2002

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor 195.1/Kpts/OT.210/4/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK PENGEMBANGAN INDUSTRI MASYARAKAT PERKEBUNAN PUSAT MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

:

Mengingat

:

a.

bahwa dalam rangka menciptakan distribusi pendapatan dan nilai tambah secara adil diantara pelaku usaha perkebunan serta membangun masyarakat perkebunan yang berbudaya industri dengan landasan efisiensi, produktifitas dan berkelanjutan, perlu dikembangkan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan; b. bahwa proyek pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan pusat sebagai penunjanmg dalam melaksanakan tugas teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan di bidang pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan serta mengkoordinasikan beberapa proyek pola UPP berbantuan di lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan; c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugastugas Proyek agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan Pusat dengan Keputusan Menteri Pertanian; 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Oraganisasi dan Tugas Eselon I Departemen; Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.-210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Loan Agreement Nomor 14.69-INO Loan Agreement Nomor 350-ID Loan Agreement Nomor 1186-INO Loan Agreement Nomor INP-22 Loan Agreement Nomor 1351-INO Loan Agreement Nomor 1258-INO

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI MASYARAKAT PERKEBUNAN PUSAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Proyek pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan pusat yang selanjutnya disebut PROYEK KIMBUN Pusat, adalah proyek sebagaimana dimaksud dalam program pengembangan agribisnis berbaris perkebunan pusat. 2. Proyek pengembangan perkebunan rakyat pola UPP Berbantuan, yang selanjutnya disebut proyek pola UPP Berbantuan yang dibentuk berdasarkan Loan Egreement seperti proyek IPM, STCPP, EISCDP, SPL-OECF, SRADP dan SADP, adalah bagian proyek yang berada dibawah koordinasi proyek kimbun pusat. Pasal 2 Proyek Kimbun Pusat mempunyai tujuan : a. memfasilitasi Peningkatan Kesejahteraan petani dan kualitas pelaku usaha perkebunan; b. meningkatkan produksi dan produktifitas usaha perkebunan; c. memfasilitasi peningkatan penyediaan bahan baku industri hilir perkebunan; d. memfasilitasi peningkatan mutu produk penyediaan lapangan kerja; e. mendorong pengembangan industri masyarakat perkebunan (kimbun) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; f. menumbuhkan kelembagaan ekonomi rakyat; g. meningkatkan pembinaan diservikasi pangan. Pasal 3 Ruang Lingkup Proyek meliputi : Kegiatan Pelayanan dan bimbingan serta pengawasan pengembangan Agribisnis barbaris perkebunan pada kawasan industri masyarakat perkebunan yang diarahkan untuk meningkatkan

produktifitas, kelembagaan petani, asistensi petani komoditi melalui upaya pelatihan, pengelolaan dan pemanfaatan sumbardaya secara optimal dalam pengembangan perkebunan.

BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PROYEK Pasal 4 Untuk penyelenggaraan proyek dibentuk Organisasi penyelenggara proyek yang terdiri dari : a. Tim Pembina Proyek. b. Pengelola Proyek. Bagian Kesatu TIM PEMBINA PROYEK Pasal 5 (1) (2)

Direktur Jenderal Bina Produksi perkebunan adalah penanggung jawab dan pembina proyek; Dalam menyelenggarakan tugas selaku penanggung jawab dan pembina proyek, Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan dibantu oleh Tim Pembina Proyek. Pasal 6

Tim Proyek mempunyai tugas : a. memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan selaku penanggung jawab proyek dalam merumuskan kebijakan operasional dan pengendalian pelaksanaan proyek; b. melakukan pemantauan pelaksanaan proyek melalui pengkajian laporan pelaksanaan proyek atau pemantauan langsung ke lokasi; c. menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan selaku penanggung jawab proyek, dengan tembusan kepada eselon I terkait. Pasal 7 (1)

Tim Pembina Proyek adalah pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, di angkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan.

(2) Sekeretaris Tim Pembina Proyek mempunyai tugas membantu ketua Tim Pembina Proyek dalam : a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat; b. mempersiapkan bahan/materi yang akan dibahas dalam rapat; c. menyusun risalah dan rumusan hasil rapat;

d. menyiapkan laporan berkala setiap 3 (bulan) bulan. Bagian Kedua PENGELOLA PROYEK Pasal 8 Proyek Kimbun Pusat dipimpin oleh seorang pemimpin Proyek yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Pasal 9 Proyek KIMBUN Pusat menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan dan penyiapan rencana pengembangan agribisnis berbaris perkebunan; b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; c. Pelaksanaan pembinaan pola pengelolaan sumber daya lahan untuk kepentingan pembangunan yang berwawasan lingkungan; d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perkebunan untuk mendukung pembangunan agribisnis yang berbudaya industri dengan landasan efisiensi. Pasal 10 Proyek KIMBUN Pusat terdiri dari : a. b. c. d.

