2004. tentang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Pol. : Kep / 44 / IX /2004 tentang TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang Satuan kerja yang berwenang melaksanakan Sidang Disiplin, Susunan Keanggotaan dan Perangkat Sidang Disiplin, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4.

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya.

6.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan perubahannya. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. / BAB I …..

2

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / TANGGAL :

/2004 2004

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Kapolri ini yang dimaksud dengan : 1.

Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap Peraturan Disiplin anggota Polri.

2.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.

Peraturan Disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

4.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin.

5.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang berhak menghukum kepada anggota Polri melalui Sidang Disiplin.

6.

Sidang Disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri.

7.

Atasan Yang Berhak Menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah Atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

8.

Atasan langsung adalah anggota Polri yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.

9.

Atasan Ankum adalah Atasan langsung dari Ankum.

10.

Pimpinan Sidang Disiplin adalah Ankum atau Perwira yang ditunjuk oleh Ankum maupun Perwira yang ditunjuk oleh Atasan Ankum yang berwenang memimpin jalannya Sidang Disiplin, melaksanakan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada anggota Polri yang diajukan dalam sidang disiplin.

11.

Pendamping Pimpinan Sidang Disiplin adalah pejabat senior pada Satker/sub Satker yang ditunjuk oleh Ankum atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Atasan Ankum atas permintaan Ankum untuk mendampingi Ankum dalam melaksanakan Sidang Disiplin.

12.

Terperiksa adalah Anggota Polri yang diperiksa dihadapan Sidang Disiplin, karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.

13.

Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan dalam sidang disiplin tentang sesuatu pelanggaran disiplin yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna pembuktian atas terjadinya pelanggaran disiplin.

14.

Sekretaris Sidang adalah Anggota Polri yang bertugas pada fungsi personel Satker/sub Satker yang ditunjuk oleh Ankum atau Atasan Ankum.

15.

Penuntut adalah Anggota Polri yang bertugas pada fungsi provos atau pejabat yang ditunjuk oleh Ankum atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Atasan Ankum atas permintaan Ankum.

16.

Pendamping Terperiksa adalah Atasan Terperiksa atau pejabat yang ditunjuk oleh Ankum untuk mendampingi Terperiksa dalam Sidang Disiplin. / 17. Petugas …..

3


/2004 2004

17.

Petugas adalah Anggota Provos Polri atau anggota Satker/sub Satker yang ditunjuk oleh Ankum untuk membawa, mengawal, dan menghadapkan Terperiksa ke dalam ruang sidang atas perintah Pimpinan Sidang Disiplin serta mengamankan jalannya sidang.

18.

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus (markas, rumah kediaman, ruangan tertentu, kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh Ankum) dalam rangka pembinaan. Pasal 2

Sidang disiplin bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Pasal 3 (1)

Penjatuhan hukuman disiplin diperiksa dan diputus melalui sidang disiplin.

(2)

Pemeriksaan melalui sidang disiplin dilakukan secara intern Satker/sub Satker. Pasal 4

(1)

Penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.

(2)

Materi perkara yang diperiksa dan diputus melalui sidang disiplin merupakan perkara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB II SIFAT, KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG. Pasal 5

Sidang disiplin bersifat permanen sesuai dengan bentuk organisasi baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Kewilayahan. Pasal 6 Kedudukan sidang disiplin di tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan berada pada masing-masing Satker/sub Satker. Pasal 7 Susunan keanggotaan/perangkat sidang disiplin terdiri dari : a. Pimpinan Sidang. b. Pendamping Pimpinan Sidang. c. Sekretaris. d. Penuntut. e. Pendamping Terperiksa. f. Petugas. Pasal 8 (1)

Pimpinan Sidang bertugas : a. Memimpin jalannya persidangan. b. Menyampaikan pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi, Saksi Ahli, Penuntut, Pendamping Terperiksa. / c. Memberikan …..

4

c. d. e. f. g. (2)


/2004 2004

Memberikan kesempatan kepada penuntut untuk membacakan persangkaan dan/atau tuntutan. Memberikan kesempatan kepada Pendamping Pimpinan Sidang untuk menyampaikan pertanyaan kepada Terperiksa atau Saksi. Memberikan kesempatan kepada Terperiksa dan Pendamping Terperiksa untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan. Melaporkan hasil pelaksanaan sidang kepada Atasan Ankum. Meneruskan putusan sidang disiplin kepada pejabat yang berwenang tentang putusan sidang disiplin yang telah dijatuhkan.

Pimpinan Sidang berwenang : a. Menyatakan sidang disiplin bersifat terbuka atau tertutup; b. Menyatakan menerima dan/atau menolak keterangan saksi dan saksi ahli; c. Menskor atau menunda persidangan; d. Menjatuhkan putusan. Pasal 9

(1)

Pendamping Pimpinan Sidang bertugas : a. Mendampingi Pimpinan Sidang dalam melaksanakan sidang disiplin; b. Mempelajari dan memahami perkara yang akan disidangkan; c. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan Sidang mengenai hukuman disiplin yang akan diputuskan.

(2)

Pendamping Pimpinan Sidang berwenang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada SaksiSaksi, Saksi Ahli, Terperiksa dan Pendamping Terperiksa. Pasal 10

(1)

Sekretaris sidang bertugas : a. Mendistribusikan berkas perkara kepada perangkat sidang disiplin. b. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan persidangan. c. Menyiapkan acara pelaksanaan sidang. d. Menyiapkan barang bukti pada persidangan. e. Membuat berita acara persidangan . f. Menyiapkan konsep surat keputusan hukuman disiplin dan pelaksanaan hukuman disiplin. g. Membuat laporan proses persidangan. h. Menyerahkan Terhukum kepada Provos untuk melaksanakan hukuman penempatan pada tempat khusus berikut administrasinya.

(2)

Sekretaris sidang berwenang : a. Menghubungi/memberitahu Terperiksa, Saksi, Saksi Ahli dan Pendamping Terperiksa untuk hadir dalam persidangan. b. Mengatur tata tertib pelaksanaan sidang. Pasal 11

(1)

Penuntut bertugas : a. Membuat /menyusun surat persangkaan dan tuntutan atas pelanggaran disiplin; b. Membacakan persangkaan dan tuntutan dalam persidangan. / (2) Penuntut …..

5

(2)


/2004 2004

Penuntut berwenang: a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi-saksi dan Terperiksa. b. Memberi penilaian terhadap Terperiksa mengenai hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan Terperiksa. c. Mengajukan tuntutan hukuman yang akan dijatuhkan. Pasal 12

(1)

Pendamping Terperiksa bertugas : a. Memberikan nasehat kepada Terperiksa baik diminta atau tidak. b. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Sidang baik diminta atau tidak.

(2)

Pendamping Terperiksa berwenang: a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi, Saksi Ahli dan Terperiksa. b. Membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksa terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang maupun Penuntut. c. Membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadi latar belakang Terperiksa melakukan pelanggaran. Pasal 13

(1)

Petugas bertugas: a. Mengawal Terperiksa untuk dihadirkan dalam persidangan maupun setelah selesai mengikuti persidangan; b. Menjaga keamanan dan ketertiban jalannya persidangan; c. Melaporkan kepada pimpinan sidang tentang kesiapan Terperiksa dalam mengikuti persidangan.

