2009 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 27 /MEN/2009 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:

Mengingat:

a.

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu mengatur mengenai pendaftaran dan penandaan kapal perikanan;

b.

bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

3.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

1

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement For The Implementation of The Provisions of The United Nation Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating To The Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);

7.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

8.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

9.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);

10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan); 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;


2

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas; Memperhatikan:1. Food and Agriculture Organization Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, 1993; 2.

Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;

3.

Convention for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock for Western and Central Pacific Ocean;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.

2.

Penandaan kapal perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan.

3.

Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.

4.

Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.

5.

Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

6.

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.

7.

Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.


3

8.

Buku kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan– perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.

9.

Buku induk kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi kapal perikanan yang telah didaftarkan.

10. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 11. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. 12. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 13. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah perairan yang meliputi perairan Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 14. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Ekslkusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. 15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II KEWAJIBAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN Pasal 2 (1)

Kapal perikanan milik orang atau badan hukum Indonesia yang dioperasikan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia.

(2)

Pendaftaran kapal perikanan selain yang berfungsi untuk kegiatan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundangundangan tersendiri. BAB III KEWENANGAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN Pasal 3

Dalam rangka kegiatan pendaftaran kapal perikanan, Menteri memberikan kewenangan kepada:


4

a. Direktur Jenderal untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera Indonesia milik orang atau badan hukum Indonesia yang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas, dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT. b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera Indonesia milik orang atau badan hukum Indonesia yang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya. c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera Indonesia milik orang atau badan hukum Indonesia yang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya. Pasal 4 Pendaftaran kapal perikanan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. BAB IV PERSYARATAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN Pasal 5 (1)

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib melakukan pendaftaran kapal perikanan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan grosse akte, dengan menunjukkan aslinya; d. fotokopi surat ukur kapal; e. fotokopi surat laut atau pas tahunan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; f. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan; g. permohonan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan; h. surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.


5

(2)

(1)

(2)

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib mengajukan permohonan pendaftaran kapal perikanan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI; b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan grosse akte, dengan menunjukkan aslinya; d. fotokopi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir dalam hal tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, spesifikasi teknis kapal dan/atau alat penangkapan ikan; e. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan; f. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Pasal 6 Khusus kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal, selain dilengkapi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus pula dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal. Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan surat keterangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan. BAB V PENERBITAN BUKU KAPAL PERIKANAN Pasal 7

Direktur Jenderal selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pendaftaran kapal secara lengkap, telah menerbitkan buku kapal perikanan. Pasal 8 (1)

Direktur Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pendaftaran kapal perikanan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.

(2)

Dalam hal permohonan pendaftaran kapal perikanan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.


6

(3)

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keberatan, Menteri memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan disertai alasan.

(4)

Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan buku kapal perikanan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan. Pasal 9

(1)

Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya memuat informasi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

nama kapal; nomor register; tempat pembangunan kapal; tipe kapal; jenis alat tangkap; tonnage; panjang kapal; lebar kapal; kekuatan mesin; foto kapal; nama dan alamat pemilik; nama pemilik sebelumnya; dan perubahan – perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan.

(2)

Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada pemilik kapal dan salinannya disimpan oleh Direktur Jenderal.

(3)

Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan.

(4)

Bentuk dan format buku kapal perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 10

(1)

(2)

Buku kapal perikanan diterbitkan dengan sampul warna: a.

merah, untuk buku kapal perikanan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;

b.

kuning, untuk buku kapal perikanan yang diterbitkan oleh Gubernur;

c.

hijau, untuk buku kapal perikanan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Pemberian warna sampul buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk kepentingan pengadministrasian kapal perikanan.


7

Pasal 11 (1)

Dalam rangka pendaftaran kapal perikanan dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.

(2)

Pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kapal perikanan yang belum mempunyai SIPI dan/atau SIKPI.

(3)

Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) (2)

Pasal 12 Kapal perikanan yang telah terdaftar diberi nomor urut pendaftaran dan dicatat dalam Buku Induk Pusat yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal mengadministrasikan/membukukan pendaftaran kapal perikanan yang dicatat dalam Buku Induk Pusat, Buku Induk Propinsi dan Buku Induk Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya di dalam Buku Induk Kapal Perikanan. BAB VI PERUBAHAN, PENGGANTIAN, DAN/ATAU PENGHAPUSAN BUKU KAPAL PERIKANAN Pasal 13

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki buku kapal perikanan dapat mengajukan permohonan perubahan, penggantian, dan/atau penghapusan buku kapal perikanan. Pasal 14 (1)

(2)

Permohonan perubahan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan apabila terdapat perubahan, yang meliputi: a.

perubahan identitas pemilik kapal;

b.

perubahan identitas kapal perikanan;

c.

perubahan tanda pengenal kapal perikanan.

