KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 82/Kpts/OT.210/1/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK PENGEMBANGAN USAHA TANI LAHAN KERING SULAWESI MENTERI PERTANIAN,
Menimbang
Mengingat :
:
a. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts11//2000 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi; b. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan kembali bergabung kedalam jajaran Departemen Pertanian; c. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/ OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, nomenklatur organisasi pembina proyek lingkup Direktorat jenderal Bina Produksi Perkebunan mengalami perubahan; d. Bahwa bredasarkan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi dengan Keputusan Menteri Pertanian; 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Nagara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 );
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Keputusan President Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen ; 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT-210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT-210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; Memperhatikan :
1. Agreed Minutes of Loan Negotiation Between The Government of Republic Indonesia and The Asian Development Bank on the Proposed Sulawesi Rainfed Agriculture Development Project tanggal 25 Nopember 1994; 2. Loan Agreement Nomor 1351-INO (SF), tanggal 10 April 1995 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Asian Development Bank;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK PENGEMBANGAN USAHA TANI LAHAN KERING SULAWESI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi ( PUTLKS ) / Sulawesi Rainfed Agriculture Development Project ( SRADP ), yang selanjutnya disebut Proyek adalah Proyek yang dimaksudkan dalam Loan Agreement Nomor 1351-INO ( SF ) . Pasal 2 Proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tujuan :
a. meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di lahan kering; b. mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengembangan sistem dan usaha tani yang berorientasi Agribisnis; c. meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan; d. memperbaiki kondisi sosial ekonomi wanita tani; e. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan lahan kering; Pasal 3 Untuk mewujudkan tujuan proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kegiatan dan sasaran proyek sebagai berikut : a. Ruang lingkup kegiatan proyek meliputi bidang perkebunan, tanaman pangan, hortilultra, peternakan dan penghijauan. b. Sasaran Proyek meliputi : 1) Pembangunan usaha tani lahan kering seluas 52.000 Ha untuk + 50.000 KK petani yang terdiri dari : a) tanaman perkebunan seluas 23.800 Ha, mencakup tanaman kopi, kelapa, jambu mete dan tanaman lainya serta demonstration plot ( demplot ) usaha tani lahan kering; b) tanaman pangan dan hortikultra seluas 20.200 Ha, mencakup pengembangan tanaman sistem lorong ( alley cropping ), tanaman buah-buahan dan tanaman lainnya; c) kegiatan penghijauan seluas 8.000 Ha; d) kegiatan pengawetan ( konservasi ) tanah di masing – masing wilayah pengembangan seperti diatas seluas 52.000 Ha; e) penyebaran ternak kambing berikut tanaman pakan ternak; 2) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang meliputi : a) Kantor, perumahan dan sarana kerja untuk proyek serta Balai Latihan di Daerah; b) 8 Unit pelayanan pengembangan ( UPP ) berikut sarana operasionalnya; c) Jalan, jembatan dan sarana air bersih; 3) Sertifikasi lahan usaha tani dan pemetaan areal penghijauan: 4) Pengembangan kelembagaaan usaha, pelaksanaan pelatihan bagi petani, wanita tani dan petugas proyek serta pelaksanaan penyuluhan guna peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani; 5) Penyediaan jasa konsultan untuk membantu pelaksanaan kegiatan proyek.
BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PROYEK Pasal 4 Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan selaku Penanggung jawab proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1). Pasal 5 Untuk menyelenggarakan proyek dibentuk organisasi yang terdiri dari :
a. b. c. d. e.
