KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 293/Kpts/OT.210/4/2002 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT LINGKUP PERTANIAN MENTERI PERTANIAN
Menimbang
: a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat; b. Bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 telah ditetapkan Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; c. Bahwa atas dasar hal-haln tersebut di atas, untuk menindak lanjuti pasal 28 nayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menetapkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian dalam Keputusan Menteri Pertanian.
Meningat
: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 6. Keputusan Persiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Sussunan Organisasi dan Tata Dapertemen; 7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Depertemen; 8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaguanan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaguanan Aparatur Negara Nomor 56/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya 10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaguanan Aparatur Negara Nomor 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kerditnya; 11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaguanan Aparatur Negara Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kerditnya; 12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaguanan Aparatur Negara Nomor
60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kerditnya; 13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaguanan Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Bibit Ternak dan dan Angka Kerditnya; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/1/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.-210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Penerbitan Ternak Nasional;
Menetapkan KESATU
KEDUA
KETIGA
MEMUTUSKAN : : : Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Depertemen Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU digunakan sebagai acuan untuk pembinaan karier, peningkatan profesionalisme, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pejabat Fungsional /Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 April 2002
MENTERI PERTANIAN ttd PROF.DR.IR.BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Dalam Negeri; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Menteri Pendidikan Nasional; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Ketua Lembaga Administrasi Negara; Para Gubernur diseluruh Indonesia; Para Bupati/Walikota diseluruh Indonesia; Para Pimpina Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Depertemen Pertaniaan.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR TANGGAL
: :
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT LINGKUP PERTANIAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan tugas Pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan Pegawai Negeri Sipil(PNs) yang propesional dan bertanggung jawab melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja. Guna pembinaan karier dan peningkatan mutu pel;aksanaan tugas umum pemerintahan dan pem,bangunan , dibutuhkan profesinalisme yang tinggi. Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun1994 mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan Jabatan Fungsional di lingkungan Pegawai Negari Sipil. Untuk mewadai keberadaan dan sekaligus sebagai landasan penetapan jabatan-jabatan fungsional yaang diperlukan didalam penyelenggaraan pemerintah, ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tewntang rumoun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Keputusan Menteri Kordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara yang telah ditetapkan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat yang secara intitusional dibina oloeh Depertemen Pertanian, yaitu : 1. Penyuluh Pretaanian; 2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; 3. Pengawas Benih Tanaman; 4. Pengawas Bibit Ternak; 5. Medik Veteriner; 6. Paramedik Veteriner. Sesuia dengan keragaan sumber daya manusia pertanian, diharapkan pada masa yang akan datang pejabat fungsional lingkup pertanian memiliki kinerja, keterampilan manajerial, kedisiplinan diri, motivasi kerja, kemandirian, kemampuan kerja sama, kematang emosi, akses kepada kepada sumber informasi dan minat pengembangan diri yang tinggi dan baik. Salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan profesionalisme pejabat fungsional adalah melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional, sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Nomor 101 Tahun 2000. Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Jenis dan jenjang dilat fungsional ditetapkan oleh Intansi Pembian Jabatan Fungsional. Untuk menghindarkan keragaman baik diri dari segi penyelenggraan maupun output yang dihasilkan, perlu diupayakan pembinaan dikalt bagi PNS yang akan dan telah menduduki Jabatan Funsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertaniaan (JF-RIHP) yang lebih jelas, sistematis dan terarah. Untuk itu perlu disusun Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian untuk selanjutnya disingkat dengan DF-RIHP. B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan ditetapkanya pedoman DR-RIHP adalah untuk : a. menjadi acuan dalam melakukan pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelengaraan diklat bagi calon penjabat fungsional/penjabat fungsional RIHP. c. Memberikan kepastian dan kejelasan dalam pembinaan karier secara sistematis dan terencana.
