2001 (Kritik dan Permasalahan Regulasinya)

PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH (ISLAMIC MUTUAL FUND) MENURUT FATWA DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 (Kritik dan Permasalahan Regulasinya) Isa Ansori STAIN Jurai Siwo Metro Email : [email protected]

Abstract Mutual Fund has an important role in capital market activities. It is a collective investment contract in which the investor entrusts their capital to an investment company to be managed by the Investment Manager. The investor buy a number of fund units which representate the value of mutual funds. The funds that was collected from the owners of capital will be invested by investment managers. The results of these investments will be added to the investor funds if the profit is reached, or the funds will be reduced if the results of these investments are losses. The accumulations of these funds will remain as the investor property and stored at a custodian bank which also serves to calculate the amount of accumulated funds. After reduced for the fees of the Investment Managers and other costs, the accumulations of the funds is called Net Asset Value (NAV). NAV will rise and fall according to the profits or the losses depend on the performance of investments. DSN-MUI through fatwa No. 20 / DSN-MUI / IV / 2001 regarding Guidelines for Sharia Mutual Funds governs how the mechanism of Sharia Mutual Funds was implemented. According to this fatwa, Sharia Mutual Funds is operating in

Pengelolaan Reksadana Syariah...

223

accordance with the provisions and principles of Islamic Sharia, either in the form of contract between the investor as the owner of the property (sahib al-mal / Rabb al Mal) and the Investment Manager as Vice of sahib al-mal, nor the Investment Manager as Vice sahib al-mal with the investment. Keywords: Mutual Fund, Investment Manager, Bank Custodian, Issuers, Effect. Abstrak Reksa Dana memiliki peran penting dalam kegiatan pasar modal. Ini adalah kontrak investasi kolektif di mana investor mempercayakan modal mereka ke sebuah perusahaan investasi untuk dikelola oleh Manajer Investasi. Investor membeli sejumlah unit penyertaan yang merepresentasikan nilai reksa dana. Dana yang dikumpulkan dari para pemilik modal akan diinvestasikan oleh manajer investasi. Hasil investasi ini akan ditambahkan ke dana investor jika keuntungan tercapai, atau dana akan berkurang jika hasil investasi ini adalah kerugian. Akumulasi dari dana tersebut akan tetap sebagai milik investor dan disimpan pada bank kustodian yang juga berfungsi untuk menghitung jumlah akumulasi dana. Setelah dikurangi untuk biaya dari Manajer Investasi dan biaya lainnya, akumulasi dana disebut Nilai Aktiva Bersih (NAB). NAV akan naik dan turun sesuai dengan keuntungan atau kerugian tergantung pada kinerja investasi. DSN-MUI melalui fatwa Nomor 20/DSN-MUI /IV/2001tentang Pedoman Syariah Reksa Dana mengatur bagaimana mekanisme Syariah Reksa Dana dilaksanakan. Menurut fatwa ini, Syariah Reksa Dana yang beroperasi sesuai dengan ketentuan dan prinsipprinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk kontrak antara investor sebagai pemilik properti (sahib al-mal / Rabb al Mal) dan Manajer Investasi sebagai Wakil sahib al-mal, maupun Manajer Investasi sebagai Wakil sahib al-mal dengan investasi. Keywords: Reksadana Syariah, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Emiten, Efek Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2

224 Isa Ansori

Pendahuluan Salah satu lembaga yang berperan penting dalam kegiatan pasar modal adalah Perusahaan Reksa Dana. Reksa Dana adalah kontrak investasi kolektif di mana investor “menitipkan” dana pada sebuah perusahaan investasi untuk dikelola manajer investasi. Mekanisme penitipan dana ini dengan cara membeli sejumlah unit penyertaan (UP) yang merepresentasikan nilai Reksa Dana. Kemudian, dana yang terkumpul dari para nasabah akan diinvestasikan kembali oleh manajer investasi yang bersangkutan secara kolektif. Hasil investasinya akan ditambahkan ke akumulasi dana nasabah jika untung, atau dikurangi jika rugi. Akumulasi dana itu akan tetap menjadi milik nasabah dan disimpan pada sebuah bank kustodian yang juga berfungsi menghitung jumlah akumulasi dana. Setelah dikurangi dengan honor manajer investasi dan biaya-biaya lainnya, akumulasi dana itu disebut sebagai Nilai Aktiva Bersih (NAB). NAB ini akan naik turun sesuai dengan kinerja untung rugi investasi yang dilakukan.1 Berdasarkan Pasal 1 ayat 27 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Potfolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan definisi tersebut, ada tiga aspek penting yang tertuang dalam pengertian itu, dan dua lagi yang tidak secara eksplisit disebutkan, yang semuanya harus diperhatikan dalam Reksa Dana ialah:2 1. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu masyarakat Individu dan masyarakat lembaga. Dana yang dikumpulkan ini merupakan dana yang menganggur Ahmad Gozali, Halal, Berkah, Bertambah: Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), h. 74-75 dapat juga dilihat di http://books.google.co.id/books?id=z2-ORoFjKgcC&pg=PA71&dq= Reksadana&lr=&cd=14#v=onepage&q=Reksadana&f=false (25 Februari 2011) 2 Adler Haymans Manurung, Panduan Sukses Menjual Reksadana, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 73-75 dapat juga dilihat di http://books.google.co.id/ books?id=JORJFYti-M4C&pg=PA78&dq=Reksadana&cd=5#v=onepage&q=Rek sadana&f=false (25 Februari 2011) 1

