PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01/M/PER/I/2007 TENTANG LEMBAGA PENGELOLA RISET UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (RUSNAS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa untuk membentuk keunggulan iptek yang strategis diperlukan upaya-upaya yang bersifat top down dalam rangka meningkatkan kemampuan penelitian di lembaga penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi untuk mendorong technology supply chain yang terkait dengan usaha pengembangan sejumlah klaster kegiatan produksi yang memiliki nilai strategis bagi ekonomi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 207 Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Lembaga Pengelola Rusnas; c. bahwa penunjukan institusi sebagai lembaga pengelola Rusnas yang tercantum pada Peraturan ini karena institusi tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan Rusnas;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
1
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir pada Perubahan Keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir pada Perubahan Keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenneg Ristek No. 06/M/Per/VIII/2006;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG LEMBAGA PENGELOLA RISET UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (RUSNAS).
LEMBAGA PENGELOLA RUSNAS Pasal 1 Institusi yang ditunjuk sebagai Lembaga Pengelola Rusnas Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut: a. Pusat Kajian Buah-buahan Tropika, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. b. Pusat Mikroelektronika, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Teknologi Bandung. c. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Budidaya Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta. d. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. e. Pusat Pengembangan Iptek Pertanian dan Pangan Asia Tenggara, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. f. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta. g. Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Palembang. h. Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 2
KEGIATAN RUSNAS Pasal 2 Lembaga Pengelola Rusnas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, melaksanakan kegiatan Rusnas, sebagai berikut: a. Pusat Kajian Buah-buahan Tropika, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Buah-buahan Unggulan b. Pusat Mikroelektronika, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Teknologi Bandung, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika c. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Budidaya Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Teknologi Kelautan - Kerapu d. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Industri Kelapa Sawit e. Pusat Pengembangan Iptek Pertanian dan Pangan Asia Tenggara, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Diversifikasi Pangan Pokok f. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Engine Aluminium Paduan g. Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Palembang, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan h. Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang, melaksanakan kegiatan Rusnas dengan topik: Pengembangan Industri Sapi
TUGAS DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Pengelola Rusnas mempunyai tugas: 1. mengembangkan organisasi dan sistem manajemen kegiatan yang solid dan accountable; 2. melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai sasaran dan keluaran strategis yang telah ditentukan, serta memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perjanjian pelimpahan pekerjaan dengan Pejabat Pengelola APBN Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 3. membangun dan memantapkan kemitraan dengan sejumlah lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri, serta institusi daerah yang terkait
3
sebagai inti dari techno industrial clusteryang harus dikembangkan. Untuk keperluan itu, pembentukan konsorsium atau forum yang dapat menstimulasi partisipasi para stakeholder perlu diupayakan; 4. melakukan pemutakhiran (up-dating) terhadap road map technology yang dikembangkan, serta memantau kemajuan penguasaannya; 5. mengamankan dan mengelola teknologi yang dihasilkan (antara lain patent, industrial design, dan trade secret); 6. melakukan langkah-langkah promosi dan pemasyarakatan untuk produk potensial; 7. mengembangkan mekanisme alih teknologi dan menyediakan dukungan teknis, agar hasil kegiatan Rusnas dapat diadopsi oleh industri secara maksimal; 8. melaporkan pelaksanaan/kemajuan kegiatan yang dicapai, hambatan dan penyimpangan yang terjadi, serta pemutakhiran Rencana Induk Kegiatan Rusnas secara periodik/triwulanan; 9. memberikan masukan dalam bentuk Ringkasan Laporan/Summary Report mengenai usulan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan yang ditangani; 10. menyediakan informasi yang diperlukan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi untuk memantau pelaksanaan kegiatan Rusnas, serta bahan yang diperlukan oleh Evaluator/Penilai untuk mengevaluasi kinerja program Rusnas. (2) Lembaga Pengelola Rusnas ditunjuk dengan tujuan, yaitu: 1. meningkatkan komplementasi antara kegiatan penelitian dan pengembangan dengan kegiatan produksi; 2. mengembangkan saluran transaksi untuk menjamin alih teknologi dari tahapan penelitian ketahapan komersialisasi; serta 3. menumbuhkan kemampuan inovasi pada kegiatan bisnis; 4. meningkatkan kemampuan administrasi dan teknis dalam pengelolaan program Rusnas.
