www.parlemen.net
MASUKAN TERHADAP DRAF RUU versi BALEG
PERUBAHAN ATAS UU No 22/2004 tentang KY, UU NO 24/2003 tentang MK, dan UU No 5/2004 tentang MA
SALDI ISRA Dosen Hukum Tata Negara Fak. Hukum Univ. Andalas (UNAND), Padang
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
YANG PERLU DIUBAH ATAU DISEMPURNAKAN DALAM UU KY
1 2 3 4 5 6 7 8
Perlu ada elaborasi terhadap kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945]. Konsistensi menggunakan kata atau frasa sehingga tidak kelihatan berbeda dengan rumusan yang ada dalam Pasal 24B UUD 1945. Perlu ada pengaturan tentang keharusan KY memiliki semua informasi tentang hakim terutama hakim agung. Tujuannya, agar KY mempunyai data base tentang hakim. Ketentuan calon yang diajukan KY ke DPR 3 (tiga) kali lipat dari jumlah kebutuhan pengisian hakim sebaiknya ditinjau kembali. Misalnya, 2 (dua) kali jumlah kebutuhan yang harus diisi. Rumusan dasar tentang larangan bagi hakim. Rumusan ini penting untuk dijadikan guide-lines perumusan "Pedoman Perilaku Hakim". Mekanisme dan tata cara pengawasan hakim dibuat lebih rinci baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dibuat ketentuan yang membolehkan KY menelaah putusan hakim sebagai salah satu pintu masuk untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sebaiknya dibuat aturan tentang penyampaian kepada publik atau publikasi hasil pengawasan hakim.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
KEWENANGAN KY DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,SERTA PERILAKU HAKIM Yang perlu ditentukan: Apakah KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM satu frasa sehingga diartikan menjadi satu kesatuan, atau makna yang terpisah satu sama lain sehingga harus diartikan satu persatu? Apakah perlu didefinisikan atau ditentukan ruang lingkupnya? Sebaiknya: kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diartikan menjadi satu kesatuan sehingga tidak dipahami sebagai sesuatu yang terpisah satu sama lainnya. Kalau kesulitan untuk mendefinisikan, sebaiknya ditentukan ruang lingkup kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Saya lebih cenderung menentukan Ruang Lingkup dibandingkan membuat rumusan atas kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kalau menentukan ruang lingkup diterima, penambahan BAB III tentang PERILAKU HAKIM Pasal 25B Ayat (1) Draf versi Baleg dijadikan saja sebagai ruang lingkup kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, larangan bagi hakim sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 25 B Ayat (2) Draf versi Baleg menyambung dengan Pasal 25B Ayat (1) sebelumnya.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Pelaksanaan Kewenangan KY
1 2 3 4
Mengutamakan tindak lanjut laporan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi hakim. Pemantauan langusng yang dilakukan KY. Misalnya, menjadikan putusan hakim sebagai salah satu pintu masuk. Membangun komunikasi fungsional dengan MA. Memberikan hak kepada KY untuk meminta data yang diperlukan dalam pelaksanaan kewenangannya. Dengan demikian, MA berkewajiban untuk memenuhi permintaan KY.
Dalam hal ini, rumusan yang terdapat dalam Pasal 22A, 22B, dan 22C Draf versi Baleg sudah cukup mengelaborasi pelaksanaan kewenangan KY. Namun, putusan yang bersifat mengikat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 22C Ayat (4) Draf versi Baleg tidak perlu direkomendasikan kepada pimpinan MA tapi disampaikan langsung kepada presiden terutama yang menyangkut pemberhentian dan pemberhentian sementara. Dalam hal demikian, DPR dan pimpinan MA hanya menerima tembusan saja dari KY.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
PENGAWASAN TERHADAP HAKIM
Bagi Hakim Agung, Hakim Tinggi, dan Hakim Tingkat Pertama dapat dibuat pengawasan internal. Namun yang perlu dikuatkan adalah pengawasan eksternal yang dilakukan KY. Bagi Hakim Konstitusi, pengawasan eksternal yang dilakukan KY tidak bisa dilakukan karena Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 secara eksplisit menentukan bahwa Hakim Konstitusi tidak masuk dalam wilayah pengawasan KY. Namun, sebaiknya ditegaskan adanya pengawasan internal yang unsurnya terdiri dari Hakim Konstitusi, KY, dan unsur masyarakat. Pengawasan tanpa mempengaruhi Independensi Peradilan, Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Artinya, pengawasan tetap menjaga independence of the judiciary sepanjang tidak masuk wilayah substantive independence yaitu independensi dalam memutus perkara.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
PENYEMPURNAAN UU MA
Persyaratan menjadi Hakim Agung • Perbaikan persyaratan umur dan pengalaman kerja di bidang hukum untuk menjadi Hakim Agung. Misalnya, sama dengan umur Hakim Konstitusi. • Untuk calon dari jalur non-karir, syarat S2 di bidang hukum sebaiknya dialternatifkan dengan S3 di bidang hukum. Sebab, ada yang S2 di bidang hukum sementara S3 tidak di bidang hukum atau S2 tidak di bidang hukum S3 di bidang hukum. Menghapus kemungkinan perpanjangan usia pensiun Hakim Agung. Pasal 11 Ayat (2) MA menyatakan: Dalam hal hakim agung telah berumur 65 tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67 tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter. Ketentuan perpanjangan menyimpan masalah: 1 Siapa yang memperpanjang? 2 Bukankah ini bentuk lain dari "Seleksi Hakim Agung"? Bagaimana peran KY? Dalam hubungan dengan KY, UU MA seharusnya: 1 Memuat ketentuan-ketentuan yang mengharuskan MA mematuhi pengawasan KY. 2 Keharusan MA menyediakan data-base untuk keperluan pelaksanaan fungsi dan kewenangan KY. 3 Jangan sampai ada kesan KY berada di bawah MA. Apalagi membuat norma yang menegasikan peran konstitusional KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Tanggung Jawab dan Akuntabilitas MA MA bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, dministrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. MA wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai (a) permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; dan (b) pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. MA membuat laporan dan berita berkala yang diterbitkan sendiri. Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan MA. (Lihat Pasal 12-14 UUMK)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
KODE ETIK dan PERILAKU HAKIM
Yang menetapkan: Sebaiknya dirumuskan bersama antara MA, MK, dan KY. Kemudian, ditetapkan oleh MA (untuk MA dan peradilan di bawahnya) dan MK (untuk Hakim Konstitusi). Yang menegakkan: Internal melalui pengawas internal dan KY melalui pengawas eksternal. Kaitan dengan KY: Kode Etik menjadi salah dasar KY untuk mengawasi hakim. Putusan Hakim dapat dijadikan salah satu pintu masuk (entry-point) untuk mengawasi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sanksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pengawasan. Tanpa sanksi, pengawasan akan kehilangan makna dan efek jera. Oleh karenanya, harus ada perumusan tingkatan sanksi (ringan-sedang berat) dan kriteria penjatuhan sanksi.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
PENGAWASAN TERHADAP KY
1 2 3 4
Melaksanakan prinsip good governance. Laporan dan berita berkala mengenai pelaksanaan tugas. Membuka akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi. Membentuk Badan Kehormatan yang unsurnya terdiri dari (1) tokoh masyarakat, (2) akademisi, (3) praktisi hukum, (4) hakim (baik dari MAA maupun dari MK)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
