Pusat Peraturan Pajak Online
S-1081/PJ.313/2005 PENGENAAN TARIF ATAS JASA KONSTRUKSI (SE13/PJ.42/2002) Contributed by Administrator Thursday, 22 December 2005
PENGENAAN TARIF ATAS JASA KONSTRUKSI (SE-13/PJ.42/2002)
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 9 September 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Dalam surat tersebut pada intinya dikemukakan bahwa: a.Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi, antara lain diatur bahwa yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk perawatannya. Saudara mohon penegasan dari kalimat: -keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan -untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain -termasuk perawatannya b.Apabila sebagian jasa pelaksanaan konstruksi misalnya jasa pekerjaan elektrikal, jasa mekanikal, pekerjaan specialist (anti rayap, water proofing), pekerjaan sipil (tiang pancang, pondasi), landscap, dan interior disubkontrakkan kepada sub kontraktor, bagaimana tarif Pajak Penghasilan kepada subkontraktor tersebut baik yang memiliki sertifikasi maupun yang tidak memiliki sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi, apakah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000, atau berlaku ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan; c.Bagaimana pengenaan tarif atas pekerjaan jasa borongan kepada orang perseorangan (tidak memiliki NPWP) yang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja; d.Berapa besar PTKP untu upah harian, apakah disesuaikan dengan PTKP karyawan tetap yaitu WP Rp.12.000.000,-/tahun, dan untuk harian menjadi Rp 100.000/hari. 2.Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa: a.Pasal 21 ayat (4), Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; b.Pasal 23 ayat (1) huruf c, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas: 1)sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 2)imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 3.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 February, 2017, 14:10
Pusat Peraturan Pajak Online
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, antara lain diatur bahwa: a.Pasal 1 ayat (1), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan; b.Pasal 1 ayat (2), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, dan mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; c.Pasal 2 ayat (2), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2): a)dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3 oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn; b)dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3, dengan cara menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termijn, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a. d.Pasal 3, besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a)2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; b)4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi; c)4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi. 4.Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, antara lain diatur bahwa: a.Pasal 1 angka 13, upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu; b.Pasal 13 ayat (1), tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); c.Pasal 13 ayat (2) huruf c, untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. 5.Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, antara lain diatur bahwa: a.Pasal 1, batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 February, 2017, 14:10
Pusat Peraturan Pajak Online
mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan; b.Pasal 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. 6.Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa: a.Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya; b.Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, termasuk dalam jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; c.Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, termasuk dalam jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40% jumlah bruto tidak termasuk PPN; d.Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, besarnya perkiraan penghasilan neto sebesar 13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; e.Jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi, besarnya perkiraan penghasilan neto sebesar 26 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN 7.Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, antara lain disebutkan bahwa: a.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain termasuk perawatannya; b.Usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi; c.Pekerjaan perawatan berupa pembersihan dan pengecetan bangunan atau bentuk fisik lainnya yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi, pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan/perbaikan mesin dan peralatan mekanik atau elektrik serta komponen-komponen bangunan siap pasang (prefabricated) sebagai pelayanan purna jual (after sales services) yang dilakukan langsung oleh pabrikan atau pemasok mesin dan peralatan tersebut, serta pekerjaan jasa teknik, disain interior dan pertamanan yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi, tidak termasuk dalam pengertian pekerjaan konstruksi; d.Perlakuan PPh final (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000) atas http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 February, 2017, 14:10
Pusat Peraturan Pajak Online
penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Pengusaha kecil hanya berlaku sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan dapat memberikan fotokopi sertifikat kualifikasi sebagai usaha kecil yang masih berlaku dan dilegalisir dan sepanjang jumlah nilai kontrak per proyek yang dikerjakan olehnya tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00. Fotokopi sertifikat dimaksud diberikan kepada pemotong pajak atau dilampirkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam hal tidak dilakukan pemotongan pajak. Apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka atas penghasilan dari kontrak/proyek yang tidak memenuhi persyaratan tersebut berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. 8.Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa: a.Dalam hal jasa pelaksanaan konstruksi berupa jasa pekerjaan elektrikal, jasa mekanikal, pekerjaan specialist (anti rayap, water proofing), pekerjaan sipil (tiang pancang, pondasi), landscap, dan interior disubkontrakkan kepada pengusaha konstruksi yang mempunyai sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, maka atas penghasilan yang diterima oleh pengusaha konstruksi tersebut berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 sebagai berikut: 1)atas penghasilan yang diterima pengusaha di bidang konstruksi dari jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa sebesar 15% X 13 1/3% atau 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; 2)apabila pengusaha konstruksi tersebut memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, dan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), atas penghasilan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto. b.Apabila jasa pelaksanaan konstruksi berupa jasa pekerjaan elektrikal, jasa mekanikal, pekerjaan specialist (anti rayap, water proofing), pekerjaan sipil (tiang pancang, pondasi), landscap, dan interior disubkontrakkan kepada pengusaha yang tidak mempunyai sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, maka atas penghasilan yang diterima oleh pengusaha tersebut termasuk penghasilan dari jasa lain dalam KEP-170/PJ/2002 sehingga berlaku ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c dan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% X 40% atau 6% (enam persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; c.Atas penghasilan bruto yang diterima pegawai harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan dan tidak dibayarkan secara bulanan. d.Untuk mendapatkan upah harian dalam hal berupa upah borongan, yaitu dengan membagi jumlah upah borongan dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sehari setelah dikurangi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Demikian harap maklum. DIREKTUR, ttd HERRY SUMARDJITO Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 9 September 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Dalam surat tersebut pada intinya dikemukakan bahwa: a.Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi, antara lain diatur bahwa yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 February, 2017, 14:10
