal produksi yang sesuai dengan nomor yang tertera pada tag yang terikat pada setiap pengiriman. Pemeriksaan terhadap ketepatan ukuran dilakukan oleh Konsultan Pengawas/MK secara acak dilapangan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat mutu maupun ukuran harus segera dikeluarkan dan lapangan pekerjaan. Besi tulangan yang digunakan sesuai standar SII klas 1. 7) Admixture  Pada umumnya dengan pemilihan bahan-bahan yang seksama, cara mencampur dan mengaduk yang baik dan cara pengecoran yang cermat tidak diperlukan penggunaan sesuatu admixture. Jika penggunaan admixture masih dianggap perlu, Kontraktor diminta terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK mengenai hal tersebut. Untuk itu Kontraktor diharapkan memberitahukan nama perdagangan admixture tersebut dengan keterangan mengenai tujuan, data-data bahan, nama pabrik produksi, jenis bahan mentah utamanya, cara-cara pemakaiannya, resiko-resiko dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.  Untuk area plat dak beton, Toilet dan balkon yang nantinya akan terkena air maka permukaan beton harus dilapisi waterproofing type Coating ( merk Superflex atau setara ) yang diaplikasi dengan coating (minimum 2 kali pelapisan). Dan setelah diaplikasi perlu dilakukan water test selama 2 X Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

126



24 jam (tes rendam), dan setelah diyakini tidak terlihat adanya kebocoran atau bercak - bercak air, maka diatas lapisan waterproofing tersebut perlu dilapisi dengan screed atau adukan semen setebal 3-5 cm dengan kemiringan yang diatur sedemikian rupa kearah saluran air atau drain pembuangan. Kemudian setelah itu baru dapat dilakukan pemasangan keramik pada toilet, balkon atau pada plat dak beton. Maka Tes rendam perlu dilakukan sekali lagi selama 1 X 24 jam agar yakin dijumpai lagi adanya kebocoran. Dan pada setiap pipa PVC yang akan menembus plat beton untuk area yang akan kemungkinan digenangi atau terkena air, maka antara pertemuan pipa PVC dan 1 permukaan atas plat dak beton harus diberi Epoxy di sekeliling pipa tersebut.

7) Penyimpanan  Pengiriman dan penyimpanan bahan-bahan, pada umumnya harus sesuai dengan waktu dan urutan pelaksanaan.  Semen harus didatangkan dalam zak yang utuh/tidak pecah, tidak terdapat kekurangan berat dari apa yang tercantum pada zak segera setelah diturunkan dan disimpan dalam gudang yang kering, terlindung dari pengaruh cuaca, berventilasi secukupnya dan lantai yang bebas dari tanah. Semen masih harus dalam keadaan fresh (belum mulai mengeras).  Besi beton harus ditempatkan bebas dari tanah dengan menggunakan bantalan-bantalan kayu dan bebas lumpur atau zat-zat asing lainnya (misalnya minyak dan lain-lain).  Agregat harus ditempatkan dalam bak-bak yang cukup terpisah menumt jenis dan gradasinya serta harus beraiaskan lantai beton untuk menghindari tercampur dengan tanah. 8) Certificate Test Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor diwajibkan memberikan kepada Konsultan Pengawas/MK "Certificate Test" dari bahan-bahan besi dan Portland Cement dari produsen/pabrik. 9) Air Kerja  Air yang dipergunakan untuk pembuat beton harus bersih, tidak boleh mengandung minyak, asam alkali, garam - garam, zat organik atau bahan lain yang dapat merusak beton atau baja tulangan.  Air yang dipergunakan untuk pembuat beton yang didalamnya akan tertanam logam aluminium, serta beton bertulang tidak boleh mengandung sejumlah ion klorida. Sebagai pedoman kadar ion klorida (CL) ddak melampaui 500 mg per liter air.  Air tawar yang tidak dapat di minum, tidak boleh dipakai untuk pembuatan beton, kecuali disetujui oleh konsultan Perencana. 10) Contoh Yang Harus Disediakan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

127







Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh material split, pasir, besi beton, semen PC, admixture dll untuk mendapat persetujuan Konsultan Pengawas/MK. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK akan dipakai sebagai standar/pedoman untuk memeriksa/persetujuan material yang dikirim oleh Kontraktor kelapangan. Kontraktor diwajibkan untuk membuat tempat penyimpanan contoh-contoh yang telah disetujui dibangsal Konsultan Pengawas/MK.

d. Kualitas Beton & Cara Pelaksanaan 1) Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan beton sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan, termasuk kekuatan, toleransi dan penyelesaian. Khusus untuk pekerjaan beton bertulang yang terletak langsung di atas tanah, harus dibuatkan lantai kerja dari beton tak bertulang dengan campuran semen : pasir: koral = 1:3:5 2) Kecuali yang ditentukan lain dalam gambar, kualitas beton adalah K-300 (tegangan tekan karakteristik untuk kubus beton ukuran 15 x 15 x 15 cm3 pada usia 28 hari). Evaluasi penentuan karaktenstik ini digunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PBI 1971. Kecuali untuk beton poer, pedestal kolom, pit lift dan pit dumbwaiter menggunakan K-300. 3) Mutu beton K-175 digunakan untuk kolom-kolom praktis dan bagian-bagian lain yang tidak memikul beban, kecuali ditentukan lain. Pembuatan beton mutu K-175 harus menggunakan concrete mixer (molen) Untuk menghindari retak-retak akibat susut, maka pengecoran harus dilakukan secara bertahap dengan pola papan catur, urutan pekerjaan harus diusulkan oleh Kontraktor untuk mendapat persetujuan Konsultan Pengawas/MK. 4) Untuk pelaksanaan pemasangan Structural Floor Deck, besi tulangan tambahan diperlukan sebagai tulangan susut; tulangan negative pada pelat lantai menerus dan tulangan positif tambahan untuk memenuhi syarat ketahanan terhadap kebakaran dalam kondisi tertentu. 5) Untuk mendapatkan struktur pelat lantai yang stabil serta lantai yang kuat maka diperlukan fastener berupa self tapping screw atau paku rivet. 6) Untuk menghindari kebocoran samping pada saat pengecoran, atas persetujuan Konsultan Pengawas/MK dapat dipergunakan end stop atau form side, sedangkan pada sambungan menerus dapat digunakan sealing strip. 7) Seluruh assesories tambahan yang diperlukan sudah termasuk dalam system structural floor decking terpasang. 8) Kontraktor harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat kualitas beton dengan memperhatikan data-data pengalaman pelaksanaan di tempat lain atau dengan


128

mengadakan trial-mix di laboratorium yang disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK. 9) Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 4.7 dan 4.9 dari PBI 1971 mengingat bahwa W/C factor yang sesuai disini adalah sekitar 0.52 - 0.55 maka pemasukan adukan ke dalam cetakan benda uji dilakukan menurut pasal 4.9 ayat 3 PBI 1971 tanpa menggunakan penggetar. 10) Pada masa-masa pembetonan pendahuluan, harus dibuat minimum 1 benda uji per 2 m3 beton hingga dengan cepat dapat diperoleh 20 benda uji yang pertama. Pengambilan benda uji harus dengan periode antara yang disesuaikan dengan kecepatan pembetonan. 11) Kontraktor harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan disahkan oleh Konsultan Pengawas/MK dan laporan tersebut harus dilengkapi dengan nilai karakteristiknya. Laporan tertulis tersebut harus disertai sertifikat dari laboratorium. Penunjukan laboratorium harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas/MK. 12) Pengadukan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung setelah seluruh komponen adukan masuk kedalam mixer. 13) Penyampaian beton (adukan) dari mixer ke tempat pengecoran harus dilakukan dengan cara yang tidak mengakibatkan terjadinya pemisahan komponen-komponen beton. 14) Harus digunakan Concrete Vibrator untuk pemadatan beton. 15) Beton Ready Mix  Diusulkan untuk rnenggunakan beton ready mix, dengan catatan :  Prosedur persetujuan adukan beton ready mix tiap mutu beton sesuai dengan trial mix (mix design) yang telah diuji di laboratorium.  Kontraktor bertanggung jawab penuh, atas kualitas beton ready mix sesuai dengan syarat-syarat dalam spesifikasi ini.  Dalam hal penggunaan truck mixer, penambahan admixture dapat dilakukan untuk mempertahankan kemampuan kerja beton, dengan catatan beton yang dihasilkan harus mempunyai kualitas yang sama dengan yang disyaratkan. 16) Beton Kolom Praktis  Posisi dan penempatan Kolom Praktis disesuaikan seperti yang tercantum pada gambar Arsitektur.


129



Untuk setiap pemasangan batu bata seluas 9 m3 maka disekeliling luar pasangan batu bata tersebut harus diberi Kolom dan Balok Praktis.  Pada setiap pertemuan antara Kolom Praktis dan susunan vertikal batu bata harus diberi stek pembesian dengan Ø8 500 mm (panjang 400 mm). e) Penggantian Besi 1) Kontraktor harus mengusahakan supaya besi yang dipasang adalah sesuai dengan apa yang tertera pada gambar. 2) Dalam hal dimana berdasarkan pengalaman Kontraktor atau pendapatnya terdapat kekeliruan atau kekurangan atau perlu penyempurnaan pembesian yang ada, maka:  Kontraktor dapat menambah ekstra besi dengan tidak mengurangi pembesian yang tertera dalam gambar, secepatnya hal ini diberitahukan pada Perencana konstruksi untuk sekedar informasi.  Jika hal tersebut diatas akan dimintakan oleh Kontraktor sebagai pekerjaan lebih, maka penambahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari Perencana konstruksi.  Jika diusulkan perubahan jalannya pembesian, maka perubahan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Perencana konstruksi. Mengajukan usul dalam rangka tersebut diatas merupakan keharusan bagi Kontraktor. 3) Jika Kontraktor tidak berhasil mendapatkan diameter besi yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam gambar, maka dapat dilakukan penukaran diameter besi dengan diameter yang terdekat dengan catatan :  Harus ada persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK.  Jumlah besi persatuan panjang atau jumlah besi di tempat tersebut tidak boleh kurang dari yang tertera dalam gambar (dalam hal ini yang dimaksud adalah jumlah luas penampang besi terhadap penampang beton). Khusus untuk balok induk, jumlah luas penampang besi pada tumpuan juga tidak boleh lebih kecil dari pembesian aslinya.  Penggantian tersebut tidak boleh mengakibatkan kerumitan pembesian ditempat tersebut atau di daerah overlapping yang dapat menyulitkan pengecoran beton dan pemadatan dengan penggetar.


130

4) Toleransi Besi Diameter, ukuran sisi (atau jarak antara dua permukaan yang berlawanan)

Variasi dalam berat yang diperbolehkan

Toleransi diameter

Dibawah 10 mm

±7%

± 0.4 mm

10 mm sampai 16 mm(tapi tidak termasuk diameter 16 mm)

±5%

± 0.4 mm

16 mm sampai 28 mm(tapi tidak termasuk diameter 28 mm)

±4%

±0.5 mm

±2%

±0.6 mm

28 mm sampai 32 mm

f) Perawatan Beton 1) Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, sehingga tidak terjadi penguapan cepat. 2) Persiapan perlindungan atas kemungkinan datangnya hujan, harus diperhatikan. 3) Beton harus dirawat dengan membasahi paling sedikit selama 7 hari setelah pengecoran. g) Tanggung Jawab Kontraktor 1) Kontraktor bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas dan sesuai dengan gambar-gambar konstruksi yang diberikan. 2) Adanya atau kehadiran Konsultan Pengawas/MK selaku wakil Pemberi tugas atau Perencana yang sejauh mungkin melihat/mengawasi/menegur atau memberi nasehat tidaklah mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas. h) Perbaikan Permukaan Beton 1) Penambalan pada daerah yang tidak sempurna, keropos dengan cara grouting setelah pembukaan Bekisting, hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dan sepengetahuan Konsultan Pengawas/MK. Bahan grouting yang akan dipergunakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Perencana/Konsultan Pengawas/MK. 2) Jika ketidaksempurnaan itu tidak dapat diperbaiki untuk menghasilkan permukaan yang diharapkan dan diterima oleh Konsultan Pengawas/MK, maka harus dibongkar dan diganti dengan pembetonan kembali atas beban biaya Kontraktor. 3) Ketidaksempurnaan yang dimaksud adalah susunan yang tidak teratur, pecah/retak, ada gelembung udara, keropos, berlubang, Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

131

tonjolan dan yang lain yang tidak sesuai dengan bentuk yang diharapkan/diinginkan. i) Pembersihan 1) Pembersihan pada bekisting/cetakan beton harus dilakukan secara baik dan teratur, agar pada saat pengecoran beton, kotoran bekas potongan kayu, puing-puing tidak sampai tercampur dengan adukan beton. 2) Khusus pada permukaan beton tempat sambungan/lanjutan pengecoran, selain harus dibersihkan, permukaan beton yang berpori/berlubang-lubang juga harus di bobok menggunakan pahat beton (betel) hingga mencapai bidang permukaan yang padat. Hal ini untuk menjaga kontinuitas kepadatan dan kekuatan beton terutama pada daerah-daerah sambungan beton. j) Pengujian 1) Selama pelaksanaan harus dilakukan pengujian slump. Cara pengujian slump adalah sebagai berikut;  Beton diambil tepat sebelum dituangkan kedalam cetakan beton (bekisting). Cetakan slump dibasahi dan ditempatkan diatas kayu yang rata atau plat beton. Cetakan diisi sampai kurang lebih sepertiganya.  Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali dengan besi diameter 16 mm panjang 30 cm dengan ujung yang bulat (seperti peluru). Pengisian dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya.  Setiap lapisan ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu lapisan yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, segera cetakan diangkat perlahan-lahan dan diukur penurunannya (nilai slumpnya). 2) Nilai slump ditentukan sebagai berikut :  Untuk sub struktur meliputi pondasi, sloof/tie beam, pit lift dan beton sub struktur lainnya yang berhubungan langsung dengan tanah, nilai slump beton harus 10.  Untuk beton upper struktur meliputi kolom, balok, plat dan shear wall dan beton lainnya di atas substruktur nilai slump ditetapkan 12. 3) Pengujian kubus percobaan harus dilakukan dilaboratorium yang disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK. 4) Perawatan kubus percobaan tersebut adalah dalam pasir basah tapi tidak tergenang air, selama 7 hari dan selanjutnya dalam udara terbuka. yang terlindung dari sinar matahari langsung. 5) Jika dianggap perlu, maka digunakan juga pembuatan kubus percobaan untuk umur 7 (tujuh) hari dengan ketentuan bahwa hasilnya tidak boleh kurang dari 70 % kekuatan yang diminta pada 28 hari. 6) Jika hasil kuat tekan benda-benda uji tidak memberikan angka kekuatan yang diminta, maka harus dilakukan pengujian beton


132

setempat dengan cara-cara seperti yang ditetapkan dalam PBI 1971 dengan tidak menambah beban biaya bagi Pemberi tugas. 7) Pengujian terhadap bangunan tersebut dimulai dengan Hammer Test pada bagian-bagian bangunan yang mudah dicapai dan mempunyai kepadatan besi terendah atau yang ditentukan oleh Konsultan Pengawas/MK. Bila hasil Hammer Test menguatkan hasil test kubus tersebut, maka proses selanjutnya harus dilakukan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas/MK/Perencana dengan dasar peraturan yang berlaku. D. PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA 1. Lingkup Pekerjaan. Pekerjaan ini meliputi seluruh pekerjaan Konstruksi Baja seperti tercantum dalam gambar, termasuk penyediaan tenaga kerja, pengadaan bahan-bahan baik bahan dasar maupun bahan penyambung, peralatan baja dan alat-alat bantu lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan aman. 2. Peraturan-Peraturan Kecuali ditentukan lain dalam persyaratan selanjutnya, maka sebagai dasar pelaksanaan digunakan peraturan sebagai berikut: - Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 1984 - American Institute of Steel Construction Specification 1980 - American Society for Testing and Materials - American Welding Society - Structural Welding Code - Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBBI-1982) - Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat 3. Perhitunqan Volume (Berat) Konstruksi Baja Perhitungan volume (berat) dari Konstruksi Baja harus dihitung berdasarkan volume (berat) netto sesuai gambar struktur. Berat sisa atau "waste" akibat pemotongan atau pembentukan elementelement Konstruksi Baja tidak boleh dimasukan dalam perhitungan volume, melainkan (kalau ada) dimasukan dalam harga satuan. 4. Material a. Baja Berat  Jika tidak disebutkan secara spesifik di dalam gambar, maka semua material untuk Konstruksi Baja harus menggunakan baja yang baru dan merupakan "Hot rolled structural steel" dan memenuhi mutu baja ST 37 (PPBBI-83) atau ASTM A 36 atau SS 40 (JIS. U 3101-1970), dan eks Krakatau Steel (fy = 240 MPa).  Kontraktor harus rnenyerahkan sertifikat test dari pabrik pembuat baja tersebut sebelum pengambilan contoh, guna dilakukan Test. Pemesanan baja hanya boleh dilakukan setelah mendapat bahwa hastl Test memenuhi persyaratan.


133

 Semua material baja harus baru, bebas/bersih dari karat, lobanglobang dan kerusakan lainnya. Semua material baja tersebut juga harus lurus, tidak terpuntir, tidak ada tekukan-tekukan, serta memenuhi syarat toleransi seperti pada butir 6,0 dibawah ini.  Semua material harus disimpan rapi dan oiletakan diatas papan atau balok- balok kayu untuk menghindari kontak langsung dengan permukaan tanah sehingga tidak merusak material. Dalam penumpukan material harus dijaga agar tidak rusak, bengkok.  MK akan menolak material-material baja yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas dan tidak diperkenankan untuk dipabrikasi. 5. Penggantian Profiil Penampang Pada prinsipnya dalam tahap design, profil-profil/penampang yang digunakan adalah profil-profil/penampang yang ada dipasaran. Apabila ternyata salah satu atau beberapa profil yang tergambar dalam gambar struktur tidak ada dipasaran, maka Kontraktor dapat menggantikan profil tersebut dengan profil lain dengan mengajukan secara tertulis kepada MK lengkap dengan perhitungan yang menunjukan bahwa profit pengganti tersebut sama atau lebih kuat dari profil yang digantikan. Selain segi kekuatan tersebut, maka harus diperhatikan juga masalahmasalah apakah profil pcngganti tersebut "menggangu design Ars, M/E" sehubungan dengan tinggi/lebar profil pengganti. Dengan adanya perubahan profil, maka tidak ada perubahan dalam Biaya maupun Time Schedule. 6. Toleransi Pada prinsipnya toleransi material yang belum di pabrikasi maupun yang sudah di pabrikasi dan terpasang harus memenuhi AISC (American Institute of Steel Construction) Bab "Standard Mill Practice" hal 1-121 s/d 1-133. Kontraktor harus membaca persyaratan toleransi tersebut sebagai bagian dari Spesifikasi Teknis Konstruksi Baja ini. MK dengan tegas akan menolak setiap prafil-profil dan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan toleransi tersebut. 7. Testing Material  MK harus memerintahkan Kontraktor untuk menyediakan contoh material baja dan baut untuk diadakan testing material. Instansi/tempat testing material harus mendapat persetujuan tertulis dari MK. Segala biaya yang timbul guna keperluan testing material tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor.  Apabila dianggap perlu oleh MK, maka akan dilakukan testing pada hasil pengelasan. Type dan jumlah test untuk pengelasan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai AWS serta dilakukan atas biaya Kontraktor.


134

 Apabila ternyata terdapat material yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang dikehendaki dalam butir 4.0 tentang "Material Baja" diatas, maka MK berhak untuk menolak.  Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat hal tersebut diatas menjadi tanggung jawab Kontraktor. 8. Perubahan Sistim Sambungan Apabila Kontraktor berpendapat untuk lebih memudahkan pelaksanaan atau erection atau alasan lainnya, maka Kontraktor dimungkinkan untuk mengajukan sistim sambungan lain yang tidak sama dengan Perencana Struktur. Usulan sistim sambungan tersebut harus diajukan lengkap dengan perhitungan sistim sambungan pengganti untuk diperiksa dan disetujui Konsultan Perencana Struktur (4 copy). Tidak ada perubahan biaya apapun akibat perubahan sistim sambungan yang diusulkan Kontraktor dan Kontraktor tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Time Schedule semula. 9. Syarat-Syarat Pelaksanaan a). Gambar kerja (Shop Drawing) - Sebelum fabrikasi dimulai, Kontraktor harus membuat gambargambar kerja yang diperlukan dan mengirim 4 (empat) copy gambar kerja untuk diperiksa dan disetujui MK, Bilamana disetujui, 2 (dua) set gambar akan dikembalikan kepada Kontraktor untuk dapat dimulai pekerjaan fabrikasinya. Satu set gambar disimpan oleh MK dan Perencana Struktur mendapat satu set gambar sebagai informasi. - Pemeriksaan dan persetujuan MK atas gambar kerja tersebut hanya menyangkut segi kekuatan Struktur saja seperti : Ukuran-ukuran/dimensi-dimensi profil, ketebalan plat-plat, ukuran/jumlah baut/las, tebal pengelasan. Ketepatan ukuranukuran panjang, lebar, tinggi atau posisi dari elemen-elemen Konstruksi baja yang berhubungan dengan erection menjadi tanggung jawab Kontraktor. Dengan kata lain walaupun semua gambar kerja telah disetujui MK, tidaklah berarti mengurangi atau membebaskan Kontraktor dari tanggung jawab ketidak tepatan serta kemudahan dalam erection elemen-elemen Konstruksi baja. Pengukuran dengan skala dalam gambar sama sekali tidak diperkenankan. - Pada gambar kerja harus sudah terlihat bagian-bagian tambahan yang diperlukan untuk keperluan montase serta cara-cara montase yang direncanakan. 10. Fabrikasi - Selama proses fabrikasi MK harus menempatkan staffnya yang berpengalaman dalam fabrikasi baja secara full time untuk mengawasi pelaksanaan fabrikasi di Workshop Kontraktor.


135

- Kontraktor harus memberikan Fabrication Manual Procedure termasuk Prosedur Quality Control kepada MK untuk disetujui. - Fabrikasi dari elemen-elemen Konstruksi baja harus dilaksanakan oleh tukang-tukang yang berpengalaman dan diawasi oleh mandor-mandor yang ahli dalam Konstruksi baja. - Semua elemen-elemen harus difabrikasi sesuai dengan ukuran-ukuran dan atau bentuk yang diinginkan tanpa menimbulkan distorsi-distorsi atau kerusakan-kerusakan lainnya dengan memperhatikan persyaratan untuk handling sambungan-sambungan di lapangan, las-las di lapangan dan sebagainya. - Pemotongan-pemotongan elemen-elemen harus dilaksanakan dengan rapi dan pemotongan besi harus dilakukan dengan alat pemotong (brender) atau gergaji besi. Pemotongan dengan mesin las sama sekali tidak diperbolehkan. 11. Tanda-tanda pada Konstruksi baja - Kontraktor harus memberikan Marking Procedure yang akan dipakai kepada MK untuk disetujui. - Semua konstruksi baja yang telah selesai difabrikasi harus dibedakan dan diberikan kode dengan jelas sesuai bagian masing-masing agar dapat dipasang dengan mudah. Kode tersebut ditulis dengan cat agar tidak rnudah terhapus. - Pelat-pelat sambungan dan lain-lain bagian elemen yang diperlukan untuk sambungan-sambungan di lapangan, harus dibaut/diikat sementara dulu pada masing-masing elemen dengan tetap diberi tanda-tanda, 12 Pengelasan - Pengelasan harus dilaksanakan sesuai AWS atau AISC specification dan baru dapat dilaksanakan setelah ada ijin tertulis dari MK, Pengelasan harus dilakukan dengan Las listrik, bukan dengan Las Karbit - Kawat las yang dipakai adalah harus merk "Kobesteel" atau yang setara. Ukuran kawat las disesuaikan dengan tebal pengelasan. - Kontraktor harus menyediakan tukang las yang berpengalaman dengan hasil pengalaman yang baik dalam melaksanakan konstruksi baja sejenis. Hal ini harus dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat yang masih berlaku. - Kontraktor harus memperhatikan dengan seksama type dan ukuran las yang tercantum dalam gambar (las sudut, las tumpul dan lain-lain). Kontraktor harus mempunyai alat untuk mengukur ketebalan las sehingga dengan mudah dapat memeriksa apakah tebal las sudah sesuai dengan gambar atau tidak. - Permukaan bagian yang akan dilas harus dibersihkan dari cat, minyak, karat dan bekas-bekas potongan api yang kasar dengan menggunakan "Mechanical Wire Brush" dan untuk daerah-daerah yang sulit dapat digunakan sikat baja. Bekas potongan api harus didigurinda dengan rata. Kerak bekas pengelasan harus dibersihkan dan disikat.


136

- Metode pengelasan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak timbul distorsi dan tegangan residual pada elemen konstruksi baja yang yang dilas. Pengelasan pada pertemuan elemon-elemen yang padat seperti pada tumpuan harus dilakukan dengan teknik preheating, - Pada pekerjaan las dimana terjadi banyak lapisan las (pengelasan lebih dari satu kali), maka sebelum dilakukan pengelasan berikutnya lapisan terdahulu harus dibersihkan dahulu dari kerak-kerak las/slag dan percikan-percikan logam yang ada. Lapisan las yang berpori-pori atau retak atau rusak harus dibuang sama sekali. - Untuk memudahkan pelaksanaan serta mendapatkan mutu pengelasan yang baik, maka pada dasarnya semua pekerjaan pengelasan harus dilakukan di workshop. Bila akan mengadakan pengelasan lapangan harus seijin tertulis dan MK. - Perhatian khusus diberikan pada pengelasan yang dilakukan dilapangan (field weld), dimana posisi dari tukang las harus sedemikian sehingga dapat dengan mudah melakukan pengelasan dengan hasil yang baik tanpa mengabaikan keselamatan kerja. - Pada semua pengelasan harus dilakukan "Visual Inspection" untuk mengetehui: - Apakah persiapan pengelasan sudah dilakukan dengan baik (kebersihan, gap yang cukup, roof face yang betul dan lain-lain). - Apakah terjadi porosity, undercut, retak permukaan atau cacat-cacat lain. - Apakah ukuran dan type las sudah sesuai gambar. - Pada jumlah lokasi 30% dari seluruh lokasi pengelasan juga harus dilakukan "Liquid Penetrant Test" sesuai dengan AWS D 1.1-90. Lokasi pengetesan ditentukan oleh MK. - Apabila dianggap perlu oleh MK atau apabila ada keraguankeraguan/keganjilan terhadap hasil-hasil "Liquid Penetrant Test" tersebut, maka MK dapat meminta pada Kontraktor untuk juga melakukan Radiographic Test atau Ultrasonic Test sesuai AWS D 1.190. - Laboratorium/Perusahan pengetesan las yang ditunjuk harus mendapat persetujuan MK dan semua biaya-biaya test pengelasan menjadi tanggung jawab Kontraktor: .13. Baut penyambung dan Angkur. - Kecuali ditentukan lain dalam gambar, mutu baut penyambung adalah ASTM A 325 dengan tegangan tarik putus minimum 120 ksi. (fy = 825 MPa) - Baut penyambung harus berkualitas baik dan baru, dia. baut, panjang ulir harus sesuai dengan yang diperlukan dan ulir terletak di luar bidang geser (type A325-X) - Baut harus dilengkapi dengan 2 ring, masing-masing 1 buah pada kedua sisinya. Mutu pelat ring harus sesuai dengan mutu baut. - Mutu angkur adalah St. 37 (fy = 240 MPa), kecuali ditentukan lain di dalam gambar struktur.