ADZKIYA SEPTEMBER 2015


225

dan benar-benar untuk investasi, sering disebut dana untuk jangka panjang, namun tidak menutup kemungkinan dana untuk jangka pendek, dengan risiko pada si pemilik berupa pengurangan dana, seperti karena keluar dari Reksa Dana, sehingga dikenai biaya penarikan yang biasa disebut biaya penjualan kembali. Biaya ini cukup besar terutama untuk lama penyimpanan yang kurang dari satu tahun, di Indonesia besarnya bervariasi dengan maksimum 2,5%, bahkan ada yang memberikan nol persen. Investor yang berinvestasi lebih lama tidak dikenakan biaya penjualan. 2. Diinvestasikan pada instrumen efek yang juga memberikan hasil pada Reksa Dana. Efek yang dimaksud di sini adalah efek yang diperdagangkan di bursa saham, pasar uang, dan pasar modal lainnya. Jenis instrumen tersebut adalah Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, obligasi, properti dan saham. Instrumen investasi tersebut mempunyai jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Tetapi, Reksa Dana umumnya diinvestasikan pada instrumen berjangka menengah dan panjang. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengembalian (return) jangka panjang yang diharapkan lebih tinggi dari tingkat pengembalian jangka pendek. Reksa Dana juga melakukan investasi pada jangka pendek di mana biasanya dana ini dipergunakan untuk berjaga-jaga dalam membayar penarikan oleh pemilik dana (investor). 3. Lembaga yang mengelola Reksa Dana, ialah Manajer Investasi. Manajer Investasi ini bukan perorangan walaupun yang mengelola dana tersebut adalah perorangan. Sebenarnya, Reksa Dana tersebut dikelola oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang, dan diawasi oleh sebuah komite. Bahkan ada sebuah Reksa Dana yang mempunyai komite berasal dari sponsor. Kepada komite sponsor itu, tim investasi melaporkan investasinya selama sebulan setelah berjalan. Biasanya, Manajer Investasi mempunyai pandangan dalam jangka menengah dan panjang. 4. Jangka waktu Reksa Dana Reksa Dana melakukan investasi pada instrumen investasi Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2

226 Isa Ansori

jangka menengah dan panjang, seperti Medium Term Notes (MTNs), obligasi dan saham. Ini adalah karakteristik tidak tertulis, sehingga membedakan Reksa Dana dari Deposito perbankan. Bahkan Bank yang memiliki Priority Banking menawarkan Reksa Dana ebagai produk investasi jangka panjangnya. 5. Risiko Risiko terletak pada instrumen investasi yang menjadi portfolio Reksa Dana, dan faktor pengelola Reksa Dana (Manajer Investasi). Berisikonya Reksa Dana dikarenakan harga instrumen portfolio yang berubah setiap waktu, dan jika Reksa Dana itu berisikan obligasi, maka kebijakan Pemerintah melalui Bank Indonesia misalnya dengan menaikkan tingkat suku bunga akan membuat harga obligasi mengalami penurunan. Risiko dapat pula disebabkan oleh Manejer Investasi, misalnya karena tidak menempatkan dana pada instrumen investasi. Selain itu, Reksa dana tidak dijamin oleh sebuah lembaga penjamin, dan aset Reksa Dana adalah milik bersama, di mana tidak satu orang pun dari pemilik dana mengambil keuntungan atas kelemahan pemilik dana lain. Bila ada penarikan besarbesaran (diluar situasi normal), pemilik dana harus membagi aset secara proporsional. Berdasarkan bentuk badan hukumnya (Pasal 18 ayat 1 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal), Reksa Dana terbagi dua: 1. Reksa Dana Berbentuk Perseroan (Corporate Type) Pada Reksa Dana bentuk ini, kegiatan perusahaan penerbit Reksa Dana adalah menghimpun dana dan menjual saham. Selanjutnya, dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.3 2. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana bentuk ini merupakan instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan (UP) kepada investor dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan 3 Parluhutan Situmorang…[et.al], Langkah Awal Berinvestasi Reksa Dana, (Jakarta; TransMedia Pustaka, 2010), h. 2, dapat juga dilihat di http://books. google.co.id/books?id=xVI12IgQkcAC&pg=PT9&dq=Reksadana&cd=7#v=one page&q=Reksadana&f=false (25 Februari 2011)



