2004 tentang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

HASIL RPT TGL , 2-9-04

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Pol. : Kep / 43 / IX / 2004 tentang TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

Mengingat

:

Bahwa dalam rangka pengaturan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan keputusan. :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya. 4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan perubahannya. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. / BAB I ……

2 KEPUTUSAN KAPOLRI

NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

/

/2004 2004

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Kapolri ini yang dimaksud dengan : 1.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.

Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap Peraturan Disiplin anggota Polri.

3.

Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

4.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin.

5.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin.

6.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang anggota Polri pada waktu sedang melakukan pelanggaran disiplin, atau dengan segera sesudah beberapa saat pelanggaran itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan pelanggaran disiplin yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan.

7.

Temuan adalah pelanggaran disiplin yang ditemukan baik langsung maupun tidak langsung oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural.

8.

Penyelidikan Provos Polri adalah serangkaian tindakan anggota Provos Polri untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin dan hukum, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan hukum.

9.

Penyelesaian pelanggaran disiplin adalah proses penanganan perkara disiplin oleh Provos atau Pejabat yang berwenang atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, sampai memperoleh keputusan hukuman disiplin berkekuatan tetap.

10.

Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Polri.

11.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Polri melalui sidang disiplin.

12.

Pemeriksaan pelanggaran disiplin adalah proses kegiatan yang dimulai dari pemeriksaan oleh Provos Polri atau Pejabat yang ditunjuk sampai dengan pemeriksaan di depan sidang disiplin. / 13. Atasan …..

3 KEPUTUSAN KAPOLRI


/

/2004 2004

13.

Atasan adalah setiap anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Polri yang lain.

14.

Atasan Langsung adalah anggota Polri yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.

15.

Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Polri yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.

16.

Bawahan adalah setiap anggota Polri yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.

17.

Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah Atasan yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

18.

Atasan Ankum adalah Atasan langsung dari Ankum.

19.

Provos adalah satuan fungsi pada Polri yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

20.

Pemeriksa adalah anggota Provos Polri atau pejabat yang diberi wewenang berdasarkan surat perintah dari Ankum atau Atasan Ankum untuk melakukan pemeriksaan.

21.

Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan diperiksa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tingkat sidang disiplin.

22.

Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan dalam tingkat pemeriksaan Provos atau pada pemeriksaan sidang disiplin guna pembuktian atas terjadinya pelanggaran disiplin, kecuali orang yang dalam keadaan sakit ingatan dengan dikuatkan keterangan dokter.

23.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian disiplin di lingkungan Polri. Pasal 2

Penyelesaian pelanggaran disiplin bertujuan untuk terwujudnya integritas disiplin, dan tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri . Pasal 3 (1)

Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada Ankum.

(2)

Ankum berwenang memerintahkan Provos dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri. / BAB II …..

4 KEPUTUSAN KAPOLRI


/

/2004 2004

BAB II DASAR DAN BENTUK PENYELESAIAN PERKARA Bagian Kesatu Dasar Pasal 4 Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin didasarkan atas: a. Laporan; b. Tertangkap tangan; c. Temuan oleh petugas. Pasal 5 (1)

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atas adanya pelanggaran disiplin.

(2)

Laporan yang disampaikan dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Provos. Pasal 6

(1)

Tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, langsung diperiksa oleh Provos.

dapat

(2)

Penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan, dapat dilakukan tanpa surat perintah. Pasal 7

(1)

Temuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural.

(2)

Hasil temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada Provos melalui Ankum untuk proses penyelesaiannya. Bagian Kedua Bentuk Penyelesaian Pasal 8

Bentuk penyelesaian pelanggaran disiplin adalah pemberian sanksi disiplin berupa: a. Tindakan disiplin. b. Hukuman disiplin. Pasal 9 (1)

Tindakan disiplin diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang sedemikian ringan sifatnya, penjatuhan sanksi langsung dilaksanakan oleh Atasan tanpa melalui sidang disiplin. / (2) Apabila ….