137

- Kontraktor harus melakukan pengujian terhadap baut pada Laboratorium yang disetujui oleh MK, sebelum Kontraktor memesan baut yang akan dipakai. - Jumlah baut yang diuji untuk masing-masing ukuran adalah minimum 3 (tiga) buah. Walaupun test baut tersebut memenuhi syarat, MK berhak untuk meminta diadakan uji baut lainnya dengan jumlah 1 (satu) baut dari setiap 250 baut yang digunakan. Biaya pengetesan baut tersebut ditanggung oleh Kontraktor. - Posisi lubang-lubang baut harus benar-benar tepat dan sesuai dengan diameter baut. Jika tidak disebutkan secara khusus di dalam gambar, maka diameter lubang baut maksimai 2 mm lebih besar dari diameter baut, Kontraktor tidak boleh merubah atau membuat lubang baru dilapangan tanpa seijin MK. - Khusus Untuk Lobang Baut Angker diperkenankan mempunyai toleransi 5mm sementara lobang washer diperkenankan 2mm . - Untuk tebal washer pada baut angker apabila tidak ditentukan lain, setidak – tidaknya mempunyai ketebalan 16mm dan terbuat dari plat mutu baja SS – 40 standar JIS. - Semua angker baut apabila tidak ditentukan lain dalam gambar, minimal mempunyai panjang 500mm dengan type hevy finished hexagonal dengan spesifikasi sebagai berikut : a). Threading ; UNC, CLASS 28 Tolerances (As per ANSI/ASME B.1.1) b). Nut Grade 2 ANSI SERIES :C c). Dimensional Characteristic : ASME/ANSI B18, 2.2 -1987. - Pada pemasangan angker baut, diujung yang tertanam apabila tidak ditentukan lain di gambar, harus dilengkapi plate yang terbuat dari plat tebal 16mm minimal ukuran 90mm x 90mm yang terbuat dari plat dari mutu baja SS- 40 standar JIS. - Pembuatan lubang baut harus memakai bor, untuk konstruksi yang tipis, maksimum 10 mm, boleh memakai mesin pons. Membuat lubang baut dengan api sama sekali tidak diperkenankan. - Pemasangan dan pengencangan baut harus dikerjakan dengan kunci momen torsi yang sebelumnya sudah dikalibrasi, sebagai berikut: UKURAN BAUT ( Dia ) 1/2" (12) 5/8" (16) 3/4" (19) 7/8" (22) 1" (25) 11/8" (28) 11/4" (32) 11/2" (38)

TORSI Lbs.ft 90 180 320 470 710 960 1.350 2.580


TORSI (kg.m) 12,454 24,908 44,287 65,038 98,249 132,844 186,872 357,018

138

- Setiap pengencangan baut harus dilakukan sampai mencapai gaya tank baut sesuai dengan spesifikasi AISC, Pelaksanaannya harus diawasi dan disaksikan secara langsung oleh MK. - Panjang baut harus sedemikian rupa, sehingga setelah dikencangkan masih dapat paling sedikit 4 ulir yang menonjol pada permukaan, tanpa menimbulkan kerusakan pada ulir baut tersebut, Panjang baut yang tidak memenuhi syarat ini harus diganti dan tidak boleh digunakan. - Untuk menghindarkan adanya baut yang belum dikencangkan maka baut-baut yang sudah dikencangkan harus diberi tanda dengan cat. 14. Percobaan Erection Di Pabrik/Workshop Untuk memudahkan erection Konstruksi baja dilapangan, maka disyaratkan agar dilakukan percobaan Erection di pabrik (Workshop Assembly), sehingga dapat diketahui dengan jelas mengenai ketepatan/keakuratan elemen-elemen Konstruksi baja yang terpasang berikut sambungan-sambungannya. Apabila akan diadakan "Workshop Assembly" tersebut, maka MK harus diberitahu untuk turut serta menyaksikan. 15. Erection Schedule/Method a)

Kontraktor selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Erection dimulai, harus mengajukan secara tertulis dan jelas Erection Schedule/Method untuk dipariksa dan disetujui oleh MK. Erection schedule harus mencakup antara lain : - Rencana pengiriman dari Workshop/Pa brik - Penyimpanan elemen baja yang hendak dierection Alat-alat yang digunakan Urutan Erection Langkah pengamanan terhadap pekerja - Sistim Temporary Bracing untuk pengaman Konstruksi selama erection - Time Schedule Erection elemen-elemen Konstruksi baja - Dan lain-lain dianggap perlu - Peralatan yang akan dipakai untuk erection b) Kontraktor harus memberitahukan terlebih dahulu setiap akan ada pengiriman dari pabrik kelapangan guna pengecekan MK. MK akan menolak setiap pengiriman baja dari Workshop apabila pengiriman tersebut belum dicek dan mendapat persetujuan dari MK. c) Penempatan elemen konstruksi baja dilapangan harus ditempat yang kering/cukup terlindung sehingga tidak merusak elemenelemen tersebut, MK berhak untuk menolak elemen-elernen konstruksi baja yang rusak karena salah penempatan atau rusak. d). Erection elemem-elemen konstruksi baja hanya boleh dilaksanakan setelah Kontraktor mengajukan Erection Schedule/Method untuk disotujui oieh MK.


139

e)

Sebelum erection dimulai, Kontraktor harus memeriksa kembali kedudukan angkur-angkur baja dan memberitahukan kepada MK metode dan urutan pelaksanaan erection. Perhatian khusus dalam pemasangan angkur-angkur untuk rangka baja dimana jarak-jarak/kedudukan angkur-angkur harus tetap dan akurat untuk mencegah ketidak cocokan dalam erection, untuk ini harus dijaga agar selama pengecoran angkur-angkur tersebut tidak bergeser, misalnya dengan mengelas pada tulangan kolom/balok atap, f) Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan pekerjapekerjanya dilapangan. Untu ini kontraktor harus menyediakan ikat pinggang, pcngaman, safety helmet, sarung tangan dan pemadam kebakaran. g) Kegagalan dalam erection ini menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya, oleh sebab itu Kontraktor diminta untuk memberi perhatian khusus pada masalah erection ini. h) Semua pelat-pelat atau elemen yang rusak setelah difabrikasi, tidak akan diperbolehkan dipakai untuk erection. i) Untuk pekerjaan erection dilapangan, Kontraktor harus menyediakan tenaga ahli dalam bidang konstruksi baja yang senantiasa mengawasi dan bertanggung jawab atas pekrjaan erection. Tenaga ahli untuk mengawasi pekerjaan erection (tersebut harus mendapat persetuiuan tertulis dari MK. j) Apabila disetujui oleh MK maka pengelasan-pengelasan dilakukan dilapangan harus diawasi betul-betul oleh mandor dari Kontraktor agar pengelasan dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana baik ukuran panjang maupun ketebalannya. 16. Penyambungan antar komponen a) Sambungan Base Plat dengan kolom Apabila tidak ditentukan lain dalam gambar, sambungan base plate dengan Pedestral kolom ditambahkan dengan plat pengaku minimal tebal 8mm yang dipasang tegak lurus dengan plate base plate dan dilakukan pengelasan pada bagian bawah plat dengan plate base plate dan sisi vertikalnya di las dengan kolom baja dengan posisi pada as kolom dan plate base plate. Ketinggian plat pengaku apabila tidak ditentukan di gambar setidak – tidaknya mempunyai ketinggian 15cm. b) Sambungan kolom dengan balok kuda - kuda Apabila tidak ditentukan lain di gambar, maka sambungan Kolom dengan balok kuda – kuda harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menahan gaya – gaya yang bekerja. Sambungan dibuat sebagai sambungan momen dimana balok kuda – kuda yang akan disambung pada bagian ujungnya dipasang end plate dengan ketebalan sesuai dengan gambar perencanaan.


140

17.

Pengecatan a) Persiapan Pengecatan Semuapermukaan Konstruksi baja sebelum di cat harus bebas dari: - Lapisan mill, yaitu Lapisan tipis mengkilap yang berasal dari Rolling Mill. - Karat. - Minyak/Oli - Dan lain-lain kotoran yang akan menggangugu melekatnya cat pada permukaan baja. - Pembersihan harus dilakukan dengan menggunakan "Mechanical Wire Brush" (sikat baja yang digerakan secara mekanis) dan tidak boleh menggunakan sikat baja manual, kecuali hanya untuk permukaan-permukaan yang betul-betul tidak dapat dijangkau oleh "Mechanical Wire Brush" tersebut. - MK akan memerintahkan untuk mengupas dengan cara mekanis/manual (bukan dengan api). Lapisan cat yang sudah dikerjakan pada konsuuksi baja yang tidak memenuhi persyaratan persiapan pengecatan terssbut diatas, atas beban Kontraktor dan tanggung jawab Kontraktor.

18. Pengecatan Primer/Dasar Setelah diadakan persiapan pengecatan seperti tersebut diatas, maka setelah difabrikasi, element Konstruksi baja di cat dasar I dilakukan sebagai berikut: Type cat : Zincromate Merek : ICI atau setara yang disetujui oleh MK Ketebalan : 35 micron Cat dasar I tersebut harus dilakukan di Workshop/Pabrik. Cat dasar II dilakukan setelah erection dengan ketentuan sebagai berikut: Type cat : Zincromate Merek : ICI atau setara yang disetujui oleh MK Ketebalan : 35 micron baru Cat dasar II boleh dilakukan setelah Cat dasar I betul-betul kering dan diamplas. Apabila Cat dasar II dilakukan sebelum Cat dasar I mengering dengan baik sehingga timbul bentolan-bentolan pada permukaan cat, maka MK akan memerintah agar Cat dasar II tersebut diamplas dan dilakukan lagi pengecatan Cat dasar II atas beban Kontraktor. 19 Cat Finish Cat Finish dilakukan 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut: Cat Finish I Type Merek Ketebalan

:Cat gloss enamel paint :ICI atau setara yang disetujui oleh MK. :30 micron

Cat Finish II Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

141

Type Merek Ketebalan

:Cat gloss enamel paint :ICI atau setara yang disetujui oleh MK :30 micron

Sama seperti Cat dasar I dan Cat dasar II, maka Cat finish I maupun Cat finish II baru boleh dilaksanakan setelah lapisan cat-cat sebelumnya betul-betul kering dan diamplas. MK akan memerintahkan pengecatan ulang pada setiap lapisan cat yang tidak memenuhi persyaratan tersebut atas biaya Kontraktor. Untuk mengecek ketebalan-ketebalan pengecatan maka Kontraktor diharuskan menyediakan alat ukur khusus guna keperluan tersebut. Khusus untuk bagian permukaan baja yang akan dibungkus beton (kalau ada), maka bagian permukaan tersebut tidak perlu dicat dasar maupun cat finish. F. PENUTUP ATAP a. Lingkup Pekerjaan Kontraktor harus menyediakan bahan, tenaga kerja, perlengkapan dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pekerjaan atap ini sesuai yang tercantum dalam gambar rencana. b. Referensi/Standar Seluruh pekerjaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan :  NI – 3 tahun 1970  NI – 5 tahun 1961  Persyaratan Teknis ini, dan  Petunjuk-petunjuk dari pabrik pembuatan c. Bahan/Material Material yang dipergunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam gambar perencanaan, dan untuk itu harus diperlihatkan kepada Direksi Pengawas, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pekerjaan atap dimulai. Jenis material yang digunakan antara lain :  Penutup atap : jenis Zinc alum tebal 0,4 mm  Pengikat atap : Steping screw dilapisi sealant ukuran yang sesuai kebutuhan dan atas persetujuan Konsultan Pengawas.


142

XX..33 PPEEKKEERRJJAAAAN N AARRSSIITTEEKKTTU URR A. PEKERJAAN LANTAI

1. PEKERJAAN BAWAH LANTAI 1.1.

Penimbunan Bawah Lantai Lingkup Pekerjaan Persyaratan ini mencakup semua Pekerjaan Urugan Pasir di bawah lantai serta pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan Urugan

 Untuk pekerjaan urugan harus diperhatikan bahwa daerah yang akan diurug benar-benar telah bersih dari humus, akar-akar kayu, kotoran dan lain-lain.  Tanah-tanah bekas galian bila dijadikan tanah urugan harus bersih dari sampah maupun batu-batuan.  Pengurugan dengan tanah apabila harus diperlukan harus dilaksanakan dengan pemadatan selapis demi selapis, tiap lapis tebalnya 20cm dan dilakukan dengan alat/mesin compactor dan setiap lapisan dipadatkan dengan tingkat kepadatan 90% dan harus diadakan pengujian lapangan sesuai dengan ASTM D-689 dan ASTM D-1556

Urugan Pasir

 Urugan pasir diperlukan untuk dasar rabat beton lantai serta tempattempat lain yang ditunjukkan dalam gambar rencana. Tebal urugan pasir adalah sesuai gambar.  Pasir urugan harus bersih dari akar-akar serta kotoran lainnya. Pasir local dapat dipergunakan untuk urugan.  Urugan pasir harus dipadatkan dengan disiram air sehingga dicapai kepadatan yang stabil. 1.2.

Rabat Beton Lantai (Tanpa Tulangan) Lingkup Pekerjaan Persyaratan ini mencakup pekerjaan beton, bekisting dan pemasangan lapisan alas plastic cor serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan ini. Referensi/Standar Semua pekerjaan desain, pelaksanaan dan material, jika tidak ditentukan dalam persyaratan ini harus didasrkan pada ketentuan berikut ini :  NI – 2  NI – 3  NI – 5  NI – 8  PUBI Bahan / Material

Bekisting Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

143

Kayu untuk penyangga dan papan pengecoran tepi beton rabat harus menggunakan kayu klas II jenis Meranti atau jenis lain yang lebih baik. Untuk papan pengecoran dapat dipergunakan papan Meranti ataupun multipleks. Pada bagian dasar rabat beton, diatas urugan pasir alas harus dilapisi dengan plastic cor dengan ketebalan minimum 0,35mm.

Semen Semen yang digunakan adalah type I.

Pasir Pasir harus sesuai dengan persyaratan dalam NI – 1

Kerikil Kerikil atau batu pecah harus sesuai dengan persyaratan dalam NI – 2.

Bahan Tambahan Bahan tambahan (admixture), jika akan dipakai harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK dan Perencana.

Beton Adukan Lapangan Beton adukan lapangan adalah setara dengan mutu K-175 sesuai dengan NI-2 disuplai oleh Kontraktor. Beton harus diproduksi dengan pencampuran mekanis menggunakan Mollen (concrete mixer). Pelaksanaan Pekerjaan / Pemasangan

Pekerjaan Bekisting

 Struktur bekisting tepi beton rabat harus didesain dengan kokoh, sehingga pada saat pembuatan, pengecoran, perawatan dan pembongkarannya, beton rabat tidak mengembang dan mempunyai bentuk, ukuran, posisi, kelurusan, lot yang sesuai dengan rencana.  Daerah tepi yang rawan terhadap kembung/mengembang harus diberi perkuatan ekstra sehingga struktur bekisting kokoh. Sambungan bekisting harus rapat dan diberi lapisan anti bocor.  Pada permukaan urugan pasir harus dilapisi dengan plastic cor tebal 0,35mm. Pada bagian sambungan plastic cor harus diberi overlapping selebar 20cm yang disambung dengan seal tape plastic atau dilipat secara overlap dan di staples sehingga tidak menyebabkan hasil akhir beton menjadi rusak.  Permukaan bekisting tepi rabat beton harus dibersihkan dari semua kotoran dengan air sehingga semua bidang basah sebelum pengecoran dilaksanakan.  Pembongkaran bekisting harus dilakukan sesuai dengan persyaratan NI-2, atau 14 hari setelah pengecoran akhir selesai. Jika pembongkaran akan dilaksanakan lebih awal dari ketentuan tersebut, harus dimintakan persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas/MK dengan menyertakan perhitungan kekuatan beton tersebut terhadap beban pelaksanaan yang dipikul pada saat dan setelah pembongkaran.

Pekerjaan Rabat Beton Adukan Lapangan

 Semua material campuran dan ukuran campuran harus dilakukan dengan alat timbangan/takaran atau bak pengukur dengan mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

144

 Peralatan penakar volume campuran untuk pekerjaan dengan volume besar, dibuat berdasarkan ukuran 1 zak semen, terbuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai dan memadai untuk berfungsi sebagai penakar semen dan pasir, konstruksinya kokoh, kuat dan tahan lama. Untuk pekerjaan dengan volume kecil penakaran dapat menggunakan ember yang terbuat dari plastik atau dari pelat besi.  Pencampuran harus dilakukan dengan mesin pengaduk beton (mollen) atau jika ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas/MK.  Selama pengecoran beton, Kontraktor harus membuat kubus-kubus beton 15x15x15cm3, dibuat ditempat pengecoran untuk diperiksa di laboratorium pengujian beton. Fasilitas laboratorim disediakan oleh Kontraktor dengan persetujuan Konsultan Pengawas/MK. Pada permulaan pelaksanaan beton sampai 60m3 harus dibuat minimal 20 (dua puluh) benda uji. Selanjutnya untuk setiap 5 m3 pekerjaan beton harus dibuat 1 (satu) buah benda uji.  Kekentalan adukan beton diperiksa dengan pengujian slump. Adukan beton untuk pengujian slump ini harus diambil langsung dari mesin pengaduk dengan menggunakan ember atau alat lain yang tidak menyerap air. Pengujian slump ini dengan kerucut besi terpancung, diameter bawah 20cm, diameter atas 10cm, tinggi kerucut 30cm. Kerucut diisi adukanbeton 3 lapis yang sama besar, masing-masing ditusuk-tusuk besi baja dia. 16mm tiga puluh detik setelah bidang atas kerucut merata, kerucut ditarik keatas dan penurunan kerucut beton diukur. Penurunan yang diperbolehkan adalah maksimum 11cm dan minimum 9cm.

Pekerjaan Rabat Beton dengan Readymix Mutu material campuran dan control kualitas untuk pekerjaan readymix menjadi tanggung jawab Kontraktor. Laboratorium dan perlengkapan pengujian beton disediakan oleh Kontraktor.

Persiapan Pengecoran

 Sebelum pencampuran dimulai, Kontraktor harus membuat perhitungan desain campuran untuk mutu beton yang disyaratkan (Mix Design beton).  Sebelum saat pengecoran beton, Kontraktor harus melapor pada Konsultan Pengawas/MK untuk pemeriksaan. Persetujuan dimulainya pengecoran akan diberikan oleh Konsultan Pengawas/MK setelah pemeriksaan.  Kontraktor diharuskan membuat pola rencana area pengecoran rabat beton hingga seluruh pekerjaan selesai dengan memberi catatancatatan tentang bagian-bagian yang di cor (tanggal, kode area, kode kubus, test slump, jam pengecoran dan lain-lain). Tempat-tempat sambungan pengecoran ditentukan oleh Konsultan Pengawas/MK.  Lubang-lubang ataupun penempatan pipa-pipa instalasi air, plumbing, listrik dan lain-lain harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan teliti dan Kontraktor harus mengecek pada gambar mekanikal dan elektrikal.


145

 Untuk bagian-bagian yang berhubungan dengan kolom praktis, dinding dan pasangan lainnya harus disediakan angker secukupnya dan dimintakan persetujuan Konsultan Pengawas/MK. Untuk hal ini Kontraktor harus mengecek pada gambar Konsultan Pengawas/MKtur.

Pengecoran

 Beton harus dicor sedekat-dekatnya dengan bidang cetakan untuk mencegah pemisahan bahan-bahan akibat pemindahan adukan ke area pengecoran.  Pemadatan beton dengan harus menggunakan alat penggetar mekanis (vibrator), diletakkan vertical 90˚ dan hanya dalam keadaan khusus saja diperbolehkan miring sampai 45˚.  Pemadatan dengan pukulan atau penggetaran dari luar bekisting tidak boleh dillakukan.  Sejak pengecoran dimulai, pekerjaan harus dilanjutkan tanpa berhenti. Penghentian pengecoran hanya dapat dilakukan pada tempat-tempat yang telah disetujui oleh Konsultan pengawas/MK.  Untuk setiap sambungan pengecoran diharuskan memakai additive yang khusus untuk itu dan penggunaannyasesuai persyaratan yang ditentukan dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK.  Permukaan beton harus dilindungi dari pengeringan yang terlalu cepat/tidak merata, dengan cara dibungkus/ditutup karung goni yang dibasahi atau disiram air terus menerus selama 24 jam pertama.  Untuk pengecoran vertical maka tinggi maksimum setiap kali pengecoran adalah 1,5m.  Khusus rabat beton dasar dari finishing lantai epoxy flooring coating, kualitas beton rabat harus minimum K250.Permukaannya ditimbang rata dan diplester halus, sehingga diperoleh permukaan finishing epoxy flooring setebal 500 microns yang rata

Toleransi Kedataran Toleransi penyimpangan pada hasil akhir pekerjaan beton tidak boleh lebih dari ketentuan di bawah ini : Lot dan kedataran permukaan bidang dan pertemuan bidang :  Setiap 3 meter persegi deviasi 6mm  Pada keseluruhan bidang maksimum deviasi kedataran 15mm

2.

PEKERJAAN FINISHING LANTAI

2.1.

Lingkup Pekerjaan Persyaratan ini mencakup pekerjaan pemasangan lapisan lantai menggunakan Keramik tile, serta keramik.


146

2.2.

Referensi / Standard Material dan pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan persyaratan teknis ini, rekomendasi teknis dari pabrik pembuat serta standar referensi sebagai berikut:  NI – 2  NI – 3  NI – 8  PUBI

2.3. Bahan / Material

a.Ketentuan Umum

 Sebelum dilakukan pemesanan bahan finishing lantai, Kontraktor harus menunjukkan terlebih dahulu contoh-contoh dari bahan tersebut, untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas/MK.  Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan, bahan pengganti harus yang disetujui Konsultan Pengawas/MK berdasarkan contoh yang diajukan oleh Kontraktor.  Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak cacat. Bahan-bahan homogeneous tile dan keramik lantai harus masih dalam kotak aslinya yang masih bersegel dan berlabel.  Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup, kering/tidak lembab, dan bersih sesuai dengan persyaratan dari pabrik.

- Homogeneous Tile dan Ceramic Tile

 Jenis keramik, kwalitas I, ukuran 60x60cm, 50x5tebal 8mm kuat tekan 450 Kg/cm2 merk Roman gress atau yang setara, type/warna/motif sesuai dengan tabel material yang ditunjukkan dalam gambar.  Ceramic tile adalah jenis Single Firing berglazuur, kwalitas I, ukuran 45x45cm, tebal minimum 7mm atau sesuai dengan yang dipasarkan dalam negeri, produksi RomanGress atau setara, type/warna/motif sesuai dengan tabel material yang ditunjukkan dalam gambar.  Bahan perekat dari adukan spesi 1PC : 3 Psr, sedangkan siar (naad) menggunakan AM Grout-AM45 atau bahan sejenis yang disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK.  Spesi dan pasta perekat harus diisikan pada seluruh bidang homogeneous tile/keramik, sehingga tidak terdapat rongga dibawah homogeneous tile/keramik yang terpasang.  Untuk bidang pasangan homogeneous tile/keramik yang luas, spesi bawah dibuat siar-siar (naad) spesi yang saling tegak lurus selebar 5mm dengan pembagian per 6x6m2 untuk mencegah terjadinya muai susut akibat proses pengeringan spesi yang tidak serempak yang dapat menyebabkan pasangan ubin terlepas dari rekatan spesi (popping)  Ukuran siar/naad harus sama selebar 2,5mm, kecuali homogeneous tile tidak menggunakan naad. Setiap perpotongan siar membentuk 2 garis Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

147





 

yang saling tegak lurus. Pemotongan ubin hanya boleh dilakukan dengan menggunakan mesin potong dan kemudian dihaluskan dengan disetujui oleh konsultan Pengawas/MK. Pengecoran/pengisian naad dilakukan setelah bidang homogeneous tile/keramik selesai terpasang 3 x 24 jam dengan menggunakan tile grout khusus (AM grout-50) sesuai dengan warna keramik yang terpasang. Semen tidak boleh digunakan sebagai bahan pengisi naad, kecuali atas persetujuan Konsultan Pengawas/MK. Pemasangan homogeneous tile/keramik harus rata permukaannya. Siarsiar dirapikan pada saat semen masih belum kering dan homogeneous tile/keramik disikat dengan bahan khusus pencuci sampai tidak ada noda semen pada homogeneous tile/keramik. Homogeneous tile/keramik yang dilubangi untuk drain atau lubang instalasi harus dilubangi menggunakan alat core drill khusus sehingga bidang penampang lubang yang dipotong rata dan halus. Pertemuan dengan dinding dipasang hospital plint dari material keramik ukuran 10x30cm.

B. PEKERJAAN DINDING

1. PEKERJAAN PASANGAN DINDING 1.1 Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah Lingkup Pekerjaan Persyaratan ini mencakup pekerjaan pasangan untuk dinding, pasangan rollag bata, roster dan pasangan parit. Referensi / Standard Material dan pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan persyaratan teknis ini serta standar referensi berikut ini :  NI – 2  NI – 3  NI - 8  PUBI Bahan / Material

Bata Merah (Tanah)

 Bata merah berukuran 5x11x22 cm sesuai dengan gambar, produksi local.  Bata harus berkwalitas baik dari hasil pembakaran yang sempurna dan tidak mudah pecah.  Bata merah harus mempunyai kuat tekan 21 kg/cm2. Pada setiap 1000 (seribu) bata harus diadakan 1x pengujian dengan pengujian tekan yang dilaksanakan oleh Kontraktor dengan disaksikan oleh Konsultan pengawas/MK. Setiap pengujian diambil 10 sampel bata. Dari setiap 10 bata, tujuh buah diantaranya harus mencapai


148

kekuatan 21 kg/cm2 dan tiga buah lainnya tidak boleh kurang dari 18,9 Kg/cm2.  Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka keseluruhan (1000 bata atau dari produksi/supplier yang sama) dinyatakan tidak dapat dipakai.

