KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
503/2004 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENASIHAT TEKNIS ARSITEKTUR PERKOTAAN DAN BANGUNAN (BPTAPB) PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkalkan kwalilas ruang perkolaan dan eslelika Arsileldur bangunan dalam seliap kegialan kola yang semakin pesal dan kompleks serta unluk dapal meningkalkan kemampuan memberikan pandangan dan penilaian dibidang Arsileldur perkolaan sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk memberikan perizinan dan keperluan lain yang menyangkul bangunan dan perkolaan, maka dianggap sangal perlu adanya Badan Panasihal Teknis Arsilektur Perkolaan dan Bangunan, yang merupakan satu lembaga yang dibentuk sebagai penasihat Gubernur. b. bahwa sahubungan dangan lalah barakhirnya masa karja Badan Penasihal Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB) sebagalmana dimaksud dalam Kepulusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu membenluk Badan Penaslhat Teknis Arsltektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB) yang diletapkan dengan kepulusan Gubernur.
-
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Pemerintahan Daerah; 2. Undan9-undang Nomor 34 Tahun 1999 lenlang Pemerinlahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 3. Peraluran Daerah Daerah Khusus Ibukola Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 lenlang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Peraturan Daerah Propinsl Daerah KhuslIs Ibukola Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Seniuk Susunan Organisasi dan Tala Kerja Perangkal Daerah dan Sekrelarial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proplnsi DKI Jakarta; 5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah KhusU5 Ibukota Jakarta Nomor 2352 Tahun 2001 tentang Penetapan Honorarium bag; para anggota Badan Penasihal Teknis Perkolaan dan Bangun8n Propinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta; 6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3550 Tahun 2000 tanggal14 November 2000 tenlang Pembenlukan Badan Penasihat Teknis Perkolaan dan Bangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2 7. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2002 tantang Organisasi Dan Tata Karja Dinas Ponataan dan Pengawasan Bangul'Tan Propinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.
MEMUTUSKAN: Menelapkan PERTAMA
KEDUA
Pembenlukan Badan Penasihat Teknis J\.rsitektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB) Propinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan lugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini. : Memberhentikan dengan hormal anggola-anggola Badan Penasihat Teknis Perkotaan dan Bangunan (BPTPB) Daerah Khusus Ibukola Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernllr Propinsi OKI Jakarta Nomor 3550 Tahun 2000 langgal 14 November 2000 dengan mengucapkan terima kasih alas jasa-jasanya salama manjadi anggota Badan dimaksud.
KETIGA
Pembiayaan untuk pelaksanaan lugas BPTAPB sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, termasuk honorarium para anggola dan tenaga pembanlu dlbebankan pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Pemerinlah Propinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Penalaan dan Pengawasan Bangunan dan Dinas Tala Kola Propinsi DKI Jakarta.
KEEMPAT
Keputllsan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 24 Februari 2004 i<3USERNUR PROPINSI OAERAH KHUSUS 18UI
Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Menteri Pemllkiman dan Prasarana Wilay-dh Menter! Perhubungan Inspektur Jandaral Departemen Dalam Nageri Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta Wakil Gubernur Propinsi OKI Jakarta Para Wakil Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta Para Asislen Sekda Propinsi DKI Jakarta 10. Kepala Bapeda Propinsi DKI Jakarta 11. Kepala Badan Pengawasan Daerah Proplnsl OKI Jakarta 12. Kepala BPM Propinsi DKI Jakarta 13. Para Walikotamadya Propinsi OKI Jakarta 14. Blipati Kabllpaten Administrasi Kepulauan Seribll proplnsi DKI Jakarta 15. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta 15. 5ekrelaris DPRD Propinsi DKI Jakarta 17. Para Kepala Biro Propinsi DKI Jakarta 18. Para Kepalil Kilnlor delam Lingkungan Pemerintahan Propinsi OKI Jakarta 19. Yang bElrsangkutan unluk dikelahui 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lampiran I : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta Nomor 503/2004 Tanggal 24 Februari 2004 SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENASIHAT TEKNIS ARSITEKTUR PERKOTAAN DAN SANGUNAN (BPTAPB) PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA I.
Badan PenQl;ihat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB) tardiri dari
1. Tim Penasihat Arsitektur Kola (TPAK) 2. Tim Penasihat Konstruksi Bangunan (TPKB) 3. Tim Penasihat Instalasi dan Perlengkapan Bangunan (TPIB) II, Pengawas/Pembina
Wakil Gubernur Propinsi OKI Jakmta
Koordinator
Asis!en Pembangunan Sellda Propinsi OKI Jakarta
Kelua rnerangkap Anggota
1. Kepala Dinas Penalaan dan Pengawasan Bangllnan PlOpinsi OKI Jakarta Bidang Teknis Bangunan 2, Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta Bidang Tala Perkolaan
VVakii Ketlla merangkap An[JDala
1. Wakil Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangllnan Propinsi OKI Jakarta Bidang Teknis Bangunan 2. Wakil Kepala Olnas Tala Kola Proplnsl DKI Jakarta Bldang Tata Perkolaan
Sekretaris merangkap Anggota
1. Kepala Subdinas Penataan Rencana Bangunan Propinsi DKI Jakarta Bidang Teknis Bangunan 2. Kepala Subdinas Pengendalian Peta Rencana Kota OTK Propinsi DKI Jakarta Bidang Tata Perkolaan
