MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.84/MENHUT-II/2004 TENTANG PENETAPAN BATAS AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (DAHULU HAK PENGUSAHAAN HUTAN) PT. INHUTANI I DENGAN PANJANG BATAS 165.953,13 (SERATUS ENAM PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA, TIGA BELAS PER SERATUS) METER ATAU SELUAS 29.937 (DUA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 350/KptsII/1996 tanggal 5 Juli 1996 kepada PT.INHUTANI I telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atas areal seluas + 48.000 (empat puluh delapan ribu) hektar, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan; b. bahwa areal kerja Hak Pengusahaan Hutan tersebut butir a, telah dilakukan penataan batas dan temu gelang dengan panjang batas 165.953,13 (seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga, tiga belas per seratus) meter atau seluas 29.937 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar, sebagaimana tercantum dalam Laporan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT. MASKUMAMBANG MAMUJU) dan PT. PALAPI TIMBER di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1374 Tahun 1999 (Berita Acara tanggal 28 Juli 1999 tentang Penetapan Titik X’ sebagai Titik Ikatan Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I Mamuju (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Provinsi Daerah Tingkat I Sulaesi Selatan, Berita Acara tanggal 29 Juli 1999 tentang Penetapan Titik K sebagai Titik Awal Penetapan Batas sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 25 September 1999 tentang Penetapan Titik H’ sebagai Titik Akhir Trayek K-H’ dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 6 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik F sebagai Titik Awal Trayek F-E’ dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I Mamuju (Eks. PT.MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 18 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik E’ sebagai Titik Akhir Trayek F-E’ dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT.INHUTANI I Mamuju (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 23 Oktober 1999 tentang Pentapan Titik D sebagai Titik Akhir Trayek K-D dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT.MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I
2 Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 25 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik B’ (Muara Sungai Pangadaran pada Sungai Kalukku) sebagai Titik Awal Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. PALAPI TIMBER Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 30 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik A’ sebagai Titik Akhir Penataan Batas sendiri Areal Kerja HPH PT. PALAPI TIMBER Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 1 Nopember 1999 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT. MASKUMAMBANG) PT.PALAPU TIMBER Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mamuju dengan enklave Kalumpang dan Enklave Bau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Dati II Mamuju Propinsi Dati I Sulawesi Selatan tanggal 22 Januari 1994); c. bahwa untuk adanya kepastian hukun atas batas-batas areal kerja Izin Usaha Pwemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan alam (dahulu Hak Pengusahaan Hutan) PT. INHUTANI I, maka dipandang perlu untuk menetapkan batas areal kerja Hak Pengusahaan Hutan tersebut dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
Mengingat
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Memperhatikan :
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3999/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 350/Kpts-II/1996; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 688/Kpts-II/1996; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 333/KptsII/1999; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 900/KptsII/1999; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 48/Menhut-II/2004; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001.