(2)

Petugas berwenang: a. Menghadirkan Terperiksa untuk mengikuti persidangan. b. Mengatur/menjaga ketertiban di lingkungan tempat sidang. BAB III PELAKSANAAN Pasal 14

Proses persidangan disiplin dilakukan melalui tahapan-tahapan : a. Persiapan sidang; b. Pelaksanaan sidang; c. Pelaksanaan putusan sidang. Bagian Kesatu Persiapan Sidang Pasal 15 (1)

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a meliputi penyiapan : a. b. c.

Perangkat sidang. Sarana dan prasarana ruang sidang. Acara sidang.

/ (2) Penyiapan ……

6

(2)

(4)

/2004 2004

Penyiapan perangkat sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi : a. b. c. d. e. f.

(3)


Penunjukan Pimpinan Sidang, apabila Ankum berhalangan. Pendamping Pimpinan Sidang. Sekretaris. Penuntut. Pendamping Terperiksa. Petugas.

Penyiapan sarana dan prasarana sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah : a.

Tempat sidang disiplin, berada di Satker/sub Satker atau di tempat lain yang ditentukan.

b.

Ruang sidang terdiri dari : 1) Ruang sidang disiplin. 2) Ruang tunggu bagi Terperiksa, Penuntut, Saksi, Pendamping, Petugas dan Pengunjung.

c.

Perlengkapan ruang sidang 1) Susunan meja sidang berbentuk "U" dan diberi alas warna hijau. 2) Kursi untuk sidang disesuaikan dengan jumlah anggota perangkat sidang. 3) Palu sidang dan papan nama masing-masing pejabat dalam persidangan. 4) Bendera Merah Putih 1 (satu) buah, yang dipasang disebelah kanan dan sejajar dengan kursi pimpinan. 5) Lambang negara diapit gambar Presiden dan gambar Wakil Presiden 6) Mesin ketik/komputer, ATK, alat pengeras suara, dokumentasi dan sebagainya.

Penyiapan acara sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi : a. Membuat susunan acara sidang. b. Membuat susunan tata tertib sidang. c. Menyiapkan resume perkara pelanggaran disiplin. d. Menyiapkan barang bukti. e. Menyiapkan konsep tuntutan. f. Menyiapkan konsep putusan. g. Menyiapkan konsep berita acara sidang. Bagian Kedua Pelaksanaan Sidang Pasal 16

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b meliputi : a. Kesiapan perangkat sidang di ruang sidang. b. Pembukaan oleh Pimpinan Sidang. c. Penghadapan Terperiksa di persidangan. d. Pembacaan sangkaan. e. Proses pemeriksaan dalam persidangan f. Membacakan tuntutan dalam persidangan. g. Pembacaan putusan penjatuhan hukuman oleh Pimpinan Sidang. h. Penutupan sidang.

/ Pasal …..

7


/2004 2004

Pasal 17 (1)

Sidang dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan penuh wibawa, sehingga melambangkan kehormatan Polri.

(2)

Perangkat sidang memakai PDU-IV, sedangkan Terperiksa dan Saksi dari anggota Polri memakai PDH, Saksi dan pengunjung sidang yang bukan anggota Polri berpakaian bebas rapi. Pasal 18

(1)

Tata cara pelaksanaan sidang: a. Sekretaris telah menyiapkan kelengkapan persidangan. b. Perangkat Sidang memasuki ruangan sidang. c. Sekretaris membacakan susunan acara persidangan. d. Pimpinan Sidang menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka/tertutup untuk umum. e. Pimpinan Sidang memerintahkan petugas agar menghadapkan Terperiksa ke ruang sidang. f. Penghormatan petugas dan Terperiksa kepada Pimpinan Sidang. g. Laporan Petugas kepada Pimpinan Sidang siap menghadapkan Terperiksa h. Petugas ke luar mengambil tempat. i. Terperiksa duduk di tempat yang disediakan. j Pimpinan Sidang mempertanyakan identitas Terperiksa k. Penuntut membacakan persangkaan pelanggaran disiplin Terperiksa. l. Petugas menghadirkan Saksi-saksi atas perintah Pimpinan Sidang. m. Pimpinan Sidang menanyakan kesaksian atas pelanggaran disiplin Terperiksa. n. Petugas menyerahkan barang bukti dalam persidangan atas perintah Pimpinan Sidang. o. Pimpinan sidang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Terperiksa atas keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan. p. Pimpinan Sidang mempersilahkan Pendamping Pimpinan Sidang mengajukan pertanyaanpertanyaan kepada Terperiksa maupun Saksi. q. Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada Terperiksa dan Pendamping Terperiksa untuk menyampaikan tanggapan. r. Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut untuk membacakan tuntutan atas pasal-pasal yang dilanggar dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan. s. Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pimpinan Sidang dan Pendamping Pimpinan dalam rangka musyawarah. t. Pimpinan Sidang membuka sidang kembali. u. Pimpinan Sidang menjatuhkan putusan hukuman disiplin. v. Pimpinan Sidang menanyakan kepada Terperiksa apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Ankum. w. Pimpinan Sidang menutup persidangan.

(2)

Mengenai mekanisme sidang disiplin, tata cara sidang, format surat-surat dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang disiplin sesuai dengan lampiran A sampai dengan O Keputusan ini. Pasal 19

(1)

Sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum. / (2) Apabila ……

8


/2004 2004

(2)

Apabila Ankum dalam tenggang waktu 30 hari tidak melakukan sidang disiplin, maka harus segera melaporkan kepada Atasan Ankum disertai alasannya.

(3)

Dalam hal Ankum tidak melakukan sidang disiplin terhadap anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Atasan Ankum berwenang mengambil alih untuk melaksanakan sidang disiplin. Pasal 20

Sidang disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar disiplin setelah melalui proses pencarian menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 21 (1)

Sidang disiplin dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup untuk umum dengan memperhatikan materi pelanggaran yang dilakukan.

(2)

Pernyataan sidang secara terbuka atau tertutup untuk umum menjadi kewenangan Pimpinan sidang. Bagian Ketiga Pelaksanaan Putusan Sidang Pasal 22

(1)

Pelaksanaan putusan sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c dilaksanakan setelah ditetapkannya surat putusan sidang disiplin oleh pimpinan sidang, selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan sidang yang ditetapkan juga oleh Ankum selaku pimpinan sidang.

(2)

Terhukum setelah menerima surat putusan hukuman disiplin dan perintah pelaksanaan hukuman segera melaksanakan hukuman disiplin.

(3)

Keputusan hukuman disiplin dan pelaksanaan hukuman dicatat dalam Buku Data Personel (BDP) yang bersangkutan dengan mencantumkan: a. b. c. d.

Nomor dan tanggal surat keputusan penjatuhan hukuman. Jenis Hukuman yang dijatuhkan. Ada tidaknya pengajuan keberatan atas hukuman disiplin. Waktu mulai dan berakhirnya hukuman.

(4)

Untuk pelaksanaan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus, Ankum menyerahkan kepada fungsi Provos.

(5)

Bagi Terhukum yang telah selesai melaksanakan hukuman berupa penempatan dalam tempat khusus, maka personel yang bersangkutan dikembalikan kepada Ankum atau kesatuan asal dengan disertai surat pembebasan dan surat penghadapan.

