Hal. 196-l7l
SK Akreditasi Dirjen Dikti
J
U
No. 26TDIKTI/KEP/2005
RNAL
HUKUM Vol. XVII, No. 2, Juni 2008
ISSN 1412-2723
UR.NAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN ACUNG SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM
Terbit Tlga Bulan Sekali Penerbit : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Koordinator/Penyunting Penyelia : Rakhnrat Bowo Suharto, S.H., M.H., (C.D.)
Mitrr Bestarl/Penyunting
Penelaah :
Dr. Muladl, S.H.; Prof. Dr. Satiipto Rrhardfo, S.H.; Prof. Dr. Sri Sunranivani, S.H., M.H.; Prof. Dr. Esnri Wanaslh P., S.H. M.S.; Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih., S.H.; Pr rf. Abdullah Kelib, S.H.; Prof. Dr. Yusriyadi, S.H. M.S.; Prof. Dr. M. Ali Mansyur, S.H., Sp.N., M.Hunt. Penyunting Pelaksana : r Ma'ruf, 5.H. Sp.N, M.Hum. 1C.D.h Mahfudz Ali, S.H., M.Si. (C.D.), Dr. Musnglrfirin, 5.H., M.Hum.;"Siti hodhiyah Dwi lstlnah, S.H., M.H.; Faisol Azha;i, S.H., M.Hunr.; Widayatb3H., M.Hum; Srl Endah Wahyuningslh, S.H., M. Hunr; Arpangi, S.H., M.Hum.; Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H.,MH.
Tau Usaha: Gunarso Unrung Sartono, 5.H.
Alamat Redaksi / Tata Usaha : lf . Ral a Kaligawe Km. 4 Semarang spO | 2, PO BOX. t 054 / SM Tefr.pon (02416583584, Pes. : 521. Ftx. (024) 6582455 E mall r lnformasigunisula.ac..id per ekemplar r Rp. 20.000 (belum termasuk ongkos kirim) Harga
DAFTAR ISI Pengantar
Tanggungjawab Hukum pe
I.ng
Melanggar Etika Hukum (lGjian Kritis
Prinsip Gqod Pemerintahan
uu
nedindunjan
Govem@@
Reorientasi Institusi D Kebutuhan Profesionalisme
Pemaknaan U
yu.fpryguksi produk Ransin Aman *lp:::F lecil gfl:. : Sudarsono, Hidavatutt ah, He ny Sus/ounatj
Oleh
n
Globalisasi dan peran-Negara-Gtl6 Indona$et
fgyvelqqoan
Penad
Statuta ICC dalam Upaya Menangani Kejahatan
Pentingnya Keberadaan Le ??tgrn langka Mewujudkan Teg-aknya Hukum din
Keaditan- -.--:"
Pelembagaan Hak-UlaVat D Hukum Nasional Bidang Kehutanan di tndonesia
Tinjauan Terhadap Upaya Sebagai Konsumen
Budaya Hukum
Merup_
Vglgnormati Dan Menjunjung Tinggi Hif Rsasi Minusra Oleh : Lis Febianda Kompetensi Absolut Kepailitran Dalam sistem Kekuasaan xenariman diMalaysia
Prospektif
H
Anglosaxon Penegakan Perfindu Juaf Barang-Barang lmport Oleh: Wulanmas Frcderick Senarai Penulis
156-171
// TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA PERIKLANAN ATAS PRODUK IKLAN YANG MELANGGAR ETIKA PERIKLANAN ( Kajian Kritis UU pertindungan Konsumen ) M. Svamsudin Dosen FH Ull yogyakarta Abstl.a'ct purpose The of this paper is to answer the question about raw; can he advertisement busine,ss owner be re.sponsible by raw to his advertisement that violate to advertising ethics, and can iu!ry pwe iim'punisnment for the violation of the advettisement rcgulation in lndonesii? Section subsection (1) f in Regutation No' 8 1999 about consumer Protection defined that adveftisementbuslness av{ner prohibited to produce advertise that violate advertiseient ethics. tr tii-ironnftlon is violated, so the businessman witt_get a punishment as witten section t2 subsection (2) that is imprisonment fo1 years 2 or fining for maximum fwe ryaxinum hundred million rupiah- This examination shor,vs'that regulation for violation of t e o o ri zed a s u i o r a t i c n o i C o n e r L a w h a s co nfu sio n. +iy : ry:: :.,t!:?,t^c-acaln not..apptied in piaciice" prohibition regulation This judge and punishment aceording to the violatioi'for adveftisement regulation "u'n"",ifir'#Xi in lndonesia. Advertisement Ethics is a. setf'regulation for businessrnan to & some action for any adveftisemen{ pnctice that violate the ethics Therefqe, the one who has authoity to miintain advertisiient ethics pnfession the organization itself, not the judge.
ti
in
r.
I ::::th:
"iiiii""rent
*i;. is
Keyword: responsibility, advertisement businessman, advertisement Consumer Protection Law.
effiics,
Pendahuluan Perkembangan dunia periktanan dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat cepat dan luar biasa. Banyak sekali k"ry"-k;;; p"l"Lu usaha periklanan' baik di media elektronik maupun media ,fi; mernbuat tercengang dengan kreativitas mereka. Akan tetapijika""t"r, dicermatilenin dari karya-karya tersebut, sebagian karangan yang berpendapat hnjut bahwa sebagian dari produk ikfan tersebut telah or=anggap helanggar tata kama (kode etik) periklanan di Indonesia, baik yang oliengaya maupun yang tidak disengaja. Jelas terasa adanya pergulatan intara etitca di satu pihak kepentingan bisnis di pihak lain- Kondisi ini merupakan konsekuensi dan dari akibat rnasih awamnya para pelaku usaha periklanan r"rfun masyararat. sendiri dalam memandang iklan, dan diperparch lagi oleh rnasih rendahnya tingkat pengetahuan kode etik p*rikl"nan dari kebanyakan
pei-i klan.a ri,. se
h
ing
g
a sering ter-jadi pela ng g a ra n.