227

pada berbagai jenis investasi, baik di pasar modal maupun pasar uang.4 Berdasarkan sifat transaksinya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi: 1. Reksa Dana Tertutup (close-end fund), yaitu Reksa Dana yang dapat menawarkan saham-saham kepada masyarakat pemodal atau investor, tetapi tidak dapat membeli kembali saham-saham tersebut (yang telah dijual kepada masyarakat pemodal). Dengan kata lain, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada perusahaan Reksa Dana, penerbit atau Manajer Investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, proses jual beli hanya dapat dilakukan di bursa efek tempat Reksa Dana tersebut dicatat.5 Reksa dana tertutup hanya dapat menjual saham kepada investor sampai batas jumlah modal dasar dalam anggaran dasar.6 2. Reksa Dana Terbuka (open-end fund), adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali sahamsahamnya dari pemodal atau investor sampai dengan sejumlah yang telah dikeluarkan. Pemilik saham dapat menjual kembali saham penyertaan setiap saat apabila diinginkan. Manajer investasi Reksa Dana, melalui bank custodian, wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham atau unit pada saat tersebut.7 Unit penyertaan Reksa Dana bentuk ini tidak tercatat di bursa efek, karena investor dapat menjual langsung kepada Reksa Dana.8 Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-08/PM/1997, yang termuat dalam peraturan no. IV.C.3, dilihat dari portfolio investasinya, Reksa Dana terbagi empat macam, ialah: Ibid., h. 4 Ibid., h. 5 6 Arif Rahman, Untung Besar Dari Reksa Dana, (Yogyakarta: Media Presindo, 2010), h. 49 dapat dilihat di http://books.google.co.id/books?id=kjg WfUTq6RYC&pg=PA49&dq=Reksadana&cd=8#v=onepage&q=Reksadana&f=f alse (26 Februari 2011) 7 Parluhutan Situmorang , Op.Cit., h. 6. 8 Arif Rahman, Loc.Cit. 4 5

Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2

228 Isa Ansori

1. Reksa Dana Pasar Uang, adalah Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. 2. Reksa Dana Pendapatan Tetap, adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aktivanya dalam bentuk Efek bersifat utang. 3. Reksa Dana Saham, adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aktivanya dalam Efek Bersifat Ekuitas 4. Reksa Dana Campuran, adalah Reksa Dana yang melakukan investasi dalam Efek Ekuitas dan Efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Saham.

Pembahasan A. Dasar Hukum Reksa Dana Adapun undang-undang yang mengatur tentang Reksa Dana adalah UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dijelaskan lebih lanjut ke dalam regulasi yang cukup banyak, diantaranya: 1. No 1

Keputusan Menteri Keuangan Judul Peraturan Kepmenkeu Nomor 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham Oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal

Kepmenkeu Nomor 179/KMK.010/2003 tntang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek Kepmenkeu Nomor 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan 3 Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing 2. Peraturan Bapepam-LK 2

No 1

No. Peraturan

Judul

KEP-38 /PM/2003

II.F.14 Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana



2

KEP-01/PM/1996

229

II.F.4 Pemeriksaan Reksa Dana IV.A.1 Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan IV.A.2 Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan

3

KEP-17/PM/1996

4

KEP-18/PM/1996

5

KEP-13/PM/2002

IV.A.3 Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

6

KEP-14 /PM/2002

IV.A.4PedomanKontrakPengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

7

KEP-21/PM/1996

IV.A.5 Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

KEP- 176/BL/2008

IV.B.1 Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

KEP- 177/BL/2008

IV.B.2 Perubahan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

KEP- 133/BL/2006

IV.B.3 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

8

9

10

11

KEP-402/BL/2008

12

KEP- 08 /PM/1997

13

KEP-429/BL/2007

IV.C.2 Perubahan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana IV.C.3 Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka IV.C.4 Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Jaminan, dan Reksa Dana Indeks


230 Isa Ansori

14

KEP- 43/BL/2008

15

KEP- 19 /PM/2004

16

KEP- 20/PM/2004

17

18

19

KEP-430 /BL/2007

21

KEP- 22 /PM/2004

23

24

IV.D.2 Profil Pemodal Reksa Dana

IX.C.15 Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum KEP- 423 /BL/2007 Oleh Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif IX.C.16 Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus[1] Dalam KEP- 424/BL/2007 Rangka Penawaran Umum Oleh Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif IX.C.4 Pernyataan Pendaftaran KEP-52/PM/1996 Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan

20

22

IV.C.5 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas IV.D.1 Pedoman Tentang Iklan Reksa Dana

IX.C.5 Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk KIK IX.C.6 Pedoman Bentuk dan isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana

KEP- 493/BL/2008

IX.K.1 Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities)

KEP- 425/BL/2007

IX.M.1 Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

KEP-426/BL/2007

IX.M.2 Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif



25

231

KEP- 334 /BL/2007 V.A.1 Perizinan Perusahaan Efek

26

KEP- 479/BL/2009

V.A.3 Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi

27

KEP-25/PM/1996

V.B.1 Perizinan Wakil Perusahaan Efek

28

KEP- 09/BL/2006

V.B.2 Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa

29

KEP- 10/BL/2006

V.B.3 Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana

30

KEP- 11/BL/2006

V.B.4 Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana

31

KEP-26/PM/1996

V.C.1 Perizinan Penasehat Investasi

32

KEP- 476/BL/2009

33

KEP- 480/BL/2009

34

KEP-31/PM/1996

V.G.1 Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi

35

KEP-32/PM/1996

V.G.3 Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi.