(6)

Apabila Terperiksa pada pemeriksaan sidang disiplin ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan rehabilitasi. / BAB IV …..

9


/2004 2004

BAB IV PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 23 (1)

Apabila Terhukum tidak menerima keputusan hukuman disiplin, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Ankum melalui Ankum dalam waktu 14 (empat belas) hari.

(2)

Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Ankum berlaku pada hari ke 15 (lima belas) .

(3)

Ankum wajib menerima pengajuan keberatan terhadap Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan dan meneruskannya kepada Atasan Ankum.

(4)

Atasan Ankum berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan.

(5)

Dalam hal keberatan terhukum ditolak seluruhnya, maka Atasan Ankum menguatkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.

(6)

Apabila keberatan diterima seluruhnya, maka Atasan Ankum membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin dan mengembalikan semua haknya.

(7)

Apabila keberatan terhukum ditolak atau diterima sebagian, maka Atasan Ankum mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.

(8)

Keputusan Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(9)

Putusan Atasan Ankum atas keberatan Terhukum merupakan putusan akhir. BAB V ADMINISTRASI Pasal 24

Administrasi sidang disiplin bagi anggota Polri menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Berkas perkara ( Daftar Pemeriksaan Pendahuluan ). Surat perintah penunjukan perangkat sidang disiplin. Surat perintah pelaksanaan sidang disiplin. Acara persidangan. Surat persangkaan. Surat penuntutan. Surat keputusan penjatuhan hukuman/pembebasan dari persangkaan. Surat keputusan hukuman disiplin. Surat perintah pelaksanaan hukuman disiplin. Berita Acara Persidangan. / BAB VI …..


10

/2004 2004

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Pada saat Keputusan Kapolri ini mulai berlaku : a. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur pada petunjuk-petunjuk terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. b.

Pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri yang belum mendapat keputusan hukuman disiplin yang tetap, penyelesaiannya berlaku ketentuan yang lama. BAB VII PENUTUP Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Paraf : 1. Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : ……. 2.

b. Ketua Sub Pokja

: …….

Kasetum Polri

: ……

3. Wakapolri Kepada Yth :

Ditetapkan di : Pada tanggal:

Jakarta

2004

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

: ..….

Drs. DA’I BACHTIAR, S.H. JENDERAL POLISI

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri. PARAF PARA PEJABAT :

1. Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : ………

6. Kababinkam Polri : …….

12. Kadivpropam Polri

b. Ketua Sub Pokja : ………

7. Kabaintelkam Polri : ……..

13. Kadivtelematika Polri : ……..

8. Derenbang Kapolri : ……..

14. Kalemdiklat Polri

: ……..

9. De SDM Kapolri

: ……..

15. Kakorbrimob Polri

: ……..

10. Delog Kapolri

: ……..

16. Koorsahli Kapolri

: ……..

11. Kadivhumas Polri

: …….

17. Ses NCB Interpol

: ……..

2. Kasetum Polri

: ………

3. Wakapolri

: ..…….

4. Irwasum Polri

: ……..

5. Kabareskrim Polri

: …….

: ……..

11


/2004 2004

Umum : 1.

Kabareskrim Polri : a. b. c.

d. e. 2.

Pelanggaran Disiplin agar dipersingkat lagi (dipermudah) tetapi tanpa menghilangkan substansi yang diperlukan administrasi sidang Perlu penyesuaian formulasi kalimat dalam Kep/Pasal-pasal Keputusan dan format Keputusan. Lampiran : Tata Cara dst, seyogyanya disesuaikan dalam Juknis. Bila sebagai lampiran supaya disebut sebagai materi Keputusan (secara limitative diformulasikan dalam Pasal-pasal Keputusan). Formulasi Kalimat /Redaksional dalam formulir-formulir agar disesuaikan dengan paradigma reformasi. Pada lampiran B angka 12 dan 13, adanya kata “Kalau ada” tidak jelas.

Irwasum Produk ini untuk kewilayahan, jadi harus jelas, mana yang disiplinkan dan mana yang di sidang Komisi Kode Etik.

3.

Brigjen Pol. Edhi Susilo (Wakadivtelematika) a.

Di Satwil di daerah masih banyak yang belum dapat memisahkan antara Sidang K. KEPP dengan Sidang Disiplin.

b.

Perlu ditata lagi/dipilah-pilah lagi : Mekanisme boleh sama yang penting perbuatan mana yang diatur dalam KEPP dan Disiplin.

LAMPIRAN A KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP/ / TANGGAL :


/2004 2004

MEKANISME PELAKSANAAN SIDANG DISIPLIN ANGGOTA POLRI PAT SUS

TERIMA PUTUSAN

30 HR

LAKS KUMPLIN

PROV

BEBAS

WAS 6 BLN

BINKUM SRN/ PAT HKM

REK 30 HR 7 HR

BERKAS PKR PLIN

PROV

ANKUM

BAG PERS

SIAP SIDPLIN 1. PERANGKAT 2. SRN / PRASRN 3. MINSID : A. TATIB B. SPRIN/ KEP 4. ACR SIDANG

LAKS SID 1. PERANGKAT SID SIAP 2. BUKA SID 3. HADAPKAN TERPERIKSA 4. BACA SANGKAAN 5. RIKSA TERPERIKSA 6. BACA TUNTUTAN 7. PERMOHONAN/ TANGGAPAN TERPERIKSA/ PENDAMPING 8. BACA PUTUSAN 9. TUP SIDANG

TOLAK

PUT HUK

TERIMA

14 HR

AJUKAN KEBERATAN

ATASAN ANKUM VIA ANKUM

TOLAK SEBAGIAN TERIMA SEBAGIAN SKEP ANKUM

BINKUM SRN/ PAT HKM

1. KUAT 2. BATAL 3. MERUBAH

PUT AKHIR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN B KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

TATA CARA SIDANG DISIPLIN

1.

Pimpinan Sidang Disiplin membuka Sidang dengan menyatakan sebagai berikut : “PADA HARI INI ….. TANGGAL …. BULAN ….. TAHUN ….. PUKUL …. WIB, SIDANG PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN DINYATAKAN DIBUKA“, selanjutnya diminta kepada Penuntut untuk menghadapkan Terperiksa ke depan Persidangan Disiplin.

2.

Provos/pejabat yang ditunjuk sebagai Penuntut melanjutkan perintah Pimpinan Sidang kepada petugas untuk menghadapkan Terperiksa ke depan Sidang. Selanjutnya petugas membawa Terperiksa ke ruang sidang dan mengambil tempat lurus di depan Pimpinan Sidang dengan sikap sempurna dan memberikan penghormatan dengan aba-aba dari petugas : “KEPADA PIMPINAN SIDANG DISIPLIN, HORMAT GERAK …., TEGAK GERAK ……., LAPOR ….. PETUGAS SIAP MENGHADAPKAN TERPERIKSA KE DEPAN PERSIDANGAN“, kemudian Pimpinan Sidang memerintahkan “PETUGAS KEMBALI KE TEMPAT “,

3.

Selanjutnya petugas menirukan kata-kata Pimpinan Sidang “ KEMBALI KE TEMPAT “, dan balik kanan lalu keluar ruangan sidang, sedangkan Terperiksa tetap berdiri (sikap sempurna) di depan Pimpinan Sidang, setelah dipersilahkan duduk oleh Pimpinan Sidang, Terperiksa duduk ditempat yang telah disediakan.

