PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR (Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: SE-05/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003) Yth. : 1. Para Kepala Kantor Wilayah 2. Para Kepala Kantor Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan fisik barang impor, dipandang perlu menerbitkan petunjuk teknis pemeriksaan fisik barang impor sebagai berikut : A. Ketentuan Umum 1. Pengertian a. Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa; b. Petikemas (countainer) adalah alat pengemas yang merupakan bagian dari sarana pengangkut. 2. Tujuan Tujuan pemeriksaan Fisik Barang adalah dalam rangka memperoleh data barang secara lengkap agar dapat digunakan untuk : a. mencegah adanya uraian barang yang tidak jelas/benar (misdescription); b. mencegah adanya barang yang tidak diberitahukan (unreported); c. mencegah kesalahan pemberitahuan negara asal barang; d. mencegah pemasukan barang larangan dan pembatasan; e. menetapkan klasifikasi dan Nilai Pabean dengan benar. 3. Pemeriksaan fisik barang untuk setiap PIB dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pemeriksa Barang yang ditujukan secara langsung melalui Sistem Aplikasi atau oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen. 4. Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menunjuk Pejabat Pemeriksa Barang lebih dari satu orang, dalam hal jumlah dan atau jenis barang yang akan diperiksa mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan menghambat kecepatan penyelesaian suatu importasi. 5. Apabila dalam pemeriksaan barang impor dibutuhkan pengetahuan teknis tertentu, maka Pejabat Pemeriksa Barang dapat meminta bantuan pihak lain (internal maupun eksternal) yang memiliki pengetahuan teknis tersebut, dan hal tersebut dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 6. Apabila pemeriksaan fisik barang dilakukan bersama dengan pejabat dari instansi lain berdasarkan ketentuan di bidang impor yang berlaku, Pejabat Pemeriksa Barang mencatat hal tersebut dalam LHP. B.
Pemeriksaan Fisik Barang. 1. Tingkat Pemeriksaan : a. Tingkat Pemriksaan 10 (sepuluh) %, adalah pemeriksaan fisik barang dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah jumlah yang dapat mewakili
10% dari setiap jenis barang yang tertulis dalam fotocopy invoice dan atau packing list dengan jumlah minimal 2 (dua) koli; b. Tingkat pemeriksaan 30 (tigapuluh) %, ada lah pemeriksaan fisik barang dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah jumlah yang dapat mewakili 30% dari setiap jenis barang yang tertulis dalam fotocopy invoice dan atau packing list dengan jumlah minimal 2 (dua) koli; c. Tingkat pemeriksaan 100 (seratus) %, adalah pemeriksaan fisik barang dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah seluruh kemasan setiap jenis barang; 2. Mekanisme Pemeriksaan : a. Dalam hal barang impor diangkut dalam petikemas (container), Pejabat Pemeriksaan Barang : 1) mencocokkan nomor, ukuran, jumlah dan jenis petikemas barang impor yang akan diperiksa; 2) memeriksa segel petikemas barang impor yang adakan diperiksa; 3) mengawasi stripping barang dari dalam petikemas; 4) Menghitung jumlah kemasan dan mencocokkan jenis kemasan dari setiap petikemas barang impor yang akan diperiksa: a. Dalam hal jumlah dan jenis kemasan kepadatan sesuai : (1) untuk party barang impor yang terdiri dari 1 (satu) jenis barang yang dikemas dalam kemasan standar (standard of packing), kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) atau 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kemasan yang terdapat dalam setiap petikemas barang impor yang akan diperiksa; (2) untuk party barang impor yang lebih dari 1 (satu) jenis barang, kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) atau 30% (tiga puluh persen) dari tiap jenis barang yang terdapat dalam setiap petikemas barang impor yang akan diperiksa; (3) apabila hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah dan atau jenis barang tidak sesuai, maka pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100% (seratus persen); (4) Terhadap jenis barang yang memerlukan penanganan khusus (diangkut dengan reefer container) pemeriksaan dapat dilakukan di gudang/tempat penimbunan milik importir; b. Dalam hal barang impor diangkut dalam kemasan lain dari petikemas, Pejabat Pemeriksa Barang; 1) mencocokkan nomor, merek, ukuran dan jenis kemasan barang impor yang akan diperiksa; 2) Menghitung/mencocokkan jumlah dan jenis kemasan barang impor yang akan diperiksa : a) Dalam hal jumlah dan jenis kemasan kedepatan sesuai :
