PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 DAN KEPMEN KIMPRASWIL NOMOR 339/KPTS/M/2003 * Edy Sriyono **
INTISARI Tujuan disajikannya makalah ini adalah agar para penyedia jasa pemborongan dapat menilai dirinya sendiri ketika badan usaha/perusahaannya mengikuti suatu prakualifikasi pengadaan jasa pemborongan pada paket pekerjaan tertentu yang ditawarkan di instansi pemerintah. Dengan mengetahui penilaian kualifikasi ini diharapkan para penyedia jasa pemborongan dapat memperkirakan apakah badan usaha/perusahaannya dapat lulus kualifikasi pada paket pekerjaan yang ditawarkan tersebut atau sebaliknya malah tidak lulus kualifikasi. Oleh karena itu, tahap ini menjadi cukup penting untuk diketahui oleh para penyedia jasa pemborongan dan merupakan langkah awal untuk bisa mengikuti tahap selanjutnya. Penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan meliputi : Penilaian Administrasi, Penilaian Keuangan, Penilaian Pengalaman, Penilaian Kemampuan Teknis, Ambang Lulus, dan Sisa Kemampuan Paket. Jika suatu badan usaha/perusahaan jasa pemborongan dinyatakan lulus pada tahap ini maka badan usaha/perusahaan tersebut berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu memasukkan penawaran. Namun sebaliknya, jika badan usaha/perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus kualifikasi maka badan usaha/perusahaan tersebut tidak berhak mengikuti tahap selanjutnya yaitu tidak boleh ikut serta memasukkan penawaran. Berdasarkan hasil penilaian kualifikasi ini maka akan dapat diketahui apakah suatu badan usaha/perusahaan jasa pemborongan tersebut kompeten serta mampu menurut klasifikasi dan kualifikasinya untuk mengikuti pengadaan jasa pemborongan pada suatu paket pekerjaan yang ditawarkan tersebut atau sebaliknya malah tidak kompeten serta tidak mampu.
=============================================================== * Disampaikan pada Seminar Nasional Jasa Konstruksi “Implementasi Keppres 80 Tahun 2003 Terhadap Kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi”, 5 Maret 2004. ** Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra Yogyakarta.
I.
PENDAHULUAN
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberlakukan dengan mengemban semangat untuk : Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, Meningkatkan peran serta usaha kecil, Menyederhanakan ketentuan dan tata cara, Meningkatkan profesionalisme, Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional, Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dalam wilayah NKRI, dan Pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa; kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. Pemborong sebagai pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain (UUJK 1999 pasal 1). Sedangkan Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa (Keppres 80 Th. 2003 pasal 1). Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa sebelum memasukkan penawaran (Keppres 80 Th. 2003 pasal 14 ayat 1). Tujuan diberlakukannya Keppres 80 Th. 2003 ini, diantaranya adalah agar pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan dapat dilakukan secara terbuka dan transparan. Untuk itu hasil penilaian kualifikasi yang selama ini biasanya hanya menjadi rahasia panitia pelelangan, saat ini telah menjadi bersifat terbuka dan transparan sehingga tidak lagi menjadi rahasia panitia pengadaan saja, akan tetapi semua pelaku jasa konstruksi termasuk penyedia jasa pemborongan yang berminatpun boleh dan berhak untuk mengetahuinya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dirasa menjadi perlu untuk menyampaikan kajian mengenai penilaian kualifikasi jasa pemborongan ini. Berbeda dengan Keppres-keppres sebelumnya, dalam Keppres 80 Th. 2003 ini, pada proses prakualifikasi ada prosedur yang harus dilakukan yaitu penandatanganan pakta integritas dan masa sanggah prakualifikasi. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia jasa pemborongan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan (Keppres 80 Th. 2003 pasal 1). Pakta integritas ini bersifat mengikat secara hukum sehingga jika salah satu atau beberapa pihak ada yang melanggar maka dapat dituntut di muka pengadilan. Dalam masa sanggah, jika sanggahan yang diajukan oleh penyedia jasa terbukti maka dapat menggagalkan pengadaan jasa pemborongan.
II.
PENILAIAN KUALIFIKASI
Untuk menetapkan kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa pemborongan atau kontraktor perlu untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data administrasi, keuangan, dan teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi dengan penilaian sebagai berikut (KEPMEN KIMPRASWIL No. 339/KPTS/M/2003). Penilaian Administrasi Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi meliputi: 1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi. 3. Mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan. 4. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana. 5. Dalam hal melakukan kemitraan, wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan. 6. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu. 7. Memiliki pengalaman menyediakan jasa selama 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah/swasta, kecuali yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. 8. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi. 9. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil. 10. Untuk bukan usaha kecil: Memiliki kemampuan pada bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai. Memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 2 NPt (Nilai Pengalaman tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. 11. Dalam hal bermitra, yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm). 12. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu dan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO. 13. Dukungan Bank sekurang-kurangnya 10 % dari nilai proyek. 14. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 15. Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan. 16. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 17. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya. 18. Memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Hasil Penilaian
: LULUS / GUGUR
Penilaian Keuangan Nilai maksimum 10, nilai minimum 3,75 1.
