KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor 194.1/Kpts/OT.210/4/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK PEMBINAAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN PERKEBUNAN PUSAT MENTERI PERTANIAN, Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa dalam rangka mengatasi kerawanan pangan dilaksanakan upaya peningkatan produktivitas pangan, melalui kegiatan rintisan pengembangan sistem pertanian konservasi, penerapan teknologi alternatif cabang usaha tani pangan, pembinaan kemitraan usaha dan kelembagaan petani; b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas diperlukan adanya proyek yang menangani pembinaan peningkatan produksi pangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebinan; c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugastugas Proyek agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pembinaan Peningkatan Produksi Pangan Perkebunan Pusat dengan Keputusan Menteri Pertanian; :
1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Oraganisasi dan Tugas Eselon I Departemen; Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.-210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK PEMBINAAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN PERKEBUNAN PUSAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan proyek pembinaan peningkatan Produksi Pangan Perkebunan Pusat yang selanjutnya disebut Proyek Ketahanan Pangan Perkebunan Pusat adalah Proyek sebagaimana dimaksud dalam Program Ketahanan Pangan, yang dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2 Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tujuan : a. Memfasilitasi Peningkatan Keaneka ragaman Produksi, Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang bersumber dari tanaman Pangan dan Kebun; b. Memfasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani untuk Peningkatan Produksi, Ketersediaan dan distribusi serta menjamin konsumsi pangan; c. Memfasilitasi Peningkatan Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pasal 3 Ruang Lingkup Proyek meliputi : Pelayanan, Pemebinaan dan Pengawasan kegiatan Peningkatan produktivitas pangan melalui kegiatan rintisan, pengembangan sistem pertanian konservasi, persiapan teknologi alternatif cabang usaha tani pangan serta efisiensi distribusi dan peningkatan pendapatan petani.
BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PROYEK Pasal 4 Untuk penyelenggaraan proyek dibentuk Organisasi penyelenggara proyek yang terdiri dari : a. Tim Pembina Proyek. b. Pengelola Proyek.
TIM PEMBINA PROYEK Pasal 5
(1) (2)
Direktur Jenderal Bina Produksi perkebunan adalah penanggung jawab dan pembina proyek; Dalam menyelenggarakan tugas selaku penanggung jawab dan pembina proyek, Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan dibantu oleh Tim Pembina Proyek. Pasal 6
Tim Proyek mempunyai tugas : a. memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan selaku penanggung jawab proyek dalam merumuskan kebijakan operasional dan pengendalian pelaksanaan proyek; b. melakukan pemantauan pelaksanaan proyek melalui pengkajian laporan pelaksanaan proyek atau pemantauan langsung ke lokasi; c. menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan selaku penanggung jawab proyek, dengan tembusan kepada eselon I terkait. Pasal 7 (1)
(2)
Tim Pembina Proyek adalah pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, di angkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Skeretaris Tim Pembina Proyek mempunyai tugas membantu ketua Tim Pembina Proyek dalam : a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat; b. mempersiapkan bahan/materi yang akan dibahas dalam rapat; c. menyusun risalah dan rumusan hasil rapat; d. menyiapkan laporan berkala setiap 3 (bulan) bulan.
PENGELOLA PROYEK Pasal 8 Proyek pembinaan peningkatan produksi pangan perkebunan pusat dipimpin oleh seorang pemimpin Proyek yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Pasal 9 Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal I menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan dan penyiapan rencana pengembangan agribisnis berbaris perkebunan; b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; c. Pelaksanaan pembinaan pola pengelolaan sumber daya lahan untuk kepentingan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perkebunan untuk mendukung pembangunan agribisnis yang berbudaya industri dengan landasan efisiensi.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI PROYEK Pasal 10 Susunan Oregfanisasi Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari : a. Pemimpin Proyek; b. Asisten Pemimpin Proyek Bidang Administrasi dan Perencanaan; c. Asisten Pemimpin Proyek Bidang Operasional; d. Asisten Pemimpin Proyek Bidang Monitoring dan Evaluasi; e. Bendaharawan Proyek. Pasal 11 Struktur Organisasi Proyek sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
BAB IV URAIAN PROYEK PEMBINAAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN PERKEBUNAN PUSAT Pasal 12 (1)
(2)
Pemimpin Proyek mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan proyek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pencapaian tujuan proyek; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemimpin proyek menyelenggarakan fungsi; a. pelaksana kegiatan administrasi proyek dan penyusunan anggaran proyek serta penyebarluasan informasi proyek lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan; b. persiapan dan pengusulan rencana tahunan berupa DUP/DIP serta menetapkan rencana operasional (RO) proyek; c. penyusunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja serta pengisian personalia dalam pelaksana proyek; d. pengaturan penerimaan, pengalokasian serta penyaluran pembiayaan; e. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek, baki fisik maupun keuangan; f. pemeriksaan kas proyek sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; g. penentuan penggunaan uang serta pengiriman surat pertanggungjawaban keuangan proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(3) (4)
h. penyampaian laporan sesuai ketentuan tepat pada waktunya kepada unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan instasi terkait. Pemimpin proyek diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian atas usul Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, pemimpin proyek dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten pemimpin proyek dan seorang Bendaharawan Proyek. Pasal 13
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
(3)
Asisten pemimpin proyek Bidang Administrasi dan perencanaan, mempunyai tugas membantu pemimpin proyek dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan dalam rangka pencapaian tugas proyek; Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Asisten pemimpin proyek Bidang Administrasi dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi; a. pelaksana koordinasi dan pengawasan atas seluruh kegiatan proyek; b. penyusunan petunjuk kegiatan dan anggaran proyek; c. penyusunan anggaran proyek; d. penyelenggaraan proses revisi DIP/PO; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemimpin proyek, dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan pencapaian tujuan proyek; f. pengolahan dan penilaian pengajuan permintaan pembiayaan kegiatan dari semua unsur pelaksana proyek; g. pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan-bahan/peralatan proyek; h. pelaksanaan kegiatan/pemeliharaan material proyek; i. penyelenggaraan kegiatan administrasi proyek, pengadaan komputerisasi perkantoran, penyelesaian inventaris barang kekayaan negara; j. pengolahan laporan yang disampaikan oleh unsur pelaksana proyek serta penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Asisten pemimpin proyek Bidang Administrasi dan perencanaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan atas usul pemimpin proyek; Pasal 14 Asisten pemimpin proyek Bidang Operasional mempunyai tugas membantu pemimpin proyek dalam melaksanakan kegiatan bidang operasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten pemimpin proyek bidang operasional menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan administrasi, serta pelaksanaan pelaksanaan kegiatan proyek; b. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemimpin proyek dalam rangka kelancaran operasional proyek; c. penyusunan dan penyampaian laporan serta persiapan perencanaan untuk kegiatan proyek; Asisten pemimpin proyek bidang operasional diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan atas usul pemimpin proyek.
