KEPUTUSAN MENTRI PERTANIAN NOMOR : 552/Kpts/OT.210/9/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sisitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Negara Nomor 3859); 3. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tntang Kdudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003; 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 6. Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 2002 tetnang Pendirian Sekolah Tinggi penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Peratnian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Depertemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/2/2001; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;
Memperhatikan :
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya nomor 246/M.PAN/9/2000, tanggal 19 September 2002;
MEMUTUSKAN ; Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1 (1)
(2)
Sekolah tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa yang selanjutnya disingkat STPP Gowa adalah Perguruan tinggi Kedinasan di lingkungan Departemen Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; STPP Gowa dipimpin oleh seorang ketua. Pasal 2
Pembinaan teknis akademis STPP Gowa dilakukan oleh Menteri Pendidikan nasional. Pasal 3 STPP Gowa Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan propesional di bidang penyuluhan pertanian dan perkebunan. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi;
sebagimana
dimaksud
dalam
Pasal
3,
STPP
Gowa
a. Pelaksanaan dan Pengembangan pendidikan profesional penyuluhan pertanian dan perkebunan; b. Pelaksanaan penelitian terapan penyuluhan pertanian dan perkebunan; c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. Pelaksnaan pembinaan sivitas akademis dan hubungan dengan lingkungannya; e. Pelaksanaan administrasi umum, akademis dan kemahasiswaan.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Umum
Pasal 5 STPP Gowa terdiri dari; a. Ketua dan pembantu Ketua; b. Senat STPP Manokwari; c. Jurusan; d. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat; e. Kelompok Dosen; f. Bagian administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; g. Bagian Administrasi Umum; h. Unsur Penunjang.
Bagian Kedua Ketua dan Pembantu Ketua Pasal 6 Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, administrasi sekolah tinggi, dan hubungan dengan lingkungannya. Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, ketua dibantu oleh 3(tiga) orang Pembantu Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Pembantu Ketua terdiri dari; a. Pembantu Ketua bidang Akademik,selanjutnya disebut Pembantu Ketua 1; b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Ketua II; c. Pembantu ketua Bidang kemahasiswaan,selanjutnya disebut Pemabantu Ketua III; Pasal 8 (1) Pembantu Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Pembantu Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Pembantu Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam emmpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum. (4) Pembantu Ketua III mempunyai tugas membentu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Bagian Ketiga Senat STPP Gowa Pasal 9
Senat STPP Gowa adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi STPP Gowa yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Statuta STPP Gowa. Bagian Keempat Jurusan Pasal 10 Jurusan mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan pendidikan profesional dibidang penyuluhan pertanian dan peternakan. Pasal 11 Jurusan meliputi: a. Penyuluhan Pertanian; b. Penyuluhan Perkebunan; Pasal 12 (1) Jurusan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, dan mengembangkan pendidikan profesional dan pengajaran di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. (2) Jurusan Penyuluhan Perkebunan mempunyai tugas merumuskan, dan melaksanakan, dan mengembangkan pendidika profesional dan pengajaran di bidang penyuluhan perkebunan. Pasal 13 Jurusan terdiri dari; a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; c. Kelompok Dosen; d. Laboratorium. Pasal 14 (1)
(2) (3)
ketua Jurusan adalah tenaga dosen, yang mempunyai tugas memipimpin pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional dan pengajaran serta pembinaan sivitas akademika, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. Sekretaris Jurusan adalah tenaga dosen, yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kegiatan Jurusan, yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. Laboratorium adalah sarana pendidikan yang dipimpin oleh seorang dosen, yang kehliannya telah memnuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu dan teknologi penyuluhan pertanian, yang bertanggung jawab kepada ketua Jurusan. Bagian Kelima
Unit Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat Pasal 15 Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 15, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelengarakan fungsi; a. b. c. d.