pi-akiisi
Ada dua gejaia umum dari bentuk pelanggaran kode etik periklanan yang paling sering terjadi, yaitu yang merendarikun proJuf-pesaing, cian penggunaan atribut profesi atau "setting" tertentu yang menyesatkan atau
Tanggung jawab Hukunt.... (M. Syamsudin)
t56
mengelabui khalayak. Beberapa iklan mengolah temuan-temuan riset tanpa menyinggung sumber, metode dan waktunya, sehingga seolahdah mengesankan suatu kebenaran. Dalam hal kategori produk, pelanggaran paling banyak ditemui pada iklan-iklan obat-obatan dan makanan. Padahal, beberapa produk seperti obat-obatan tradisional, makanan dan minuman sudah mempunyai aturan baku dalam beriklan. Meskipun hal ini sering
dianggap menghambat kreativitas, namun sebenarnya di sinilah tantangannya. Karena menciptakan sebuah iklan yang dapat diterima semua kalangan tanpa dianggap menyesatkan atau membodohi I masyarakat, memang tidak mudah.
Deskripisi contoh dari sebagian bentuk pelanggaran kode etik periklanan tersebut misalnya seperti yang ditunjukkan oleh temtan Lembaga'Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang, antara lain menyimpulkan kuatnya pengaruh iklan terhadap perihku konsumtif anak-anak. Ketua LP2K Novel Ali menyebutkan banyaknya ildan yang masih mengeksploitasi anak-anak seperti Nescafe, Toyota Kijang dan Baygon Glade Fresh. Pemyataan Novel Ali itu sesuai dengan etika periklanan bahwa iklan tentang sebuah produk yang tak berkaitan langsung dengan anak-anak, tidak boleh menampilkan figur anak-anak. Menurut beberapa pihak, alasan Novel mudah dipahami, karena sekuat apapun pendirian orangtua, biasanya lemah jika berhadapan dengan rergelcan anak-anaknya. Mantan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ny Zumrotin KS, menemukan sejumlah ildan produk kecap dan brand sari pati ayam yang kandungan gizinya tidak
seperti standar yang ditetapkan. Lembaga yang menguji kandungan tersebut di laboratorium milik pemerintah itu juga menemukan bahwa ildan
perumahan, kredit, perbankan, termasuk yang paling banyak menyimpang' dari kode etik periklanan.' Teriadinya berbagai pelanggara kode etik periklan tersebut secara umum tidak terlepas dari paradigma penyusunan materi iklan yang bersangkutan. Menurut Elvinaro Ardianto, paradigma komunikasi linear iklan yang tergolong klasik adalah konsep AIDDA (aftention, interest, desrhe, decision, action), yakni dengan membangkitkan perhatian, daya tarik, minaUhasrat, keputusan dan tindakan, Konsep AIDDA ditinjau dari perspektif komunikasi cenderung satu arah (linear), dengan pengertian produsen atau pengiklan sebagai komunikator terlihat sangat perkasa dan calon atau konsumen (komunikan) seolah tidak berdaya, dengan dicekoki pesan-pesan iklan yan-g notabene untuk kepentingan produsen, bukan kepentingan konsumen."
nttpr /Anmru.pppi.or.id. I' Kompas, Selasa, 7 Maret 1995
" Pikinn Rakyat, Senin, 23 Juni2003
r57
Jurnal Hukum, YaI.XJ/II, No.2, Juni 20A8
Menurut Efvinaro b?lrf Fyangan ikran .yang seotah membodohi konsumen, padahal di era kohpetisi inimasyarakat konsnrmen sudah sangat kritis' Ambil saji contorr krah obat r"Lii Lpala, s€*elah diminum rupa tuh,jadi biramani sakit Lup"i"lly;itu-'o"i, kok ingatan"' Contoh lainnya, belum timi m5nit r"f"n"n hntai masih terus dimakan karena lantai uerciii'r"hingga V"ri'}"ruh ke '*ilupa komunikator ikfan itu mengajari manusia Indonesia Irrse sekali) 6oror dan rye.nlaqi bila cs{ihat oreh anak-anak yang tahu konteki ,56.1"y3..sah-sah saja bira makanan yang sedang di makan jatuh ke lantai, oi",i,tir lagi latu mlsur muht anak kendati kenyataannya fantai tiJ;k sebersih tayangan ikran di _,:iffli,
;d;tau
Berum fagi tayangan ikr."l yang seorah_fofah mengenakan baju dokter, yang mana modet ini seotah rir"ni"r"nl;' ;;;nn'I'of.ru., sehtngga dapat menggiring opini konsumen, inilah piouul yang terbaik karena ada modef doktemya. Tayangan rainnya ketuaseorah daram tayangan it
;;;;;g
:;:lr?""
Menampirkan tokoh profesi. y3ng netral kepada produk sejenis tidak menekankan seolatr F*qbaik, "t1y. prooutiini-paring r""nya trdak fair dan melanggar tata krama dan t"i" nJir@n. sepertin"inv. seo,"ng dokter, pengacara, sebuah rumah ,"i.it ,ntrr. berikran yang bersifat membujuk, kecuari iktan rumah sakit yang-oerrif"t informatif, ylng
*i"
trend ikran rumah sakit dt sejumrih
perguruan tinggi negeri.
