SURAT – EDARAN NOMOR: SE- 006/A/J.A/05/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT PROGRAM BINMATKUM I PENDAHULUAN Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance), Kejaksaan R.I berupaya membangun mekanisme pelayanan public yang melibatkan partisipasi masyarakat, akses informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pemerintah kepada masyarakat. Melalui program Binmatkum (Pembinaan Masyarakat Taat Hukum) yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I sejak tahun 1995, diharapkan dapat dikembangkan suatu mekanisme penyadaran hukum masyarakat dengan menyediakan wajah untuk menerima aspirasi masyarakat sebagai wujud pelayanan public dan diwujudkan dalam bentuk Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat. Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) juga merupakan implementasi amanat Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, khususnya mengenai Pengelolaan Pengaduan, di mana Kejaksaan R.I sebagai penyelenggara pelayanan public, diamanatkan untuk menyediakan sistem informasi non elektronik yakni sarana pengaduan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini karena dengan merujuk pada penjelasan umum UU Pelayanan Publik tersebut, pemerintah memandang perlu untuk menyikapi perubahan masyarakat yang diikuti pergeseran nilai, secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Terbentuknya Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) berdasarkan Instruksi Jaksa Agung R.I. No: INS-001/A/J.A/01/2009 tentang Petunjuk
/.~ V~) ,
.
''';
f
Pelaksanaan Peningkatan diharapkan
dapat
penyelenggaraan
Tugas Penyuluhan
mengakomodir
kepemerintahan
dan Penerangan
partisipasi
Hukum program
masyarakat
yang baik untuk
sebagai
memastikan
elemen
Pos Pelayanan
Hukum
dan
utama
bahwa proses pernbuatan
kebijakan pubJik berdasarkan keinginan dan preferensi masvarakat (bottom-up) yang pada akhirnya dapat meningkatkan
Binmatkum,
dapat dirujuk,
•...-
kLJaIi!as dari kebijakan publik itu sendiri. Keberadaan
Penerimaan
Pengaduan
Masvarakat
juga
sekaligus
menjadi
pendukung fungsi intelijen Kejaksaan R.I. Bahwa di dalam mencapai sasaran penegakan hukum non-penal [preventif), diperlukan dukungan
pola operasi
intelijen.
Pola operasi
Intelijen
dukungan terhadap operasi yustisi maupun pembinaan
Kejaksaan tersebut
hukum dengan melibatkan
masyarakat. Oleh karenanya, selain kegiatan penyuluhan/peneranganhukum,
Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan. Pengaduan Masyarakat -,
i
Poskumdu yang sebelumnya sebagai penghimpun
ada pada program
Binmatkum,
partisipasi
perlu dibentuk
yang meleburkan
fungsi
dengan fungsi pos pengaduan
informasi atau data dari masyarakat yang dapat menjadi produk intelijen
Kejaksaan. Demi mewujudkan dan pengendalian
akan memberi
fungsinya, maka perlu diadakan petunjuk
bagi pengelolaan
Pos Pelayanan
Hukum
dan
pelaksanaan (Juklak)
Penerimaan
Pengaduan
Masyarakat yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan R.I.
11 DASAR PETUNJUK PELAKSANAAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASVARAKAT (PPH dan PPM)
1. Kemerdekaan
menyampaikan
menyampaikan bertanggung berlaku
(vide
Menyampaikan
pikiran
jawab
pendapat
dengan
adalah
Iisan, tulisan
sesuai dengan ketentuan
pasal 1 angka
hak setiap
warga
dan sebagainva peraturan
1 UU No. 9 Tahun
negara
secara
bebas
perundang-undangan
1998 tentang
untuk dan yang
Kemerdekaan
Pendapat di Muka Umum)
2. Dalam bidang ketertiban
dan ketentraman
umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan
keglatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (vide pasal 30 ayat (3) a UU No. 16 Tahun 2004 tentang KejaksaanRepublik 3. Penyelenggara
Indonesia
pelayanan publik berkewajiban
menugaskan Pelaksana yang kompeten
menyediakansarana
pengaduan
dan
dalam pengelotaan pengaduan (vide ·pasal 36
ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) ~ ,
4.