Semen Portland Jika tidak disebut secara khusus, Semen yang dipakai adalah tipe I dengan mutu minimum S.325 sesuai NI-8th. 1972, dibuktikan dengan Sertifikat Uji.

Pasir

 Pasir yang dapat dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan adalah pasir yang sesuai untuk pekerjaan beton, mempunyai karakter fisik keras dan tajam, serta tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5%.  Bahan pasir yang akan dipakai harus disaring/diayak terlebih dahulu dengan ayakan bukaan 5 mm atau 1 mm sesuai ketentuan jenis adukan yang diperlukan.  Ukuran butir pasir untuk pasangan batu/ubin, plester kasar atau untuk pekerjaan yang memerlukan adukan semen pasir yang bersifat kasar, ukuran butir pasir maksimum 5 mm. Untuk plester halus di atas plester kasar, ukuran butir pasir maksimum 1 mm.

Air

 Jika tidak digunakan air dari PAM, Air yang akan dipakai harus diuji terlebih dahulu di laboratorium milik Departemen Kesehatan atau PAM.  Air harus bebas dari bahan-bahan : organis, asam alkali, garam atau bahan-bahan lain yang dapat mempengaruhi daya ikatan maupun mutu kekuatan adukan. Memiliki Ph = 7, Kadar S04 maksimum 5 g/l dan Kadar CL maksimum 15 g/l Daya oksidasi terhadap bahan organis dengan memakai larutan KMn04 tidak boleh lebih dari 1 g/l.  Syarat-syarat lain harus sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum didalam Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia th. 1982.

Komposisi Adukan Perekat

 Untuk pasangan kedap air dipakai perbandingan 1 PC ; 3 Pasir, sedangkan untuk pasangan biasa dipakai perbandingan 1 PC : 4 Pasir.  Khusus adukan tipe kedap air digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pondasi dari pasangan batu / bata, pasangan bata / plesteran / ubin di kamar mandi / toilet atau pada umumnya dipakai pada pasangan batu / bata / ubin atau pada daerah basah lainnya yang lembab atau terkena pengaruh air dalam fungsi/penggunaannya


149

Pelaksanaan Pekerjaan / Pemasangan  Semen dan pasir dicampur dalam keadaan kering dengan menggunakan penakar volume hingga bahan-bahannya tercampur merata. Selanjutnya, ditambahkan air kedalam campuran semen dan pasir tersebut di atas serta diaduk kembali hingga merata dan dicapai konsistensi adukan dalam bentuk adukan lembab atau plastis sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Lama pengadukan setelah dicampur air, minimum 1,5 menit.  Campuran harus diproduksi dengan pencampuran mekanis menggunakan Mollen (concrete mixer).  Pekerjaan pasangan harus dilakukan setelah pondasi dan sloof selesai dengan sempurna dan permukaannya rata.  Bata pecah kurang dari separuh tidak boleh dipasang.  Bata pecah yang dipasang secara keseluruhan dalam satu bidang tidak boleh lebih dari 15%.  Pemasangan harus rata terhadap arah horizontal dan vertical ataupun terhadap parameter lain sesuai dengan rencana.  Pekerjaan pasangan harus memperhatikan pekerjaan lain yang berhubungan seperti halnya pemasangan instalasi listrik, ducting AC, instalasi pipa, lubang drainase dan lain-lain sehingga terhindar dari pembobokan dikemudian hari setelah pekerjaan pasangan selesai.  Spesi antara bata harus mempunyai ketebalan yang cukup dan menutup seluruh bidang ikatan.  Sebelum spesi mongering, pasangan bata harus dibersihkan dari tonjolan/kelebihan spesi dan dibuat lekukan pada siar horizontal untuk ikatan plesteran.  Pemasangan harus dimulai dari tempat dimana dowel atau angkur dinding tersedia.  Sebelum pemasangan, batu bata harus direndam ke dalam air hingga jenuh. Kontraktor harus menyediakan tempat penampungan air untuk perendaman yang mencukupi kebutuhan sesuai kecepatan pemasangan.  Untuk mencapai kelurusan dan kedataran pasangan, kontraktor harus menyediakan alat penyipat berupa benang, kayu/aluminium yang memadai. 1.2 Pekerjaan Plesteran dan Acian Lingkup Pekerjaan Persyaratan ini mencakup material dan pelaksanaan pekerjaan plesteran dan acian untuk dinding, permukaan beton dan bagian lain yang diplester. Referensi / Standard Material dan pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan persyaratan teknis ini serta standar referensi berikut ini :  NI – 2  NI – 3 Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

150

 NI - 8  PUBI Bahan / Material

Semen Semen PC yang dipakai adalah dari tipe I mutu S.325 menurut NI-8 Persyaratan Semen Portland, Pelaksanaan pekerjaan menggunakan semen lebih dari 1 merk harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas/MK.

Pasir Jika tidak ada ketentuan lain, pasir yang digunakan harus pasir yang sesuai untuk pekerjaan beton dengan persyaratan sesuai NI – 2.

Air Air yang digunakan adalah air bersih baindari PDAM, sungai, ataupun hasil penampungan air hujan sejauh tidak keruh dan tidak tercemar bahan kimia atau organic.

Bahan Additive Dalam hal diperlukan bahan additive seperti Calbond atau bahan-bahan tambahan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan plesteran ini, penggunaannya harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas.

Komposisi Adukan Perekat

 Adukan untuk plesteran biasa menggunakan campuran semen pasir dengan perbandingan volume 1 semen : 5 pasir digunakan pada semua permukaan dinding kecuali pada dinding-dinding kedap air.  Adukan untuk plesteran kedap air menggunakan campuran semen pasir dengan perbandingan volume 1 semen : 3 pasir, digunakan pada permukaan dinding di daerah toilet atau dinding yang terpendam di dalam tanah. Pelaksanaan Pekerjaan/Pemasangan  Pada dinding Kamar mandi, sampai setinggi 1,5m dari dasar lantai harus diplester dengan plesteran kedap air.  Pada bagian sekeliling dinding luar yang dapat terkena air hujan / penyiraman air, sampai setinggi 0,6m dari muka tanah/muka lantai harus diplester dengan plester kedap air.  Untuk pasangan bata beton cetak, jika tidak ditentukan lain seluruhnya harus diplester dan diaci.  Permukaan beton yang akan diplester, harus dikasarkan dengan pahat kecil setiap jarak 3cm dan diberi pasta semen.  Tebal plasteran jika tidak ditentukan lain adalah 15mm dan maksimum 25mm.  Untuk mendapatkan kerataan yang sempurna. Dinding harus diberi penyipat dengan benang, papan tripleks atau batang kayu yang lurus. Penyipat kepala plesteran dipasang pada jarak 1m, dipasang tegak untuk patokan kerataan bidang.


151

 Sebelum pekerjaan plesteran dimulai, dinding dan permukaan beton harus disiram air sampai jenuh.  Acian dilakukan setelah permukaan plester selesai seluruhnya dan telah kering.  Sebelum pekerjaan acian dilakukan, permukaan plesteran disiram air sampai jenuh. Pengacian dilakukan sedemikian sehingga permukaan hasil acian menjadi rata, halus dan tidak retak-retak. Alat pengacian tidak boleh menggunakan kertas semen.  Pada plesteran siku (sudut luar dan dalam) pekerjaan harus dilakukan dengan hati-hati dan rapi. Jika diperlukan, Kontraktor harus menggunakan alat khusus plesteran sudut.  Selama 7 (tujuh) hari setelah pengacian selesai, Kontraktor harus selalu menyiram dengan air sampai jenuh sekurang-kurangnya 2 kali setiap harinya.

1.3 PEKERJAAN PELAPIS DINDING Lingkup Pekerjaan Persyaratan ini mencakup pekerjaan pemasangan homogeneous tile &keramik pada dinding dan meja counter. Referensi / Standard Material dan pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan persyaratan teknis ini, rekomendasi teknis dari pabrik pembuat serta standar referensi sebagai berikut:  NI – 2  NI – 3  NI – 8  PUBI Bahan / Material Ketentuan Umum  Sebelum dilakukan pemesanan bahan pelapis dinding, Kontraktor harus menunjukkan terlebih dahulu contoh-contoh dari bahan tersebut, untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas/MK.  Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan, bahan pengganti harus yang disetujui Konsultan Pengawas/MK berdasarkan contoh yang diajukan oleh Kontraktor.  Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak cacat. Bahan-bahan ubin (granit & keramik) dinding harus masih dalam kotak aslinya yang masih bersegel dan berlabel.  Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup, kering/tidak lembab, dan bersih sesuai dengan persyaratan dari pabrik.


152

Jenis Bahan/Material  Siar (naad) dan lubang-lubang pada permukaan marmer diisi menggunakan epoxy resin dengan warna yang mirip dengan bahan marmer.

Homogeneous tile

 Jenis keramik Tile, kwalitas I, ukuran 40x40cm2, tebal 8mm kuat tekan 450 Kg/cm2 merk romangress, Granitto atau yang setara, type/warna/motif sesuai dengan tabel material yang ditunjukkan dalam gambar.  Bahan perekat untuk pasangan Homogeneous Tile pada dinding bata/beton, dari pasta semen dengan komposisi air tidak berlebihan.  Bahan perekat untuk pasangan Homogeneous Tile pada multipleks menggunakan lem keramik khusus ―LemKra‖ atau yang sejenis.  Siar (naad) menggunakan AM Grout-AM45 atau bahan sejenis yang disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK.

Ceramic Tile

 Jenis Single Firing berglazuur, kwalitas I, ukuran 45x45cm dan 60x60cm, tebal minimum 7mm atau sesuai dengan yang dipasarkan dalam negeri, produksi RomanGress atau setara, type/warna/motif sesuai dengan tabel material yang ditunjukkan dalam gambar.  Bahan perekat untuk pasangan keramik pada dinding bata/beton, dari pasta semen dengan komposisi air tidak berlebihan.  Bahan perekat untuk pasangan Keramik pada multipleks menggunakan lem keramik khusus ―LemKra‖ atau yang sejenis.  Siar (naad) menggunakan AM Grout-AM50 atau bahan sejenis yang disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK. Pelaksanaan Pekerjaan/Pemasangan

Umum

 Pelapis dinding hanya boleh dipasang setelah pekerjaan plafond dan pekerjaan struktur lain di atasnya telah selesai.  Sebelum pemasangan dilaksanakan, Kontraktor dan Konsultan Pengawas/MK harus meyakinkan bahwa bidang dasar yang akan dipasang pelapis lantai harus benar-benar rata, lot dan bersih dari semua kotoran yang menempel.  Sebelum pelaksanaan pemasangan bahan dinding harus diperhatikan pula apabila dibelakang pasangan ubin dinding tersebut ada pekerjaan pemasangan jalur instalasi elektrikal, plumbing, telepon atau lainnya. Pekerjaan dapat dimulai apabila pekerjaan instalasi tersebut sudah siap terpasang.  Pelapis dinding yang dipasang harus telah diseleksi seluruhnya sehingga bentuk, warna, dan motif masing-masing bahan pelapis sama, tidak ada bagian yang gompal, retak atau cacat lain dan telah mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK.


153

 Pemasangan harus menggunakan penyipat datar. Pada suatu bidang pasangan paling sedikit harus dipasang 3 penyipat datar yaitu pada kedua tepi dan satu penyipat jalur yang dapat dipindah mengikuti jalur pemasangan bahan pelapis dinding.  Pengisian siar-siar/naad bahan pelapis dinding harus dilakukan tidak lebih dari 3 (hari) hari setelah pemasangan bahan pelapis dinding dilakukan  Setelah pemasangan selesai, semua kotoran, bekas lem, spesi dan pasta semen harus benar-benar dibersihkan.  Jika tidak ditentukan dalam gambar, pemasangan pelapis dinding yang tidak menerus, pengaturan pemasangannya didalam satu ruangan harus dibuat simetri pada keempat sisinya.  Pada sisi bawah dinding (pertemuan lantai dan dinding) harus dipasang plint dari bahan yang sejenis dengan bahan ubin lantai, kecuali ditentukan lain.  Lem (untuk pasangan pada multipleks) atau pasta (untuk pasangan pada dinding bata/beton) perekat harus diisikan pada seluruh bidang ubin, sehingga tidak terdapat rongga dibawah ubin yang terpasang.  Untuk bidang pasangan Homogeneous Tile /keramik yang luas, spesi bawah dibuat siar-siar (naad) spesi yang saling tegak lurus selebar 5mm dengan pembagian per 6x6m2 untuk mencegah terjadinya muai susut akibat proses pengeringan spesi yang tidak serempak yang dapat menyebabkan pasangan ubin terlepas dari rekatan spesi (popping)  Ukuran siar/naad harus sama selebar 2,5mm, kecuali Homogeneous Tile tidak menggunakan naad. Setiap perpotongan siar membentuk 2 garis yang saling tegak lurus.  Pemotongan Homogeneous Tile/keramik hanya boleh dilakukan dengan menggunakan mesin potong dan kemudian dihaluskan dengan disetujui oleh konsultan Pengawas/MK.  Pengecoran/pengisian naad dilakukan setelah bidang Homogeneous Tile/keramik selesai terpasang 3 x 24 jam dengan menggunakan tile grout khusus (AM grout-50) sesuai dengan warna keramik yang terpasang. Semen tidak boleh digunakan sebagai bahan pengisi naad, kecuali atas persetujuan Konsultan Pengawas/MK.  Pemasangan harus rata permukaannya. Siar-siar dirapikan pada saat semen masih belum kering dan ubin disikat dengan bahan khusus pencuci sampai tidak ada noda semen pada ubin.  Homogeneous Tile/keramik yang dilubangi untuk drain atau lubang instalasi harus dilubangi menggunakan alat core drill khusus sehingga bidang penampang lubang yang dipotong rata dan halus.


154

1.4 PEKERJAAN DINDING PARTISI 1.4.1 Pekerjaan Dinding Lingkup Pekerjaan Persyaratan ini mencakup material dan cara pemasangan Partisi Gypsum. Standard/Referensi Pekerjaan dan pemasangan harus sesuai dengan standar umum yang berlaku serta referensi berikut ini :  PUBI  NI – 3 Bahan/Material  Kaca harus dari jenis Panasap kualitas terbaik, mempunyai tingkat kerataan yang tinggi, standard kualitas produksi Asahimas, warna sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar. Tebal kaca minimum adalah 6mm.  Kontraktor harus menyerahkan beberapa contoh material dari potongan ukuran 5cm x 10cm untuk dipilih dan ditentukan oleh Konsultan Pengawas/MK.  Rangka aluminium dengan tebal 1 mm produk alumasindo atau setara harus mempunyai bentuk profil yang komplit dengan gasket/seal dan silicone serta dipasang sedemikian rupa sehingga kuat berkedudukan stabil, tidak mudah berubah-ubah bentuk pada semua arah. Bentuk dan ukuran rangka harus sesuai dengan gambar. Pengerjaan dan Pemasangan  Rangka aluminium dipasang secara sempurna. Pemasangan rangka alumunium ke dinding, lantai, beton atau plafond harus dengan angkur yang kuat.  Kaca yang boleh dipasang adalah kaca yang telah diseleksi dengan baik, tidak ada bagian yang bergelombang, gompal ataupun retak dan telah mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK.  Kaca harus diberi seal pengunci dari jenis yang cocok dengan skoneng pada rangka aluminium sehingga terpasang kokoh, rapi dan tidak bergetar.  Kontraktor harus menjaga rangka-rangka alluminium dan bidangbidang kaca yang sudah terpasang agar selalu bersih dari kotor-kotor seperti air semen, cat, plesteran dan lain-lain serta mengamankannya dari kemungkinan benturan.  Tidak diperkenankan memberi tanda-tanda (rambu) pada bidang kaca dengan menggunakan kapur atau cat. Tanda-tanda harus dibuat dari potongan kertas yang direkatkan dengan menggunakan lem yang mudah dihilangkan/dibersihkan.


155

1.4.2 Pekerjaan Dinding/Partisi Gypsum Lingkup Pekerjaan Lingkup pekerjaan ini mencakup mencakup material dan cara pemasangan partisi gypsum tunggal 2 sisi (Standar) dan partisi gypsum rangkap 2 sisi (Tahan Api). Standard/Referensi Pekerjaan dan pemasangan harus sesuai dengan standar umum yang berlaku serta refernsi berikut ini :  PUBI  NI-3  Sistem pemasangan rekomendasi pabrik  Referensi tes : N-TDC-04-FRS-010-P, CSIRO TR 376 (L), CSIRO SI 1453 dan CSIRO Opinion : FCO - 1360 Bahan/Material

Partisi Gypsum Standard Rangka

 Rangka metal Stud adalah type roll-formed dari bahan hot-dipped galvanized steel, lebar 45mm, tebal 0,55mm berbentuk profil ―C‖ jenis non-load bearing  Kecuali di sebutkan dalam gambar, maka pada bagian – bagian tertentu, rangka partisi gypsum adalah Alumunium hollow 4‖ dengan produk setara alumasindo dengan ketebalan 1mm  Rangka Track atas/bawah type roll-formed dari bahan hot-dipped galvanized steel, lebar 45mm, tebal 0,55mm berbentuk profil ―U‖ dengan sudut flens 8˚ yang berfungsi untuk memegang rangka stud pada lantai dan plafond.

Board

 Board terbuat dari bahan gypsum yang kedua sisi permukaannya dilapisi karton tipis dan kuat jenis Standard Optimum, ukuran 1200x2400mm2 tebal board 12mm. Skrup yang digunakan untuk pemasangan board pada rangka sesuai dengan rekomendasi pabrik. 1.4.3. PRODUK Bahan dan peralatan yang dipakai harus yang terbaik dan memenuhi spesifikasi. Kontraktor dimungkinkan untuk mengajukan alternatif lain yang setaraf dengan yang dispesifikasikan ke Direksi/MK/Konsultan Perencana. Kontraktor baru bisa mengganti bila ada persetujuan resmi dan tertulis dari Direksi/MK.


156

Produk, bahan dan peralatan pada dasarnya adalah sebagai berikut : Material Lokasi Merk Type Ukuran ---------------------------------------------------------------------------------1. Beton Ringan Heabel/Celcon 2. Batu Bata Merah Lokal 3. Gypsum Partisi setara Jaya Board 12 mm ,Double, rangka 75 mm metal furing 4. Sound proofing Jaya Bell 5. Kaca 6mm Asahi atau setara tebal 6mm

1.5 PEKERJAAN DINDING CLADING ALUMUNIUM COMPOSITE PANEL Lingkup Pekerjaan Persyaratan ini mencakup material dan cara pemasangan Clading Alumunium Composite Panel Standard/Referensi Pekerjaan dan pemasangan harus sesuai dengan standar umum yang berlaku serta referensi berikut ini :  PUBI  NI – 3 Bahan/Material  Alumunium Composite Panel dari kualitas terbaik, mempunyai tingkat kerataan yang tinggi, standard kualitas produksi setara Alucom, Alucopan. warna sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar. Tebal Alumunium Composite Panel minimum adalah 3mm.  Kontraktor harus menyerahkan beberapa contoh material dari potongan ukuran 5cm x 10cm untuk dipilih dan ditentukan oleh Konsultan Pengawas/MK.  Rangka Aluminium Composite Panel adalah Hollow Galvanised ukuran 4 x 4cm dengan minimal tebal 0,7 mm dan rangka utamanya adalah rangka siku 40 x 40 x4 atau sesuai dengan yang tertera dalam gambar Bentuk dan ukuran rangka harus sesuai dengan gambar. Pengerjaan dan Pemasangan  Rangka aluminium dipasang secara sempurna. Pemasangan rangka alumunium ke dinding, lantai, beton atau plafond harus dengan angkur yang kuat.  Kaca yang boleh dipasang adalah kaca yang telah diseleksi dengan baik, tidak ada bagian yang bergelombang, gompal ataupun retak dan telah mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

157

 Kaca harus diberi seal pengunci dari jenis yang cocok dengan skoneng pada rangka aluminium sehingga terpasang kokoh, rapi dan tidak bergetar.  Kontraktor harus menjaga rangka-rangka alluminium dan bidangbidang kaca yang sudah terpasang agar selalu bersih dari kotor-kotor seperti air semen, cat, plesteran dan lain-lain serta mengamankannya dari kemungkinan benturan.  Tidak diperkenankan memberi tanda-tanda (rambu) pada bidang kaca dengan menggunakan kapur atau cat. Tanda-tanda harus dibuat dari potongan kertas yang direkatkan dengan menggunakan lem yang mudah dihilangkan/dibersihkan. 3. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 3.1 Pekerjaan Pintu Lingkup Pekerjaan Persyaratan ini mencakup seluruh pekerjaan:  Pintu Double Multipleks dengan Kusen Kayu  Pintu Kaca rangka alumunium  Kusen Alumunium  Pintu PVC untuk KM/WC  Pintu Frameless  Jendela kaca rangka alumunium  Gantungan pengunci  Grendel jendela Standard/Referensi Desain, material, alat sambungan, pelaksanaan pekerjaan, pengawetan serta persyaratan perkuatan jika tidak ditentukan lain dalam persyaratan teknis ini serta gambar, harus didasarkan pada standar/referensi berikut ini :  NI – 3  NI – 5  PUBI Bahan/Material: a. Pintu Double Multipleks dengan Kusen Alumunium b. HPL untuk pelapis pintu

Kayu Umum

 Seluruh kayu yang dipergunakan, jika tidak ada ketentuan lain harus kayu Bayam kelas awet I, kelas kuat I, sesuai NI – 5.  Balok kayu dan papan yang digunakan harus kering dari hasil pengeringan oven, lurus, siku dan berukuran seragam pada seluruh batang dan bebas dari hasil cacat bawaan, mata kayu ataupun lubang. Kayu yang digunakan setelah dipotong tidak ada bagian yang retak atau pecah.


158

 Kayu sebelum dipergunakan harus disimpan secara baik, terlindung dari pengaruh cuaca, khususnya hujan dan lembab serta tidak berhubungan langsung dengan tanah atau bidang lantai.

Multipleks Multipleks yang baik berasal dari material kayu lapis yang seratnya halus, tidak melendut, dengan ketebalan sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan pada gambar.

HPL HPL (Haight Presure Laminating) mempunyai motip urat kayu yang halus produk yang dipergunakan merk setara Taco.

Alat sambung dan Alat Pasang

 Pasak kayu/pen harus dari kayu sejenis.  Paku harus dari jenis dan ukuran yang sesuai dengan penggunaannya dari bahan galvanized atau paku khusus lainnya sesuai persetujuan Konsultan pengawas/MK  Batang kayu penyambung harus dari jenis yang sama dengan kayu yang dipergunakan.  Plat/batang besi untuk sambungan adalah dari baja karbon (sesuai dengan ASTM A-36)  Mur dan baut yang dipergunakan harus dari jenis yang umum dipasaran.  Alat sambung khusus dapat dipergunakan sejauh sesuai dengan NI-5 dan mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK.  Lem perekat pelapis plywood, tripleks, formika, aluminium, stainless steel harus dari jenis lem serba guna, tahan air , merk Rakol, Aica Aibon atau yang sejenis.

Anti Rayap dan pengawetan kayu

 Seluruh bahan kayu yang dipakai permanen untuk bangunan harus diberi perlindungan terhadap serangan rayap dengan memberi lapisan / menyemprot seluruh lapisan kayu dengan bahan kimia anti rayap ―Termiban 400 EEC‖ atau bahan lain yang mempunyai klualitas dan jenis yang sama.  Untuk kayu yang dicat dengan cat selain jenis transparan (open pore), harus diawetkan terhadap pengaruh cuaca dengan meni merk ―Kembang‖ atau yang sejenis. Pelaksanaan Pekerjaan/Pemasangan  Pemukaan kayu harus diserut halus utuk menghilangkan serabut kayu, meratakan ukuran kayu, membentuk sudut tepi/siku dan sebagainya.  Pekerjaan anti rayap harus dilaksanakan sterlah pemotongan rangka kayu selesai, sebelum difabrikasi/distel. Pelaksanaananti rayap harus sesuai dengan cara pelaksanaan yang direkomendasikan oleh pabrik dan harus diawasi sepenuhnya oleh Konsultan Pengawas/MK. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

159

 Hal yang sama harus dilakukan untuk pekerjaan pengawetan kayu dengan meni. Pekerjaan meni harus dilaksanakan dengan kuas, sehingga seluruh permukaan terlapisi secara merata, warna asli kayudan pori-pori tidak terlihat.  Rangka dan struktur kayu harus dipasang pada tempatnya dengan kedudukan yang kokoh, rata, lot atau sesuai dengan posisi pemasangan yang ditunjukkan dalam gambar.  Pekerjaan akhir harus rapi, seluruh sambungan harus rapat, rata dan kokoh.  Untuk pekerjaan lapisan penutup, apabila digunakan lem, bahan lem harus dioleskan pada kedua bidang yang akan disatukan dan harus diratakan pada seluruh permukaan. Bidang permukaan yang akan difinishing harus dibersihkan dari semua lem yang menempel sebelum mengering.  Apabila digunakan paku, bidang pukulan paku harus dipersempit sehingga hasil akhir menjadi rapi.  Tiap rangka kayu yang berhubungan dengan dinding harus difischer kemudian finishinnya dirapikan.  Setiap kotoran yang timbul pada pekerjaan ini harus dibersihkan dan hal-hal yang mengurangi keindahan harus dirapikan. c. Pintu PVC  Ukuran ketebalan daun pintu 3cm  Tampilan fisiknya d. Pintu Frameless  Kaca yang dipakai adalah untuk daun pintu kaca frameless adalah kaca jernih/bening sesuai ketentuan yang tercantum di dalam gambar rencana, tipe Temperred glass tebal 12mm 3.2 Pekerjaan Jendela Kaca Frame Aluminium Lingkup Pekerjaan Uraian ini mencakup persyaratan teknis untuk pelaksanaan pekerjaan partisi kaca rangka alluminium, rangka dan pintu / jendela alluminium. Pekerjaan sehubungan yang diuraikan terpisah: - Persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan kunci dan engsel. Standard/Referensi Pekerjaan dan pemasangan harus sesuai dengan standar umum yang berlaku serta referensi berikut ini :  PUBI  NI – 3 Bahan/Material

Aluminium

 Profil alluminum yang dipakai adalah produk dari Indal atau Alkan atau produk lain yang setara dan disetujui, mempunyai finishing Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

160

permukaan Powder Coating jenis analog dengan ketebalan 18 micron.

