PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: PER. 06/MEN/2005 TENTANG PENGGANTIAN BENTUK DAN FORMAT PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
:
a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus melakukan penertiban di bidang perizinan, dipandang perlu melakukan penggantian bentuk dan format perizinan usaha penangkapan ikan; b. bahwa untuk itu perlu menetapkan ketentuan mengenai penggantian bentuk dan format perizinan usaha penangkapan ikan, dengan Peraturan Menteri;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241); 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005; 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005; 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan; 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGGANTIAN BENTUK DAN FORMAT PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN. Pasal 1
(1) Jenis perizinan usaha penangkapan ikan yang diganti bentuk dan formatnya meliputi Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan, dan stiker barcode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2) Bentuk dan format perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan bentuk dan format perizinan baru, yang meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan, dan stiker barcode, dan masing-masing diberi kode berdasarkan kewarganegaraan subyek hukum dan/atau berdasarkan pola dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kapal yang bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Penggantian bentuk dan format perizinan usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan bagi semua perusahaan perikanan dan kapal perikanan yang telah memiliki izin di bidang usaha penangkapan ikan yang sah.
3 Pasal 3 (1) Permohonan penggantian bentuk dan format perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dengan tembusan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan dilengkapi: a. Izin di bidang usaha penangkapan ikan yang sah (asli atau fotokopi); b. Fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/KTP, Surat Izin Mengemudi/SIM, Paspor, atau Buku Pelaut/Seaman Book) penanggung jawab perusahaan atau yang diberi kuasa, dengan menunjukkan aslinya. (2) Penyerahan izin sesuai dengan bentuk dan format perizinan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada pemohon dilakukan setelah izin di bidang usaha penangkapan ikan lama yang asli dan sah diterima oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (3) Persyaratan penyerahan izin di bidang usaha penangkapan ikan lama yang asli dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku untuk penggantian bentuk dan format perizinan yang bersamaan waktunya dengan perpanjangan masa berlaku atau perubahan izin. Pasal 4 Penggantian bentuk dan format perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis izin dan daerah penangkapan atau daerah pengumpulan ikan. Pasal 5 Penggantian bentuk dan format IUP menjadi SIUP dilakukan pada saat perubahan IUP. Pasal 6 (1) Pentahapan penggantian bentuk dan format SPI dan stiker barcode masing-masing dengan SIPI dan stiker barcode yang baru adalah sebagai berikut: a. Tahap daerah Pasifik, sampai
pertama, untuk kapal penangkap ikan yang beroperasi di penangkapan Laut Arafura, Laut Sulawesi, dan/atau Samudera dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini dengan 30 September 2005;
b. Tahap kedua, untuk kapal penangkap ikan yang beroperasi di daerah penangkapan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makasar, dan/atau Laut Flores, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan 30 Desember 2005;
4 c. Tahap ketiga, untuk kapal penangkap ikan yang beroperasi di daerah penangkapan Samudera Hindia, Laut Banda, Teluk Tomini, Laut Maluku, dan/atau Laut Seram, dilaksanakan pada tanggal 1 November 2005 sampai dengan 31 April 2006. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kapal penangkap ikan yang masa berlaku SPI-nya telah berakhir sebelum tahapan penggantian dimaksud. (3) Proses perpanjangan masa berlaku SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku. Pasal 7 (1) Pentahapan penggantian bentuk dan format SIKPI dan stiker barcode bagi kapal pengangkut ikan yang merupakan bagian dari satuan armada masing-masing dengan SIKPI format baru dan stiker barcode yang baru adalah sebagai berikut: a. Tahap pertama, untuk kapal pengangkut ikan dalam satuan armada yang beroperasi di daerah pengumpulan Laut Arafura, Laut Sulawesi, dan/atau Samudera Pasifik, dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini sampai dengan 30 September 2005; b. Tahap kedua, untuk kapal pengangkut ikan dalam satuan armada yang beroperasi di daerah pengumpulan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makasar, dan/atau Laut Flores, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan 30 Desember 2005; c. Tahap ketiga, untuk kapal pengangkut ikan dalam satuan armada yang beroperasi di daerah pengumpulan Samudera Hindia, Laut Banda, Teluk Tomini, Laut Maluku, dan/atau Laut Seram, dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2005 sampai dengan 31 April 2006. (2) Penggantian bentuk dan format SIKPI dan stiker barcode bagi kapal pengangkut ikan yang beroperasi secara tunggal masing-masing dengan SIKPI format baru dan stiker barcode yang baru dilakukan serentak dalam satu tahap, yaitu pada tanggal 1 September 2005 sampai dengan 31 April 2006. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi kapal pengangkut ikan yang masa berlaku SIKPI-nya telah berakhir sebelum tahapan penggantian dimaksud. (4) Proses perpanjangan masa berlaku SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