Penyelenggara berkewajiban
menindak/anjuti
hasH penge/o/aan pengaduan (vide pasal
36 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publlk) 5.
Penyelenggara
berkewajiban
menyusun
mekanisme
pengelolaan
pengaduan
penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian cepat dantuntas pasal 37 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)
dari (vide'
..:t'
6.
Materi dan mekanisme
pengelolaan
pengaduan
diatur
(vide pasal 37 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang 7.
Kegiatan pokok program
Binmatkum
7.1 Kegiatan Penyuluhan
Hukum;
7.2 Kegiatan Penerangan
Hukum dan;
7.3 Kegiatan Pos Pelayanan Penyelenggaran 00l/A/J.A/01/2009 dan Penerangan
Pelayanan
tentang
Publik)
terdiri dart:
(
Hukum danPenerimaan
Program
lebih lanjut oleh Penyelenggara
Pengaduan
Masyarakat
Kegiatan,lnstruksi
Jaksa
Petunjuk
Peningkatan
Hukum program
Pelaksanaan
(vide Bab III
R.1.
Agung
Tugas
No:
INS-
Penyuluhan
Binmatkum)
III KETENTUAN UMUM 1.
-,
Pos Pelayanan kemudian
disingkat
Penyuluhan serta
Hukum dan Penerimaan dengan
Hukum
laporan/pengaduan 2.
Masyarakat
istilah PPH dan PPM adalah
dan Penerangan
memberikan
Pengaduan
Hukum
pemecahan
HukumFinal
ditindaklanjuti
oleh Pos sesuai klasifikasi penyelesaian
selesai
PPH dan PPM adalah
ditindaklanjuti
dan bentuk
di
guna
bidang
kegiatan
menampung
hukum,
serta
masyarakat.
Permasalahan
3. Tunggakan
forum
Binmatkum
permasalahan
yang disampaikan adalah
Program
yang dalam Juklak ini
permasalahan
hukum yang diterima
permasalahan
permasalahan
hukurn yang diterima
Pos berdasarkan
ketentuan
PPH dan PPM adalah
pejabat
Pos dan selesai
proses
yang
Pos dan belum
berlaku
yang
diatur
dalam Juklak ini 4.
Penanggung
Jawab
jabatannya
(ex-officio) bertanggung
serta pada permasalahan hingga permasalahan 5.
Penanggung
jawab
pada satuan/unit
pada Pengelolaan
kerja yang karena
dan kinerJa PPH dan PPM,
hukum yang masuk pada PPH dan PPM serta tindak . .
lanjutnva
hukum final
Jawab PPH dan PPM yang dimaksud
dalam Juklak ini adalah:
Hukum di tingkat Kejaksaan Agung R.1.
•
Kepala Pusat Penerangan
•
Asisten InteJijen di tingkat Kejaksaan Tinggi
•
Kepala Kejaksaan Negeri di tingkat Kejaksaan Negeri
•
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri
~ 6.
Koordinator
PPH dan PPM adalah
karena jabatannya melaporkan menyelesaikan kepada
7. Koordinator
(ex-officio) bertanggung
pengelolaan
dan
atau menerima
Penanggung
pejabat
kinerja
pada tempat
PPH dan PPM yang
jawab untuk mengkoordinasi, PPH dan
dan menindaklanjuti
PPM
mulai
permasalahan
Jawab PPH dan PPM
Pos yang dimaksud
kedudukan
dalam Juklak in; adalah:
darl
mengelola menerima
dan dan·
hukum yang masuk
"'~'
'r i
'
•
Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah
pada bidang
Hubungan Antar Lembaga Puspenkum di tingkat Kejaksaan Agung R.I. •
Kepala Seksi Penkum dan Humas pada bidang Intelijen di tingkat Kejaksaan Tinggi
•.... •
Kepala Seksi Intelijen- pada bidang Intelijen (
•
Kepala Sub Seksi Intelijen di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri.
