KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/KMK.06/2004 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional dan menjaga kestabilan sistem perbankan, kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya masih perlu dijamin; b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Menteri Keuangan berwenang untuk membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah sebagai pelaksana pemberian jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum; c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan pembentukan, kedudukan, organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dengan Keputusan Menteri Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24); 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000 tentang Syarat, Tata Cara, Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.06/2004; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM. Pasal 1 (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, dibentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, yang selanjutnya disebut UP3. (2) UP3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. (3) UP3 mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengadministrasikan, dan melaksanakan penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum. Pasal 2 (1) UP3 dipimpin seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang diangkat oleh Menteri Keuangan. (2) Ketua UP3 membawahi 3 (tiga) Divisi dan Satuan Pengawas Intern. (3) Pegawai UP3 dapat berasal dari :
a. Pegawai Negeri Sipil; dan atau b. selain Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan kontrak. (4) Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dibuat antara Ketua UP3 dan pegawai UP3 selain Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (5) Pegawai UP3 mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pasal 3 (1) Dalam hal Ketua UP3 berhalangan, Wakil Ketua bertindak selaku Ketua UP3. (2) Wakil Ketua UP3 membantu pelaksanaan tugas Ketua UP3. Pasal 4 Membentuk Komite Kebijakan selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Ketua Anggota Anggota
merangkap: Direktur Jenderal Lembaga Keuangan :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 2. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Kepala Badan Analisa Fiskal;
Sekretaris merangkap: Ketua UP3 Anggota Pasal 5 (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut : a. memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai kebijakan pelaksanaan penjaminan pemerintah; b. membantu Menteri Keuangan untuk memberikan arahan kepada Ketua UP3 dalam pelaksanaan tugas UP3; c. melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Komite bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan atas pelaksanaan
tugasnya. Pasal 6 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan susunan personalia untuk pertama kali adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. (2) Ketua dapat mengusulkan penambahan dan atau perubahan personalia, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan tugasnya, kepada Menteri Keuangan. (3) Ketua dapat menetapkan kualifikasi personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 7 (1) Ketua UP3 dapat menunjuk pihak lain (outsourcing) untuk melaksanakan tugastugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. (2) Apabila diperlukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang. (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain bertindak untuk dan atas nama UP3. (4) Penunjukkan pihak lain berikut pembiayaannya ditetapkan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 8 Ketua UP3 membawahi 3 (tiga) Divisi, yaitu : a. Divisi Administrasi Penjaminan; b. Divisi Penyelesaian Klaim; c. Divisi Keuangan dan Umum. Pasal 9 Divisi Administrasi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan kegiatan administrasi kepesertaan bank dalam penjaminan pemerintah; b. melakukan perhitungan dan penagihan premi serta denda; c. melakukan administrasi pelaporan kewajiban bank peserta penjaminan pemerintah,yaitu: - laporan keuangan bulanan dan tahunan; - laporan rincian posisi simpanan dan kewajiban lainnya; - laporan perubahan pengurus dan pemegang saham pengendali; - pendaftaran kewajiban yang dijamin, sesuai ketentuan yang berlaku. d. melakukan analisis atas laporan-laporan tersebut dalam butir c untuk kelancaran pelaksanaan tugas penjaminan; e. memproses persetujuan atau penolakan pembagian dividen; f. mengecek kembali (cross-check) kelayakan klaim yang direkomendasikan oleh Divisi Penyelesaian Klaim; g. mengelola sistem informasi baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun database; h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua. Pasal 10 Divisi Administrasi Penjaminan membawahi 4 (empat) seksi, yaitu : a. b. c. d.
Seksi Administrasi Kepesertaan Penjaminan; Seksi Administrasi dan Analisis Pelaporan Bank Peserta; Seksi Kepatuhan; Seksi Teknologi Informasi. Pasal 11
Seksi Administrasi Kepesertaan Penjaminan melakukan tugas sebagai berikut : a. mengadministrasikan kepesertaan bank umum yang telah menandatangani surat pernyataan keikutsertaan penjaminan pemerintah dan surat pernyataan kepatuhan bank; b. mengkaji kepatuhan bank dalam pelaksanaan pernyataan tersebut pada huruf a;
c. memproses persetujuan atau penolakan pembagian dividen; d. melakukan perhitungan dan penagihan premi serta denda; e. menyiapkan pengumuman daftar bank peserta secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan setiap kali ada perubahan; f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi. Pasal 12 Seksi Administrasi dan Analisis Pelaporan Bank Peserta melakukan tugas sebagai berikut : a. menerima dan mengadministrasikan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c; b. mengolah data yang diperoleh dari laporan-laporan tersebut dalam huruf a; c. menganalisis data tersebut dalam huruf b untuk kelancaran pelaksanaan penjaminan pemerintah; d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi. Pasal 13 a. Menerima dari Ketua, rekomendasi kelayakan klaim penjaminan yang disampaikan oleh Divisi Penyelesaian Klaim; b. Mengecek kembali (cross-check) kelayakan klaim yang direkomendasikan oleh Divisi Penyelesaian Klaim; c. Memberikan rekomendasi mengenai kelayakan klaim untuk dibayar atau ditolak berdasarkan ketentuan yang berlaku; d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi. Pasal 14 Seksi Teknologi Informasi melakukan tugas sebagai berikut : a. mengelola perangkat keras dan perangkat lunak; b. mengelola database;
c. melakukan pengembangan sistem informasi; d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi. Pasal 15 Divisi Penyelesaian Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UP3 dengan Tim Likuidasi/Tim Pengelola Sementara. b. Mengkoordinasikan penyelesaian tagihan BBO/BBKU; c. menerima pengajuan klaim penjaminan dari nasabah dan kreditur bank melalui Tim Likuidasi atau Tim Pengelola Sementara; d. memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan klaim; e. menerima dari Bank Indonesia : - neraca; - daftar rincian neraca; - daftar nominatif dana pihak ketiga; - daftar blokir; - daftar terafiliasi; - daftar nominatif pinjaman; f. melakukan verifikasi dan pemutakhiran daftar nominatif yang diterima dari Tim Likuidasi atau Pengelola Sementara Bank yang dicabut izin usahanya; g. melakukan verifikasi terhadap kebenaran, kewajaran, dan keabsahan dari klaim penjaminan; h. memberikan rekomendasi kelayakan klaim penjaminan kepada Ketua; i. menangani masalah hukum yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan; j. menangani masalah litigasi; k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.