5
Pasal 8 (1) Bagi kapal penangkap ikan yang memiliki lebih dari satu daerah penangkapan ikan dan masing-masing daerah penangkapan tersebut memiliki perbedaan tahapan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), maka penggantian bentuk dan format SPI dan stiker barcode dapat dilakukan pada tahap yang lebih akhir. (2) Bagi kapal pengangkut ikan yang memiliki lebih dari satu daerah pengumpulan ikan dan masing-masing daerah pengumpulan tersebut memiliki perbedaan tahapan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka penggantian SIKPI dan stiker barcode dapat dilakukan pada tahap yang lebih akhir. Pasal 9 Masa berlaku SIPI dan SIKPI dengan bentuk dan format baru adalah sama dengan sisa masa berlaku SPI dan SIKPI dengan bentuk dan format lama. Pasal 10 Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan dengan bentuk dan format baru diberikan setelah pelunasan pungutan perikanan. Pasal 11 Tempat pelayanan penggantian bentuk dan format SPI, SIKPI, dan stiker barcode dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan di daerah yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pasal 12 Untuk memperlancar pelaksanaan penggantian bentuk dan format perizinan usaha penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dapat membentuk tim pelaksana penggantian bentuk dan format perizinan usaha penangkapan ikan. Pasal 13 Bentuk dan format perizinan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) juga berlaku untuk permohonan SIUP baru, SIPI baru, atau SIKPI baru, permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI, dan permohonan perpanjangan masa berlaku SIPI atau SIKPI.
6
Pasal 14 (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan mengenai bentuk dan format perizinan usaha penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan, dinyatakan tidak berlaku. (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) SPI, SIKPI, dan/atau stiker barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penggantian dengan bentuk dan format baru berdasarkan Peraturan Menteri ini, kecuali telah habis masa berlakunya. (4) Setelah berakhirnya jangka waktu penggantian bentuk dan format perizinan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, SPI, SIKPI, dan/atau stiker barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dinyatakan tidak berlaku. (5) Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2005 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Narmoko Prasmadji
7
DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: PER. 06/MEN/2005 TENTANG PENGGANTIAN BENTUK DAN FORMAT PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
NOMOR LAMPIRAN
ISI LAMPIRAN
1
Bentuk dan format SIUP untuk perusahaan perikanan Indonesia (SIUP-I)
2
Bentuk dan format SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal (SIPI-OI)
3
Bentuk dan format SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada (SIPI-GI)
4
Bentuk dan format SIPI bagi kapal lampu berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan (SIPI-LI)
5
Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal (SIKPI-OI)
6
Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan (SIKPI-GI)
7
Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan (SIKPI-NI)
8
Bentuk dan format SIUP untuk perusahaan perikanan asing (SIUP-A)
9
Bentuk dan format SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera asing yang dioperasikan secara tunggal (SIPI-OA)
10
Bentuk dan format SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera asing yang dioperasikan dalam satuan armada (SIPI-GA)
11
Bentuk dan format SIPI bagi kapal lampu berbendera asing dalam satuan armada penangkapan ikan (SIPI-LA)
8 NOMOR LAMPIRAN
ISI LAMPIRAN
12
Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan secara tunggal (SIKPI-OA)
13
Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan (SIKPI-GA)
14
Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan (SIKPI-NA)
15
Bentuk dan format Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan
16
Bentuk dan format stiker barcode
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd. FREDDY NUMBERI
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Narmoko Prasmadji
