^t
BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR TAHUN 2011
33
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
,-r
Menimbang
Mengirigat:
:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka izin usaha jasa konstruksi tidak termasuk sebagai objek wajib retribusi sehingga atas penerbitan izin dimaksud tidak dikenakan biaya retribusi; b. bahwa untuk ketertiban pelaksanaan usaha jasa konstruksi dan pemberian izin perlu diatur mekanisme dan petunjuk teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi; c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, dipandang perlu pemberian izin usaha jasa konstruksi ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
1.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun lggg tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3833i; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi $umatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272); 3. Undang-Unggfg Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (LembffadNegara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844'1; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3e55); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3956); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3e57); 8' Peraturan Menteri_Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu pintu; ^ 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Saerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak -Bhalat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat rahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten pakpak Bharat Nomor 5g); .. 11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada LembagJTeknis Daeiah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Fakpak Bharat rahun 2009 Nomor 4);
l2.Peraturan Bupati pakpak Bharat Nomor .15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian sebagian wewenang pengurusan perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor eetayanJn Perizinan Satu pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak bharat (Berita Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat rahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3). MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten pakpak Bharat. 2' Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati pakpak Bharat.
Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten pakpak I5' Dinas Bharat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
6' 53!t^o! Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan penanaman Modal
Kabupaten Pakpak Bharat. 7.
Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu pintu dan pakpak Penanaman
B
Bagian Ekonomi Pembangunan adalah Bagian Ekonomi pembangunan Sekretariat
Modal Kabupaten
9' 10'
Bharat;
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan adalah Kepala Bagian Ekonomi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten pakpak Bharat;
Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kp2Sp-pM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di Kp2Sp-pM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas,
memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis. 11'Tim Teknis adalah kelompok kerja yang t6rdiri dari unsur-unsursatuan Kerja perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. 12'Surat Permohonan lzin (SPl) adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan lzin Usaha Jasa Konstruksi. 13'Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pekerjaan konstruksi jasa dan layanan konsultasi .pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi. ?
14.
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
't5.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Organisasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi nasional, 16.lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang diberikan bagi perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 17. lnstansi pelaksana adalah lembaga yang menyelenggarakan lzin Usaha Konstruksi. 18. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang berbentuk badan usaha. 19. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha yang selanjutnya disebutkan Sertifikat Badan Usaha (SBU). 20. Perusahaan Jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah orang perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi. 21. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak. 22. Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan Direksi/Penanggung-jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya. 23. Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan untuk kantor pusat dan Kepala Cabang untuk kantor cabang. 24.Tenaga tugas penuh (full timer) adalah tenaga teknik dan nonteknik yang bekerja selama jam kerja perusahaan dan tidak bekerja pada perusahaan lain. 25. Tenaga teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai Nomor Akte Tenaga Teknik (N[fiT). 26. Duplikasi adalah perlengkapan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup penanggung jawab dan tenaga teknik. 27. Legalisasi adalah pemberian tanda sah sesuai dengan hasilnya atas IUJK perusahaan. 28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
BAB II LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 2
(1)Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, golongan usaha dan bidang jasa konstruksi.
(2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi. (3)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing. (4) Kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi usaha jasa kecil, menengah dan besar. (S)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.
BAB III PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK Pasal 3 Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi; b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha; c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi; d. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.
:
BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 4 (1) Perusahaan yang memberikan jasa konstruksi perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan konstruksi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual, disewakan, wajib memiliki lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5
IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat oleh Bupati melalui KP2SP-PM. Pasal 6 (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari/jam kerja. (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 5 (limai hari kerja terhitung sejak diterimanya $urat Permohonan lzin (SPl) dan berkas persyaratan sudah lengkap dan benar.