Perubahan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan memuat alasan perubahan serta melampirkan buku kapal perikanan yang akan diubah. Pasal 15

(1)

Dalam hal kapal perikanan yang telah terdaftar dalam buku kapal perikanan yang dikeluarkan oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota dan akan melakukan perpindahan ke provinsi dan/atau kabupaten/kota lain wajib melakukan pendaftaran ke provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dituju dengan melampirkan surat keterangan dari tempat pendaftaran/registrasi kapal perikanan yang lama.


8

(2)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penggantian buku kapal perikanan dan diberi tanda berupa keterangan dengan stempel. Pasal 16

(1)

Penggantian buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan apabila buku kapal perikanan hilang atau rusak.

(2)

Penggantian buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a.

surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal buku kapal perikanan hilang; atau

b.

buku kapal perikanan yang rusak. Pasal 17

Apabila kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan, maka pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan dan mengembalikan Buku Kapal Perikanan kepada Direktur Jenderal guna dihapuskan dari Buku Induk Kapal Perikanan. BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG BUKU KAPAL PERIKANAN Pasal 18 Pemegang buku kapal perikanan berkewajiban: a.

melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam buku kapal perikanan;

b.

mengajukan permohonan perubahan buku kapal perikanan kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan identitas pemilik kapal perikanan dan kapal perikanan;

c.

mengajukan permohonan penggantian buku kapal perikanan dalam hal buku kapal perikanan hilang atau rusak; dan

d.

mengajukan permohonan penghapusan buku kapal perikanan dalam hal kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan.

BAB VIII PENANDAAN KAPAL PERIKANAN Pasal 19 (1)

Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan.

(2)

Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.

tanda selar;


9

b. c. d.

tanda daerah penangkapan ikan; tanda jalur penangkapan ikan; dan/atau tanda alat penangkapan ikan.

(3)

Pemberian tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan GT, angka yang menunjukkan besarnya tonnage kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.

(4)

Pemberian tanda daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

(5)

Pemberian tanda jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kewenangan pengelolaan perikanan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(6)

Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan kodefikasi jenis alat penangkapan ikan. Pasal 20

(1)

(2)

Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1): a.

dibuat dan dipasang pada bagian atas sisi kiri dan kanan lambung haluan kapal di bawah nama kapal;

b.

dicat warna dasar hitam dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) centimeter dan lebar 40 (empat puluh) centimeter;

c.

penulisan notasi huruf kapital/angka dengan warna putih dengan sekurangkurangnya ukuran tinggi huruf/angka 25 (dua puluh lima) centimeter jika kurang dari dua puluh karakter, dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter.

Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal sesuai ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya sebelum kapal melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan. Pasal 21

Spesifikasi, kodefikasi, dan tata cara penulisan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 22 Kapal perikanan Indonesia yang beroperasi di wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional selain diberi tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan tanda khusus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional.


10

BAB IX SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administratif Pasal 23 (1)

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Buku Kapal Perikanan.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran; b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan buku kapal perikanan tersebut selama 1 (satu) bulan; c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pencabutan buku kapal perikanan.

(4)

Pencabutan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila: a. kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan; b. kapal perikanan terbukti digunakan dalam tindakan kriminal/pelanggaran; c. orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu; d. orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis Direktur Jenderal; e. orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan; f. orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam buku kapal perikanan; dan/atau g. orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahtangankan buku kapal perikanan tanpa seizin Direktur Jenderal.


11

Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 24 (1)

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya dikenakan sanksi pidana.

(2)

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB X PEMBINAAN Pasal 25

(1)

Pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan di provinsi dan kabupaten/kota. BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 26

(1)

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan.

(2)

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian, dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen kapal perikanan oleh pengawas perikanan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

(1)

Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang telah memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

(2)

Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang belum memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.


12

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Pendaftaran kapal perikanan digunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI/SIKPI, kecuali kapal perikanan yang berukuran di bawah 5 (lima) GT. Pasal 29 Pelaksanaan pendaftaran kapal tanpa dikenai biaya.

Pasal 30 (1)

Pencetakan buku kapal perikanan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

(2)

Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya wajib melaporkan realisasi pendaftaran kapal perikanan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun. BAB XIV PENUTUP Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 November 2009 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, ttd. FADEL MUHAMMAD


13

Lampiran I:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 27/MEN/2009 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan

KETERANGAN

1.

Landasan hukum penerbitan BKP adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

2.

BKP adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan – perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.

3.

Setiap perubahan dokumen dan/atau fisik kapal harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan perubahan dalam BKP.

4.