Pasal 15 (1) (2)
(3)
Asisten pemimpin proyek bidang monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu pemimpin proyek dalam melaksanakan kegiatan bidang monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten pemimpin proyek bidang monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan administrasi, serta pelaksanaan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan proyek; b. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemimpin proyek dalam rangka monotoring dan Evaluasi proyek; c. penyusunan dan penyampaian laporan, serta mempersiapan kegiatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan fisik; d. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi proyek; e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi perkembangan proyek; f. pemantauan perkembangan bagian proyek ketahanan pangan perkebunan di daerah. Asisten pemimpin proyek Bidang Monitoring dan Evaluasi diangka dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan atas usul pemimpin proyek; Pasal 16
(1)
(2)
(3) (4)
Pelaksana proyek mempunyai tugas membantu Asisten pemimpin proyek di dalam melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana operasional (RO) proyek di bidangnya masing-masing yang dikoordinasikan dengan penanggung jawab kegiatan; Pelaksana proyek mempunyai tugas membantu pelaksana utama di dalam melaksanakan kegiatan proyek di bidangnya masing-masing sesuai dengan rencana dan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencanaoperasional (RO) proyek; Uraian tugas bagi pelaksana utama/pelaksana proyek ditetapkan oleh pemimpin proyek; Pelaksana Utama, penanggung jawab kegiatan dan pelaksana proyek di angkat dan diberhentikan oleh pemimpin proyek, dan bertanggung jawab kepada pemimpin proyek melalui Asisten pemimpin proyek di bidangnya masing-masing. Pasal 17
(1)
Bendaharawan proyek mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar dan membukukan keuangan proyek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)
Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendaharawan proyek menyelenggarakan fungsi: a. penerimaan, penyimpanan dan pengadaan pembayaran atas suatu tagihan sesuai dengan persetujuan pemimpin proyek; b. pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) melalui SPP-LS atau SPP-GU; c. penyelenggaraan pembukuan/pencatatan secara tertib mengenai keuangan proyek; d. penyimpanan bukti kas secara berurutan, beraturan dan aman; e. pembuatan laporan keadaan kas pembangunan (LKKP);
(3) (4)
f. pemberian data mengenai dana anggaran yang telah digunakan dan yang masih tersedia manurut tolok ukur dan janis pengeluaran; g. pemungut pajak-pajak negara dan menyetor seluruh pajak yang dipungut sebulan sekali; Bendaharawan dibantu oleh beberapa orang pembantu Bendaharawan. Bendaharawan proyek diangkat dan diberhentikan olah Menteri Pertanian atas usul Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan.
BAB V ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN PROYEK Pasal 18 Atasan langsungpemimpin proyek adalah pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan selaku penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan pelaksanaan proyek yang diangkaty dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Pasal 19 Pembinaan dan pengawasan proyek dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, yang sehari-hari dilakukan oleh atasan langsung pemimpin proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Pasal 20 (1)
(2)
Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan meliputi: a. Koordinasi perencanaan kegiatan proyek dalam rangka mengintegrasikan kebijakan Menteri dengan kepentingan daerah; b. Koordinasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek. Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan selaku penanggung jawab program.
BAB VII LAPORAN PROYEK Pasal 21 Pemimpin proyek membuat laporan pelaksanaan proyek yang dikelolanya secara bulanan, triwulan, dan tahunan serta laporan akhir/purna proyek sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 22
Laporan pemimpin proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Ketua BAPPENAS, Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII TATA KERJA Pasal 23 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Dalam melaksanakan tugasnya, para pemimpin satuan organisasi proyek wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan kerja proyek serta instansi lain diluar proyek sesuai tugas masingmasing. Setiap pimpinan satuan organisasi proyek wajib mengawasi bawahanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan satuan organisasi proyek wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi proyek dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Asisten pemimpin proyek, menyampaikan laporan kepada pemimpin proyek dan pemimpin proyek menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 24 Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkanya keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, malalui anggaran DIP proyek pembinaan peningkatan produksi pangan perkebunan pusat.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Dalam hal purna proyek, pemimpin proyek menyerahkan seluruh hasil kegiatan proyek kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Pertanian untuk ditetapkan statusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Pasal 27 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2002
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 April 2002 MENTERI PERTANIAN ttd PROF.DR.IR.BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth, (1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; (2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; (3) Mentari Keuangan; (4) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; (5) Menteri Kehutanan; (6) Mentari Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (7) Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS; (8) Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah; (9) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (10) Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian; (11) Kepala Dinas yang Menangani Bidang Perkebunan Propinsi Seleruh Indonesia.