Pasal 7 IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku. Pasal
I
(1) Perusahaan dengan status cabang wajib meregistrasi IUJK yang dimilikinya kepada pemerintah daerah. (2) Perusahaan di luar Kabupaten Pakpak Bharat wajib melakukan registrasi dengan menunjukkan sertifikat IUJK aslinya. Pasal
I
(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada lnstansi pelaksana pemberian IUJK : a. laporan tahunan; b. laporan pelaksanaan pekerjaan diluar daerah; c. laporan perubahan data perusahaan. (2) Perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat. (3) Bentuk laporan sebagaimana terlampir pada lampiran I dan ll pada Peraturan Bupati ini. BAB V PENYELENGGARA Pasal 10 (1) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh lnstansi Pelaksana. (2) lnstansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Kp2Sp-pM. 4
(3) Pejabat yang menandatangani lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Kepala KP2SP-PM. (4)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), dibantu oleh suatu Tim Prakualifikasi Jasa Konstruksi yang ditetapkan oleh Kepala KP2SP-PM. BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IUJK Pasal 11 Tata cara pemberian lzin Usaha Jasa Kontruksi : a. perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM dengan cara mengisi formulir yang disediakan; b. petugas perusahaan yang mengambil formulir menandatangani tanda bukti pengambilan formulir dan menyerahkan kembali formulir yang telah diisi dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) dan tiap rangkap dimasukkan kedalam map; c. berkas kelengkapan persyaratan Surat Permohonan lzin (SPl) tersebut adalah : 1. Baru : a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; b. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan : Perseroan Terbatas / Koperasi I CV I Firma / Lain-Lain dilegalisir; c. fotokopi akte tanah/bangunan kantor dilegalisir; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (?fiP) pemiliklDirektur Utama/Penanggung Jawab perusahaan; e. kekayaan bersih badan usaha dan fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dilegalisir; fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP} dilegalisir; g. fotokopi lzin Gangguan (HO) dilegalisir; h. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dilegalisir; fotokopi ijazah tenaga ahli bidang jasa konstruksi dan tenaga administrasi dilegalisir; fotokopi surat dukungan dari bank (referensi bank); k. bukti kepemilikan peralatan/dukungan penyedia peralatan dari perusahaan penyewaan alat kerja konstruksi; bukti pengalaman kerja perusahaan atau kompetensi manajerial berkaitan dengan sistem jaminan mutu pekerjaan konstruksi; m. pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. 2. PerpanjanganlDaftar Ulang/Penggantian a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; b. IUJK asli; c. akte perubahan fiika ada); d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KfP) pemilit
f.
i. j. l.
.
f.
i.
5
Pasal 12 (1) IUJK badan usaha atau perorangan harus menyampaikan permohonan perpanjangan perubahan data dan registrasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunya. (2) Penulisan bidang pekerjaan pada IUJK sesuai dengan kelulusan registrasi LPJK dan sesuai dengan Surat Rekaman Kartu Tenaga Teknik Perusahaan. (3) Bagi Badan Usaha yang lulus Sertifikat dari LPJK dengan kualifikasi Gred 1, Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah dengan ruangan minimal 15 m2 dan Gred 5, Gred 6 serta Gred 7 mempunyai kantor dengan ruangan minimal 30 m2. (4) Bagi Badan Usaha Jasa Konsultasi (Konsultan) kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar wajib mempunyai kantor dengan ruangan minimal 30 m2.
Pasal 13 (1) Dokumen yang telah diisi beserta lampiran-lampirannya diserahkan ke KP2SP-PM. (2) Dokumen SPI diberi Nomor Urut Pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI dari pemohon dan akan mendapatkan tanda terima Dokumen SPl. (3) Bagi perusahaan cabang yang akan meregistrasi IUJK diwajibkan melampirkan fotokopi IUJK perusahaan induknya. Pasal 14 (1) Dokumen yang telah diterima, diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas di instansi pelaksana. (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen harus dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lapangan seperti data peralatan tertera dalam dokumen. (3) Setiap dokumen yang telah diperiksa harus dapat drjamin kebenarannya. (4) Nomor kode diberikan oleh instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 15 (1) Pemeriksaan dokumen SPI dilakukan oleh petugas di instansi pelaksana. (2) Hasil pemeriksaan disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan nomor kode sesuai dengan ketentuan petunjuk yang berlaku.