;rk;
agenda yang
menjadi dikefuarkan
Berbagai tayangan ikfan dengan paradigma komunikasi (seperti model komunikJsijarum . hipodJrmir 5t"u model teori peruru) rinear sudah merajai dari duru sampai slkarang p",.. produsen aiau pengikran ;e.hingja masih belum memperhilungkan tefah o"ri6"r,nv a daya kritis masyarakat
;:il
Hil::[lfiil
ffi :l'il:
i
ni'
s e n in
;;il ; i ;;;; i
i Jr]
di
l-,"
pa radism a
Kesan iktan yang mengedepankan keperkasaan seorang komunikator (peny"mp"i pJdn) o"n kornuniL"n (penerima pesan) ikfan qlanggap
pasil tejrmasuk paradigma rama suo"n harus -Jtinggatkan vang n va dikotom i k;; u; ik-;i;; ;l*:# ;:" r.orn rn i["n1ai oerdaya. Dalam kontetis sifit yang o"riri"n^rlng""r"[]n dan abuse terhadap ko-nsumen. oleh L"run"- "r"t, bentuk ekspfoitasi itu, datam konteks inilah relevansi kajian den sa n ada
inlmgnjadi penting diadakan seoagai upaya mencari solusi yang komprehensif untuk mencipta--kan ikfim nirrl yang sehat dan jujur.
Tanggung
j awab Hulcam. . .. (M. Syamsurrin) 158
Menurut siaran pers Badan Pengawas Periklanan, bentuk{entuk pelanggaran ketentuan hukum positif dan etika periklanan Yang.,13a!* ini b"nyif-ailanggar oleh pelaku usaha periklanan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. B tahun 1999, Pasal 17 1. Ayat (1) a yang berbunyi: "Pelaku usaha periklanan dilarang rnemproiuksi lKan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuaniitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa". Tata Krama dan Tata Cara Periklanan lndonesia Bab ll C No- 2 yang 2. berbunyi: "Dokter, ahli farmasi, tenaga medis dan paramedis lain atau atribut-itribut profesinya tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk obat-obatan, alat kesehatan maupun kosmetika. SK Menkes 368, Pedoman Periklanan Obat Bebas Bagian A No. 9 3. yang berbunyi : "lktan obat tidak boleh diperankan oleh tenaga profesi i<esehatan alau aktor yang berperan sebagai profesi kesehatan dan atau menggunakan "setting" yang beratribut profesi kesehatan dan
'4.
laboratorium". Tata Krama dan Tata Cara Periklanan lndonesia Bab ll C No. 10 ayat yang berbunyi: "tklan tidak boteh memanipulasi rasa takut i"slorlng terhad-ap sesuatu penyakit karena tidak menggunakan obat yang diiklankan". Tata Krama dan tata Cara Periklanan Indonesia Bab ll B No. I Ayat a yang berbunyi: "lklan tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan meriUetifan keterangan yang tidak benar, mengelabui dan memberikan janji yang berlebihan". SK Menkes No. 368, Pedoman Periklanan Makanan dan Minuman Bagian A No. 8 yang berbunyi: "lklan tidak boleh dimuat dengan ilus--trasi peragaan maupun kata-kata yang berlebihan, sehingga dapat menyesatkan konsumen". SK Menkes No. 368, Pedoman Periklanan Obat Bebas, Bagian B No. 103 yang berbunyi: "lklan obat harus mencantumkan spot peringatan penitiai seperti pada ketentuan umum" Contoh lklan-lklan yang melanggar ketentuan adalah iklan-iklan TV Adem Sari, iklan W Segar
g
5.
6.
7.
8.
Dinginl-dan iklan TV Kuku Bima yanq melanggar butir I a dan b, sedingkan iklan W Vegeta melanggar butir I a dan e- Di samping itu' iklan f\/ Marem Salep Kulit dianggap melanggar butir I f, dan iklan W Betadine Mouth Wash melanggar butir I a, c, d dan f' Tata Krama dan tata cara Periklanan Indonesia Bab B ll B No. 3 Ayat a yang berbunyi: "lklan tidak boleh mengunakan kata-kata "ted', "piling-n, "nomoisatu" dan atau sejenisnya tanpa menjelaskan dalam
t
159
htto:/lwww. pppi.or. id/agustus/2003
Juni 2008 Jurnal Hukum, Val;XVil, No.2,
hal apa keunggurannya itu dan harus dapat membuktikan surnber_ ' sumber
tersebut.
otentik pemyataan sK Menkes No. 369, pedoman perikfanan obat Bebas No. g yang berbunyi "lkfan obat tidak boreh oituiJian ,niur kharayak anak-anak atau menampirkan anak-anak tanpa'aoany- iupervisi orang dqnasa
9.
atau memakai narasi suara anak-anak yang menganjurkan penggunaan obat. fklan tidak boleh menggambarkan bbhwa
keputusan penggunaan obat diambir oreh contoh rHanlkfan y?ng melanggar ketentuan-ketentuan"n"r-"n"k,,. di atas adatah ikran TV Lactamil dan lklan cetak Mobif Ford, i"dr"ry" metanggar butir ll a, dan iklan TV Betadine prester yang meranggaiuuti, il a dan b. 10. Tata Krama dan tata cara periklanan Indonesia Bab ll B No. 3 Ayat b yang berbunyi: "lklan. harus dijiwai oreh. p"oaingan v"ng Gn"r Perbandingan tidak langsung harus didasarkan "-."1 pada kriteria yang tidak menyesatkan konsumen-". 11- Tata Krama dan Tata cara periklanan Indonesia Bab ll B Ayat cyang berbunyi "rkfan tidak bofeh.seca-ra rangrrng ataupun tidak rangsung merendahkan
produk_produk fain,'. 12. Di antara iklan-ikfan yang meranggar ini terdapat iklan TV Motor Honda yang meranggar -sertabutir ili-b, kian- cltar Tantum Verde pel31g_gar butir lll a, ikfan W AOem San-: dan lklan TV Ellips Facial creamy Foam yang meranggar butir ilf a Jan b. 13. tndonesia, bab rr B No. 1 Ayat a -ant;;; T:I.:j.l",L?l1c^i?,fgriffnan
,*jl
yi;^llf1l
r, n, H; llin"* trqr lif ?_"1"h T gnyeT*a y?Ls u"'"i menserabui ^::Pf dan :::P1,!11 , !:l*ng"? _tidati contoh kran ;;ngsar v;;iff33:*?:, i11i,^I?ig_ ketentuan ini adarah ikrin kl;?i["1,1 Tv "Jeruk Minum .1"ru[;;rrruirlr"'rt.