Dilarang merubah data yang ada di dalam Buku Kapal Perikanan ini. Perubahan atas data di dalam BKP ini hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai kewenangannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan.

5.

Jika BKP hilang atau rusak, agar segera melapor kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.

6.

BKP berisi 18 halaman.

REPUBLIK INDONESIA

BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor Seri : ……………….. Departemen Kelautan dan Perikanan

Kulit Luar


Kulit Dalam

14

11. Tempat Pendaftaran

IDENTITAS KAPAL PERIKANAN No. Reg

1. Nama Kapal

:

............................................................................................................

2. Nama Kapal Sebelumnya

:

............................................................................................................

3. Tempat/ Tahun Pembangunan

:

............................................................................................................

4. Bahan Utama Kapal

:

............................................................................................................

5. Type/Jenis Kapal

………., …….., …….., ….. An. Direktur Jenderal

………………………………… NIP. :……………………..

: Penangkap Ikan / Pengangkut Ikan/ Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan

6. Jenis Alat Penangkap Ikan

:

............................................................................................................

7. Merk danType Mesin Utama

:

.................................................; ...............................

8. Daya Mesin Utama

: ................................................. (PK/DK/HP)

9. No. Seri Mesin Utama

:

10. Jumlah dan Kapasitas, Palka :

................................................. .......................... unit ;

.......................... (m3)

Departemen Kelautan dan Perikanan


: ............................................................................................................

12. Tanda Pengenal Kapal Perikanan : ............................................................................................................

1


2

15

FOTO KAPAL PERIKANAN TAMPAK SAMPING

IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

1. Nama (Perusahaan/ Perorangan)

:

............................................................................................................

2. Alamat (Perusahaan/ Perorangan)

:

............................................................................................................

:

............................................................................................................ (Telp./Fax)

3. Nama Penanggung Jawab Perusahaan/ Perorangan :

:

............................................................................................................

4. Tempat/Tgl Lahir

:

............................................................................................................

5. No. KTP

:

............................................................................................................

6. Nama Pemilik Kapal Perikanan Sebelumnya :

............................................................................................................

*) Tempat, Nomor, Tanggal Grosse Akte Kapal



3


4

16

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN


No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



Tanda Tangan An. Direktur Jenderal

(Cap)

5

No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



(Cap)

6

17



No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan




(Cap)

7

No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



(Cap)

8

18

PERUBAHAN FISIK/ IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan





(Cap)

9

No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



(Cap)

10

19


No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan





(Cap)

11

No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



(Cap)

12

20

PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

No

Perubahan Kodefikasi Tanda Pengenal Kapal Perikanan

Tanggal Pengesahan





(Cap)

13

No


Tanggal Pengesahan



(Cap)

14

21



No


Tanggal Pengesahan




No


Tanggal Pengesahan

(Cap)

15



(Cap)

16

22

Lampiran II:

PENCABUTAN BUKU KAPAL PERIKANAN


No


Tanggal Pengesahan





(Cap)

17

Buku Kapal Perikanan dapat dicabut oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya apabila : a.

Kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan.

b.

Kapal perikanan terbukti digunakan oleh pemilik kapal atau pihak lain dalam tindakan kriminal/pelanggaran.

c.

Orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu.

d.

Orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis.

e.

Orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan

f.

Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam dalam Buku Kapal Perikanan.

g.

Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahtangankan Buku Kapal Perikanan tanpa seizin Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.


tidak

18

23

Lampiran II:


KETERANGAN

7.

Landasan hukum penerbitan BKP adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

8.

BKP adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan – perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.

9.

Setiap perubahan dokumen dan/atau fisik kapal harus dilaporkan kepada Gubernur sesuai kewenangannya untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan perubahan dalam BKP.

REPUBLIK INDONESIA


10. Dilarang merubah data yang ada di dalam Buku Kapal Perikanan ini. Perubahan atas data di dalam BKP ini hanya dapat dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan. 11. Jika BKP hilang atau rusak, agar segera melapor kepada Gubernur sesuai kewenangannya. 12. BKP berisi 18 halaman.

PROVINSI..................................................................


Kulit Luar


Kulit Dalam

24


IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

13..Tanda Pengenal Kapal

No. Reg

Perikanan

1. Nama Kapal

:

............................................................................................................


:

............................................................................................................


:

............................................................................................................

5. Type/Jenis Kapal 6. Tanda Panggilan/ Call sign 7. Jenis Alat Penangkap Ikan

: ............................................................................................................

………., …….., …….., …..

4. Bahan Utama Kapal

: ............................................................................................................

:

An. Gubernur/

............................................................................................................

: Penangkap Ikan / Pengangkut Ikan/ Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan :

............................................................................................................

:

............................................................................................................

