2006 1

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan di bidang

perindustrian

Pemerintah

Propinsi

dan

perdagangan

di

lingkungan

sesuai

kewenangan

dan

ketentuan

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah,

maka

perlu

melakukan

pcnataan

kembali Organisasi Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1994 ; b. bahwa

penataan

Organisasi

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Propinsi Jawa Timur merupakan penggabungan kewenangan

antara

urusan/kewenangan

yang

ditangani

Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Timur ; c. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menata kembali Organisasi Dinas TPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan

ketentuan-ketentuannya

dalam

Peraturan

Daerah. Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11); 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3279); 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43) ; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698); 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 8. Undang-undang Nornor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran

Negara

Tahun

1999

Nomor,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ; 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarip Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan / atau ditera ulang serta syaratsyarat bagi Alat Ukur TakarTimbang dan Per-lengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);


2

13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang berlaku (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 17); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 343); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kevvenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara 3952); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organigsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ; 18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standarisasi Nasional ; 19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia ; 20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAWA TIMUR


3

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi , adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; b. Gubernur , adalah Gubernur Jawa Timur ; c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretris Daerah Propinsi Jawa Timur ; d. Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan,

adalah

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur ; e. Kepala

Dinas,

adalah

Kepala

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Propinsi Jawa Timur ; f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur ; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur; h. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi

barang

penggunaanya

yang

nilainya

termasuk

kegiatan

lebih rancang

tinggi

untuk

bangun

dan

perekayasaan industri ; i.

Perdagangan, adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan atas barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;

j.

Standarisasi,

adalah

proses

merumuskan,

merevisi,

menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakansecara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak ; k. Sertifikasi, adalah proses yang berkaitan dengan kegiatan pemberian sertifikat; l.

Pengujian, adalah suatu kejadian teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;


4

m. Kalibrasi, adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan

antara

nilai

yang

ditunjukkan

oleh

instrumen

pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Dengan kata lainkalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alatukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (treceble) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional ; n. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri yakni kelompok industri hulu atau disebut juga kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil ; o. Xabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi ; p. Bidang

Usaha

Industri

adalah

lapangan

kegiatan

yang

bersangkutan dengan Cabang Industri atau jenis Industri ; q. Bahan baku' industri adalah bahan mentah yang diolah atau yang tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri ; r. Teknologi industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri ; s. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ; t. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makluk lain dan tidak untuk diperdagangkan ; u. Lembaga

Perlindungan

konsumen

Swadaya

Masyarakat

adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah

yang

mempunyai

kegiatan

menangani

perlindungan konsumen ; v. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen ;


5

w. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah Badan yang dibentuk

untuk

membantu

upaya

pengembangan

perlindungan konsumen ; x. Metrologi, adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secaraluas ; y. Metrologi Legal, adalah metrologi yang mengelola satuansatuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur. "yang

menyangkut

berdasarkan

persyaratan

Undang-undang

teknik

yang

dan

bertujuan

peraturan melindungi

kepentingan uimim dalam hal kebenaran pengukuran ;

z. Balai Pelayanan Kemetrologian, adalah unitkerja dilingkungan Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

berupa

cabang-

cabangnya yang berada di eks Karesidenan yangditunjuk selaku penyelenggara dan pelaksana pelayanan kemetrologian ; aa. Standar Satuan Ukuran, adalah standar besaran fisik dari satuan ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding ; bb. Alat Ukur,adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas ; cc. Tempat Usaha, adalah tempat yang digunakan untuk kegiatankegiatan

perdagangan,

industri,

produksi,

usaha

jasa,

penyimpanan-penyimpanan dokumen yang bcrkenaan dengan perusahaan,

juga

kegiatan-kegiatan

penyimpanan

atau

pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut ; dd. Menera, adalah hal menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tnda tera batal yang berlaku, atau memberikan keteranganketerangan tertulis sebagai pengganti tanda tera yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur yang belum dipakai ; ee. Menera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tandatanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis sebagai pengganti tanda tera yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur yang telah ditera ; ff. Pegawai berhak, adalah Pejabat Fungsional Penera yang diberi hak untuk melaksanakan kemetrologian;


6

gg. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah bermacam hak yang timbu'l clari adanya produk-produk hasil pemikiran manusia yang terus berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kreatifltas manusia itu sendiri, misalnya hak cipta, hak merek, hak indikasi geograils, hak rancangan industri, hak paten, hak clesain layout dari lingkaran elektronik terpadu, hak ; hh. Perlindungan terhadap rahasia dagang dan hak pengendalian praktek- praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

B A B II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana pemerintah Propinsi di bidang perindustrian dan perdagangan; (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

mempunyai

tugas

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi : a. perencanaan, yang merupakan segala usaha dan pengumpulan

data,

pengolahan

data,

kegiatan

penilaian

dan

penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas ; b. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan sarana industri ; c. penyelenggaraan komoditi

industri

fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta

penyedia

dukungan

penciptaan

lingkungan usaha industri yang bebas pencemaran ;


7

d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri ; e. pelaksanaan

kegiatan

fasilitasi

di bidang pembinaan dan

pengembangan perdagangan luar negeri; f. pelaksanaan kegiatan di bidang metrologi; g. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang ; h. pemberian perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan; i.

pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/kota dibidang perindustrian dan perdagangan ;

j.

pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

k. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan

Organisasi

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

terdiri atas : a. Kepala Dinas ; b. Wakil Kepala Dinas ; c. Bagian Tata Usaha ; d. Sub Dinas Penyusunan Program ; e. Sub Dinas Bina Produksi ; f. Sub Dinas Bina Sarana ; g. Sub Dinas Bina Usaha ; h. Sub Dinas Perclagangan Dalam Negeri ; i.