Proyek Pengembangan KIMBUN Pusat Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat/PHT-PR (IPM) Bagian Proyek Pengembangan Unit Pengelolaan Karet Rakyat/PPUPKR (STCPP) Bagian Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur Indonesia/P2RWTI (EISCDP) e. Bagian Proyek Pengembangan Infra Struktur di Areal Perkebunan Perkebunan (SPL-OECF) f. Bagian Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi (SRADP) g. Bagian Proyek Pengembangan Budidaya Terpadu Irian Jaya (SADP)

BAB III SUSUNAN ORGANISASI PROYEK Pasal 11 (1)

Susunan Organisasi Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari : a. Pemimpin Proyek; b. Asisten Pemimpin Proyek Bidang Administrasi dan Perencanaan; c. Asisten Pemimpin Proyek Bidang Operasional; d. Asisten Pemimpin Proyek Bidang Monitoring dan Evaluasi;

(2)

(3)

e. Bendaharawan Proyek. Susunan Organisasi Proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, c, d, e, f, dan g mengacu pada keputusan Menteri Pertanian tentang Pe4mbentukan Organisasi Proyeknya masing-masing.. Ketentuan Atasan langsung masing-masing bagian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mangacu pada keputusan ini. Pasal 12

Struktur Organisasi Proyek sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS PROYEK PENGEMBANGAN KIMBUN PUSAT Pasal 13 (1)

Pemimpin Proyek mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan proyek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pencapaian tujuan proyek;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemimpin proyek menyelenggarakan fungsi; a. pelaksana kegiatan administrasi proyek dan penyusunan anggaran proyek serta penyebarluasan informasi proyek lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan; b. persiapan dan pengusulan rencana tahunan berupa DUP/DIP serta menetapkan rencana operasional (RO) proyek; c. penyusunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja serta pengisian personalia dalam pelaksana proyek; d. pengaturan penerimaan, pengalokasian serta penyaluran pembiayaan; e. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek, baki fisik maupun keuangan; f. pemeriksaan kas proyek sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; g. penentuan penggunaan uang serta pengiriman surat pertanggungjawaban keuangan proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. penyampaian laporan sesuai ketentuan tepat pada waktunya kepada unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan instasi terkait. i. Penghimpunan laporan tahunan proyek dan bagian proyek lingkup proyek pengembangan KIMBUN Pusat.

(3)

Pemimpin proyek diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian atas usul Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan

(4)

Dalam melaksanakan tugas, pemimpin proyek dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten pemimpin proyek dan seorang Bendaharawan Proyek.

Pasal 14 (1)

(2)

(3)

Asisten pemimpin proyek Bidang Administrasi dan perencanaan, mempunyai tugas membantu pemimpin proyek dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan dalam rangka pencapaian tugas proyek; Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Asisten pemimpin proyek Bidang Administrasi dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi; a. pelaksana koordinasi dan pengawasan atas seluruh kegiatan proyek; b. penyusunan petunjuk kegiatan dan anggaran proyek; c. penyusunan anggaran proyek; d. penyelenggaraan proses revisi DIP/PO; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemimpin proyek, dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan pencapaian tujuan proyek; f. pengolahan dan penilaian pengajuan permintaan pembiayaan kegiatan dari semua unsur pelaksana proyek; g. pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan-bahan/peralatan proyek; h. pelaksanaan kegiatan/pemeliharaan material proyek; i. penyelenggaraan kegiatan administrasi proyek, pengadaan komputerisasi perkantoran, penyelesaian inventaris barang kekayaan negara; j. pengolahan laporan yang disampaikan oleh unsur pelaksana proyek serta penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. penyelenggaraan pemantauan perkembangan bagian proyek; l. pemantauan perkembangan proyek pengembangan KIMBUN di daerah. Asisten pemimpin proyek Bidang Administrasi dan perencanaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan atas usul pemimpin proyek; Pasal 15

(1)

Asisten pemimpin proyek Bidang Operasional mempunyai tugas membantu pemimpin proyek dalam melaksanakan kegiatan bidang operasional.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten pemimpin proyek bidang operasional menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan administrasi, serta pelaksanaan pelaksanaan kegiatan proyek; b. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemimpin proyek dalam rangka kelancaran operasional proyek; c. penyusunan dan penyampaian laporan serta persiapan perencanaan untuk kegiatan proyek/bagian proyek; d. penyelenggaraan pemantauan perkembangan bagian proyek; e. pemantauan perkembangan proyek pengembangan KIMBUN di daerah

(3)

Asisten pemimpin proyek bidang operasional diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan atas usul pemimpin proyek. Pasal 16

(1)