'.
di tingkat Kejaksaan Negeri; dan
8. laporan Triwulan PPH danPPM adalah Laporan per tiga bulan dalam satu tahun kerja,
hukum yang masuk dan diterima oleh PPH dan PPM
berisi jumlah data permasalahan
sesuai klasifikasinya selama triwulan berjalan
9. Laporan Tahunan PPH dan PPM adalah laporan per tahun kerja berisi rekapitulasi jumlah data permasalahan hukum yang masuk dan diterima PPH dan PPM sesuai klasifikasinya selama tahun berjalan
IV FUNGSI P~S PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPH dan PPM)
1.
Menerima
pelayanan
hukum
baik
berupa
pertanyaan
masalah
hukum
maupun
konsultasi hukum dari masyarakat
2.
3.
Menerima informasi berkaitan dengan:
o
Kebijakan kinerja Kejaksaan R.I atau;
o
Kasus/perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan R..1.
Menerima
pengaduan/laporan
mengenai
pelanggaran
disiplin
dan penyalahgunaan
wewenang pegawai Kejaksaan
4.. Menerima kewenangan
pengaduan/laporan
mengenai
Kejaksaan R.1. yang diatur
tindak
pidana
tertentu
secara khusus berdasarkan
yang
menjadi
undang-undang
(korupsi dan pelanggaran HAM berat yang penyidikannya sudah mendapat persetujuan DPR) 5.
Mencatat setiappermasalahan
hukum yang disampaikan oleh masyarakat dalam buku
register Pos 6.
Menindaklanjuti
setiap
permasalahan
hukum
yang disampaikan
oleh
masyarakat
dengan meneruskan kepada pejabat yang berwenang.
V TEMPAT KEDUDUKAN 1. Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) dibentuk di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia; 2. Untuk
Kejaksaan Agung dilaksanakan
Lembaga Non Pemerintah
dan dikelola
Bidang Hubungan Antar
oleh Kasubbid Kerjasama Antar Lembaga Puspenkum
Kejaksaan
49
Agung
R.1. bekerjasama
dengan
bidang
PenyuluhanjPenerangan
Hukum
Puspenkum
Kejaksaan Agung R.I.; 3.
Untuk Kejaksaan Tinggi dilaksanakan
dan dikelola oleh Kasi Penkum dan Humas;
4.
Untuk Kejaksaan Negeri dilaksanakan
5.
Untuk Cabang Kejaksaan Negeri dilaksafakan
dan dikelola oleh Kasi Intelijen; ~-
dan dikelola oleh Kasubsi lntelljen.
VI PENGELOLAAN POS PELAYANANHUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPH DAN PPM)
1. Pos Pelayanan bertempat tersedia
Hukum
dalam
Dan
suatu
Penerimaan
ruangan
Pengaduan
tersendiri
atau
dan
Penerimaan
Masyarakat
bersatu
(PPH dan
dengan
ruangan
PPM)
lain yang
:
(l) Papan
Pos
Pelayanan
dipampang adanya
di depan
Hukum kantor
Kejaksaan
Pengaduan
sehingga
masyarakat
dapat
klasifikasi buku jurnal;
(3) Ordner
Nota Dinas Biasa Masuk dan Keluar
Arsip Pengaduan,
Masukdan
serta bahan-bahan (5) Perangkat
dan
sesuai persetujuan
scan
jelas
".
sesuai persetujuan
pengadaan
(7) Tanda Penerimaan
2. Tata Cara Pengaduan
setiap
perorangan (2) Terhadap
Hukum
menyangkut
hukum
(yang
disesuaikan
dengan
sarana
dan
bagl wilayah kerja PPH dan PPM tersebut)
(yang disesuaikan
dengan
sarana
dan prasarana
bagi wilayah kerja PPH dan PPM tersebut)
Dan Penerimaan
hari kerja dan terbuka
dan permasalahan
terlampir
bagisetiap
Masyarakat
anggota
lapisan
I)
(PPH dan
PPM)
masyarakat
baik
kelembagaan/kelompok. masyarakat
hukum
dapat
perlu
disampaikan
dan
sinkronisasi pada
dalam lampiran
Pengaduan
yang datang,
dicatatidentitasnya
hukum yang disampaikandicatat
,.~
disampaikan
printer
(Alur Tata Cara Pengaduan
maupun
(3) Permasalahan
dan brosur-brosur
Laporan/Aduan
anggota
integrasi
Nota Dinas Rahasia
I
perlu.