5 KEPUTUSAN KAPOLRI


(2)

/

/2004 2004

Apabila petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepangkatannya lebih rendah dari anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, maka petugas menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Ankum pelanggar untuk dijatuhi sanksi tindakan disiplin. Pasal 10

Pelanggaran disiplin yang digolongkan sebagai pelanggaran yang sedemikian ringan sifatnya adalah: a. Tidak membawa surat kelengkapan data diri. b. Pelanggaran perilaku. c. Pelanggaran ketertiban penggunaan seragam Polisi, atribut dan kelengkapannya. d. Pelanggaran sikap tampang/performance. e. Pelanggaran atas kelengkapan Ranmor. f. Pelanggaran atas penggunaan inventaris dinas. g. Lupa membawa surat izin senjata api inventaris dinas yang dipinjam pakaikan. h. Ke luar kantor pada jam dinas tanpa izin pimpinan/atasan. Pasal 11 (1)

Sanksi tindakan disiplin sebagaimana dimaksud berupa : a. teguran lisan. b. tindakan fisik.

dalam Pasal 9 ayat (1)

(2)

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat pembinaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(4)

Sebagai bukti adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota, maka petugas/atasan mengirimkan bukti pelanggaran (tilang) atau adanya pemberitahuan dari atasan yang melakukan pelanggaran anggota dimaksud kepada Ankum.

(5)

Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan secara kumulatif. Pasal 12

(1)

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah : a. Atasan langsung. b. Atasan tidak langsung. c. Anggota Provos sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.

(2)

Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dicatat dalam buku data personel perseorangan dan dilaporkan kepada Ankum serta Pejabat Personel dan Provos secara berjenjang. / Pasal …..

6 KEPUTUSAN KAPOLRI


/

/2004 2004

Pasal 13 Hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankum dan/atau Atasan Ankum kepada anggota Polri yang melanggar disiplin melalui sidang disiplin. Pasal 14 Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa: a. Teguran tertulis; b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. Penundaan kenaikan gaji berkala; d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. Mutasi yang bersifat demosi; f. Pembebasan dari jabatan; g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Pasal 15 (1)

Ankum penuh dan Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

berwenang menjatuhkan hukuman

(2)

Ankum terbatas berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b.

(3)

Ankum sangat terbatas berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

(4)

Ankum tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dapat melaksanakan sidang disiplin atas perintah Ankum penuh. Pasal 16

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dapat dijatuhkan secara kumulatif (berganda) maupun alternatif (pilihan). BAB III PELAKSANAAN Pasal 17 Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan: a. Penerimaan laporan. b. Pemeriksaan. c. Pemeriksaan dalam sidang disiplin. d. Penjatuhan hukuman. e. Pelaksanaan hukuman. f. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan. / Bagian …..

7 KEPUTUSAN KAPOLRI


/

/2004 2004

Bagian Kesatu Penerimaan Laporan Pasal 18 (1)

Setiap adanya laporan pelanggaran disiplin anggota Polri, dituangkan dalam laporan polisi.

(2)

Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Provos dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan.

(3)

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dilakukan pemanggilan terhadap Saksisaksi dan pelanggar guna pemeriksaan.

(4)

Terhadap adanya laporan yang belum jelas, perlu dilakukan penyelidikan. Pasal 19

(1)

Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan oleh Provos atau pejabat yang ditunjuk oleh Ankum atau Atasan Ankum.

(2)

Petugas yang menyampaikan

(3)

Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada keluarganya atau Ketua RT atau Ketua RW atau Ketua lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

(4)

Terhadap Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan serta tidak memenuhi panggilan untuk ketiga kalinya, maka petugas dapat membawa disertai dengan surat perintah.

(5)

Terperiksa yang tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan karena dinas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh atasannya, Provos dapat melakukan pemeriksaan di tempat.

surat panggilan adalah setiap anggota Polri.

Pasal 20 (1)

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilakukan oleh anggota Provos Polri atau petugas yang ditunjuk oleh Ankum.

(2)

Penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin dilakukan untuk menentukan benar tidaknya terjadi pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, guna pemeriksaan lebih lanjut. Bagian Kedua Pemeriksaan Pasal 21

Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut: / a. Tantama ….

8 KEPUTUSAN KAPOLRI


a. b. c. d.

/

/2004 2004

Tamtama dan Bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara. Perwira menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Pertama. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira menengah. Pasal 22

Pemeriksaan pelanggaran disiplin merupakan tindak lanjut dari adanya penerimaan laporan, tertangkap tangan, dan temuan oleh petugas dalam bentuk kegiatan berupa: a. Pemanggilan Terperiksa dan Saksi. b. Pembuatan berita acara pemeriksaan. c. Pemeriksaan Saksi Ahli. Pasal 23 (1)

Pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh beberapa anggota yang menyangkut 2 (dua) daerah kewilayahan atau lebih, dapat dilakukan oleh Provos kesatuan yang lebih tinggi (Polwil/Polda/Mabes Polri).