Pasal 16 Divisi Penyelesaian Klaim membawahi 4 (empat) seksi, yaitu : a. b. c. d.
Seksi Hubungan Tim Pengelola Sementara/Tim Likuidasi; Seksi Pelayanan Klaim; Seksi Verifikasi; Seksi Hukum. Pasal 17
Seksi Hubungan Tim Pengelola Sementara/Tim Likuidasi melakukan tugas sebagai berikut : a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UP3 dengan Tim Likuidasi/Tim Pengelola Sementara. b. mengkoordinasikan penyelesaian tagihan BBO/BBKU; c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi. Pasal 18 Seksi Pelayanan Klaim melakukan tugas sebagai berikut : a. menerima pengajuan klaim penjaminan dari nasabah dan kreditur bank melalui Tim Likuidasi atau Tim Pengelola Sementara; b. memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan klaim; c. memberitahukan kekurangan kelengkapan administrasi pengajuan klaim kepada nasabah dan kreditur bank; d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi.
Pasal 19 Seksi Verifikasi melakukan tugas sebagai berikut : a. menerima dari Bank Indonesia : - neraca; - daftar rincian neraca; - daftar nominatif dana pihak ketiga; - daftar blokir; - daftar terafiliasi; - daftar nominatif pinjaman; b. melakukan pemutakhiran daftar nominatif yang diterima dari Tim Likuidasi atau Pengelola Sementara bank yang dicabut izin usahanya; c. melakukan verifikasi terhadap kebenaran, kewajaran, dan keabsahan dari klaim penjaminan; d. memberikan rekomendasi kelayakan klaim penjaminan kepada Kepala Divisi; e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi. Pasal 20 Seksi Hukum melakukan tugas sebagai berikut : a. menangani masalah hukum yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan; b. menangani masalah litigasi; c. melakukan kajian hukum mengenai kesesuaian pelaksanaan tugas UP3 dengan peraturan perundangan yang berlaku; d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi.
Pasal 21 Divisi Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut : a. membayar klaim penjaminan kepada nasabah dan kreditur bank berdasarkan otorisasi dari Ketua; b. menatausahakan rekening premi; c. menyusun laporan semesteran penerimaan premi; d. menyusun laporan bulanan pembayaran klaim; e. menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan tugas UP3; f. melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan personalia dan administrasi kantor; g. menyiapkan informasi bagi masyarakat mengenai penjaminan pemerintah; h. menyiapkan informasi yang diperlukan oleh instansi pemerintah atau lembaga negara; i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua. Pasal 22 Divisi Keuangan dan Umum membawahi 4 (empat) seksi, yaitu : a. b. c. d.
Seksi Pembayaran Klaim; Seksi Keuangan dan Akuntansi; Seksi Personalia dan Umum; Seksi Hubungan Masyarakat. Pasal 23
Seksi Pembayaran Klaim melakukan tugas sebagai berikut : a. melakukan pembayaran kepada nasabah dan kreditur bank berdasarkan otorisasi dari Ketua; b. menyiapkan tagihan dana talangan penjaminan kepada Tim Likuidasi; c. melakukan koordinasi dengan bank pembayar; d. menatausahakan rekening premi;
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi. Pasal 24 Seksi Keuangan dan Akuntansi melakukan tugas sebagai berikut : a. b. c. d. e.
menyusun dan mengelola anggaran UP3; menyusun laporan semesteran penerimaan premi; menyusun laporan bulanan pembayaran klaim; menyusun laporan keuangan UP3; menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi. Pasal 25
Seksi Personalia Umum melakukan tugas sebagai berikut : a. mengurus personalia; b. melakukan pengadaan dan administrasi perlengkapan kantor; c. menyusun rencana kebutuhan personalia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan tugas UP3; d. menyusun laporan pelaksanaan tugas UP3; e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi. Pasal 26 Seksi Hubungan Masyarakat melakukan tugas sebagai berikut : a. menyiapkan informasi bagi masyarakat mengenai penjaminan pemerintah; b. menyiapkan informasi yang diperlukan oleh instansi pemerintah atau lembaga negara; c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Divisi.
Pasal 27 Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas UP3; b. melaksanakan audit keuangan internal UP3; c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua. Pasal 28 Ketua UP3 dapat menugaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan pemerintah kepada personalia UP3. Pasal 29 Ketua UP3 dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Pasal 30 UP3 wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Keuangan. Pasal 31 Segala biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas UP3 dibebankan pada Bagian Anggaran 69 Departemen Keuangan.
Pasal 32 Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. BOEDIONO