BIAYA-BIAYA Pasal 4 (1) Biaya untuk masing-masing kegiatan yang tercantum pada Pasal 2, yaitu sebesar: a. Pengembangan Buah-buahan Unggulan Rp. 5.000.000.000,b. Pengembangan Teknologi Informasi dan Rp. 4.800.000.000,Mikroelektronika c. Pengembangan Teknologi Kelautan-Kerapu Rp. 2.210.000.000,d. Pengembangan Industri Kelapa Sawit Rp. 3.300.000.000,e. Diversifikasi Pangan Pokok Rp. 2.700.000.000,f. Pengembangan Engine Aluminium Paduan Rp. 2.210.000.000,g. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Rp. 2.030.000.000,h. Pengembangan Industri Sapi Rp. 2.200.000.000,-
4
(2) Segala pembiayaan yang diperlukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan ini dibebankan pada DIPA Kedeputian Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Sipteknas), Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2007 yang pelaksanaannya diatur melalui perjanjian pelimpahan pekerjaan secara SWAKELOLA antara Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2007 dengan Lembaga Pengelola Rusnas.
JANGKA WAKTU Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 04 Januari 2007 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Ttd KUSMAYANTO KADIMAN
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Keuangan; 2. Kepala Bappenas; 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan; 4. Rektor Institut Pertanian Bogor; 5. Rektor Institut Teknologi Bandung; 6. Rektor Universitas Sriwijaya; 7. Rektor Universitas Brawijaya; 8. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 9. Kepala LPPM-ITB; 10. Kepala LPPM-IPB;
5
Lampiran Nomor Tanggal
: Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi : 09/M/Per/XI/2006 : 27 Nopember 2006
STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT PE RAG A AN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI No Jenis Layanan 1
Kegiatan Peragaan dan Program
Lingkup Kegiatan
Tolak Ukur
a. Pelayanan kunjungan galeri; pelayanan kepesertaan program kegiatan sains;
a. Kepuasan*> pengunjung di galeri peragaan dan kepesertaan program kegiatan sains sehingga target pengunjung dan misi PP IPTEK dalam bidang pembudayaan dan pemasyarakatan Iptek tercapai;
b. Pemeliharaan peragaan;
b. Kondisi peragaan siap pakai;
c. Kegiatan program sains;
c. Kepuasan peserta program sains;
d. Pelayanan pemandu;
d. Kepuasan peserta atas layanan pemandu;
e. Persyaratan dukungan kegiatan program.
e. Kepuasan peserta program atas dukungan kegiatan.
*> kepuasan = meningkatnya jumlah pengunjung dan peserta program sains
6
No Jenis Layanan 2
Lingkup Kegiatan
Dukungan a. Pelayanan dukungan sarana & fasilitas Sarana & Fasilitas; kegiatan peragaan Kegiatan dan program; peragaan dan b. Pemeliharaan program dukungan sarana & fasilitas kegiatan peragaan dan program;
Tolak Ukur a. Kepuasan pengunjung terhadap sarana & fasilitas kegiatan peragaan dan program; b. Kondisi siap pakai sarana & fasilitas kegiatan peragaan dan program;
c. Pemanfaatan dukungan sarana & fasilitas kegiatan peragaan dan program;
c. Kepuasan pengunjung dalam memanfatkan sarana & fasilitas kegiatan peragaan dan program;
d. Persyaratan dukungan sarana & fasilitas kegiatan peragaan dan program;
d. Terpenuhinya persyaratan dukungan sarana & fasilitas kegiatan peragaan dan program;
e. Pengembangan peragaan dan program;
e. Tersedianya peragaan dan program baru untuk meningkatkan kepuasan pengunjung;
7
No Jenis Layanan 3
Lingkup Kegiatan
Perintisan a. Pelayanan konsultasi Pembangunan pembangunan Puspa Puspa Iptek Iptek Daerah Daerah b. Pelatihan personil kegiatan peragaan dan program Puspa Iptek Daerah
Tolak Ukur a. Berdirinya Puspa Iptek Daerah b. Meningkatnya kemampuan personil kegiatan peragaan dan program Puspa Iptek Daerah
c. Pelatihan personil c. Meningkatnya pendukung sarana & kemampuan personil fasilitas kegiatan pendukung sarana & peragaan dan program fasilitas kegiatan Puspa Iptek Daerah peragaan dan program Puspa Iptek Daerah d. Pelayanan rancangan dan pembuatan alat peraga bagi Puspa Iptek Daerah
d. Terpenuhinya permintaan rancangan dan pembuatan alat peraga bagi Puspa Iptek Daerah
Ditetapkan : di Jakarta Pada Tanggal : 27 November 2006 Menteri Negara Riset dan Teknologi Ttd Kusmayanto Kadiman
8