4.

Pimpinan Sidang menanyakan identitas Terperiksa apakah sudah sesuai dengan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut dan selanjutnya menanyakan kepada Terperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini. Apabila identitas tersebut sesuai dan Terperiksa menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia maka sidang dilanjutkan.

5.

Sidang Disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa (In Absensia) terhadap kasus pelanggaran tertentu diantaranya adalah Disersi (meninggalkan dinas), yang dalam prosedur pemeriksaan sampai dengan Persidangan Disiplin tidak dapat di hadirkan Terperiksa.

6.

Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut untuk membacakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa dengan dasar-dasar peraturan yang dilanggar berikut ancaman-ancaman sanksi/hukuman atas pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Terperiksa.

7.

Setelah Penuntut selesai membacakan sebagaimana tersebut dalam angka 6 di atas, Pimpinan Sidang menanyakan kepada Terperiksa apakah sudah jelas dan mengerti. Apabila belum jelas Pimpinan Sidang wajib menjelaskan kepada Terperiksa. / 8. Apabila …..

2 LAMPIRAN B KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

8.

Apabila Terperiksa menyatakan jelas dan mengerti maka Pimpinan Sidang memerintahkan kepada Penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi.

9.

Penuntut memerintahkan kepada Petugas untuk menghadapkan Saksi ke depan Sidang, kemudian di depan Pimpinan Sidang berdiri dengan sikap sempurna dan memberikan penghormatan dengan aba-aba : “KEPADA PIMPINAN SIDANG, HORMAT GERAK …. TEGAK GERAK ….. LAPOR, PETUGAS SIAP MENGHADAPKAN SAKSI KE DEPAN PERSIDANGAN“. Perintah Pimpinan Sidang “PETUGAS KEMBALI KE TEMPAT“, selanjutnya Petugas menirukan kata-kata Pimpinan Sidang dan balik kanan lalu keluar ruangan sidang, sedangkan saksi tinggal ditempat dan setelah dipersilahkan duduk oleh Pimpinan Sidang, saksi duduk di tempat yang telah disediakan.

10.

Pimpinan Sidang menanyakan identitas Saksi dan menanyakan apakah ada hubungan keluarga dengan Terperiksa kemudian menanyakan apakah bersedia menjadi Saksi, bila bersedia apakah bersedia diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya. Apabila Saksi menyatakan kesediaannya maka Pimpinan Sidang memerintahkan petugas dari Bintal mengangkat sumpah atau janji yang diucapkan Pimpinan Sidang.

11.

Pimpinan Sidang memulai pemeriksaan terhadap Saksi–saksi. Setiap Saksi selesai diperiksa, Pimpinan Sidang wajib menanyakan kepada Terperiksa apakah ada keberatan terhadap keterangan Saksi atau apakah ada yang disangkal terhadap keterangan Saksi baik seluruhnya maupun sebagian.

12.

Jika terdapat keberatan, dalam hal apa dan dicatat oleh Sekretaris Sidang dalam berita acara persidangan disiplin. Setelah para Saksi yang memberatkan selesai diperiksa, Pimpinan Sidang wajib menanyakan kepada Terperiksa apakah ada saksi–saksi yang meringankan yang akan diajukan oleh Terperiksa atau Pendamping Terperiksa.

13.

Jika ada saksi-saksi yang meringankan, dicatat dalam berita acara persidangan oleh Sekretaris Sidang dan ditentukan hari pemeriksaannya dan tidak perlu dipanggil, namun langsung dibawa oleh Terperiksa atau Pendamping Terperiksa. Prosedur pemeriksaan terhadap Saksi yang meringankan sama dengan pemeriksaan Saksi yang memberatkan (seperti tersebut pada angka 10 di atas).

14.

Setelah selesai pemeriksaan terhadap para Saksi, dilanjutkan pemeriksaan terhadap barang bukti misalnya absensi, KTA, Surat Ijin Senjata dan lain lain. Pemeriksaan tersebut dilakukan di meja Pimpinan Sidang dengan disaksikan oleh Terperiksa, Penuntut dan Pendamping Terperiksa. Terperiksa dan Pendamping Terperiksa diminta tanggapan oleh Pimpinan Sidang mengenai barang bukti tersebut yang bisa disampaikan pada saat pembacaan tanggapan oleh Terperiksa atau Pendamping Terperiksa. / 15. Setelah …..


15.

Setelah selesai pemeriksaan terhadap Terperiksa, Saksi-saksi dan barang bukti, maka Pimpinan Sidang menanyakan kepada Penuntut, apakah sudah siap membacakan tuntutan atau minta sidang diskors/ditunda untuk mempersiapkan tuntutan. Jika Penuntut minta waktu untuk menyusun tuntutan, maka Pimpinan Sidang menskorsing/menunda sidang (ditentukan oleh Pimpinan Sidang selama beberapa waktu/jam/menit), dengan mengatakan : “ UNTUK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PENUNTUT MENYUSUN TUNTUTANNYA MAKA SIDANG DISKORS SELAMA …. JAM/MENIT “, dan Pimpinan Sidang mengetok Palu satu kali. Apabila waktu yang diberikan Pimpinan Sidang kepada Penuntut untuk menyelesaikan tuntutannya selesai pada hari berikutnya, maka dalam hal ini penggunaan kata teknisnya yaitu “SIDANG DITUNDA“, misalnya : “UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PENUNTUT MENYUSUN TUNTUTANNYA MAKA SIDANG DISIPLIN ATAS NAMA TERPERIKSA (nama/pangkat/nrp) DITUNDA SAMPAI HARI …. TANGGAL ….. BULAN …. TAHUN …. .PUKUL ….”, diikuti dengan ketokan palu satu kali.

16.

Setelah selesai diskors Sidang Disiplin dibuka kembali oleh Pimpinan Sidang dengan kata–kata sebagai berikut : “SIDANG DISIPLIN ATAS NAMA TERPERIKSA (nama/pangkat/nrp) DIBUKA KEMBALI“, diikuti dengan ketokan palu satu kali. Sedangkan apabila selesai ditunda, maka Pimpinan Sidang memulai memimpin kembali sidang dengan kata-kata sebagai berikut: “SIDANG DISIPLIN ATAS NAMA TERPERIKSA (nama/pangkat/nrp) PADA HARI INI …. TANGGAL …. BULAN …. TAHUN …. PUKUL …. DIBUKA KEMBALI“, diikuti dengan ketokan palu satu kali. Pembukaan kembali sidang disiplin, baik karena diskors ataupun ditunda dicatat oleh Sekretaris dalam Berita Acara Persidangan.

17.

Penuntut membacakan tuntutannya yang dibuat berdasarkan format tuntutan yang memenuhi syarat formal dan materiil. Pada saat pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut, Terperiksa dalam keadaan sikap berdiri sempurna (siap). Setelah selesai pembacaan tuntutan oleh Penuntut, 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Terperiksa.

18.

