BUPATI LAMPUNG BARAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/175/KPTS/05/2002 TENTANG PROGRAM INTESIFIKASI PEMBUDIDAYAAN UDANG, RUMPUT LAUT DAN NILA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2002 / 2003
BUPATI LAMPUNG BARAT
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu produksi dan produktivitas usaha pembudidayaan ikan, pendapatan petani ikan, dan devisa negara, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan sekaligus memperluas ketahanan pangan nasional, maka dipandang perlu melakukan revitalisasi
program
Intensifikasi
Pembudidayaan
Ikan
(INBUDKAN) di Kabupaten Lampung Barat ; b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Intensifikasi Pembudidayaan Udang, Ruput Laut dan Nila Kabupaten Lampung Barat Tahun 2002 / 2003 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
© HuMa 2003
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 4. Keputusan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
KEP.09/MEN/2002 tentang Program INBUDKAN. KELIMA
:
Hal-hal yang bersifat tekruis akan diatur labih lanjut dalam pedoman teknis.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PARAF KOORDINASI : 1. SEKWILDA 2. ASSISTEN 3. ASSISTEN 4. DIN. PERIKANAN 5. BAPPEDA 6. BAWASDA 7. ………… 8. ………… 9. ………… 10. KABAG HUKUM
Ditetapkan di Liwa Pada tanggal 30 Juli 2002 BUPATI LAMPUNG BARAT, ttd I WAYAN DIRPHA
Tembusan disampaikan Kepada Yth. : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung. 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat. 3. Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Barat. 4. Inspektur BAWASDA Kabupaten Lampung Barat. 5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Barat. 6. Himpunan Keputusan Bupati.
© HuMa 2003
Lampiran Nomor Tanggal
: Keputusan Bupati Lampung Barat. : B/175/KPTS/05/2002 : 30 Juli 2002
KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN UDANG, RUMPUT LAUT DAN NILA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2002/2003
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pengertian Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : (1). Intensifikasi Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut INBUDKAN adalah salah satu program pembangunan perikanan budidaya, dengan menitikberatkan pada gerakan bersama dari berbagai pihak untuk mengembangkan usaha pembudidayaan ikan, yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antara anggota kelompok, petani ikan sebagai peserta program, didalam kawasan yang menetapkan teknologi yang dianjurkan,
untuk
meningkatkan
mutu
produksi
dan
produktivitas
usaha
pembudidayaan ikan secara efisien dan berkelanjutan ; (2). Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya ; (3). Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ; (4). POKTAKAN adalah kelompok petani ikan dalam suatu hamparan lahan atau usaha yang melaksanakan program INBUDKAN ; (5). Rumah Tangga Perikanan (RTP) adalah rumah tangga perikanan yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh produksinya djual ;
© HuMa 2003
(6). Perusahaan Perikanan (PP) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia ; (7). Sarana Produksi Perikanan (Saprokan) adalah bahan alat dan mesin pembudidayaan ikan yang digunakan dalam proses produksi pembudidayaan ikan seperti benih ikan, pakan, kapur, pupuk dan obat-obatan ; (8). Prasarana Budidaya adalah seluruh fasilitas yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya operasional budidaya sesuai dengan persyaratan teknis yang dibutuhkan ; (9). Asosiasi adalah asosiasi pengusaha perikanan yang terkait dengan pelaksanaan Program INBUDKAN.
Pasal 2 Pokok-pokok Kebijaksanaan (1). Pelaksanaan program INBUDKAN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini pada masing-masing wilayah kerja wajib memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : a.
Membudayakan
pengelolaan
usaha
intensifikasi
pembudidayaan
ikan
berdasarkan potensi sumberdaya, permintaan pasar, kondisi budaya lokal dan ekonomi daerah ; b.
Mengembangkan pengelolaan usaha pembudidayaan ikan ramah lingkungan dalam kawasan secara efektif, efisien dan berorientasi pasar serta ditunjang pola pelaksanaan partifipatif dari tingkat lapangan ;
c.
Mengoptimalkan mutu intensifikasi pembudidayaan ikan dengan penerapan secara konsisten sistem manajemen mutu terpadu dan standar teknologi dalam pembudidayaan ikan menuju pencapaian mutu produksi dan produktivitas secara efisien dan berkelanjutan ;
d.
Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan pemasaran, alih teknologi danpengendalian hama penyakit serta ditunjang dengan pengembangan sistem pembimbingan dan pendampingan yang mengedepanan
© HuMa 2003
pendekatan partisipatif, koordinatif dan berkelanjutan untuk memberdayakan petani ikan ; (2). Tujuan dikembangkan intensifikasi pembudidayaan ikan meliputi : a.
Memfasilitasi peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani ikan melalui gerakan
bersama
untuk
mendorong
peningkatan
mutu
produksi
dan
produktivitas usaha pembudidayaan ikan secara efisien dan berkelanjutan ; b.
Mendorong peningkatan mutu produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan perolehan devisa negara dan memantapkan ketahanan pangan nasional ;
c.
Mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan petani ikan dalam kelembagaan yang kuat, penguatan modal usaha dan hubungan kemitraan dalam rangka memantapkan penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil.
(3). Arah dikembangkannya program INBUDKAN meliputi : a.
Berkembangnya kawasan pembudidayaan ikan dilaut, di air payau dan air tawar berbasis penerapan teknologi anjuran secara konsisten dan berkelanjutan ;
b.
Kuatnya kelembagaan POKTAKAN yang mampu menjalin kemitraan dengan perusahaan mitra dibagian hulu dan hilir ;
c.
Terjalinnya jaringan kerjasama (networking) antar POKTAKAN sejenis disetiap lini kegiatan dalam rangka mengangkat posisi tawar POKTAKAN dalam percaturan bisnis perikanan budidaya.
(4). Untuk keberhasilan, tujuan dan arah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terait terutama dalam kegiatan : a.
Penyelenggaraan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan serta pengembangan kelembagaan secara terpadu dalam rangka penerapan teknologi anjuran dalam proses produksi pasca panen dan pemasaran hasil ;
b.
Pengadaan danpenyaluran sarana produksi ;
c.
Penyelenggaraan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan pembudidayaan ikan ;
© HuMa 2003
d.
Pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana pembudidayaan ikan ;
e.
Penyediaan, penyaluran modal dan pengembalian kredit perbankan.
Pasal 3 Lingkup Kegiatan Intensifikasi Pembudidayaan Ikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2002/2003 diselenggarakan dalam wujud berbagai kegiatan yang mencakup antara lain : (1)
Perencanaan program INBUDKAN tingkat Kabupaten disusun secara berjenjang dan merupakan himpunan dari rencana Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten, sedangkan pada tingkat Kecamatan merupakan himpunan dari rencana Definitif pada kelompok di wilayah Kabupaten ;
(2)
(3)
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi : a.
Sasaran luas ;
b.
Sasaran produksi ;
c.
Kebutuhan benih ;
d.
Kebutuhan pakan ;
e.
Kebutuhan obat-obatan, dan ;
f.
Kebutuhan permodalan.
Pengorganisasian Program INBUDKAN dilaksanakan dalam bentuk gerakan bersama melalui keseimbangan yang melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, asosiasi pengusaha perikanan budidaya dan POKTAKAN yang terdiri dari Tim Pelaksana pada tingkat Kabupaten dan Tim Penggerak pada tingkat Kecamatan ;
(4)
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diketuai oleh Bupati Lampung Barat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a.
Ketua
: Bupati Lampung Barat.
b.
Ketua Harian
: Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Barat.
c.
Sekretaris
: Kasubdin. Produksi dan Pembinaan Pasca Panen Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Barat.
d.
Anggota
: 1. Ketua BAPPEDA Lampung Barat. © HuMa 2003
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Barat. 3. Ketua KTNA Lampung Barat. 4. Ketua HNSI Lampung Barat. 5. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat. 6. Kasubdin Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Barat. (5)
Tim Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan gerakan bersama di tingkat Kabupaten dengan melakukan koordinasi, menjalin kerjasama dan sinkronisasi untuk suatu gerakan bersama dalam : a.
Penyediaan dan penyaluran sarana produksi ;
b.
Penyediaan dan penyaluran modal ;
c.
Perumusan kebijaksanaan yang meliputi aspek perencanaan (penerapan sasaran), evaluasi dan pengendalian pelaksanaan ;
d. (6)
Pengendalian pembinaan intensifikasi pembudidayaan ikan.
Tim penggerak sebagai dimaksud ayat 3 (tiga) dibentuk oleh Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a.
Ketua
: Camat.
b.
Sekretaris
: Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan.
c.