Sub Dinas Perclagangan Luar Negeri ;

j.

Sub Dinas Metrologi ;

k. Kelompok Jabatan Fungsional ; l.

Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

(2) Bagian dan masing-masing Sub Dinas dipirnpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.


8

Bagian Kedua Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perindustnan clan perdagangan .

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas : a. mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan ; b. memimpin kegiatan pengawasan interen Dinas ; c. malaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mclaksanakan ndministrasi, koordinasi dan pembinaan dalam administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta kerumahtanggaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, kerumah tanggaan, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas ; b. pengelolaan barang dan perlengkapan ; c. pengelolaan urusan kepegawaian ; d. pengelolaan urusan keuangan ; e. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan ; f. pengelolaan urusan hukum dan hubungan masyarakat ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala

Dinas.


9

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Kepegawaian ; d. Sub Bagian Perlengkapan ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melaksanakan

urusan

surat menyurat ,

pengetikan

dan

penggandaan ; b. melaksanakan tata usaha kearsipan ; c. melaksanakan adrninistrasi perjalanan dinas keprotokolan; d. melaksanakan penyelenggaraan rapat dinas ; e. melaksanakan

tugas-tugas

kerumahtanggaan

dan

keamanan kantor; f. menyiapkan bahan koordinasi kehumasan dengan instansi terkait; g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. melaksanakan tata usaha keuangan untuk anggaran rutin dan pembangunan ; b. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji pegawai ; c.

menyusun laporan pertanggungan jawab keuangan ;

d. melakukan verifikasi dan bimbingan dalam rangka pertanggung jawaban keuangan anggaran rutin dan pembangunan ; e. melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

KepalaBagian Tata Usaha ;


10

(3)Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ; b. menyelenggarakan

administrasi

kepegawaian

dalam

rangka mutasi kepegawaian ; c. menyiapkan formasi pegawai dan perencanaan pegawai ; d. menyiapkan

bahan

dalam

rangka

upaya

peningkatan

disiplin pegawai dan pemberian hak-hak pegawai serta upaya peningkatan ketrampilan pegawai dalam rangka peningkatan fungsi dan karier; e. mengurus kesejahteraan pegawai ; f. melaksanakan

analisis

organisasi,

advokasi

hukum

jabatan

dan

ketatalaksanaan ; g. melaksanakan

kaitannya

dengan

pelaksanaan tugas dinas ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ; (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas ; a. menghimpun

dan

mengelola

data

perlengkapan

serta

menyelenggarakan analisa kebutuhan perlengkapan ; b. melaksanakan pengadaan perlengkapan dinas ; c. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris Dinas; d. mengurus

pemeliharaan

dan

perbaikan

peralatan

serta

penghapusan barang-barang Dinas; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

Bagian Keempat Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun, merumuskan

kebijaksanaan

perencanaan

anggaran,

teknis,

menyusun

melaksanakan

program-program

kegiatan

analisa

serta

pemantauan, pengendalian dan penilaian terhadap program dan proyek pembangunan, mengLimpulkan data dan menyusun informasi serta melaksanakan dan meng-koordinasikan upaya-upaya kerjasama lintas sektor ; lintas Kabupaten/Kota di bidang perindustrian dan perdagangan.


11

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas Penyusunan Program, mempunyai fungsi : a. pengumpulan,

Pengolahan

dan

mensistimatisasikan

data

sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran ; b. pelaksanaan

koordinasi,

unit organ isasi

integrasi dan sinkronisasi

di lingkungan

Dinas

dengan

dalam

rangka

penyusunan perencanaan; c. pelaksanaan

monitoring.

pengawasan,

evaluasi

dan

pelaporan ; d. pengembangan informasi perindustrian dan perdagangan ; e. pelaksanaan koordinasi kerjasama lintas sektor ; kerjasama antar instansi ; f. kerjasama lintas Kabupaten/Kota di bidang perindustrian dan perdagangan ; g. pelaksanaan

tugas-tugas

lain yang diberikan oleh

Kepala

Dinas.

Pasal 14

(1) Sub Dinas Penyusunan Program terdiri atas : a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ; b. Seksi Perencanaan ; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan ; d. Seksi Kerjasama;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Pasal 15

(1) Seksi

Pengumpulan

dan

Pengolahan

Data

mempunyai

tugas : a. mengumpulkan,

mengolah

dan

rnensistimatisasikan

serta

menganalisa data ; b. mengembangkan

jaringan

informasi

perindustrian

dan

perdagangan ;


12

c. mengembangkan sistempendataan sesuai kebutuhan ; d. menyediakan

dukungan

data

dan

informasi

untuk

kebutuhan penyusunan program dan kegiatan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ;

(2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan

usulan

program

,

kegiatan

dan

meneliti

data

anggaran ; b. menghimpun,

mengolah,

mengkaji

dan

dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran ; c. melaksanakan

pemantauan,

analisa

dan

penilaian

pelaksanaan program ; d. membuat kajian hasil pengolahan data sebagai

bahan

informasi guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya ; e. menyiapkan

bahan

untuk

pembuatan

produk

hukum

kedinasan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ;

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pembinaan monitoring dan

evaluasi

program ; b. melaksanakan

pengawasan

dan

penilaian

terhadap

pelaksanaan kegiatan program ; c. menyusun

laporan

pertanggung

jawaban

pelaksanaan

program dan anggaran serta publikasi atas kegiatan beserta hasil - hasilnya ; d. melaksanakan

tugas

-

tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ;

(4)Seksi Kerjasama mempunyai tugas : a. menyiapkan

bahan

koordinasi

pelaksanaan

kerjasama

antar lintas sektor maupun kerjasama lintas Kabupaten/ Kota ; b. menyusun

dan

mempersiapkan

rencana

kerjasama

pembinaan dan pengembangan Industri dan Perdagangan dengan

Instansi

lainnya

atau

dengan

pemerintah

Kabupaten/Kota ;


13

c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektor ; d. melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala Sub Dinas Penyusunan Program Bagian.

