Lampiran : I Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : 52/KPTS/VI-PHP/2003 Tanggal : 28 Oktober 2003 PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PENAWARAN DALAM PELELANGAN IUPHHK PADA HUTAN ALAM I.
LATAR BELAKANG Seperti telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan ditetapkan bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman dapat diberikan melalui penawaran dalam pelelangan. Kemudian dalam tata cara pelaksanaannya, Menteri Kehutanan telah mengatur melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan.
II.
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Maksud diterbitkannya petunjuk teknis ini adalah agar proses penilaian peserta yang mengajukan penawar dalam pelelangan dapat dilakukan secara obyektif dan sistematis. Adapun tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk : 1. Dapat dijadikan alat/instrumen untuk membentuk pengertian dan pemahaman yang sama diantara anggota panitia pelelangan dalam menjalankan tugasnya. 2. Sebagai pedoman bagi panitia pelelangan untuk memberikan penilaian terhadap penawaran terbaik dalam pelelangan IUPHHK pada hutan alam. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan penilaian adalah terpilihnya penawar terbaik dalam pelelangan IUPHHK Alam berdasarkan persyaratan dan tata cara yang dipersyaratkan.
III. PELAKSANAAN PENILAIAN 1. Panitia Pelaksana Penilaian Penilaian penawaran dalam pelelangan IUPHHK pada hutan alam dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Penawaran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 281/Kpts/VIPHP/2003 tanggal 15 Agustus 2003. 2. Calon Peserta Pelelangan
Calon peserta penawaran dalam pelelangan IUPHHK pada hutan alam adalah yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan. 3. Cara Penilaian a. Tahapan Penilaian Penilaian Penawaran dilakukan dalam 3 tahap, yaitu : 1) Tahap pertama berupa seleksi persyaratan administratif berdasarkan kelengkapan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka penawar dinyatakan gugur. 2) Tahap kedua adalah penilaian atas hasil tahap pertama dengan sistem nilai/scoring untuk menentukan maksimal 3 terbaik dari penawar yang lulus dalam penilaian tahap pertama. 3) Tahap ketiga dilakukan uji kelayakan terhadap hasil penilaian tahap dua untuk kemudian diusulkan oleh Ketua Panitia Lelang kepada Menteri Kehutanan, yang meliputi : a) Visi dan Misi yang jelas dalam pemanfaatan hutan lestari b) Kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan c) Catatan Prestasi, Pengalaman dan Pengetahuan dalam pemanfaatan hutan lestari; dan d) Memiliki sumberdaya manusia yang cukup dan berkualitas di bidang kehutanan b. Obyek Penilaian Penilaian dilakukan pada calon penawar yang telah mengikuti aanwijzing dan memasukkan penawaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2002, disertai dengan bukti minimal sebagai berikut : 1).
Rekomendasi a) Mendapat rekomendasi Gubernur b) Mendapat Bupati
2).
rekomendasi
dari
dari
Administrasi a) Copy KTP untuk perorangan. b) Copy Akte pendirian koperasi/ Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma beserta
Bukti Minimal -> Surat asli Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi yang ditandatangani oleh Gubernur. ->
Surat asli Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
Bukti Minimal -> Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan.
perubahan-perubahannya. - Bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/ perkebunan - Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang. c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). d) Tidak dalam kondisi pailit
3).
e) Referensi Bank, yang menyatakan perusahaan mempunyai dana cukup tersedia dalam jumlah sesuai dengan investasi yang dibutuhkan f) Berdomisili dan bersedia membuka kantor cabang di Propinsi dan atau Kabupaten Proposal Teknis a. Rencana pemanfaatan hutan yang meliputi : (1) Keadaan umum areal hutan (letak dan luas); (2) Penataan batas areal kerja; (3) Identifikasi lapangan dan potensi tegakan; (4) Penataan areal kerja; dan (5) Pembukaan wilayah hutan. b. Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan yang meliputi : (1) Sistem silvikultur; (2) Luas tebangan dan realisasi penebangan; (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu; (4) Pembinaan/pemeliharaan tegakan; (5) Penanaman tanah kosong; (6) Perlindungan hutan. c. Rencana pengembangan ekonomi yang meliputi : (1) Kesempatan kerja; (2) Kemitraan dengan koperasi masyarakat setempat; (3) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); (4) Kelembagaan (Organisasi dan Personalia); (5) Rencana investasi sesuai PSAK 32; (6) Analisa ekonomi dan keuangan yang terdiri dari : (6)1. Biaya pengelolaan hutan; (6)2. Sumber permodalan; (6)3. Proyeksi arus kas;
-> -> ->
Copy yang dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan. Copy surat dari pejabat yang menerbitkan. Bukti asli
->
Surat keterangan domisili dan surat pernyataan bersedia membuka cabang Bukti Minimal -> Proposal
->
Proposal
->
Proposal
(6)4. Proyeksi laba-rugi; (6)5. Analisis kelayakan konomis dan finansial; (6)6. Analisis kepekaan proyek; dan (6)7. Kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah.
c. Bobot Bobot masing-masing kriteria persyaratan teknis adalah sebagai berikut : No.