36

KEP- 178/BL/2008

37

KEP-112 /BL/2010

38

KEP-33/PM/1996

39

KEP-34/PM/1996

V.D.10 Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal V.D.11 Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi

V.G.5 Perubahan Peraturan Nomor V.G.5 Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) V.G.6 Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual V.H.1 Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasehat Investasi VI.A.1 Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian


232 Isa Ansori

VI.A.2 Fungsi Bank Kustodian Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) VI.A.3 Rekening Efek Pada Kustodian

40

KEP- 47/PM/1997

41

KEP- 48/PM/1997

42

KEP- 21 /PM/2004

VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana

43

KEP-99/PM/1996

VIII.G.9 Informasi Dalam Ikhtisar Singkat Reksa Dana

44

KEP- 06 /PM/2004

X.D.1 Laporan Reksa Dana

45

KEP-70/PM/1996

46

KEP-71/PM/1996

47

KEP-72/PM/1996

48

KEP- 347/BL/2008

X.F.1 Laporan Yang Dipersyaratkan Bagi Penasihat Investasi X.F.2 Kewajiban Penyimpanan dan Pemeliharaan Catatan Bagi Penasihat Investasi X.F.3 Keterbukaan Kepentingan Dalam Efek Dari Penasihat Investasi X.N.1 Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi

3. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No

No. dan Judul

1

SE-03/BL/2009 tentang Kebijakan Relaksasi atas Beberapa Ketentuan Terkait Pengelolaan Reksa Dana

2

SE-05/BL/2009 tentang Pencabutan Kebijakan Relaksasi atas Beberapa Kententuan Terkait Pengelolaan Reksa Dana 4. Undang-Undang Terkait

No

Judul

1

Undang-Undang RI No 24 Tahun 2004 tentang Surat Utang Negara

2

Undang-Undang RI No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang



233

3

Undang-Undang RI No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Modal

4

Undang-Undang RI No 40 tentang Perseroan Terbatas

5

6

Undang-Undang RI No 36 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan SE BI No.7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana

B. Dasar Hukum Reksadana Syariah Dasar hukum Reksadana yang telah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang seperti di atas cukup banyak, namun sayangnya belum ada produk legislasi yang secara khusus mendasari operasional Reksa Dana Syariah di Indonesi. Meski demikian, sudah ada aturan regulasi yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu: No

No. Peraturan

Judul IX.A.13 Tentang Penertbitan Efek Syariah IX.A.14 Tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

1

Kep-130/BL/2006

2

Kep-131/BL/2006

3

KEP-194/BL/2008 Daftar Efek Syariah

II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Ditambah fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Reksa Dana dan Pasar Modal Syariah, ialah: 1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah 2. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal 3. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan 4

KEP-208/BL/2012


234 Isa Ansori

Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah 4. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah 5. Serta fatwa-fatwa terkait akad-akad yang digunakan dalam operasional Reksa Dana Syariah, ialah Mudhârabah, dan Wakâlah

C. Pengelolaan Reksa Dana Syariah Menurut Fatwa DSNMUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Pengelolaan Reksa Dana dapat pula dilakukan berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI melalui fatwanya No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Untuk Reksa Dana Syariah, menjelaskan mekanisme operasional Reksa Dana Syariah ini. Menurut fatwa MUI Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana Syari’ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari’ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al- mal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai Wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai Wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. 9 1. Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari’ah terbagi dua yaitu; operasional antara pemodal dengan Manajer Investasi10 dilakukan dengan sistem wakâlah, sedangkan operasional antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudhârabah11. Karakteristik sistem 9 Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Untuk Reksa Dana Syariah 10 Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Untuk Reksa Dana Syariah menjelaskan bahwa Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah 11 Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Untuk Reksa Dana Syariah menjelaskan Mudhârabah/qirad adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang



235

mudarabah yang digunakan adalah melalui pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai Wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer Investasi sebagai Wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith). 2. Hubungan Pemodal dengan Para Pihak dan Hak Pemodal Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara wakâlah. Dengan akad wakâlah ini, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus12. Bagi para pemodal, para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari’ah. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari’ah. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari’ah melalui Manajer Investasi. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan dari Manajer Investasi bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah. lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syaratsyarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhârib. 12 Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Untuk Reksa Dana Syariah menjelaskan bahwa Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2

236 Isa Ansori

3. Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Sedangkan Bank Kustodian13 berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syari’ah untuk setiap hari bursa. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari’ah. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (gross negligence/tafrith), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya. 4. Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian Manajer Investasi berkewajiban mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus, menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambatlambatnya pada akhir hari kerja berikutnya, melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan, dan memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Bank Kustodian berkewajiban untuk memberikan 13 Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Untuk Reksa Dana Syariah menjelaskan bahwa Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan meWakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.