2. Sasaran Sasaran dari pedoman DR-RIHP adalah : a. terselengaranya diklat bagi calon penjabat fungsional/penjabat fungsional RIHP secara efektif dan efisiensi. b. Terciptanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap dan kepribadian pejabat fungsional RIHP untuk mendukung kelancaran RIHP yan profesional sebagai unsur aparatur negara yang berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. C. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : a. Jabatan Fungsional adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitianj, pengembangan teori, dan metoda operasional, penerapan ilmu pengetahuian di biologi, biokimia, fisiologi, etiologi, genetika, agronomi, patologi atau farmakologi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep,prinsip dan metoda operasional di bidang biologi, ilmu hewan dan Agronomi; b. Pendidikan dan Pelatian Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertianaan yang selanjutnya disingkat DF-RIHP adalah proses penyelengaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan pejabat fungsional, sehingga dapat mencapai persyaratan kompetensi dari masing-masing JF-RIHP; c. Pola DF-RIHP adalah salah satu subsistem dari sistem pembinaan Diklat bagi PNS yang menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang jenis seragam diklat dalam jenjang JF-RIHP; d. Jabatan Fungsional selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; e. JF-Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi, teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis pada suatu bidang ilmu pengetahuan atau lebih; f. JF-keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi, teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan dan fungsinya melaksanakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keahlianya; g. Intansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Departemen pertanian yang bertanggung jawab JF-RIHP menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Pembina DF-RIHP adalah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan DR-RIHP; i. Pembina JF-RIHP adalah intansi pengguna JF-RIH yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok intansi tersebut atau intansi lain yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Pembina Teknis JF-RIHPO; j. Lembaga DR-RIHP adalah satuan Organisasi Pemerintah dan swasta yang terakreditasi untuk tugas penyelengaraan DR-RIHP; k. Standar Kopetensi yang selamn jutnya disingkat SSK adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan yang didasrai atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan petunjuk kerja yang disyaratkan; l. Kemampuan adalah penguasaan tentang pengetahuan dan keterampilan maupun sikap yang dimiliki oleh seseorang yang sebagian diperoleh dari suatu pendidikan atau latihan dengan partisipasi yang penuh yang mulai dari awal sampai akhir; m. Analisa latiahn yaitu kegiatan yang meliputi analisa pekerjaan dan identifikasi kebutuhan latihan; n. Analisa Pekerjaan adalah kegiatan membandingkan kemampuan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok(Kopetensi Kerja) dengan kemampuan kerja yang belum dimiliki (kekurangan kemempuan kerja);
o. Identifikasi Kebutuhan Latihan yaitu kegiatan memilih kekurangmampuan kerja yang bias ditingkatkan “menjadi mampu” melalui proses latihan; p. Kurikulum standar adalah kurikulum inti yang distukturkan dalam suatu kegiatan diklat; q. Diskrepansi kopetensi Kerja adalah kekurangan kopetensi kerja yang harus dimiliki oleh seorang pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman Diklat JF-RIHP meliputi jenjang jabatan dan pangkat, persyaratan pengangkatan, system dan prosedur penyelenggaraan diklat dan pembinaan penyelenggaraan.
BAB II JENJANG JABATAN DAN PANGKAT SERTA PERSYARATAN PENGANGKATAN JF-RIHP
A. JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG JF-RIFH terdiri atas jabatan fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian, dengan jenjang jabatan dan pangkat masing-masing sebagai berikut : 1. Jabatan Fungsional Keterampilan, terdiri dari : a. Pelaksanaan meliputi pengaturan muda tingkat I (golongan ruang gaji II/b): dan pengatur (golongan ruang gaji II/c); serta pengatur tingkat I (golongan ruang gaji II/d); b. Pelaksanaan lanjutan meliputi penata muda (golongan ruang gaji III/a); dan penata muda tingkat I (golongan ruang gaji III/b); c. Penyelia meliputi penata (golongan ruang gaji III/c); dan penata tingkat I (golongan ruang gaji III/d); 2. Jabatan Fungsional Keahlian, terdiri dari : a. Pertama meliputi penata muda (golongan ruang gaji III/a); dan penata muda tingkat I (golongan ruang gaji III/b); b. Muda meliputi penata (golongan ruang gaji III/c); dan penata tingkat I (golongan ruang gaji III/d); c. Madya meliputi pembina (golongan ruang gaji IV/a); d. Utama meliputi pembina utama (golongan ruang gaji IV/d); dan pembina utama (golongan ruang gaji IV/e); Jenjang jababan dan pangkat masing-masing JF-RIHP secara skematis sebagaimana pada Tabel 1. Tabel 1 Jenjang Jabatan dan Pangkat JF-RIHP B. Persyaratan Pengangkatan JF-RIHP 1. Pengangkatan Pertamakali PNS yang diangkat melalui pengangkatan pertama kali, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Jabatan Fungsional Keterampilan : 1. Berijasah serendah-rendahnya Diploma II (D-2) atau Diploma III (D3) khusus penyuluhan pertanian sesuai bidang tugas masing-masing jabatan fungsional; 2. Pangkat serendah-rendahnya pengatur muda tingkat I (golongan ruang gaji II/b); 3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional (pelatihan dasar) dan memperoleh sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP); 4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir; sekurang-kurangnya bernilai baik; 5. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang telah ditemukan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.