Kriteria Teknis
Bobot Penilaian (%)
1.
A. Rencana pemanfaatan hutan yang meliputi : a. Keadaan umum areal hutan (letak dan luas); b. Penataan batas areal kerja; c. Identifikasi lapangan dan potensi tegakan; d. Penataan areal kerja; dan e. Pembukaan wilayah hutan.
30
2.
B. Pemanfaatan dan pembinaan hutan yang meliputi : a. Sistem silvikultur; b. Luas tebangan dan realisasi penebangan; c. Pemanfaatan hasil hutan kayu; d. Pembinaan/pemeliharaan tegakan; e. Penanaman tanah kosong; f. Perlindungan hutan.
30
C. Rencana pengembangan ekonomi yang meliputi : 1) Kesempatan kerja; 2) Kemitraan dengan koperasi masyarakat setempat; 3) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); 4) kelembagaan (Organisasi dan Personalia); 5) Rencana invetasi sesuai PSAK 32; 6) Analisa ekonomi dan keuangan yang terdiri dari : 6.1) Biaya pengelolaan hutan; 6.2) Sumber permodalan; 6.3) Proyeksi arus kas; 6.4) Proyeksi laba-rugi; 6.5) Analisis kelayakan ekonomis dan finansial; 6.6) Analisis kepekaan proyek; dan 6.7) Kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah.
40
Total Bobot
100
d. Scoring / Penilaian Kiteria penilaian aspek teknis dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut :
BOBOT NILAI TOLOK UKUR INDIKATOR Skala (%) Intensitas A. Rencana Adanya - Rencana pemanfaatan hutan 9,0 pemanfaatan hutan penjelasan disajikan baik sekali, bila yang meliputi : Rencana secara sistematis memuat : kea. Keadaan umum a- Pemanfaatan adaan umum areal hutan yang real hutan (letak Hutan secara meliputi letak dan luas, gamdan luas) rinci baran lapangan berdasarkan b. Penataan batas afungsi hutan, penutupan vegereal kerja; tasi, penataan batas areal c. Identifikasi lapangkerja, penataan areal kerja an dan potensi berupa pembagian blok/ petak tegakan; pemanfaatan, rencana pwh d. Penataan areal kermeliputi sarana & prasarana ja; dan pendukung e. Pembukaan wila- Rencana pemanfaatan hutan 8,0 yah hutan. disajikan baik, bila memuat : kea-daan umum areal meliputi ( 30 ) luas, gambaran lapangan berdasarkan penutupan vegetasi, penataan batas areal kerja, penataan areal kerja berupa pembagian blok/ petak pemanfaatan, rencana pwh meliputi sarana & prasarana pendukung BOBOT KRITERIA (%)
B Pemanfaatan dan pembinaan hutan yang meliputi : a) Sistem silvikultur; b) Luas tebangan dan realisasi penebangan; c) Pemanfaatan hasil hutan kayu; d) Pembinaan/ pemeliharaan tegakan; e) Penanaman tanah kosong; f) Perlindungan hutan
Adany a penjelasan tentang pemanfaatan dan pembinaan hutan
- Rencana pemanfaatan hutan disajikan sedang, bila memuat : keadaan umum areal yang meliputi luas, penataan batas areal kerja, penataan areal kerja berupa pembagian blok/ petak pemanfaatan, rencana pwh meliputi sarana & prasarana pendukung
7,0
- Rencana pemanfaatan hutan disajikan cukup, bila memuat : luasan areal, penataan areal kerja berupa pembagian blok/ petak pemanfaatan, rencana pwh meliputi sarana & prasarana pendukung
6,0
- Rencana pemanfaatan hutan disajikan kurang, bila memuat : luasan areal, penataan areal kerja berupa pembangian blok/ petak pemanfaatan, rencana pwh kurang sesuai
< 6,0
- Menjelaskan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan yang mencerminkan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan menyinggung fungsi sosial
9,0
- Menjelaskan sebagian besar aspek2 pemanfaatan hutan yang mencerminkan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan menyinggung funsi sosial
8,0
- Menjelaskan sebagian (4 dari 6) aspek pemanfaatan hutan yang mencerminkan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan menyinggung fungsi sosial
7,0