Tim pembina proyek ( Project Coordinating Committee ); Pengelola proyek ( Project Management Office ); Pelaksana proyek kabupaten ( District Project Management Office ); Unit pelayanan pengembangan ( Project Management Unit ) Kantor perwakilan proyek ( Liasion Office ); TIM PEMBINA Pasal 6
(1)
(2)
Direktur jenderal bina produksi perkebunan dalam menyelenggarakan tugas selaku penanggung jawab proyek dibantu oleh tim pembina proyek ( Project Coodinating Committee ). Tim pembina proyek ( Project Coordinating Committee ) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Tim Pembina Proyek Pusat, Tim Pembina Proyek Propinsi dan Tim Pembina Proyek Kabupaten. Pasal 7
Tim Tugas Proyek Pusat mempunyai tugas : a. memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal Bina produksi perkebunan selaku penanggung jawab proyek dalam merumuskan kebijaksanaan operasional dan pengendalian pelaksanaan proyek; b. melakukan pemantauan pelaksanaan proyek melalui pengkajian laporan pelaksanaan proyek atau pemantauan langsung ke lokasi; c. menyampaikan laporan berkala settiap 6 ( enam ) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan selaku penanggung jawab proyek, dengan tembusan kepada eselon I terkait. Pasal 8 (1) Susunan keanggotaan Tim Pembina Proyek Pusat terdiri dari : Ketua / merangkap : Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Anggota : Bina produksi Perkebunan. Sekretaris : Kepala Sub Direktorat mutu benih Direktorat perbenihan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian; 2. Direktorat Perluasan Areal, Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian; 3. Direktur Tanaman Buah, Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian; 4. Direktur Budidaya Peternakan Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian;
5. Direktur Pengelolaan DAS dan Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan; 6. Direktur Sarana Usaha, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian; 7. Direktur Pangan, Pertanian dan Pengairan, BAPPENAS; 8. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian; 9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Pertanian; 10. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pertanian. (2) Sekretaris Tim Pembina Proyek Pusat mempunyai tugas membantu ketua Tim Pembina Proyek Pusat dalam : a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat; b. mempersiapkan bahan/materi yang akan dibahas dalam rapat; c. menyusun risalah dan rumusan hasil rapat; d. menyiapkan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan. (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tim pembina proyek pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Pasal 9 Tim Pembina Proyek Propinsi mempunyai tugas : a. melaksanakan koordinasi antar berbagai instansi terkait untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bagian proyek; b. memberikan pembinaan kepada pemimpin bagian proyek; c. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bagian proyek. Pasal 10 (1) Susunan keanggotaan proyek propinsi ditetapkan oleh Gubernur, yang susunan dan unsurnya terdiri dari sebagai berikut : Ketua / merangkap anggota : Ketua BAPEDA Propinsi Ketua Harian / merangkap Anggota : Kepala Dinas yang menangani Perkebunan Propinsi. Sekretaris : Kepala Subdin yang menangani perkebunan dipropinsi Anggota : 1. Kepala Dinas/Sub Dinas yang menangani Tanaman pangan dan Hortikultra propinsi 2. Kepala Dinas/Sub yang menangani peternakan propinsi 3. Kepala Dinas/Suib Dinas yang menangani kehutanan propinsi 4. Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan propinsi 5. Kepala Dinas/Sub Dinas yang menangani perkoperasian propinsi
6. Kepala Kantor BPN Propinsi 7. Kepala Balai/Unit RLKT (2) Seretaris Tim Pembina Proyek Pusat mempunyai tugas membantu ketua Tim Pembina Proyek Propinsi dalam : a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat; b. mempersiapkan bahan/materi yang akan dibahas dalam rapat; c. menyusun risalah dan rumusan hasil rapat; d. menyiapkan rekomendasi tim dan laporan berkala Pasal 11 Tim Pembina Proyek Kabupaten mempunyai tugas : a. mengadakan koordinasi antar intansi pemerintah yang ada di Kabupaten yang bersangkutan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bagian proyek; b. memberikan pembinaan kepad kepala UPP yang bersangkutan; c. melaksanakan superfvisi terhadaap semua bagian proyak; d. menyusun dan men yampaikan rkomendasi kepada Bupati untuk kelancaran pelaksanaan setiap bagian proyek. Pasal 12 (1) Susunan keanggotaan Tim Pembina Proyek Kabupaten ditetepkan oleh Bupati yang susunan dan unsurnya terdiri : Ketua/ merangkap anggota : Ketua BAPPEDA Kabupaten Ketua Harian/merangkap : Kepala Dinas yang menanganai anggota perkebunan Kabupaten Sekretaris : Kepala Subdin yang menangani perkebunan di Kabupaten. Anggota : 1. Kepala Dinas / Sub Dinas yang menangani Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 2. Kepala Dinas / Sub Dinas yang menangani Peternakan Kabupaten 3. Kepala Dinas / Sub Dinas yang menangani Kehutanan Kabupaten 3. Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten 5. Kepala Dinas/ sub dinas yang menangani Koperasi Kabupaten 6. Kepala Kantor BPN Kabupaten (2) Sekretaris Tim Pembina Proyek Kabupaten mempunyai tugas membantu ketua Tim Pembina Proyek Kabupaten dalam : a. mempersiapkan bahan/materi yang akan dibahas dalam rapat; b. mempersiapkan penyelenggaraan rapat; c. menyusun risalah dan rumusan hasil rapat;
d. menyiapkan laporan berkala dan rekomendasi tim
BAB IV PENGELOLA PROYEK Pasal 13 Proyek dalam unit organoisasi yang melaksnakan kegiatan di Pusat yang dipeimpion oleh seorang Pimpinan Proyek yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Pasal 14 Proyek sebagaiman dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi : a. Pembinaan administrasi proyek; b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian poyek; c. Pembinaan teknologi budidaya; d. Pembinaan kelembagaan dan kemitraan; e. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil; f. Pembinaan pelatihan dan penyuluhan.