Bagian Kelima Sub Dinas Bina Produksi Pasal 16

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan teknologi proses produksi, diversiflkasi produk, pengendalian bahan baku terhadap produk industri serta standariisasi dan HAKI. Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalain Pasal 16, Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja / kegiatan dibidang bina produksi ; b. pelaksanaan fasilitasi di bidang penggunaan teknologi proses produksi ; c. pelaksanaan

fasilitasi

di bidang

pengembangan

dan

diversiflkasi produk industri ; d. pelaksanaan fasilitasi terhadap kegiatan penggunaan bahan baku ; e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi , pengawasan pengendalian terhadap standardisasi dan HAKI; f. pelaksanaan

tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Bina Produksi terdiri atas : a. Seksi Pengembangan Telcnologi Proses Produksi ; b. Seksi Diversiflkasi Produk ; c. Seksi Pengendalian Bahan Baku ; d. Seksi Standardisasi dan HAKI.


14

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi.

Pasal 19

(1) Seksi Pengembangan Teknologi Proses Produksi mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam

rangka

pengembangan teknologi proses produksi ; b. melaksanakan

fasilitasi

dalam

penggunaan

teknologi

tentang

penggunaan

teknologi

proses produksi ; c. memberikan

bimbingan

proses produksi yang tepat guna ; d. menyebarluaskan

dan

memberikan

informasi

lentang

teknologi proses produksi inovasi baru ; e. melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala Sub Dinas Bina Produksi;

(2) Seksi Diversifikasi Produk mempunyai tugas : a. membuat dan menyebarluaskan petunjuk teknis dalam rangka deversifikasi produk ; b. membuat prototype/desain produk untuk pengembangan produk industri ; c. mengadakan

pengkajian

produk-produk

Industri

yang

diberikan

oleh

sesuai dengan permintaan pasar ; d. melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

Kepala Sub Dinas Bina Produksi ;

(3) Seksi Pengendalian Bahan Baku mempunyai tugas : a. mempersiapkan informasi tentang sumber-sumber perolehan bahan baku baik di dalam negeri maupun dan Iuar negeri ; b. melaksanakan baku/bahan

bimbingan

teknis

penolong

untuk

dalam

pemilihan

peningkatan

bahan kualitas

produksi ; c. melaksanakan

bimbingan

terhadap

penggunaan

bahan

baku agar lebih berhasil guna bagi sesuatu jenis produksi ;


15

d. mengupayakan terjadinya suatu kerjasama dan keterkaitan antar semua industri yang dapat saling mengisi/membantu tersedianya bahan baku secara kontinyu ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Produksi ;

(4) Seksi Standardisasi dan HAKI mempunyai tugas : a. mengadakan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

penerapan standard produk industri ; b. mengadakan

pembinaan

dan

fasilitasi

pengembangan

produk industri dalam rangka penarapan HAKI ; c. mempersiapkan

petunjuk

teknis

tentang

Standardisasi

produk industri ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Produksi.

Bagian Keenam Sub Dinas Bina Sarana

Pasal 20

Sub

Dinas

Bina

Sarana

mempunyai

tugas

menyusun

dan

menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan usaha, pengawasan pelaksanaan serta fasilitasi dibidang Sarana Usaha, promosi investasi, pengembangan informasi produk melaksanakan kegiatan perizinan usaha industri.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Dinas Bina Sarana, mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan dibidang sarana usaha ; b. penyusunan pedoman pemakaian dan pengembangan mesin dan peralatan ; c. pengawasan pelaksanaan pedoman dan standard promosi investasi ; d. pelaksanaan-pengembangan informasi produk ; e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan perizinan usaha ;


16

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala

Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Bina Sarana terdiri atas : a. Seksi Pengembangan Mesin dan Peralatan ; b. Seksi Pengembangan Investasi; c. Seksi Pengembangan Informasi Produk ; d. Seksi Perijinan Usaha Industri ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Sarana.

Pasal 23

(1) Seksi Pengembangan mesin dan peralatan mempunyai tugas : a. mempersiapkan model-model tata ruang, tata letak mesin dan peralatan yang baik dalam.menciptakan efisiensi kerja dari sesuatu industri ; b. mempersiapkan bahan informasi tentang data teknis dan data ekonomis dari sesuatu jenis mesin atau alat produksi ; c. memberikan bimbingan dalam pemilihan penggunaan mesin dan alat-alat produksi untuk sesuatu jenis industri ; d. member! bimbingan dalam upaya peningkatan kualitas mesin dan peralatan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Sarana

(2) Seksi Pengembangan Investasi mempunyai tugas : a. mempersiapkan informasi tentang besarnya suatu mvestasi yang

dibutuhkan

dalam

pembangunan

sesuatu

jenis

Investasi

yang

industri ; b. melaksanakan

kajian

dan

Informasi

dibutuhkan dalam suatu kegiatan industri ;


17

c. mengadakan

promosi

kegiatan-kegiatan

industri

yang

masih terbuka dan potensial untuk dikembangkan ; d. mengusahakan adanya pertambahan investasi baik untuk industri-industri barn maupun untuk perluasan ; e. mengatur

terciptanya

keseimbangan

pertumbuhan

investasi industri agar lebih meluas dan lebih merata antar sub sektor industri ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Sarana.