237

pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana, menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa, membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi, menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan itu sendiri, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan indentitas lainnya dari para pemodal. Bank Kustodian juga wajib mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak, dan memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal. 5. Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari’ah Islam. Instrumen keuangan tersebut meliputi, instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, dapat pula ditempatkan dalam deposito pada Bank Umum Syariah, dan atau diinvestasikan melalui surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari’ah. Terkait usaha emiten,14 investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari’ah Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari’ah Islam tidak boleh dilakukan. Jenis usaha terlarang ini, antara lain seperti usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Untuk Reksa Dana Syariah menjelaskan bahwa Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana. 14


238 Isa Ansori

dan usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati- hatian (prudential management/ihtiyath), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur garar, yang mencakup, najsy, yaitu melakukan penawaran palsu, Bai alMa’dum yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling), Insider trading yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang, dan melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya. Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah apabila: a) struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba; b) suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %), serta c) manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami. 6. Penentuan Dan Pembagian Hasil Investasi Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari’ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non- halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram). Proses pemisahan yang halal dari yang haram ini disebut juga dengan istilah cleansing. Cleansing adalah proses pembersihan reksadana syariah dari pendapatan yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah dimana pendapatan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk tujuan amal.15 Hal ini dapat terjadi karena 15

Rudianto, Apa itu Reksa Dana Syariah? http://bisniskeuangan.kompas.com/



239

dalam praktiknya, reksadana syariah belum dapat melepaskan diri sepenuhnya dari keterkaitan dengan bank konvensional. Ini disebabkan belum adanya bank syariah yang menjadi bank kustodian. Dana yang distorkan ke bank oleh masyarakat pemodal, ada yang tidak langsung ditarik untuk dipindahkan ke rekening utama tetapi dibiarkan mengendap sehingga oleh bank diberi bunga. Pendapatan bunga inilah yang harus dicatat terpisah dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan, untuk selanjutnya diproses untuk dana amal, proses ini disebut dengan cleansing. Potensi munculnya pendapatan yang tidak sesuai syariah sehingga perlu dicleansing dapat juga terjadi dari aksi penerbitan utang oleh koorporasi. Suatu perusahaan yang unit usaha dan rasio keuangannya telah memenuhi prinsip syariah melakukan pinjaman ke bank, berkaibat rasio utang yang mengandung bunga dibandingkan total aset melebihi 45 persen, sehingga oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah.16 Pada saat dikeluarkan, Manajer Investasi reksa dana syariah belum sempat menjual semua saham hingga harganya mengalami kenaikan. Kenaikan harga saham setelah dikeluarkan dari daftar Efek Syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan reksa dana dan harus dicatat terpisah. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari’ah adalah: a. Dari saham dapat berupa: 1. Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. 2. Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. read/2015/05/12/060652726/Apa.Itu.Reksa.Dana.Syariah. (diakses 22 Oktober 2015) 16 OJK mengeluarkan aturan bahwa selain harus sesuai dengan prinsip syariah, perusahaan pemodal yang berinvestasi di reksadana syariah juga harus memenuhi 2 syarat rasio keuangan, yaitu antara rasio total utang yang mengandung bunga dibandingkan total aset maksimal 45 persen, dan rasio antara pendapatan yang tidak sesuai prinsip syariah seperti pendapatan bunga maksimal 10 persen dari total pendapatan. Lihat Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2

240 Isa Ansori

3. Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal. b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari’ah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari’ah dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer. Dari Deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari’ah. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari’ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan, dilakukan oleh Bank Kustodian, dan setidak-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari’ah Nasional. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari’ah Nasional serta dilaporkan secara transparan. 7. Dewan Pengawas Syariah Dalam pengelolaan reksadana syariah, ada satu pihak lagi yang berperan mengawasi operasional reksadana yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi pemenuhan prinsip syariah pada suatu reksa dana yaitu investasi sesuai Daftar Efek Syariah (DES) dan Cleansing. DPS bersifat independen yang ahli dalam bidang pasar modal dan hukum syariah. DPS dapat memberikan rekomendasi penyaluran dana Cleansing.

D. Kritik Reksadana Syariah dalam Fatwa DSN MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 Muhammad Arifin Badri mengemukakan tiga kejanggalan Reksadana Syariah yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 yang menurutnya mengurangi status ADZKIYA SEPTEMBER 2015