BAB V SUSUNAN ORGANISASI PROYEK PUSAT Pasal 15 Susunan Organisasi Proyek Pusaty terdiri dari : a. Bagian Administrasi; b. Bidang Perencanaan; c. Bidang Budidaya; d. Bidang Pengembangan. Pasal 16 Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, akuntansi, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan, dan ketatalaksanaan proyek. Pasal 17 Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Administrasi melaksanakan fungsi : a. Pelaksanaan urusan perlengkapan; b. Pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi; c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan proyek.
Pasal 18 Bagian Administrasi terdiri dari : a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian keuangan; c. Subbagian Umum. Pasal 19 (1)
(2) (3)
Subbagian perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, pembukuan,penditribuasian, penyimpanan dan invenatirisasi barang yang dimiliki/dikuasai proyek Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan akuntansi Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan ketatausahaan,rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan proyek. Pasal 20
Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan pogram,anggaran,pengumpulan,pengolahan datra dan statistik , monitoring, evaluasi pelaksanaan proyek. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas meyelenggarakan fungsi :
sebagaimana
dimaksud
Pasal
20,
bidang
Perencanaan
a. Koordinasi dan perumusan anggaran; b. Pengumpulan dan pengolahan data statisti; c. Pelaksanaaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; Pasal 22 Bidang Perencanaan terdiri dari : a. Seksi Perumusan Program; b. Seksi Data dan Statistik; c. Seksi Monitoring, Evabaluasi dan Pelaporan. Pasal 23 (1) (2) (3)
seksi Perumusan Prograam mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusuna rancana, program dan anggaran; Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan sttistik serta penerapaaan sistem informasi manajemen. Seksi Monitoring, Evabaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, evabaluasi dan penyiapan bahan pelaporan.
Pasal 24 Bidang Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan penerapan teknologi dan pembangunan tanaman perkebunan, tanaman pangan,hortikultura, penghijauan serta pengembangan peternakan. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Budidaya menyelenggarakan fungsi : a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan, penyiapan lahan dan petani serta pengadaan lahan tanam dan ternak; b. Pembinaan dan Pengawasan penerapan teknologi dan pembanguna tanaman perkebunan,tanaman pangan, hortikultura, penghijauan serta pengembangan peternakan. c. Pembinaan perlindungan tanaman dan kesehatan hewan. Pasal 26 Bidang Budidaya terdiri dari : a. Seksi Perkebunan; b. Seksi Tanaman Pangan; c. Seksi Hortikultura; d. Seksi Penghijauan ; e. Seksi Peternakan. Pasal 27 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Seksi Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, mengusulkan penetapan spesifikasi teknis dan melaksanakan bimbingan teknis pembangunan tanaman perkebunan; Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, mengusulkan penetapan spesifikasi teknis dan melaksanakan bimbingan teknis pembangunan tanaman pangan. Seksi Penghijauan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, mengusulkan penetapan spesifikasi teknis dan melaksanakan bimbingan teknis pembangunan hortikultura. Seksi Peternakan. mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, mengusulkan penetapan spesifikasi teknis dan melaksanakan bimbingan teknis pembangunan penghijauan. Seksi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan penetapan spesifikasi teknis dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi dan kesehatan hewan. Pasal 28
Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan pengembangan kelembagaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil, pelatihan dan penyuluhan serta sarana usaha. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan dan pembinaan kelembagaan usaha; b. Penyaiapan dan Pembninaan pengolahan dan pemasaran hasil, pelatiahan dan penyuluhan serta sarana usaha; c. Pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha. Pasal 30 Bidang Pengembangan terdiri dari: a. Seksi Sarana Usaha; b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil; c. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan; d. Seksi Kelembagaan Usaha. Pasal 31 (1) (2) (3) (4)
Seksi Sarana Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan melaksanakan bimbingan sarana usaha; Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan melaksanakan bimbinganpengolahan dan pemasaran hasil; Seksi Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan melaksanakan bimbingan pelatiahan dan penyuluhan; Seksi Kelembagaan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan melaksanakan bimbingan pengembangan kelembagaan usaha.