(2)

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada tingkat kewilayahan yang tidak segera ditindaklanjuti oleh kesatuan anggota pelanggar yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka pemeriksaannya ditangani oleh Provos dari kesatuan yang lebih tinggi.

(3)

Pemeriksaan oleh Provos sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perintah Atasan Ankum.

(4)

Hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuat dalam satu berkas perkara dan diserahkan kepada Ankum guna diselesaikan perkaranya melalui sidang disiplin. Pasal 24

(1)

Terhadap pelanggar disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, Provos dapat melakukan pengamanan dalam rangka keselamatan pelanggar atau orang lain dan pencegahan melakukan perbuatan yang dilarang serta kepentingan penyelesaian pemeriksaan.

(2)

Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan : a. negara/wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat; b. dalam penugasan operasi khusus kepolisian, atau; c. dalam kondisi siaga I;

(3)

Tempat pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Ankum. / (4) Pengamanan …..

9 KEPUTUSAN KAPOLRI


(4)

/

/2004 2004

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selama-lamanya 1 x 24 jam yang selanjutnya diserahkan kembali pada Ankum. Pasal 25

Guna memperkuat pembuktian, pemeriksa dapat melakukan pengambilan dan/atau penerimaan barang bukti pelanggaran disiplin. Pasal 26 (1)

Hasil pemeriksaan terhadap Saksi, Terperiksa, Saksi Ahli, dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin disusun menjadi satu berkas pemeriksaan yang berbentuk berkas perkara pelanggaran disiplin.

(2)

Berkas perkara pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. Sampul berkas perkara pelanggaran disiplin; b. Resume; c. Laporan polisi; d. Surat perintah pemeriksaan; e. Surat panggilan; f. Berita acara pemeriksaan terperiksa, saksi dan saksi ahli; g. Daftar barang bukti; h. Berita acara penyerahan dan penerimaan barang bukti; Pasal 27

(1)

Berkas perkara pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilimpahkan oleh Provos kepada Ankum.

(2)

Berkas perkara pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 apabila pemeriksaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diserahkan kepada Provos untuk kemudian dilimpahkan kepada Ankum. Pasal 28

(1)

Ankum setelah menerima berkas perkara pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meminta pendapat hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum.

(2)

Pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 7 hari telah diserahkan kepada Ankum. Bagian Ketiga Sidang Disiplin Pasal 29

(1)

Penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. / (2) Selambat-lambatnya …..

10 KEPUTUSAN KAPOLRI


/

/2004 2004

(2)

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas perkara pelanggaran dari Provos, Ankum harus menyelenggarakan sidang disiplin.

(3)

Untuk menyelenggarakan sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Ankum menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang. Pasal 30

(1)

Susunan keanggotaan dan perangkat sidang serta tata cara sidang disiplin dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri tentang Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.

(2)

Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan Surat Perintah Ankum. Bagian Keempat Penjatuhan Hukuman Pasal 31

(1)

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.

(2)

Setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan Saksi, Terperiksa, Saksi Ahli, Pendamping Terperiksa serta barang bukti, Ankum menjatuhkan putusan hukuman disiplin.

(3)

Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum. Bagian Kelima Pelaksanaan Hukuman Pasal 32

Tata cara pelaksanaan hukuman disiplin dilakukan sebagai berikut: a.

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin, yang aslinya diberikan kepada terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum.

b.

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b , c, dan d, dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin dengan menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun, yang aslinya diberikan kepada Terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum.

c.

Putusan sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum. / d. Hukuman …..



/

/2004 2004

d.

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan f, dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada Terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum.

e.

Putusan sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf d, harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum.

f.

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada Terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum

g.

Putusan sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf f, pelaksanaannya diserahkan kepada Provos. Pasal 33

Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan Terhukum sesuai hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin.

masa

Pasal 34 Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, d, e, dan f, anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman tersebut harus dikembalikan pada keadaan semula. Pasal 35 (1)

Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya.

(2)

Rekomendasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Provos. Bagian Keenam Pencatatan Data Personel Perseorangan Pasal 36

(1)

Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan, yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personel Perseorangan (RHPP). / (2) Pencatatan …..