Kaca

 Kaca yang dipakai adalah untuk partisi kaca, pintu kaca dan jendela kaca serta ventilasi kaca (dengan frame) adalah kaca sesuai ketentuan yang tercantum di dalam gambar rencana, tipe Panasap tebal 5mm dari merk AsahiMas atau merk lain yang setaraf yang disetujui.  Kaca yang dipakai adalah untuk curtain wall adalah sesuai ketentuan yang tercantum di dalam gambar rencana, tipe Panasap tebal 6mm dari merk AsahiMas atau merk lain yang setaraf yang disetujui.  Kaca yang dipakai untuk jendela frameless adalah kaca sesuai ketentuan yang tercantum di dalam gambar rencana, tipe Panasap tebal 8mm dari merk AsahiMas atau merk lain yang setaraf yang disetujui.  Bahan-bahan lain seperti paku sekrup, karet penjepit (seal), bahan pengisi (sealant) dan bahan-bahan lain harus yang direkomendasi dari pabriknya dan mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/MK. Pelaksanaan Pekerjaan/Pemasangan

Ketentuan Umum

 Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh tenaga ahli dan berpengalaman di dalam pelaksanaan pekerjaan ini.  Kontraktor ini harus menyediakan peralatan kerja yang cukup, memadai dan sesuai untuk pelaksanaan pekerjaan khusus alluminum ini. Peralatan tersebut antara lain tapi tidak terbatas hanya pada mesin potong, mesin bor, mesin gurinda dan lain lain peralatan yang diperlukan guna fabrikasi dan pernasangannya.  Sebelum pekerjaan dimulai Kontraktor harus mengajukan terlebih dahulu shop drawing yang menunjukkan detail, type dan sistim pemasangan serta komponen-komponen yang diperlukan, dibuat berdasarkan gambar rancangan yang ada serta kondisi lokasi pemasangan. Contoh-2 bahan profil aluminium, panil pengisi serta semua perlengkapan (accessories) harus diajukan untuk mendapat persetujuan Konsultan Pengawas dan Perencana.

Pelaksanaan

 Sebelum mulai pelaksanaan, Kontraktor harus melihat dan melakukan pemeriksaan ukuran dari lokasi pemasangan guna penyesuaian fabrikasi komponen yang akan dipasang,  Pelaksanaan/proses fabrikasi dapat dilakukan di pabrik atau di lapangan. Fabrikasi bahan aluminium harus menggunakan peralatan masinal, seperti mesin potong, mesin punch, mesin bor dan lain sebagainya.


161

 Pengeboran atau pembuatan lubang dan pemotongan harus rapi dan tepat ukuran sesuai dengan peralatan yang akan dipasang (seperti kunci, engsel dll.) maupun ukuran komponen yang ditentukan di dalam gambar rencana.  Hasil fabrikasi harus berupa komponen yang berbentuk dan berukuran tepat serta sesuai untuk dipasang pada tempat kedudukannya, dengan toleransi setelah dia-dakan penyesuaian dengan keadaan lapangan adalah sebagai berikut: - Untuk tinggi dan lebar maksimal 1 mm - Untuk diagonal maksimal 2 mm.  Pemasangan rangka alumunium ke bangunan harus dengan angkur yang kuat Antara tembok / kolom / beton dan rangka alumunium harus diisi dengan "Seal" elastis jenis Poly-Sulfida dengan persyaratan penggunaan dari pabrik (setara ABC) terutama untuk jendela-jendela luar.  Pemasangan kaca-kaca pada kosen alumunium harus menggunakan "seal" yang berupa alur karet.  Sambungan vertical/horizontal, sudut dan silang, serta kombinasi profil-profil alumunium harus dipasang sempurna dengan menggunakan peralatan bantu pelat atau paku sekrup sistim tersembunyi.  Pemasangan seal harus menjamin bahwa tidak akan terjadi kebocoran yang diakibatkan oleh air hujan maupun udara luar.  Pelaksana Pekerjaan harus menjaga kosen kosen alluminium dan bidang-bidang kaca yang sudah terpasang bersih dari kotor-kotor seperti air semen, cat, plesteran dan lain-lain serta mengamankannya dari kemungkinan benturan.  Pemasangan jendela kaca frameless perlu disiapkan dudukan berupa besi U sesuai ketebalan kaca, yang ditanam di dinding. Siapkan karet yang dipasang sebagai antara pertemuan kaca dengan dudukan besi U.Sealant diisikan sebagai penutup dan pengikat. 3.3

Pekerjaan Alat Penggantung Dan Pengunci Lingkup Pekerjaan Uraian ini mencakup persyaratan teknis untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan kunci dan engsel pada pintu dan jendela dari kayu maupun aluminium. Bahan/Material  Sebelum memulai pekerjaan ini, Kontraktor harus rnenyerahkan kepada Konsultan Pengawas, contoh dan katalog dari produk yang telah disetujui oleh Konsultan Perencana.  Kunci lengkap dengan handel/pegangan, adalah dari produk/merk SES dengan handel dari bahan satin aluminium atau merk lain yang setaraf dan disetujui. Satu set kunci harus dilengkapi dengan 3 buah anak kunci. Master Key mutlak diadakan untuk pekerjaan ini. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

162

 Engsel dari bahan yang sama dengan kunci, ukuran 10 cm dari merk SES atau merk lain yang setaraf yang disetujui.  Perlengkapan lain untuk pintu/jendela dipakai dari merk yang sama dengan merk kunci yang dipakai, atau merk lain yang setaraf yang disetujui. Pelaksanaan Pekerjaan/Pemasangan  Sebelum pekerjaan dimulai Kontraktor harus memberikan contoh pemasangan yang benar untuk disetujui pelaksanaan pemasangannya oleh Konsultan Pengawas. Teknik dan tata-cara pemasangan harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya.  Engsel untuk daun pintu dipasang 3 buah per daunnya, dan 2 buah untuk daun jendela.  Hasil pemasangan kunci serta perlatan engsel harus sesuai dengan ketentuan pemasangan yang dikeluarkan oleh pabriknya, lengkap peralatannya, kuat dan tepat penempatannya, serta dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  Pemasangan Engsel atas dipasang tidak lebih dari 28 cm (as) dari sisi atas pintu ke bawah. Engsel bawah dipasang tidak lebih dan 32 cm (as) dari permukaan lantai keatas.  Penarik pintu (door pull) dipasang 100 cm (as) dari permukaan lantai setempat  Seluruh mekanisme perangkap pengunci ini harus bekerja dengan baik. Dicoba dengan penguncian secara kasar dan halus.  Pemasangan Back plate dan Lock case harus rata (tenggelam) didalam panil pintu. Kunci harus terpasang kuat pada rangka daun pintu/jendela,  Setelah kunci tepasang, noda-noda bekas cat atau teak-oil yang menempel pada kunci harus dibersihkan dan dihilangkan sama sekali.

4. PRODUK Bahan dan peralatan yang dipakai harus yang terbaik dan memenuhi spesifikasi. Kontraktor dimungkinkan untuk mengajukan alternatif lain yang setaraf dengan yang dispesifikasikan ke Direksi/MK/Konsultan Perencana. Kontraktor baru bisa mengganti bila ada persetujuan resmi dan tertulis dari Direksi/MK.


163

Produk, bahan dan peralatan pada dasarnya adalah sebagai berikut : Material Lokasi Merk Type Ukuran ---------------------------------------------------------------------------------1. Alumunium Frame YKK/Alumasindo 2. Kaca pintu utama asahimas clear temperlite 12 mm Pintu ruangan:LHSR 3. Door accessories Dekkson J 058 SSS 4. PEKERJAAN PLAFOND Lingkup Pekerjaan  Pada pekerjaan langit-langit ini perlu diperhatikan adanya pekerjaan lain yang dalam pelaksanaannya sangat erat hubungannya dengan pekerjaan langit-langit ini. Sebelum dilaksanakan pemasangan langit-langit, pekerjaan lain yang terletak diatas langit-langit harus sudah terpasang.  Disiplin lain yang termasuk disini antara lain : - Elektrikal - Air Condition - Sound system/Telpon - Fire alrm/fire derektor/sprinkler - Exhaust - Perlengkapan instaiasi lain yang diperlukan.  Bila pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas tidak tercantum dalam gambar rencana plafond, harus diteliti teriebih dahulu pada gam bargambar instalasi yang lain (Sipil, Elektrikai, Plumbing, Sound System dan lain-lain).  Pada beberpa tempat tertentu harus dibuat manhole/ access panel ukuran (60x60)cm di plafon yang bisa dibuka, diberi engsel tanpa merusak panel disekelilingnya, untuk keperiuan perneriksaan pekerjaan M&E.Posisinya diatur berada pada posisi indoor unit ac split duct.  Penetapan manhole harus rninta persetujuan Arsitek/Pengawas. Bahan/Material  Lembaran GYPSUM; Lembaran gypsum dari produk yang setara Jaya board, dengan ketebalan dan ukuran sesuai gambar rencana, lengkap dengan paku-paku sekrup untuk pemasangannya.  Rangka / penggantung; Besi hollow galvanize dengan ukuran sesuai detail dalam gambar.  Pemasangan : a. Persiapan Sebelum pemasangan lembaran penutup langit-langit dilaksanakan, hasil pasangan rangka langit-langit harus diperiksa dengan seksama dalam hal pola, ukuran, jarak pasangan, Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

164

kekuatan, kerataan, kedataran dan kerapian pasangan, agar mernenuhi syarat kebutuhan pemasangan lembaran penutup langit-langit yang rata, datar dan kuat. b. Lembaran gypsum dipasang dengan menggunakan paku sekrup yang merupakan kelengkapan dari pabriknya. Penggunaan paku biasa sama sekali tidak diperbolehkan. Lembaran gypsum harus dipasang melintang berlawanan arah pada rangka hollow galvanize 5. PEKERJAAN RAILING Lingkup Pekerjaan Uraian ini mencakup persyaratan teknis untuk pelaksanaan pekerjaan railing dari bahan besi. Bahan/Material  Besi hollow seperti tertera dalam gambar  Besi hollow persegi yang digunakan untuk railing dari jenis Square Tube 30x30mm dengan ketebalan ≥1,0mm & Square Tube 40x40mm dengan ketebalan ≥1,2mm.  Besi Round Bar Ø12mm yang digunakan untuk railing standard SII0136-1980, ukuran penuh.  Komponen/peralatan/fitting harus dari bahan yang sama dan sesuai untuk keperluan penyambungan atau keperluan pemasangan lainnya.  Finishing permukaan besi adalah cat anti karat Zinchromate dengan lapisan terakhir cat syntetic emulsion. Pelaksanaan Pekerjaan/Pemasangan

Umum

 Untuk pelaksanaan pekerjaan ini, Kontraktor harus mempekerjakan tenaga kerja yang ahli didalam pelaksanaan pekerjaan besi tempa, yang cukup berpengalaman di dalam pelaksanaan pekerjaan semacam. Untuk itu bukti-bukti yang menyangkut keahliannya harus ditunjukkan kepada Konsultan Pengawas guna persetujuannya.  Sebelum pelaksanaan, Kontraktor harus membuat shop drawing dan menyerahkan kepada Konsultan Pengawas guna pemeriksaan dan persetujuan pelaksanaannya. Gambar bengkel (shop-drawing) yang terinci harus dibuat oleh Kontraktor secara teliti. Kontraktor bertanggung jawab atas semua ukuran-ukuran yang dicantumkan di dalam shop drawing. Shop-drawing harus memberikan informasi yang jelas tentang bagian-bagian struktur, termasuk lokasi, type dan ukuran profil.


165

Pelaksanaan

 Fabrikasi dapat dilakukan di bengkel kerja di lapangan atau di bengkel kerja luar dan dilakukan berdasarkan gambar bengkel (Shop Drawing) yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas.  Peralatan untuk fabrikasi harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat dilaksanakannya pekerjaan fabrikasi sebagaimana mestinya.  Pemotongan dan pelubangan harus menggunakan peralatan yang sesuai dan memadai agar dicapai hasil yang rapi dan sesuai dengan kaidah teknis yang umum berlaku.  Penggunaan arus listrik untuk pengelasan harus disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat elektroda yang bersangkutan. Prosedur pengelasan mengikuti standard AWS (American Welding Society). Tebal las minimum 0,7 kali tebal pelat/profil yang disambung dan harus penuh, kecuali bila ditentukan lain dalam gambar.  Kerak las harus dibersihkan dengan menggunakan sikat kawat. Penghalusan bekas-bekas pengelasan menggunakan gerinda hingga halus dan masif permukaannya serta membentuk permukaan sesuai ketentuan perencanaannya.  Komponen yang telah selesai difabrikasi, dipasang/disetel pada tempat kedudukkannya menurut gambar rencana dan gambar bengkel (shop drawing). 6. PEKERJAAN PENGECATAN Lingkup Pekerjaan Pekerjaan yang dimaksud adalah Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu serta menyediakan pengangkutan yang dibutuhkan untuk pekerjaan pengecatan ,sesuai yang dinyatakan dalam gambar. Termasuk dalam Pekerjaan ini adalah : - Pengecatan dinding - Pengecatan langit-langit - Pengecatan listplank  Kusen maupun daun pintu difinishing cat duco. Kualifikasi Kontraktor Pekerjaan pengecatan ini harus dilaksanakan oleh ahli yang teiah berpengalaman, serta direkomendir oleh pabrik pembuat bahan cat yang dipakai dalam pekerjaan ini. Pelaksanaan pengecatan harus diiakukan menurut prosedur dan ketentuan dari pabriknya, serta dibawah pengawasan tenaga ahli dari pabrik pembuat cat yang bersangkutan, derni tercapainya hasil pekerjaan yang memuaskan sesuai dengan ketentuan dari pabriknya.


166

Garansi Hasil pelaksanaan pekerjaan ini harus mendapat garansi/jaminan dari pabriknya, berlaku selama 5(lima) tahun terhitung dari saat pemakaian gedung. Jaminan tersebut berlaku untuk keadaan: Menjamurnya bidang cat. Terkelupasnya lapisan cat. Lunturnya warna asli. Jaminan tersebut harus berupa Surat Jaminan/Garansi yang dibuat dari pabriknya. Segala penyimpangan dan kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian bahan dan tata-cara pelaksanaan, perbaikan dan penggantiannya menjadi beban Kontraktor sepenuhnya. Syarat Pelaksanaan a. Segera sebelum pelaksanaan pengecatan, Kontraktor diminta untuk menyerahkan contoh, katalog dan data-teknis/petunjuk pemakaian dari bahan Cat yang akan dipakai, guna penentuan wama serta persetujuan pemakaiannya b. Sebelum dimulai pekerjaan ini seluruh pemukaan bidang-bidang yang akan menerima pengecatan harus dibersihkan dari kotorankotoran debu dan benda-benda asing yang melekat pada bidang permukaannya. c. Kontraktor harus meneliti bidang-bidang tersebut dan menyempurnakannya sehingga dinyatakan siap untuk dicat oleh Pengawas / Arsitek d. Setiap pengecatan yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan dari Arsitek/Pengawas dan sesuai ketentuan pabrik. e. Semua bahan cat yang dikirim ke lapangan pekerjaan harus berada dalam kemasan / kaleng yang tertutup rapat dan mempunyai etiket yang jelas. f. Bahan lain yang diperlukan pengecatan guna kelengkapan pelaksanaan pekerjaan seperti dempul dan lain-lain bahan harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrik bahan cat yang dipakai Bahan/Material a.

Interior Cat yang dipakai adalah setara mowilex, dulux Wall Coating

Syarat Substrat Baru :

 Kualitas beton dasar (rabat beton) minimum K250  Beton kering dengan umur minimal 28 hari dengan kadar kelembaban beton 5%

Tahapan Kerja: 1. Surface Preparation Pembersihan area yang akan dicoating mowilex dari kotoran dan debu dengan menggunakan alat: sapu,kape,grinding machine,planer concrete dan vacuum cleaner 2. Primer Coat


167

Dinding yang sudah bersih&kering diaplikasikan mowilex primer Polyfloor PFP-261 White 1x layer Ratio: A:B=9:1 (by weight) + thinner mowilex max.20% Aplikasi: Setelah dicampur,roll dengan konsumsi bahan ±8m2/kg, dengan ketebalan ±50 micron. Umur campuran :±6 jam Waktu pengeringan :±16 jam Alat yang digunakan : karet squeegee,roll mohair,kuas&mixer machine 3. Primer Coat  Untuk menutup lubang-lubang kecil digunakan material setara Polyfloor PFP-211 Grey dari Propan +talk.  Ratio: A:B=4:1 (by weight) + thinner mowilex +talk (±200%) diaduk sampai menjadi seperti plamir.  Cara aplikasi: Pasta/dempul mowilex diaplikasi dengan kape untuk mengisi lubang2 (untuk lubang yang cukup besar pendempulan bisa dilakukan 2-3x hingga tertutup rata).Setelah dempul kering (overnight), amplas permukaannya hingga halus  Umur campuran; ±30 menit, pengeringan: ±16 jam,konsumsi bahan ±4m2/kg  Alat-alat yang digunakan: karet,squeegee,kape&mixer machine  Setelah kering, diratakan dengan sanding machine, bersihkan dari debu. 4. Finish Coat  Sebagai tahapan akhir yang berfungsi untuk proteksi dan dekoratif,digunakan produk setara Multipox MX-94 Color dari Propan.Produk untuk finishing coat harus memiliki self leveling yang baik.Aplikasi top coat ini sebanyak 2x lapis.  Ratio: A:B=4:1(by weight)+thinner mowilex max.20%  Cara aplikasi:campuran diroll pada substrat dengan roll mohair bulu pendek. Ulangi sekali lagi setelah lapisan pertama kering (±16 jam)  Konsumsi bahan: 3,85m2/kg, ketebalan 150 micron  Umur campuran: ±2 jam, pengeringan :±16 jam (full cure=7 hari) b.

c. d.

Eksterior Cat yang dipakai adalah dari produk yang setara Mowilex, type weathershield untuk exterior, atau dari produk lain yang disetujui Arsitek. Cat Listplank Listplank plat besi dicat menggunakan cat anti karat dan cat besi Finishing Pintu dan Kusen Pintu-pintu dan kusen difinishing dengan cat duco, warna disesuaikan keterangan pada gambar.


168

XX..44 PPEEKKEERRJJAAAAN NM MEEKKAAN NIIKKAALL D DAAN N EELLEEKKTTRRIIKKAALL I.

PENDAHULUAN SYARAT UMUM

1. Uraian Singkat Proyek Pekerjaan ini adalah merupakan pekerjaan instalasi baru yaitu ―Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat‖.

2. Syarat – syarat Umum 3. Pekerjaan yang dimaksud disini adalah pekerjaan Pengadaan, Pemasangan (Instalasi) dan Pengujian Sistem secara keseluruhan sesuai dengan gambar dan Rencana Kerja dan Syarat – syarat sehingga dapat bekerja dan berfungsi dengan baik. 4. Syarat-syarat Umum merupakan bagian dari Persyaratan Teknis. Apabila ada beberapa klausul dari Syarat-syarat Umum yang dituliskan dalam Persyaratan Teknis, berarti menuntut perhatian khusus pada klausul-klausul tersebut dan bukan berarti menghilangkan klausulklausul lainnya dari Syarat-syarat Umum. Klausul-klausul dari Syaratsyarat Umum hanya dianggap tidak berlaku bila dinyatakan secara tegas dalam Persyaratan Teknis. 5. Persyaratan Teknis dimaksudkan untuk menjelaskan dan menegaskan segala pekerjaan, bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pemasangan, pengujian dan penyetelan (adjusting) dari seluruh sistem, agar lengkap dan dapat bekerja dengan baik. 6. Persyaratan Teknis merupakan satu kesatuan dengan Gambar-Gambar Teknis yang menyertainya. Bila ada suatu bagian pekerjaan yang hanya disebutkan di dalam salah satu dari kedua dokumen tersebut, maka Pemborong wajib melaksanakannya dengan baik dan lengkap. 7. Pemborong harus menggunakan tenaga-tenaga yang ahli dalam bidangnya, agar dapat memberikan jaminan hasil kerja yang baik dan rapi. 8. Pemborong bertanggung jawab dalam pengawasan yang ketat terhadap jadwal atau urutan pekerjaan, sehingga tidak mengganggu penyelesaian proyek secara keseluruhan pada waktu yang telah ditetapkan. 9. Pemborong harus menyatakan secara tertulis bahwa bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang diserahkan oleh Pemborong harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara yang wajar dan terbaik. Dan bahwa instalasi yang dilakukan adalah lengkap dan dapat bekerja dengan baik dalam kondisi yang terjelek sekalipun, tanpa mengurangi atau menghilangkan bahan-bahan / peralatan-peralatan yang seharusnya disediakan, walaupun tidak disebutkan secara nyata dalam Persyaratan Teknis ataupun tidak dinyatakan secara tegas dalam Gambar-Gambar Teknis. 10. Pemborong harus dapat menunjukkan surat pernyataan dari pihak pemasok barang / komponen yang akan terpasang kepada Manajemen Konstruksi dan Pemberi Tugas, bahwa barang tersebut merupakan


169

barang ―original‖ dan bukan barang produksi tiruan dengan menggunakan merek yang sama. 11. Semua peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dan diserahkan untuk penyelesaian pekerjaan harus dalam keadaan baru dan dari kualitas terbaik. 12. Pemborong harus mempelajari dan memahami kondisi tempat yang ada, agar dapat mengetahui hal-hal yang akan mengganggu / mempengaruhi pekerjaan. Apabila timbul persoalan, Pemborong wajib mengajukan saran penyelesaian kepada Manajemen Konstruksi, paling lambat satu minggu sebelum bagian pekerjaan ini seharusnya dilaksanakan. 13. Pemborong harus memeriksa dengan teliti ruangan-ruangan dan syarat-syarat yang diperlukan dengan Pemborong lainnya, sehingga peralatan-peralatan Mekanikal & Elektrikal dapat dipasang pada tempat dan ruang yang telah disediakan. 14. Sebelum memulai pekerjaan, Pemborong harus memeriksa dan memahami pekerjaan pelaksanaan dari pihak lain yang ikut menyelesaikan proyek ini, apabila pekerjaan pelaksanaan dari pihak lain tersebut dapat mempengaruhi kualitas pengerjaan Pemborong itu sendiri. 15. Sebelum memulai pekerjaan, Pemborong harus membuat Rencana Kerja dengan jadwal yang disesuaikan dengan Pemborong yang lain. Apabila terjadi sesuatu perubahan, Pemborong wajib memberitahukan secara tertulis kepada Manajemen Konstruksi dan mengajukan saransaran perubahan / perbaikan. 16. Pada waktu akan memulai pelaksanaan, Pemborong wajib menyerahkan Gambar-Gambar Kerja (Shop Drawing) terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan dari Direksi. Gambar-gambar tersebut harus diserahkan kepada Direksi minimal dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum instalasi dilaksanakan. 17. Pemasangan peralatan harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari pabrik pembuat peralatan tersebut. Untuk itu, Pemborong harus membuat dan menyerahkan gambar-gambar rencana instalasi secara rinci sebelum melaksanakan pekerjaan. 18. Apabila terjadi sesuatu keadaan dimana Pemborong tidak mungkin menghasilkan kualitas pengerjaan yang terbaik, maka Pemborong wajib memberitahukan secara tertulis kepada Manajemen Konstruksi dan mengajukan saran-saran perubahan / perbaikan. Apabila hal ini tidak dilakukan, Pemborong tetap bertanggung jawab atas kerugiankerugian yang mungkin ditimbulkannya. 19. Selama pelaksanaan instalasi berlangsung, Pemborong harus memberi tanda-tanda (misalnya dengan pensil atau tinta merah) pada dua set gambar pelaksanaan, atas segala perubahan pada rancangan instalasi semula. LINGKUP PEKERJAAN Adapun Lingkup pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal meliputi : 1. Pekerjaan Instalasi Air Bersih a. Pengadaan dan pemasangan instalasi pipa air bersih lengkap dengan pompa dan assesorisnya (fitting, katup dan lain-lain) dari Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

170

jaringan pipa supply, distribusi air bersih dan peturasan sampai dengan unit alat plambing, sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis. b. Pemasangan instalasi perpipaan air bersih PDAM ke tandon air bersih gedung. c. Pengadaan dan pemasangan pompa transfer, pompa booster, roof tank dan material bantu lainnya seperti yang tercantum pada gambar perencanaan. d. Pengujian kebocoran instalasi air bersih dengan pengujian tekanan hidrolik yang dilakukan secara bertahap (bagian per bagian), kemudian dilanjutkan secara keseluruhan setelah jaringan pipa terpasang semuanya, sehingga sistem tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai dengan perencanaan. e. Lingkup pekerjaan lain yang belum tercantum akan dijelaskan lebih mendetail pada bab penjelasan pekerjaan. 1 Pekerjaan Instalasi Air Buangan (Kotoran dan Bekas) a.

Pengadaan dan pemasangan instalasi pemipaan air buangan lengkap dengan peralatannya mulai dari unit alat saniter (kloset, peturasan, bak cuci tangan, floor drain, clean out dan lain-lain) sampai ke unit pengolah limbah domestik (septic tank Bio Filter).

Pengadaan dan pemasangan instalasi pemipaan penghawaan lengkap dengan peralatannya seperti yang tercantum pada gambar perencanaan. c. Pengadaan dan pemasangan Setic Tank Bio Filter lengkap dengan peralatannya seperti yang tercantum pada gambar perencanaan. d. Pemasangan instalasi perpipaan air buangan dan penghawaan dari pipa pembuangan dalam shaft ke Septic Tank Bio Filter. e. Pemasangan pipa air buangan dan penghawaan dalam shaft gedung seperti yang tercantum pada gambar perencanaan. b.

f. g.

Supply peralatan termasuk accessories yang kaitan dengan peralatan tersebut. Pemasangan peralatan pada tempat yang telah ditentukan beserta perpipaan yang mengikutinya sesuai dengan gambar dan spesifikasinya teknis yang telah ditentukan .

Pemasangan instalasi pipa air buangan dari titik pembuangan tiap lantai dalam gedung ke pipa pembuangan dalam shaft seperti yang tercantum pada gambar perencanaan. i. Pengujian kebocoran instalasi air buangan yang dilakukan bagian per bagian, kemudian dilanjutkan secara keseluruhan setelah jaringan pipa terpasang semuanya, sehingga sistem tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai dengan perencanaan. j. Lingkup pekerjaan lain yang belum tercantum akan dijelaskan lebih mendetail pada bab penjelasan pekerjaan. h.


