MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR : 332/KPTS/M/2002 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) butir 15 d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, bahwa Penetapan Pedoman Teknis Pengelolaan Fisik Bangunan Gedung dan Rumah Negara menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah yang harus segera ditindaklanjuti; b. bahwa bangunan negara merupakan salah satu asset milik negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat proses penyelenggaraan negara, perlu diatur dan dikelola agar efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib; c. bahwa dalam rangka pembangunan bangunan gedung negara sebagai bagian awal dari proses pengelolaan fisik bangunan gedung dan rumah negara yang fungsional, andal, efektif, dan efisien, diperlukan adanya Pedoman Teknis sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunannya; d. bahwa Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
Mengingat
:
1. Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara N0. 3839); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah
i
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3952); 3. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 61/KPTS/1981 tentang Prosedur Pokok Pengadaan Bangunan Gedung Negara; 6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN METERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan atau APBD, dan atau sumber pembiayaan lainnya, antara lain seperti : gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara. 2. Pembangunan adalah proses mendirikan bangunan gedung baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedugn yang sudah ada, dan atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), yang terdiri dari tahap perencanaan konstruksi dan tahap pelaksanaan konstruksi. 3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Provinsi. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten/Kota.
ii
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara. (2) Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara ini bertujuan terwujudnya bangunan gedung negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan, kenyamanan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan serasi dengan lingkungannya, serta diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien. BAB II PENGATURAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Bagian Pertama Substansi Pedoman Teknis Pasal 3 (1) Pedoman Bangunan Gedung Negara meliputi : a. Persyaratan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari : 1. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara; 2. Tipe Bangunan Rumah Negara; 3. Standar Luas; 4. Persyaratan Teknis; 5. Persyaratan Administrasi. b. Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari : 1. Tahap Persiapan; 2. Tahap Perencanaan Konstruksi; 3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; 4. Masa Pemeliharaan Konstruksi; 5. Pendaftaran Bangunan Gedung Negara. c. Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari : 1. Umum; 2. Standar Harga Satuan Tertinggi; 3. Komponen Biaya Pembangunan; 4. Pembiayaan Bangunan/Komponen tertentu; 5. Pembiayaan Pekerjaan Non Standar; 6. Prosentase Komponen Pekerjaan. d. Tata cara Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari :
iii
1. Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 2. Organisasi dan Tata Laksana; 3. Penyelenggaraan Pembangunan tertentu; 4. Pedoman Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Gedung Negara; 5. Pembinaan dan Pengawasan Teknis. (2) Rincian Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam Keputusan Menteri ini. (3) Setiap orang atau Badan Hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini. Bagian Kedua Pengaturan Penyelenggaraan Pasal 4 (1) Utuk pelaksanaan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara di daerah yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini. (2) Dalam hal Daerah belum mempunyai Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota pada ayat (1) pasal ini diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. (3) Daerah yang telah mempunyai Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan persyaratan pembangunan bendungan gedung negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pembinaan pembangunan bangunan gedung negara, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara. (2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung negara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menggunakan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) Terhadap aparat Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Kabupaten/Kota yang bertugas dalam pembangunan bangunan gedung negara yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dai KKN dan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. (4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan bangunan gedung negara yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi dan atau
iv
ketentuan pidana sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6 (1) Keputusan Menteri tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ini merupakan bagian dari Pedoman Teknis Pengelolaan Fisik Bangunan Gedung Negara yang meliputi pembangunan, pemanfaatan, dan penghapusan. (2) Pedoman Teknis Pengelolaan Fisik Bangunan Gedung Negara yang menyangkut Pemanfaatan Bangunan Gedung Negara, dan Penghapusan Bangunan Gedung Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 295/KPTS/CK/1997 tanggal 1 April 1997 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tidak berlaku lagi. (2) Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka semua ketentuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini masih berlaku sampai digantikan dengan yang baru. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) Keputusan Menteri ini mulali berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di
:
Jakarta
Pada tanggal
:
21 Agustus 2001
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,
SOENARNO
v