/

/2004 2004

(2)

Pencatatan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos, Paminal dan Ankum pelanggar.

(3)

Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisi : a. Identitas Pelanggar; b. Waktu dan tempat pelanggaran; c. Jenis pelanggaran; d. Jenis hukuman; e. Nomor putusan hukuman; f. Batas waktu pelaksanaan hukuman.

(4)

Mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin, format suratsurat dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara disiplin sesuai dengan lampiran A sampai dengan R Keputusan ini. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan isi Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB V PENUTUP Pasal 38 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Paraf : 1. Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : …… b. Ketua Sub Pokja

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Jakarta 2004

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

: ……

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri :…… Kepada Yth : Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

Drs. DA’I BACHTIAR, S.H. JENDERAL POLISI

PARAF PARAF PARA PEJABAT : 1. Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : ………

6. Kababinkam Polri : …….

12. Kadivpropam Polri

b. Ketua Sub Pokja : ………

7. Kabaintelkam Polri : ……..

13. Kadivtelematika Polri : ……..

8. Derenbang Kapolri : ……..

14. Kalemdiklat Polri

: ……..

9. De SDM Kapolri

: ……..

15. Kakorbrimob Polri

: ……..

10. Delog Kapolri

: ……..

16. Koorsahli Kapolri

: ……..

11. Kadivhumas Polri

: …….

17. Ses NCB Interpol

: ……..

2. Kasetum Polri

: ………

3. Wakapolri

: ..…….

4. Irwasum Polri

: ……..

5. Kabareskrim Polri

: …….

: ……..



/

/2004 2004

UMUM 1.

Komjen Pol. Drs. Suyitno LS, S.H., MSi (Kabareskrim Polri) a.

b.

c. d.

e.

f.

g. h.

2.

Dalam hal pelanggaran disiplin berkaitan dengan tindak pidana dan memerlukan kompetensi penyidik, maka surat perintah ditandatangani/dikeluarkan oleh Bareskrim atau Pejabat dibawahnya sesuai cakupan tugasnya, sehingga anggota provos dapat melakukan kewenangan penyidikan sesuai HAP/UU No. 8/1981. (Berkaitan dengan Lampiran E). Pencatatan Data Personel agar digunakan sebagai data masukan pembinaan karier yang bersangkutan, sehingga surat-surat berkaitan pelanggaran disiplin unit-unit kerja terkait harus diberikantembusan surat untuk kepentingan monitor perkembangan Data Personel itu. Manfaatkan jaringan informasi personel melalui infolahta Telematika (on line) untuk percepatan pencatatan Data Personel. Perlu dijelaskan apabila tindakan disiplin yang sudah diberikan oleh Ankum menjadi bagian dari hukuman disiplin sehingga tumpah tindih atau duplikasi hukuman dapat dihindarkan. Perlu ada tambahan pasal secara limitative, manakala terperiksa merasa keberatan, kemudian mengajukan keberatan melalui tuntutan/gugatan perdata, pidana maupun TUN. Perlu penyelarasan kembali dengan keputusan-keputusan Kapolri sebelumnya (Pengertian, perbedaan pemahaman pasal demi pasal, khususnya yang dapat menimbulkan salah penafsiran yang keliru atau dimanfaatkan terperiksa/yang keberatan). Lampiran H tentang Resume , sebelum “Kesimpulan” ada “Pembahasan”. Lampiran N, judul seharusnya “Pengamanan Pelanggar Disiplin” bukan “Pelanggaran”.

Brigjen Pol. Edhi Susilo (Wakadivtelematika) a. b.

Tiap hal yang memerlukan atensi, perlu diketik huruf tebal agar lebih jelas. Lampran C dalam poin “Menerangkan bahwa : agar dipenuhi unsur 7 Kah.

LAMPIRAN A KEPUTUSAN NO. POL. : KEP/ / TANGGAL :


KAPOLRI /2004 2004

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA DISIPLIN ANGGOTA POLRI

PIMPINAN

LAP GAR PLIN

PROVOS ADUAN

PAMAPTA

SARAN HK BINKUM

PROSE S RIKSA

ANKUM ATASAN

SID PLIN SID KKE

PUT SKHD P R O V

LAKKUM

BBS TER HK

PUT -ADM - PTDH


: :

Jakarta

R E K

WAS LAK 6 BL

2004

YANDUAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANMAS


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN B KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK

Jakarta,

No.Pol. : ……. / ……. / …… Klasifikasi : ……… Lampiran : ……. Perihal : Mohon bantuan pemeriksaan

2004

Kepada Yth.