171

STANDARDISASI DAN ATURAN YANG HARUS DIIKUTI

Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor yang harus mengikuti segala aturan dan standard yang berlaku dan dilengkapi dengan segala peralatan untuk kesempurnaan operasi, kemudahan pengaturan dan perawatan, keamanan operasi sistem sesuai dengan salah satu atau lebih dari peraturan – peraturan yang tertulis di bawah ini. 1. ANSI, American Nastional Standard Organization 2. ASME, American Society of Mechanical Engineering 3. ASTM, American Society of Testing of Material 4. BS, Britis Standard Institution 5. ISO, International Standardization Organization 6. JIS, Japanes Industrial Standard 7. NFPA, National Fire Protection Association 8. NFPA 2001, Clean Agent Fire Suppression System 9. NFPA 70, Electric Code 10. NFPA 72, National Fire Alarm Code 11. NPC, National Plumbing Codes 12. PPI, Pedoman Plambing Indonesia 13. SII, Standard Industri Indonesia 14. SMACNA,Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Assosociation 15. PPI Pedoman Plambing Indonesia 16. Underwriter‘s Laboratories Listed (U.L) – USA 17. Factory Mutual (FM) Approved – USA 18. Peraturan PDAM tentang Instalasi Air Minum 19. Peraturan Depnaker tentang Keselamatan tenaga kerja 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 21. Peraturan dari Pemerintah Daerah 22. Seluruh pekerjaan instalasi telepon harus dilaksanakan mengikuti standar dan peraturan dari ITU-T atau PT. TELKOM. Kontraktor diwajibkan mentaati dan mengikuti tata cara pelaksanaan sesuai dengan yang tertulis pada peraturan- peraturan tersebut dan disesuaikan dengan bahan, unit mesin atau peralatan yang dipasangnya. Bila terjadi kesimpang-siuran dalam hal standard yang harus diikuti, kontraktor harus melapor pada Manajemen Konstruksi untuk mendapat kejelasan tentang hal tersebut. Bila Manajemen Konstruksi tidak dapat memutuskan hal tersebut maka pengambil keputusan akan diserahkan kepada Instansi / Badan yang berwenang (local Authority Having Jurisdiction). Penentuan standard yang setara : 

Dalam penentuan dan persetujuan untuk standard yang diikuti atau standard yang disebut oleh material, peralatan, unit mesin dan lainya, kontraktor harus dapat menunjukkan dan menyerahkan copy dari standard yang dianut / disebut oleh material, peralatan, unit mesin dan


172



 

lainnya untuk diperiksa dan diteliti oleh Manajemen Konstruksi sebelum dikeluarkan persetujuan. Apabila standard yang diikuti ternyata memberikan persyaratan yang lebih ringan atau lebih rendah maka standard tersebut dinyatakan sebagai standard yang tidak setaraf dengan standard yang ditentukan oleh persyaratan teknis ini. Segala sesuatu yang diperlukan untuk pembuktian dan pemeriksaan ini menjadi tanggung jawab kontraktor yang bersangkutan. Apabila perlu pengujian oleh lembaga lain diluar proyek, kontraktor harus menyelesaikan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil dari lembaga penguji tersebut dalam waktu secepatnya sehingga tidak menghambat jadwal pelaksanaan proyek. GAMBAR - GAMBAR

1. Gambar–gambar desain dan persyaratan – persyaratan ini merupakan suatu kesatuan yang melengkapi dan sama mengikatnya. 2. Gambar–gambar system ini menunjukan secara umum tata letak dari peralatannya, sedangkan instalasinya harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi dari bangunan yang ada dan mempertimbangkan juga kemudahan dalam perawatan dan maintance jika perlatan tersebut sudah dioperasikan. 3. Gambar instalasi menunjukan secara teknis pekerjaan instalasi yang harus dilaksanakan dimana dicantumkan ukuran dan bahan serta keterangan lain yang diperlukan. 4. Gambar–gambar Arsitektur dan Struktur Sipil, harus dipakai Referensi untuk pelaksanaan maupun detail finishing dari instalasi. 5. Setiap pekerjaan yang disebutkan dalam spesifikasi ini, tetapi tidak ditunjukan dalam gambar atau sebaliknya harus dipasang atas beban kontraktor, seperti halnya pekerjaan lain yang disebut oleh spesifikasi dan ditunjukan dalam gambar. 6. Kontraktor pelaksana diwajibkan memeriksa gambar terhadap kemungkinan adanya kesalahan atau ketidakcocokan dalam hal yang berhubungan dengan fabrikasi maupun pelaksanaan pemasangan. Hal tersebut harus dibuat List Daftar Kesalahan / Ketidakcocokan dan diajukan sebelum pemasukan penawaran. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka kontraktor dianggap sudah memahami system secara keseluruhan. Bila dikemudian hari diadakan penyesuaian oleh Pemberi Tugas yang mengakibatkan perubahandalam pelaksanaan, maka menjadi kewajiban untuk melaksanakannya tanpa adanya biaya tambahan. 7. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana harus mengajukan gambar kerja dan detail kepada Pemilik / Pengawas untuk dapat diperiksa dan disetujui terlebih dahulu. 8. Gambar kerja harus termasuk catalog / literature data dari Pabrikan, data ukuran dimensi, data pembuatan dan nama serta alamat dari perusahaan yang memberi pelayanan pemeliharaan dan mempunyai suku cadang yang ready stock. 9. Kontraktor Pelaksana harus membuat gambar – gambar instalasi terpasang dengan disertai dengan buku cara pengoperasian dan instruksi perawatan, serta harus diserahkan kepada Pemilik / Pengawas. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

173

10. Untuk pekerjaan Sistem Distribusi Listrik dan pekerjaan lainnya yang sifatnya memelukan persetujuan dari instansi terkait, Kontraktor wajib menyiapkan gambar system dan instalasi yang diperlukan untuk diperiksa dan disahkan oleh Instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. 11. Data dari setiap system harus menunjukan pemasangan yang lengkap dari seluruh koordinasi komponen untuk peninjauan keseluruhan system yang sebenarnya, penyerahan yang sebagian-sebagian tidak akan diperhatikan. Gambar Shop Drawing harus dibuat sebanyak 3 ( tiga ) set. 12. Hal-hal yang menyangkut perubahan gambar pelaksanaan di lapangan baik ukuran / konstruksi kontraktor wajib mengajukan pertanyaan dan alternative penyelesaian atau Shop Drawing yang dikehendaki untuk mendapat persetujuan dari Pemilik / Pengawas dan dilakukan setidaknya 2 ( dua ) minggu sebelum pelaksanaan sehingga tidak berakibat pada kesalahan dalam pelaksanaan. 13. Kontraktor wajib wajib membuat gambar instalasi terpasang ( As Built Drawing ) dan kelengkapan yang harus disertai kepada direksi pada saat penyerahan pertama dalam bentu Soft Copy ( CD / Cad Drawing ) dan Hard Copy masing-masing rangkap 3 ( tiga ) dijilid dan dilengkapi dengan daftar isi dan data notasi. BAHAN DAN CONTOH a.

Bahan / meterial / peralatan yang digunakan dan dipasang pada pekerjaan harus dalam keadaan baru dan tanpa cacat. Semua bahan yang dipergunakan diusahakan produksi dalam negeri, sejauh mana masih memenuhi persyaratan teknis dan standard yang ditentukan. Kelambatan pekerjaan dan segala akibatnya, yang terjadi akibat keterlambata pengajuan maupun pengajuan ulang menjadi tanggung jawab dan beban kontraktor. Kesalahan pemilihan ukuran dan kapasitas equipment menjadi tanggung jawab kontraktor.

b. c. d.

JAMINAN DAN GARANSI Jaminan atas material / bahan peralatan dan unit mesin. Material yang diserahkan oleh kontraktor harus bebas dari kerusakan baik atas kesalahan pabrik, kerusakan akibat kesalahan bahan, kerusakan akibat kesalahan dalam pengiriman mapun kerusakan selama jangka waktu 1 ( satu ) tahun kalender terhitung sejak material tersebut dibeli. 2. Jaminan atas hasil pekerjaan dan masa pemeliharaan. Kontraktor harus menjamin atas hasil pekerjaan dengan membuat surat jaminan secara tertulis dengan uraian sebagai berikut : a. Cara pelaksanaan dan pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan manual dari QMS (Quality Management System) b. Instalasi yang diserahkan dapat bekerja dengan baik tanpa mengurai atau menghilangkan bahan – bahan atau peralatan – peralatan yang seharusnya disediakan walaupun tidak disesuaikan secara nyata dalam buku ini atau tidak dinyatakan secara tegas dalam gambar–gambar yang menyertai buku ini. 1.


174

Jaminan Instalasi & Material Instalasi menjadi Tanggung Jawab Kontraktor. d. Masa Pemeliharaan untuk seluruh pekerjaan instalasi ditetapkan selama 6 (enam) bulan setelah barang diserahkan kepada Pemilik / Pengawas, ytang meliputi :  Performance system secara keseluruhan.  Pelatihan secara Cuma – Cuma terhadap Pemilik Gedung (Tenaga Teknik) terkait Cara Pengoperasian Peralatan dan Maintenance Praktis sehingga menjadi operator yang terampil. e. Dalam masa pemeliharaan apabila ditemukan instalasi yang rusak atau berfungsi kurang baik maka Pemborong harus segera memperbaiki atau mengganti peralatan tersebut sampai dapat berfungsi dengan baik. f. Selama masa pemeliharaan ini, Kontraktor diwajibkan mengatasi segala kerusakan yang akan terjadi tanpa adanya biaya tambahan biaya. g. Selama masa pemeliharaan ini, seluruh instalasi yang telah dilaksanakan masih merupakan tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya. h. Apabila selama masa pemeliharaan Kontraktor tidak melaksanakan teguran dari Pemilik / Pengawas atas perbaikan / penggantian / penyetelan yang diperlukan, maka pihak Pemilik / Pengawas berhak menyerahkan perihal tersebut kepada pihak lain atas biaya Kontraktor pelaksana. 3. Klaim atau tuntutan. a. Untuk segala macam pengadaan barang dan cara pemasangannya, PEMBERI TUGAS harus bebas dari segala tuntutan / klaim atas hak – hak khusus seperti hak patent, lisensi dan sebagainya. b. Bila ada hal – hal seperti tersebut diatas, kontraktor wajib mengurus dalam arti menyelesaikan segala sesuatu perijinan / biaya / lisensi yang berhubungan dengan hal tersebut diatas beban biaya ditanggung kontraktor. 4. Untuk pekerjaan / pengadaan barang Kontraktor harus dapat menunjukkan . a. Sertifikat Keaslian Barang ( Original ) b. Sertifikat Mutu dan Kualitas Barang ( Quality ) c. Sertifikat Keamanan ( Safety Inspector ) d. Sertifikat Welding Inspector e. Garansi material, service dan sparepart serta Surat Dukungan dari Agen Tunggal di Indonesia ( Bermeterai cukup ) 5. Hal – hal yang berkaitan tersebut diatas harus disertakan bukti data ( 1 kopi dilampiri Data Asli ) c.

KELENGKAPAN YANG HARUS DISERAHKAN Harus diserahkan sebelum dimulai pekerjaan, sebagai berikut : 1. Selambat – lambatnya 2 ( dua ) minggu sebelum dimulai pelaksanaan dalam arti pemesanan barang atau pembuatan barang / instalasi atau pemasangan, kontraktor harus menyerahkan barang-barang yang diuraikan, antara lain : a. Katalog, Data teknis dan test Report untuk persetujuan material. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

175

Instalasi Instruction (Buku Petunjuk manual Pengoperasian) untuk persetujuan terhadap cara - cara pemasangan. c. Shop drawing untuk persetujuan terhadap rencana instalasi dan cara - cara peasangan yang akan dilakukan / dikerjakan / dilaksanakan. d. Contoh – contoh bahan dan barang - barang untuk persetujuan terhadap bahan dan barang-barang yang diperoleh / didapat secara lokal seperti misalnya armature lampu, tabung lampu, starter, saklar, kabel, pipa, pompa dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan dari Manajemen Konstruksi. Yang selanjutnya kepada Pemilik / Manajemen Konstruksi untuk mendapat persetujuan. 2. Apabila tidak diperoleh persetujuan oleh suatu dan lain hal, maka kontraktor harus segera mengganti barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Pemilik / Manajemen Konstruksi untuk mendapat persetujuan. b.

SISTEM KOORDINASI 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kontraktor harus mengkoordinasikan pekerjaannya dengan pekerjaan Kontraktor lain (Struktur & Arsitektur) untuk menghindari pekerjaan pembongkaran / pekerjaan ulang dan gangguan yang dapat memperlambat jalannya pekerjaan. Untuk memudahkan komunikasi teknis, kontraktor harus menempatkan seorang atau lebih pemimpin lapangan perpengalaman, dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mewakili kontraktor, menerima perintah dan petunjuk Direksi / Pengawas lapangan dan segera melaksanakannya bila diperlukan. Kontraktor diwajibkan membuat laporan berkala ( harian / mingguan ) yang memberikan gambaran tentang kegiatan proyek. Misalnya : a. Jadwal waktu pelaksanaan b. Kegiatan pelaksanaan c. Prestasi kegiatan fisik d. Catatan perintah / petunjuk Direksi / pengawas lapangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. e. Dan kegiatan pekerjaan yang dianggap perlu. Kontraktor juga harus membuat dokumentasi pekerjaan yang berupa foto-foto pelaksanaan pekerjaan, dibuat berwarna, minimal ukuran postcard dan disusun dalam album. Foto-foto yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan hendaknya dibuat berdasarkan petunjuk dari Direksi dan minimal dilakukan sebanyak 4 (empat) kali setiap peristiwa selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor harus menempatkan seorang Penanggung jawab Pelaksanaan (Mekanikal & Elektrikal) yang ahli dan berpengalaman dan yang bertanggung jawab penuh dalam menerima segala instruksi yang akan diberikan serta harus selalu berada di Site Proyek. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini menghalangi pekerjaan lain, maka sesuai akibatnya menjadi tanggung jawab kontraktor.


176

PEMBOBOKAN, PENGELASAN DAN PENGEBORAN 1. Pembobokan tembok, lantai, dinding dan sebagainya yang dilakukan dalam rangka pemasangan Instalasi ini maupun pengembaliannya seperti keadaaan semula adalah termasuk tanggung jawab pekerjaan Pemborong Instalasi ini. 2. Pembobokan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Direksi / Pengawas. 3. Pengelasan, Pengeboran dan sebagainya pada Konstruksi Bangunan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin / persetujuan tertulis dari Direksi / Pengawas. PENCAPAIAN PERALATAN UNTUK SERVICE 1. Semua peralatan utama ataupun bantu dalam prinsip pemasangannya harus mudah untuk bisa diamati, termasuk juga accessories pipa dan duct seperti valve, clean out, damper, filter, venting dll. 2. Untuk itu Kontraktor dalam pemasangannya wajib memperhatikan posisi yang terbaik dari peralatan dan accessories yang berada dalam shaft atau ceiling yang memerlukannya, beserta ukuran dan lokasi yang tepat. 3. Disamping itu kontraktor harus mengusulkan kepada Pihak Owner (bila ditunjukkan pada gambar) pintu-pintu service (access panel) untuk setiap peralatan dan asessories yang berada dalam shaft atau ceiling yang memerlukannya, beserta ukuran dan lokasi yang tepat. 4. Bila dalam gambar rencana sudah ditunjukkan ada access panel yang diperlukan, maka penggeseran untuk posisi yang tepat dari access panel tersebut sehubungan dengan letak peralatan / accessories dan kaitannya dengan arsitek interior, perlu dibicarakan dengan pihak Owner untuk disetujui. PROTEKSI 1. Semua bahan dan peralatan sebelum dan sesudah pemasangan harus dilakukan proteksi yang baik terhadap cuaca dan harus diusahakan agar selalu dalam keadaan bersih. 2. Semua ujung-ujung pipa konduit dan bagian-bagian peralatan yang tidak dihubungkan harus diberi pelindung, disumbat, atau ditutup dengan baik untuk mencegah masuknya kotoran. 3. Menjadi tanggung jawab dan keharusan bagi kontraktor untuk melindungi peralatan-peralatan, bahan-bahan baik yang sudah, maupun belum terpasang bila diperkirakan bisa rusak atau cacat karena tidak dilakukan perlindungan yang benar adalah merupakan bagian instalasi yang tidak bisa diterima (serah terima belum 100%) 4. Sebelum penyerahan, instalasi dibersihkan atau ditest dan di adjust kembali untuk membuktikan bahwa peralatan dan bahan beroperasi dengan baik. Peralatan dan bahan yang rusak atau cacat karena tidak dilakukan perlindungan yang benar adalah merupakan bagian instalasi yang tidak bisa diterima (serah terima belum 100%). PENGECATAN


177

1.

2. 3. 4. 5.

6.

Semua peralatan dan bahan yang dicat, yang menjadi lecet karena pengangkutan / pengapalan atau pemasangan harus segera diperbaiki dan dicat dengan warna aslinya sehingga nampak seperti baru kembali. Semua bagian-bagian pekerjaan yng menyangkut carbon steel atau seng yang di galvanis harus dicat dasar dan cat finish. Sebelum pengecatan dilakukan, bagian-bagian harus bebas dari grease, minyak dan segala kotoran yang melekat. Urut-urutan pengecatan adalah cat dasar anti karat (zincromate) dan cat finish terdiri atas 2 lapis cat copolymer. Untuk peralatan-peralatan yang cat pabriknya rusak/cacat dalam pengangkutan, penyimpanan dan lain sebagainya harus dicat kembali sesuai aslinya atau sesuai dengan warna yang ditentukan Pihak Owner. Untuk jalur-jalur pipa, code warna disesuaikan dengan standart.

PENOMORAN, NAMA PERALATAN / ASSESORIES Semua peralatan terpasang dan asesoriesnya harus diberi kode nama peralatan dan nomor, sesuai seperti yang dicantumkan pada daftar peralatan atau data sheet atau sebagai tercantum pada gambar rencana. Bila ada peralatan atau asesories yang belum mempunyai kode nama dan nomer, kontraktor wajib mengusulkan kepada manajer proyek / MK dan ini semua sudah harus tercantum dalam as-built drawing. PENJAGAAN 1. Kontraktor wajib mengadakan penjagaan dengan baik serta terus menerus selama berlangsungnya pekerjaan atas bahan peralatan, mesin dan alat-alat kerja yang disimpan di tempat kerja (gudang lapangan). 2. Kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian penjagaan atas barangbarang tersebut diatas, menjadi tanggung jawab pemborong. KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1. Pemborong harus selalu menjaga keadaan ruang kerja mereka dalam keadaan bersih dan baik selama tahap konstruksi. 2. Semua sampah dan bahan yang tidak berguna lagi harus diangkut ke luar site. 3. Pada saat penyelesaian pekerjaan, Pemborong harus memeriksa seluruh pekerjaan, meninggalkannya dalam keadaan rapih, bersih dan siap pakai. 4. Selama Pelaksanaan Pekerjaan berlangsung, Kantor, Gudang, los kerja dan tempat pekerjaan sekitar bangunan, harus selalu dalam keadaan bersih. 5. Penimbunan / penyimpanan barang, bahan dan peralatan baik dalam gudang maupun di luar (halaman), harus diatur sedemikian rupa agar memudahkan jalannya pemeriksaan dan tidak mengganggu pekerjaan dari bagian lain.


178

6. Peraturan-peraturan yang lain tentang ketertiban akan dikeluarkan oleh Direksi pada waktu pelaksanaan. 7. Guna semua keamanan pekerjaan, peralatan dan bahan / material di proyek, Kontraktor harus menempatkan petugas keamanan secukupnya disekitar proyek. 8. Penjagaan keamanan termasuk juga penanggulangan terhadap bahaya kebakaran yang mungkin terjadi. 9. Kontraktor harus memperhatikan hubungan dengan lingkungan proyek, antara lain tidak akan menyebabkan gangguan lalu lintas umum, tidak akan mengganggu ketenangan penduduk / masyarakat disekitarnya dan tidak akan mengganggu pekerjaan dari Rekanan lain. 10. Selama peralatan dan material disimpan di lapangan, kontraktor harus: a. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua peralatan dan material yang ada di site. b. Memisahkan material yang mudah terbakar dengan material yang tidak mudah terbakar. c. Menyediakan alat pemadam api ringan minimal 2 x 10 kg pada Direksi Kit dan Gudang Penyimpanan. PERBAIKAN DAN PEMBERSIHAN Kontraktor harus melakukan dan menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan perbaikan dan pemberisihan, antara lain : 1. Perbaikan kembali akibat adanya pembobokan. 2. Pengangkutan bekas galian dan penimbunan kembali. 3. Melaksanakan pembersihan lapangan dan lain-lainya serta tempat pembuangannya akan ditentukan oleh Manajemen Konstruksi. ASURANSI Kontraktor harus mengasuransikan secara total semua peralatan dan material mulai dari pabrik pembuatnya, pengiriman ke lapangan, selama di gudang penyimpanan, sampai peralatan tersebut terpasang. Kontraktor juga harus mengasuransikan seluruh tenaga yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. PENYIMPANGAN DI LAPANGAN 1. Pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari rencana yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, harus mendapat persetujuan tertulis dahulu dari pihak Direksi / Pengawas. 2. Kontraktor harus menyerahkan gambar setiap perubahan yang ada kepada pihak Manajemen Konstruksi. 3. Perubahan material dan lainnya harus diajukan kontraktor kepada Direksi / Pengawas secara tertulis dan akibat tersebut ( pekerjaan tambah/kurang ) harus disetujui oleh Direksi / Pengawas secara tertulis. PENGUJIAN DI PABRIK Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

179

Semua peralatan harus melalui pengujian di pabrik sebelum dikirim serta kontraktor harus menyerahkan sertifikat pengujiannya kepada Pemberi Tugas/ Manajemen Konstruksi sebanyak 3 (tiga) rangkap.

KECELAKAAN DAN PETI PPPK 1. Jika terjadi kecelakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, maka Kontraktor diwajibkan segera mengambil segala tindakan guna kepentingan si korban atau para korban, serta melaporkan kejadian tersebut kepada Instansi dan Departemen yang bersangkutan / berwenang (dalam hal ini Polisi dan Departemen Tenaga Kerja) dan mempertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Peti PPPK dengan isinya yang selalu lengkap, guna keperluan pertolongan pertama harus selalu ada di tempat pekerjaan. TESTING & COMISSIONING 1. Sebelum Testing & Comissioning dilaksanakan, Kontraktor wajib mengajukan terlebih dahulu Program ( Jadwal ) Testing & Comissioning. 2. Kontraktor harus melakukan semua pengujian dan pengukuran yang dianggap perlu dan / atau yang dimintai oleh pihak Pemilik / Pengawas untuk mengetahui apakah keseluruhan instalasi dapat berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta. 3. Jika diperlukan Testing & Comissioning harus dilakukan oleh Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Pabrikan perangkat tersebut atau oleh tenaga ahli yang pernah mendapat pendidikan dan sertifikat khusus untuk maksud tersebut maka pihak Pemilik / Pengawas berhak menyerahkan perihal tersebut merupakan tanggung jawab Kontraktor Pelaksana. 4. Peralatan, material dan cara bekerjanya peralatan yang mengalami kerusakan / cacat / salah harus diganti / diperbaiki dan testing comissioning diulangi untuk operasi sesungguhnya secara tepat dari seluruh sistem. 5. Semua bahan, perlengkapan dan instalasi lain yang diperlukan untuk mengadakan Testing dan Commissioning tersebut merupakan tanggung jawab Kontraktor Pelaksana. MASA PEMELIHARAAN 1. Semua pekerjaan elektrikal termasuk bahan dan peralatan harus dipelihara Kontraktor Pelaksana selama masa pemeliharaan, sejak penyerahan pertama dari pekerjaan. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

180

2. Selama masa pemeliharaan tersebut semua peralatan dan pekerjaan yang tidak baik harus secepatnya diganti atau diperbaiki oleh Kontraktor Pelaksana atas biaya sendiri. 3. Selama masa pemeliharaan ini kontraktor pelaksana pekerjaan instalasi ini diwajibkan untuk mengatasi segala kerusakan – kerusakan dari pada instalasi yang dipasangnya tanpa ada tambahan biaya. 4. Selama masa pemeliharaan tersebut kontraktor pekerjaan instalasi ini masih harus menyediakan tenaga – tenaga yang diperlukan . Dalam masa pemeliharaan kontraktor masih bertanggung jawab penuh terhadap seluruh instalasi yang dilaksanakan. 5. Pekerjaan baru dapat diterima setelah dilengkapi dengan bukti – bukti hasil pemeriksaan baik (goed keuring) yang ditanda tangani bersama oleh instalatir yang melaksanakan pekerjaan tersebut juga Manajemen Konstruksi serta perlu disyaratkan juga oleh jawatan keselamatan kerja. 6. Jika dalam masa pemeliharaan tersebut, kontraktor pekerjaan instalasi ini tidak melaksanakan teguran–teguran atau perbaikan–perbaikan terhadap kekurangan selama masa pemeliharaan, maka konsultan Manajemen Konstruksi berhak menyerahkan pekerjaan perbaikan / kekurangan tersebut kepada pihak lain atas biaya kontraktor pekerjaan instalasi tersebut. 7. Selama masa pemeliharaan pekerjaan, kontraktor harus medidik / melatih karyawan / petugas dari pemilik sehingga mengenai sisten instalsi dan dapat menjalankan serta melaksanakan pemeliharaannya. 8. Pemeriksaan rutin selama masa pemeliharaan ini, dilaksanakan tidak kurang dari 2 (Dua) minggu sekali. PETUNJUK PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN & AS BUILD DRAWING 1. Sebelum melakukan serah terima pekerjaan instalasi, kontraktor harus membuat dan menyerahkan dokumen secara detail dan lengkap. Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (Operation & Manual / ‗OM‘) dalam format bahasa Indonesia dan gambar terlaksana (As Build Drawing), terdiri dari 1 (satu) set asli dan 3 (tiga) set copy dokumen tersebut harus diserahkan kepada Manajemen Konstruksi dan Pemberi Tugas sebelum tanggal serah terima pekerjaan instalasi. 2. Operation & Manual setidaknya harus berisi sebagai berikut : a. Tulisan pada cover :  Judul dokumen  Nama Proyek  Nama Paket Pekerjaan  Nama dan alamat kontraktor. b. Pada lembar pertama halaman dalam harus tertulis sama dengan tulisan pada cover tetapi ditambahkan Nama ‗contact person‘ dan nomor telepon yang mudah dihubungi pada saat emergency. c. Daftar Isi d. Penjelasan ringkas instalasi e. Daftar peralatan lengkap peralatan instalasi yang dipasang f. Petunjuk pemakaian secara detail


181

g. Petunjuk perawatan dan pelacakan kerusakan secara detail untuk seluruh instalasi, termasuk rekomendasi skedul periode perawatan h. Hasil Test and Commissioning i. Daftar peralatan lengkap dengan alamat, nomor telepon dan contact person supliernya. j. Data data teknis peralatan dalam ukuran maksimum A-3 misalnya, gambar dan wiring diagram, kurva karakteristik / performance dari peralatan dll. k. Daftar gambar ‗as build drawing‘. 3. Operation & Manual harus dibuat pada format kertas A-4 kecuali jika berupa gambar bisa ukuran lain, mudah dibaca, susunan halaman dukumen harus konsisten terhadap urutan daftar isi. Operation & Manual yang telah disetujui harus dijilid dengan ‗hard cover‘ dengan kualitas warna, tulisan dan tinta copy yang baik untuk disimpan dalam jangka panjang. 4. Untuk gambar terlaksana harus termasuk gambar gambar diagram. Gambar yang berukuran diatas A-3 harus diserahkan dalam bentuk 3 (tiga) copy ukuran A-3 dan 1 (satu) set asli sesuai ukuran. Untuk ukuran besar harus digulung didalam tabung gambar dan dilengkapi dengan label gambar. 5. Digital file sebanyak 2 copy pada Compact Disk, dokumen yang berupa foto lengkap dengan negative film / digital file nya harus termasuk yang harus disertakan pada Operation & Manual

PENYERAHAN, PEMELIHARAAN, PELATIHAN DAN JAMINAN Penyerahan, Pemeliharaan, Jaminan dan Pelatihan harus dilakukan sebagaian dari rangkaian penyelesaian pekerjaan. 1. Petunjuk Operasi, Pemeliharaan dan Pendidikan. a. Pada saat penyerahan pekerjaan, Kontraktor harus: Menyerahkan gambar-gambar jadi (as build drawing), dalam bentuk gambar cetak sebanyak 3 (tiga) set dan dalam bentuk soft copy (dalam media Compack Disk / Cad Drawing) sebanyak 1 (satu) set kepada Pemberi Tugas dan kepada Manajemen Konstruksi 2 (dua) set gambar jadi, bila gambar dan data-data tersebut belum lengkap diserahkan maka pekerjaan Kontraktor belum bisa diprestasikan 100 %. b. Training  Kontraktor harus memberikan training (teori dan praktek) mengenai cara pengoperasian dan perawatan peralatan kepada minimal 3 orang petugas teknik yang ditunjuk oleh pemilik sampai cakap menjalankan tugasnya.  Kontraktor harus mengajukan rencana training tersebut terlebih dahulu kepada Pemberi Tugas dan Manajemen Konstruksi dan mengajukan rencana pendidikan / training ini Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

182

kepada Pemberi Tugas dan Manajemen Konstruksi selambatlambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pelaksanaan.  Kontraktor harus bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk training tersebut. c. Gambar Terpasang, Petunjuk Operasi dan Pemeliharaan serta Katalog Suku Cadang  Kontraktor harus menyerahkan gambar terpasang kepada Pemberi Tugas dan Manajemen Konstruksi sbg berikut : - 1 (satu) set Kertas Kalkir dan 5 (lima) set Cetak Biru, ukuran A1 - 1 (satu) set soft copy  Kontraktor harus menyerahkan 2 (dua) set buku petunjuk operasi dan perawatan peralatan yang dibuat dalam bahasa Indonesia kepada Pemberi Tugas dan Pengawas. 