III. Susunan keanggolaan BPTAPB sebagai berikul.
1. Tim Penasehatan Arsitektur Kota (TPAK) terdid dari : a. Kotun merangkap anggola : Prof. Dr. 1r.'Gunawan Tjahyono, M. Arch. b. Wakil Ketua merangkap anggota: Prof. DR. Ir. H. Mohamad Danisworo, M.Arch M.Up. c ~ekret9rial Harian merangkap : Kepala Seksi Renc:ana Arsilek1ur Sub Dinas Penataan Rencana Bangunan DPPB Propinsi DKI Jakarta d. Anggota
Prof. Rd. II. Sandi M Siregar, M. Arch. Prof. Ir. Siamet Wlrasonjaya MLA Ir. Yuswadi Saliya M. Arch. Ir. Budi A. SlIkada Grad Hons, Ir. Syaiful Arifin, Ir. Zachri Zunaid, Ir. NlIrochman Sidharta, Ir. Adhi Mursid, DR. Ir. Handrajayu Isnaani, Ph.D, Mpcy. 10. DR. Ir. Baskoro Tedja, M, Arch.
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2
11. DR. II'. Bassauli Umar LUbis, MSA
12. II'. Wiedodo 13.11'. Adi Utomo Hatmoko, M. Arch. 14.11'. Bambang Eryudhawan, M. Arch. 15.11'. Yori Antal' 16.11'. Ulomo Brodjonagoro 17. Unsur Dinas P2B 18. Unsur Dinas Parhubungan 19. Unsur Dinas Pekerjaan Umum 20. Ullsur Dinas Pemadam Kehakaran 21. Unsur Dinas Pertamanan 22. Unsur Dinas Tata Kota 23. Unsur Dinas Permuseuman dan Kebudayaan 24. Unsur KTB dan Gedung Pemda 25. Unsur BPLHD
2. Tim Penasihat Konlruksi Bangunan (TPKB) terdiri dad: a. Ketua merangkap anggota
Prof. DR. II'. Widiadnyana Merati
b. Wakil Ketua merangkap anggota
DR. II'. FX. Toha
c. Sekretaris Harian merangkap anggota
Kepala Seksi Rencana Kontruksi Sub Dinas Penataan Rencana Bangunan DPPB Propinsi OKI Jakarta
d. Anggola
1. Prof. DR. II'. Wiratman. W. 2. Prof. DR. II'. A. Aziz Djajaputra, MSCE 3. DR. II'. Yuskar Lase 4. Dr. II'. Wayan Sengara, M. Eng. II'. HR. Sidjabat MPCI II'. Syahrir A. Rachim M.Eng. 7. II'. Hennawan Wardhana MSE 8. II'. Davy Sukamta 9. DR. II'. Bigman Hutapea, M. Sc. 10. Unsur DPPB 11. Unsur Dinas PU 12. Unsur Dinas Perumahan 13. Unsur Dinas Portambangan 14. Unsur KTB dan Gedung Pemda 5. 6.
3. Tim Ponasihallnstalasi Bangunan (TPIB) tordid dari :
a. Kelua memngkap anggola
Prof. DR. II'. Asis H. Djajadiningrat, Dip!. S.E.
b. Wakil Kelua rnerangkap anggota
II'. Soufyan M. Nurbambang MSME
G.
Sekretaris Harian merangkap
d. Anggota
Kepala Seksi Instalasi Sub Dinas Penataan Rencana Bangunan DPPB Proplnsi DKI Jakarta
1. II'. Ariono Suprayogi 2. 3. 4. 5.
II'. Prawolo II'. Daniel Mangindaan II'. Oadang Burdah II'. Harsono, M.Sc.