BAB VI PELAKSANA PROYEK KABUPATEN Pasal 32 (1) (2)
Pelaksana Proyek Kabupaten adalh Bagian Proyek yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten yang sehari-hari dibina oleh Dinas yang menangani perkebunan; Bagian Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pemimpin Bagian Proyek. Pasal 33
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 32 bagian proyek menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan administrasi proyek; b. Pelaksanaan Perencanaan; c. Pelaksanaan Pelatihan dan Penyuluhan; d. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya; e. Pelaksanaan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil;
BAB VII SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN PROYEK Pasal 34 Susunan Organisasi Bagian Proyek terdiri dari : a. Subbagian Administrasi; b. Seksi Perencanaan; c. Seksi Budidaya; d. Seksi Pengembangan; Pasal 35 Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, runah tangga, ketatausahaan dan ketatalaksanaan Bagian Proyek; Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud dalam pasal 35, Subbagian Administrasi menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan urusan perlengkapan; b. Pelaksanaan urusan keuangan dan akuntasi; c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan Bagian Proyek; Pasal 37 Subbagian Administrasi terdiri dari : a. Urusan Perlengkapan; b. Urusan Keuangan; c. Urusan Umum; Pasal 38 (1)
Urusan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pembukuan, pendistribusian, penyimpanan dan pelaporan inventarisasi barang yang dimiliki bagian proyek;
(2) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan akuntasi; (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan bagian proyek; Pasal 39 Seksi perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan rencana program, pengumpulan, pengolahan data, monitoring, evaluasi pelaksanaan bagian proyek serta pelaporan. Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, seksi perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan perumusan perencanaan; b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik; c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek serta pelaporan; Pasal 41 Seksi Perencanaan terdiri dari : a. Subseksi perumusan program; b. Subseksi data dan stastik; c. Subseksi monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pasal 42 (1) (2) (3)
Subseksi perumusan program mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran; Subseksi data dan statistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik serta penerapan sistem informasimanajemen. Subseksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan bahan laporan. Pasal 43
Bidang Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan penerapan teknologi dan pembangunan tanaman perkebunan, tanaman pangan,hortikultura, penghijauan serta pengembangan ternak. Pasal 44 Dalam melaqksanakan tugas sebagaimana di makasu Pasal 43, Seksi meyelenggarakan fungsi : a. Subseksi Perkebunan; b. Subseksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; c. Subseksi Penghijauan ;
Budidaya
d. Subseksi Peternakan. Pasal 45 (1) (2) (3) (4)
Subseksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan teknis dan penerapan teknologi serta pembangunan perkebunan; Subseksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan teknis dan penerapan teknologi serta pembangunan tanaman pangan dan hortikultura; Subseksi Penghijauan mempunyai tugas melaksanakan teknis dan penerapan teknologi serta pembangunan penghijauan; Subseksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan teknis dan penerapan teknologi serta pengembangan peternakan. Pasal 47
Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sarana usaha, pengolahan dan pemasaran hasil, pelatihan dan penyuluhan serta kelembagaan usaha. Pasal 48 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, seksi pengembangan menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan bimbingan sarana usaha, pengolahan dan pemasaran hasil, pelatihan dan penyuluhan serta penumbuhan kelembagaan usaha; b. Melaksanakan pengembangan sarana usaha, pengolahan dan pemasaran hasil, pelatihan dan penyuluhan serta kelembagaan usaha; Pasal 49 Seksi Pengembangan terdiri dari : a. Subseksi sarana umum; b. Subseksi Pengolahan dan pemasaran hasil; c. Subseksi paelatihan dan penyuluhan; d. Subseksi kelembagaan Usaha; Pasal 50 (1) (2) (3) (4)
Subseksi sarana usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penetapan standar teknis sarana usaha; Subseksi pengolahan dan pemasaran hasil mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penetapan standar teknis pengolahan hasil, mutu hasil dan pola pemasaran; Subseksi pelatihan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kebutuhan dan programa penyuluhan serta modul pelatiahan, supervisi dan bimbingan serta evaluasi; Subseksi kelembagaan usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penetapan pola kelembagaan usaha.