Anggota
: 1. Penyuluh Pertanian 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan. 3. Wakil Perbankan. 4. Ketua KTNA Kecamatan. 5. Ketua Koperasi Mina.
(7)
Tim penggerak mempunyai tugas melaksanakan dan menggerakkan berbagai pihak terkait ditingkat Kecamatan dengan melakukan koordsinasi,menjalin kerjasama dan sinkronisasi untuk gerakan bersama dealam : a.
Penyediaan dan penyaluran sarana produksi ;
b.
Penyediaan dan penyaluran modal ;
c.
Perumusan kebijakan yang meliputi aspek perencanaan (penetapan sasaran), evaluasi dan pengendalian pelaksanaan ; © HuMa 2003
d.
Pengendalian pembinaan INBUDKAN.
Pasal 4 Peserta (1)
Peserta INBUDKAN terdiri atas petani ikan yang berhimpun dalam POKTAKAN dan di kukuhkan oleh Bupati Lampung Barat ;
(2)
Keikutsertaan perusahaan perikanan dalam INBUDKAN diarahkan sebagai perusahaan mitra dalam penyediaan sarana produksi, penyelenggaraan alih teknologi dan pemasaran hasil.
BAB II SASARAN PROGRAM
Pasal 5 Areal (1). Sasaran areal program Intensifikasi Udang, Rumput Laut dan Nila adalah : a.
Intensifikasi Udang tahun 2002 sebesar 25 Ha ;
b.
Intensifikasi Udang tahun 2003 sebesar 50 Ha ;
c.
Intensifikasi Rumput Laut tahun 2003 sebesar 1 Ha ;
d.
Intensifikasi Nila tahun 2002 sebesar 140 Ha ;
e.
Intensifikasi Nila tahun 2003 sebesar 150 Ha.
(2). Rincian sasaram areal Intensifikasi Udang, Rumput Laut dan Nila tercantum pada daftar A.1-A.5.
Pasal 6 Produksi (1)
Guna peningkatan pendapatan petani ikan, sasaran produksi udang, rumput laut dan nila adalah : © HuMa 2003
(2)
a.
Sasaran produksi udang tahun 2002 sebesar 9 Ton ;
b.
Sasaran produksi udang tahun 2003 sebesar 18 Ton ;
c.
Sasaran produksi rumput laut tahun 2003 sebesar 24 Ton ;
d.
Sasaran produksi nila tahun 2002 sebesar 702,16 Ton ;
e.
Sasaran produksi nila tahun 2003 sebesar 752,40 Ton.
Rincian sasaran produksi udang, rumput laut dan nila tercantum pada daftar B.1-B.5.
Pasal 7 Bibit dan Benih (1)
(2)
Kebutuhan bibit dan benih udang, rumput laut dan nila adalah : a.
Benur udang tahun 2002 sebesar 50.000.000 Ekor ;
b.
Benur udang tahun 2003 sebesar 1.000.000.000 Ekor ;
c.
Benur rumput laut tahun 2003 sebesar 4,8 Ton ;
d.
Benih nila tahun 2002 sebesar 14.010.800 Ekor ;
e.
Benih nila tahun 2003 sebesar 15.012.000 Ekor.
Rincian kebutuhan benih dan bibit udang, rumput laut dan nila tahun 2002/2003 tercantum pada daftar C.1-C.5.
Pasal 8 Pakan (1)
Kebutuhan pakan program intensifikasi udang, rumput laut dan nila tahun 2002/2003 adalah :
(2)
a.
Pakan udang tahun 2002 sebesar 0 Ton ;
b.
Pakan udang tahun 2003 sebesar 0 Ton ;
c.
Pakan nila tahun 2002 sebesar 1.053,24 Ton ;
d.
Pakan nila tahun 2003 sebesar 1.128,45 Ton.
Rincian kebutuhan pakan udang dan nila tahun 2002/2003 tercantum pada daftar D.1D.4.
© HuMa 2003
Pasal 9 Permodalan (1)
Kebutuhan modal bagi kegiatan Intensifikasi udang, rumput laut dan nila tahun 2002/2003 adalah : a.
Intensifikasi udang tahun 2002 sebesar Rp.500.000.000,- ;
b.
Intensifikasi udang tahun 2003 sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
c.
Intensifikasi rumput laut tahun 2003 sebesar Rp.120.000.000,-
d.