pengadaan
Faks dan telekomunikasi
(1) Pos Pelayanan
buku-buku
lain yang dianggap
Komputer
prasarana
apabila
melihat
Keluar, Surat Masuk dan Surat Keluar;
{4} Lemari atau rak untuk meletakkan
dibuka
yang
pos dimaksud
(2) Buku tamu dan 4 (empat)
(6) Sarana
Masyarakat
dijawab
pada saat
penyelesaian dalam
tata
hari yang ditentukan
lebih kerja melalui
dalam
b1Jku tamu
dalam buku jurnal. itu juga oleh Petugas
Pos namun
lanjut,
koordinasi,
sesuai
organisasi hubungan
prinsip
Kejaksaan sarana
R.I., dapat
telekomunikasi
atau surat menyurat.
50.
~-.
(4) Petugas
mengkategorikan
permasalahan
klasifikasi, dan dirnasukkan buku jurnal terlampir o Klasifikasi
J :
ke dalam buku jurnal sesuai
Konsultasi/Pertanyaan
yang berupa
berhubungan
wewenang
pegawai
o Klasifikasi
kebijakan kasus/perkara
R.I dan kolom informasi
yang ditangani pelanggaran
Kejaksaan
disiplin·
yang
R.I.
atau
penyalahgunaan
Kejaksaan
dan pengelolaan Masyarakat
stafTata
(6) Koordinator
kinerja Kejaksaan
dua kolom, yakni: kolom
tindak
pidana
yang
menjadi
kewenangan
R.I.;
(5) Pelaksanaan Pengaduan
yakni (format
•..-
Hukurn; dibagi lagi ke dalam
IV : Laporan/Aduan
Kejaksaan
klasifikasinya
Hukum
III : Lapbran/Aduan
o Klasifikasi
dibantu
dengan
dalam 4 (empat)
II):
dalam lampiran
o Klasifikasi JI : Informasi informasi
hukum yang disampaikan
tugas
(PPH dan
pada
PPM) dikoordinasr
dengan
Hukum
oleh
Usa ha dan Jaksa pada bidang tempat
PPH dan PPM bertanggung
laporan/aduan
Pos Pelayanan
Koordinator
kedudukan
Pos yang
Pos.
jawab untuk meneruskan
Nota Dinas paling lama 4 (empat)
Dan Penerimaan
informasi
harl, kepada
maupun
Penanggung
Jawab PPH dan PPM.
(7) Penanggung
Jawab
laporan/aduan mempunyai maupun
PPH dan
kepada
Pejabat
hubungan
kerja,
laporan/aduan
bawahnya
PPM berkewajiban Struktural
serta
tersebut
atau pihak berwenang
meneruskan.
di atasnya
mendisposisi
kepada
atau /
bidang-bidang
lain berdasarkan
informasi
yang secara
mendistribusikan
maupun fungsional informasi
yang secara struktural
prinsip koordinasi,
ada di
integrasi
dan
sinkronisasi.
(8) Tindak Lanjut disposisi/distribusi PPH dan PPM diselesaikan diterima
dari Koordinator
(9) Masyarakat
menerima
hukum yang diajukannya
(10)
Masyarakat permasalahan
berhak hukum
informasi
maupun
Lapdu oleh Penanggung
Jawab
paling lama paling lama 7 {tujuh} hari sejak Nota Dinas PPH dan PPM.
tanda
penerimaan
laporan/aduan
(formulir tanda penerimaan
untuk yang
mengetahui
disampaikannya
tindak setiap
atas setiap
terlampir
lanjut saat
permasalahan
dalam Lampiran
dan
melalui
Ill).
perkembangan Pos
Pelayanan
~. J:a.9
Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) atau melalui sarana telekomunikasi
yang tersedia di PPH dan PPM.