Tabel 2 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan ke Dalam JF-RIHP Terampil b. Jabatan Fungsional Keahlian 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Strata I (S1) atau Diploma IV (D-4) sesuai bidang tugas masing-masing jabatan fungsional; 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (gilongan ruang gaji III/a); 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional (pelatihan dasar) dan memperoleh; 4) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 5) Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Tabel 3. Tabel 3 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan ke Dalam JF-RIHF Ahli. 2. Pengangkatan dari jabatan lain Untuk pengangkatan PNS dari jabatan lain (jabatan structural atau jabatan fungsional lain) ke dalam JF-RIHF Terampil / Ahli, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut : a. memenuhi persyaratan sebagaimana pada persyaratan pengangkatan pertama kali; b. memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang masing-masing jabatan fungsional sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batasusia pensiondari jabatan terakhir yang didudukinya.
BAB III POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sebagai salah satu subsistem dari system pembinaan diklat,pola diklat bagi pejabat fungsional RIHP dapat digambarkan sesuai jenis dan ragam diklat sebagai berikut: A. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Diklat bagi pejabat fungsional RIHP dilaksanakan dalam upaya pencapaian persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Diklat yang dipersiapkan bagi PNS yang akan/telah menduduki JFRIHP terdiri dari: Pelatihan Dasar,Pelatihan Perjenjangan dan Pelatihan Teknis. 1. Pelatihan Dasar a. Pelatihan Dasar 1) Pelatihan Dasar Umum Terampil/Ahli; 2) Pelatihan Dasar Khusus Terampil/Ahli; b. Spesifikasi Diklat 1) Pelatihan Dasar bertujuan agar calon pejabat fungsional RIHP dapat memahami: a) tugas dan fungsi; bidang tugas; program dan kebijakan pemerintah:organisasi dan tata kerja serta tata hubungan kerjanya; b) metoda dan system keja sesuai bidang keterampilan dan keahliannya; 2) Pelatihan Dasar Umum Terampil/ahli wajib diikuti oleh setiap PNS yang pertama kali akan menduduki JF-RIHP dan belum memiliki pengalaman teknis dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki; 3) Pelatihan Dasar Khusus Terampil/Ahli wajib diikuti oleh setiap PNS yang pertama kali akan menduduki JF-RIHP dan belum memiliki pengalaman teknis minimal 2 (dua) tahun dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki;
2. Pelatihan Penjejangan a. Pelatihan Penjejangan Terampil,yang meliputi: 1) Pelatihan Penjejangan Terampil ,yang meliputi: a) Pelatihan Penjejangan Terampil Pelaksanan Lanjutan: b) Pelatihan Penjejangan Terampil Penyelia; 2) Pelatihan penjejangan Ahli,yang meliputi: a) Pelatihan Penjejengan Ahli Muda; b) Pelatihan Ahli Madya: c) Pelatihan Penjejangan Ahli Utama; b. Spesifikasi Diklat 1) Progaram pelatihan penjejangan bertujuan untuk mempertajam kemampuan dan kecakapan pejabat fungsional RIHP dalam menduduki jenjang jabatan fungsional sesingkat lebih tinggi; 2) Pelatihan penjejangan diikuti khususnya oleh pejabat fungsional yang akan beralih kejenjang jabatan setingkat lebih tinggi 3. Pelatihan Teknis a. Pelatihan Teknis terdiri dari : 1. Pelatihan Teknologi/komoditi/budidaya; 2. Pelatihan Agrobisnis; 3. Manajemen/administrasi b. Spesifikasi Diklat 1) Pelatihan Teknis dilaksanakan untuk menetapkan kompetesi teknis, menambah wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengiluti kemajuan teknologi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pejabat fungsional. 2) Pelatihan teknis ini dapat diikuti oleh semua pejabat fungsional RIHP baik terampil maupun ahli pada semua jenjang jabatan. 