Intensifikasi nila tahun 2002 sebesar Rp.7.190.000.000,-
e.
Intensifikasi nila tahun 2003 sebesar Rp.7.600.000.000,-
BAB III PENGENDALIAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI
Pasal 10 Pola Usaha Tani (1)
Penetapan pola usaha tani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah POKTAKAN yang dituangkan didalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ;
(2)
Intensifikasi pembudidayaan udang dikembangkan menuju teknologi sederhana (UI), intensifikasi rumput lau dengan menggunakan metode rakit apung, sedangkan intensifikasi nila dengan pembudidayaan di kolam dan keramba.
Pasal 11 Sarana Produksi (1)
Benih yang digunakan diutamakan benih yang dihasilkan melalui proses produksi sesuai SNI, sedangkan benih yang berasal dari alam diupayakan mempunyai standar mutu yang ditetapkan ;
(2)
Pakan buatan yang digunakan dipilih yang bermutu baik dengan persyaratan mutu pakan sesuai SNI, sedangkan pakan buatan yang diguakan dianjurkan yang berasal © HuMa 2003
pada kemasannya mencakup antara lain : komposisi nutrisi, tanggal kadaluarsa dan cara penggunaan ; (3)
Kapur digunakan dalam upaya menurunkan kadar keasaman tanah (menaikkan pH) sedangkan zeolit dapat digunakan untuk menjaga kestabilan kualitas air. Jenis kapur yang dapat digunakan antara lain : kapur pertanian (CaCO3), dolomit, kapur calsit (Ca(OH)2) atau kapur tohor (CaO) ;
(4)
Jenis pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk organic seperti pupuk kandang (kotoran ayam, sapi/kerbau) atau pupuk hijauan (jerami, kompos) dan pupuk anorganik seperti Urea dan SP-36 ;
(5)
Untuk memberantas/mengendalikan hama dari jenis-jenis ikan liar dan pemangsa, pestisida yang dianjurkan adalah dari jenis pestisida organis yakni saponin (tea seed cake) dan rotenone (akar tub), sedangkan untuk mengendalikan hama jenis lain dianjurkan menggunakan pestisida yang direkomendasikan oleh Komisi Pestisida.
Pasal 12 Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi (1)
Perencanaan pengadaan sarana produksi budidaya dimulai dari tingkat POKTAKAN dengan menyusun RDK/RDKK yang meliputi jumlah kebutuhan masing-masing sarana produksi dan jadwal penggunaan ;
(2)
Kebutuhan sarana produksi dari tingkat kelompok tersebut kemudian disampaikan kepada
TIM
PENGGERAK
yang
selanjutnya
disampaikan
kepada
TIM
PELAKSANA ; (3)
Dari TIM PELAKSANA kebutuhan saran produksi tersbut diinformasikan kepada produsen atau penyalur untuk pengadaannya ;
(4)
Pelaksanaan penyaluran sarana produksi dilakukan melalui koordinasi antara TIM PELAKSANA, produsen/penyalur sarana produksi dan POKTAKAN sesuai dengan usulan kebutuhan yang disampaikan dalam bentuk RDK/RDKK baik dalam jenis, jumlah dan jadwal penyalurannya.
© HuMa 2003
Pasal 13 Pembinaan Mutu dan Pemasaran (1)
Pembinaan mutu produk INBUDKAN perlu memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan (Quality), keamanan produk untuk konsumsi (Food Safety) dan permintaan serta perkembangan pasar (Market Oriented) ;
(2)
Penanganan mutu dimulai sejak persiapan dan selama proses budidaya berlangsung, saat panen (meliputi pengamanan fisik ikan/udang pada saat penangkapan dan terangkat dari air) sampai dengan pasca panen dilaksanakan sesuai ketentuan PMMT (Program Manajemen Mutu Terpadu) ;
(3)
Pemasaran hasil produksi dapat diupayakan melalui kerjasama yang saling menguntungkan denan perusahaan pembimbing/perusahaan mitra sesuai dengan peraturan yang berlaku atau disalurkan melalui Koperasi Perikanan atau melalui Asosiasi yang terkait.