Pasal 16 Setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen diberikan dengan cara
:
a. Diumumkan di instansi pelaksana dengan tembusan asosiasi perusahaan b. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon.
setempat;
Pasal 17 (1) IUJK dapat diambil di instansi pelaksana tempat domisili perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah, (2) IUJK harus diambil selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan. (3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan batal/gugur. Pasal 18 (1) Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak lewat waktu atau sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin. {2} Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak mengambil izin dimaksud maka izin dianggap tidak berlaku sehingga untuk memperoleh kembali harus mengajukan permohonan baru, 6
BAB VII TARIF RETRIBUSI DAN REGISTRASI Pasal 19 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka IUJK tidak termasuk kedalam kelompok wajib retribusi sehingga atas penerbitan IUJK dan registrasi ulang IUJK tidak lagi dikenakan biaya retribusi. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa:
a. b.
c.
Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan; Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan; Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan. Pasal 21
Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut
a.
b.
Pelanggaran yang bersifat ringan : 1. perusahaan tidak memasang papan nama; 2. perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan; 3. perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang diluar daerah; 4. perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan; 5. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya; 6. terdapat duplikasi penanggungjawaban maupun tenaga teknik tugas penuh perusahaan. Pelanggaran yang bersifat sedang : 1. perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan masing-masing mengindahkan peringatan yang disampaikan; 2. perusahaan yang sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan; 3. perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja. Pelanggaran yang bersifat berat : 1. terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum; 2. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. perusahaan dinyatakan pailit; 4. perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan; 5. perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada perusahaan lain, 6. perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama; 7. perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat; 8. terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.
1
c.
.
Pasal 22 (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali. (2i Kriteria untuk dapat diberikan sebagaimana pada ayat (1i adalah:
a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan
melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada instansi pelaksana; b. Setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka instansi pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK; c. lnstansi pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa asosiasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
BAB IX LEGALISASI Pasal 23 (1) Legalisasi diberikan untuk persyaratan pelelangan seleksi umum, pemilihan langsung, seleksi langsung dan penunjukan langsung. (2) Legalisasi dilakukan oleh instansi pelaksana. {3) Legalisasi diberikan kepada perusahaan yang mengikuti pelelangan, seleksi umum, pemilihan langsung, seleksi langsung, penunjukan langsung, yang merupakan persyaratan yang telah ditentukan. (4) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan dan sedang dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut : a. perusahaan mengajukan legalisasi lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kepada lnstansi Pelaksana; pada b. waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya; c. instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku; d. legalisasi ditandatangani oleh kepala lnstansi lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau pejabat yang ditunjuk. BAB X PEMBINAAN Pasal 24 Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut
a. tercapainya mutu hasil
:
produksi/kerja, sesuai dengan standar bangun yang berlaku
diberbagai tingkatan;
b.
c.
meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktivitas usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional; tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pasal 25
(1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Ekonomi Pembangunan. (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas (Tim). BAB XI PENGAWASAN Pasal 26 (1) Bupati melalui Dinas Pekerlaan Umum dan Bagian Ekonomi Pembangunan memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK. (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Ekonomi Pembangunan harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan IUJK.
(3) Bupati melalui KP2SP-PM harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan untuk memenuhi persyaratan perolehan IUJK.
(4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata palsu atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati melalui KP2SP-PM harus menolak permohonan perusahaan tersebut. (5) Pemerintah Daerah harus mengirimkan secara tertulis ke BSA terkait dan LPJK Provinsi Sumatera Utara bahwa perusahaan bersangkutan telah melakukan SBU palsu atau data yang tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan. (6) Bupati melalui KP2SP-PM harus mengirim 1 (satu) kali setahun laporan penerbitan IUJK berdasarkan Peraturan Pemerintah ini kepada DPRD Kabupaten. (7) Bupati melalui KP2SP-PM harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK.
BAB XII KETENTUAN LAIN.LAIN Pasal 27
Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Bupati ini, maka lzin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Bupati
sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal 2
fiz1pe,1w. Aav
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak Pada tanggal g- lttrymup- za tt
SEKRETANIS DAERAH N PAKPAK BHARAT
A DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN NOMOR l3B
10
201
1