241

kehalalan Reksadana Syariah, yaitu:17 Pertama, Hak Masyarakat Pemodal. Menurut Muhammad Arifin Badri, dalam fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 masyarakat pemodal hanya mendapatkan bukti kepemilikan berupa unit penyertaan modal, dan bukan kepemilikan atas unit usaha yang dikelola emiten sebagai pengguna. Padahal, yang mengikat mereka, yang diwakili oleh manajer investasi dan emiten adalah akad mudharabah. Seharusnya menurut beliau, masyarakat pemodal berperan sebagai sahib al-mal (pemilik harta), berupa modal dan tentunya unit saha yang dijalankan dengan modal mereka. Diantara hal yang mendukung pendapat ini, menurut beliau adalah penjelasan dalam fatwa DSN-MUI bahwa diantara sumber hasil investasi yang dapat diterima ialah keuntungan dari surat saham, baik berupa deviden, capital gain atau bagi hasil obligasi yang dianggap sesuai syariah. Ketiga jenis keuntungan ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat pemodal seharusnya turut memiliki unit usaha yang dibiayai dengan harta mereka. Walau demikian, tatkala terjadi kegagalan usaha, masyarakat pemodal diminta bertanggung jawab atas risiko kerugian sebesar presentase modal yang mereka sertakan. Adapun bukti unit pernyetaan modal reksadana yang diterima oleh masyarakat pemodal sejatinya hanyalah bukti pengakuan wakalah yang diterbitkan manajer investasi, ini tentu berbeda dengan bukti kepemilikan atas unit usaha yang dijalankan emiten dengan dana mereka. Di sini menurut beliau, terjadi ketidakadilan, karena masyarakat pemodal harus menanggung kewajiban yang melebihi batas kewajaran. Hak kepemilikannya dipindahkan ke emiten tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Ini adalah praktik memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, bertentangan dengan firman Allah QS. Al Baqarah: 188. Dalam kasus ini penulis tidak sependapat dengan Muhammad Arifin Badri, menurut penulis fatwa DSN-MUI Muhammad Arifin Badri, “Tiga Kejanggalan Reksadana Syariah”, Pengusaha Muslim: Majalah Pintar Pengusaha Muslim, Edisi 25, hal. 13-15 dapat dilihat di https://books.google.co.id/books?id=kammCQAAQBAJ&pg=PA9&dq=r eksadana+syariah&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=reksadana%20 syariah&f=false 17


242 Isa Ansori

sudah benar, dengan adanya akad wakalah yang dilakukan antara pemodal dengan Manajer Investasi, ini berarti pemodal telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Manajer Investasi untuk bertindak sebagai wakil mereka dalam mengelola modal mereka bersama emiten. DSN-MUI mengatur bahwa akad antara Manajer Investasi dengan emiten menggunakan akad mudharabah. Karakteristik sistem mudarabah yang digunakan adalah melalui pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai Wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Ini adalah akad antara Manajer Investasi dengan pihak emiten, jadi bukan akad langsung antara pimilik modal dengan emiten. Ini tidak berarti bahwa pemodal telah memberikan cek kosong kepada manajer investasi dalam mengelola modalnya bersama emiten, sebab DSN-MUI juga menjelaskan bahwa dengan akad wakâlah ini, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Pemodal melalui Manajer Investasi adalah (sahib al-mal), yang juga berarti memiliki unit usaha yang dikelola oleh emiten, ini bukan pemindahan kepemilikan tanpa hak, sebab pemodal masih berstatus sebagai pemilik usaha emiten. Kedua, Hak Manajer Investasi. Atas jasanya, Manajer Investasi yang berperan “mewakili” masyarakat pemodal berhak mendapatkan bagian dari NAB yang dihitung dalam presentase. Menurut Muhammad Arifin Badri, akad ini dalam disiplin ilmu fikih, disebut akad ijarah (jual jasa) atau akad ju’alah (upah), yang oleh ulama fikih dijelaskan bahwa upah dua jenis akad ini haruslah ditentukan dalam bentuk nominal, dan bukan dalam presentase. Penentuan hak manajer investasi dalam presentase termasuk bentuk gharar yang diharamkan dalam syariat. Ketiga, Hak Bank Kustodian. Menurut Muhammad Arifin Badri, tugas bank kustodian hanyalah sebatas memberikan layanan. Dengan demikian, sejatinya yang mengikat bank kustodian adalah akad ijarah. Konsekuensinya, imbalan yang mereka terima berupa ADZKIYA SEPTEMBER 2015


243

upah yang ditentukan dalam nominal tertentu, dan bukan dalam presentase dari NAB reksadana. Pendapat Muhammad Arifin Badri ini senada dengan pendapat Muhammad Abdus Shomad. Menurut Muhammad Abdus Shomad18, dari sisi syariat Islam, tidak jelas akad antara investor dan Manajer Investasi, apakah mudharabah atau musyarakah, Manajer Investasi tidak memiliki usaha apapun, hanya broker (pialang). Dana milik investor olehnya ditempatkan pada portofolio intstrumen keuangan syariah, misal deposito di bank syariah yang kemudian menggunakan akad mudharabah antara manajer investasi dengannya. Transaksi ini menurut beliau janggal, karena: pertama, Manajer investasi bertindak sebagai pemilik dana atau investor, padahal broker. Kedua, Bank tidak memiliki usaha di sektor riil, dana investor reksadana akan diblended (dicampur) dengan dana pihak ketiga lain (tabungan, deposito) yang siap disalurkan menjadi pembiayaan (kredit). Jadi, menurut beliau, baik rekasadana syariah maupun konvensional terdapat unsur gharar (spekulasi). Investor berspekulasi dengan harga reksadana yang dipresentasikan oleh NAB. Kritik Muhammad Arifin Badri dan Muhammad Abdus Shomad ini ditujukan pada isi fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari’ah, dan isi fatwa lainnya yang menyatakan bahwa operasional antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudhârabah. Menurut penulis, Manajer Investasi bukanlah broker tapi merupakan bagian dari pemilik modal (investor), sebab dia berdiri dalam posisi mewakili sahib al-mal yang berasal dari masyarakat pemilik modal, jadi secara tidak langsung Manajer Investasi adalah sahib al-mal. Dalam posisinya sebagai sahib al-mal, Manajer investasi dapat berakad dengan emiten menggunakan akad mudharabah, sedangkan dengan bank kustodian menggunakan akad ijarah atau ujrah, yang ditentukan besaran upahnya dalam nominal tertentu dan dapat ditinjau kembali dalam waktu tertentu. Posisi Muhammad Abdus Shomad, “Ada Spekulasi dalam Reksadana Syariah”, Pengusaha Muslim: Majalah Pintar Pengusaha Muslim, Edisi 25, hal. 8 18


