2002

PUTUSAN NOMOR : 327 K/TUN/2002 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

A GUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : KODECO ENERGY CO., LTD, berkedudukan di Gedung Bursa Effek Jakarta Lantai 10 Tower I, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52, Jakarta Pusat, diwakili oleh : YUN JAE RYANG, selaku Executive Vice President, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ARYONO KUNCORO, SH., dkk., Pegawai Bagian Hukum Kodeco Energy Co., Ltd., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2001, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Melawan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (BPSP), berKODECO ENERGY CO., LTD Raya 21 Lantai VI, Jalan Menteng kedudukan di Gedung Menteng Raya No. 21 Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini adalah keputusan Tergugat berupa : a.

Kep. No. 00681/BPSP/AT.II/16/2000 tanggal 7 April 2000 ;

b. Kep. No. 00682/BPSP/AT.II/16/2000 tanggal 7 April 2000 ;

c. Kep. …….

2

c.


d. Kep. No. 00684/BPSP/AT.II/16/2000 tanggal 7 April 2000 ; e.

Kep. No. 00685/BPSP/AT.II/16/2000 tanggal 7 April 2000, yang masing-masing amarnya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 4 (bukti P. 1a s/d P. 1e) ;

dan

keputusan-keputusan

Tergugat

tersebut

diatas

adalah

penolakan

terhadap

permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat atas Surat Keputusan Jenderal Pajak masing-masing adalah : a.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 316/PJ.55/1999 tanggal 8 Nopember 1999 ;

b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 315/PJ.55/1999 tanggal 8 Nopember 1999 ; c.


d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 318/PJ.55/1999 tanggal 8 Nopember 1999 ; e.


(bukti P. 2a s/d P. 2e). Adapun keputusan-keputusan tersebut adalah keputusan yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai masing-masing adalah : a.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai masa pajak Agustus sampai dengan Desember 1995 No. Kohir 00002.227.95.053.98 sebesar Rp. 1.930.397.026,- ;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai masa pajak Januari sampai dengan Desember 1996 No. Kohir 00004.227.96.053.98 tanggal 22 Oktober 1998 sebesar Rp. 4.122.774.525,- ;

c. Surat …….

3

c.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai masa pajak Januari sampai dengan Desember 1997 No. Kohir 00001.227.97.053.98 tanggal 22 Oktober 1998 sebesar Rp. 3.625.262.869,- ;

d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai masa pajak Januari sampai dengan Agustus 1998 No. Kohir 00001.227.98.053.98 tanggal 22 Oktober 1998 sebesar Rp. 5.422.928.768,- ; e.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai masa pajak Januari sampai dengan Desember 1998 No. Kohir 00001.327.95.053.98 tanggal 22 Oktober 1998 sebesar Rp. 342.702.720,- ; (bukti P. 3a s/d P. 3e) ; Bahwa obyek-obyek sengketa (bukti P. 1) diucapkan dalam sidang terbuka

pada tanggal 7 April 2000, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 3 Juni 2000, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa obyek-obyek sengketa adalah merupakan keputusan Badan Tata Usaha Negara oleh karena itu obyek sengketa dalam gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa obyek-obyek sengketa tersebut adalah merupakan keputusan banding administrative serta berakibat hukum yakni merugikan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 48 jo. pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ; Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dikeluarkannya obyek-obyek sengketa (bukti P.1), yaitu pihak Pajak (Fiscus) telah dikenakan Surat Pembangunan Fasilitas Gas ke 5 yang dibangun untuk keperluan kegiatan operasional Penggugat untuk masa pajak sebagaimana disebutkan dalam bukti P.3a s/d P.3e ; Bahwa keberatan Penggugat