(3) Seksi Pengembangan Informasi Produk mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan-bahan informasi produk ; b. melaksanakan penyusunan data base produk ; c. mengadakan monitoring penggunaan informasi produk ; d. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan sistim jaringan informasi ; e. mendorong

penggunaan

informasi

kepada

produk

masyarakat industri ; f. melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala Sub Dinas Bina Sarana .

(4) Seksi Perijinan Usaha mempunyai tugas : a. menyiapkan pedoman teknis dibidang perizman di bidang usaha industri ; b. melaksanakan kegiatan fasilitasi dibidang perizinan usaha industri ; c. melaksanakan

pengawasan

pelaksanaan

pedoman

teknis

dibidang perizinan usaha industri ; d. melaksanakan usaha-usaha

pengawasan industri

dan

pencegahan

yang belurn memenuhi

terhadap ketentuan

sesuai pedoman teknis perizinan usaha industri ; e. melakukan pemantauan

terhadap pelaksanaan

pedoman

perizinan usaha industri ; f. melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala Sub Dinas Bina Sarana ;


18

Bagian Ketujuh Sub Dinas Bina Usaha

Pasal 24

Sub Dinas Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan serta fasilitasi keterkaitan dan penataan struktur industri, pengembangan Sumber Daya Manusia, pengendalian lingkungan dan penataan kawasan industri .

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Bina Usaha mempunyai fungsi : a. penyusunan dan rencana kegiatan dibidang bina usaha; b. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan penataan struktur dan kawasan industri ; c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan pembin dan pelaku usaha industri ; d. pelaksanaan

fasilitasi

pembinaan

dan

pengembangan

keterkaitan antar usaha industri ; e. pengawasan

preventif

pada

perusahaan

industri

yang

menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Sub Dinas Bina Usaha terdiri atas : a. Seksi Penataan Struktur Industri ; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia ; c. Seksi Pembinaa Lingkungan Industri ; d. Seksi Penataan Kawasan ;

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha.


19

Pasal 27

(1) Seksi Penataan Struktur Industri mempunyai tugas : a. menyusun

rencana kegiatan pembinaan

keterkaitan dan

penataan Struktur Industri; b. mengadakan

monitoring

kapasitas

terpasang

industri

dalam rangka keterkaitan ; c. melaksanakan

penyusunan

informasi

usaha

industri

dan

penilaian pelaksanaan program pembinaan usaha industri ; d. melakukan

evaluasi

bimbingan

dan

terhadap

pelaksanaan

pengembangan pelaksanaan

teknis

keterkaitan

usaha industri dan penataan Struktur ; e. mendorong

kemampuan

masyarakat

industri

guna

peningkatan usaha ; f. memberikan informasi industri dan hal-hal yang berkaitan dengan penataan struktur industri ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Usaha ;

(2) Seksi

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

mempunyai

tugas: a. menyusun

rencana

kegiatan

bimbingan

pengembangan

Sumber Daya Manusia ; b. menyediakan dukungan terhadap peningkatan ketrampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia, Industri Kecil, Menengah di bidang industri ; c. menyediakan

dukungan

dan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan maupun kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan industri ; d. menyediakan

dukungan

penyiapan

program

kegiatan

pendidikan dan pelatihan bagi pembina dan pelaku usaha ; e. penyediaan

dukungan

lembaga-lembaga

hubungan

ilmiah

dan

kerjasama

industri

dengan

dalam

rangka

penyelenggaraan pendidikan dan latihan ; f. menyediakan

dukungan

pelaksanaan

identifikasi

kebutuhan penyuluhan industri ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Usaha ;


20

(3) Seksi Pembinaan Lingkungan Industri mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan dibidang

pembinaan ingkungan

industri ; b. menyusun pedoman teknis di bidang pengendalian limbah industri ; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kualitas limbah industri ; d. mengadakan pemantauan dan penilaian sarana pengelolaan limbah industri ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Usaha ;

(4) Seksi Penataan Kawasan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan penataan kawasan industri ; b. mengadakan dukungan inventarisasi potensi wilayah ; c. mengadakan

dukungan

penelitian

tentang

penataan

hasil

penelitian

kawasan industri ; d. menyediakan

dukungan

sosialisasi

penataan kawasan industri ; e. memberikan bimbingan usaha industri yang memanfaatkan kawasan industri ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Usaha.

Bagian Kedelapan Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 28

Sub

Dinas

Perdagangan

Dalam

Negeri

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan pengembangan Usaha dan Sarana Perdagangan, Persaingan Usaha, Pengadaan dan Penyaluran, Perlindungan Konsumen, Promosi serta Pendaftaran Perusahaan.