LTg
r
..
14.
y**::;Y11"39}";,1?lilrll_9eer
I
Paar 13 Ayat (1) b yans berbunyi:
;,[",,#""##,li: ::i#_-1.,?i":::1.dtl*e_lg,u"iikd;ffi ffi'rJt"ii,iJ"ffi;il; Itaa ra/fa^ l-^-t^|--[ perundangan yang berlaku',. 15. Peraturan pemerintah No. 69 tahun lggg pasal 59 Ayat 1 yang berbunyi :"Setiap orang difarang mengikfankan minuman beralkohol dalam media massa manapun;. sebigai conion v""g ,"r"nbg*, tercatat iklan media cetak Bir Bintang. 16. Tata Krama dan Tata cara perikranan Indonesia Bab il A Ayat 1 yang berbunyi -"rkran jujur, pratanggung v jawab dan tidak bertentangan dengan farys hukum iring berfaku,]17. Peringatan "Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamiran o"n janin;''harus ?ii"i""gk", -- * dengan durasi yang cukup, contohnya yaitu , itr"n w LA Liglt
:
Tanggung
jawab Hukum.... (M. Syamsudin)
160
Pertanyaan Yuridis ? Dari gambaran permasalahan periklanan yang telah dikemukkan di atas dapat diajukan pertanyaan yuridis sebagai berikut: 1. Dapatkah pelaku usaha periklanan dipertanggungjawabkan secara hukum atas produksi iklan yang dianggap telah melanggar etika perikfanan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f UUPK ? 2. Dapatkah hakim menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal
62 ayat (21 UUPK yang hukum materiilnya didasarkan pada pelanggaran Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia ?
Dasar-Dasar Pengaturan Perlklanan di Indonesla Sampai saat ini belum ada peraturan perundangan atau undang-
undang yang mengatur secara khusus tentang periklanan. Dasar peraturan periklanan masih tersebar di berbagai perundangan seperti UU Perlindungan Konsumen (UU N0.8/ 1999), KUHP, UU Pers dsb. Di samping itu masalah periklanan juga diatur oleh Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Dalam Asas-asas Umum Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, ditentukan bahwa : * lklan harus jujur, bertanggungjawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku lkfan tidak boleh menyinggung perasaan dan I atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan lklan harus dijiwai oleh asas-asas persaingan yang sehat Asas-asas umum tersebut kemudian dijabarkan dalam penerapan umum maupun penerapan khusus. Dalam Tata Krama dan dan Tata Cara Periklanan Indonesia tesrsebut juga diatur tentang hubungan
antara unsur-unsur yang berkepentingan dalam periklanan, baik hubungannya dengan konsumen, pengiklan sendiri (perusahaan periklanan), pernerintah dan dengan media. Dalam hubungannya dengan konsumen, maka apabila diminta oleh konsumen, maka baik perusahaan
periklanan, media maupun pengiklan harus bersedia memberikan
penjelasan mengenai suatu iklan tertentu. Hal ini terkait dengan hak-hak konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen, masalah periklanan diatur secara umum pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 dan secara khusus pada Pasal 17 UUPK, yang mengafur perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha Pasal 17 UUPK menentukan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
l6l
Jtrrnal Hnlq,tm, Va\'XVTI; No'2, Juni 2008
a- Mengelabuhi
konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan,
/
dan harga .barang dan
atau tarif jasa serta ketepatan
waktu penerimaan barang dan / atau jasa; b. Mengelabuhijaminan /garansi terhadap barang dan I atau jasa; c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan / atau jasa; d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakian barang dan / atau jasa;
e.
Mengeksploitasi kejadian dan / atau seseorang tanpa seiizin yang benrenang atau persetujuan yang bersangkutan; t. Melanggar etika dan I atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Larangan Yang terdapat_dalam pasal 17 tersebut disertai sanksi qilana yang terdapat daram pasar 62 uupK. oatani tersebut periktanan yang metanssai Fasar pryl^?l"ly .t 1r r. srqf ayai i,il"L,.:Yi l:"1.. pi-d" n" penj ara patins j:"_Eg densan .v .sttq rama 5 L,.l ":: I2),dipldana de1{a patins uanvar z'1ouly ,irv", *pi*;, g,:?^J3P"-:lT. ?.'g:13
;;r;i
t;llly{
r
3 Ji-lJ^-J-----:r"ssJFA;i"'i;' pidana' pei;ara n"ri,ij j jiqid?T_ g?san wii d6'";['ftj LTf^**l atau pidana denda paling banyak lima raius hitydr rupiah. hrrnrf
j
l|a-
.