3) Materi pelatihan teknis mencakup aspek-aspek teknis, sosial dan ekonomi, yang terbagi atas : (1) Pelatihan Teknologi/Komoditi/Mutu (a) Pelatihan Teknologi merupakan pelatihan teknik non komoditi; (b) Pelatihan Komoditi/Budidaya/Mutu merupakan pelatihan tentang salah satu atau lebih komoditi pertanian; (2) Pelatihan Agribisnis merupakan pelatihan yang sifatnya terpadu dari beberapa atau semua aspek usaha pertanian; (3) Pelatihan Manajemen/Administrasi merupakan pelatihan dalam rangka menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar sehingga memiliki wawasan yang komperhensif dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pertanian; B. Tugas Belajar atau Pendidikan Formal 1. Tugas Belajar atau pendidikan formal adalah suatu kesempatan belajar atau mengikuti pendidikan formal bagi pejabat fungsional RIHP yang dimaksudkan agar pejabat yang bersangkutan dapat meningkat kemampuan keilmuannya sehingga lebih produktif serta lebih meningkat prestasi dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 2. Pejabat fungsional RIHP berhak memperoleh kesempatan tugas belajar dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 600/Kpts/OT.210/11/2001 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Lingkup Pertanian. Pola DF-RIHP secara skematis tercantum pada diagram 1 dan 2
JENIS PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
Diagram I POLA DF-RIHP TERAMPI PESERTA JENJANG JABATAN / GOLONGAN PELAKSANA PELAKSANA PENYELIA LANJUTAN
BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN DIKLAT Dalam penyelenggaraan Diklat kurikulum disusun dengan system pengorganisasian proses berlatih melatih berdasarkan kompetisi kerja (Competency-Based Training System). Sedangkan tahapan dan siklus penyelenggaraan diklat meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. A. Perencanaan 1. Analisa Kebutuhan Latihan a. Rencana kebutuhan diklat disusun oleh pembina DF-RIHP berkoordinasi dengan Pembina Teknis JF-RIHP; b. Lembaga DF-RIHP menyusun rencana kegiatan diklat bagi JF-RIHP berdasarkan Analisa Kebutuhan Latihan (IKL); c. Lembaga DF-RIHP dalam menyusun rencana penyelenggaraan diklat, harus berkonsultasi dengan Pembina DF-RIHP; 2. Penyusunan Kurikulum dan Metode Diklat a. Kurikulum 1) Kurikulum DF-RIHP disusun berdasarkan Standar Kompetisi kerja jabatan fungsional yang bersangkutan; 2) Susunan kurikulum DF-RIHP ditekankan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar kompetisi kerja masingmasing jabatan fungsional, melalui AKL; 3) Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan lembaga DF-RIHP dan atau Lembaga DF-RIHP, calon peserta dan lembaga terbait lainya; 4) Kurikulum ditetapkan oleh Pembina DF-RIHP, Pembina Teknis JF-RIHP dan atau Lembaga DF-RIHP pemerintah yang terakreditasi. b. Metode Metode DF-RIHP dipilih sesuai dengan tujuan dan sasaran dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogy). Dalam strategi pembelajaran, fasilitor/pelatih dapat menggunakan berbagai metode dan teknik yang dianggap relevan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan fasilitas yang tersedia kerja, matari latihan dan kemampuan peserta. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran DF-RIHP adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, latihan/praktikum, eksprerimen, pemecahan masalah, karyawisata dan lain-lain. 3. Peserta a. Persyaratan 1) Peserta Pelatihan Dasar adalah PNS yang memiliki ijazah pendidikan formasi yang dipersyaratkan dan akan menduduki jabatan fungsional RIHP tertentu. 2) Peserta Pelatihan Penjenjangan adalah PNS yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu, dan akan naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, serta sudah pernah mengikuti pelatihan dasar DF-RIHP yang bersangkutan. b. Pencalonan Pencalonan peserta DF-RIHP dilakukan oleh pejabat yang berwewenag di instansi masing-masing yaitu : 1) Calon peserta diklat dari instansi pusat diajukan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan Kepada Pejabat Pembina Kepegawean atau pejabat yang diberi tugas dalam mengangkut dan memberhentikan pejabat JFRIHP. 2) Calon peserta diklat di lingkungan pemerintah daerah propinsi, diajukan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah Propinsi/Pejabat yang diberi tugas oleh Gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan JF-RIHP. 3) Calon peserta diklat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diajukan oleh Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Pejabat diberi tugas oleh Bupati/Walikota untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai/pejabat fungsional RIHP.