Kontraktor harus pula memberikan 2 (dua) set buku petunjuk operasi dan perawatan peralatan yang terpasang yang dibuat dalam bahasa Indonesia kepada Pemilik, dan sebuah singkatan dari buku petunjuk harus dipasang dalam suatu kaca berbingkai dan ditempatkan pada dinding dalam ruang mesin utama atau tempat lain yang ditunjuk Pemberi Tugas / Manajemen Konstruksi. d. Gambar Terpasang, Petunjuk Operasi dan Pemeliharaan serta Katalog Suku Cadang  Kontraktor harus menyerahkan gambar terpasang kepada Pemberi Tugas dan Manajemen Konstruksi sbg berikut : - 1 (satu) set Kertas Kalkir dan 5 (lima) set Cetak Biru, ukuran A1 - 1 (satu) set soft copy  Kontraktor harus menyerahkan 2 (dua) set buku petunjuk operasi dan perawatan peralatan yang dibuat dalam bahasa Indonesia kepada Pemberi Tugas dan Manajemen Konstruksi.  Kontraktor harus menyerahkan 2 (dua) set buku catalog suku cadang dari peralatan yang dipasang kepada Pemberi Tugas dan Manajemen Konstruksi. e. Pemeliharaan dan Garansi:  Kontraktor harus menggaransi semua peralatan dan instalasi yang dipasang selama 1 (satu) tahun setelah serah terima pertama.  Kontraktor harus bertanggung jawab atas seluruh peralatan yang rusak selama masa garansi, termasuk penyediaan suku cadang. Segala biaya penggantian perawatan selama masa garansi merupakan tanggung jawab Kontraktor.  Memberikan garansi terhadap seluruh peralatan yang disupply dan juga terhadap sistem, minimal selama 1 (satu) tahun sejak serah terima kedua.  Pemilik dibebaskan dari segala bentuk pembayaran atas segala kerusakan untuk selama 1 (satu) tahun sesudah serah terima.  Kontraktor harus bertanggung jawab untuk tetap dapat melakukan garansi dengan memperhitungkan kedalam harga Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

183

satuan sebagai resiko keterlambatan dalam menyelesaikan pembangunan.  Kontraktor wajib mengganti atas biaya sendiri setiap kelompok barang-barang atau sistem yang tidak sesuai dengan persyaratan spesifikasi, akibat kesalahan pabrik atau pengerjaan yang salah selama jangka waktu 180 (seratus delepan puluh) hari setelah proyek ini diserahkan terimakan.  Kontraktor wajib menempatkan 2 (dua) orang pada setiap hari kerja selama masa perawatan untuk mengoperasikan / merawat peralatan dan mendatangkan 1 (satu) orang supervisor sekali seminggu untuk melakukan pemeriksaaan selama masa pemeliharaan.  Apabila terjadi gangguan dan atau kerusakan selama masa garansi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam Pemborong harus dapat mendatangkan tenaga ahlinya untuk mengatasi gangguan tersebut setelah mendapatkan laporan / konfirmasi dari pemilik proyek. 2. Perijinan a. Semua ijin-ijin dan persyaratan-persyaratan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan instalasi ini harus dilakukan oleh Kontraktor atas tanggungan dan biaya Kontraktor. b. Kontraktor harus bertanggung jawab atas penggunaan alat-alat yang dipatenkan serta kemungkinan tututan ganti rugi dan biayabiaya yang diperlukan untuk ini. Untuk hal ini Kontraktor wajib menyerahkan Surat Pernyataan mengenai hal tersebut diatas. c. Kontraktor harus menyerahkan semua perijinan atau keterangan resmi yang diperoleh mengenai instalasi proyek ini kepada Pemberi Tugas /Konsultan Manajemen Konstruksi atau pihak ditunjuk, sebelum penyerahan dilakukan. d. Kontraktor harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pemberi Tugas / Manajemen Konstruksi setiap akan memulai suatu tahapan pekerjaan, demikian pula bila akan melaksanakan pekerjaan di luar jam kerja (kerja lembur). e. Kontraktor harus mendapatkan ijin-ijin yang berhubungan dengan pajak, pemerintahan setempat, badan yang berwenang terhadap instalasi yang dikerjakan. Dalam hal ini, semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan permintaan ijin tersebut. II. MEKANIKAL 1. INSTALASI PLAMBING A. INSTALASI AIR BERSIH 1. Umum Spesifikasi ini merupakan spesifikasi teknis mengenai uraian pekerjaan instalasi air bersih. 2. Lingkup pekerjaan Pemasangan pipa distribusi dari PDAM ke alat-alat penerimaan (kran–kran) dalam bangunan lengkap dengan sambungan-sambungan dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

184

perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan dengan gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. 3. Uraian Pekerjaan a. Tugas yang harus dikerjakan oleh Kontraktor, meliputi pengadaan, pemasangan dan pengujian secara sempurna dan terpadu sehingga merupakan sistem supply air bersih yang berfungsi dengan baik. b. Pengadaan, pemasangan dan pengujian sistem pemipaan air bersih beserta perlengkapannya harus sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.. c. Prosedur pekerjaan pemasangan pipa instalasi air bersih harus seijin / disaksikan oleh Direksi / Pengawas. d. Persyaratan pemipaan air bersih, meliputi :  Bahan pipa yang dipakai untuk instalasi air bersih adalah pipa galvanised iron pipes (GIP) Class Medium, disamping itu semua fitting, elbow harus terbuat dari bahan yang sama dengan pipa air bersih.  Pipa dipasang lurus, dan untuk pipa tegak lurus benar-benar vertikal. Jalur pipa sesuai dengan gambar rencana. Pelaksanaan pemasangan nya harus menyesuaikan kondisi lapangan dan kontraktor harus membuat shop drawing dengan persetujuan Direksi Lapangan.  Perubahan arah pipa harus dilaksanakan dengan fitting pembantu (elbow), begitu pula dengan percabangan harus dengan tee atau cross-tee sesuai kebutuhan, pembengkokan pipa tidak diperkenankan.  Sambungan pipa pada umumnya dipergunakan sambungan ulir (screwed), penyambungan dengan ulir ini terlebih dahulu harus dilapisi red lead cement, memakai pintalan atau pita merupakan sambunan yang kedap udara maupun kedap air. Ulir harus dibersihkan dari jerami-jerami bekas pembuatan ulir.  Pemasangan instalasi pipa tidak diijinkan menembus kolom, balok atau struktur utama tanpa ada persetujuan dari Direksi / Pengawas.  Untuk pipa-pipa yang menembus atap, kontraktor diwajibkan menyediakan Flashing yang terbuat dari timbel (lead) dengan ukuran dan ketebalan yang memadai.  Selama pemasangan instalasi pipa berjalan kontraktor harus menutup ujung pipa yang terbuka guna mencegah masuknya kotoran. 4. Sistem Instalasi Air Bersih a. Instalasi pemipaan lengkap dengan perlengkapannya harus mampu menyalurkan air bersih dengan laju aliran yang cukup dengan kecepatan aliran tidak lebih dari 2 m/s. b. Tekanan pelayanan minimum pada masing-masing titik adalah minimum 0,8 bar dan maksimum 3,5 bar. 5. Penyangga Pipa Semua pipa harus ditumpu pada setiap jarak 2,5 m kecuali untuk hal-hal khusus. Penyangga pipa dibuat dari besi siku dengan ukuran yang sesuai dengan berat beban yang harus dipikul dan jumlah deret pipa yang ada Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

185

serta digalvanis. Ukuran – ukuran bolt yang dipakai disesuaikan dengan ukuran pipa dan digalvanis. 6. Sambungan pipa Semua sambungan menggunakan ulir dan fleus dari jenis resipace kecuali untuk pipa dengan ukuran 2 ―, menggunakan sambungan ulir dari socket. Untuk sambungan flues harus diberi gaskeet dari jenis coprosed asbetos yang berpenguat kawat sedangkan untuk sambungan ulir harus diberi bahan anti bocor ( seal tape ). Untuk air bersih harus menggunakan seal tape dari bahan yang tidak membahayakan kesehatan. Fleus dan fitting yang digunakan dari class 10 kg. 7. Material / Bahan Yang Dipakai a. Kontraktor diwajibkan menyerahkan contoh bahan / barang yang disebut dalam lingkup pekerjaan kepada Direksi / Pengawas lapangan untuk mendapat persetujuan sebelum dipasang. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, minimal brosur spesifikasi teknis harus ditunjukkan dan disetujui oleh Direksi / Pengawas lapangan. b. Kontraktor harus membuat tempat penyimpanan bahan / material serta peralatan kerja (gudang) agar rapi aman dan memudahkan pemeriksaan. c. Jika bahan / material dan peralatan kerja tersebut harus melewati jalanan umum, Kontraktor harus menjaga ketertiban dan kelancaran serta mengganggu lalu lintas. d. Pengawas / Direksi berhak menambah peralatan yang dipergunakan atau menolak peralatan yang tidak memenuhi syarat. e. Bila pelaksanaan pekerjaan telah selesai, maka kontraktor harus segera mengeluarkan atau memindahkan peralatan tersebut, kerusakan akibat penggunaan peralatan kerja tersebut harus diperbaiki kembali atas beban biaya Kontraktor. f. Pipa GIP Medium beserta perlengkapannya produksi ex. Spindo, Rajin atau setara dengan diameter sesuai gambar. g. Valve-valve produksi Kitz, Toyo atau setara. h. Material yang dipakai harus mendapat persetujuan Direksi Lapangan. i. Valve/ katub harus mempunyai spesifikasi : - Gate Valve  Body : Bronze  Stem : Brass  Disc : Bronze  Class : 125  Service Condition : 1.37 MPa (200 psi) WOG non-shock, 0.86 MPa (125 psi) Saturated Steam - Strainer  Body : Lead – Free Bronze  Stem : SUS304  Class : 10 K j. Fleksibel Joint - Operating Pressure - Burst Pressure - Vacuum Rating

: 16 kg/cm² : 60 kg/cm² : 650 mm/Hg


186

8. Spesifikasi Pompa Air Bersih a. Pompa Transfer ( dari Tandon bawah ke Tandon Atas ) - Produksi Grundfos, Torishima, Versa atau setara - Manufactured : CEI 61-69 / 1 Standard - Motor Protection : IP 44 - Terminal Box Protection : IP 55 - Pump Body & Pump Support : High Quality Cast Iron - Impeller, diffuser dan venturi : Technopolymer A - Rotor dan Wearing : Stailess Steel, diberi lapisan khusus untuk mengurangi suara bising dan melindungi bearing. - Speed for pump data : 2900 rpm - Motor : 1 phase / 220 Volt / 50 Hz - Insulation :F - Temperature : 0 °C – 40 °C - Diameter pipa hisap : 1.25‖ - Diameter pipa dorong : 1‖ - Daya hisap :8m - Power : 1.5 kW - Total Head : 33 m 39 m 43 m - Kapasitas : 120 l/m 100 l/m 80 l/m

B. INSTALASI AIR BUANGAN ( BEKAS, KOTORAN & PENGHAWAAN ) 1. Umum Spesifikasi ini merupakan spesifiksasi teknis mengenai pekerjaan instalasi air bekas, kotoran dan penghawaan. 2. Lingkup Pekerjaan a. Saluran pembuangan dari bak cuci kamar mandi dan dapur ke sumur resapan. b. Saluran pembuangan dari wastafel ke sumur resapan. c. Saluran pembuangan dari kloset ke septic tank (Bio Filter Tank). d. Saluran penghawaan instalasi pembuangan seperti dalam gambar perencanaan. 3. Uraian Pekerjaan a. Tugas yang harus dikerjakan oleh Kontraktor, meliputi pengadaan, pemasangan dan pengujian secara sempurna dan terpadu, sehingga merupakan sistim saluran air bekas, kotoran dan penghawaan berfungsi dengan baik. b. Pengadaan, pemasangan dan pengujian sistem saluran air bekas, kotoran dan penghawaan beserta perlengkapannya harus sesuai dengan gambar rencana. c. Prosedur pekerjaan pemasangan saluran air bekas dan kotor harus seijin / disaksikan Direksi Lapangan. 4. Material / Bahan Yang Dipakai


187

Pipa PVC Class D (Standard JISK 6742) dengan diameter sesuai gambar rencana, produksi ex. Maspion, Wavin atau setara dengan persetujuan Direksi Lapangan. b. Fitting-fitting untuk penyambungan terbuat dari bahan dan produksi yang sama. c. Floor drain bak cuci meja laboratorium dari bahan stainless steel, produksi ex. San-Ei atau setara dengan persetujuan Direksi Lapangan. a.

C. CARA PEMASANGAN 1. U m u m a. Kontraktor harus memasang semua peralatan dan instalasi plambing sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis ini. b. Gambar perencanaan hanya menjelaskan jalur dan penempatan secara umum. Semua detail dan perletakan yang sebenarnya harus dibuat dalam bentuk gambar kerja oleh Kontraktor dan diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui. c. Pemasangan Pipa : - Pipa harus dipasang dengan jarak yang cukup terhadap balok, kusen jendela, rangka langit-langit dan lainnya sehingga terdapat ruang atas yang cukup untuk pemeliharaan pipa, fitting serta peralatan lainnya. - Bila tidak diperoleh ruangan yang cukup untuk pipa tersebut, Kontraktor harus segera melaporkan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi, untuk mendapat penyelesaian. - Ketinggian langit-langit, dimensi balok, dimensi kolom, dimensi shaft dan lain-lain dicantumkan secara jelas pada gambar arsitektur, finishing dan gambar struktur. - Sistem sambungan harus dilengkapi dengan peralatan yang berfungsi untuk mengatasi gerakan-gerakan thermal dan/ atau gerakan-gerakan akibat aliran fluida pada tempat-tempat tertentu dengan sistem sambungan swing, flexible expansion loop dan lainnya. - Pemipaan untuk peralatan/ mesin harus ditopang secara terpisah sehingga tidak membebani unit mesin/ peralatan tersebut, dan jika diperlukan harus disertai peredam getaran. 2. Pemasangan dan Penyambungan Pipa Dalam Bangunan a. Pipa Tegak - Pipa tegak harus disangga dengan besi kanal dan diikat dengan klem-U yang dilengkapi dengan landasan kayu dan mur-baut. Jarak antara penyangga maksimum 3 meter. - Pipa tegak dalam tembok yang menuju alat plambing harus dipasang baik. Kontraktor harus membuat jalur pipa dan lubang-lubang yang diperlukan pada tembok sesuai dengan kebutuhannya. Setelah pipa dipasang dan diuji terhadap kebocoran, maka alur dan lubang harus ditutup kembali dengan rapi. - Untuk menghindari kebocoran, disetiap lubang dimana menembus lantai beton atau dinding harus diberi bahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

188

-

b.

Waterprofing untuk semua ujung pipa harus diberi ―Cap‖ yang tidak memungkinkan adanya kebocoran. Untuk memudahkan pemeliharaan dikemudian hari, semua fitting TY yang dilengkapi dengan Clean Out (seperti pada gambar rencana), pada dasarnya harus ditarik ke atas, sampai permukaan lantai (finishing floor level), diakhiri dengan mempergunakan Clean Out. Jika terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya, karena kondisi lapangan, kontraktor bisa mengajukan alternatif lain denan persetujuan Direksi Lapangan.

Pipa Mendatar - Untuk yang berada di atas langit-langit dan di bawah lantai, pipa harus dipasang dengan menggunkan penggantung. Sedangkan yang berada di atas lantai pipa diberi penyangga yang dilengkapi dengan klem-U. -

-

Persyaratan penyangga dan penggantung pipa harus sesuai dengan table di atas. Jarak antara penggantung pipa terhadap dinding bias disesuaikan dengan keadaan lapangan. Pipa mendatar harus digantung menggunakan gantungan pipa yang dilengkapi dengan pelindung (sadel) untuk pelindung terhadap tekanan dasar penggantung. Persyaratan penggantung harus sesuai dengan table di pasal selanjutnya. Pipa mendatar harus dipasang dengan kemiringan/ slope sekitar 1% - 2%. Setiap cabang harus menggunakan fitting yang mempunyai sudut-sudut 45 derajat.

c.

Penyambungan Pipa - Pipa PVC dengan diameter 3‖ ke atas harus disambung dengan rubbering joint. - Pipa PVC kurang dari dia. 2 ½‖ disambung dengan solvent cement. - Setiap cabang harus menggunakan fitting yang mempunyai sudut-sudut 45 derajat. - Setiap sambungan pipa PVC harus dibersihkan dulu pipa PVC nya, sebelum dilaksanakan penyambungan. - Khusus untuk perpipaan air kotor, sambungan pipa ke soil stack dan septic tank diberi kemiringan ¼ inchi/feet. Sambungan selain ke WC dilengkapi dengan siphon yang mempunyai ketinggian seal trap antara 2 – 4 inchi .

d.

Pipa Dalam Tanah - Pipa distribusi yang dipasang di bawah tanah, jalan atau pelataran parkir, harus ditanam dengan kedalaman kurang lebih 80 cm yang diukur dari bagian atas pipa sampai permukaan tanah atau lantai pada peil yang terendah. - Sebelum pipa ditanam, dasar galian harus dipadatkan dan diratakan terlebih dahulu kemudian diurug dengan pasir padat Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

189

-

-

setebal 10 cm, setelah pipa diletakkan di sekeliling dan di atas pipa diurug kembali dengan pasir setebal 15 cm, kemudian diurug dengan tanah urug sampai padat. Apabila dalam galian tidak memenuhi syarat (80 cm) karena sesuatu hal, maka pipa pada bagian pengurugan teratas harus dilindungi dengan plat beton bertulang minimal setebal 10 cm yang dipasang sedemikian rupa sehingga plat beton tidak sampai bertumpu pada pipa, untuk selanjutnya diurug sampai padat. Disekitar fitting pipa harus dipasang blok penguat dari beton agar fitting-fitting tersebut tidak bergerak jika terjadi penekanan oleh beban di atasnya. Konstruksi permukaan tanah atau jalan bekas galian harus dikembalikan seperti semula.

e.

Penyangga dan penggantung pipa. - Gantungan pipa harus dipasang sesuai dengan ketentuan di atas. - Setiap penyangga lurus dibuat untuk menjamin bahwa panjang pipa disangga dengan baik dan jarak antara pipa yang lain tidak kurang dari 100 mm . Selama pemasangan ujung pipa yang terbuka harus ditutup.

f.

Lain – lain. Tata letak yang ditunjukkan pada gambar merupakan perkiraan, tetapi cukup memberi petunjuk jalur pipa yang dimaksud. Semua pekerjaan perpipaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga bebas dari penyusutan dan pemuaian yang akan mengakibatkan kerusakan pada pekerjaan / bagian lain. Harus diprbaiki bahwa perpipaan disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan rapi dan lurus.

3. Sambungan Ulir a. Pipa harus dipotong secara tegak lurus terhadap sumbu pipa dengan menggunakan alat potong pipa seperti hack saw atau alat lainnya, sehingga tidak menyebabkan perubahan diameter pipa. b. Ulir pipa harus mengikuti segala ketentuan pada standard Taper Pipe Treads BS. 21. atau ANSI B2.I dan dibuat dengan alat khusus pembuat ulir dengan menggunakan pelumas red load dan linceed oil atau minyak jenis lain yang tidak beracun. c. Sambungan ulir harus menggunakan Teflon Sealing Tape atau yang sejenis. d. Bila pekerjaan hendak ditunda, ujung pipa harus ditutup agar tidak kemasukan kotoran atau sejenisnya. e. Panjang ujung ulir untuk setiap pipa harus mengikuti ketentuan berikut : Nominal (mm)

Diameter (inch)

15 20 25

½ ¾ 1

Panjang Efektif Ujung Berulir (mm) 15 17 19


190

Nominal (mm)

Diameter (inch)

32 50 65 80 100 125 150

1½ 2 2½ 3 4 5 6

Panjang Efektif Ujung Berulir (mm) 22 26 30 34 40 44 48

4. Sambungan Flens (Flange) a. Sambungan flens harus menggunakan flens lengkap dengan packing flange dan tebal minimum 3 mm dan di ikat dengan murbaut. b. Pembersihan terhadap welding slag atau kotoran di dalam dan di bagian luar ujung pipa harus dilakukan sebelum sambungan dipasang. c. Bila pekerjaan hendak ditunda, ujung pipa harus ditutup agar tidak kemasukan kotoran atau sejenisnya. 5. Pemasangan Alat Ukur a. Kontraktor harus memasang alat ukur pada instalasi pipa dengan menggunakan fitting alat ukur. b. Pada instalasi pemipaan harus disediakan dan dipasang fitting untuk penempatan alat ukur yang tidak akan dipasang tetap pada tempattempat yang penting. c. Semua alat ukur yang akan dipasang harus dalam keadaan baik dan harus dipasang dengan benar dan simetris. 6. Sambungan Pipa dengan Bahan Yang Berbeda Diameter ukuran 3‖ atau lebih besar harus menggunakan sambungan flens, sedangkan diameter 2 ½‖ atau lebih kecil menggunakan sambungan ulir. 7. Sambungan dengan peralatan Sambungan dengan peralatan harus menggunakan sambungan union atau flens. Sambungan tersebut harus dipasang pada kedua sisi peralatan. 8. Sambungan Lentur dan Sambungan Ekspansi Pada tempat tertentu harus dilengkapi dengan sambungan lentur atau sambungan ekspansi dimana dapat terjadi gerakan antara dua bagian


191

pemipaan atau dimana dapat terjadi expansi atau kontraksi yang melebihi batas toleransi untuk pemipaan. 9. Pipa yang tertanam Dalam Bangunan Semua pemipaan yang dipasang diantara dua dinding atau ditanam dalam tanah atau daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau harus diuji secara hidraulis lebih dahulu sebelum ditutup. 10. Katub Pelepasan Udara Katub pelepas udara terjebak harus dipasang pada sistem pipa air sirkulasi. 11. Penyangga dan Penggantung Pipa a. Semua pipa mendatar harus ditumpu dengan baik. Tidak diperbolehkan menggantungkan pipa ke pipa lainnya. b. Penyangga dan penggantung pipa harus terbuat dari besi siku atau besi kanal. c. Pipa tegak harus disangga dengan besi kanal dan diikat dengan klem-U yang dilengkapi dengan landasan kayu dan mur-baut. Jarak antar penyangga maksimum 3 meter. d. Penggantung dan penyangga pipa harus diikat ke konstruksi bangunan dengan memakai insert. e. Penyangga / penggantung harus dipasang sesuai dengan tabel berikut : HANGER ROD SPACING Ukuran pipa < 1½ 2 2½ 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 nominal 1 (inchi) Jarak antar maksimum 7 9 10 11 12 14 16 17 19 22 23 25 27 28 30 (ft)

Pipe size Up to dia. 2‖ 2 ½ thru 3‖

HANGER ROD SCHEDULE Rod Size Pipe Size Rod size 3/8‖ dia. 4‖ thru 5‖ 5/8‖ dia. ½‖ dia. 6‖ thru 12‖ 7/8‖ dia.