BAB VIII UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN (UPP) Pasal 51 (1)
(2) (3)
Pemimpin bagian proyek dalam melaksanakan tugas di lapangan dibantu oleh unit pelayanan pengembangan (UPP) yang mempunyai tugas melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan di lapangan. UPP dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pemimpin bagian proyek. UPP berkedudukan di lokasi proyek (desa). Pasal 52
(1) Dalam melaksanakan tugas, kepala UPP dibantu ole4h : a. bimbingan teknologi budidaya kepada petani peserta proyek; b. administrasi penyaluran hibah kepada petani peserta proyek c. bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil; d. pelatihan dan pembinaan kelembagaan usaha bagi petani peserta proyek; e. pembibitan dan penyediaan bahan tanam; f. pengendalian hama penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT); g. pengembangan ternak dan pelayanan kesehatan hewan. (2) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari petugas yang menangani tanaman perkebunan, tanaman pangan, hortikultra, penghijauan dan peternakan
BAB IX KANTOR PERWAKILAN PROYEK Pasal 54 (1) (2)
Kantor perwakilan proyek adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas perwakilan dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pemimpin proyek pusat. Kantor perwakilan proyek berkedudukan di ibu kota propinsi. Pasal 55
(1)
(2) (3)
Perwakilan proyek mempunyai tugas menyelenggarakan kerjasama dengan instansi terkait di propinsi, memantau pelaksanaan bagian proyek, dan membantu penyelesaian masalah teknis/non teknis. Dalam melaksanakan tugasnya kepala kantor perwakilan proyek secara operasional bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang menangani perkebunan di propinsi; Kepala kantor perwakilan proyek dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang staf yang berasal dari istansi terkait.
BAB X PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK / BAGIAN PROYEK Pasal 56 (1) (2)
Pemimpin proyek dan bendaharawan proyek diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian atas usul Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Pemimpin Bagian proyek/bendaharawan bagian proyek doangkat dan diberhenttikkaaa oleh Gubernur atas usul Kepala dinas yang menangani perkebunan di Propinsi.
BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBEERHENTIAN PERSONALIA PADA PROYEK / BAGIAN PROYEK DAN KANTOR PERWAKILAN Pasal 56 (1) (2)
Pemimpin proyek dan bendaharawan proyek diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian atas usul Direktur Jenderal Bina produksi Perkebunan. Pemimpin Bagian proyek/bendaharawan bagian proyek diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul kepala Dinas yang menangani perkebunan di propinsi.
BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONALIA PADA PROYEK / BAGIAN PROYEK DAN KANTOR PERWAKILAN Pasal 57 Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kapala Seksi dan Staf pada proyek pusat serta staf kantor perwakilan proyek diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin bagian proyek setelah mendapat persetujuan dari kepala Dinas yang menangani perkebunan propinsi berdasarkan usulan dari instansi terkait;
BAB XII LOKASI PROYEK Pasal 59 (1) (2)
Proyek Pusat berkedudukan di propinsi daerah khusus ibu kota jakarta; Bagian Proyek berkedudukan di : a. Gorontalo, kabupaten Gorontalo, propinsi Gorontalo; b. Palu, kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;
c. Enrekang, kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan; d. Unaaha, kabupaten kendari, propinsi sulawesi Tenggara. (3) Perwakilan Proyek berkedudukan di : a. Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan; b. Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara; (4) Lokasi UPP ditetapkan ole4h pemimpin bagian proyek setelah mendapat persetujuan pemimpin proyek dengan memperhatikan Loan Agreement dan saran pertimbangan pemerintah daerah setempat.