BAB IV DUKUNGAN KELEMBAGAAN
Pasal 14 Perkreditan (1)
Modal yang dipergunakan peserta program INBUDKAN untuk menerapkan teknologi budidaya yang dianjurkan dapat berasal dari modal sendiri, pemberian fasilitas perkreditan program dannon program dari perbankan, bantuan modal BUMN, modal ventura, bantuan/pinjaman luar negeri sebagai stimulan dan pinjaman dari perusahaan pembimbing (perusahaan mitra) ;
(2)
Para peserta program dapat pula memanfaatkan Skim Kredit baru yang disebut Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan penyempurnaan dari Kredit Usaha Tani (KUT) ;
(3)
Kredit KKP bidang Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.33/Men/2001 tentang petunjuk pelaksanaan pemanfaatan kredit ketahanan pangan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dapat © HuMa 2003
dimanfaatkan oleh kelompok atau koperasi dengan plafond sebesar Rp.15.000.000,perorang, serta untuk kelompok dengan plafond sebesar jumlah orang dikalikan Rp.15.000.000,- dan untuk koperasi sebesar Rp.60.000.000,- ; (4)
Suku bunga yang dibebankan kepada POKTAKAN sebesar 16% pertahun ;
(5)
Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank ditetapkan oleh Bank yang bersangkutan ;
(6)
Pembinaan terhadap pengadaan, pemanfaatan, pemupukan modal dan pengembalian kredit dilakukan secara bersama oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi dengan Bank pemberi kredit ;
(7)
Selain KKP, sumber permodalan lain yang dapat dimanfaatkan oleh petani peserta program INBUDKAN antara lain meliputi : a.
Permodalan dari perusahaan MODAL Ventura (PMV) di seluruh Indonesia ;
b.
Permodalan yang disalurkan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) di seluruh Indonesia ;
c.
Kredit Usaha Kecil dan Koperasi (KUKK) ;
d.
Penyisihan dana sebesar 5% dari keuntungan BUMN sebagai perusahaan pembimbing atau perusahaan mitra ;
e.
Kredit Umum lainnya ;
f.
Pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD.
Pasal 15 Penyuluhan (1)
Penanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan dalam program INBUDKAN tingkat Kabupaten adalah Bupati yang dalam pelaksanaannya dibantu oelh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan ;
(2)
Program penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam Program INBUDKAN disusun mulai tingkat Kabupaten dan dijabarkan lebih lanjut sebagai rencana kerja penyuluhan ;
(3)
Penyuluhan
dalam
program
INBUDKAN
dilakukan
berdasarkan
Program
Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan yang telah disusun oleh Dinas Kabupaten ; © HuMa 2003
(4)
Program Penyelenggaraan Penyuluhan tingkat Kabupaten disusun oleh Penyuluh di Kabupaten atau Kasubdin yang membidangi Penyuluhan Perikanan Budidaya di Kabupaten.
BAB V PEMBIAYAAN
Pasal 16 Sumber pembiayaan (1)
Pembiayaan untuk penyelenggaraan Program INBUDKAN Kabupaten Lampung Barat berasal dari dana APBN, APBD, Bank, swadaya petani dan sumber lainnya ;
(2)
Dana yang bersumber dari APBN di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ataupun sumber lainnya yang dialokasikan di pusat, propinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 17 Jenis Pembiayaan (1)
Dana yang bersumber dari APBN penggunaannya diarahkan untuk memfasilitasi, koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan gerakan-gerakan intensifikasi, termasuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ;
(2)
Dukungan dana APBD diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ditampung dalam APBN, terutama untuk memfasilitasi gerakan INBUDKAN dalam melaksanakan fungsi pelayanan pemerintah, pendampingan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan, peningkatan kemampuan POKTAKAN dan kegiatan lain yang terkait dengan pemantapan kelembagaan POKTAKAN yang kuat ;
(3)
Kegiatan POKTAKAN yang menyangkut dinamika kelompok dan usaha lainnya dibiayai sendiri oleh yang bersangkutan baik secara swadaya maupun kredit perbankan, sedangkan kagiatan yang bersifat kemitraan antara POKTAKAN dengan perusahaan mitra dibiayai oleh kedua belah pihak.
© HuMa 2003
PARAF KOORDNIASI : 1. SEKWILDA
BUPATI LAMPUNG BARAT
2. ASSISTEN 3. ASSISTEN 4. DIN. PERIKANAN
ttd
5. BAPPEDA 6. BAWASDA 7. ………………
I WAYAN DIRPHA
8. ……………... 9. …………… 10. KABAG HUKUM
© HuMa 2003