Pelaksanaan penelitian terapan di bidang penyuluhan pertanian dan perkebunan; Pelaksanaan penyebaran informasi hasil penelitian terapan; Pelaksanaan pengenalan ilmu dan teknologi kepada masyarakat; Pelaksanaan peningkatan keterikatan program dengan kebutuhan masyarakat. Pasal 17
Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari; a. Kepala Unit; b. Sekertaris Unit; c. Kelompok Dosen. Pasal 18 (1)
(2)
Kepala Unit adalah tenaga dosen, yang mempunyai tugas memimpin kegiatan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berada di bawah dan ebrtanggung jawab Ketua; Sekretaris Unit adalah tenaga dosen, yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kegiatan unit, yang bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Bagian Keenam Kelompok Dosen Pasal 19
Kelompok Dosen mempunyai tugas melakukan dan mengembangkan program pendidikan profesional dan pengajaran, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan penataran, minat, dan keperibadian mahasiswa. Pasal 20 (1)
kelompok Doesen terdiri dari sejumlah tenaga dosen yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
(2) (3) (4)
Setiap kelompok sebaagimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seoarang dosen yang ditunjuk oleh Ketua. Jumlah tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Pasal 21
(1)
(2)
Bagian Administrasi Akademik dan kemahasiswaan adalah unsur pelaksanaan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua; Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sehari-hari dibinda oelh Pembantu Ketua I ,sepangjang menyangkut administrasi akademik dan pembantu Ketua III, sepanjang menyangkut administrasi kemahasiswaan. Pasal 22
Bagian Adminstrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi; a. pelaksanan administrasi pendidikan dan kerja sama; b. pelaksanaan administrasi tenaga kependidikan; c. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
Pasal 24 Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri dari; a. Subbagian Pendidikan dan Kerja Sama; b. Subbagian Tenaga Kependidikan; c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. Pasal 25 (1)
Subbagian Pendidikan dan kerja sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan dan pengajaran, peneletian terapan dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi kerja sama.
(2) (3)
Subbagian Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kependidikan. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan registrasi statistik, administrasi kemahasiswaan dan alumni serta kesejahteaan mahasiswa. Bagian Kedelapan Bagian Administrasi Umum Pasal 26
(1) (2)
Bagian Administrasi umum adalah unsur pelaksana administrasi di bidang administrasi umum, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. Bagian Administrasi Umum sehari-hari dibina oleh Pembantu Ketua II. Pasal 27
Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumahtangga, dan hubungan masyarakat. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e. f.
Pelaksanaan urusan kepegawaian; Pelaksanaan urusan keuangan; Pelaksanaan persuratan; Pelaksanaan urusan perlengkapan; Pelaksanaan urusan rumah tangga; Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.
Pasal 29 Bagian Administrasi Umum terdiri dari; a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian keuangan; c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 30 (1) (2) (3)
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian; Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan; Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukkan urusan persuratan perlengkapan, rumahtangga, dan hubungan masyarakat.
Bagian Kesembilan Unsur Penunjang Pasal 31 (1) Unsur penunjang adalah instalasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. (2) Instalasi sebaagimana dimaksud dalam ayat (1) dipimin oleh seorang kepala, yang diangkat oelh dan bertanggung jawab kepada Ketua. (3) Instalasi sebaagimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari instalasi perpustakaan, komputer, Media Penyuluhan, Asrama dan SaranaPendidikan, serta instalasi lain yang diperlukan. Pasal 32 (1) (2) (3) (4) (5)
Instalasi Perpustakaan mempunyai tugas menyediakan pelayanan di bidang perpustakaan. Instalasi komputer mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data. Instalasi Media Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan, produksi, pengembangan, dan pelayanan penyuluhan. Instalasi Asrama mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan dan pembianan kehidupan mahasiswa. Instalasi Sarana Pendidikan mmpunyai tugas melakukan penyiapan sarana laboratorium, bengkel latih dan kebun praktek.
BAB III TATA KERJA Pasal 33 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi yang ada di lingkungan STPP Gowa wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik yang ada di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organsiasi yang ada di lingkungan STPP Gowa serta dengan instansi lain di luar STPP Gowa sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 34 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bahwan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35
Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelakasanan tugas bawahannya. Pasal 36 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan emmatuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaiakan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 37 Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunanakan sebaagi bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 38 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 39 Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh pemimpin Satauan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat secara berkala.
BAB IV ESELONISASI Pasal 40 a. Ketua STTP Gowa adalah jabatan struktur eselon IIa. b. Kepala bagian adalah jabatan struktur eselon IIIa. c. kepala Subbagin adalah jabatan struktur eselon IVa.
BAB V LOKASI Pasal 41 STPP Gowa, berlokasi di Gowa Makasar, Sulawesi Selatan.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 Program D3 pada eks, Ekademik Penyuluhan Pertanian (APP) Gowa diselesaikan sesuai ketentuan akademik yang berlaku, oleh STPP Gowa
BAB VII KETENTUAN LAIN Pasal 43 Bagan organisasi STPP Gowa adalah sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Pasal 44 Peruabahan atas organsiasi dan tata kerja menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Pertainian setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka keputusan Menteri Pertanian Nomor 125/Kpts/OT.210/2/93 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja Akademik Penyuluhan Pertanian Gowa dinyatakan tidak berlaku. Pasal 46 Keputusan menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal : MENTERI PERTANIAN, ttd Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M. Ec.