Sisa Kemampuan Keuangan / SKK (Nilai maksimum 7,5) KB = (a+b+c) – (d+e), diambil dari neraca MK = Fl x KB KK = Fp x MK SKK = KK – (NK – Prestasi) Untuk Nilai Paket (NP) sebesar X, maka bila: SKK ≥ X, diberi nilai 100 % 0,5 X ≤ SKK < 0,9 X, diberi nilai 50 % SKK < 0,5 X, diberi nilai 0% dimana : KB = Kekayaan Bersih a = Aktiva Lancar b = Aktiva Tetap c = Aktiva Lainnya d = Utang Jangka Pendek e = Utang Jangka Panjang Fl = Faktor likuiditas = 0,3 untuk Usaha Kecil = 0,6 untuk Usaha Menengah = 0,8 untuk Usaha Besar KK = Kemampuan Keuangan Fp = Faktor perputaran modal = 6 untuk Usaha Kecil = 7 untuk Usaha Menengah = 8 untuk Usaha Besar MK = Modal Kerja NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan NP = Nilai Paket yang akan dilakukan pengadaannya
2.
Dukungan Bank / DB (Nilai maksimum 2,5) Bila DB ≥ 0,1 X, diberi nilai 100 % Bila DB < 0,1 X, diberi nilai 0%
Hasil Penilaian
: SKK + DB < 3,75 : GUGUR / TIDAK LULUS
Penilaian Pengalaman Pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 tahun terakhir, disertai bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh pengguna jasa.
Nilai maksimum 60, nilai minimum 30 1.
2.
3.
Bidang pekerjaan (Nilai maksimum 25) Bidang dan Sub Bidangnya sama, bobot nilai Bidangnya sama tetapi Sub Bidangnya berbeda, bobot nilai Bidangnya berbeda, bobot nilai Besarnya Nilai Kontrak (Nilai maksimum 25) Pengalaman Pekerjaan ≥ X, dinilai 0,5 X ≤ Pengalaman Pekerjaan < X, dinilai Pengalaman Pekerjaan < X, dinilai
100 % 50 % 0%
Status Badan Usaha (Nilai maksimum 10) Kontraktor Utama/Lead Firm J.O., dinilai Sub Kontraktor/Anggota J.O., dinilai
100 % 30 %
Hasil Penilaian
100 % 50 % 0%
: < 30 : GUGUR / TIDAK LULUS
Penilaian Kemampuan Teknis Nilai maksimum 30, nilai minimum 15 Usaha Kecil dan Usaha Menengah : 1.
Peralatan (Nilai maksimum 15) Kondisi alat yang diperhitungkan hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70 %. Milik sendiri dengan bukti, dinilai 100 % Sewa beli dengan bukti, dinilai 100 % Sewa jangka panjang dengan bukti, dinilai 90 % Sewa jangka pendek dengan bukti, dinilai 50 % Sewa dan sewa beli tidak dengan bukti, dinilai 0 %
2.
Personil (Nilai maksimum 10) Usaha Kecil (STM Sipil 2 orang dan Tenaga Administrasi 2 orang) Usaha Menengah (disesuaikan dengan kebutuhan manajemen) Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil yang disediakan harus disertai Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT)
3.
Manajemen Mutu (Nilai maksimum 5) Menyampaikan program mutu, diberi nilai Tidak menyampaikan, diberi nilai
Hasil Penilaian
: < 15 : GUGUR / TIDAK LULUS
5 0
Usaha Besar : 1.
Peralatan (Nilai maksimum 15) Kondisi alat yang diperhitungkan hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70 %. Milik sendiri dengan bukti, dinilai 100 % Sewa beli dengan bukti, dinilai 100 % Sewa jangka panjang dengan bukti, dinilai 90 % Sewa jangka pendek dengan bukti, dinilai 50 % Sewa dan sewa beli tidak dengan bukti, dinilai 0 %
2.
Personil (Nilai maksimum 10 ) Tenaga inti yang diperlukan sesuai kebutuhan pekerjaan Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil yang disediakan harus disertai Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT)
3.
Manajemen Mutu (Nilai maksimum 5) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, diberi nilai Tidak memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, diberi nilai
Hasil Penilaian
5 0
: < 15 : GUGUR / TIDAK LULUS
Ambang Lulus Nilai 60 untuk pekerjaan yang tidak kompleks. Nilai 75 untuk pekerjaan yang kompleks. Sisa Kemampuan Paket (SKP) Untuk penyedia jasa Usaha Kecil, KP =3 Untuk penyedia jasa Usaha Menengah, KP =5 Untuk penyedia jasa Usaha Besar, KP = 8 atau KP = 1,2 N SKP = KP – (jumlah paket yang sedang dikerjakan) dimana: N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir KP = kemampuan menangani paket pekerjaan
III. PENUTUP Setelah melakukan penilaian kualifikasi terhadap penyedia jasa pemborongan maka akan dapat diketahui sampai sejauh mana tingkat kompetensi dan kemampuan suatu badan usaha/perusahaan jasa pemborongan untuk mengikuti pengadaan jasa pemborongan pada suatu paket pekerjaan yang ditawarkan oleh instansi pemerintah.
