BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL JAKARTA KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 193/KA/IV/2004 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU BATAN QUALITY SYSTEM SERVICES KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala BATAN Nomor 554/KA/XI/2002 telah ditetapkan tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BATAN Quality System Services; b. bahwa untuk kepentingan Akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BATAN Quality System Services dari Komite Akreditasi Nasional, maka Keputusan Kepala BATAN sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
dipandang perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BATAN Quality System Services dengan Keputusan Kepala BATAN; Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional; 4. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2002; 5. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Dr. Soedyartomo Soentono, M.Sc sebagai Kepala BATAN; 6. Keputusan Kepala BATAN Nomor 166/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2
M E M U T U S K A N: Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU BATAN QUALITY SYSTEM SERVICES
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5.
6.
Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Stakeholders adalah organisasi yang memiliki kepentingan atas independensi dan ketidak berpihakan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Batan Quality System Service (LSSM BQSS). Komisi Pengarah adalah organ tertinggi di dalam organisasi LSSM BQSS yang terdiri dari kumpulan wakil-wakil Stakeholders, unit kerja di BATAN yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program jaminan mutu/system manajemen mutu. Pemasok adalah organisasi/perusahaan yang menghasilkan produk, baik berupa barang/jasa.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BATAN Quality System Services yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat LSSM BQSS adalah organisasi non struktural yang kedudukannya di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang jaminan mutu/sistem manajemen mutu nuklir dan non nuklir.
3
Pasal 3 LSSM BQSS merupakan organisasi di dalam BATAN yang bertindak sebagai lembaga sertifikasi sistem mutu dalam bidang bahan bakar nuklir, konstruksi, jasa engineering dan jasa lainnya serta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan jasa sertifikasi sistem mutu organisasi pemasok.
Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LSSM BQSS menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan manajemen organisasi; b. penyediaan auditor sistem mutu; c. pemberian keputusan sertifikasi.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 Susunan organisasi LSSM BQSS terdiri dari : a. b. c. d.
Penasehat; Komisi Pengarah; Direktur; Komisi Registrasi.
Bagian Pertama PENASEHAT Pasal 6 (1) Penasehat dijabat oleh Kepala BATAN dan Deputi atasan langsung Kepala Unit Kerja eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program jaminan mutu/sistem manajemen mutu nuklir dan non nuklir. (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi di bidang program jaminan mutu/sistem manajemen nuklir dan non nuklir serta dalam hal memutuskan keanggotaan Komisi Pengarah.
4
Bagian Kedua KOMISI PENGARAH Pasal 7 (1) Komisi Pengarah terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. (2) Ketua dijabat pleh Kepala Unit Kerja eselon II di BATAN yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program jaminan mutu/sistem manajemen mutu nuklir dan non nuklir. (3) Sekretaris merupakan personil BATAN yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program jaminan mutu/sistem manajemen mutu nuklir dan non nuklir. (4) Anggota Stakeholders/pemanfaat berasal dari pihak pemerintah, pemasok, pengguna, asosiasi, cendekiawan dan organisasi lain yang berkepentingan ditetapkan dalam Rapat Komisi Pengarah. (5) Nama-nama personil Stakeholders pada LSSM BQSS ditunjuk oleh masing-masing organisasinya. (6) Stakeholders dapat mengganti wakilnya secara tertulis. (7) Komisi Pengarah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program jaminan mutu/sistem manajemen mutu nuklir dan non nuklir. (8) Masa kepengurusan Komisi Pengarah bertugas paling lama 4 tahun dan dapat dicalonkan kembali oleh organisasinya. (9) Komisi Pengarah mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
merumuskan masalah kebijakan berkaitan dengan operasi LSSM BQSS; melakukan pengawasan keuangan LSSM BQSS; melakukan pengawasan penerapan kebijakan LSSM BQSS; memberi pertimbangan dan pengesahan Pedoman Mutu LSSM BQSS; memberi pertimbangan dan pengesahan hasil kajian ulang manajemen. Bagian Ketiga DIREKTUR Pasal 8
(1) Direktur dipilih dan ditetapkan oleh Komisi Pengarah dan disahkan oleh Kepala Unit Kerja eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program jaminan mutu/sistem manajemen mutu nuklir dan non nuklir; (2) Direktur dan personalia pelaksana LSSM BQSS tidak boleh merangkap sebagai Komisi Pengarah; (3) Direktur menetapkan dan mengesahkan struktur organisasi dan personalia pelaksana LSSM BQSS;
5
(4) Direktur memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun; (5) Direktur mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f.
bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur; bertanggungjawab terhadap terpenuhinya persyaratan akreditasi dari KAN; menandatangani sertifikat LSSM BQSS; mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat; bertanggungjawab dalam hal pengadministrasian dan keuangan; mengusulkan kaji ulang dan perbaikan sistem mutu berkelanjutan kepada Komisi Pengarah. Bagian Keempat KOMISI REGISTRASI Pasal 9
(1) Komisi Registrasi terdiri dari: Koordinator dan Anggota. (2) Koordinator berasal dari Unit Kerja di BATAN yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program jaminan mutu/sistem manajemen mutu. (3) Anggota Komisi Registrasi ditunjuk dari sebagian Stakeholders. (4) Anggota Komisi Registrasi dipilih dan ditetapkan oleh Komisi Pengarah dan disahkan oleh Direktur LSSM BQSS. (5) Komisi Registrasi mempunyai tugas: a. mengadakan koordinasi dengan Direktur dalam hal administrasi keputusan sertifikasi; b. memberi keputusan atas hasil audit yang diperoleh dari Direktur tentang penerbitan, pemeliharaan, perluasan, pengurangan ruang lingkup, penundaan dan pencabutan sertifikat; c. mengadakan konsultasi dengan Koordinator Auditor dalam hal penilaian audit kesesuaian. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 554/KA/XI/2002 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BATAN Quality System Services dinyatakan tidak berlaku. (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini, ditetapkan dengan menggunakan Keputusan Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang program jaminan mutu/sistem manajemen mutu dan/ atau Direktur LSSM BQSS sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini
6
Pasal 13 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 16 April 2004 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL -ttdSOEDYARTOMO SOENTONO