terhadap

keputusan

Fiscus adalah bahwa

Penggugat ………

4

Penggugat sebagai suatu perusahaan dibawah kontrak production Sharing dengan Pertamina dalam rangka suplai pasokan gas untuk memenuhi Perjanjian Jual Beli Gas Alam antara Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara tertanggal 19 Oktober 1997 dan Perjanjian Suplai antara Pertamina dan Penggugat, maka pada tahun 1998 Penggugat membangun fasilitas gas dilepas Laut Madura yang disebut sebagai fasilitas gas ke 5 dan hubungan hukum yang ada berkenaan dengan pengembangan fasilitas gas ke 5 tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan poin 7 dan hubungan tersebut maka kedudukan pihak-pihak dalam pembangunan fasilitas gas ke 5 adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan poin 8 ; Bahwa dengan demikian maka EPC Contract merupakan kontrak yang sematamata berhubungan dengan pekerjaan kontruksi yang merupakan obyek PPN, sedangkan In Advance Payment Agreement merupakan perjanjian penyediaan pendanaan melalui Non Recource Finance atau suatu perjanjian hutang ; Bahwa ternyata GUF sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak memenuhi dan telah melalaikan kewajiban pembayaran lebih dahulu dari PPN sebagaimana telah disepakati dalam EPC Contract sehingga pihak Fiscus melalui KPP Badora telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB) kepada Penggugat untuk menagih pembayaran PPN atas pembangunan fasilitas gas ke 5 yang belum dibayarkan tersebut yaitu masing-masing SKPKB Nomor Kohir 00001/207/95/052/95, SKPKB Nomor Kohir 00002/207/95/053/95 dan SKPB Nomor Kohir 00003/207/95/053/95.9 (bukti P. 9a s/d 9c) ; Bahwa berkenaan dengan SKPKB-SKPKB tersebut diatas (bukti P. 9a s/d P.9c), meskipun PT. GUF tidak memenuhi dan melalaikan kewajiban pembayaran PPN terlebih dahulu sebagaimana yang diperjanjikan dalam pasal 12 EPC Contract (bukti P.5), Penggugat dengan itikad baik dengan mengingat bahwa pada dasarnya Nilai Kontrak dalam EPC Contract tidak termasuk PPN maka Penggugat telah menyepakati permintaan Fiscus didalam pertemuan yang diadakan Fiscus (KP.

Badora) ……..

5

Badora) dengan Penggugat/Pertamina dan Northsea untuk pembayaran SKPKBSKPKB (bukti P.9a s/d P.c) berdasarkan Nilai Kontrak dalam EPC Contract dan Penggugat telah melaksanakan keseluruhan pembayaran PPN tersebut yaitu US $ 70,614,00 dikurangi dengan harga material yang diimport oleh Penggugat/Pertamina yang sesuai dengan pasal 1 ayat (3) dari Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 26/KPTS/JM/ MIGAS/1986, Kep-05/3C.1/1986 terhadap material import tersebut termasuk barang operasi golongan I tidak lagi di Pungut Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terlampir sebagai bukti P. 10 dan pembayaran telah dilaporkan kepada Fiscus KP Badora ; Bahwa pemenuhan dan pelunasan pembayaran PPN atas fasilitas Gas ke 5 oleh Penggugat tersebut ternyata ditanggapi lain oleh Fiscus yaitu dengan tetap terus mengeluarkan SKBKP-SKBKP sesuai dengan isi Surat Direktur PPN No. S707/PJ.551/1995 tanggal 11 Mei 1995 (bukti P. 11) yang menetapkan dasar pengeluaran PPN atas fasilitas gas ke 5 dari keseluruhan kewajiban pengembalian yang harus dibayarkan oleh Penggugat melalui Toll Fee atas pendanaan yang telah disediakan oleh Northsea berdasarkan In Advance Agremeent atau dengan kata lain PPN untuk fasilitas gas ke 5 ditetapkan oleh Fiscus dari nilai pengganti fasilitas gas ke 5 yaitu US $ 115,920,00 ; Bahwa Penggugat sangat keberatan dan tidak setuju dengan penetapan dasar pengenaan PPN yang ditetapkan oleh Fiscus berdasarkan Surat Direktur PPN tersebut karena sebagaimana diuraikan diatas In Advance Agremeent tersebut merupakan Perjanjian Penyediaan Dana atau Perjanjian Financing dan kepemilikan fasilitas gas ke 5 diserahkan kepada Northsea sebagai jaminan sampai keseluruhan pengembalian pendanaan Non Recourse melalui pembayaran Toll Fee dipenuhi oleh Penggugat maka sesuai dengan pasal 9 PPh 50 tahun 1994 Perjanjian In Advance Agremeent ini