c. Jumlah Jumlah peserta diklat JF-RIHP untuk setiap kelas minimal 25 orang dan maksimal 40 orang. 4. Fasilitator a. Fasilitator pada DF-RIHP adalah : 1) Widyaiswara; 2) Widyaiswara luar biasa; 3) Pakar dan Praktisi; 4) Pejabat Pemerintah dan Pejabat Politik; 5) Pengelola unit program diklat; b. Kompetensi Fasilitator 1) Menguasai materi yang akan diajarkan; 2) Terampil mengajar secara sistematik, efektif dan efisien; 3) Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan instruksion khusus sesuai materi yang harus diberikan. 5. Sarana dan Prasarana a. Lembaga yang menyelenggarakan DF-RIHP harus memiliki prasarana/sarana menimal sebagai berikut : 1) Prasarana dan Sarana Umum : a) Prasarana Umum : (1) Lahan Kampus (2) Ruang Kelas; (3) Laboratorium kimia, biologi, fisika dan teknologi hasil; (4) Perpustakaan; (5) Bengkel latih; (6) Ruang administrasi; (7) Ruang kepala balai/unit kerja; (8) Ruang rapat; (9) Ruang Penggandaan; (10) Ruang fasilisator; (11) Ruang Peturasan; (12) Ruang alat dan gudang hasil; (13) Ruang Serbaguna (aula); (14) Ruang Pembinaan mental; (15) Ruang sarana peraga dan sarana bantu pengajaran; (16) Ruang mesin pertanian; (17) Ruang olahraga dan kesenian; (18) Asrama peserta; (19) Pos keamanan (20) Instalansi air, listrik dan telpon; (21) Jalan kampus; b) Sarana Umum : (22) Sarana ruang kelas, ruang fasilitator, ruang kepala balai, ruang Serbaguna dan ruang Pembinaan mental; (23) Sarana laboratorium kimia, biologi dan fisika; (24) Sarana administrasi; (25) Sarana perpustakaan; (26) Sarana peraga dan sarana bantu pengajaran; (27) Sarana asrama. 2) Prasarana dan sarana khusus a) Prasarana khusus untuk DF-POPT dan Pengawas Benih Tanaman : (1) Tanah/lahan praktek; (2) Bangsal setengah bayangan; (3) Rumah kaca; (4) Lantai jemuran; (5) Laboratorium; b) Sarana khusus untuk DF-POPT : (1) Peralatan produksi; (2) Peralatan proteksi; (3) Peralatan teknologi hasil pertanian; (4) Peralatan bengkel latih; (5) Mesin-mesin pertanian.