VI ALUR TATA CARA PROSES PELAVANAN HUKUM
DAN PENERIMAAN LAPORAN/ADUAN
(LAPDU) 1. Penerimaan Petugas menerima
Lapdudan
anggota rnasvarakat yang datang mengis! identitas
pada buku tamu yang tersedia besertanomor
komunikasi yang dapat dengan mudah
dihubungi.
2.
Pencatatan Petugas melakukan pencatatan sesuai klasifikasi permasalahan hukum yang tersedia di buku jurnal klasifikasi I, 11,III atau IV.
3. Proses Penyelesaian Lapdu. Setelah mengklasifikasikan
permasalahan,
maka dilakukan
penyelesaian
menurut
klasifikasinya, sebagai berikut: Klasifikasi I: (1) Permasalahan hukum baik berupa pertanyaan ataupun konsultasi hukum dibawa kepada Koordinator PPH dan PPM dengan dibantu oleh Jaksa yang dalam hal ini disebut Petugas PPH dan PPM untuk diberikan solusi. (2) Apabila Petugas menimbang konfirmasi
atau
kejelasan
permasalahan masalah,
yang diajukan masih memerlukan
Petugas dapat
dengan memberi tenggat waktu penyelesaian permasalahan
diterima
dan
menunda
penyelesaian
paling lama 5 (lima) hari sejak
memberitahukannya
kepada
Masyarakat
yang
datang. (3) Apabila
dipandang
berkepentingan
perlu,
Petugas
dapat
menghadirkan
pihak
yang
untuk konfirmasi di PPH dari PPM pada saat hari penyelesaian
tiba. (4) Petugas mencatat
solusi permasalahan
~ ke dalam kolorn Tindak Lanjut yang
terdapat pada buku [urnal, i
Klasifikasi
11, III dan IV:
(1) Koordinator PPH dan PPM membuat Nota Dinas mengenai Informasi hukum atau
laporan/aduan
yang diterima
dan meneruskannya, kepada Penanggung Jawab
PPH dan PPM paling lama 4 (empat) hari sejak lnformasi atau Lapdu diterima
4. Administrasi atau
PPH dan PPM diJaporkan
laporan
Peningkatan
5. Laporan
Tahunan
dilaporkan
pelaksanaan
Tugas Penvuluhan
sesual Format bersama
daJam setiap
data
Masvarakat
dalam Laptri/Laptah
Penyuluhan
dan Penerangan
Binmatkum
Laporan terlampir
(Format
Pos Pelavanan
sesuai
Triwulan
Insja
dalam
Juklak
lampiran •...-
Hukum dan Penerimaan
yang diatur dengan
Hukum Program
Laporan
Hukum Program Binmatkum
dan Penerangan
terlampir
tabel
program
pembuatan
Insja
IV)
Pengaduan
Juklak Peningkatan
Tugas
Binmatkum.
IX PEN UT UP 1. Semua
ketentuan-ketentuan
Pelaksanaan
ini dinyatakan
2. Pada saat dikeluarkannya Masyarakat
yang telah
yang
bertentangan
dengan
Petunjuk
tidak berlaku lagi; Surat Edaran ini Pos Penerimaan
bertempat
Agung R.I mempunyai
ada yang
kedudukan
fungsi sama
di Pusat
sebagaimana
Pengaduan
Penerangan
dan Laporan
Hukum
Kejaksaan
PPH dan PPM yang diatur
dalam
Surat Edaran ini; 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk diatur kemudian
Pelaksanaan
dalam Surat Edaran ini akan
oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.
~
JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONEsIA'
HENDARMAN SUPANDJI
MILlK
BAG1AN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
, I
Lampiran I
NOMOR TANGGAL TENTANG
SURAT EDARAN JAKSAAGUNG R.I SE- 006 /J.A/OS/2010 3 Mei 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN POS PELAYANAN HUKUM DAN' PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT PROGRAM BINMATKUM
ALUR TATA CARA PENGADUAN
•
PERMASALAHAN HUKUM KLASIFIKASII
(
55
- SE='oci6')J~A/os;2010
NOMOR
3
TANGGAL
TENTANG
Mei 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT PROGRAM BINMATKUM
FORMULlR REGISTERBUKU TAMU
KEPENTINGAN
TANDA TANGAN
5
6
JUMLAH MASYARAKATYANG OATANG
-_MB
O.t.