tidak ………

6

tidak merupakan jenis jasa yang dikenakan PPN dan karena penyerahan fasilitas gas ke 5 kepada Northsea merupakan penyerahan untuk jaminan hutang piutang maka sesuai dengan azas PPN atas penyerahan untuk jaminan hutang piutang bukan merupakan penyerahan kena pajak ; Bahwa dengan demikian pengembalian pembayaran dari Penggugat kepada Northsea tersebut meliputi dan mencakup seluruh pembayaran kembali pendanaan non financing yang disediakan Northsea sebesar US $ 70,614,00 untuk membangun fasilitas gas ke 5 dan dibayarkan langung kepada PT. GUF sedangkan sisanya sebesar US $ 35,306,00 merupakan pembayaran bunga/keuntungan dari Recourse Financing yang telah disediakan Northsea ; Bahwa oleh karena pembayaran sebesar US $ 35,306,00 tersebut adalah keuntungan ataupun bunga atas jasa pinjaman Non Recourse Financing Gas ke 5 maka terhadap bunga/keuntungan tidak dan bukan obyek pengenaan dari PPN serta tidak dapat dijadikan landasan sebagai DPP-PPN ; Bahwa dengan demikian Penetapan Fiscus yang didasarkan pada surat Direktur PPN No. S.707/PJ.551/1995 tertanggal 11 Mei 1995 yang menetapkan DPP PPN dari Nilai Pengganti yang diminta oleh Penyandang Dana (Northsea) sebesar US $ 115,914,00 tidaklah sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan tidak memenuhi prinsip dasar pengenaan PPN atas suatu obyek yaitu dimana Penggugat seharusnya hanya berhutang PPN atas harga barang yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PT. GUF) sebagai pelaksana pekerjaan ; Bahwa untuk itu telah diajukan keberatan-keberatan terhadap Fiscus sesuai dengan surat-surat keberatan Penggugat yang terlampir sebagai bukti P.12, namun keberatan-keberatan telah ditolak Tergugat sebagaimana ternyata dalam bukti P.2a s/d P.2e ; Bahwa banding yang diajukan Penggugat terhadap keputusan Fiscus tersebut kehadapan diri Tergugat juga telah dinyatakan tidak diterima oleh Tergugat sebagai-

mana ………

7

mana ternyata dalam bukti P.1a s/d P.1e ; Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerima banding dari Penggugat, sebagaimana ternyata dalam bukti P.1a s/d P.1e adalah merupakan suatu tindakan yang tidak cermat dan sewenang-wenang, karena Penggugat telah membayar dan melunasi Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan pembangunan fasilitas gas ke 5. Hal ini berarti pula tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas-azas Kecermatan, sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) b, c UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir 11 diatas keseluruhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh penggugat adalah sebesar Rp. 7.414.698.783,- dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam bukti P. 11 ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat masing-masing : -


-


-


-


-


3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi : Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak masing-masing : 1. Kep. 315/PJ.55/1999 tanggal 8 Nopember 1999 dan SKPKB.PPN No. Kohir 00001.327.95.053.98

tanggal

22

Oktober

1998

dan

pembayaran

Pajak

Pertambahan Nilai menjadi Nihil ;

2. Kep. ………

8

2. Kep. 316/PJ.55/1999 tanggal 8 Nopember 1999 dan SKPKB.PPN No. Kohir 00002.227.95.053.98

tanggal

22

Oktober

1998

dan

pembayaran

Pajak

Pertambahan Nilai menjadi Nihil ; 3. Kep. 317/PJ.55/1999 tanggal 8 Nopember 1999 dan SKPKB.PPN No. Kohir 00002.227.95.053.98

tanggal

22

Oktober

1998

dan

pembayaran

Pajak


tanggal

22

Oktober

1998

dan

pembayaran

Pajak


tanggal

22

Oktober

1998

dan

pembayaran

Pajak

Pertambahan Nilai menjadi Nihil ; 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini adalah keputusan Tergugat berupa : a.


b. Kep. No. 00682/BPSP/AT.II/16/2000 tanggal 7 April 2000 ; c.


d. Kep. No. 00684/BPSP/AT.II/16/2000 tanggal 7 April 2000 ; e.