244 Isa Ansori

bank kustodian adalah penampung dana investasi dari Manajer Investasi yang mewakili para investor, jadi berfungsi sebagai tempat penitipan dana investasi. Selanjutnya, bank kustodian, juga membangun akad dengan emiten yang menggerakkan usaha investasi menggunakan akad Mudharabah. Adapun akad yang dibangun antara pemilik modal dengan manajer investasi, penulis sependapat dengan Muhammad Arifin Badri yaitu dapat menggunakan akad Ijarah maupun Jualah, dalam hal ini, Manajer investasi digaji atas jasanya dengan sistem penggajian berdasarkan besaran nominal, yang besarannya dapat ditinjau ulang dalam waktu tertentu.

E. Permasalahan Regulasi Reksa Dana Syariah di Indonesia Pengaturan Reksa Dana Syariah di Indonesia, hingga saat ini masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan utamanya adalah belum ada produk legislasi (undang-undang) yang secara khusus mengatur Reksa Dana Syariah. Padahal undang-undang adalah sumber hukum utama, yang akan menjadi panduan dikeluarkannya regulasi-regulasi dibawahnya guna memperjelas implementasi aturan-aturannya di tengah masyarakat. Ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur atau minimal mengakomodir dimungkinkannya penyelenggaraan Reksa Dana Syariah di Indonesia, akan mempersulit lembaga eksekutif dalam hal ini khususnya Kementerian Keuangan dan unit yang berada dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan ialah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk membuat pengaturan (regulasi) terkait Reksa Dana Syariah ini, sementara tuntutan pelaku bisnis sangat kuat, agar pejabat terkait segera mengeluarkan regulasinya. Satu langkah terobosan yang diambil oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK) dengan mengeluarkan beberapa peraturan (regulasi) terkait Reksa Dana Syariah patut diapresiasi, meski tidak lazim menurut ketentuan Hukum Tata Negara yang selama di anut Indonesia, sebab mengeluarkan regulasi tentang hal yang tidak ada dimuat di dalam ADZKIYA SEPTEMBER 2015


245

aturan-aturan hukum di atasnya. Satu keuntungan BAPEPAMLK adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan BAPEPAM-LK mengeluarkan regulasi Reksa Dana syariah, adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat dan berlaku umum, sehingga dapat saja Reksa Dana Syariah tercakup di dalamnya. Akan tetapi bagaimanapun, sifat operasional Reksa Dana Syariah yang terikat dengan norma-norma keagamaan sehingga berbeda dengan Reksa Dana pada umumnya, akan lebih baik jika dikeluarkan aturan legislasi dan regulasi tersendiri atau minimal mengakomodir untuk dimungkinkannya prinsip syariah termaktub dalam aturan itu. Adapun produk legislasi dan regulasi yang menjadi dasar dikeluarkannya pengaturan Reksa Dana Syariah oleh BAPEPMLK adalah seperti berikut: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006; 5. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah (dibuat oleh BAPEPM-LK sendiri). Tidak satupun peraturan perundang-undangan dari Nomor 1 – 4 di atas menyebutkan pengaturan Reksa Dana Syariah. Tersedianya peraturan perundangan-undangan yang khusus atau mengakomodir Reksa Dana Syariah sangat diperlukan, sebab keberadaan Reksa Dana memberi keuntungan bagi investor Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2

