MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 462/KMK.09/2004 TENTANG TATA CARA INVESTIGASI OLEH INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Investigasi berdasarkan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku atas dugaan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen Keuangan;
b.
bahwa Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan mempunyai peranan dalam meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Departemen Keuangan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Investigasi oleh Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan;
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5.
Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
6.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003;
7.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
426/KMK.01/2004; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA INVESTIGASI OLEH INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1.
Investigasi adalah serangkaian tindakan untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang dan jelas tentang suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
2.
Inspektorat Bidang Investigasi adalah Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan.
3.
Investigator adalah pejabat/pegawai Inspektorat Bidang Investigasi yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan Investigasi.
4.
Unsur Departemen adalah pejabat/pegawai dan/atau unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan.
5.
Tertangkap Tangan adalah tertangkap pada waktu sedang melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang itu dilakukan, tertangkap segera sesudah beberapa saat penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang itu dilakukan, tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang atau benda hasil suatu penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang atau membantu melakukan.
6.
Pemeriksaan Fisik adalah serangkaian tindakan Investigator untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap tempat/ lokasi/fasilitas/aset milik Departemen Keuangan dalam rangka mendapatkan barang bukti.
7.
Barang Bukti adalah benda berupa buku, catatan, dokumen, atau benda lainnya yang menjadi dasar, sarana, dan/atau hasil dari suatu perbuatan yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan adanya dugaan perbuatan penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Departemen Keuangan.
8.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Investigasi tentang suatu peristiwa penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang ia dengar dan ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri.
9.
Menteri adalah Menteri Keuangan. BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TATA KERJA Pasal 2
(1)
Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Investigasi, berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unsur Departemen, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal Departemen Keuangan, serta pembinaan teknis pelaksanaan. Investigasi.
(2)
Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Bidang Investigasi berwenang untuk : a.
memanggil dan/atau memeriksa Unsur Departemen untuk dimintai keterangan, baik sebagai Saksi dan/atau sumber informasi;
b.
memerintahkan Unsur Departemen untuk memberikan data/keterangan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.
melaporkan Unsur Departemen yang tidak memberikan data atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung dari Unsur Departemen tersebut, kepada Inspektur Jenderal Departemen Keuangan dan/atau kepada Menteri;
d.
melakukan dan/atau mendapatkan akses langsung atas informasi yang dimiliki oleh Unsur Departemen termasuk kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.
melakukan konfirmasi kepada Pihak Ketiga yang bukan Unsur Departemen;
f.
masuk, melihat, menginspeksi, dan/atau melakukan Pemeriksaan Fisik atas tempat/lokasi/fasilitas/aset Unsur Departemen termasuk fasilitas komputer dan ruang komputer, file dan data yang berbasis elektronik, catatan kertas dan elektronik, laporan dan dokumen, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk kegiatan Investigasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.
melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap pejabat/pegawai Departemen Keuangan yang Tertangkap Tangan;
h.
meminta/mendapatkan bantuan keahlian dari instansi atau pejabat/pegawai Departemen Keuangan sesuai dengan bidangnya. Pasal 3
Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat Bidang Investigasi wajib : 1.
menerima pengaduan dan informasi yang berkaitan dengan dugaan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang termasuk penyimpangan atas program-program dan kegiatan-kegiatan oleh Unsur Departemen.
2.
menanggapi laporan/pengaduan yang diterima dan melakukan pengkajian terhadap laporan, pengaduan, pengembangan temuan, dan perintah pimpinan guna menentukan perlunya dilakukan Investigasi;
3.
melindungi Unsur Departemen dari segala usaha pihak luar untuk merusak integritas Unsur Departemen;
4.
menjaga kerahasiaan informasi dan atau segala kegiatan yang menyangkut Investigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk informasi dan identitas pelapor;
5.
membuat laporan hasil Investigasi sesuai dengan tata cara yang ditetapkan untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri. Pasal 4
(1)
(2)
Inspektur Jenderal atas nama Menteri melaksanakan pelimpahan kasus kepada : a.
Kepolisian Republik Indonesia dalam hal terdapat dugaan adanya tindak pidana yang terjadi di lingkungan Departemen Keuangan yang telah memenuhi bukti awal yang cukup;
b.
Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal terdapat dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Departemen Keuangan yang telah memenuhi bukti awal yang cukup.
Inspektur Jenderal melakukan monitoring atas pelaksanaan pelimpahan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 5
Pejabat/pegawai Departemen Keuangan berkewajiban : 1.
melaporkan segera dan secara langsung kepada Inspektorat Jenderal atas segala sesuatu yang diketahuinya yang berhubungan dengan dugaan adanya penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Unsur Departemen termasuk pelanggaran kode etik pegawai.
2.
melaporkan segera dan secara langsung kepada Inspektorat Jenderal segala usaha pihak luar untuk merusak integritas Unsur Departemen termasuk segala usaha penyuapan atau korupsi, atau dalam bentuk ancaman lainnya. Pasal 6
(1)
Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Departemen Keuangan dalam melakukan penyidikan menemukan dugaan adanya keterlibatan pejabat/pegawai Departemen Keuangan melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang, maka PPNS yang bersangkutan melalui instansinya melakukan koordinasi dengan Inspektorat Bidang Investigasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
(2)
Dalam hal Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan meneruskan laporan/pengaduan masyarakat kepada instansi di lingkungan Departemen Keuangan untuk dilakukan penelitian/pemeriksaan, maka instansi yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian/pemeriksaan tersebut kepada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Pasal 7
Dalam hal Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan menemukan dugaan adanya : 1.
penyimpangan/penyalahgunaan wewenang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melibatkan pejabat/pegawai Departemen Keuangan dengan pejabat/pegawai pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/Pemerintah Daerah, maka Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan melalui Inspektorat Bidang Investigasi berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) Departemen/LPND/Pemerintah Daerah;
2.
penyimpangan/penyalahgunaan wewenang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Departemen/LPND/Pemerintah Daerah, maka Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan melalui Inspektorat Bidang Investigasi meneruskannya kepada APFP Departemen /LPND/Pemerintah Daerah. Pasal 8
Untuk kelancaran pelaksanaan Investigasi dan pelimpahan hasil Investigasi atas dugaan adanya tindak pidana, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan melalui Inspektorat Bidang Investigasi melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum. BAB III SANKSI Pasal 9 (1)
Terhadap Investigator yang menyalahgunakan wewenang sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau tidak mematuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Terhadap pejabat/pegawai Departemen Keuangan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10
(1)
Ketentuan lebih lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan ini akan diatur dengan Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.
(2)
Dalam hal penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku yang berhubungan dengan kode etik pegawai, maka kewenangan untuk melakukan Investigasi berada pada Inspektorat Bidang Investigasi, dan selanjutnya hasil
Investigasi disampaikan kepada Komite Kode Etik Pegawai. Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada : 1.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3.
Menteri Dalam Negeri;
4.
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Departemen Keuangan;
5.
Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BOEDIONO