.
Mengetahul, Penanggung Jawab PPH dan PPM, '1l
Koordinator PPH dan Pf'fA,
RPP-2 FORMULlR REGISTER BUKU JURNAL KLASIFI KASI I . I
NO.
11
HARIITGL.
11
IDENTlTAS
11
KONSULT ASI IPERTANY AAN HUKUM
1\¥~~{~w~w~II~='-';:;:'2~"'==II====3====
TlNDAK LANJUT
·11
11
KETERANGAN
JANUARI2010
TOTAL MASYARAKAT YANG DATANG JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM FINAL JUMLAH TUNGGAKAN PPH dan PPM Alasan Tunqqakan
............ Orang/Kelom ok ............... Permasalahan Hukum ............... Permasalahan Hukum 1 . 2 .
Mengetahui, Koordinator PPH dan PPM,
Penanggung Jawab PPH dan PPM,
c:
1
'c.
RPP-3 KLASIFIKASIII
NO
HARIITGL.
TlNDAK LANJUT
KETERANGAN
JUMLAH MASYARAKATYANG DATANG
............ Orang/Kelompok
IDE~TITAS
2
1. 2. Jumlah Tunggakan PPH dan PPM 1. 2.
...................................
informasi
MARET 2010 Alasan
;"'
Ost ..... TOTALMASYARAKAT YANG DATANG JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM FINAL , JUMLAHTUNGGAKAN PPH dan PPM Alasan Tun akan 1 2
REKAP TRlWULAN I
................ Orang/Kelom ok infonrnasi infonrnasi . .
Mengetahui, Koordinator PPH dan PPM,
Penanggung Jawab PPH dan PPM,
.................
r
\~..
c:
r,
.
RPP·4
KlASIFIKASllI1 NO I·.··.·.'..·,.· .;·.]
HARIITGL. 2
IDENTlTAS 3
I
LAPORAN/ADUAN
L.·····'···.······.·····.··.····..·.···.....••..••...........,
·.·•.
4······
KETERANGAN
TlNDAK LANJUT
.'.........•..............••..••••.... ··.·,····.··· ..····'1·.·.·······.···.···...·······.··......
,.< .•. !>../:..............
.: ,
..........•... .··.····.·.1.·.·.··.·.·.•...·.••..•••..
q<••...••..............•.•..•.•....•.....•.•....•.. > •...•...•.•.....•....•
.........•........•........•..............•..
JANUARI 2010
... :.::.: •.•:.•... ::.•. :'.':<.:' •.. :..... > ....>•....:... ...:.........•.:-;, :":'.. ·•··········· .:···i ..·.··.:.:.',•.•..•...:..•<•.........•...• ,..•...•...•..•• :........• < ··••·· ••.:.••·~.··.:.:.· ..i:.·.· '.•: .:.:.:»UMLAI-IMASYAR)i.KATYAN~ •..DA1'ANG/./ .<
1. '.:.".:,2/:':.:,".:
·?.:::·.··.,:.>:;,:~.:;/jL,;OrC\ngJKE:lltimpI;lK .•····.·.·· ...•.•...•..... :
.....
:..•...:., ....
FEBRUARI 2010 Jumlah Tun 9 akan PPH dan PPM I:::",... .. I....., .. :".''':.
Lapdu
..:,:.......... •..•......•...•... ..•:,...• <.:".:..:.",.. .r>. ""''''.:','..:..•... <•.•..•.:.'...•.,.. .:.... ,:...: ... :;: "':',:,"..':':: I:..':.···,·' ... .... ' .. , .• ::/ I·.::·...·.•.·}' •.:······· ,:,'.:.': .::::.... , .. :/ .;
:........:
'.:
Jumlah Tunggakan PPH dan PPM
•.....: ....:........
..:..,
.......•.
<: .
.•.........
............:
.',>..
..::.:.:.\/ ..>k.
.....
. "".
:
..
Lapdu
::'. .:....
··..,·"<':l·:· :..
. •..:.
.c.