Kep. No. 00685/BPSP/AT.II/16/2000 tanggal 7 April 2000 ; Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 No. 40 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3684, maka sengketa pajak yang sebelumnya menjadi kewenangan Majelis Pertimbangan Pajak yang dibentuk berdasarkan Regeling Van Het Eeroep In Belastingzakan (Staatsblad Tahun 1927 No. 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1959

(Lembaran ………

9

(Lembaran Negara Tahun 1959 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 1948), yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian banding di bidang perpajakan, tidak lagi menjadi kewenangan Majelis Pertimbangan Pajak Peradilan Umum, maupun Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Tergugat). Hal ini jelas disebutkan dalam pasal 28 dan pasal 92 UndangUndang No. 17 Tahun 1997 dan berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang No. 17 Tahun 1997, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; Bahwa seandainya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak eksepsi absolut yang Tergugat ajukan dan menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka keadaan demikian berarti telah terjadi sengketa pajak akan mengajukan permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili secara tertulis kepada Mahkamah Agung ; Bahwa bila hal tersebut diatas terjadi, maka menurut pasal 64 jo pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah permohonan tersebut diterima maka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan sela, yaitu putusannya No. 163/G/2000/PT. TUN.JKT. tanggal 30 Oktober 2000, yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 Juni 2001 No. 163/G/

2000/ ………

10

2000/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -

Menolak eksepsi Tergugat, seperti yang termuat dalam putusan sela tanggal 30 Oktober 2000 ;

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak seluruhnya gugatan Penggugat Kodeco Energy Co., Ltd ;

-

Menyatakan syah Surat Keputusan Tergugat tanggal 7 April 2000 dengan Nomor : 1. 00681/BPSP/AT.II/16/2000 ; 2. 00682/BPSP/AT.II/16/2000 ; 3. 00683/BPSP/AT.II/16/2000 ; 4. 00684/BPSP/AT.II/16/2000 ; 5. 00685/BPSP/AT.II/16/2000 ;

-

Mengangkat dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Majelis No. 163/G/2000/PT.TUN.JKT. tanggal 13 Nopember 2000 tentang Penundaan pelaksanaan putusan-putusan Tergugat tersebut diatas ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 148.000,(seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada

tanggal 7 Juli

2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan

kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juni 2001 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.1769.2001 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Juli 2001 ; Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 5 Juli 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat dan terhadap memori kasasi

tersebut ………

11

tersebut tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.307.2002 tanggal 30 Januari 2002, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan

Pemohon Kasasi

dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

telah

memberikan

pertimbangan yang tidak adil. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis yang memeriksa perkara ini mengharapkan kedatangan dari pihak Termohon Kasasi/Tergugat untuk menjelaskan alasan dijatuhkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang telah dikuatkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat. Namun karena Termohon Kasasi/Tergugat tidak bersedia hadir sedangkan Majelis berpendapat bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik Majelis ingin berusaha membantu Termohon Kasasi/Tergugat dalam menyelesaikan kasus ini demi untuk memasukkan penghasilan bagi Negara melalui pembayaran pajak. Dengan memperhatikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, maka dapat dilihat dalam memeriksa dan memutus perkara ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berpihak untuk kepentingan Termohon Kasasi/Tergugat. Padahal dalam dalil gugatannya pihak Pemohon Kasasi/Penggugat telah menguraikan dasar dari gugatannya secara jelas dan terperinci ; 2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta telah memberikan

pertimbangan …….

