KEPUTUSAN MENTRI PERTANIAN NOMOR : 550/Kpts/OT.210/9/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANAIN NOMOR 365Kpts/OT.210/6/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG MENTERI PERTANIAN,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka meingkatakan efesiensi dan efektifitas organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, di pandang perlu mengubah dan/atau menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/62001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sisitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Sisitem Pedidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 3. keputusan Presiden No 50 tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah tinggiPenyuluhan Pertanian Malang; 4. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tntang Kdudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003; 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Depertemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/2/2001; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;
Memperhatikan :
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Suratnya Nomor 246/M.PAN/9/2000, tanggal 19 September 2002;
MEMUTUSKAN ; Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 367/Kpts/OT.210/6/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG; Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang diubah, dihapus dan ditambah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1,2 dan 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Malang yang selanjutnya diangkat STPP malang adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Departemen Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanain yang pelaksanaannya dilipmahkan kepda Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (2) STPP Malang dipimpin seorang Ketua. Pasal 2 Pembinaan teknis akademik STPP Malang dilakukan oleh Menteri Pendidikan nasional. Pasal 3 STPP Malang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggarakan pendidikan profesional di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan. 2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6 Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan mahasiswa, tenaag administrasi, administrasi sekolah tinggi, dan hubungan dengan lingkungannya. 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8 (1) Pembantu Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Pembantu Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Pembantu ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang keungan dan administrasi umum. (4) Pembantu Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam memipin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. 4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 10 Jurusan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan profesional dibidang penyuluhan pertanian, perternakan, perikanan dan kehutanan. 5. Ketentuan Pasal 12,13, dan 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 12 (1)
(2)
(3)
(4)
Jurusan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan profesional dan pengajaran di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Jurusan Penyuluhan Peternakan mempunyai tugas merencanakan, dan mengembangkan pendidikan profesional dan pengajaran di bidang penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan. Jurusan Penyuluhan Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan profesional dan pengajaran di budang penyuluhan perikanan. Jurusan Penyuluhan kehutanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakannya dan mengembangkan pendidikan profesional dan pengajaran di bidang profesional kehutanan. Pasal 13
Jurusan terdiri dari : a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; c. Kelompok Dosen; d. Laboratorium. Pasal 14 (1)
(2)
Kerua Jurusan adalah tenaga dosen, yang mempunyai tugas memipin pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional dan pengajaran serta pembinaan sivitas akademika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. Sekretaris Jurusan adalah tenaga dosen yang mempunyia tugas melakukan pelayanan administrasi Jurusan, yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
(3)
Laboratorium adalah sarana pendidikan yang dipimpin oleh seorang dosen, yang keahlinnya telah memenuhipersyaratan sesuai dengan cabang ilmu dan teknologi penyuluh pertanian, yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “pasal 18 (1)
(2)
Kepala Unit adalah tenaga dosen yang mempunyai tugas memimpin kegiatan Unit Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Ketua. Sekretaris Unit adalah Tenaga dosen, yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kegiatan unit, yang bertanggung jawab kepada unit.
7. Ketentuan Pasal 31 dan 32 diuabh, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 (1) (2) (3)
Unsur penunjang adalah instansi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran; Instalansi sebaagimana dimakud dalam ayat 910 dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua; Instalasi sebaagimana dimaksud dalam ayat 91) terdiri dari instalansi Perpustakaan, komputer, Media Penyuluhan, Asrama dan Sarana Pendidikan serta instalasi lain yang diperlukan. Pasal 32
(1) (2) (3)
Instalasi perpustakaan mempunyai tugas menyediakan pelayanan di bidang perpustakaan. Instalasi Komputer mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data. Instalasi Media Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan, produksi, pengembangan dan pelayanan media penyuluhan.
8. Ketentuan Pasal 38 dihapuskan. 9. Setelah Pasal 40 ditambahnkan BAB IIIa, yang berbunyi sebagai berikut;
BAB IIIA ESELONISASI Pasal 40a a. Ketua STPP Malang adalah jabatan strukturl eselon IIa; b. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon IIIa; c. Kepala sebbagian adalah jabatan struktural eselon IVa.
10. Setelah Pasal 41 ditambahakan BAB Ivam yabg berbunyi sebagai berikut:
BAB IV A ESELONISASI Pasal 41A Bagan struktur organisasi STPP Malang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusam ini. Pasal 1 Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Pada tanggal
: di Jakarta : 24 September 2002
MENTERI PERTANIAN, ttd Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M. Ec.