21

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub Dinas a. penyusunan

Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi : pedoman

teknis

pembinaan

dan

penyiapan

perizinan dalam mendukung pengembangan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri ; b. penyiapan

pemberian

pengembangan

bimbingan

usaha dan

teknis

pembinaan

sarana perdagangan,

dan

persaingan

usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, promosi serta pendaftaran perusahaan ; c. penyiapan pembinaan dan pengembangan kerjasama antar daerah dalam bidang kegiatan Perdagangan Dalam Negeri ; d. peningkatan

kerjasama

dengan

dunia

usaha

di

bidang

Perdagangan Dalam Negeri ; e. pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijaksanaan

di

bidang Perdagangan Dalam Negeri ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

(1) Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas : a. Seksi Sarana dan Persaingan Usaha ; b. Seksi

Pengadaan

Penyaluran

dan

Perlindungan;

c. Seksi Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produksi ... Dalam Negeri ; d. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan ;

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri.


22

Pasal 31

(1) Seksi Sarana dan Persaingan Usaha mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan

usaha,

sarana

perdagangan

lembaga

perdagangan serta persaingan usaha ; b. mengumpulkan

dan

mengolah

penyusunan dan program

data

dalam

rangka

pembinaan usaha dan sarana

perdagangan serta persaingan usaha ; c. menyiapkan

sarana

dan

melakukan

pembinaan

usaha

perdagangan jasa lainnya ; d. melakukan

kerjasama

Persaingan

Usaha

pembinaan

dan

dan

dengan instansi

pengawasan

Komisi terkait

praktek

Pengawas dalam

rangka

monopoli.

Dan

persaingan usaha ; e. memberikan fasilitas tentang proses penanganan perkara yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha ; f. melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

serta

peningkatan

kerjasama dengan dunia usaha ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri ;

(2) Seksi

Pengadaan Penyaluran dan Perlindungan

Konsumen

mempunyai tugas : a. melakukan

penyiapan

bahan

teknis

pembinaan

pengembangan pengadaan penyaluran dan perlindungan; b. mengumpulkan

dan

mengolah

data

informasi

mengenai

perkembangan produksi, kebutuhan, produsen dan harga barang dan jasa dalam rangka pengeridalian intlasi cli daerah ; c. monitoring dan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan penyaluran ; d. melakukan pembinaan pasar dan pendaftaran pergudangan serta pemantauan sistem pemanfaatan gudang ; e. melakukan pemantauan dan pengawasan pcredaran barangbarang di pasar berkaitan dengan standardisasi barang, keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral ;


23

f. memberikan fasilitas tentang proses penyelesaian sengketa konsumen ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri ;

(3) Seksi Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan bahan bimbingan,.tekriis pembinaan promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan kemitraan usaha ; b. mempersiapkan dan mengusulkan kegiatan pameran dan promosi

sehubungan

dengan

peningkatan

penggunaan

produksi dalam negeri baik yang dilaksanakan oleh Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota ; c. mempersiapkan

kegiatan

lainnya

dalam

rangka

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri baik yang meliputi penerbitan brosur, leaflet, katalog dan publikasi ; d. melaksanakan

pameran,

promosi

dan

peragaan

mata

dagangan produksi dalam negeri ; e. melakukan kerjasama

pemantauan dengan

dan

dunia

evaluasi

usaha

di

serta

peningkatan

bidang

peningkatan

penggunaan produksi dalam negeri, promosi dan penyiapan buku daftar peserta pameran ; f. monitoring dan pengendalian kelancaran kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh pihak swasta (dunia usaha); g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri ;

(4) Seksi

Pendaftaran

dan

Intbrmasi

Perusahaan

mempunyai

tugas : a. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengamati penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan yang dilakukan oleh Kepala Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota di Jawa Timur; b. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memberikan copy saljnan dan atau petikan resmi yang berasal dari daftar perusahaan kepada dunia usaha/masyarakat yang memerlukan;


24

c. mempersiapkan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan dan melaksanakan penyuluhan dalam rangka

pemahaman

dan

pemasyarakatan

Wajib

Daftar

Perusahaan ; d. mempersiapkan dan menyajikan buku daftar perusahaan maupun informasi lainnya di bidang pendaftaran perusahaan kepada

pihak

yang

memerlukan

serta

menyimpan

dan

memelihara data dan arsip Wajib Daftar Perusahaan ; e. melakukan pengawasan dan penyidikan, dalam rangka wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi; f. menyampaikan laporan secara berkala penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri.

Bagian kesembilan Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri

Pasal 32

Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan pedoman dan standard, pcmbinaan dan pengembangan ekspor/impor, promosi dan kerja sama luar negeri serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan tehnik di bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub Dinas

Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

a. penyusunan

program

dan

perdagangan luar negeri

rencana

kegiatan

di

bidang

serta penyusunan petunjuk teknis

pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan luar negeri; b. pelaksanaan barang-barang

pemberian yang

izin/persetujuan

diatur

dan

diawasi

ekspor

terhadap

ekspornya

dan

pengawasan mutu barang ekspor ; c. pelaksanaan. pemberian izin impor dan persetujuan

impor

terhadap barang-barang yang diatur dan dia.wasi impornya ;


25

d. pelaksanaan kegiatan promosi dagang di luar negeri dan penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri ; e. peningkatan pelaksanaan kerja sama dibidang perdagangan luar negeri ; f. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

(1) Sub Dinas Perdagangan Luar negeri terdiri atas : a. Seksi Ekspor Hasil Industri ; b. Seksi Ekspor Hasil Non Industri; c. Seksi

Impor;

d. Seksi

Promosi dan Kerjasama Luar Negeri ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri ;