Berdasarkan hasil penilaian kualifikasi ini maka pengguna jasa dan panitia pengadaan jasa pemborongan dapat lebih selektif dalam memilih badan usaha/perusahaan yang kompeten dan mampu, yang untuk selanjutnya berhak memasukkan penawaran. Jika penyedia jasa pemborongan, dalam proses prakualifikasi merasa dirugikan, maka baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna jasa pemborongan (Keppres 80 Th. 2003 pasal 27). Sanggahan yang dimaksud adalah bila ditemukannya penyimpangan prosedur, rekayasa, penyalahgunaan wewenang, dan adanya unsur KKN.
DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah.
Lampiran LEMBAR KERJA PENELITIAN DAN PENILAIAN KUALIFIKASI PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PROYEK PEKERJAAN LOKASI
: : :
No. Urut :
Nama Badan Usaha
NO. I
:
MATERI PENELITIAN DAN PENILAIAN PENELITIAN ADMINISTRASI 1.1. Memiliki SIUJK dari Pem. Kab. / Pem. Kota 1.2. Sertifikat Badan Usaha dari LPJK 1.3. Kapasitas menandatangani kontrak 1.4. Tidak dalam pengawasan Pengadilan 1.5. Perjanjian Kerja Sama bila kemitraan atau J.O. 1.6. Lunas pajak tahun terakhir dan laporan pajak 3 bulan terakhir 1.7. Pengalaman menyediakan jasa 4 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir untuk Penyedia Jasa baru 1.8. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi 1.9. Kemampuan bidang usaha sesuai 1.10. Surat dukungan dari bank minimal 10 % 1.11. Kemampuan fasilitas peralatan dan personil 1.12. Masuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan paket pekerjaan ini 1.13. Daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan 1.14. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,-
Total Nilai : SKP : ( LULUS / TIDAK LULUS ) Kualifikasi KRITERIA / SKOR Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak
Kesimpulan : Badan Usaha ini ( LULUS / TIDAK LULUS ) Penelitian Administrasi
BOBOT
NILAI
II
III
KEUANGAN PERUSAHAAN ( BOBOT 10 ) 2.1. Sisa Kemampuan Keuangan ( SKK ) KB = (a+b+c) – (d+e) MK = Fl x KB KK = Fp x MK SKK = KK – (NK - Prestasi) Nilai Paket pekerjaan ( NP ) = ( X ) Hasil penilaian : SKK ≥ ( X ) 0,5 ≤ SKK < 0,9 X SKK < 0,5 X 2.2. Dukungan Bank DB ≥ 0,1 X DB < 0,1 X PENGALAMAN PERUSAHAAN ( BOBOT 60 ) Bidang Pekerjaan Bidang dan Sub Bidang = Pekerjaan ini Bidang sama tetapi Sub Bidang berbeda Nilai Kontrak Pengalaman NKP ≥ x 0,5 x ≤ NKP < x NKP < 0,5 x Status Badan Usaha Kontraktor Utama / Lead Firm JO Sub Kontraktor / Anggota JO
7,5
100 % 50 % 0% 100 % 0%
100 % 50 % 100 % 50 % 0% 100 % 30 %
2,5
25 25
10
.......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
IV
KEMAMPUAN TEKNIS PERUSAHAAN ( BOBOT 30 ) 4.1. Peralatan dengan kondisi ≥ 70 % 20 100 % .......... Milik sendiri dengan bukti 100 % .......... Sewa beli dengan bukti 90 % .......... Sewa jangka panjang dengan bukti 50 % .......... Sewa jangka pendek dengan bukti 0% .......... Sewa beli tanpa bukti 10 4.2. Tenaga Ahli dengan SKA / SKT 100 % .......... S1 1 orang, D3 2 orang, STM 5 orang 70 % .......... D3 1 orang, STM 3 orang 40 % .......... STM 2 orang 0% .......... STM < 2 orang Nilai Kemampuan Keuangan, Pengalaman dan Kemampuan Teknis .......... Tetapan nilai ambang lulus ( passing grade ) dari Panitia Pengadaan adalah .......... Kesimpulan : Badan Usaha ini ( LULUS / TIDAK LULUS ) Penilaian Kemampuan Keuangan, Pengalaman dan Kemampuan Teknis V.
PENILAIAN SISA KEMAMPUAN PAKET ( SKP ) KP Usaha Kecil Pekerjaan yang sedang dilaksanakan Sisa Kemampuan Paket ( SKP )
= 3 paket = ..... paket = 3 - ..... = ..... paket
Kesimpulan Akhir : Badan Usaha ini dinyatakan ( LULUS / TIDAK LULUS ) kualifikasi Yogyakarta, Panitia,
2004