3) Prasarana khusus DF-Medik veteriner/paramedik veteriner dan pengawas Bibit Ternak. a) Lahan praktek; b) Kandang untuk setiap janis ternak yang diajarkan; c) Laboratorium klinik hewan; d) Laboratorium pakan ternak; e) Laboratorium anatomi, histology, histopatologi, mikrobiologi, parasitologi, patologi; f) Laboratorium kesehatan hewan; g) Kamar susu (dekat kandang); h) Gudang pakan ternak; i) Bangunan biogas; j) Klinik hewan. b. Lembaga penyelenggara DF-RIHP dalam mengembangkan dan menggunakan sarana dan prasarana, mengacu kepada standar prasarana dan sarana yang ditetapkan Pembina DF-RIHP. B. Pelaksanaan 1. Penyelenggaraan DF-RIHP a. Lembaga diklat pemerintah/sawsta DF-RIHP dapat dilaksanakan oleh lembaga diklat pemerintah/swasta yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoiman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negeri Sipil dan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga DF-RIHP yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertanian tersendiri. b. Kerjasama dengan instansi pemerintah lainya Lembaga Diklat Pemerintah/swasta yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan DF-RIHP bekerjasama dengan pusat manajemen pengembangan sumber daya manusia pertanian atau dengan lembaga DFRIHP pemerintah yang terakreditasi. 2. Waktu Waktu Diklat DF-RIHP untuk setiap jenis JF-RIHP ditetapkan oleh kepala badan pengembangan sumber daya manusia pertanian. C. Evaluasi 1. Evaluasi terhadap program DF-RIHP dilakukan oleh penyelenggara, malalui penilaian terhadap peserta, kinerja penyelenggara, fasilitator, dan perkembangan pasca diklat. a. Evaluasi Peserta 1) Aspek sikap perilaku kepemimpinan dengan bobot 30 % a) Unsur yang dinilai : Unsur yang dinilai mengenai aspek dan perilaku kepemimpinan meliputi : (1) Disiplin; (2) Kepemimpinan; (3) Kerjasama; (4) Prakarsa. Bobot masing-masing unsur disesuaikan dengan janis dan jenjang jabatan fungsional. Kisaran nilai antara nol (0) yang paling rendah sampai 100 (seratus) yang paling tinggi. b) Penilaian Penilaian sikap dan perilaku kepemimpinan dilakukan oleh fasilitator, penyelenggara, dan pejabat lainya secara fungsional bertanggung jawab dalam proses pelatihan selama diklat berlangsung kegiatanya penilaian dilakukan pada saat : (1) belajar di kelas; (2) diskusi, pelaksanaan tugas-tugas, dan seminar/praktek; (3) ekstra kurikuler; (4) praktek kerja lapangan (PKL).
2) Aspek akademis/penguasaan materi dengan bobot 70 % a) Penilaian pada aspek akademis/penguasaan materi ini meliputi unsurunsur : 1) hasil ujian akhir; 2) praktek laboratorium/lapangan; 3) kartas kerja Bobot masing-masing unsur disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional. b) Penilaian Penilaian aspek akademis/penguasaan mkateri ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari penyelenggara, fasilitator, dan pejabat yang ikut dalam proses pelatihan. 3) Evaluasi akhir a) Evaluasi akhir dilakukan untuk menetapkan keberhasilan peserta oleh tim yang terdiri dari : (1) Kepala Lembaga DF-RIHP sebagai ketua tim; (2) Penanggung jawab harian penyelenggara diklat; (3) Penanggung jawab Pembina jabatan fungsional; (4) Penanggung jawab evaluasi program diklat. b) Nilai evaluasi akhir merupakan penjumlahan nilai aspek dan perilaku, tingkat partisipasi dan nilai aspek akademis/penguasaan materi, tertimbang/berbobot. 4) Kualifikasi keberhasilan peserta Kualifikasi keberhasilan peserta ditetapkan dengan nilai sebagai berikut : a) Sangat memuaskan 95,0 – 100,0; b) Memuaskan 90,0 – 94,9; c) Baik sekali 80,0 – 89,9; d) Baik 70,0 – 79,9; Apabila skor atau nilai evaluasi akhir yang dicapai peserta di bawah 70, yang bersangkutan dinyatakan tidak berhasil. Sedangkan bagi peserta yang ketidakhadirannya (presensi) melebihi 5 % dari seluruh jam pelajaran, dinyatakan gugur. b. Evaluasi fasilitator Aspek yang dinilai dari widyaiswara adalah sebagai berikut : 1) Pencapaian tujuan instruksional; 2) Sistematika penyajian; 3) Kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program diklat; 4) Ketepatan waktu dan kehadiran; 5) Penggunaan