Pasal 35

(1) Seksi Ekspor Hasil Industri mempunyai tugas : a. menyusun program dan rencana kegiatan ekspor hasil industri; b. melaksanakan

bimbingan

teknis

pembinaan

dan

pengembangan ekspor hasil industri ; c. melaksanakan

pemberian

izin/persetujuan

ekspor,

hasil

industri ; d. melaksanakan (SKA)

dan

pengadministrasian penunjukan

sebagai

Surat Keterangan Perusahaan

Asal

Eksportir

Tertentu Produsen (PET- Produsen) ; e. melaksanakan pelayanan informasi dan pengawasan mutu barang ekspor hasil industri; f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan ekspor hasil industri ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri ;


26

(2) Seksi Ekspor Hasil Non Industri mempunyai tugas : a. menyusun program dan rencana kegiatan ekspor basil non industri ; b. melaksanakan

bimbingan

teknis

pembinaan

dan

pengembangan ekspor basil non industri ; c. melaksanakan pembinaan izin/persetujuan ekspor tcrhadap barang-barang yang diatur dan diawasi, hasil non industri ; d. melaksanakan (SKA)

dan

pengadministrasian penunjiikan

Surat Keterangan

sebagai

Asal

Perusahaan Eksportir

Tertentu Non Produsen (PET-Non Produsen); e. melaksanakan

pelayanan

informasi,

pengawasan

mutu

barang ekspor hasil non industri ; f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan ekspor hasil non industri ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri ;

(3) Seksi Impor, mempunyai tugas : a. menyusun program dan rencana kegiatan impor; b. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dalam rangka pengendalian impor ; c. melakukan

kegiatan

pembinaan

peningkatan

kemampuan

pengusaha dalam melaksanakan transaksi dan distribusi barang impor; d. melakukan pelaksanaan

pembinaan kegiatan

pengusaha impor,

daiam

terutama

rangka

kemampuan

menejemen perdagangan luar negeri dan kewiraswastaan serta penerapan standard mata dagangan impor; e. melaksanakan

pemberian

izin/persetujuan

impor

terhadap

barang-barang yang diatur dan diawasi impornya ; f. melaksanakan pemantauan dan analisa kegiatan impor serta pengawasan mutu barang impor ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri ;


27

(4) Seksi

Promosi

dan

Kerjasama Luar Negeri,

mempunyai

tugas: a. menyusun

program dan

rencana

kegiatan

promosi

dan

kerjasama luar negeri ; b. melaksanakan

penyusunan

bahan

bimbingan

teknis

pembinaan promosi dagang di luar negeri dan kerjasama luar negeri ; c. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pengarahan dan petunjuk

teknis

dalam

rangka

pembinaan

dan

peningkatan promosi dagang di luar negeri ; d. mengumpulkan dan mengolah data peserta pameran dan misi dagang dalam rangka untuk berperan serta pada promosi di luar negeri ; e. menyiapkan data dan informasi secara berkala mengenai perkembangan

ekspor

dari

pengusaha

yang

telah

mengikuti promosi dagang di luar negeri ; f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi dan kerjasama luar negeri ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri.

Bagian Kesepuluh Sub Dinas Metrologi

Pasal 36

Sub Dinas Metrologi mempunyai tugas menyiapkan pembinaan pengelolaan

standard/laboratorium,

peneraan/pengujian

alat-alat

pengawasan dan penyidikan tindak pidana pelangaran Undangundang

Metrologi

Legal

(UUML),

pembinaan

dan

penyuluhan

kemetrologian, pengelolaan sarana kemetrologian, serta melakukan pembinaan Balai Pelayanan Kemetrologian.


28

Pasal 37

Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sub Dinas Metrologi mempunyai fungsi : a. penyususnan

rencana/program

pengelolaan

standar

pembinaan

dan

laboratorium

dan

pelaksanaan

metrologi

yang

meliputi verifikasi/pengujian dan interkomparasi ; b. pemeliharaan

ketelusuran

standard

dan

perlengkapannya

kepusat; c. penyusunan

rencana

/

program

pembinaan

pelaksanaan

tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur ; d. penyusunan

rencana/program

pengawasan

alat-alat ukur,

dan

pelaksanaan

metoda pengukuran

kegiatan dan

hasil

pengukuran, serta barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan pembebasan tera ulang alatukur ; e. pengkoordinasian pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ; f. penyusunan rencana / program dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kemetrologian ; g. penyusunan rencana / program dan pelaksanaan pengelolaan tanda-tanda tera serta sarana kemetrologiannya lainnya ; h. pembinaan pengusaha dan reparatur alat-alat ukur; i.

pengendalian dan memberikan rekomendasi perizinan dibidang kemetrologian ;

j.

pengkoordinasian dan membina pelaksanaan tugas pelayanan kemetrologian yang diselenggarakan oleh Balai

Pelayanan

Kemetrologian ; k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

(1) Sub Dinas Metrologi terdiri atas : a. Seksi Pengelolaan Standard dan Laboratoriurn ; b. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Pelanggaran UUML ; c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Kemetrologian ; d. Seksi Sarana kemetrologian ;


29

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bavvah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Metrologi.