Pusat Peraturan Pajak Online
kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk perawatannya. Saudara mohon penegasan dari kalimat: -keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan -untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain -termasuk perawatannya b.Apabila sebagian jasa pelaksanaan konstruksi misalnya jasa pekerjaan elektrikal, jasa mekanikal, pekerjaan specialist (anti rayap, water proofing), pekerjaan sipil (tiang pancang, pondasi), landscap, dan interior disubkontrakkan kepada sub kontraktor, bagaimana tarif Pajak Penghasilan kepada subkontraktor tersebut baik yang memiliki sertifikasi maupun yang tidak memiliki sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi, apakah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000, atau berlaku ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan; c.Bagaimana pengenaan tarif atas pekerjaan jasa borongan kepada orang perseorangan (tidak memiliki NPWP) yang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja; d.Berapa besar PTKP untu upah harian, apakah disesuaikan dengan PTKP karyawan tetap yaitu WP Rp.12.000.000,-/tahun, dan untuk harian menjadi Rp 100.000/hari. 2.Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa: a.Pasal 21 ayat (4), Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; b.Pasal 23 ayat (1) huruf c, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas: 1)sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 2)imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 3.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, antara lain diatur bahwa: a.Pasal 1 ayat (1), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan; b.Pasal 1 ayat (2), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, dan mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; c.Pasal 2 ayat (2), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2): http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 February, 2017, 14:10
Pusat Peraturan Pajak Online
a)dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3 oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn; b)dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3, dengan cara menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termijn, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a. d.Pasal 3, besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a)2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; b)4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi; c)4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi. 4.Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, antara lain diatur bahwa: a.Pasal 1 angka 13, upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu; b.Pasal 13 ayat (1), tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); c.Pasal 13 ayat (2) huruf c, untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. 5.Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, antara lain diatur bahwa: a.Pasal 1, batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan; b.Pasal 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. 6.Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa: a.Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 February, 2017, 14:10
Pusat Peraturan Pajak Online
jasa dan pengadaan material/barangnya; b.Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, termasuk dalam jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; c.Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, termasuk dalam jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40% jumlah bruto tidak termasuk PPN; d.Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, besarnya perkiraan penghasilan neto sebesar 13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; e.Jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi, besarnya perkiraan penghasilan neto sebesar 26 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN 7.Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, antara lain disebutkan bahwa: a.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain termasuk perawatannya; b.Usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi; c.Pekerjaan perawatan berupa pembersihan dan pengecetan bangunan atau bentuk fisik lainnya yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi, pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan/perbaikan mesin dan peralatan mekanik atau elektrik serta komponen-komponen bangunan siap pasang (prefabricated) sebagai pelayanan purna jual (after sales services) yang dilakukan langsung oleh pabrikan atau pemasok mesin dan peralatan tersebut, serta pekerjaan jasa teknik, disain interior dan pertamanan yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi, tidak termasuk dalam pengertian pekerjaan konstruksi; d.Perlakuan PPh final (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Pengusaha kecil hanya berlaku sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan dapat memberikan fotokopi sertifikat kualifikasi sebagai usaha kecil yang masih berlaku dan dilegalisir dan sepanjang jumlah nilai kontrak per proyek yang dikerjakan olehnya tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00. Fotokopi sertifikat dimaksud diberikan kepada pemotong pajak atau dilampirkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam hal tidak dilakukan pemotongan pajak. Apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka atas penghasilan dari kontrak/proyek yang tidak memenuhi persyaratan tersebut berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. 8.Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa: a.Dalam hal jasa pelaksanaan konstruksi berupa jasa pekerjaan elektrikal, jasa mekanikal, pekerjaan specialist (anti rayap, water proofing), pekerjaan sipil (tiang pancang, pondasi), landscap, dan interior disubkontrakkan kepada pengusaha konstruksi yang mempunyai sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, maka atas penghasilan yang diterima oleh pengusaha konstruksi tersebut berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 February, 2017, 14:10
Pusat Peraturan Pajak Online
Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 sebagai berikut: 1)atas penghasilan yang diterima pengusaha di bidang konstruksi dari jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa sebesar 15% X 13 1/3% atau 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; 2)apabila pengusaha konstruksi tersebut memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, dan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), atas penghasilan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto. b.Apabila jasa pelaksanaan konstruksi berupa jasa pekerjaan elektrikal, jasa mekanikal, pekerjaan specialist (anti rayap, water proofing), pekerjaan sipil (tiang pancang, pondasi), landscap, dan interior disubkontrakkan kepada pengusaha yang tidak mempunyai sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, maka atas penghasilan yang diterima oleh pengusaha tersebut termasuk penghasilan dari jasa lain dalam KEP-170/PJ/2002 sehingga berlaku ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c dan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% X 40% atau 6% (enam persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; c.Atas penghasilan bruto yang diterima pegawai harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan dan tidak dibayarkan secara bulanan. d.Untuk mendapatkan upah harian dalam hal berupa upah borongan, yaitu dengan membagi jumlah upah borongan dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sehari setelah dikurangi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Demikian harap maklum. DIREKTUR, ttd HERRY SUMARDJITO
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 4 February, 2017, 14:10