metode dan sarana diklat; 6) Sikap dan perilaku; 7) Cara menjawab pertanyaan dari peserta; 8) Penggunaan bahasa; 9) Pemberian motivasi kepada peserta; 10) Penguasaan materi; 11) Kerapihan berpakaian; 12) Kerjasama antar fasilitator (dalam tim). Penilaian terhadap fasilitator dilakukan oleh peserta dan penyelenggaraan diklat dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan. Hasil penilaian diolah dan selanjutnya disampaikan oleh penyelenggara kepada setiap fasilitator sebagai masukan yang bersangkutan untuk peningkatan kualitas masing-masing fasilitator. c. Evaluasi Kinerja Penyelenggara Aspek yang dinilai terhadap kinerja penyelenggara adalah sebagai berikut : 2) Efektivitas penyelenggara; 3) Kesiapan dan ketersediaan sarana diklat; 4) Kesesuaian pelaksanaan program dan rencana; 5) Kebersihan kelas, asrama, ruang makan, toilet dan lingkungan kampus pelatihan ; 6) Ketersediaan dan kelengkapan bahan diklat; 7) Ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan dan tempat ibadah;
8) Pelayanan terhadap peserta dan fasilitator; 9) Administrasi diklat meliputi : a) Ketatausahaan diklat; b) Dokumentasi bahan-bahan diklat. d. Evaluasi Pasca Diklat 2) Setelah penyelenggaraan diklat berakhir dilakukan evaluasi pasca diklat khususnya terhadap aspek-aspek : a) Kemampuan dan pendayagunaan alumni; b) Kemampuan para alumni menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dalam jabatan yang dipangkunya; c) Pendayagunaan para alumni dalam jabatan fungsional; 3) Evaluasi pasca diklat dilakukan oleh penyelenggara diklat bekerjasama dengan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian; 4) Hasil evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh penyelenggara kepada a) Pimpinan instansi peserta; b) Pembina DF-RIHP; c) Pembina Teknis JF-RIHP yang bersangkutan. 5) Pembina DF-RIHP melakukan evaluasi setiap tahun secara menyeluruh terhadap efektivitas program dan penyelenggaraan DF-RIHP sebagai masukan untuk penyempurnaan program selanjutnya. 2. Evaluasi Program a. Sasaran 1) Evaluasi pencapaian tujuan program diklat Evaluasi program diklat mengukur pencapaian SKK jabatan fungsional dengan aspek : a) Tingkat SKK yang dicapai para alumni pelatihan. b) Berkurang atau hilangnya Diskrepansi Kompetensi Kerja (DKK) peserta ; c) Prestasi pejabat fungsional setelah mengikuti diklat. 2) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat Evaluasi ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi atau penghematan biaya melalui pengkajian bahan-bahan evaluasi penyelenggaraan, yang meliputi peserta, fasilitator, penyelenggara dan perkembangan pasca diklat. b. Pelaksana Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari : 1) Penyelenggara diklat; 2) Pembina diklat; 3) Pembina teknis jabatan fungsional; 4) Instansi terkait. c. Rekomendasi Keseluruhan hasil evaluasi, baik evaluasi program maupun evaluasi penyelenggara akan dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk perbaikan bagi penyelenggaraan diklat berikut.
BAB V PEMBINAAN PENYELENGGARAAN A. Umum 1. Pembinaan penyelenggaraan DF-RIHP dilakukan oleh Pembina DF-RIHP. 2. Secara struktural, tugas ini dilaksanakan oleh : a. Pusat pendidikan dan pelatihan pegawai pertanian; b. Pusat manajemen pengembangan SDM pertanian; c. Pusat standarisasi dan akreditas; d. Lembaga DF-RIHP pemerintah yang terakreditasi. 3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada butir meliputi : a. Standarisasi, sertifikasi dan akreditasi; b. Supervisi dan monitoring; c. Pengendalian;