246 Isa Ansori

atau masyarakat pemodal yang menanamkan dananya dengan sistem syariah. Dibandingkan instrumen investasi lain investasi di Reksa Dana memiliki keunggulan, keuntungan, dan manfaat sebagai berikut:19 1. Para pemodal atau pemegang Reksa Dana tak perlu memonitor aktivitas perdagangan saham, investasi mereka diurus oleh pengelola Reksa Dana (Manajer Investasi). Dengan begitu, Reksa Dana sangat cocok bagi pemodal baru akan melakukan investasi di portofolio efek untuk pertama kalinya. 2. Mendapat dividen dan hasil dari bagi hasil. 3. Distribusi laba kapital (capital/gain distribution). 4. Diversifikasi investasi dan penyebaran risiko sehingga risiko berinvestasi di Reksa Dana pun relatif lebih kecil dibanding investasi langsung seperti pada saham, obligasi, valas, atau lainnya. 5. Biaya rendah karena Reksa Dana merupakan kumpulan dari banyak pemodal dan dikelola secara profesional. Besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri pada suatu bursa. 6. Harga Reksa Dana tidak tergantung pada harga saham di bursa. 7. Likuiditas terjamin karena pemodal dapat mencairkan kembali saham atau pernyataan setiap saat – sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing Reksa Dana – sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksa Dana terbuka wajib membeli kembali saham atau unit penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid. 8. Pengelola portofolio yang profesional oleh Manajer Investasi yang andal. 9. Basis investor Reksa Dana adalah investor ritel (individu) sehingga risiko bergejolaknya NAB akibat pencairan secara besar-besaran relatif kecil. 19

Parluhutan Situmorang…[et.al], Op.Cit., h. 9-10



247

Simpulan Reksa Dana memiliki peran penting dalam kegiatan pasar modal, merupakan kontrak investasi kolektif dimana investor menitipkan modal pada sebuah perusahaan investasi untuk dikelola oleh Manajer Investasi. Mekanisme penitipan dilakukan dengan cara membeli sejumlah unit penyertaan yang mepresentasikan nilai Reksadana. Dana yang terkumpul dari para pemilik modal ini akan diinvestasikan oleh Manajer investasi secara kolektif. Hasil investasi ini akan ditambahkan ke akumulasi dana investor jika untung, atau dikurangi jika rugi. Akumulasi dana ini akan tetap menjadi milik investor dan disimpan pada sebuah bank kustodian yang juga berfungsi menghitung jumlah akumulasi dana. Setelah dikurangi dengan honor manajer investasi dan biaya-biaya lain, akumulasi dana disebut sebagai Nilai Aktiva Bersih (NAB). NAB akan naik turun sesuai dengan kinerja untung rug investasi yang dilakukan. DSN-MUI melalui fatwanya No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Untuk Reksa Dana Syariah mengatur bagaimana mekanisme Reksadana Syariah itu dilaksanakan. Menurut fatwa ini, Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari’ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al- mal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai Wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai Wakil shahib almal dengan pengguna investasi. Akad yang dibangun antara pemilik modal dengan manajer investasi, dapat menggunakan akad Ijarah maupun Jualah, dalam hal ini, Manajer investasi digaji atas jasanya dengan sistem penggajian berdasarkan besaran nominal tertentu, yang besarannya dapat ditinjau ulang dalam waktu tertentu. Manajer Investasi bukanlah broker tapi merupakan bagian dari pemilik modal (investor), sebab dia berdiri dalam posisi mewakili sahib almal yang berasal dari masyarakat pemilik modal, jadi secara tidak langsung Manajer Investasi adalah sahib al-mal. Dalam posisinya sebagai sahib al-mal, Manajer investasi dapat berakad dengan emiten menggunakan akad mudharabah, sedangkan dengan bank Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2

248 Isa Ansori

kustodian menggunakan akad ijarah atau ujrah, yang ditentukan besaran upahnya dalam nominal tertentu dan dapat ditinjau kembali dalam waktu tertentu. Posisi bank kustodian adalah penampung dana investasi dari Manajer Investasi yang mewakili para investor, jadi berfungsi sebagai tempat penitipan dana investasi. Selanjutnya, bank kustodian, juga membangun akad dengan emiten yang menggerakkan usaha investasi menggunakan akad Mudharabah. Meskipun Reksa Dana dapat beroperasi dengan sistem syariah, namun dukungan Undang-undang dan produk regulasi lain dari pejabat berwenang masih kurang dan perlu untuk disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA Adler Haymans Manurung, Panduan Sukses Menjual Reksadana, Jakarta: Gramedia, 2010 Ahmad Gozali, Halal, Berkah, Bertambah: Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004 Arif Rahman, Untung Besar Dari Reksa Dana, Yogyakarta: Media Presindo, 2010 Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Untuk Reksa Dana Syariah Muhammad Abdus Shomad, “Ada Spekulasi dalam Reksadana Syariah”, Pengusaha Muslim: Majalah Pintar Pengusaha Muslim, Edisi 25, hal. 8 Muhammad Arifin Badri, “Tiga Kejanggalan Reksadana Syariah”, Pengusaha Muslim: Majalah Pintar Pengusaha Muslim, Edisi 25, hal. 13-15 Parluhutan Situmorang…[et.al], Langkah Awal Berinvestasi Reksa Dana, Jakarta; TransMedia Pustaka, 2010 Rudianto, Apa itu Reksa Dana Syariah? http://bisniskeuangan.kompas. com/read/2015/05/12/060652726/Apa.Itu.Reksa.Dana.Syariah. (diakses 22 Oktober 2015)


2001 (Kritik dan Permasalahan Regulasinya)

Recommend Documents