………. di ………

1.

Dasar : a. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, untuk pembinaan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan mental disiplin anggota Polri. b. PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Polri. c. Laporan Polisi No. Pol. : LP/ / /2004/…. An. Pelapor ……… d. Surat pengaduan atas nama ….. tanggal ……

2.

Bersama ini dihadapkan : a. Nama b. Pangkat/Nrp. c. Jabatan

:………………………………. : ……………………………… : ………………………………

Yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal ……. 3.

Atas dugaan terjadinya pelanggaran disiplin, mohon agar Terperiksa tersebut di atas, diperiksa bersama Saksi yang diperlukan.

4.

Hasil pemeriksaan agar dikirimkan kepada kami disertai dengan saran tindak.

Kepada Yth 1. Terperiksa

Jakarta,

Tembusan : 1. …….. 2. …….. 3. …… 4. Dst.

Selaku

2004

ANKUM/ATASAN ANKUM ………………………….

Paraf : 1. Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : Vide Draft b. Ketua Sub Pokja

: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


: Jakarta :

2004




LAMPIRAN C KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK

LAPORAN POLISI No. Pol. : LP /

/

/ 2004

----------- Pada Hari ini …… tanggal …… tahun …… pukul ….. di….. telah datang melapor / mengadu ---------………………………………………………………………………………………………………………………………. ---------------------------------------------- Nama Jelas -------------------------------------------Pangkat/Nrp ….. Jabatan/pekerjaan ….. Tempat/tanggal lahir ….. Agama ……Alamat ……………. Menerangkan bahwa : ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. --------- Setelah itu pelapor/ pengadu membubuhkan tanda tangan di bawah ini …………………………………

Tanda tangan pelapor/ pengadu

(………………………………)

---------- Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah dan jabatan ---------------- Kemudian Laporan Polisi ini ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut di atas -------------------

Mengetahui

Yang menerima laporan

(---------------------)

(-----------------)

1.


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


: Jakarta :

2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN D KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : K/ / /2004

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan, bahwa pada hari ini ……………………………tanggal…………. Pukul ………………… telah datang ke ………... Seorang laki-laki/perempuan Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing : Nama : ……………………………………………... Pangkat / NRP : ……………………………………………... Kesatuan : ……………………………………………... Tempat /Tanggal Lahir : ……………………………………………... Agama : ……………………………………………... Kebangsaan : ……………………………………………... Alamat : ……………………………………………... Telah melaporkan tentang terjadinya peristiwa/perkara …………………………………. yang terjadi di ……………………….. ….. pada tanggal ………………………………... Kerugian atas nama …………………… yang dilakukan oleh ………………………… sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol.: …………………… .. tanggal ………………….. Tanda Tangan Pelapor

Jakarta,

2004

Yang Menerima Laporan

( ………………………. )


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


: Jakarta :

2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN F KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK

No. Pol.

SURAT - PANGGILAN : SPG/ /

/2004

Pertimbangan

:

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan pelanggaran disiplin, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya

Dasar

: 1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Laporan Polisi No. Pol.: LP/ / /2004/…. An. Pelapor ………………… 4. ………………………………………………………………………………. MEMANGGIL Nama Umur /Jenis kelamin Agama Pekerjaan Kewarganegaraan Alamat

Untuk

:

: ……………………….. : ……………………….. : ……………………….. : ………………………. : ………………………. : ……………………….

Menghadap kepada …… di Kantor ..… pada hari …… tanggal …….. pukul …….. di …….. untuk didengar keterangannya sebagai .……. dalam perkara pelanggaran disiplin ……………………… …… yang diduga dilakukan oleh …… (Nama,PKT/NRP, jabatan, Kesatuan) melanggar Pasal ……………… PP No. 2 Tahun 2003.

(……………………) Pada hari ini …………… tanggal …………… 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diketahui oleh …………………..


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


: Jakarta :

2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN G KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK

DAFTAR PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN No.Pol.: / / / / 2004

Terperiksa : Nama : ……………………………………………... Pangkat / NRP : ……………………………………………... Kesatuan : ……………………………………………... Tempat Tanggal Lahir: ……………………………………………... Agama : ……………………………………………... Kebangsaan : ……………………………………………... Alamat : ……………………………………………... Melanggar

: Pasal …….. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Yo ……………Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri .

Barang Bukti : ……………..………………...…………………………………………………………………. ……………………………………………... ………………………………………………….. Saksi : ………………………………………...……………………………………………… ……………………………………………... ………………………………………………….. Jakarta,


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


: Jakarta :

2004

2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN H KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK

RESUME

I.

DASAR 1. Laporan Polisi No. Pol.: LP/ 2. ……………. 3. …………….

II.

PERKARA Pelanggaran Disiplin …………………

III.

FAKTA-FAKTA 1. Pemanggilan 2. Keterangan Saksi 3. Keterangan Terperiksa 4. Barang Bukti

IV.

PEMBAHASAN

V.

KESIMPULAN

VI.

PENDAPAT

/

/2004/Pusprov

tanggal. …………….

: : : :

Berdasarkan pengakuan Terperiksa dan keterangan Saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan serta Barang Bukti yang ada, cukup alasan Terperiksa Nama ………… Pangkat/NRP. ……… jabatan …………. Kesatuan ……….. alamat ………… cukup bukti telah melakukan perbuatan ……… yang dapat dipersalahkan melanggar Pasal ………… PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. VII.

PENUTUP Demikian Resume ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat Sumpah dan Jabatan sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di ………pada hari, tanggal di bawah ini. Jakarta,

2004 Pemeriksa

Paraf : 1.

Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : Vide Draft b. Ketua Sub Pokja

: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


: Jakarta :

2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK DAFTAR TERPERIKSA NO 1

NAMA/PANGKAT/NRP 2

PEKERJAAN 3

KESATUAN 4

ALAMAT 5

JAKARTA,

2004

PEMERIKSA ………………..


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:……


: :

Jakarta 2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN J KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK DAFTAR SAKSI NO 1

NAMA 2

BANYAKNYA 3

KETERANGAN 4

JAKARTA,

2004

PEMERIKSA ………………..

Paraf : 1. Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : Vide Draft


: Jakarta :

2004

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA b. Ketua Sub Pokja

: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN K KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK SURAT PENERIMAAN BARANG BUKTI Terhadap PELANGGARAN DISIPLIN Menimbang

: 1. 2.

Setelah membaca ……………. Hasil pemeriksaan terhadap …………….

Dasar

: 1. 2. 3.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. …………………. PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. DIPERINTAHKAN

Kepada

: ………………………………..

Untuk

: Menerima penyerahan barang bukti dari Terperiksa/ Saksi : Nama : …………………………. Pangkat/ NRP . : …………………………. Jabatan : …………………………. Kesatuan : …………………………. Tempat tinggal : …………………………. Barang bukti berupa : 1. …………………………………………….. 2. …………………………………………….. Yang diduga merupakan Barang pelanggaran disiplin dimaksud.

Bukti

yang

terkait

dengan perkara

Demikian penerimaan Barang Bukti yang terkait dengan perkara pelanggaran disiplin dimaksud. Tercatat dalam register barang bukti Nomor : …………. Tanggal : ………….

Dikeluarkan di Pada tanggal

: ……………………. : …………………….

KA …………………………………

(……………………………………) Surat Perintah ini satu lembar disampaikan kepada yang bersangkutan dan mengakui barang tersebut di atas telah disita oleh yang berwajib. Yang menyerahkan (……………………………………)


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


: Jakarta :

2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN L KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK DAFTAR BARANG BUKTI NO 1

JENIS BARANG BUKTI 2

BANYAKNYA 3

KETERANGAN 4

JAKARTA,

2004

PEMERIKSA ……………….. Paraf : 1. Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : Vide Draft b. Ketua Sub Pokja

: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


: Jakarta :

2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN M KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK REKOMENDASI PENILAIAN STATUS ANGGOTA POLRI No.Pol.: Rek/ / / 2004 KEPALA PUSAT PROVOS DIVISI PROVESI DAN PENGAMANAN POLRI 1.

Bahwa menganggap perlu untuk memberikan rekomendasi setelah selesai menjalani hukuman disiplin, sehingga Terhukum perlu mendapatkan penilaian status dalam pembinaan karier selanjutnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.

