KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 136/Kpts/OT.210/2/2002 TENTANG Nomor : 842/Kpts/OT.210-/8/97 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTRA MENTERI PERTANIAN,
Menimbang
Mengingat :
:
a. Bahwa dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/OT.210/8//97 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultra; b. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 109 Tahun 2001, telah terjadi Perubahan Organisasi dilingkungan Departemen Pertanian; a. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah keputusan keputusan Menteri Pertanian Nomor 842/Kpts/OT.210/8/97 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura; 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2.. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonam ( Lembaran Nagara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3952); 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 4. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tata Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts-/OT.220/5/1995 tentang Pedoman Tatalaksana Program dan Proyek Pembangunan Pertanian; 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/-OT.210/6/1995 tentang Sistem Informasi Monitoring Proyek di lingkungan Departemen Pertanian; 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/-OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT-210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/-OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT-210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; Memperhatikan :
1. Minutes of Discussion on The Proposed Integrated Hortikulture Development in Upland Area Project antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura Departemen Pertanian dengan The Overseas Economic Cooperation Fund ( OECF ), tanggal 4 Desember 1996; 2. Loan Agreement Nomor IP-477 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Overseas Economic Cooperation, tanggal 4 Desember 1996;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor 842/Kpts/OT.210/8/97 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA. Pasal 1
1. Beberapa ketentuan dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 842/Kpts/OT.210-/8/97 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura diubah sebagai berikut : a. nama proyek pusat menjadi berbunyi Bagian proyek Pengembangan Usaha Hortikultura. b. Anak kalimat “Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura” menjadi berbunyi “ Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura “. c. anak kalimat “ Direktur Bina Produksi Hortikultura “ menjadi berbunyi “ Direktur Tanaman Buah “. d. anak kalimat “ Direktur Bina Tanaman Pangan dan Hortikultura “ menjadi “ Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura “. e. Anak kalimat “ Direktur Bina Produksi Hortikultura “ menjadi “ Direktorat Tanaman Buah “.
f. Anak kalimat “ Propinsi Daerah Tingkat I “ menjadi “ Propinsi “. g. Anak Kalimat “ Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II “ menjadi “ Kabupaten / Kota “. h. Pasal 6 menjadi : Pasal 6 Tim koordinasi terdiri dari : a. di Pusat, Tim Koordinasi Pusat; b. di Pripinsi, Tim Koordinasi Propinsi; c. di Kabupaten / Kota, Tim Koordinasi Kabupaten / Kota. i.
Pasal 7 menjadi : Pasal 7 Tim Koordinasi Pusat mempunyai tugas : a. memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura dalam perumusan kebijaksanaan dan pengendalian pelaksanaan bagian proyek; b. melakukan pemantauan pelaksanaan bagian proyek; c. menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura.
j.
Pasal 8 menjadi : Pasal 8 Susunan Keanggotaan Tim koordinasi Tingkat Pusat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura.
k. Pasal 9 menjadi : Pasal 9 Tim koordinasi propinsi mempunyai tugas : a. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Tim koordinasi Posat dalam rangka pembinaan dan pengendalian pelaksanaan proyek atau Bagian Proyek; b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan proyek atau Bagian Proyek; c. menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Pusat. l. Pasal 10 menjadi : Pasal 10
Susunan keanggotaan Tim koordinasi propinsi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Dinas Propinsi yang berwenang menangani pengembangan usaha / agribisnis hortikultura. m. Pasal 11 menjadi Pasal 11 Tim Koordinasi Kabupaten / Kota mempunyai tugas : a. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Tim koordinasi Propinsi dan perumusan kebijaksanaan dan pengendalian pelaksanaan proyek atau Bagian Proyek; b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan dan pengendalian Bagian Proyek; c. menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada kedua Tim Koordinasi Propinsi. n. Pasal 12 menjadi : Pasal 12 Susunan Keanggotaan Tim koordinasi Kabupaten / Kota diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Dinas Kabupaten / Kota yang berwenang menangani pengembangan usaha / Agribisnis Hortikultura. o. Pasal 14 menjadi : Pasal 14 (1) (2)
Atasan langsung pemimpin bagian proyek adalah sekretaris direktorat jenderal bina produksi hortikultura. Atasan langsung pemimpin bagian proyek agribisnis hortikultura kabupaten / kota yang berwenang menangani pengembangan agribisnis hortikultura.
p. Pasal 20 menjadi : Pasal 20 Bagian Proyek Pengembangan Usaha Pertanian Pusat terdiri dari : a. Asisten Pemimpin Bagian Proyek bidang Administrasi dan Keuangan; b. Asisten Pemimpin Bagian Proyek Bidang Operasional. q. Lampiran I menjadi seperti pada Lampiran I Keputusan ini. r. Lampiran 11 menjadi seperti pada Lampiran 11 Keputusan ini. s. Lampiran 111 menjadi seperti pada Lampiran 111 Keputusan ini.
2.
Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Pertanian Nomor 842 / Kpts / OT.210/8/97 masih tetap berlaku. Pasal 11
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002
MENTERI PERTANIAN, ttd PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS; 5. Gubernur Propinsi Lokasi Bagian Proyek; 6. Kepala Badan Pengawasan ; Keuangan dan Pembangunan; 7. Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Depertemen Pertanian; 8. Kepala Dinas Pertanian Propinsi lokasi Bagian Proyek; 9. Bupati / Walikota di lokasi Bagian Proyek; 10. Kapala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota lokasi Bagian Proyek .