Pimpinan Sidang menanyakan kepada Terperiksa, apakah sudah jelas dan mengerti isi dari tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut. Apabila Terperiksa belum jelas dan mengerti maka Pimpinan Sidang wajib menjelaskan kepada Terperiksa. Apabila Terperiksa sudah jelas dan mengerti, selanjutnya Pimpinan Sidang menyatakan kepada Terperiksa/Pendamping Terperiksa, apakah akan menyampaikan tanggapan/permohonan. Kalau tidak maka sidang dilanjutkan penyampaian putusan oleh Pimpinan Sidang untuk memberikan kesempatan kepada Pimpinan Sidang untuk meminta pendapat dari Pendamping Terperiksa dalam hal mempertimbangkan berat ringannya Hukuman yang akan dijatuhkan oleh Pimpinan Sidang, dengan ucapan : / “UNTUK …..


" UNTUK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PIMPINAN SIDANG UNTUK MEMINTA PENDAPAT KEPADA PENDAMPING TERSANGKA GUNA MENYUSUN PUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN, SIDANG DI SKORS SELAMA …… JAM/MENIT ", diikuti dengan ketokan palu Pimpinan Sidang 1 (satu) kali. Apabila sidang diskors untuk persiapan penyusunan putusan penjatuhan hukuman disiplin, maka harus dilaksanakan secara tertutup yang boleh ikut serta hanya Pimpinan Sidang, Pendamping Terperiksa dan Sekretaris Sidang. Tugas Sekretaris Sidang dalam hal ini mencatat semua pendapat Pendamping Terperiksa. 19.

Setelah selesai rangkaian acara tersebut di atas, Pimpinan Sidang menyatakan pemeriksaan terhadap Terperiksa dianggap sudah selesai, maka selanjutnya adalah pembacaan putusan penjatuhan hukuman disiplin, untuk itu sidang diskors ditempat untuk memberikan kesempatan kepada Pimpinan Sidang dan Pendamping Terperiksa menyusun dan mempertimbangkan berat ringannya hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Terperiksa.

20.

Penuntut, Terperiksa dan Pengunjung sidang supaya keluar dari ruang sidang. Pimpinan Sidang menyampaikan kata-kata sebagai berikut : "SIDANG DISIPLIN ATAS NAMA …… DISKORS SELAMA KURANG LEBIH …… UNTUK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PIMPINAN SIDANG DAN PENDAMPING TERPERIKSA MENYUSUN PUTUSAN" dan diikuti ketukan palu Pimpinan Sidang satu kali. Apabila sidang ditunda maka Pimpinan Sidang menyatakan sebagai berikut :" SIDANG DISIPLIN ATAS NAMA TERPERIKSA …… DITUNDA PADA HARI …. TANGGAL ….. BULAN ….. TAHUN ….. PUKUL …", diikuti ketukan palu Pimpinan Sidang satu kali.

21.

Setelah selesai Sidang Disiplin diskors, sidang dibuka kembali oleh Pimpinan Sidang dengan kata-kata sebagai berikut : "SIDANG DISIPLIN ATAS NAMA TERPERIKSA ….. DIBUKA KEMBALI", diikuti ketukan palu Pimpinan Sidang satu kali (pada saat pembukaan sidang Penuntut, dan Pengunjung sidang sudah berada di ruang sidang) dan pada saat Pimpinan Sidang, Pendamping Terperiksa dan Sekretaris sidang masuk ruang sidang, Penuntut dan Pengunjung sidang berdiri dengan sikap sempurna. Apabila Sidang Disiplin selesai ditunda maka sidang dibuka kembali oleh Pimpinan Sidang dengan kata-kata sebagai berikut : "SIDANG DISIPLIN ATAS NAMA TERPERIKSA ….. PADA HARI INI …. TANGGAL …. BULAN …. TAHUN ….. PUKUL …. DIBUKA KEMBALI ".

22.

Pimpinan Sidang meminta kepada Penuntut agar menghadapkan Terperiksa kedepan persidangan dengan proses seperti pada awal pembukaan Persidangan. Untuk sidang yang selesai ditunda, maka setelah sidang dibuka kembali oleh Pimpinan Sidang dan Terperiksa telah dihadirkan ke depan Persidangan oleh Penuntut, kemudian Pimpinan Sidang harus menanyakan kepada Terperiksa apakah dalam keadaan sehat dan bersedia, maka dilakukan pembacaan putusan oleh Pimpinan Sidang . / Untuk …..


Untuk itu Pimpinan Sidang memerintahkan Terperiksa berdiri dengan sikap sempurna untuk mendengarkan putusan pada saat Pimpinan Sidang menyatakan penjatuhan hukuman berupa ….., setelah selesai itu diikuti ketukan palu oleh Pimpinan Sidang sebanyak satu kali. Setelah selesai membacakan putusan, Pimpinan Sidang menanyakan kepada Terperiksa "APAKAH SUDAH JELAS DAN MENGERTI PUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN YANG TELAH SAYA BACAKAN TADI ?" Apabila Terperiksa menyatakan belum jelas, maka Pimpinan Sidang wajib menjelaskan. Apabila Terperiksa menyatakan jelas dan mengerti, maka Pimpinan Sidang selanjutnya menanyakan kepada Terperiksa: "APAKAH MENERIMA PUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN INI ATAU PIKIR-PIKIR ATAU MENGAJUKAN KEBERATAN ?" Apabila Terperiksa menyatakan menerima, maka tinggal pelaksanaan hukuman dengan dilengkapi segala administrasi yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman tersebut. Apabila menyatakan pikir-pikir atau mengajukan keberatan, maka tenggang waktu diberikan selama 14 (empat belas) hari sejak hukuman dijatuhkan. Sekretaris sidang mencatat semua putusan penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Pimpinan Sidang dalam Berita Acara Persidangan Disiplin. Selanjutnya Pimpinan Sidang menutup sidang Disiplin dengan kata-kata sebagai berikut :"SIDANG DISIPLIN ATAS NAMA TERPERIKSA ….. DINYATAKAN SELESAI", diikuti ketukan palu sebanyak tiga kali.

LAMPIRAN C KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP/ / TANGGAL :

2

/2004 2004

ACARA PELAKSANAAN SIDANG DISIPLIN PENDAMPING/TERPERIKSA SAMPAIKAN PERMOHONAN/TANGGAPAN

PERANGKAT SIDANG MASUK R. SIDANG

PIM SIDANG BUKA SIDANG

PRIN TERPERIKSA DIHADAP KAN

TUT BACA SANGKAAN

RIK TERPERIKSA

BACA TUNTUTAN

ISTIRAHAT * PIMPINAN SIDANG PERINTAHKAN PENUNTUT BACA SANGKAAN * PENUNTUT BACA SANGKAAN

SIDANG DISIPLIN DINYATAKAN DIBUKA

SEKRETARIS BACAKAN ACARA SIDANG

TERPERIKSA DIHADAPKAN DAN LAPOR

JATUH KAN PUT

PIMSID SAMPAIKAN PUT HUKUMAN

* RMSKAN PUT *SIDANG DIBUKA KEMBALI

- PIM SIDANG SAMPAIKAN PERTANYAAN -PIM SIDANG BERI KESEMPATAN ANGGT SID BERTANYA

* PIMSID PRINTAHKAN PENUNTUT BACAKAN TUNTUTAN • PENUNTUT • BACA • TUNTUTAN

DITERIMA

PUT HUKUMAN

SID SEL

KEBERATAN

AJUKAN KEBERATAN WAKTU 14 HR

PUTUSAN ATASAN ANKUM 30 HARI

PUT AKHIR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN C KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

ACARA PERSIDANGAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI 1.