Pasal 39

(1) Seksi Pengelolaan Standard dan Laboratorium meinpunyai fungsi : a. menyiapkan pedoman teknis pengelolaan dan pelaksanaan veriflkasi, pengujian dan interkomparasj standard tingkat III di bidang kuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya ; b. menyiapkan

pedoman

teknis

pengelolaan

dan

pemeliharaan standard kerja untuk tera, tera ulang dan pengujian milik Balai Pelayanan Kemetrologian ; c. menyiapkan

pedoman

pengelolaan

dan

pemeliharaan

laboratorium Balai Pelayanan Kemetrologian ; d. melaksanakan kalibrasi alat ukur metrologi teknis ; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Metrologi ;

(2) Seksi Pengawasan dan Penyidikan, mempunyai tugas : a. menyusun rencana/program pembinaan pelaksanaan kegiatan pengawasan alat-alat ukur, metoda pengukuran dan hasil pengukuran ; b. melaksanakan

kegiatan

pembinaan

pengawasan

barang

dalam keadaan terbungkus (BDKT) ; c. menyusun

rencana/program

pembinaan

penyidikan pelanggaran UUML bekerja sama

kegiatan dengan Balai

Pelayanan Kemetrologian ; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Metrologi ;

(3) Seksi

Bimbingan

dan

Penyuluhan

Kemetrologian.

mempunyai tugas : a. menyusun

rencana/program

kegiatan

bimbingan

dan

penyuluhan kemetrologian ; b. melaksanakan

kegiatan

pembimbingan

tatacara

penggunaan alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya dan metoda pengukuran dengan bekerjasama dengan Balai Pelayanan Kemetrologian ;


30

c. melaksanakan penyuluhan di bidang kemetrologian ; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Metrologi ;

(4) Seksi Sarana Kemetrologian mempunyai tugas : a. menyusun

rencana/program

pengadaan

sarana

kemetrologian; b. melaksanakan

pengelolaan

dan

pengendalian

sarana

kemetrologian ; c. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian cap tanda tera ; d. menyusun rencana/program kerjasama lintas Kabupaten Kota di bidang kemetrologian ; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Metrologi.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.

Pasal 41

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


31

Bagian Keduabelas Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 42

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah unsur pelaksana Dinas di lapangan.

Pasal 43

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas : 1. Balai

Pengujian

Sertifikasi

Mutu

Barang

dan

Lembaga

Barang

dan

Lembaga

Tembakau berkedudukan di Surabaya ; 2. Balai

Pengujian

Sertifikasi

Mutu

Tembakau berkedudukan di Jember ; 3. Balai

Latihan

Industri

dan

Perdagangan berkedudukan

di

Surabaya ; 4. Balai Pelayanan Kemetrologian berkedudukan di Surabaya ; 5. Balai Pelayanan Kemetrologian berkedudukan di Malang ; 6. Balai Pelayanan Kemetrologian berkedudukan di Jember; 7. Balai Pelayanan Kemetrologian berkedudukan di Kediri ; 8. Balai Pelayanan Kemetrologian berkedudukan di Madiun ; 9. Balai Pelayanan Kemetrologian berkedudukan di Bojonegoro; 10. Balai Pelayanan Kemetrologian berkedudukan di Pamekasan; 11. Balai Pelayanan Teknis Industri Logam, Perekayasaan dan Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang berkedudukan di Sidoarjo ; 12. Balai Pelayanan Teknis Industri Keramik yang berkedudukan di Malang ; 13. Balai Pelayanan Teknis

Industri

Kulit dan Lingkunga Industri

Kecil (LIK) yang berkedudukan di Magetan ; 14. Balai Pelayanan Teknis Industri Kayu yang berkedudukan di Pasuruan ; 15. Balai Pelayanan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan yang berkedudukan di Lamongan.


32

Pasal 44

(1) Balai di

Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan l.embaga Tembakau

Surabaya

dan Jember

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengujian dan sertifikasi mutu barang, kalibrasi teknis ; (2) Susunan Organisasi Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau di Surabaya dan Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 1. Kepala Balai ; 2. Sub Bagian Tata Usaha ; 3. Seksi Jaminan Mutu ; 4. Seksi Pengujian ; 5. Seksi Kalibrasi ; 6. Kelompok Jabatan Fungsional (Penguji Mutu Barang).

Pasal 45

(1) Balai Latihan Industri dan Perdagangan di Surabaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha di bidang manajemen dan leknologi eksport import untuk meningkatkan

keahlian

pengembangan

industri

dan dan

ketrampilan

dalam

rangka

perdagangan

sesuai

dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi ;

(2) Susunan Organisasi Balai Latihan Industri dan Perdagangan berkedudukan

di

Surabaya

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) terdiri atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Penyiapan Program Diklat dan Evaluasi ; d. Seksi Pelaksana Diklat; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

(1) Balai Pelayanan Kemetrologian (Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Madiun,

Bojonegoro

dan

Pamekasan)

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan administrsi umum, pemeliharaan standar keija dan laboratorium, tera / tera ulang dan pengujian alat-alat ukur, arus panjang dan volume serta ukur ulang dan BDKT ;


33

(2) Susunan

Organisasi

Balai

Pelayanan

Kemetrologian

cli

Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Madiun Bojonegoro dan Pamekasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Massa dan Timbangan ; d. Seksi Ukuran, Arus, Panjang danVolume ; e. Seksi Ukur Ulang dan BDKT ; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

(1) Balai

Pelayanan

Teknis

Indutri

Logam,

Perekayasaan

dan

Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan

teknis

dan

transfer

teknologi,

perekayasaan dan pengembangan desain, serta menyediakan sarana usaha industri secara terpadu ;

(2) Susunan Organisasi Balai Perekayasaan

dan

Pelayanan Industri

Lingkungan

Industi

Logam clan Kecil

(LIK)

berkedudukan di Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Litbang ; d. Seksi LIK ; e. Seksi Pelayanan Teknis ; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

(1) Balai Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Lingkungan Kecil (LIK) di Mageian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan leknis dan transier teknologi, serta menyediakan sarana usah;i secara terpadu;