i
A#
Pengaturan Tanggungjawab Hukum peiaku Usaha secara ryym, tanggung jawabtrukum peraku usaha daram undangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didasarkan Pag? prinsipprinsip contractual tiability, product liability, professional
Iiabil ity, dan crimin al responsibitfu.s
a. Contractual Uability
Contractual Liability yaitu tanggungjawab perdata atas das.ar perjanjian/ kontrak dari petaku usaha-@aif'oarang maupun jasa) aias konsum.en akibat mensonsumsi baians ra.ns F:gj:l_I3ls _fl3]arni mgmafT$L.ja.s? yans dioerlcannya. 6dsa; 9$1t!:"1{i_?l3y demikian, di dalam contrcctuat tiability ini terdapat suatu pe4anlian atau kontrak (langsung) antara pelaku usaha dengan ronrur"n, yang
obyeknya bisa barang atau jasa, Dewasa ini, perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen nyaris selalu menggunakal perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku. oreh sebab itu di ialam hukum fqr,!i"",
t Gunawan Johanes, 1ggg, "Tanggung Jawab pelaku Usaha Menurut u.ndang-_r{ndang No. I Tahun 1999 tentiig -perrindungan rconir*"n,, Jumal
Hukum Bisnis, Vol. Vlll Tahun 1999.
Tanggung j awab
Hulom .... (M. Syamsudin)
t62
oerianiian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian atau kontrak atau kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak bsbentuk "miiAir tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinfa telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (pelaku usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki kotsumen. Berhubung isi kontrak baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka pada urnumnya, isi kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha. Bahkan tidak jarang teriadi pelaku usaha mengalihkan kewajiban-kewajiban, yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, kepada konsumen. Ketentuan semaclm ini
kontrak baku disebut exonention clause atau exa nption clause, yang pada umumnya sangat memberatkan atau bahkan
di dafam
cenderung merugikan konsumen.
Kondisi ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam kontrak itulah yang oleh antara UUPK diatur di dalam Pasal 18 UUPK. Pasal ini pada dasamya mefarang pencantuman exonertion c/auses yang berbentuk klausula baku di dalam suatu perjanjian standar, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Pasal 18 UUPK tersebut mengatur bahwa dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian dengan persyaratan-persyaratan tertentu baik isinya, letak dan bentuknya. Pelaku usaha yang mencantumkan ktausula baku dengan isi, letak, dan bentuknya seperti Pasal 18 dalam dokumen atau perjanjian standar yang dibuatnya, dapat dikenakan sanksi perdata mauPun pidana. Sanksi Perdata dapat berupa : (1) Jika perjanjian standar yang dibuatnya digugat di depan pengadilan oleh
konsumen akan menyebabkan hakim harus membuat putusan declaratoir bahwa perjanjian standar tersebut batal derni hukurn (void/nietig) (Pasal 18 ayat 3 UUPK): (2)Jika pelaku usaha yang pada saat ini telah mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian standar yang digunakannya, maka wajib merivisi perianjian
standar yang digunakannya itu agar sesuai dengan UUPK, dengan batas waktu sampai tanggal 20 lApnl2000 (Pasal 18 ayat 4); Adapun sanksi pidana dapat berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rufianl (Pasal 62 Ayat 1 UUPK). Selain berlaku ketentuanketentuan UUPK seperti diuraikan di atas, karena perjanjian standar pada dasarnya adalah juga perjanjian, maka ketentuan di dalam Buku lll KUHPerdata yang penting antara lain: (1) Ketentuan tentang keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata {tentang syarat sahnya perjanjian); (2) Ketentuan-ketentuan tentang
t63
Jttrnal Hukum, Val,;XJrII, No.2, Juni1008
kerugian akibat brcach of ,o!!t:2t!."-!.p:rtormance atau wanprestasi, sebagaimana diatur oreh pasaf 1z4g xuric"ro"t". b. Product Liability Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no orivitlr ot contract) antara peraku usaha (piocru'seidengan konsumen, tanggungjawab p.ii"r" usaha oicailh
6;ffii Liabititv Fffiri: yaitu tanggungjawab perdata s.ecJrl ril,grung (sfncfiaiiw dan petaku usaha (produsen barang) ;t* k;r,l;i,i. konsumen akibat mengkonsumli u"i"ng yang ,d diarami dihasirkannva.
Intisari dari product .riabitity- ini aoarah t"nggrrffi;; berdasarkan perbuatan merawan'hrku, uortiu"-iiiiiiuyanE tefah dimodifikasi menjadi sfncf tlaoiity. eroauct digunakan oreh konsumen,,untuk,",i.,p"roren liabitityini dapat ganii,-igi secara langsung dari produsen. (larangy, -"Jrlliprn memiriki hubungan kontriktuat-tpriviiv of konsumen tidak eontract) dengan produsen tersebut. 'Ketentuan
di dafam uul5. I3.!g mengatur tentang product liability ini adarah pasaf 19 uupx,-vi";;"nyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung. jawao meinoJrikan ganti rugi atas: kerusakan; pencemaiin, ?inratau r"rugi"n' konrumen
ahbat mengkonsumsi barang yary dihasirkan -"i"L oipeidal;*gilKerusakan, pencemaran, din/atau konsumen akF.;at mengonsumsi. barang yang dihasifkan -atau oiperJag*Gi;n -Jprooulen -t dapat terjadi karena petaku urlng; .rr"n" melanggar larangan-larangan_ seuagaiman! dicantsrr.nkarrn:..= dalam pasaf I sampai dengln pasat # Peraku usaha (produsen barang) yang mernprodus;;i . barang dan kemudian temyata u"rang"i"Guut meniinburk*ii kerusakan, pencemaran danTatau kerugr" p"d" r"caii, ei,, barang milik konsumen, maka pelaku- urin" dapat dikenaireir sanksi perdata maupun pidana. sanksi peiaata d"pui'n**d , Pengembalian atau; penggantian uaranJv"ng se;enis .ya.ng atau yang setara nilainya, atau; Perawatan kesEhatan, Pemberian santunan yang sesuai oengan-leientuandan /atau; peraturan
i;;;sd
tupi
ji*
perundang-undangan yang berJaku.