Dasar : a. b. c.

d.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / ……. / ……/ …….., tanggal ……. Tentang Atasan yang berhak menjatuhkan hukuman di lingkungan Polri. Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol. : Kep/……./……../ tanggal ……. tentang Hukuman Disiplin dan masa waktu Hukuman Disiplin yang diberikan telah berakhir pada hari … tanggal … bulan … Tahun …. Hasil pemantauan selama 6 (enam) bulan terhadap Pati, Pamen, Pama, Bintara dan Tantama tersebut di atas, setelah menjalani hukuman dari tanggal ….. bulan …. s/d …. Tanggal …. Bulan …. Tahun …., telah menunjukkan sikap, mental, perilaku, dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi dalam tugas, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran lainnya. Memberikan Rekomendasi

1.

2. 3.

Kepada PATI, PAMEN, PAMA, BINTARA dan TAMTAMA, Nama : ………., Pangkat: ……… NRP.: ……, Kesatuan: ….. untuk melanjutkan dan mengembangkan karier selaku angota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengembalikan hak-haknya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap yang bersangkutan tidak keberatan untuk diusulkan kenaikan pangkat, ikut pendidikan atau diberikan jabatan ….. Ditetapkan di : …………………………… Pada Tanggal : ……………………………

Yang melaksanakan hukuman

KEPALA ( ………………………………….. ) Tembusan: 1. Kapolri 2. Dst.


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….

PUSAT

PROVOS POLRI

NAMA PANGKAT / NRP

Ditetapkan di: Pada tanggal

Jakarta :

2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN N KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK

SURAT – PERINTAH No. Pol. : Sprin/ /

/2004

Pertimbangan

:

Bahwa demi keamanan dan keselamatan diri pelaku pelanggaran disiplin dan atau orang lain dari perbuatan Terperiksa serta adanya cukup bukti dan petunjuk atas perbuatan yang dilakukan serta untuk kepentingan pemeriksaan.

Dasar

: 1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Pasal 9 huruf q dan Pasal 10 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Polri. 3. Laporan Polisi No. Pol.: LP/ / /Pusprov tanggal …. DIPERINTAHKAN

Kepada

: …………………………………………

Untuk

: 1.

Mengamankan Terperiksa : Nama : ………….. Pangkat/ NRP. : ………….. Jabatan : ………….. Kesatuan : ………….. Yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal …………

2.

Segera memeriksa dan melaporkan hasilnya kepada Ankum.

3.

Pengamanan dilaksanakan di ……… selama …………hari terhitung mulai tanggal ………….. s/d tanggal ……………

4.

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan Terperiksa agar dihadapkan kembali kepada Ankum Kesatuannya.

Selesai. Dikeluarkan di : …………………………… Pada tanggal : …………………………… KA …………………………………………… Selaku ANKUM

Tembusan : 1. ………..

(……………………………)


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


: Jakarta :

2004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN O KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK

SURAT – PERINTAH No. Pol. : Sprin/ / /2004 Pertimbangan

:

Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Putusan Hukuman Disiplin No.Pol.: Skep/ / /2004, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Dasar

: 1. Pasal 9 huruf q dan Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

2003

2. ……………………………………………………………... Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ankum No.Pol.: Skep/ / / 2004, tanggal ……. bulan ……… Tahun …….. Tentang Surat Keputusan Penghukuman Disiplin (SKHD) atas Terhukum A.n…. (Nama, Pangkat/NR, Jabatan, Kesatuan) Dengan Hukuman Penempatan Pada Ttempat Khusus. 2. Pernyataan tidak keberatan atas Putusan Hukuman Displin yang dijatuhkan. MEMERINTAHKAN Untuk

:1. Melaksanakan Hukuman Terhukum atas nama : Nama Pangkat/ NRP. Jabatan Kesatuan

Disiplin pada Tempat Khusus

terhadap

: ………….. : ………….. : ………….. : …………..

Yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal ……….. 2. Terhukum ditempatkan pada tempat khusus di ….. (markas, rumah kediaman, ruang tertentu/sel, kapal) sebagaimana ditempatkan oleh Ankum. / 3.

Penempatan …….

2 LAMPIRAN O KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

3. Penempatan pada tempat khusus berlaku sejak tanggal …………… tahun 2004 sampai dengan tanggal ……………... 2004. Selesai. Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : ………………… 2004

Selaku ANKUM

TERHUKUM

( ………………………..) (……………………………) Tembusan 1. ……….. 2. ……….. Yang Melaksanakan Sprin

(…………………………..) Paraf : 1. Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : Vide Draft


: Jakarta :

2004


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN P KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK

SURAT PERINTAH No. Pol. : Sprin / / / 2004 Pertimbangan

: 1. Bahwa jangka waktu pelaksanaan hukuman pada tempat khusus telah berakhir, sehingga demi hukum Terhukum harus dikeluarkan dari Tempat Khusus. 2. Bahwa Terhukum telah melaksanakan hukuman pada tempat khusus sebagaimana waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

Dasar

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Negara Republik Indonesia.