12

pertimbangan yang keliru dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dalam menguraikan dalil gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas pasal berapa dan Undang-Undang Perpajakan yang mana yang dimaksud sebagai peraturan perpajakan sehingga sulit bagi Majelis untuk menerima begitu saja dalil Pemohon Kasasi/Penggugat. Padahal dalam dalil gugatannya Pemohon Kasasi/Penggugat telah secara jelas menyebutkan peraturan perpajakan yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994. Sedangkan yang menjadi dasar dari gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 316/PJ.55/1999, No. Kep. 315/PJ.55/ 1999, No. Kep. 317/PJ.55/1999, No. Kep. 318/PJ.55/1999, No. Kep. 319/PJ.55/ 1999 ; 3. Bahwa

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

telah

memberikan

pertimbangan yang diadakan atas asumsi-asumsi belaka, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa kontrak antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan PT. Guna Nusa Utama Fabricators memang ditentukan dengan nilai kontrak US $ 70,614,000 sesuai dengan bukti P.5, namun sesuai dengan dalil Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa dari nilai tersebut akan diperhitungkan pengembaliannya yang diperhitungkan menjadi bernilai US $ 115.920,000 yang menjadi masalah menurut Pemohon Kasasi/Penggugat selisih dari nilai US $ 115,920,000 dengan US $ 70,614,000 tidak perlu diperhitungkan PPN nya sedangkan menurut Direktur Jenderal Pajak selisih nilai tersebut masih harus dibayar PPN nya dan menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta apa yang didalilkan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan dalil Kantor Pajak setempat. Sedangkan menurut Pemohon Kasasi/ Penggugat

jumlah

US $ 115,920,000

tersebut

adalah total

keseluruhan

pembayaran ……..

13

pembayaran selama 7 tahun kepada Northsea yang telah menyediakan pendanaan Non Resource Financing Gas ke 5 sesuai dengan In Advance Payment Agreement (bukti P. 6) sebesar US $ 70,614,000, sehingga selisih dari US $ 115,920,000 dikurangi US $ 70,614,000 atau sebesar US $ 35,304,000 adalah sematamata merupakan bunga yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Northsea sebagai penyedia dana dan pembayaran bunga bukan merupakan obyek pengenaan PPN (sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 tentang

Pelaksanaan

Undang-Undang

No.

8

Tahun

1983

tentang

Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994). Atas dasar ketentuan yang diatur dalam pasal 9 jo pasal 33 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 tersebut, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat telah mendalilkan tidak ada lagi kewajiban pembayaran PPN ataupun PPN terhutang atas fasilitas Gas ke 5 tersebut, karena PPN atas Fasilitas Gas ke 5 tersebut telah dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan bukti P. 11 ; Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Mahkamah Agung memandang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum seperti dipertimbangkan berikut ini : -

Bahwa berdasarkan butir g konsiderans menimbang dan pasal 2 serta pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 1997, ditentukan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak yang tugas dan wewenangnya tersebut berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ;

-

Bahwa

berdasarkan

pasal 76 Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 dan

penjelasannya, …….

14

penjelasannya, ditegaskan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) merupakan putusan akhir yang bersifat final dan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa oleh karena keputusan BPSP bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara, maka gugatan terhadapnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar selengkapnya seperti dinyatakan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka

harus

dihukum untuk membayar

biaya

perkara

dalam semua

tingkat

peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI Mengabulkan

permohonan

kasasi

dari

Pemohon

Kasasi

:

KODECO

ENERGY CO., LTD, diwakili oleh : YUN JAE RYANG tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Juni 2001 No. 163/G/2000/PT.TUN.JKT. ; DAN MENGADILI SENDIRI. -

Menyatakan gugatan Penggugat (Kodeco Energy Co., Ltd) tidak dapat diterima ; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua

tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-

(dua ……..

15

(dua ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 23 Maret 2006 dengan Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Chairani A. Wani, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Chairani A. Wani, SH., MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Matheus Samiaji, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua:

ttd.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd. Chairani A. Wani, SH., MH.

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ………. Rp.

6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i ……… Rp.

1.000,-

Matheus Samiaji, SH.MH.

3. Administrasi ……… Rp. 193.000,Jumlah

=

Rp. 200.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera, Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754

2002

Recommend Documents