, .,.pefubung intisari dari product tiabitity adalah toftius liability (tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan maka keempat unsur di daram iortius tiabitity yaitu:hukum), u;il; perbuatan melawan hukum (pmh); unsur reiugian, dan unsur hubungan kaus.af antara pmh oihg"r, Lurugi"n yang timbur, . tetap harus ada. Hanya -pembuktiin ,nrri kesarahan tidak
Tanggung jawab
Hukum.... (M. Syamsudin)
merupakan beban konsumen lagi, tetapi justru merupakan beban pihak produsen untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (shifting the burden of proof atau pembuktian terbalik). Hal ini diatur di dalam Pasal 28 UUPK yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19 UUPK merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha. Adapun sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat 3 UUPK yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku (KUHP). Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan bagijaksa untuk melakukan pembuktian.
c,
Professional Liability Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (privity of contrac{) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen, tetapi
prestasi pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (inspanningsverbinten/s), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada Professional Liahility (pertanggungjawaban Profesional) yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung (sfricf liability) dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan yang diberikannya. Sebaliknya, dalam hal terdapat hubungan perjanjian (privity of contracf) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen, dan prestasi pemberi jasa tersebut terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (resultaats verbintenis), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada Professional liability (pertanggungjawaban Profesional), yang menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak (contractual liability) dari pelaku usaha (pemberi jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya. Stricf liability sebagaimana terdapat di dalam Pasal 19 juncto Pasal 28 UUPK, yang berlaku bagi pemberi jasa mengatur bahwa pelaku usaha (pemberi jasa) bertanggung jawab secara langsung untuk memberikan ganti rugi atas: kerusakan; pencemaran dan/atau ; kerugian konsumen akibat merhanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal 19 UUPK ini berlaku bagi pemberi jasa apabila antara pemberi jasa dengan konsumen terdapat hubungan
165
Jurnal Hulanm, Val,XYil, No.2, Juni2008
perjanjian/kontraktual, tetapi prestasi
pemberi jasa tidak terukur.
yang diberikan
oleh
contractu.al liability berlaku bagi pernberi jasa apabiia antara pemberi.l"r? dengan konsumen terdapat hubungan perjanjian/kontraktual, dan prestasi yang diberikan oleh pem6eri jasa dapat diukur. Pelaku usaha harus rnemberikan ganti rugi atas dasar strict liability apabila prestasi pemberi .!-sa fidak dapat diukur, dan kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat memanfaatkan jasa yang dihasilkan Jtau diperdagangkan, karena pelaku usaha pehberi jasa) melarggar larangan-larangan sebagaimana dicantumkan dalarn pasat s sampai dengan Pasal 1Z UUPK. Pelaku usaha (pemberi jasa) yang memberikan jasanya, dan kemudian ternyata jasa tersebut menimbulkan keiusakin, pencemaran dan / atau kerugian pada badan, jiwa dan barang milik konsumen, maka pelaku usaha darrat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Sanksi Perdata dapat berupa : 1) Apabila tanggungjawab pemberi jasa adalah l:rerdasarkan strict liability, maka ganti rugi yang dapat rJituntut dari pemberi jasa diatur di dalam pasal 19 Ayat z l=f upK, yaitu: pengennbafian uang / penggantian jasa yang sejenls / yang setara nitainya / perawatan kesehatan, dan / pemb&ran
santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan
dalam totious liability, yaitu unsur perbuat.:n
rneia;+ai:
perundang-undangan yang berlaku. Berhubung intisari ciari strict liability adalah tortious liabirity ( tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum), maka keempat unsur dr
hukum (pmh), unsur kesalahan, unsur kerugiair, rdan u..is.iii hubungan kausal antara pmh. Dengan kerugian yang tinrbui tetap harus ada, hanya pernbuktian unsur kesalahaai iiriek merupakan beban konsumen lagi, tetapi justrrr merupas3:ri beban pihak pemberi jasa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (shifting the burden of proof atau pembuKien terbalik). Hal ini diatur di dalam pasal 2g uupK yaiTg menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada ateu tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam pasat ig uuPK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha
(pemberijasa).
!
2) Apabila tanggung jawab pemberi jasa adarah berdasarkan
contractual liability;,maka ganti rugi yang dapat dituntut dari pemberi jasa diatur di dalam Buku lll KUHperdata, yang masih tetap berlaku bagi perjanjian tersebut, antara lain, ketentuan-ketentuan tentang kerugian akibat breach of contract / non pertormance atau wanprestasi, sebagaimana
Tanggung jowab
Hukum.... (M. Syamsudin)
166
diatur oleh Pasal 1243 KUHPerdata, yakni
penggantian
berupa biaya, rugi, dan/atau bunga.
3) selain itu, apabila perjanjian pemberian jasa tersebut melanggar larangan-larangan yang dicantumkan di datam butir 1 s.d. I di atas (vide pasal 8 sampai dengan pasar 17 uuPK), maka perjanjian pemberian jasa tersebut
telah melanggar syarat sebab/causa yang halar daram pasar 1320 KUHPerdata. Alhasil jika diajukan ke pengadilan, hakim harus menetapkan putusan yang declaratoir bahwa perjanjian pemberian jasa tersebut batal demi hukum (void, nietig).