Sidang Disiplin bagi Anggota Polri : a.

Nama Terperiksa

: …………………………………….

Pangkat/ NRP.

: …………………………………….

Jabatan

: …………………………………….

Kesatuan

: …………………………………….

Alamat

: …………………………………….

b.

Melanggar Pasal ………………………………. PP No. 2/2003.

c.

Tempat Sidang

d.

Saksi : 1) 2) 3)

2.

Nama Nama Nama

: ……………………………………

: ………………………………….. : ………………………………….. : …………………………………..

Urut-urutan kegiatan Sidang : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Pimpinan Sidang Disiplin tiba di ruangan sidang. Pembacaan acara persidangan oleh Sekretaris Sidang. Pembukaan Sidang oleh Pimpinan Sidang. Pembacaan Sangkaan. Pemeriksaan Pimpinan Sidang terhadap Terperiksa, Saksi-saksi dan Barang Bukti. Tanggapan Terperiksa dan Pendamping Terperiksa. Bacakan Tuntutan Hukuman. Sidang diskors. Pembukaan dimulainya sidang kembali. Keputusan hasil pemeriksaan Sidang Disiplin. Pengajuan keberatan atau penerimaan keputusan Sidang Disiplin. Sidang Disiplin ditutup oleh Pimpinan Sidang Disiplin.

Jakarta,

2004

SEKRETARIS SIDANG DISIPLIN

2 LAMPIRAN C KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

ACARA PELAKSANAAN SIDANG DISIPLIN

DITERIMA PERANGKAT SIDANG MASUK R. SIDANG

PIM SIDANG BUKA

PRIN TERPE RIKSA

TUT BACA SANGKAAN

RIK TERPERIKSA

ISTIRAH SIDANG DISIPLIN DINYATAKAN DIBUKA SEKRETARIS BACAKAN ACARA SIDANG

TERPERIKSA DIHADAPKAN DAN LAPOR

* PIMPINAN SIDANG PERINTAHKAN PENUNTUT BACA SANGKAAN * PENUNTUT BACA SANGKAAN

* RMSKAN PUT * SIDANG DIBUKA KEMBALI

- PIM SIDANG SAMPAIKAN PERTANYAAN

-PIM SIDANG BERI KESEMPATAN ANGGT SID BERTANYA

JATUH KAN PUT

BACA TUNTU TAN

PIMSID SAMPAIKAN PUT HUKUMAN

* PIMSID PRINTAHKAN PENUNTUT BACAKAN TUNTUTAN

PUT HUKUMAN

KEBERATAN

AJUKAN KEBERATAN WAKTU 14 HR

PUTUSAN ATASAN 30 ANKUM

• PENUNTUT BACA TUNTUTAN

PUT AKHIR

SID SEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN SURAT EDARAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL . : B/ /V/2005 TANGGAL : MEI 2005

DENAH RUANG SIDANG DISIPLIN ANGGOTA POLRI

B

H

A

B C

F E

D

G

G

G

G

KETERANGAN: A. Pimpinan Sidang Disiplin B. Pendamping Pimpinan Sidang Disiplin C. Sekretaris Sidang D. Terperiksa E. Pendamping Terperiksa F. Penuntut G. Pengunjung Sidang H. Bendera Merah Putih. I. Petugas.

I

Paraf : 1. Kadivbinkum Polri :Vide Draft

Dikeluarkan di Pada tanggal

2. Kasetum Polri

: .............

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA WAKA

3. Wakapolri

: ….......

: :

Jakarta

Drs. ADANG DARADJATUN KOMISARIS JENDERAL POLISI

Mei

2005

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL . : B/ 44 /IX/2004 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL : 30 SEPTEMBER MARKAS BESAR

2004


B

H

A

B C

F E

D

G

G

G

I

G

KETERANGAN: J. Pimpinan Sidang Disiplin K. Pendamping Pimpinan Sidang Disiplin L. Sekretaris Sidang M. Terperiksa N. Pendamping Terperiksa O. Penuntut P. Pengunjung Sidang Q. Bendera Merah Putih. R. Petugas.

araf : 1. Kabid Kumdang :......... 2. Ses Pusprov Divpropam Polri

(KBP Drs. R.A.H. Latief)

: ...........

3. Kataud

: …..

4. Wakadivbinkum

: …..

Paraf : 1.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KADIVBINKUM

Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : Vide Draft b. Ketua Sub Pokja

: Vide Draft

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:…….

Drs. DPM. SITOMPUL, S.H., M.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta :

2004

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. DA’I BACHTIAR, S.H. JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN D KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004


B

H

A

C

E

F D

G

G

G

I

G

KETERANGAN: A. Pimpinan Sidang Disiplin B. Pendamping Pimpinan Sidang Disiplin C. Sekretaris Sidang D. Terperiksa E. Penuntut F. Pa Pendamping G. Pengunjung Sidang H. Bendera Merah Putih. I. Petugas.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN E KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004 KOP

PERSANGKAAN PELANGGARAN DISIPLIN No. Pol. : / / /2004

Yang terhormat Pimpinan Sidang Disiplin, ----- Pada hari ini ……….. tanggal ….. ……… 2004 berdasarkan perkara Laporan Polisi No. Pol.: / /2004/Pusprov tanggal …… 2004 dan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin No. Pol.: / / /2004 tanggal …………………2004. Telah diajukan dalam Sidang Disiplin seorang Pati/ Pamen/ Pama/ Ba/ Ta : Nama

: …………………………

Pangkat/ NRP.

: …………………………

Jabatan

: …………………………

Kesatuan

: ………………………..

Alamat tempat tinggal

: ………………………..

----- Guna mendapatkan Keputusan dan Kepastian Hukum atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya, Terperiksa dihadapkan pada Sidang Disiplin karena dipersangkakan telah melakukan pelanggaran disiplin berupa : a. ………………………………………………………………………………………… b. ………………………………………………………………………………………… c. ………………………………………………………………………………………… Sebagaimana diatur dalam pasal ……………..; pasal …………………..dan pasal …………….. PP No. 2 tahun 2003. Untuk selanjutnya dimohon Pimpinan Sidang melakukan pemeriksaan atas perkara Pelanggaran Disiplin Terperiksa dalam persidangan ini.

Jakarta, PENUNTUT

2004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN F KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOP TUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN NO.POL.: / / 2004 Yang terhormat Pimpinan Sidang, Dasar : a.

Berkas perkara pelanggaran disiplin No. Pol. : …../…../…../2004 tanggal ….., perihal kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terperiksa A.n. ………..

b.

Hasil pemeriksaan terhadap Terperiksa dan para Saksi A.n. ….. Alamat …..dihadapkan pada Sidang Disiplin pada hari ini ……… tanggal …….

c.

Barang bukti berupa ……………………………………………………………………………………

Maka terhadap Terperiksa An. ………. Pangkat/NRP …………….. Jabatan ……….. Kesatuan ………. terdapat cukup bukti telah melakukan pelanggaran disiplin berupa : a. b. c.

………………………. ………………………. ……………………….