8. Merk dan Model Mesin Utama

:

.................................................; ...............................

9. Daya Mesin Utama

: ................................................. (PK/DK/HP)


:


................................................. .......................... unit ;

........................... (m3)



………………………………… NIP. :……………………..

1


2

25




: ............................................................................................................


: ............................................................................................................ : ............................................................................................................ (Telp./Fax)


: ............................................................................................................

4. Tempat/Tgl Lahir

: ............................................................................................................

5. No. KTP

: ............................................................................................................

6. Nama Pemilik Kapal Perikanan Sebelumnya : ............................................................................................................




3


4

26


No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan




Tanda Tangan No

An. Gubernur

(Cap)

5

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan


Tanda Tangan An. Gubernur

(Cap)

46

27


No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan


Tanda Tangan No

An. Gubernur

(Cap)

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan


(Cap)

3



7


48

28



No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



Tanda Tangan

No

An. Gubernur

(Cap)

9

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



(Cap)

10

29



No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



Tanda Tangan

No

An. Gubernur

(Cap)

11

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



(Cap)

12

30


No


Tanggal Pengesahan




Tanda Tangan

No

An. Gubernur

(Cap)

13


Tanggal Pengesahan



(Cap)

14

31



No


Tanggal Pengesahan



Tanda Tangan

No

An. Gubernur

(Cap)

15


Tanggal Pengesahan



(Cap)

16

32



No


Tanggal Pengesahan

Buku Kapal Perikanan dapat dicabut oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya apabila :


(Cap)

h.


tidak

i.


j.


k.


l.


m. Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam dalam Buku Kapal Perikanan. n.



17

Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahtangankan Buku Kapal Perikanan tanpa seizin Gubernur sesuai kewenangannya.


18

33

Lampiran III:


KETERANGAN

REPUBLIK INDONESIA


13. Landasan hukum penerbitan BKP adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 14. BKP adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan – perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan. 15. Setiap perubahan dokumen dan/atau fisik kapal harus dilaporkan kepada Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan perubahan dalam BKP. 16. Dilarang merubah data yang ada di dalam Buku Kapal Perikanan ini. Perubahan atas data di dalam BKP ini hanya dapat dilakukan oleh Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan. 17. Jika BKP hilang atau rusak, agar segera melapor kepada Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya. 18. BKP berisi 18 halaman.

KABUPATEN/ KOTA ..............................................


Kulit Luar


Kulit Dalam

34


IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

13 Tanda Pengenal Kapal

No. Reg

Perikanan

1. Nama Kapal

:

............................................................................................................


:

............................................................................................................


:

............................................................................................................

Kapal

: ............................................................................................................

………., …….., …….., …..

4. Bahan Utama

5. Type/Jenis Kapal

: ............................................................................................................

:

............................................................................................................

An. Bupati/ Walikota

: Penangkap Ikan / Pengangkut Ikan/ Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan

6. Tanda Panggilan/ Call sign

:

............................................................................................................

7. Jenis Alat Penangkap Ikan

:

............................................................................................................

8. Merk dan Model Mesin Utama

:

.................................................; ...............................

9. Daya Mesin Utama

: ................................................. (PK/DK/HP)


:


................................................. .......................... unit ;

........................... (m3)



………………………………… NIP. :……………………..

1


2

35




: ............................................................................................................


: ............................................................................................................ : ............................................................................................................ (Telp./Fax)


: ............................................................................................................

4. Tempat/Tgl Lahir

: ............................................................................................................

5. No. KTP

: ............................................................................................................

6. Nama Pemilik Kapal Perikanan Sebelumnya : ............................................................................................................




3


4

36


No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan




Tanda Tangan No


(Cap)

5

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan


Tanda Tangan An. Bupati/ Walikota

(Cap)

46

37


No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan


Tanda Tangan No


(Cap)

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan


(Cap)

3



7


48

38



No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



Tanda Tangan

No


(Cap)

9

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



(Cap)

10

39



No

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



Tanda Tangan

No


(Cap)

11

Jenis Perubahan

Tanggal Pengesahan



(Cap)

12

40


No


Tanggal Pengesahan




Tanda Tangan

No


(Cap)

13


Tanggal Pengesahan



(Cap)

14

41



No


Tanggal Pengesahan



Tanda Tangan

No


(Cap)

15


Tanggal Pengesahan



(Cap)

16

42



No


Tanggal Pengesahan



Buku Kapal Perikanan dapat dicabut oleh Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :


(Cap)

17

o.


p.


q.


r.


s.


t.

Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam dalam Buku Kapal Perikanan.

u.

Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahtangankan Buku Kapal Perikanan tanpa seizin Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.


tidak

18

43

2009 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

Recommend Documents