Asisten pemimpin proyek bidang monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu pemimpin proyek dalam melaksanakan kegiatan bidang monitoring dan evaluasi.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten pemimpin proyek bidang monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan administrasi, serta pelaksanaan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan proyek; b. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemimpin proyek dalam rangka monotoring dan Evaluasi proyek; c. penyusunan dan penyampaian laporan, serta mempersiapan kegiatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan fisik; d. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi proyek; e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi perkembangan proyek; f. pemantauan perkembangan bagian proyek pengembangan KIMBUN daerah. Asisten pemimpin proyek Bidang Monitoring dan Evaluasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan atas usul pemimpin proyek;

(3)

Pasal 17 (1)

(2)

(3) (4)

Pelaksana proyek mempunyai tugas membantu Asisten pemimpin proyek di dalam melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana operasional (RO) proyek di bidangnya masing-masing yang dikoordinasikan dengan penanggung jawab kegiatan Pelaksana proyek mempunyai tugas membantu pelaksana utama di dalam melaksanakan kegiatan proyek di bidangnya masing-masing sesuai dengan rencana dan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencanaoperasional (RO) proyek; Uraian tugas bagi pelaksana utama/pelaksana proyek ditetapkan oleh pemimpin proyek; Pelaksana Utama, penanggung jawab kegiatan dan pelaksana proyek di angkat dan diberhentikan oleh pemimpin proyek, dan bertanggung jawab kepada pemimpin proyek melalui Asisten pemimpin proyek di bidangnya masing-masing. Pasal 18

(1)

Bendaharawan proyek mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar dan membukukan keuangan proyek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendaharawan proyek menyelenggarakan fungsi : a. penerimaan, penyimpanan dan pengadaan pembayaran atas suatu tagihan sesuai dengan persetujuan pemimpin proyek;

b. c. d. e. f.

pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) melalui SPP-LS atau SPP-GU; penyelenggaraan pembukuan/pencatatan secara tertib mengenai keuangan proyek; penyimpanan bukti kas secara berurutan, beraturan dan aman; pembuatan laporan keadaan kas pembangunan (LKKP); pemberian data mengenai dana anggaran yang telah digunakan dan yang masih tersedia manurut tolok ukur dan janis pengeluaran; g. pemungut pajak-pajak negara dan menyetor seluruh pajak yang dipungut sebulan sekali; (3)

Bendaharawan Proyek dibantu oleh beberapa orang pembantu Bendaharawan.

(4)

Bendaharawan proyek diangkat dan diberhentikan olah Menteri Pertanian atas usul Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan.

BAB V ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN PROYEK Pasal 19 Atasan langsungpemimpin proyek adalah pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan selaku penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan pelaksanaan proyek yang diangkaty dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROYEK Pasal 20 Pembinaan dan pengawasan proyek dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, yang sehari-hari dilakukan oleh atasan langsung pemimpin proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Pasal 21 (1)

(3)

Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan meliputi: a. Koordinasi perencanaan kegiatan proyek dalam rangka mengintegrasikan kebijakan Menteri dengan kepentingan daerah; b. Koordinasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek. Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan selaku penanggung jawab program.

BAB VII LAPORAN PROYEK Pasal 22 (1) (2) (3)

Pemimpin proyek membuat laporan pelaksanaan proyek yang dikelolanya secara bulanan, triwulan, dan tahunan serta laporan akhir/purna proyek sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemimpin proyek membuat laporan pelaksanaan bagian proyek yang dikelolanya secara bulanan, triwulan, dan tahunan serta laporan akhir/purna proyek sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23

(1)

(2)

Laporan pemimpin proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Ketua BAPPENAS, Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan pemimpin bagian proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) disampaikan kepada pimpinan proyek.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 24 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dalam melaksanakan tugasnya, para pemimpin satuan organisasi proyek wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan kerja proyek serta instansi lain diluar proyek sesuai tugas masingmasing. Setiap pimpinan satuan organisasi proyek wajib mengawasi bawahanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan satuan organisasi proyek wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi proyek dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Asisten pemimpin proyek, menyampaikan laporan kepada pemimpin proyek dan pemimpin proyek menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7)

Pelaksanaan koordinasi antar Bagian Proyek dengan proyek mencakup kegiatan administrasi penyelenggaraan proyek termasuk mekanisme penyusunan anggaran tahunan dan revisi melalui proyek.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 25 Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkanya keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, malalui anggaran DIP proyek pembinaan peningkatan produksi pangan perkebunan pusat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Dalam hal purna proyek, pemimpin proyek/Bagian Proyek menyerahkan seluruh hasil kegiatan proyek kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Pertanian untuk ditetapkan statusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Pasal 28 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2002

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 April 2002

MENTERI PERTANIAN ttd PROF.DR.IR.BUNGARAN SARAGIH, M.Ec

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth, 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Mentari Keuangan; 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 5. Menteri Kehutanan; 6. Mentari Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS; 8. Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah; 9. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 10. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian; 11. Kepala Dinas yang Menangani Bidang Perkebunan Propinsi Seleruh Indonesia.