Dan atas pelanggaran yang dilakukannya, Terperiksa dapat dituntut sebagaimana bunyi Pasal …………… PP Nomor 2 Tahun 2003. Sebelum Penuntut menyampaikan tuntutannya , terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan antara lain: -

Yang meringankan ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. Yang memberatkan …………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………..

Atas pelanggaran disiplin yang telah dilakukan tersebut, dimohon kepada Pimpinan Sidang disiplin agar Terperiksa dijatuhkan hukuman disiplin berupa: a. b.

………………………. ……………………….

Demikian tuntutan ini kami sampaikan dan selanjutnya segala keputusan dalam sidang ini kami serahkan kepada Pimpinan Sidang yang terhormat. Jakarta,

2004

PENUNTUT

…………

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN G KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOP UNTUK KEADILAN

SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN No.PoL.: Skep/ / / DAN/KA/PA

: ……………

(SELAKU ANKUM) Menimbang

: 1. 2.

Mengingat

: 1. 2. 3.

Memperhatikan

Laporan Polisi/Pengaduan No. Pol. : ……… tanggal atas Pelapor/Pengadu tentang …….. Berkas perkara No.: …… Mengenai …… dari Terperiksa. Nama : ……………. Umur : ……………. Pangkat/Nrp : ……………. Jabatan : ……………. Kesatuan : ……………. Alamat : ……………. Beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan itu. Pasal ………………… Peraturan PemerintahNo. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Dst.

: Hasil pemeriksaan Saksi, alat bukti dan Terperiksa pada sidang disiplin hari ……… .. tanggal …………., Terperiksa cukup bukti melakukan pelanggaran disiplin : 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan hukuman disiplin kepada (Nama, Pangkat, Jabatan dan Kesatuan). Hukuman tersebut berupa: a. Hukuman …. : ……. b. Hukuman …. : …….

Disampaikan kepada Terhukum Pada tanggal : …….. Pukul : ……..

Ditetapkan di : …………… Pada tanggal : …………… Ankum

Terhukum

Nama Pangkat / Nrp

Nama Pangkat / Nrp

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN H KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOP PENGAJUAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN SIDANG DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Alamat

: ……………………………………………………………….. :………………………………………………………………… : ……………………………………………………………….. : ……………………………………………………………….. : ………………………………………………………………..

Berdasarkan hasil keputusan sidang disiplin pada tanggal …… hari …… Pukul ……………………. Di …………………………………………………………… Mengajukan keberatan atas keputusan yang diberikan oleh Pimpinan sidang disiplin dengan tuduhan melanggar Pasal …………… PP No. 2 Tahun 2003 …………………………………………………………………………………………….. Alasan Keberatan : 1. ……………. 2. ……………. 3. ……………. Demikianlah keberatan saya ajukan pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

untuk

menjadikan

bahan

Jakarta, ……………… Yang keberatan

mengajukan

(……………………………) Mengetahui :

(……………………………………)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004 KOP UNTUK KEADILAN

SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN/PENERIMAAN KEBERATAN HUKUMAN DISIPLIN

No. Pol.

: Skep/

/

/2004

Tanggal…………………………………. KA…………………………………..(selaku ATASAN ANKUM) Membaca

:

Laporan pelaksanaan sidang disiplin tanggal …… Agustus 2003 atas Terperiksa (Nama,Pkt/NRP, jabatan, kesatuan) Surat keberatan tanggal …….. Agustus 2004 tentang keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan Ankum terhadap Terhukum : Nama :………………………………………… Pangkat/NRP :…………………………………………. Jabatan :………………………………………… Kesatuan :……………………………………….. Alamat :………………………………………… Beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.

Memperhatikan

:

1.

Surat keputusan Hukuman disiplin No.Pol.:Skep/………/VIII/2004, tanggal ….. 2004, perihal ……..

2.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan Ankum berupa ………..

3.

Dst.

Menimbang

:

(Alasan-alasan penolakan/penerimaan dan/atau penolakan penerimaan sebagian dari keberatan yang diajukan). 1. …………… 2. …………… 3. ……………

Mengingat

:

1. Pasal 9 PP Nomor 2 tahun 2003 tentang Hukuman Disiplin. 2. Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP No. 2 Tahun 2003 tentang Pengajuan keberatan atas Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum. 3. Pasal 31 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penolakan/Penerimaan dan Penolakan/Penerimaan sebagian dari keberatan Terhukum. 4. Dst / MEMUTUSKAN ………

2 LAMPIRAN I KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

MEMUTUSKAN 1.

Menolak/menerima, menolak/menerima sebagian dari keberatan yang diajukan Terhukum.

2.

Menguatkan, membatalkan, merubah Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum.

3.

Memberikan hukuman disiplin kepada (Nama, Pangkat/NRP, jabatan, kesatuan) dengan hukuman berupa: ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : ……………………………2004 Dikeluarkan di Pada tanggal Pukul

: Jakarta : : ATASAN ANKUM

Disampaikan kepada : Terhukum :……………….. Pada tanggal : ………………. Pukul : ……………….

(Nama, Pkt/NRP)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN J KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOP SURAT PENOLAKAN/PENERIMAAN KEBERATAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

No. Pol.

:

/

/

/2004

KA………………………………….. selaku ATASAN ANKUM Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: …………….

Pangkat/Nrp

: …………….

Jabatan

: …………….

Kesatuan

: …………….

Alamat

: …………….

Berdasarkan surat permohonan pengajuan keberatan atas keputusan hukuman disiplin No.Pol.: Skep/ / /2004/Kumplin melalui pemeriksaan sidang disiplin anggota Polri yang dilaksanakan pada hari ………. Tanggal………….bulan…….. tahun……….tempat sidang………. Dengan tuduhan melanggar Pasal …………… …………PP No. 2 Tahun 2003 Keputusan Pimpinan Sidang Disiplin memberikan ……………………………………………………………………..

hukuman

disiplin

Maka selaku Atasan dari Ankum Terhukum menolak/menerima dan atau menolak/menerima sebagian atas keberatan dari Terhukum dengan alasan : ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Demikianlah penolakan/penerimaan atas keberatan keputusan pemeriksaan sidang disiplin dibuat dan ditanda tangani dan ditetapkan. Jakarta ………………… ATASAN ANKUM

(

)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN K KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOP

UNTUK KEADILAN

SURAT KEPUTUSAN NO .POL.: SKEP/ /

/ 2004

Tentang HUKUMAN DISIPLIN KEPALA …………………………………. Selaku ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM Menimbang

:

Bahwa dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran disiplin guna kepastian hukum bagi Anggota Polri Denmabes Polri, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.

Nota Dinas Kapusprov Divpropam Polri No.Pol.: B/ND-159/XII/2003, tanggal 23 Desember 2003 perihal Pengiriman DPP atas nama ……… Anggota ……

4.

Keputusan Sidang Disiplin pelanggaran disiplin Anggota Polri di Lingkungan Denmabes Polri pada tanggal 5 Januari 2004.

Memperhatikan

:

1.

Surat Permohonan Keberatan Hukuman Disiplin No. ……… tanggal …..

2.

Surat Penolakan/Penerimaan keberatan No………. tanggal …….. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

1.

Menjatuhkan hukuman disiplin kepada Anggota Denmabes Polri yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin kepada : Nama : ……………………………………………... Pangkat / NRP : ……………………………………………... Jabatan : ……………………………………………... Kesatuan : ……………………………………………...