B. Khusus 1. Standarisasi, sertifikasi dan akreditasi a. Standarisasi 1) Pembina DF-RIHP beserta unit kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada butir A.2 menyusun dan mengeluarkan rumusan standar penyelenggaraan DF-RIHP; 2) Standar sebagaimana dimaksud pada butir 1 menjadi acuan kelayakan penyelenggaraan DF-RIHP oleh lembaga penyelenggara DF-RIHP; 3) Standar kelayakan sebagaimana dimaksud pada butir 2 meliputi aspekaspek : (a) Legalitas kelembagaan penyelenggara DF-RIHP (Balai Diklat Pertanian Propinsi, serta Lembaga swasta yang berbadan hukum); (b) Prasarana dan sarana yang meliputi fasilitas belajar, fasilitas pendukung dan fasilitas pelengkap; (c) Tenaga kediklatan yang terdiri dari tenaga fasilitator (widyaiswara serta pejabat fungsional yang terkait) di bidangnya. 4) Standar kelayakan penyelenggaraan diklat jabatan fungsional ini disusun berdasarkan klafisikasi : A = Prima B = Unggul C = Normal D = Layak b. Sertifikasi 1) Pembina DF-RIHP beserta unit kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada butir A.2. membuat dan mengeluarkan sertifikasi kelayakan penyelenggaraan DF-RIHP. 2) Sertifikasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diberikan kepada lembaga penyelenggara DF-RIHP. 3) Sertifikasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dikeluarkan berdasarkan klasifikasi : A = Prima; B = Unggul; C = Normal; D = Layak; c. Akreditasi 1. Pembina DF-RIHP beserta unit kerja dibawahanya sebagaimana dimaksud pada butir A.2. menyusun Petunjuk pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan DF-RIHP yang dilengkapi dengan instrumeninstrument penilaianya. 2. Akreditasi dilakukan oleh suatu Tim Akreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas itu oleh pembina DF-RIHP. 3. Tim Akreditasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pembina DF-RIHP. 4. Akreditasi meliputi aspek-aspek : a. Legalitas Kelembagaan ; b. Prasarana dan sarana; c. Tenaga Kediklatan. 5. Tim Akreditasi menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DFRIHP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kerja setelah tugasnya tersebut selesai dilaksanakan ; untuk dijadikan bahan bagi penetapan suatu keputusan. 6. Akreditasi terhadap kelayakan penyelenggaraan diklat jabatan fungsional oleh suatu lembaga DF-RIHP dilaksanakan setiap tahun, atau sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun; 7. Hasil akreditasi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 2. Supervisi dan monitoring a. Supervisi dan monitoring dilaksanakan oleh Pembina DF-RIHP melalui unit kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada butir A.2; b. Supervisi dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali terhadap lembaga DF-RIHP penyelenggara dan atau tergantung pada anggaran yang tersedia; c. Monitoring dilakukan melalui telpon berkala dan laporan tahunan yang dibuat dan disampaikan oleh lembaga DF-RIHP kepada DF-RIHP;
d. Hasil supervisi dan monitoring dijadikan bahan untuk tindak pengendalian, akreditasi, dan atau pengembalian keputusan lainnya. 3. Pengendalian a. Pengendalian dilakukan oleh pembina DF-RIHP bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat; b. Pengendalian dilaksanakan untuk mencegah dan mengembangkan potensi penyelenggaraan DF-RIHP oleh lembaga/instansi penyelenggara; c. Pengendalian terutama didasarkan pada hasil supervisi, monitoring dan akreditasi. C. Pembinaan dan Sertifikasi 1. Tugas Pembinaan Untuk menerbitkan tugas pembinaan (pencegahan tumpang-tindih, pengkhususan tugas kerja, peningkatan efisiensi dan efektivitas), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian perlu menyusun dan mengembangkan rumusan tugas dengan mengukuti format saebagaimana tercantum pada Tabel 3. Keterangan : (1) Kelembagaan (2) Program (3) Operasional 2. Sertifikat a. Kepada Peserta yang telah mengikuti semua kegiatan dengan tertib dan baik diberikan Surat Tanda Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). b. Blanko STTPP dikeluarkan oleh Pembina DF-RIHP disesuaikan dengan nomor kode registrasinya. c. STTPP ditandatangani oleh Pembina DF-RIHP/Kepala Pusdiklat Pegawai Pertanian/Lembaga DF-RIHP Terakreditasi serta pimpinan lembaga penyelenggara/ketua penyelenggara DF-RIHP, selaku penanggung jawab kegiatan diklat.
BAB VI PENUTUP (1) Pedoman ini berlaku bagi semua Lembaga Pemerintah/Swasta yang terakreditasi DFRIHP. (2) Penyelenggaraan Diklat yang sedang berlangsung sebelum keputusan ini ditetapkan, tetap melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
MENTERI PERTANIAN, ttd PROF. DR . IR . BUNGARAN SARAGIH, M. Ec.