Tahun 2002

tentang Kepolisian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri MEMERINTAHKAN Menetapkan

: 1. Melepaskan dari Tempat Khusus atas Terhukum : Nama : ………….. Pangkat/ NRP. : ………….. Jabatan : ………….. Kesatuan : ………….. Yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman disiplin menurut Pasal …………………………………….. Terhitung mulai tanggal (TMT) …………………………….. Yang disangka melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal …………………………... 2.

Anggota tersebut di atas telah melaksanakan Hukuman Disiplin dengan “Penempatan pada Tempat Khusus” di ……….. (markas, rumah kediaman, ruang tertentu/sel, kapal) sebagaimana yang ditetapkan oleh Ankum) dari tanggal …………. sampai dengan tanggal ……………….. /3.

Yang …….

2 LAMPIRAN P KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

3.

Yang bersangkutan dibebaskan dari Penempatan pada Tempat Khusus pada tanggal …………….. berakhirnya pelaksanaan hukuman.

4.

Melaporkan hasil pelaksanaannya Dikeluarkan di Pada tanggal

: ………………… : …………………

2004

KA …………………………………………… Selaku ANKUM Tembusan 1. ……………. 2. ……………. 3. …………….

(……………………………)

Paraf : 1. Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : Vide Draft


: Jakarta :

2004


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN Q KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOPSTUK UNTUK KEADILAN

SURAT KEPUTUSAN No. Pol . : Skep / /

/2004

tentang PENUTUPAN PERKARA DISIPLIN KA………………………………….. Menimbang

Mengingat

:

Bahwa demi kepentingan hukum dan kepentingan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu Ankum/Atasan Ankum untuk menutup perkara atas nama Terperiksa di bawah ini.

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Republik Indonesia.

Kepolisian Negara

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan

3.

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / …….. / ……/ …….., tanggal …. Tentang Atasan yang berhak menjatuhkan hukuman di lingkungan Polri. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1.

Menutup perkara Terperiksa : Nama Pangkat / Nrp Jabatan Kesatuan

: ………… : …………. : …………. : …………..

2. Penutupan perkara Terperiksa tersebut gugur akibat daluarsa/sakit yang tidak dapat disembuhkan/meninggal dunia/hilang ingatan sehingga gugur kewenangan Ankum untuk menghukum …………. dan lain-lain ………… / 3. Memerintahkan

2 LAMPIRAN Q KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

3. Memerintahkan kepada Provos untuk menyimpan berkas perkara berikut surat-surat lainnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bila diperlukan. Ditetapkandi : ………………………… Pada Tanggal : …………………………

Kepada : 1. Terperiksa

ANKUM /ATASAN ANKUM

Tembusan:

(

)

1. Kapolri 2. Irwasum Polri 3. De SDM Kapolri 4. Atasan Ankum 5. Kadivbinkum Polri 6. Kadiv Propam Polri 7. Kapusprov Divpropam Polri. 8. Kapus paminal Divpropam Polri


: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….


: Jakarta :

2004



LAMPIRAN R KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004


PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SKEP MENGUATKAN PUTUSAN ANKUM

PERSONEL

BINKUM SARAN PERTIMBANGAN HUKUM

PSL 9 bcdef PP No2/2003 HUK ADMINISTRASI

DITOLAK

30 HARI

7 HARI 30 HARI

BERKAS PERKARA DISIPLIN

SIDANG DISIPLIN

ANKUM

PUTUSAN SIDANG

30 HARI

KEBERATAN

DITERIMA

ATASAN ANKUM

14 HARI

30 HARI SKEP PEMBATALAN PUTUSAN ANKUM

DITERIMA / DITOLAK SEBAGIAN

PENEMPATAN PADA TEMPAT KHUSUS

PROVOS

PROVOS

Paraf : 1.

Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : Vide Draft b. Ketua Sub Pokja

: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….

SKEP RUBAH KEPUTUSAN ANKUM Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta :

2004



2004 tentang

Recommend Documents