0 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/P/2004 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ANGKA KREDITNYA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang
bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 117/KEP/M. PAN/10/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Informasi Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SKB/KA.LIN/2003 dan Nomor 48 Tahun 2003, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk Menandatangani Keputusan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4
r
2
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 117/KEP/M. PAN/10/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya; 8. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Informasi Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SKB/KA.LIN/2003 Tahun 2003, Nomor 48 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ANGKA KREDITNYA.
Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional. 2. Pemberian kuasa adalah pemberian sebagian wewenang Menteri kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan : a. pejabat yang menerima kuasa tersebut menandatangani keputusan mutasi kepegawaian atas nama Menteri; b. pejabat yang menerima kuasa tersebut tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya. Pasal 2 (1) Memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk atas nama Menteri menandatangani Keputusan penyesuaian dalam jabatan fungsional dan angka kredit Pranata Hubungan Masyarakat Madya, golongan ruang IV/c ke bawah, dan Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia, golongan ruang lll/d dan lll/c ke bawah di lingkungan Depdiknas. (2) Memberi kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depdiknas untuk atas nama Menteri menandatangani Keputusan penyesuaian dalam jabatan fungsional dan angka kredit Pranata Hubungan Masyarakat Madya, golongan ruang IV/b dan IV/a ke bawah, dan Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia, golongan ruang lll/d dan lll/c ke bawah di lingkungan Depdiknas. (3) Memberi kuasa kepada Kepala Bagian Pengangkatan Dalam Jabatan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depdiknas untuk atas nama Menteri menandatangani Keputusan penyesuaian dalam jabatan fungsional dan angka kredit Pranata Hubungan Masyarakat Muda, golongan ruang lll/d dan lll/c ke bawah, dan Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia, golongan ruang lll/d dan lll/c ke bawah di lingkungan Depdiknas.
4
Pasal 3 Spesimen tandatangan dan paraf pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2004.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal • D»s»li«r 2@04 NTERI PJENDIDIKAN NASIONAL,
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 169 /P/2004 TANGGAL 8 D».emTBer 2(m
SPESIMEN TANDATANGAN DAN PARAF PEJABAT NO.
NAMA, NIP, DAN JABATAN
PANGKAT/ GOLONGAN
1.
Dr. Baedhowi, M.Si. NIP 130803888 Sekretaris Jenderal
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
2.
Drs. H. Mudji Jusuf NIP 130541714 Kepala Biro Kepegawaian
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
3.
Pembina Tingkat 1, Dra. Garti Sri Utami, M.Ed. NIP 131696890 Gol. IV/b Kepala Bagian Pengangkatan Dalam Jabatan pada Biro Kepegawaian
TANDATANGAN
PARAF