Laporan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT. MASKUMAMBANG MAMUJU) dan PT. PALAPI TIMBER di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1374 Tahun 1999, dan : 1. Berita Acara tanggal 28 Juli 1999 tentang Penetapan Titik X’ sebagai Titik Ikatan Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I Mamuju (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; 2. Berita Acara tanggal 29 Juli 1999 tentang Penetapan Titik K sebagai Titik Awal Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT.MASKUMAMBANG) Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
3 3. Berita Acara tanggal 25 September 1999 tentang Penetapan Titik H’ sebagai Titik Akhir Trayek K-H’ dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; 4. Berita Acara tanggal 6 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik F sebagai Titik Awal Trayek F-E’ dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I Mamuju (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; 5. Berita Acara tanggal 18 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik E’ sebagai Titik Akhir Trayek F-E’ dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I Mamuju (Eks. MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; 6. Berita Acara tanggal 23 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik D sebagai Titik Akhir Trayek K-D dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I Mamuju (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; 7. Berita Acara tanggal 25 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik B’ (Muara Sungai Pangandaran pada Sungai Kalukku) sebagai Titik Awal Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. PALAPI TIMBER Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selaatan; 8. Berita Acara tanggal 30 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik A’ sebagai Titik Akhir Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. PALAPI TIMBER Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; 9. Berita Acara tanggal 1 Nopember 1999 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT INHUTANI I (Eks. PT. MASKUMAMBANG) PT. PALAPI TIMBER Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; 10. Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mamuju dengan Enklave Kalumpang Kabupaten Dati II Mamuju Propinsi Dati I Sulawesi Selatan tanggal 22 Januari 1994.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (dahulu Hak Pengusahaan Hutan) PT. INHUTANI I, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, adalah dengan panjang batas 165.953,13 (seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga, tiga belas per seratus) meter atau seluas 29.937 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar, sebagaimana terlukis pada peta lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT. MAKUMAMBANG MAMUJU) dan PT. PALAPI TIMBER di Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1374 Tahun 1999 (Berita Acara tanggal 28 Juli
4 1999 tentang Penetapan Titik X’ sebagai Titik Ikatan Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja PT. INHUTANI I Mamuju (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal tanggal 29 Juli 1999 tentang Penetapan Titik K sebagai Titik Awal Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Propinsi daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara 25 September 1999 tentang Penetapan Titik H’ sebagai Titik akhir Trayek K-H’ dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara Tanggal 6 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik F sebaga Titik Awal Trayek F-E’ dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 18 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik E’ sebagai Titik Akhir Trayek F-E’ dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I Mamuju (Eks. PT. MASKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 23 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik D sebagai Titik Akhir Trayek K-D dalam rangka Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I Mamuju (Eks. PT. MAKUMAMBANG) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 25 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik B’(Muara Sungai Pangandaran pada Sungai Kalukku) sebagai Titik Awal Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. PALAPI TIMBER Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 30 Oktober 1999 tentang Penetapan Titik A’ Sebagai Titik akhir Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. PALAPI TIMBER Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara tanggal 1 Nopember 1999 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPH PT. INHUTANI I (Eks. PT. MASKUMAMBANG) PT. PALAPI TIMBER Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mamuju dengan Enklave Kalumpang dan Enklave Bau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Dati II Mamuju Propinsi Dati I Sulawesi Selatan tanggal 22 Januari 1994). KETIGA… KETIGA
:
Penetapan batas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (dahulu Hak Pengusahaan Hutan) ini tidak meniadakan adanya hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
:
Dengan adanya penetapan batas sebagaimana tersebut pada Amar KESATU, PT. INHUTANI I berkewajiban untuk mengawasi dan memelihara batas dan tanda batas yang sudah dipancang di lapangan serta menyelesaikan hak-hak pihak ketiga yang ada di dalam areal kerjanya secara bertahap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
:
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka areal kerja definitif Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Alam (dahulu Hak Pengusahaan Hutan) PT. INHUTANI I yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 350/Kpts-II/1996 tanggal 5 Juli 1996 adalah seluas 29.937 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tig puluh tujuh) hektar.
KEENAM
:
Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila masa berlaku Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam (dahulu Hak pengusahaan Hutan) telah berkhir atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (dahulu Hak Pengusahaan Hutan) diserahkan kepada pemerintah cq. Departemen Kehutanan atau Hak Pengusahaan Hutan tersebut oleh Menteri Kehutanan.
5 KETUJUH
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 11 Maret 2004 Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
MENTERI KEHUTANAN,
Ttd. Ir. S U Y O N O NIP. 080035380
Ttd. H.M.S. KABAN,SE.,M.Si
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Sdr. Menteri Dalam Negeri; Sdr. Menteri Keuangan; Sdr. Menteri Pertanian; Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Sdr. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah; Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup; Sdr. Kepala Badan Pertanahan Negara; Sdr. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; Sdr. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; Sdr. Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan; Sdr. Direktur Utama PT. INHUTANI I;