Semua penggantung pipa pada ruang mesin pompa harus diberi peredam getaran (Vibration Eliminator). 12. Penembusan Pipa a. Pipa yang menembus dinding beton atau tembok, harus diberi pipa selubung (sleeve) yang diameternya lebih besar daripada diameter pipa yang akan menembus dinding. b. Bahan dari pipa selubung (sleeve) dari jenis High Pressure PVC, atau Polyethlene atau Polybutane atau Tembaga. c. Cara pemasangan harus sesuai seperti yang tercantum pada gambar dokumen. 13. Pembersihan f.


192

Kontraktor harus melakukan semua pekerjaan pembersihan, termasuk : Semua bagian dinding luar pipa harus bebas dari lemak dan kotoran. Semua bagian peralatan yang terlapisi Chronium atau nikel harus digosok hingga mengkilat. c. Semua bagian dalam dari pipa, katup dan alat-alat lainnya harus dibersihkan dari segala macam kotoran. d. Semua bagian bangunan atau finishing arsitektur yangkotor akibat pemasangan pekerjaan plumbing. e. Semua bagian luar dari peralatan. 14. Penandaan Pipa a. Kontraktor harus melakukan pengecatan terhadap pipa untuk penandaan sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis. b. Kontraktor harus mengecat dasar dengan bahan dasar syntetis terlebih dahulu pada masing-masing pipa, sebelum cat akhir. c. Pewarnaan Pipa d. Semua pipa harus di cat dengan cat akhir (sesuai dengan spesifikasi arsitektur). Pada setiap jarak 12 meter dan pada saat keluar dari shaft, harus diberi indikasi penamaan pipa (simbol pipa) dan penunjuk arah aliran. a. b.

SKEDUL PEWARNAAN PIPA No 1 2 3 4 5 6

Fungsi Warna Pipa Air Bersih Biru Pipa Air Kotoran Kuning Pipa Air Bekas Hijau Pipa Penghawaan Putih Gantungan & Support Hitam Panah Pengarah Putih/Hitam

D. TESTING & COMISSIONING 1.

Petunjuk Umum a. Prosedur Pengujian Kontraktor harus mengajukan rencana dan prosedur pengujian kepad Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan. Metode pengetesan dan pengujian harus mengikuti standar teknis yang berlaku. b.

Alat pengujian Kontraktor harus menyediakan semua alat ukur yang diperlukan untuk pengetesan dan pengujian. Alat-alat tersebut harus sudah dikalibrasi oleh institusi yang berwenang.

c.

Pencatatan Kontraktor harus melakukan pencatatan yang baik terhadap pengetesan dan pengujian. Kontraktor harus menyerahkan hasil pengetesan dan pengujian kepada konsultan Pengawas.

d.

Biaya Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap semua biaya dan fasilitas yang diperlukan untuk pengetesan dan pengujian. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

193

e.

Saksi Semua pengetesan dan pengujian yang dilakukan oleh kontraktor harus disaksikan oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas

f.

Tenaga Ahli Kontraktor harus menyediakan tenaga ahli yang kapabel untuk melakukan pengetesan dan pengujian.

g.

Pengujian Ulang Apabila terjadi kegagalan dalam pengujian, kontraktor harus memperbaiki bagian-bagian yang rusak dan kekurangankekurangan yang ada, kemudian melakukan pengujian berhasil dengan baik.

Pengujian Terhadap Kebocoran a. Setelah semua instalasi air bersih terpasang, harus diuji dengan tekanan hidrolik sebesar 10 kg/cm² selama 1 x 24 jam tanpa terjadi perubahan / penurunan tekanan. b. Instalasi air buangan (air kotor dan air bekas) yang telah terpasang harus diuji terhadap kebocoran dengan cara mengisi seluruh jaringan pipa dengan air dan di-dop pada ujungnya. Selama 1x24 jam harus tidak terjadi perubahan/ penurunan permukaan air. 3. Pengujian Desinfeksi a. Kontraktor harus melakukan pembilasan desinfeksi dari seluruh instalasi air, sebelum diserahkan kepada pemberi tugas. b. Proses desinfeksi dilakukan dengan cara memasukkan larutan Chlrorida kedalam sistem pemipaan dengan cara / metode yang disetujui oleh Direksi / Pengawas. Dosis Chlrorine tidak kurang 50 ppm ( part per million ) selama 16 jam, setelah itu seluruh sistem harus dibilas air bersih ( flushing ) sehingga kadar chlrorine tidak lebih dari 0,2 ppm. 4. Pengujian Sistem Pompa Kontraktor harus melakukan pengujian terhadap kapasitas aliran dan sistem operasi pompa. Pengujian laju aliran pompa dapat menggunakan alat ukur berupa flow meter yang dipasang pada jaringan perpipaan dan alat pencatat waktu (stop watch). 2.

Kontraktor harus menentukan jadwal dan cara pengujian yang akan dilakukan 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengujian, Pemborong menyerahkan jadwal dan cara pengujian tersebut kepada Pengawas untuk disetujui. Seluruh biaya pengujian ditanggung oleh Pemborong. 6. Kontraktor harus menyerahkan laporan pengujian / sertifikat test untuk peralatan sistem kepada Pengawas. 7. Pekerjaan akan dinyatakan selesai bila seluruh pengujian berhasil baik dan dapat diterima oleh Konsultan Pengawas dan Pemilik. 8. Untuk mengetahui bahwa semua pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat berfungsi baik dan telah sesuai dengan persyaratan teknis yang dimana, maka Kontraktor diwajibkan menguji seluruh pekerjaannya dengan standrad uji masing-masing yang telah ditetapkan dalam peraturan / Spesifikasi Peralatan. 5.


194

Pengujian ini dilaksanakan dibawah Pengawasan Direksi / Pengawas Lapangan yang ditunjuk. Jadwal Pelaksanan Pengujian dapat diatur seminggu sebelumnya atau atas persetujuan bersama. 10. Semua bahan yang kurang baik atau pemasangan yang kurang sempurna yang diketahui pada saat Pemeriksaan / Pengujian harus segera diganti dengan yang baru / disempurnakan sampai dapat berfungsi dengan baik dan sesuai Standard Uji yang ada. 11. Kontraktor harus menyerahkan kepada Konsultan Pengawas dalam rangkap 3 ( tiga ) mengenai hal – hal sebagai berikut : a. Hasil pengetesan terhadap kebocoran ( tekanan hydrostatis ) b. Hasil pengetesan terhadap peralatan ( kinerja pompa ). c. Hasil pengetesan semua persyaratan operasi dan instalasi d. Hasil pengukuran – pengukuran dan lain-lain. 9.

III. PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1. PERATURAN UMUM 1.1. Peraturan Pemasangan Pemasangan instalasi ini pada dasarnya harus memenuhi peraturan-peraturan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PU1L 2000 dan PUIPP. AVE. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi No.Per.05/MEN/1982. National Fire Protection Association (NEPA). Petunjuk dari Pabrik Pembuatan Peralatan. Fire Office Comitte (FOC). Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti PLN, PERUMTEL, DitJen.Bina Lindung dan Perusahaan Air Minum.

Pekerjaan instalasi ini harus diiaksanakan oleh perusahaan yang memiliki Surat Ijin Instalasi (SIKA) dari instansi yang berwenang; PLN Cab. Makassar dan atau terdaftar pada Asosiasi Terkait (AKLI/APEI) minimal kelas C dan telah biasa dan berpengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis. 2. LINGKUP PEKERJAAN 2.1. Uraian Lingkup Pekerjaan Sebagai tertera dalam gambar-gambar rencana, Kontraktor pekerjaan instalasi listrik ini, harus melakukan pengadaan dan pemasangan instalasi listrik dan penyalur sambaran petir serta menyerahkan dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. Garis besar lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

195

1. Pengadaan, pemasangan dan pengujian panel tegangan rendah. 2. Pengadaan, pemasangan dan pengujian instalasi kabel tenaga tegangan rendah untuk peralatan; motor pompa, exhaust fan, air conditions, peralatan elektronik dsb. 3. Pengadaan, pemasangan dan pengujian instalasi penerangan dan stopkontak biasa 1 phasa dan 3 phasa dan instalasi sistem UPS. 4. Pengadaan, pemasangan dan pengujian armature lampu penerangan. 5. Pengadaan, pemasangan dan pengujian instalasi penyalur petir. 6. Pengadaan, pemasangan dan pengujian sistem pembumian. 7. Pengurusan perijinan untuk penyambungan daya PLN atau penyesuaian daya PLN existing. 3. KETENTUAN BAHAN DAN PERALATAN 3.1. Panel Tegangan Rendah 1. Panel tegangan rendah harus mengikuti standard VDE/DIN dan juga harus mengikuti peraturan IEC dan PUIL 2. Panel-panel harus dibuat dari plat besi tebal minimal 1,7 mm dengan rangka besi dan seluruhnya harus di proses tahan karat zinc anodizing dan di cat powder coating, warna cat akan ditentukan kemudian oleh pihak owner. Pintu dari panel-panel tersebut harus dilengkapi dengan master key. 3. Konstruksi dalam panel-panel serta tata letak dari komponen-kornponen dan sebagainya harus diatur sedemikian rupa, sehingga bila perlu diiaksanakan perbaikan, penyambungan pada komponen-komponen dapat mudah diiaksanakan tanpa mengganggu komponen-komponen lainnya. 4. Setiap panel harus mempunyai busbar phase R-S-T, 1 busbar neutral dan 1 busbar untuk grounding, besarnya busbar harus diperhitungkan untuk besar arus yang akan mengalir dalam busbar tersebut tanpa menyebabkan suhu yang lebih dari 65 derajad celcius. Setiap busbar copper harus di pertin dan diberi warna sesuai peraturan PLN, lapisan yang dipergunakan untuk memberi warna busbar dan saluran harus dari jenis yang tahan terhadap kenaikan suhu yang diperbolehkan. 5. Alat ukur yang dipergunakan adalah jenis semi flush mounting dalam kotak tahan getaran, untuk Ampermeter dan Voltmeter dengan ukuran 96 x 96 mm dengan skala linier dan ketelitian 1 % dan bebas dari pengaruh induksi 6. Ukuran dari tiap-tiap unit panel harus disesuaikan dengan keadaan dan keperluan sesuai dengan yang telah disetujui oleh Direksi/Manajemen Konstruksi Lapangan. 7. Komponen komponen pengaman yang dapat dipakai adalah : - MCCB. - Surge Protection. - Miniatur Circuit Breaker - Auxiliary Relay - Dimmer Switch 8. Komponen-komponen pengukuran yang dapat dipakai : - Current Transformer. - Frekuensi meter - Amperemeter Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

196

-

Voltmeter.

3.2. Kabel Tegangan Rendah 1. Kabel-kabel yang dipakai harus dapat dipergunakan untuk tegangan minimum 0,6 KV 2. Pada prinsipnya kabel-kabel daya yang dipergunakan adalah : - Kabel daya (feeder) yang ditanam dalam tanah jenis NYFGbY - Kabel daya (feeder) dalam bangunan/rak kabel jenis NYY. 3. Untuk instalasi penerangan dan stop kontak dipergunakan kabel jenis NYM yang dilindungi High Impact Conduit PVC. 4. Sebelum dipergunakan, kabel dan peralatan Bantu lainnya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu pada MK. 5. Penampang kabel minimum yang dapat dipakai adalah 4 mm2 untuk kabel daya dan 2,5 mm2 untuk sirkit instalasi. 3.4. Lighting Fixtures untuk Lampu TLD 1. Tebal plat besi untuk lighting fixtures tersebut minimum 0,2 mm. 2. Condensor yang dipasang seri pada lampu-lampu TL harus dapat memberikan koreksi factor total minimal 0,85. 3. Tabung TLD yang dapat dipakai adalah jenis Warm White 4. Fitting lampu dari type yang tidak menggunakan mur baut. 5. Semua lighting fixtures harus dicat dengan cat bakar bebas dari karat dan lecet-lecet, harus dengan ICI acrylic paint warna putih. 6. Konstruksi lighting fixtures pada umumnya harus memberikan efisiensi penerangan yang maksimal, rapih, kuat, serta sedemikian rupa sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti penggantian lampu, pembersihan, pemeliharaan dengan mudah dapat dilaksanakan. 7. Pada semua lighting fixtures harus dibuatkan mur dan baut sebagai tempat terminal pentanahan (grounding). 3.5. Lampu Spot Light / Down Light Halogen 1. 2. 3. 4.

Lighting fixtures terbuat dari pelat besi atau aluminium dicat warna putih. Lamp holder rnenggunakan standard Halogen Lamp dari bahan keramik. Arah penyinaran harus dapat diatur. Lampu yang dipakai dari jenis Halogen Dichroic 50 W/12 V dengan Trafo penurun tegangan non elektronik yang menggunakan gulungan terpisah. 5. Badan lampu harus diardekan. 3.6. Lampu_Sorot (Spot Light) 1. Lighting fixtures dari bahan aluminium atau besi tuang. 2. Mounting base harus diperlengkapi sehingga dapat terpasang dengan baik. 3. Lamp housing harus tahan terhadap percikan air.


197

4. Lampu yang dipakai dari jenis Halogen Dichroic 50 W/12 V dengan Trafo penurun tegangan non elektronik yang menggunakan gulungan terpisah. 5. Badan lampu harus diardekan. 3.7. Lampu Sorot Luar (Flood Light) 1. Lampu sorot luar dimaksudkan untuk menyorot beberapa sudut bangunan. 2. Lamp Holder dan reflector dari bahan aluminium anodized. 3. Lighting fixtures harus tahan cuaca dan dipasang pada mounting yang telah disediakan. 4. Lampu yang dipakai dari jenis lampu Metal Halide. 5. Badan lampu harus diardekan. 3.8. Lampu Emergency 1. Lampu emergency yang digunakan jenis flourescent, lengkap dengan batteray dan chargernya. 2. Pada saat listrik PLN/Genset menyala charger akan mengisi batteray. Bila PLN/Genset mati, lampu akan menyala oleh sumber daya batteray. Bila PLN/Genset hidup, batteray harus diisi kembali dan semua operasi tersebut di atas harus dapat bekerja secara otomatis. 3. Batteray yang dipakai jenis dry cell Nickel Cadmium dan harus sanggup menampung operasi selama minimal 2 jam, kapasitas batteray disesuaikan dengan TLD yang dipasang. 4. Tegangan input adalah 220 V, ± 10 % 50 Hz, 1 phase, diperlengkapi dengan indikator LED dan peralatan push to check batteray. 5. Charger harus dapat mengisi batteray pada kapasitas penuh selama 1 x Ijam 3.9. Lighting Fixtures Type Outdoor 1. Lighting fixtures yang dapat digunakan, kapnya ex-lokal dengan menggunakan bahan kaca (glass) bening, atau sesuai dengan ketentuan Lansekap. 2. Type lampu yang dipakai adalah pijar 15 W, 25 W atau jenis PL/PLC sesuai permintaan pihak Lansekap. 3. Lampu dipasang pada armature khusus yang telah disetujui pihak Lensecap, dan diperkuat dengan beton. Apabila menggunakan lampu jenis PL/PLC komponen-komponennya harus sesuai dan menggunakan kondensor yang dapat memberikan koreksi factor minimal 0,85 dipasang seri. 4. Konstruksi lighting fixtures pada umumnya harus memberikan efisiens penerangan yang maksimal, rapi, kuat, serta sedemikian rupa hingga pekerjaan-pekerjaan seperti penggantian lampu, pembersihan, pemeriksaan dan pekerjaan pemeliharaan dengan mudah dapat dilaksanakan, contoh harus a:setujui oleh Direksi/Manajemen konstruksi. 3.10. Kotak-Kontak dan Saklar


198

1. Kotak kontak dan saklar yang akan dipasang pada dinding tembok bata adalah type pemasangan masuk/inbow (flush-mounting). 2. Kotak kontak biasa (inbow) yang dipasang mempunyai rating 13 A dan mengikuti standard VDE, sedangkan kotak-kontak khusus/tenaga atau (outbow) mempunyai rating 15 A dan mengikuti standard BS (3 pin) dengan lubang bulat 3. Flush-box (inbow doos) untuk tempat saklar, kotak-kontak dinding dan push botton harus dipakai dari jenis bahan metal. 4. Kotak-kontak dinding yang dipasang 30 cm dari permukaan lantai dari ruang-ruang yang basah/lembab harus jenis water dicht (WD), sedang untuk saklar dipasang 150 cm dari permukaan lantai atau sesuai gambar. 5. Kotak-kontak yang khusus di dalam box di bawah lantai, harus dari pabrik pembuat yang sama dengan underfioor duct atau built in. 3.11. Grounding 1. Kawat grounding dapat dipergunakan kawat teianjang (BCC - Bar Copper Conductor). 2. Besarnya kawat grounding yang dapat digunakan minimal berpenampang sama dengan penampang kabel masuk (incoming feeder) untuk penampang kabel lebih kecil dari 50 mm2, atau sesuai gambar sistem pembumian. 3. Elektrode pentanahan untuk grounding digunakan batang tembaga pejal diameter 16 mm. Electrode pentanahan yang dipantek dalam tanah minimal sedalam 12 m atau sampai menyentuh permukaan air tanah 4. Nilai tahanan grounding system untuk panel-panel adalah maksimum 5 ohm, diukur setelah tidak turun hujan selama 3 hari berturut-turut. 5. Setiap ujung BC grounding harus dilengkapi dengan box dan terminal pembumian untuk tujuan pengukuran.

3.12. Konduit Instalasi penerangan yang dipakai adalah dari jenis PVC High Impact, di mana dalam dari konduit minimum 1,5 kali diameter kabel dan minimum diameter 20 mm, atau dinyatakan lain pada gambar. 3.13.

Lightning Head.

Kepala Penyalur Petir (Lightning Head) yang dipakai adalah dari jenis non Radio Active yang mempunyai radius perlindungan sampai 50 mtr pada high level protection radius. 4. PERSYARATAN TEKNIS PEMASANGAN 4.1. Panel-Panel


199

1. Panel-panel harus dipasang sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuatnya dan harus rata (horisontal). Bila tidak ditentukan lain, maka tinggi pemasangan kotak panel bagian atas adalah 180 cm diatas FFL 2. Setiap kabel yang masuk/keluar dari panel harus dilengkapi dengan gland dari karet atau penutup yang rapat tanpa adanya permukaan yang tajam. 3. Semua panel harus diardekan ditanahkan. 4.2. Kabel-Kabel 1. Semua kabel di kedua ujungnya harus diberi tanda dengan kabel mark yang jelas dan tidak mudah lepas untuk mengidentifikasikan arah beban. 2. Setiap kabel daya pada ujungnya harus diberi isolasi berwarna untuk mengidentifikasikan phase-nya sesuai dengan PUIL. 3. Kabel daya yang dipasang di shaft harus dipasang pada tangga kabel, diklem dan disusun yang rapi. 4. Setiap tarikan kabel tidak diperkenankan adanya sambungan, kecuali pada kabel penerangan. 5. Untuk terminasi kabel dengan diameter 16 mm2 atau lebih harus dilengkapi dengan sepatu kabel dan selongsong karet dengan warna sesuai dengan urutan phasa sebagai identifikasi. 6. Pemasangan sepatu kabel yang berukuran 25 mm2 atau lebih harus mempergunakan alat pres hidraulis yang kemudian disolder dengan timah patri. 7. Semua kabel yang ditanam harus pada kedalaman 60 cm minimum, dimana sebelum kabel ditanam ditempatkan lapisan pasir setebal 15 cm dan di atasnya diamankan dengan batu bata kualitas baik sebagai pelindungnya. Lebar galian minimum adalan 40 cm yang disesuaikan dengan jumlah kabel. 8. Untuk kabel feeder yang dipasang di dalam trench harus mempergunakan kabel support, minimum setiap 50 cm. 9. Pada route kabel setiap 25 m dan disetiap belokan harus ada tanda arah jalannya kabel. 10. Kabel yang ditanam dan menyeberangi selokan atau jalan atau instalasi lainnya harus ditanam lebih dalam dari 50 cm dan diberikan pelindung pipa galvanis dengan diameter minimum 2 1/2 kali penampang kabel. 11. Semua kabel yang dipasang di atas langit-langit harus diletakkan pada suatu trunking kabel, disusun rapi dan diikat dengan cable ties setiap jarak 50 cm. 12. Kabel penerangan yang terletak di atas rak kabel harus tetap di dalam conduit 13. Semua kabel yang akan dipasang menembus dinding atau beton harus dibuatkan sleeve dari pipa galvanis dengan diameter minimum 2 1/2 kali penampang kabel. 14. Penyambungan kabel untuk penerangan dan kotak-kontak harus di dalam kotak terminal yang terbuat dari bahan yang sama dengan bahan konduitnya dan dilengkapi dengan skrup untuk tutupnya. 15. Setiap pemasangan kabel daya harus diberikan cadangan kurang lebih 1 m disetiap ujungnya.


200

16. Penyusunan konduit di atas trunking kabel harus rapi dan tidak saling menyilang. 17. Penyambungan kabel untuk penerangan dan kotak-kontak harus di dalam kotak penyambungan dan memakai alat penyambung berupa lasdop merk Legrand atau 3m. 4.3. Kotak Kontak dan Saklar 1. Kotak-kontak dan saklar yang akan dipakai adalah type pemasangan masuk dan dipasang pada ketinggian 300 mm dari level lantai untuk kotak kontak dan 1500 mm untuk saklar atau sesuai gambar detail. 2. Kotak kontak dan saklar yang dipasang pada tempat yang lembab harus type water dicht (bila ada). 3. Kotak kontak yang khusus dipasang di dalam outlet box di bawah lantai, harus dari jenis yang sesuai dengan box dan underfloor duct, rata dengan permukaan lantai, tahan injakan serta dengan sistem tutup pengaman lubang kontaknya. 4.4. Lampu Penerangan 1. Pemasangan lampu penerangan harus disesuaikan dengan rencana plafond dari arsitek dan disetujui oleh MK Direksi/Manejemen Konstruks 2. Lampu tidak diperkenankan memberikan beban kepada rangka plafond yang terbuat dari bahan aluminium 3. Kabel instalasi yang menuju armature lampu harus dilertgkapi dengan feksibel conduit 4. Tiang lampu penerangan untuk dilu.ar bangunan harus dipasang tegak lurus dan diperkuat dengan kaki beton. 4.5. Pembumian 1. Semua bagian logam dari sistem listrik harus dibumikan. 2. Elektrode pembumian harus ditanam sedalam 12.m minimum untuk mencapai permukaan air tanah. Untuk mendapatkan nilai tahanan tanah sesuai yang diminta dapat dicapai dengan menanam beberapa elektroda pembumian yang satu sama lain dihubungkan dengan kawat BC SO mm2 secara paralel. 3. Tahanan pembumian maksimum 5 ohm, diukur setelah tidak adanya hujan 3 (tiga) hari berturut-turut. 4. Jarak minimum dari elektrode pembumian adalah 6 m dan disesuaikan dengan sifat tanahnya 5. Pembumian penyalur petir harus terpisah dari pembumian instalasi listrik dan instalasi elektronik. Tahanan pembumian maksimum untuk penyalur petir adalah 2 Ohm, diukur setelah tidak adanya hujan 3 (tiga) hari. berturut-turut.


201

5. PENGUJIAN 5.1. Umum Sebelum semua peralatan utama dari sistem dipasang, harus diadakan pengujian secara individual terhadap instalasi pengkabelan dengan mengukur tahanan isolasi setiap kabel feeder maupun masing- masing rangkaian sirkuit baik sirkuit lampu maupun sirkuit power outlet, serta melaksaanakan uji sambungan dengan mengalirkan suatu arus simulasi beban sesuai dengan rencana besaran arus beban yang direncanakan. Suatu daftar hasil pengukuran yang diketahui dan disahkan oleh pihak MK harus dilampirkan dalam berita acara serah terima. Peralatan tersebut baru dapat dipasang setelah dilengkapi dengan sertifikat pengujian yang baik dari pabrik yang bersangkutan dan LMK/PLN serta instansi lain yang berwenang untuk itu. Pada dasarnya, nilai tahanan Isolasi minimum yang diijinkan dengan pengukuran Megger 1000 Volt adalah : - 100 M Ohm untuk kabel feeder antar panel. - 60 M Ohm untuk sirkit instalasi penerangan dan kotak kontak. Setelah peralatan tersebut dipasang, harus diadakan pengujian secara menyeluruh dari sistem, untuk menjamin bahwa sistem berfungsi dengan baik. Semua biaya untuk mendapatkan sertifikat lulus pengujian dan peralatan untuk pengujian yang perlu disediakan oleh Kontraktor menjadi tanggung jawab Kontraktor sendiri. 6. .PRODUK Bahan dan peralatan harus memenuhi spesifikasi. Kontraktor dimungkinkan untuk mengajukan alternatif lain yang setaraf dengan yang dispesifikasikan. Kontraktor baru bisa mengganti bila ada persetujuan resmi dan tertulis dari MK. Produk, bahan dan peraiatan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------No. Bahan/Peralatan Merk/ Pembuat -------------------------------------------------------------------------------------------1. Kabel Feeder Tegangan Rendah Guna Era, Simetris, Industira 2. Komponen Panel 3. Kabel Tegangan Rendah

ABB, MG,GE Kabelindo,Kabel Metal,Supreme,Voksel


202

4. Rumah Lampu Artolite,Spectra,Philips

Metosu,

6. Lampu

Philips,Osram

7. Kabel Tray/Kabel Ledder Abadi

Three

8. Saklar Stop Kontak

Legrand,Clipsal,MK

9. Pipa Conduit

Clipsal, EGA,MK

10.Penangkal Petir & Grounding

Prefector, EF, System 200

11. Generator Set Kohler

FG Wilson, Perkins, MAN,

11. Trafo Jaya

Trafindo, Unindo, Bambang

Star,Metosu,Tree

III. 4. PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE PABX 1. UMUM Maksud dan tujuan dari spesifikasi ini adalah untuk pedoman pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan PABX yang lengkap dan siap dipakai, termasuk pengadaan barang-barang sampai disite, upah pemasangan, pemrograman, uji coba, pemeliharaan, jaminan dan izin/sertifikasi dari instansi yang berwenang setempat. 2. FUNGSI PABX 2.1 Menyediakan fasilitas komunikasi melalui pembicaraan telepon intern dalam gedung. 2.2 Mengatur dan mengoptimaikan pemakaian saluran telepon untuk pembicaraan telepon riari luar ke dalam Kantor dan sebaliknya, melalui PABX dengan atau tanpa bantuan operator. 2.3 Memungkinkan dilakukan pembatasan pembicaraan telepon dari dalam ke luar Kantor secara langsung tanpa melalui operator tetapi hanya dapat dilakukan oleh / meialui pesawat cabang tertentu. 3. LINGKUP PEKERJAAN PESAWAT TELEPON PABX Pelaksana pekerjaan ini harus mempunyai sertifikat izin pemasangan Instalasi PABX & unit PABX dari instansi yang berwenang (PT Telkom) setempat 3.1. Pengadaan & Pemasangan unit serta instalasi PABX termasuk : Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

203

a. Main Unit PABX kapasitas sesuai gambar rencana, Power Back Up Battery 24 V -100 AH, Battery Charger dan lain - lain. b. Pesawat Operator Digital, DSS Console dan perlengkapannya c. MDF, DP pada tiap lantai bangunan d. Kabel Feeder dari DP-TELkom ke MDF dan ke PABX. e. Kabel Feeder dari MDF ke seluruh DP tiap lantai bangunan f. Pesawat Cabang Digital SLT dan periengkapannya g. Instalasi kabel dalam konduit dan outlet entension dan perlengkapannya baik jenis pasangan dinding (wall outlet) maupun jenis pasangan lantai (floor outlet). 3.2. Pengadaan & pemasangan seluruh sistem instalasi telpon & peralatan penunjangnya, pengujian instalasi pengkabelan, arde sehingga daaapat berfungsi dengan baik. 3.3. Melakukan uji coba sistim PABX yang terpasang dengan konfigurasi/pemrograman sesuai keinginan oengguna dan peraturan PT Telkom guna mendapatkan sertifikasi.