",.·:,·"..·c·:·,. '::.'\':'.
.'... .•:..•... ,.>..:\<
Alasan ,"'."':'.
....•.•< ....,'..
...•.....•.•.•:.:•.•.•. ,-: '••.....•.. '. ...
'.''':''''''
,.
:','.' '
".'' :'
".,
".' ."".,.. ....
'.. .c."
....~
/"'>""
,:
'
•...•••... >.: .•....:.......•. '.:.,....•
I
Oranq/Kelompok
Lapdu Lapdu 1
.
2
.
Mengetahui. Koordinator PPH dan PPM,
Penanggung Jawab PPH dan PPM,
> ...................................................... ...
"
(,
:.:.:.
. •.•..•.•...... :.: •.•:··.··.···'·,.···.··.:::.<:::/;.:pr:ahQiI{elon'lbdk ..·:,•.·..•.•••..••.... '.:'./.' .> ••......•.......•
.•.. •...:.••.. :.,. :'.....
TOTAL MASY. YG DATANG JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM FINAL JUMLAH TUNGGAKAN PPH dan PPM Alasan Tunggakan
REKAP TRIWULAN I
>....:
RPp·5 KLASIFIKASIIV HARlfTGL.
NO .......r:.-·:.-.···.. I
IDENTITAS 3
2
TINDAK LANJUT JANUARI2010
...··i.··....
1·./)
LAPORAN/ADUAN
..................<
••••••• ···../.······.···.·····.····.
....•.••.•...........•••........•:.- ....• :.- ............•....•..
······.. ·.'
·.···.·:·>.:.· •.·.·•..•. ··.·..i/
KETERANGAN
·>·.···.···.·.·.··.·.·jUMlJ\HMAsyARAKATYANGDATANc;
< •..•.••.....•....•... > •.• ~:;::;;.;:::;,:OrahglKe'oinp()k
.:
1.
Jumlah Tt 199akan PPH dan PPM
.··.··.···.·····•······ ..··:i ./...>:,
........ ...........••.
••.. •.••.. •J .•••.•.•••.• :.-............. .... ~
•.•
.....•••..•
·1··•• \ •...••• ···:•••·...••• i.···.··.··..·
•.••••.:::..........:: Jumlah
'u Iqakan PPH dan PPM .. (.. -.' :.....
'.'
....
•....
::
FEBRUARI2010 Alasan
Lapdu
......>. ...•.....•... ......:.-.. ..... <:.:.... I" •••.,.....(
r-.
•.•....• /:.....
:.:............
>...<..: :.........>•.......-:.•.••..•.•.. :.< ..•...• . ..•....•.. •.••.•
.....•.....••.•••••.....•
••.•.....
•.. :·:X:••:.•• ··:: ..••:.......:..:.......
r·..·:..···: ).•.:-
'/.
:
.•... .. ...• :.•... :. ..'
..
Lapdu
"... .: . ··:···1....···
:> •••....:••. c.
I
REKAP TRIWULAN I
.•••..••.•.•
Alasan
.'
/
•..••
::.....:
.• :.:
:....:.:: •..••
/.:
..••
: •.•
::,
..•••
:
:.:.. •..• :.::
": -,, =: '::
1" .•
::
...:.....<........ .
••.•.•..••..••..•
:
•.•
: •• :.•. :
'-::,-.-,:-:-:, "'.:4.U.MLAH.M·ASYA8AKAT-YAN,~:,.:OATAN:G::··>:· ::",::';--.: ::-,::,::";.::··:::·:·:<·>~·;:·;.:::·<~:;···~./O"t-fin:w.KeI9rnp6k :· .
'.' •.•:........
...;. .....•..•
.
..:.-.....:.: ..:
-. :..•:~:•.....•: .•. : •••..::-> ..:...........•...... .-:....:.....:•.••:•••:::....••:::..:....::... :•. :....:••.•:.•..;...•• :. : •..:••. :.••: .•.•..::-:.-.• :.••::.\ •.: ..:: .....•:::.: ..••... :..... ••.. :: .•. :.: •••. :- -.',
······;·,,·
TOTALMASYARAKATYANG JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM FINAL JUMLAH TUNGGAKAN PPH dan PPM Alasan Tunggakan
•.• ·::::;·
.. -, .•• .: .•• ·•.• 1·.••• ·: .' ·····0" ..······:·
I
DATANG
.•..