Adapun sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat 3
UUPK yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka
berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku (KUHP). Pembuktidn terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan bagijaksa untuk merakukan pembuktian. d. Criminal responsibility Dalam hal hubungan pelaku usaha (barang dan jasa) dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen) maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada
criminal responsibility (pertanggungjawaban pidana)
yaitu
tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang dan /atau jasa) atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (Konsumen). criminal responsibility adalah tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa (atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen). sanksi
pidana
di dalam contract liability, product liabirity, maupun
profesional liability telah dikemukakan di atas. Selain sanksi pidana
itu, terhadap pelaku usaha yang barang dan /atau
jasanya merugikan konsumen, masih dapat dikenakan hukuman pidana tambahan berupa: Perampasan barang tertentu; (2) Pengumuman keputusan hakim; (3) Pembayaran ganti rugi; (4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau (6) Pencabutan izin usaha. Dari ruang lingkup tdnggungjawab hukum peraku usaha di atas, yang didasarkan pada contractual liability, product liability, professional liability dan criminal responsibility, maka untuk produksi iklan yang dianggap telah melanggar etika periklanan dapat dimasukkan dalam dua ranah pertanggungjawaban sekaligus
(1)
(5)
r67
Jurnal Hukum, Vo\,X,I1II, No-2, Juni 2008
: (1) product liability..yang pada intinya adalah perbuatan mefawan hukum (pmh) | tortius ti"tinni; aan (2) prof*riohat fiabtiry yaitu
atas dasar strict fiability. unsur-unsur Perbuatan yang Dirarang dafam perikfanan Unsur-unsut perbuatan Ya.l9 dilarang dalam periklanan diatur dafam pasar 1T ayat (1) uupK yang terdiri dari uniur-unsur sebagai berikut : a. g"JTH:n' ur"j, k^r_1|.ij":, kuantitas, bahan, kesunaan, *::r T"lts:,:l?i
*:-,*pj
ja1
tarir
jil ,il;'ffi;$;-T:il,
P::an.,dan I ataujasa; penerimaan barang ^!-ltau b. Mengelabuhi jaminan /garansi tertradap barang dan ratau jasa; c. Memuat informasi yang kefiru, satah atau tidak tepat mengenai barang dan latau jasa; d' Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakian barang dan / atau jasa; e.
jr*::^:?:_l :!11 -"".re.orans *"*r""j'#1li:i benrenang atau persetujuan yang bersang[;t";
tanpa seiizin yans
Mefanggar etika dan I atau ketentuan peraturan perundang_undangan mengenai periklanan. Pengaturan Pasaf 17 ayat (1). di atas perlu dibedakan antara pihak pelaku usaha periklanan dengah pinir peralu Lsaha pemesan iktan. Terkait dengan adanya ikran yang Jianggap menyes?tkan atau pemyataan yang salah seperti pada huruf a, b, JJn'c, ji[a plr"ru usaha perikfanan tidak mengetahui iktikat bY.-k dari pemesan iklan haka pelaiu tidak sepatutunya dipertanggungjaurabkan ueroaiarran ula'na peritoanan iui"ntu"n
pasa! tersebut. pihak yang haruJ aiirintai p"rt"nlgungjawaban hukum atas kerugian konsumen
akibat ikran
6;9- i"jnvJ' *unvur"tr"n
atau mengandung pemyataan yang salah aoitat'ipetaku usana-p6*"r"n lktan. Lain harnya dengan unsur yang terdapat g."!"* hunrf d, meski,pun hal tersebut subtansinyi atas kemauan pemesan iklan, tetapi pelaku usaha perfkranan secara mudah o."e"l ,i,"nJ"Lnui "i"n yang dipesan isi iktan bahwa di dalamnya tidak memuat informas'i rnengenai risiko pemakaian barang dan /jasa yang diiklankan.. ogqi{ial jufa subtansiyang disebutkan dalam huruf 9?n walaupun atas inisiatif iJr"p usaha pemesan kfan, akan tetapi kegiatan yang b6rupa eksploitasi feJaaian dan | 5t", tanpa seizin yang ai"u yang persangkutan ""r"o*ng !.grwengng danjuga yang meranggar etika, selain dapai?"i:"triuan diketahui oten-pllad pemesan iklan juga sangat tdrkait dengan profesionatisme pefaku usaha periklanan. Dalam haf ini per.a.ku usaha- perikranan dianggap tu,'t serta mefakukan . perbuatan Y3ng .difarang dalam pasal ter$eb-ui sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. 6
t
I
;J;;
5
Ahmadi Miru dan sutarman Yodo. 2a04. Hukum perlindungan -vv-' "sA konsumen. Jakarta : Rajawali press. Hlm tog.
Tanggung jawab
-
Hulam.... (M.
Syamsudin)
Anallsls Hukum Yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah larangan yang terdapat pada Pasal 17 ayat (1) huruf f UUPK, yaitu pelaku usaha
periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika periklanan. .lika ketentuan ini dilanggar, maka pelaku usaha periklanan tersebut dapat clikenai sanksi pidana yaitu dipenjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Pelarangan pada Pasal 17 ayat (1) huruf f tersebut menurutpenulis memuat adanya kerancuan hukum. Bukankah wilayah etika dan hukum itu merupakan dua entitas yang berbeda. Perbedaan dua wilayah tersebut tentunya membawa konsekuensi yang berbeda jika kedua norma itu dilanggar. Sanksi terhadap pelanggaran norma etik adalah sanksi etik dan sanksi pelanggamn norma hukum adalah sanksi hukum. Etika Periklanan merupakan selft-regulation bagi masyarakat profesi penklanan sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan atas berbagai praktek r:eriklanan yang bertentangan dengan kode etik. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan norma-norma etik adalah organisasi p'rofesi periklanan. Organisasi profesi lebih tahu apakah salah satu iklan merupakan kreatifitas kompetitif atau semu belaka. Dengan patokan kode *tik periklanan sebagai selft regulation organisasi profesi periklanan tidak hanya bersifat mengontrol saja, akan tetapi dapat mengambil tindakan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik. Pengaturan pelanggaran etika periklanan yang dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang (UUPK) yang terdapat pada Pasal 17 ayat (1) huruf f membawa kerancuan hukum. Konsekuensi terhadap pengaturan ini yaitu hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat 2 UUPK terhadap petaku usaha periklanan yang mefanggar Pasaf 17 Ayat (1) huruf f. Subtansi pelanggarannya bukan pelanggaran hukum akan tetapi pelanggaran etik yaitu Tata Krama dan Tata Cara Periklanan lndonesia. Pasal 62 ayat (2) UUPK menentukan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana debda paling banyak Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah).