3
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Dr. fr. Hendrawan Dr. Ir. Prihadi Setyo Darmanto Ir. Rusdi Malin, MME. Ir. Gunawan Wibisono, M.Sc. Ph.D. Ir. Sudibyono, MSEE. Unsur OPPB Unsur Dinas PJU Unsur PLN Unsur PO PAL JAYA Unsur Dinas Pemadam Kebakaran Unsur SPLHD
lGUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
~ SUTIYOSO
Lamp/ran II: Kepulusan Gubernur Prop/nsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta Nomor Tanggal
503/2004 24 Februari 2004
TUGAS BADAN PENJl.SIHAT TEKNIS ARSITEKTUR PERKOTAAN DAN BANGUNAN (BPTAPB) PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Tugas Badan Penasihat Tekn/s Ars/lektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB) Proplnsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta adalah mengkoordisaikan lugas Tim-lim penasihal dengan rincian sebagai berikul. A. Struktur Organisasi
1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kerja Badan Penns/hat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB); 2. Koordinator bertugas mengkoordinasikan Ketua Bidang Teknis Bangunan dan Ketua Bidang Tata Perkotaan; 3. a. KalUla Bidang Taknis Bangunan bartanggung jawab rnambanlu mornbantu Kelua untuk mengkoordinasikan kegialan lim-lim penas/hal di bidang teknis bangunan. b. Ketue Bideng Tale Perkotaan berlanggung jawab membantu Ketua mengkoordinasikan kegiatan tim-tim penas/hat dl b/dang tata perkotaan.
untuk
4. Wakil Kelua Bdiang Teknis Bangllnan bertanggllng jawall rnembantll Ketlla unlllk mengkoordinasikan kegiatan tim-tim penas/hat dibidang teknis bangunan; 5. Wakil Kelua Bidang Tala Perkolaan bertanggllng jawab membanlll Ketua lIntuk rnengkoord/nasikan kegiat'3n tim-tim penasihat eli bid'H1(J tala perko!aan: 6. Sekrelaris Tel
a. Tim Ponasihal Arsitoktur Kola (TPAK) adalah Ponasihal GlIbarnur Propin"i Daerah KhllSlIS Ibukola Jakarta u.p. Kepala Dinas-dinas Teknis Propinsi Daerah Khllsus Ibukota Jakarta dalam segi Arsilektur Kola. b. Tim Penasihal Arsitektur Kola (TPAK) bertugas mengadakan penilaian untuk memberikan pertimbangan/saran lerhadap Iingkungan perkotaan, bangunan gedung dan bangllnan sarana kota lainnya, yang dibangun di Propinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta dalam segl keseras/an Iingkungan, tata bangunan kola, serfa nilai arsitekturnya.
2 C.
Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK) diwajibkan menyampaikan pertimbangan/saran kepada Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Kepala Dinas-dinas Teknis Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan hasil penilaian dimaksud diatas dalam rangka pengeluaran tata letak bangunan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
2. Tim Penasehat Konstruksi Bangunan (TPKB) a. Tim Penasehat Konstruksi Bangunan (TPKB) adalah Penasehat Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta u.p. Kepala Dinas-dinas Teknis Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam segi konstruksi bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan. b. Tim Penasehat Konstruksi Bangunan (TPKB) bertugas mengadakan penilaian untuk memberikan pertimbangan/saran terhadap bangunan gedung, bangunan air. jalan dan jembatan yang dibangun di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam segi keamanan konstruksinya serta pengaruh-pengaruh teknis yang timbul pada Iingkungan disekitarnya. c. Tim Penasehat Konstruksi Bangunan (TPKB) diwajibkan menyampaikan pertimbangan/saran kepada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Kepala Dinasdinas Teknis Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan hasil penilaian dimaksud diatas dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan atan pendirian bangunanbangunan lain. 3. Tim Penasehat Instalasi dan Perlengkapan Bangunan (TPIB) a. Tim Penasehat Instalasi dan Perlengkapan Bangunan (TPIB) adalah Penasehat Gubamur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Kepala Dinas-dinas Teknis Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam segi Instalasi dan Perlengkapan bangunan. b. Tim Penasehat Instalasi dan Perlengkapan Bangunan (TPIB) bertugas mengadakan penilaian untuk memberikan pertimbangan/saran terhadap bangunan gedung dan bangunan sarana kota lainnya yang dibangun di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam segi keamanan Instalasi dan perlengkapan bangunan, serta persyaratan instalasi dan perlengkapan bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. c. Tim Penasehat Instalasi dan Perlengkapan Bangunan (TPIB) diwajibkan menyampaikan pertimbangan/saran kepada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Kepala Dinasdinas Teknis Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan hasil penilaian dimaksud diatas sebagal bahan pertimbangan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan atau pendirian bangunan-bangunan lainnya. .-
4. Bangunan Penasehat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB) dalam pelaksanaan tugasnya apabila dianggap perlu dengan melalui Kepala Dinas Penataan dan Bangunan dan Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta dapat : a. meminta penjelasan kepada instansi/pejabat di dalam maupun di luar Iingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta: b. memberikan bimbingan dan peningkatan pengertian kepada masyarakat dan ahli. 5. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bangunan Penasehat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB). Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Tata Kata Propinsi DKI Jakarta dapat menunjukan seorang/beberapa orang tenaga Sekretariat.
3
6. Masa kerja anggola Badan Penasihal Teknis Arsilektur Perkolaan dan Bangunan (BPTAPB) barlaku salama 31ahun, dengan kalanluan selolah maso karja torsebut berakhir,
keanggolaan Badan dimakslld ditinjall kembali.
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
~ SUTIYOSO