(1)
untuk party barang impor yang terdiri dari 1 (satu) jenis barang yang dikemas dalam kemasan standar (standar of packing), pemeriksaan fisik barang dilakukan sebesar 10% (sepuluh persen) atau 30% (tigapuluh persen) dari jumlah kemasan barang impor yang akan diperiksa; (2) untuk party barang impor yang lebih dari 1 (satu) jenis barang, pemeriksaan fisik barang dilakukan sebesar 10% (sepuluh persen) atau 30% (tiga puluh persen) dari setiap jenis barang yang akan diperiksa; (3) apabila hasil pemeriksaan fisik barang, kedapatan jumlah dan atau jenis barang tidak sesuai, maka pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100% (seratus persen). c. Dalam hal barang impor dalam bentuk curah, Pejabat Pemeriksa Barang : 1) menghitung/mengukur jumlah atau volume barang; 2) mencocokkan jenis barang dengan copy invoice dan packing list yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerima Dokumen. d. Dalam melakukan pemeriksaan fisik barang, disamping menghitung jumlah barang dan mencocokkan jenis barang dengan copy invoice dan atau packing list yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Penerima Dokumen, Pejabat Pemeriksa Barang wajib memeriksa data teknis atau spesifikasi barang yang diperiksa, dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut : 1) jumlah satuan barang dari setiap jenis barang yang diperiksa; 2) merk, tipe, ukuran, data teknis atau spesifikasi barang yang diperiksa; 3) memberikan paraf pada kemasan yang telah dibuka dan telah dilakukan pemeriksaan fisik; 4) dalam hal jumlah satuan dan atau jenis barang kepadatan tidak sesuai, pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100 % (seratus persen); 5) dalam hal copy invoice dan atau packing list tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik barang, maka pemeriksaan ditingkatkan menjadi 100% (seratus persen). e. Dalam hal jenis atau data teknis atau spesifikasi barang yang diperiksa tidak jelas, diajukan contoh barang dan atau photo barang untuk keperluan penetapan klasifikasi dan atau penetapan nilai pabean; f. Pengambilan contoh barang dilakuk an dengan membuat Berita Acara Pengambilan Contoh Barang yang ditandatangani oleh Importir/PPJK, dengan tetap memperhatikan sifat barang yang peka terhadap pengaruh luar sehingga tidak dapat diambil
contohnya (untuk itu dim intakan keterangan yang berasal dari negara asal barang). C.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pejabat Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan fisik barang ke dalam LHP yang memuat : 1. Uraian jenis barang secara lengkap dan jelas, yang meliputi : a) uraian barang, sesuai dengan penyebutan umum barang tersebut; b) Merek dan tipe barang, apabila ada; c) Spesifikasi teknis sesuai dengan kegunaan barang, misalnya : 1. kuantitas barang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI); 2. kondisi barang (baru, bekas, scrap); d) keterangan lain yang dapat memperjelas penge nalan barang. 2. Jumlah barang dalam satuan yang umum digunakan untuk barang bersangkutan. 3. Jenis kemasan barang; 4. Kesimpulan tentang kesesuaian jumlah dan jenis barang yang diperiksa dengan copy invoice dan atau packing list; 5. Dalam hal hasil pemeriksaan memerlukan penelitian lebih lanjut dan Laboratorium, memberikan keterangan tentang hal tersebut pada LHP; 6. Dalam hal hasil pemeriksaan memerlukan keterangan dari instansi terkait, memberikan keterangan tentang hal tersebut pad LHP; 7. Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan hasil pemeriksaan bersana, memberikan keterangan tentang hal tersebut pada LHP; 8. Memperikan catatan nomor PIB, nomor petikemas/kemasan, tanggal pemeriksaan dan mencantumkan nama dan NIO serta membutuhkan tanda tangan pada contoh barang dan atau foto barang. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggang jawab.
DIREKTUR JENDERAL. ttd EDDY ABDURRACHMAN NIP.060044459