4.

SPESIFIKASI BAHAN & PERALATAN YANG DIPASANG

4.1. Sistim yang dipasang adalah sistim sentral telepon PABX sehingga sistim ini siap dipakai komunikasi dalam bangunan guna menunjang opsrasional serta diijinkan untuk dihubungkan dengan saluran PT Telkom. 4.2. Bahan Instalasi 4.2.1 Kotak MDF terbuat dan bahan pelat baja dengan tebal minimum 1,7 mm, bebas dari karat, difinish powder coating; dilengkapi engsel dan kunci kualitas baik, dan dalam kotak ini diiengkapi dengan terminal strip jenis tekan sisip yang mempunyai kapasitas cukup sesuai dengan kebutuhan serta ditambah cadangan seperlunya, MDF tersebut harus dipasang pada tempat yang tepat untuk memudahkan pemasangan instalasi, operasi serta pemeliharaannya 4.2.2 Kotak DP TEL dibuat dari bahan dan difinish sama dengan MDF. Didalamnya selain dilengkapi/dipasang terminal strip jenis tekan sisip, yang kapasitasnya cukup sesuai dengan kebutuhan; juga akan dipasang Terminal untuk Fire Alarm, dan bila diperlukan akan dipasang juga peralatan elektronik lain untuk komunikasi data, Untuk itu sebelum difabrikasi, terlebih dulu harus dikoordinasikan dengan bagian lain untuk mendapatkan ukuran/dimensi yang dapat mengakomodasi peralatan dimaksud. Dimensi pada gambar rencana dapat dipakai sebagai pedoman awal. 4.2.3.Kabel instalasi untuk saluran cabang dalam gedung digunakan kabel telepon tipe indoor ukuran 2 x 2 x 0,6 mm2. Semua instalasi tersebut harus dilengkapi dengan arde serta menggunakan produk kabel yang telah


204

diakui PT Telkom, atau memenuhi standard/peraturan peraturan baik nasional maupun international serta disetuju: Direksi Pengawas 4.2.4.Pipa Conduit dan perlengkapan instalasi : a. Type PVC High Impact Conduit ukuran disesuaikan dengan kebutuhan minimum diameter 20 mm untuk didalam Gedung b. Type Galvanis ex lokal kelas light.dengan ukuran sesuai kebutuhan untuk diluar gedung. c. Doos percabangan , elbow, socket dari jenis PVC high impact d. Klem Platdicat e. Ramset atau fisherplug. f. Hanger berupa besi siku, besi betbn dan besi plat g. Rak yang di dalam shaf terbuat dari besi siku dan plat h. Mur dan baut i. Terminal Box harus terbuat dari besi plat dengan tebal minimum =1,7 mm dengan rangka besi siku yang seluruhnya harus diproses zinc anodizing untuk membersihkan karat dan difinish powder coating. Pintu harus dilengkapidengan engsel dan kunci kualitas baik. j. Terminal Box ex lo.kal dengan mutu dan kwalitas baik. Pelaksana pekerjaan ini sebelum melakukan pemasangan dan instalasi harus rnembuat gambar kerja (shop drawing) dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Direksi dan pelaksana disiplin lain/kontraktor lain. 4.3. Unit PABX dengan perlengkapannya terdiri atas : a. Switching Network lengkap dengan box cabinet b. Kontrol Unit c. Operator Consule Unit lengkap DSS Consule d. Pesawat telepon extension e. Battery Back Up dan Charger yang sesuai, 4.3.1 Switching Network lengkap dengan box cabinet: Terdiri dari central processing unit lengkap, yang dapat membuat dan menyimpan. program untuk melakukan beberapa fungsi utama dari PABX dan fungsi tambahan lainnya sesuai standard pabrik masing-masing merk. Spesiflkasi minimum PABX yang harus dipenuhi atau mendekati adalah : a. Metode kontrol b. Power Supply c. Back up battery d. Dialling e. Switching

32-bit CPU 220/240 VAC, 50/60 Hz 2 x 12 V Batten/ 100 AH untuk minimal 3 jam operasi tanpa supply AC Tone (DTMF) dialling. Non Block PCM Time Switch.

Program yang diingmkan adalah sebagai berikut: Klasifikasi dari Extension : Internal call only Outgoing call local lewat operator Outgoing call interlocal lewat operator Outgoing call directly untuk extention tertentu Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

205

Incoming call via operator Call transfer Rounding of trunk lines Central abbreviated dialing Call waiting atau lamp on busy Consultation hold Night service 5. SPESIFIKASI PEMASANGAN 1. Pada tempat yang telah ditentukan sesuai gambar rencana dipasang 1 (satu) pesawat cabang telepon meja dengan nomor panggil. 2. Pada ruang pimpinan, selain pesawat cabang, juga di instalasi pesawat direct line dan terminal telepon untuk sambungan internet maupun faximili. 3. Kontraktor diharuskan memeriksa semua dimensi - dirnensi yang ada pada gambar rencana. Ajukan usul-usul kepada Direksi/Konsultan apa yang tidak sesuai dan perlu dirubah atau diatur kembali agar Sistem Instalasi dan Peralatan dapat dipasang serta bekerja dengan baik dan sempurna 4. Semua peralatan panel / panel-panel / terminal box/distribution frame induk maupun cabang harus dipasang sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat, rapi, baik dan harus sesuai pula dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 5. Setiap kabel masuk / keluar dari suatu peralatan /panel-panel / terminal box / distribution frame maupun cabang harus dilengkapi dengan gland karet atau penutup yang rapat tanpa adanya permukaan yang tajam. 6. Semua peralatan utama harus di arde kan (grounding) dengan sistem pentahanan yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 7. Untuk instalasi kabel-kabel telepon penyambungan dilakukan pada pesawat-pesawat telepon, outlet telepon dan lain-iain dengan dilebihkan secukupnya sehingga pemeliharaan dapat dilakukan semaksimal mungkin. Sementara untuk penyambungan paralel pesawat telepon dilakukan pada terminal box bersangkutan, dan penyambungannya dengan cara solder. Tidak diperkenankan melakukan penyambungan kabel feeder maupun instaiasi pesawat cabang (extension) didalam pipa conduit. 8. Semua kabel instaiasi Arus Lemah, Control dan lain-lain harus ditarik dalam pipa conduit FVC. Hal ini berlaku untuk semua kabel yang ditempatkan pada ruang tanpa langit-langit, dalam tembok, partisi dan iain-lain. 9. Dikecualikan dari hal diatas ialah kabel-kabel instaiasi dalam tanah. 10. Pemasangan Conduit PVC harus rapih, rata, tidak saling bersilang, teratur dan lain-iain. Instaiasi tidak diperkenankan membebani langit-langit. 11. Semua Conduit PVC yang berjalan paraiel di atas langit-langit, penyusunan konduitnya harus rapi, rata dan teratur, diberi klem sesuai dengan peraturan yang berlaku. 12. Semua kabel PVC di dalam shaft penyusunannya harus rapih, rata, teratur, diberi kiem sesuai dengan peraturan yang berlaku.


206

13. Dalam shaft, instaiasi dipasang pada tangga kabel (cable ladder) diikat dengan pengikat kabel (cable ties), dengan pelindung pipa Conduit. Penyambungan urat kabel pada daerah-daerah yang mempunyai kelembaban tinggi, harus dilakukan sedemikian rupa dengan menambahkan bahan anti korosi agar kontak kabei dapat terjaga baik. 14. Pada daerah langit-langit tanpa plafon instalasi dicor dalam plat beton atau diklem ke rangka atap, memakai pelindung pipa PVC lengkap dengan fiting-fitingnya. 15. Pada daerah langit-langit dengan plafon, instalasi terpasang sebagai berikut: Diklem ke plat beton setiap jarak 75 cm dengan pelindung pipa PVC lengkap dengan fiting - fitingnya, atau diklem dengan hanger setiap jarak 100 cm, dengan pelindung pipa PVC lengkap dengan fiting fitingnya. 16. Dibawah plafon , instalasi terpasang inbow , dalam kolom atau dinding ternbok memakai pipa pelindung PVC lengkap dengan fiting –fitingnya. 17. Di bawah ubin atau dalam tanah terpasang sedalam 40 cm di bawah permukaan memakai pelindung pipa PVC. 18. Kabel-kabel yang ditanam dalam tanah harus pada kedalaman minimal 6O cm. Sebelum penggelaran kabel harus dialasi dengan lapisan pasir setinggi 10 cm dan di dalamnya diberi pelindung dengan baca. Lebar galian disesusikan dengan jumlah jalur kabel yang dilakukan tapi tidak boleh kurang dari 10 cm. 19. Kabel-kabel yang ditanam dalam tanah harus diberi patok beton setiap 25 m dan pada belokan sehingga jelas terlihat arah kabel dan untuk jenis keperluan instalasi apa kabel tersebut dipasang 20. Kabel - kabel yang ditanam menyeberangi selokan atau jalan atau instalasi lain harus diletakkan psda kedalaman minimum 50 cm dari bagian bawah dari apa yang dilintasinya dan diberikan pipa pelindung pipa GIP kelas Medium dengan diameter minimum 2 1/2 kali penampang kabel. 21. Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan pengabelan yang berlaku pada jenis-jenis instalasi bersangkutan, seperti penjauhan jalur instalasi Arus Kuat dengan Arus lemah, Telepon dengan Sistim Tata Suara, Pengujian tahanan isolasi dan sebagainya. 22. Angkur terpasang ke plat beton dan dinding dengan dicor atau ramset atau fisherplug. 23. Hanger dimur baut atau diias ke angkur 24. Plat besi dimur baut dilas atau diklem ke angkur. 25. Kontraktor harus membuat -gambar kerja instalasi maupun perletakan peralatan dengan tepat koordinat - koordinat disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di lapangan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitiannya. 26. Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan pemasangan, Gambar Kerja yang dibuat harus diajukan ke Direksi dahulu untuk mendapatkan persetujuan yang bersangkutan , dan setelah itu pekerjaan baru dapat dimulai. 27. Setiap Kontraktor harus berkonsultasi dengan Kontraktor iain dan Direksi agar mendapatkan koordinasi sebaik-baiknya. • Apabila timbul perselisihan paham antara kontraktor, maka keputusan akhir ada pada Direksi


207

•

Kontraktor telepon akan berhubungan erat sehubungan dengan sifat pekerjaannya dengan Kontraktor Utama, Listrik Plumbing , Interior, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan koordinasi sebaik-baiknya untuk mendapatkan instalasi yang bermutu baik. 28. Semua pemasangan peralatan harus sesuai dengan ketentuan pabrik dan berikan ketentuan tersebut kepada Direksi, sehingga merupakan bagian dari spesifikasi yang berlaku. 29. Semua material dan peralatan sebelum dibeli atau dipesan dan masuk ke site harus mendapatkan persetujuan dari Direksi . Kontraktor harus memberikan contoh-contoh barang yang akan dipasang dan biaya untuk itu menjadi tanggung jawab Kontraktor 6. U J I C O B A 6.1.

6.2.

6.3. 6.4.

Sebelum di uji coba, PABX harus diprogram terlebih dahulu untuk semua saluran masuk (CO Line) maupun saluran keluarnya (Extension Line) sesuai dengan keinginan pengguna, dan dilakukan perekaman announcement sesuai arahan pengguna. Semua pemasangan instalasi dan peralatan harus dilakukan Uji Coba hingga mencapai hasil yang baik dan sempurna serta disaksikan oleh Direksi. Hasil Uji Coba ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara Uji Coba yang dilampiri gambar terlaksana, buku spesifikasi teknis dan buku manual pengoperasian masing-masing 1 asli dan 3 copy. Pengujian terakhir instaiasi telepon tersebut harus mendapalkan sertifikasi dari PT Telkom. Kontraktor harus melakukan pelatihan (training) bagi petugas yang ditunjuk oleh pemilik hingga mampu mengoperasikan dan merawat peralatan secara optimal.

6. PRODUK Bahan dan peralatan harus yang terbaik dan memenuhi spesiflkasi. Produk bahan dan peralatan yang direkomendasikan pada dasarnya adalah sebagai berikut: 1. PABX 2. Hand Set 3. Outlet Telepon 4. Faximile 5. Kabel Power 6. Pipa Konduit 7.Kabel Tray/Kabel Ledder

Siemens, Panasonic Siemens, Panasonic Legrand, Clipsal, MK Panasonic Kabelindo, Kabel Metal, Supreme, Voksel Clipsal, EGA, MK Three Star, Metosu, Tree Abadi


208


209

BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum) 1.

Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3.

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6.

Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

atas

kesalahan

(a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.


210

Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum) 1.

Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.

3.

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6.

Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.


211

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum1

No.

Uraian Pekerjaan

Satuan Ukuran

Kuantitas

Harga Satuan

Total Harga2

Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

1 2

Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum. Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

212

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: __________ 1

No.

Uraian Pekerjaan

Satuan Ukuran

Kuantitas

Harga Satuan

Total Harga2


1

2

Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain. Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

213

Daftar 3: Mata Pembayaran ______________________1

No.

Uraian Pekerjaan

Satuan Ukuran

Kuantitas

Harga Satuan

Total Harga2


1

2

Cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan. Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

214

Daftar Rekapitulasi

Mata Pembayaran Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama Daftar No. 3: Mata Pembayaran __________ —dll.— Jumlah (Daftar 1+2+3+___) PPN 10% TOTAL NILAI


Harga

215

BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/D/I] Nomor : __________ Lampiran : __________

__________, __ __________ 20__

Kepada Yth. __________ di __________ Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ _________________________________________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. __________ Tembusan Yth. : 1. ____________ [PA/KPA K/L/D/I] 2. ____________ [APIP K/L/D/I] 3. ____________ [Pokja ULP] ......... dst


216

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/D/I] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________

Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: _______________ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] _______________ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Macam pekerjaan: __________; 2. Tanggal mulai kerja: __________; 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

217

(satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

__________, __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________

[tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]


218

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Sanggahan Banding dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ________________________ [Pokja ULP] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

219

4.

5. 6.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________


________________

[Nama dan Jabatan]


220

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

221

4.

5. 6.

kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________


________________

[Nama dan Jabatan]


222

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. _______________ tanggal _____________________ 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.


223

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN


_____________________

__________________



224

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN


PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) sebagai Jaminan Uang Muka dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

225

4.

5. 6.

berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________


________________

[Nama dan Jabatan]


226

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. _______________ tanggal _____________________ 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.


227

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN


_____________________

__________________



228

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN


PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) sebagai Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

229

4.

5. 6.

mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________


________________

[Nama dan Jabatan]


230

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. _______________ tanggal _____________________ 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________


TERJAMIN


_____________________

__________________


231

Daftar Isi BAB I. UMUM .................................................................................................................... 3 BAB II. PENGUMUMAN [PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG] DENGAN PASCAKUALIFIKASI ...................................................................................................... 5 BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)...................................................................... 6 A. UMUM .......................................................................................................................... 6 1. 2. 3.

LINGKUP PEKERJAAN .................................................................................................6 SUMBER DANA .........................................................................................................6 PESERTA [PELELANGAN UMUM/ .................................................................................6 PEMILIHAN LANGSUNG] .....................................................................................................6 4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN ........................7 5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN ..................................................................7 6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI .............................................................8 7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA ................................................................................9 B. DOKUMEN PENGADAAN ........................................................................................... 10 8. 9. 10. 11. 12.

ISI DOKUMEN PENGADAAN ..................................................................................... 10 BAHASA DOKUMEN PENGADAAN ............................................................................. 10 PEMBERIAN PENJELASAN .......................................................................................... 10 PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN ........................................................................ 11 PERUBAHAN WAKTU ............................................................................................... 12

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN ...................................................................... 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN .................................................................... 12 BAHASA PENAWARAN.............................................................................................. 12 DOKUMEN PENAWARAN ......................................................................................... 12 HARGA PENAWARAN ............................................................................................... 13 MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN .................................................. 13 MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN .............................. 13 BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ............................................................................. 14 PAKTA INTEGRITAS .................................................................................................. 14 PENGISIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI .................................................................. 14 JAMINAN PENAWARAN ............................................................................................ 14

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN .................................................................... 16 23. 24. 25. 26.

PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN ............................................. 16 PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN .................................................................... 16 BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN ....................................................... 16 PENAWARAN TERLAMBAT ........................................................................................ 17

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN ............................................................. 17 27. 28. 29. 30.

PEMBUKAAN PENAWARAN ....................................................................................... 17 EVALUASI PENAWARAN ........................................................................................... 17 EVALUASI KUALIFIKASI ............................................................................................ 25 PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ....................................................................................... 25 Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

232

F. PENETAPAN PEMENANG ............................................................................................ 26 31. PENGUMUMAN PEMENANG ..................................................................................... 26 32. SANGGAHAN .......................................................................................................... 26 33. SANGGAHAN BANDING ........................................................................................... 27 G. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN .................................................................. 27 34. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA ..................................................................... 27 35. BAHP DAN KERAHASIAAN PROSES ............................................................................ 29 H. PELELANGAN GAGAL ................................................................................................. 29 36. PELELANGAN GAGAL ............................................................................................... 29 I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN............................................................................... 31 37. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN ................................................................................ 31 J. PENANDATANGANAN KONTRAK .............................................................................. 32 38. PENANDA-TANGANAN KONTRAK .............................................................................. 32 BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) ..................................................................... 35 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

K. L. M. N. O.

LINGKUP PEKERJAAN ............................................................................................... 35 SUMBER DANA ....................................................................................................... 35 PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN ............ 35 DOKUMEN PENAWARAN ......................................................................................... 36 MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN .................................................. 37 MASA BERLAKUNYA PENAWARAN ............................................................................. 37 JAMINAN PENAWARAN ............................................................................................ 37 PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN ....................................................................... 37 BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN .................................................... 37 PEMBUKAAN PENAWARAN ....................................................................................... 37 [AMBANG BATAS SISTIM GUGUR] ............................................................................. 37 SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN ............................................ 38 JAMINAN SANGGAHAN BANDING ............................................................................. 38 JAMINAN PELAKSANAAN .......................................................................................... 38 38

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) .................................................................... 39 A. B.

LINGKUP KUALIFIKASI ............................................................................................. 39 PERSYARATAN KUALIFIKASI ...................................................................................... 39

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ................................................................... 41 A. B. C. D. E. F.

BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)... 41 BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) ..................... 43 BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS ........................................................ 45 BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) ..................................................................................... 46 BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK.................................................... 47 BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN ............................................................................................................................ 49

BAB VII. BENTUK KONTRAK ........................................................................................... 55 Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

233

SURAT PERJANJIAN ...................................................................................................... 55 SURAT PERINTAH KERJA .............................................................................................. 59 BAB VIII. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) ................................................... 62 A. KETENTUAN UMUM .................................................................................................. 62 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

DEFINISI ................................................................................................................ 62 PENERAPAN ............................................................................................................ 65 BAHASA DAN HUKUM ............................................................................................. 65 LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN ....................... 65 ASAL MATERIAL/ BAHAN ........................................................................................ 66 KORESPONDENSI..................................................................................................... 66 WAKIL SAH PARA PIHAK .......................................................................................... 67 PEMBUKUAN .......................................................................................................... 67 PERPAJAKAN ........................................................................................................... 67 PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK ..................................................................... 67 PENGABAIAN .......................................................................................................... 67 PENYEDIA MANDIRI ................................................................................................ 68 KEMITRAAN/KSO .................................................................................................. 68 PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN................................................................... 68 PERSETUJUAN PENGAWAS PEKERJAAN ........................................................................ 68 PERINTAH .............................................................................................................. 69 PENEMUAN-PENEMUAN ........................................................................................... 69 AKSES KE LOKASI KERJA ........................................................................................... 69

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK ........... 69 19. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ........................................................................... 69 B.1 20. 21. 22. 23. 24. 25. B.2 26. 27. 28. 29. 30. B.3

PELAKSANAAN PEKERJAAN ................................................................................ 69 PENYERAHAN LOKASI KERJA ..................................................................................... 69 SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ................................................................... 70 PROGRAM MUTU ................................................................................................... 70 RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK ............................................................... 71 MOBILISASI............................................................................................................ 71 PEMERIKSAAN BERSAMA .......................................................................................... 71 PENGENDALIAN WAKTU ................................................................................... 72 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN ........................................................................... 72 PERPANJANGAN WAKTU .......................................................................................... 73 PENUNDAAN OLEH PENGAWAS PEKERJAAN ................................................................ 73 RAPAT PEMANTAUAN .............................................................................................. 73 PERINGATAN DINI .................................................................................................. 74 PENYELESAIAN KONTRAK .................................................................................. 74

31. SERAH TERIMA PEKERJAAN ....................................................................................... 74 32. PENGAMBILALIHAN ................................................................................................. 75 33. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN ........................................................... 75 B.4

ADENDUM .......................................................................................................... 76

34. PERUBAHAN KONTRAK ............................................................................................ 76 Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

234

35. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN ............................................................................. 76 36. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ......................................................... 77 B.5

KEADAAN KAHAR ............................................................................................... 77

37. KEADAAN KAHAR ................................................................................................... 77 B.6

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK ................................................... 78

38. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK ............................................................... 78 39. PENINGGALAN ........................................................................................................ 80 C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK .......................................................................... 80 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK .......................................................................... 80 PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI ............................... 81 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .................................................................................. 81 PENANGGUNGAN DAN RISIKO .................................................................................. 82 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ................................................................................ 82 PEMELIHARAAN LINGKUNGAN .................................................................................. 83 ASURANSI .............................................................................................................. 83 TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN ............................................................................................................. 84 LAPORAN HASIL PEKERJAAN ..................................................................................... 84 KEPEMILIKAN DOKUMEN......................................................................................... 85 KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA ................................................... 85 USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL ................................................... 86 PENYEDIA LAIN ...................................................................................................... 86 KESELAMATAN........................................................................................................ 86 PEMBAYARAN DENDA ............................................................................................. 87 JAMINAN ............................................................................................................... 87

D. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA ......................................................... 88 56. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN ...................................................................... 88 E. KEWAJIBAN PPK ......................................................................................................... 89 57. FASILITAS ............................................................................................................... 89 58. PERISTIWA KOMPENSASI .......................................................................................... 89 F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA ............................................................................ 90 59. 60. 61. 62. 63. 64.

HARGA KONTRAK ................................................................................................... 90 PEMBAYARAN ......................................................................................................... 90 HARI KERJA ............................................................................................................ 92 PERHITUNGAN AKHIR .............................................................................................. 93 PENANGGUHAN ...................................................................................................... 93

[PENYESUAIAN HARGA (UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN ATAU KONTRAK GABUNGAN HARGA SATUAN DAN LUMP SUM)] ........................................................................... 94

G. PENGAWASAN MUTU ................................................................................................ 95 65. 66. 67. 68. 69.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ............................................................................ 95 PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA OLEH PPK ............................................................ 96 CACAT MUTU ........................................................................................................ 96 PENGUJIAN ............................................................................................................ 96 PERBAIKAN CACAT MUTU........................................................................................ 96 Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (dengan Pascakualifikasi)

235

70. KEGAGALAN BANGUNAN ......................................................................................... 97 H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ................................................................................... 98 71. PENYELESAIAN PERSELISIHAN .................................................................................... 98 72. ITIKAD BAIK ........................................................................................................... 98 BAB IX. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) .................................................... 99 A. B. C. D. E. F. G. H. I.

KORESPONDENSI..................................................................................................... 99 WAKIL SAH PARA PIHAK .......................................................................................... 99 TANGGAL BERLAKU KONTRAK .................................................................................. 99 MASA PEMELIHARAAN............................................................................................. 99 UMUR KONSTRUKSI ................................................................................................ 99 PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN ........................................................... 99 PEMBAYARAN TAGIHAN........................................................................................... 99 PENCAIRAN JAMINAN .............................................................................................. 99 TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN ........................................................................................................... 100 J. KEPEMILIKAN DOKUMEN....................................................................................... 100 K. FASILITAS ............................................................................................................. 100 L. SUMBER PEMBIAYAAN ........................................................................................... 100 M. PEMBAYARAN UANG MUKA ................................................................................... 100 N. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN ......................................................................... 100 O. PENYESUAIAN HARGA ........................................................................................... 100 P. DENDA ................................................................................................................ 100 Q. PENYELESAIAN PERSELISIHAN .................................................................................. 101 LAMPIRAN A – SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK ........................................................... 102 BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR .................................................................. 103 KETERANGAN ........................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA .................................................................. 209 KETERANGAN (UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN ATAU KONTRAK GABUNGAN HARGA SATUAN DAN LUMP SUM) .................................................................................................. 209 KETERANGAN (UNTUK KONTRAK LUMP SUM)................................................................... 210 BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN .............................................................................. 215 A. B. C.

BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) .................. 215 BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ........................................... 216 BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN .................................................................... 218

Jaminan Sanggahan Banding dari Bank ..........................................................218 Jaminan Pelaksanaan dari Bank ........................................................................220 Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan .....................222 Jaminan Uang Muka dari Bank ........................................................................224 Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan......................226 Jaminan Pemeliharaan dari Bank .....................................................................228 Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan ..................230


236

Republik Indonesia

Standar Dokumen Pengadaan

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi - Metoda [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] dengan Pascakualifikasi -

(upload 07 01 2011)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


2011 ADDENDUM DOKUMEN

Recommend Documents