2.

Hukuman Disiplin berupa ……… dan dimasukan dalam CB ybs.

3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Yang melaksanakan hukuman. Tembusan:

Jakarta, ………………………….2004 Selaku ATASAN ANKUM


LAMPIRAN L KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOP

SURAT – PERINTAH No. Pol. : Sprin/ / /2004 Tentang PENEMPATAN PADA TEMPAT KHUSUS Pertimbangan : Dasar

Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Putusan Hukuman Disiplin No.Pol.: Skep/ / /2004, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin. :

1. 2.

Memperhatikan

:

Pasal 9 huruf q dan Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. ……………………………………………………………...

1.

Surat Keputusan Ankum No.Pol.: Skep/ / / 2004, tanggal …… bulan ………. Tahun …………. Tentang Surat Keputusan Penghukuman Disiplin (SKHD) atas Terhukum A.n. (Nama, Pangkat/NRP, jabatan, Kesatuan) Dengan Hukuman Penempatan pada tempat khusus.

2.

Pernyataan tidak keberatan atas Putusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan. MEMERINTAHKAN

Untuk

:

1.

Melaksanakan Hukuman Disiplin pada Tempat Khusus terhadap Terhukum atas nama : Nama : ………….. Pangkat/ NRP. : ………….. Jabatan : ………….. Kesatuan : ………….. Yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal ……….. / 2. Terhukum ……

2 LAMPIRAN L KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004 2.

Terhukum ditempatkan pada tempat khusus di ….. (markas, rumah kediaman, ruang tertentu/sel, kapal) sebagaimana ditempatkan oleh Ankum.

3.

Penempatan pada tempat khusus berlaku sejak tanggal …………… tahun 2004 sampai dengan tanggal ……………... 2004.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : ………………………… 2004 Selaku

TERHUKUM

ANKUM ( ………………………..) (……………………………)

Tembusan 1. ……….. 2. …………..

Yang Melaksanakan Sprin

(…………………………..)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN M KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004 KOP

SURAT PERINTAH No. Pol. : Skep / / / 2004 Tentang PEMBEBASAN DARI TEMPAT KHUSUS Pertimbangan

:

1. Bahwa jangka waktu pelaksanaan hukuman pada tempat khusus telah berakhir, sehingga demi hukum, Terhukum harus dikeluarkan dari Tempat Khusus. 2. Bahwa Terhukum telah melaksanakan hukuman pada tempat khusus sebagaimana waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

Dasar

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2002

tentang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri MEMERINTAHKAN Menetapkan

:

1. Melepaskan dari Tempat Khusus atas Terhukum : Nama : ………….. Pangkat/ NRP. : ………….. Jabatan : ………….. Kesatuan : ………….. Yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman disiplin menurut Pasal ……………………………………... Terhitung mulai tanggal (TMT) …………………………….. Yang disangka melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal …………………………... 2. Anggota tersebut di atas telah melaksanakan Hukuman Disiplin dengan “Penempatan pada Tempat Khusus” di ……….. (markas, rumah kediaman, ruang tertentu/sel, kapal) sebagaimana yang ditetapkan oleh Ankum) dari tanggal …………. sampai dengan tanggal ……………….. 3.

Yang …….

2 LAMPIRAN M KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

3.

4.

Yang bersangkutan dibebaskan dari Penempatan pada Tempat Khusus pada tanggal …………….. berakhirnya pelaksanaan hukuman. Melaporkan hasil pelaksanaannya.

Dikeluarkan di Pada tanggal

: : …………………2004

KA …………………………………………… Selaku ANKUM

Tembusan 1. ……………. 2. ……………. 3. …………….

(……………………………)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN N KEPUTUSAN KAPOLRI MARKAS BESAR NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

KOP UNTUK KEADILAN

SURAT KEPUTUSAN No. Pol . : Skep / /

/2004

Tentang PENUTUPAN PERKARA DISIPLIN

Menimbang :

Bahwa demi kepentingan umum dan kepentingan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diusulkan kepada Ankum/Atasan Ankum/Kapolri untuk menutup perkara atas nama Terperiksa di bawah ini.

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.


3.

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / …….. / ……/ …….., tanggal ……. Tentang Pejabat yang berhak menjatuhkan hukuman di lingkungan Polri.

:

2002

tentang

MEMUTUSKAN Menetapkan :

1.

Menutup perkara Terperiksa : Nama : ………… Pangkat / Nrp : …………. Tersebut di atas.

2.

Penutupan perkara Terperiksa tersebut gugur akibat daluarsa/sakit yang tidak dapat disembuhkan/meninggal dunia/hilang ingatan sehingga gugur kewenangan Ankum untuk menghukum …………. dan lain-lain ………… / 3. Memerintahkan …..

2 LAMPIRAN N KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

3.

Memerintahkan kepada Provos untuk menyimpan berkas perkara berikut surat-surat lainnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bila diperlukan.

Ditetapkan di : ………………………… Pada Tanggal : ………………………… ANKUM /ATASAN ANKUM Kepada : 1. Terperiksa Tembusan: 1. Kapolri 2. Irwasum Polri 3. De SDM Kapolri 4. Atasan Ankum 5. Kadivbinkum Polri 6. Kadiv Propam Polri 7. Kapusprov Divpropam Polri. 8. Kapus paminal Divpropam Polri.


LAMPIRAN O KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ / /2004 TANGGAL : 2004

REKOMENDASI PENILAIAN STATUS ANGGOTA POLRI No.Pol.: Rek/ / / / 2004 KEPALA PUSAT PROVOS DIVISI PROVESI DAN PENGAMANAN POLRI 1.

Bahwa menganggap perlu untuk memberikan rekomendasi setelah selesai menjalani hukuman disiplin, sehingga Terhukum perlu mendapatkan penilaian status dalam pembinaan karier selanjutnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.

Dasar : a.


b.

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / ……. / ……/ …….., tanggal ……. Tentang Pejabat yang berhak menjatuhkan hukuman di lingkungan Polri.

c.

Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol. : Kep/……./……../ tanggal …….. tentang Hukuman Disiplin dan masa waktu Hukuman Disiplin yang diberikan telah berakhir pada hari …. tanggal … bulan … Tahun ….

d.

Hasil pemantauan selama 6 (enam) bulan terhadap Pati, Pamen, Pama, Bintara dan Tantama tersebut di atas, setelah menjalani hukuman dari tanggal ….. bulan …. s/d …. Tanggal …. Bulan …. Tahun …., telah menunjukkan sikap, mental, perilaku, dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi dalam tugas, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran lainnya. Memberikan Rekomendasi

1.

2. 3.

Kepada PATI, PAMEN, PAMA, BINTARA dan TAMTAMA, Nama : ………., Panggkat: ……… NRP.: ……, Kesatuan: ….. untuk melanjutkan dan mengembangkan karier selaku angota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengembalikan hak-haknya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap yang bersangkutan tidak keberatan untuk diusulkan kenaikan pangkat, ikut pendidikan atau diberikan jabatan …..

Yang melaksanakan hukuman

( ………………………………….. ) Tembusan: 1. Kapolri 2. DST

Ditetapkan di : ………………………… Pada Tanggal : ………………………… KEPALA PUSAT PROVOS

NAMA PANGKAT / Nrp

2004. tentang

Recommend Documents