- Menjelaskan sebagian (3 dari 6) aspek pemanfaatan hutan yang mencerminkan kelestarian
6,0
NILAI Ttb
fungsi produksi, fungsi ekologi dan menyinggung fungsi sosial - Menjelaskan sebagian kecil (2 dari 6) aspek pemanfaatan hutan dan kurang mencerminkan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi C. Rencana pengembangan ekonomi yang meliputi : 1) Kesempatan kerja; 2) Kemitraan dengan koperasi masyarakat setempat; 3) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); 4) Kelembagaan (Organisasi dan Personalia); 5) Rencana investasi sesuai PSAK 32; 6) Analisa ekonomi dan keuangan yang terdiri dari : 6.1) Biaya pengelolaan hutan; 6.2) Sumber permodalan; 6.3) Proyeksi arus kas; 6.4) Proyeksi labarugi; 6.5) Analisis kelayakan ekonomisdan finansial; 6.6) Analisis kepekaan proyek; dan 6.7) Kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah
< 6,0
Adanya - Rencana pengembangan ekopenjelasan nomi disajikan baik sekali, bila mengenai telah memuat : gambaran kepengembangan sempatan kerja, rencana ekonomi PMDH, investasi sesuai dengan PSAK 32, secara lengkap menganalisa ekonomi dan keuangan
9,0
- Rencana pengembangan ekonomi disajikan baik, bila telah memuat : rencana PMDH, investasi sesuai dengan PSAK 32, secara lengkap menganalisa ekonomi dan keuangan
8,0
- Rencana pengembangan ekonomi disajikan sedang, bila telah memuat : investasi sesuai dengan PSAK 32, sebagian besar menganalisa akonomi dan keuangan
7,0
- Rencana pengembangan ekonomi disajikan cukup, bila telah memuat : investasi sesuai dengan PSAK 32, menyajikan sebagian analisa ekonomi dan keuangan
6,0
- Rencana pengembangan ekonomi disajikan kurang, bila hanya memuat : investasi sesuai dengan PSAK 32, menyajikan sebagian kecil analisa ekonomi dan keuangan
< 6,0
e. Prosedur Penilaian Penilaian terhadap masing-masing penawar dilakukan dalam rapat Panitia Pelaksana Penawaran dalam Pelelangan IUPHHK. Panitia memberikan nilai tertimbang dengan mengacu kepada standard nilai skala intensitas dan bobot yang tersedia. Sedangkan untuk uji kelayakan dilakukan dengan presentasi oleh penawar yang lulus pada tahap kedua. Keputusan hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Penawaran yang ditandatangani oleh seluruh Panitia. f. Perhitungan Penilaian Perhitungan penilaian terhadap masing-masing Penawar adalah :
Nilai Tertimbang =
Nilai Skala Intensitas X Bobot Indikator Total Bobot
Contoh : • PT. XXX memiliki tenaga sarjana kehutanan 5 orang. Maka pada kriteria “memiliki tenaga profesional”, indikator ”jumlah permanen staff”, PT. XXX berada pada tolok ukur ”ada tenaga sarjana kehutanan tetap 4-5 orang” dengan nilai skala intensitas 8,0. • Sehingga nilai tertimbang PT. XXX = 8,0 X 40% = 3,2 100% • Kriteria selanjutnya diberikan nilai dengan cara perhitungan yang sama • Nilai total PT. XXX adalah penjumlahan dari nilai tertimbang semua kriteria teknis Hasil penilaian selanjutnya disusun dalam daftar menurut urutan jumlah nilai yang diperoleh (ranking). Format Hasil Penilaian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4.
Nama Perusahaan
No. Berkas
Nilai Tertimbang
PT. XXX PT. ZZZ PT. KKK Dst
IV. PENETAPAN PENAWAR TERBAIK Berdasarkan penilaian terhadap penawaran, Panitia Pelaksana Penawaran menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Kehutanan. Selanjutnya berdasarkan usulan Ketua Panitia, Menteri Kehutanan menetapkan Pemenang Pelelangan IUPHHK pada hutan alam. V.
PENUTUP Petunjuk Teknis Penilaian Penawaran dalam pelelangan ini sebagai pedoman bagi Tim Penilai dalam menjalankan tugas untuk menilai penawaran dalam pelelangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN, ttd. SUHARIYANTO NIP. 080035341