34

(2) Susunan Organisasi Lingkungan

Industri

Balai'Pelayanan Teknis Industri Kecil

(LIK)

berkedudukan

Kulit dan di Magetan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Litbang ; d. Seksi LIK ; e. Seksi Pelayanan Teknis ; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

(1) Balai Pelayanan Teknis Industri Keramik di Malang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tekms dan transfer teknologi, serta menyediakan sarana usaha industri ;

(2) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Teknis Industn Keramik yang berkedudukan di Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri alas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Litbang ; d. Seksi Pelayanan Teknis ; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

(1) Balai Pelayanan Teknis Industri Kayu di Pasuruan mempunyai' tugas melaksanakan pelayanan teknis dan transfer teknologi, serta menyediakan sarana usaha industri ; (2) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Teknis Industn Kayu yang bekedudukan di Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Litbang ; d. Seksi Pelayanan Teknis ; e. Kelompok Jabatan Fungsional.


35

Pasal 51

(1) Balai Pelayanan Teknis Aneka Industn dan Kerajman yang berkedudukan di Lamongan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan transfer teknologi, serta menyediakan sarana usaha industri ;

(2) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Teknis Aneka Industri clan Kerajinan

yang

berkedudukan

di

Lamongan

sebngaimana

dimaksLid pada ayat (1) terdiri atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Litbang ; d. Seksi Pelayanan Teknis ; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 52

Semua unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.

Pasal 53

(1) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

bertanggung

jawab

memimpin

dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

(2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dan bawahan,

wajib

diolah

dan

dipergunakan

sebagai

bahan

penyusunan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;


36

(4) Setiap Laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 54

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bavvahan setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapal berkala ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 55

(1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang inemenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Balai dan Kepala Lembaga Tembakau serta jabatanjabatan lain di lingkungan Dinas Perindustrisn dan Perdagangan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Bagan susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan clan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.


37

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 1994 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrisn dan Perdagangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


38

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 4 Tahun 2001 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


39

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TANGGAL

: 18 DESEMBER 2000

NOMOR

: 30 TAHUN 2000

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI JAWATIMUR

I.

PENJELASAN UMUM Dengari mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, bahwa kewenangan Propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintah otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan bidang lainnya, sedangkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur untuk rincian kewenangan Propinsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (5) angka 5 terdiri dari: a. Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan ; b. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang industri dan perdagangan ; c. Pengelolaan laboratorium kemetrologian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan penataan kembali organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1994 dalam suatu Peraturan Daerah yang merupakan penggabungan kewenangan antara urusan/kewenangan yang ditangani Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Timur.


1

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 23

: Cukup jelas

Pasal 24 ayat (4)

: Yang dimaksud dengan penyiapan pedoman teknis dan pemberian perizinan usaha adalah, penyiapan pengaturan dan atau pemberian perizinan usaha di bidang industri, sepanjang kewenangan masih ada di Pemerintah Propinsi.

Pasal 25 sampai dengan 28

: Cukup jelas.

Pasal 29 huruf a

: Yang dimaksud dengan penyusunan pedoman teknis dan penyiapan perizinan adalah pengaturan dan atau pemberian perizinan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, sepanjang kewenangan masih ada di Pemerintah Propinsi.

Pasal 30

: Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1) huruf c

: Yang dimaksud denganj asa lainnya adalah usaha jasa diluar jasa umum antara lain Jasa Penilai, Jasa Surveyor, Perwakilan

Dagang

Asing, Agen/Distributor, Jasa Makelar, Usaha Sewa Beli, E-Commerce.

Pasal 32 sampai

: Cukup jelas

dengan 34


: Yang

dimaksud

dengan

melaksanakan

pemberian

perizinan/persetujuan adalah melaksanakan pemberian izin dan atau persetujuan ekspor,

sepanjang

kewenangan

masih

berada

di

Pemerintah Propinsi.

Pasal 35 ayat (1) huruf d

: Yang

dimaksud dengan melaksanakan pengadministrasian Surat

Keterangan Asal (SKA) dan penunjukari sebagai Eksportir Tertentu (PET_Produsen) adalah pengadministrasian SKA dan PET-Produsen sepanjang kewenangan masih berada di Pemerintah Propinsi.


2

Pasal 35 ayat (1) huruf e

: Yang dimaksud dengan Pengawasan Mutu adalah pengawasan administrasi mutu barang yang dipersyaratkan untuk ekspor.


: Yang

dimaksud

dengan

melaksanakan

pemberian

perizinan/persetujuan adalah melaksanakan pemberian izin dan atau persetujuan ekspor

sepanjang

kewenangan

masih

berada

di

Pemerintah Propinsi.

Pasal 35 ayat (2) huruf d

: Yang dimaksud dengan melaksanakan pengadministrasian Surat Keterangan Asal (SKA) dan penunjukan sebagai Eksportir Tertentu (PET_Non Produsen) adalah pengadministrasian SKA dan PET_Non Produsen sepanjang kewenangan masih berada di Pemerintah Propinsi.


: Yang dimaksud dengan Pengawasan Mutu adalah pengawasan administrasi mutu barang yang dipersyaratkan untuk ekspor.


: Yang dimaksud dengan pemberian izin persetujuan adalah pemberian izin dan atau persetujuan impor sepanjang kewenangan masih berada di Pemerintah Propinsi.

Pasal 35 ayat (2) huruf f

administrasi mutut barang yang dipersyaratkan untuk barang impor.

Pasal 36 sampai dengan

: Yang dimaksud dengan pengawasan mutu barang adalah pengawasan

: Cukup jelas.

59


3

2006 1

Recommend Documents