BAB XIII ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN PROYEK / BAGIAN PROYEK Pasal 60 (1) (2)
Atasan langsung pemimpin proyek adalah Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan atau Pejabat yang ditunjuk. Atasan langsung pemimpin bagian proyek adalah kepala Dinas yang menangani perkebunan propinsi.
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROYEK Pasal 61 Pembinaan dan pengawasan kegiatan proyek dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina produksi perkebunan, yang sehari-hari dilakukan oleh Direktur perbenihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Pasal 62 (1)
(2)
(3)
Pembinaan dan pengawasan kegiatan proyek didaerah dilakukan Tim Pembina proyekpropinsi/kabupaten dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan meliputi : a. Koordinasi perencanaan kegiatan proyek dalam rangka mengintegrasikan kebijakan menteri dengan kepentingan daerah; b. Koordinasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek melalui Tim pembina proyek Propinsi / Kabupaten; Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Tim Pembina proyek propinsi/kabupaten dilaporkan kepada Direktur Jenderal Binaproduksi perkebunan selaku penanggung jawab proyek, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang terkait dan Sekretaris Jenderal Departemen pertanian, serta Gubernur / Bupati.
BAB XV LAPORAN BAGIAN PROYEK DAN PROYEK Pasal 63 (1)
(2)
Pemimpin proyek membuat laporan pelaksanaan proyek yang dikelolanya secara bulanan triwulan, dan tahunan serta laporan akhir/purna proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemimpin bagian proyek membuat laporan pelaksanaan bagian proyek yang dikelolanya secara bulanan, triwulanan dan tahunan serta laporan akhir/purna proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 64
(1)
(2)
Laporan Pemimpin proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pertanian cq. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Menteri PPN/Ketua BAPPENAS, Direktur Jenderal Bina produksi perkebunan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang terkait serta menyampaikan laporan kepada ADB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Laporan sebagai mana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) disampaikan oleh pemimpin bagi yang proyek kepada pemimpin proyek dengan tembusan kepada Bupati dan semua anggota Tim Pembina Proyek propinsi dan kabupaten instansi terkait.
BAB XVI TATA KERJA Pasal 65 Tim pembina proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, penyelenggara akan rapat minimal 2 (dua) kali dalam satahun. Pasal 66 Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan proyek dan bagian proyek yang melakukan persetujuan ADB, di koordinasikan dan dilakukan oleh pemimpin proyek. Pasal 67 (1)
Dalam melaksanakan tugasnya pemimpin proyek/bagian proyek kepala kantor perwakilan dan kepala UPP wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instasi lain di luar proyek sesuai dengan tugas dan pungsi masing-masing .
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Pemimpin proyek bagian/proyek kepala kantor perwakilan dan kepala UPP wajib mengawasi bawahanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah penyelesaian yang di perlukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pemimpin proyek/bagian proyek, kantor perwakilan dan kepala UPP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala yang akurat dan tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin proyek / bagian proyek, kantor perwakilan dan kepala UPP wajib ditelaah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut. Dalam rangka pelaporan kepada ADB, pemimpin proyek / Bagian menyusun dan menyampaikan laporan berdasarkan laporan dari pemimpin Bagian proyek dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, BAPPENAS dan masing-masing Direktur Jenderal yang terkait. Dalam melaksanakan tugas teknis tertentu, Pemimpin Bagian Proyekj wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang menangani Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultra ( TP & H ), peternakan dan penghijauan di pripinsi dan kabupaten serta instansi yang terkait. Pasal 68
Dalam hal purna proyek, Pemimpin Proyek / Bagian Proyek menyerahkan seluruh hasil kegiatan proyek kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Pertanian untuk di tetapkan statusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XVII STRRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEKERJAAN Pasal 69 (1) (2)
Bagian Struktur Organisasi Proyek sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Uraian tugas pekerjaan unit kerja pada proyek ditetapkan oleh pemimpin proyek, sedangkan uraian tugas pekerjaan bagi unit kerja pada Bagian proyek ditetapkan oleh Pemimpin Bagian Proyek yang bersdangkutan.
BAB XVIII PENUTUP Pasal 70 Dengan ditetapkannya keputusan Menteri Pertanian ini, maka keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 105/Kpts-11/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 71 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002
MENTERI PERTANIAN, ttd PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