: ..•.•.
••
1
.
2
.
' Koordinator PPH dan PPM,
.~
(
'-
c.
•......
Orang/Kelompok
...................... ,
Penanggung Jawab PPH dan PPM,
.:'.
Laodu Lapdu
-:
Mengetahui,
...••...
:
...::.: ://.:....::.;: •.•.•...
.. .'c./ . •.•..................• ..: ••.
LU"
..•..... ; .: -:
..-: : .'
.•
.:.:::...
....:....:
::: .. :: .. -: .,./ ., : ....•.. ::.....:: ·:··· .'L•.:···· .:: ..•..•• .-.:. :•... ·:: .•·:·: ••.•.. .::.·:1·..:./·-:::::::·.·..<..••.. :0: .••.•.. ::.....:
:..
-.", :............
.
.:•....
SURAT EDARAN JAKSAAGUNG R.I SE- 006 /J.A/OS/2010
Lampiran '"
NOMOR TANGGAL TENTANG
3
Mei 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT PROGRAM BINMATKUM
KEJAKSMN .....................•.........................
RPP·6
FORMULlR TANDA PENERIMMN
------------------------------
PERMASALAHAN HUKUM
Pada hari ini
tanggal
telah menerima permasalahan hukum (konsultasi/pertanyaan klasifikasi
Ill,
laporan/aduan
klasifikasi
IV)*· dengan
tahun
hukum,
register
informasi hukum,
buku jurnal
, laporan/aduan
klasifikasi
nomor
....................dari ..............................................................................................................................•..............................
di
"
.-
.
mengenai beserta kelengkapan dokumen: ----------------------------------------------------.-----------------.
1.
............................................................................................................................................
2.
•.
3.
• •••••••••••••••••••••••
.
,
. '! •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••.•
...
~
............................................................
. .
,
....................... , Yang Menerima,
*) Coretvang tidak perlu
~
Yang Menyerahkan,
.
f.' l
I
I
I t ~ l t
~.
~ i
I f,
•
datang orang
!
~, (-';
i
rangkap,
satu
mengaduj
diberikan
kepada
melapor
penyampai laporan/aduan, disimpan
sebagai arsip Pos PPH & PPM • Dokumen
~
pendukung
t I." t
merupakan
tt f
f~.
(dua)
yang
satu
,.
2
dibuat
surat
yang menguatkan aduan/laporan sehingga
surat
tersebut
dapat
memenuhi
f
klasifikasi sebagai aduan/laporan
lampiranW '~~:' SURAIEDARAN NOMOR
TANGGAL TENTANG
JAKSA AGOI"l~R7·
POS PElAYANAN HUKUM DAN PENERIMMN
PENGIDUAN MASYARAKAT
KEJAKSMN TINGGI ..•.••......•....••.•.................. I.DATA·
Data yan.~dim~~ukkaA dalam tabel berupa jumlah angka I" Ppl.AKSANMN . 2.1 URAIAN 2.1.1.Partsipasi!Respon Masyarakat 2.4..2. Anallsa (dldasarkan pad a sikap dan harapan masyarakat terhadap tindak lanjut permasalahannya serta permasalahan yang paling banyak masuk) 2.2 PER,MA5~LAHAN YANGOIHAOAPI (termasuk alasan terjadinya tunggakan bila ada) 2.3 SARANTIN OAK
....................... . Mengetahui, Penanggung Jawab PPHdan PPM,
koordinator
.
/
PPHdan PPM,
Catatan: Kejaksaan Tinggi membuat laporan berdasarkan hasil pengendalian kegiatan PPHdan PPM atas Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah hukumnya.
1lZ1
''''
PETUNJUK PELAKSANAAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT PROGRAM BINMATKUM
,FORMUtlR LPP LAPORAN PElAKSANMN
'/'
SE- 006/J.A/OS/2010 3 Mei 2010