Dalam praktek
di
pengadilan, hakim
juga akan
kesulitan !'nenerapkan pasal tersebut, yang. mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Seorang hakim tidak berwenang mengadili perkara pelanggaran etika periklanan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan didasarkan pada hukum materiil yang berupa Tata Karama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang disusun oleh organisasi periklanan, yang merupkan se/fr regulation.
r69
Juni 2008 Jurnal Hukurn, VoLW'II' No'2'
Berdasarkan uraian ini maka ketentuan yang terdapat pasat 17 ayat (1) huruf f tersebut mengandgng kerancuan-hukum pada JJn tio"r. dapat diterapkan dalam praktek pero-itan. rri.ir $o"kdapat menjatuhkan pidana berdasarkan pelanggaran Tatakrama oan periiLnan tndonesia. caia Penegakan norma etika periklanan ro"Ln-r"*n"ng organisasi profesi periklanan yang bersangkutan.
iil
Simpulan
Etika dan hukum itu. merupakan dua entitas yang berbeda. -t.#t;;t; perbedaan dua witayah rersebut riembawa iori*ftrensi yang berbeda jika kedua norma ilu oilangge'r. danrci norma etik adafah sanksi etik dan t"nft'ipetanggaranterhadap pefangganan norma hukum adafah sanksi hukum' Norma etik rnerupakan'""ffi-7".gruration bagi masyarakat profesi periklanan sendiri untuk rneiakukan tinaatln+indakan-atas berbagai praktek perikranan ycng mempunyai .yang bertentang"n-d"ng;n-ioo" kewenangan untuk rnenegakkan norma-norma .e.tik. etik aoatal organisasi profesi periklanan' Dengai patokan rooe eiir< periklanin "n?hv" seoagai setr? rcg u I ation organise,ci profesi perikranan ilo"-r #;;engontrol saja, akan tetapi oapit mengambif ttndaiin terfrada.n anggotanya y€ng merakukan peranggaran kode ;tk. oterr k*d; itu lawauan atas pertanyaan yuridis di atas dapat disimpulkan : 1' Pengatur"n rr,llg.a petaku usaha perikranan agar _b_"gi tidak memproduksi., iktan yang metanggar etika vang terdapat pada pasar 17
b;
2'
;n:Lll#H,:ff ?,;:flr"ff"#'r,ngr"';;inhukumi"ntio"iepui
Hakim tidak lapat lgnjatufrj
Ii",
iri*r,ffim:::"
DAFTAR PUSTAI(A Ahmadi Miru dan Sutarman yodo. 2004. Hukum perlindungan konsumen. Jakarta : Rajawafi press; Az Nasution. 2000. Konsumen Hukum. Jakarta pustaka Sinar
:
Harapan;
Darmawan,l*?Ti:Jll*_I*n-nygl1y.f 3
:
:f::i LY
^
yl gfi 1,.^1,11
*
Ji'
epr1lu.UsahadalamTinjauan r'" n" . ui ria, ;:;:F'" Hfi ffi I "
;;
\rral-*^^ o t^l-. David Oughton &-John Lowry. 1ggT, Consumer Law. London: "'ff.lHnT: Blackstone Press Limited;
Tanggung j awab
Hukum.... (tvl syannsudin)
Gunawan Johanes, 1999, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Jumal Hukum Bisnrs, Vol. Vlll Tahun 1999. Darmawan, Thomas. 1999. 'Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Tiniauan Subtansi UU Perlindungan Konsumen". Makalah pada Pertemuan Nasional Organisasi Konsumen, yang diadakan di YLKI Bogor; Handayani, Sri, 1994. "Tanggung Gugat Produsen Bahan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen di lndonesia (Satu Studi Perbandingan
Sistem Hukum)'. Iesis Program Pasca Sarjana
Universitas
Airlangga Surabaya;
Sidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen lndonesia, jakarta
: PT
Grasindo;
Shofi, Yusuf. 2000. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-lnstrumen Hukumnya. Bandung : PT Citra Aditya Bakti ; Sudaryatmo. 1999. Hukum dan Advokasi Konsumen, Bandung : PT Citra Aditya Bakti; Tunggat, Hadi Setia. 1999. Undang-Undang Rl Nomar 8 Tahun 1999 tentang Peflindungan Kansumen. Haruarindo ; Widjaya, Gunawan, dan Yani, Ahmad. 2000. Hukum Tentang Pertindungan Konsumen. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama ; Pikiran Ralcyat, Senin, 23 Juni 2003 Bemas,3O November dan 3, 6 Desember 1999; Jateng Pos,25,29 November 1999 ; Kabar Kampus,29 Nopember dan 3 Desember 1999; Kedaulatan Ral
t7r
Jrrnal Hukum,
