LAPORAN SOSIALISASI DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PROVINSI RIAU PADA TANGGAL 19 S.D. 21 MEI 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.
LATAR BELAKANG Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan ke Anggota Jaringan dalam hal ini adalah melakukan Sosialisasi dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Riau pada tanggal 19 sampai dengan 20 Mei 2015. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-134.HN.02.01 Tahun 2015 tertanggal 18 Mei 2015 Tentang Sosialisasi
dan
Evaluasi
Pengelolaan
dan
Pelaksanaan
Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut: Ketua Pelaksana
: Nurhasnawati, S.H.
Panitia Pelaksana
: 1. Iriani Pudjiastuti, S.Sos. 2. Ruliyantini 3. Retno Widodo, S.H. 4. Bangun Asanurjaya, A.Md. 5. Lia Sartika Putri, S.H. 6. Fridesnelli, S.H.
Moderator
: Parsaoran Simaibang, S.H.
Narasumber
: 1. Drs. Buddy Wihardja, M.Si. 2. Nandi Widyani, S.H., MH.
3. Drs. Frans Richard Sugiyanto, M.M. 4. Mawardi, S.H., M.H.
B.
JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI Acara Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Provinsi Riau ,tanggal 19 Mei 2015 dibuka secara resmi oleh Kakanwil Provinsi Riau Bapak Drs. Frans Ricard Sugiyanto, M.M., pada jam 9.00 WIB, dengan ucapan terimakasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam acara sosialisasi JDIHN, dilanjutkan pembacaan sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Peserta
Sosialisasi
Pengelolaan
Jaringan
Dokumentasi
dan
Informasi Hukum berjumlah 50 (lima puluh) orang terdiri dari: 1. Pemerintah Daerah Provinsi Riau; 2. Sekretariat DPRD Provinsi Riau; 3. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru 4. Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru; 5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau; dan 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau.
PELAKSANAAN SOSIALISASI
C.
PENYAMPAIAN MATERI: 1. Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Oleh Drs. Buddy Wihardja, M.Si.) 2.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional secara Otomasi (Oleh Nandi Widyani,S.H., M.H.)
3.
Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Sebagai Pusat Layanan Informasi Hukum (Oleh Drs. Frans Ricard Sugiyanto, M.M.)
4.
Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah (Oleh Mawardi, S.H., M.H.)
D.
TANYA JAWAB: 1. Pertanyaan Bapak Daryono (Balitbang) -
Anggota Jaringan Dokumetasi dan Informasi Hukum yang ada di Kabupaten / Kota,Provinsi, Kementerian / Lembaga Non Kementerian yang ada di Indonesia berjumlah ± 700, bagaimana acara Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan Monitoring ke Anggota Jaringan untuk memenuhi yang ke 6 Aspek?
-
Dari penjelasan tadi bagaimana cara melakukan Bimbingan Teknis yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional?
Jawaban Narasumber: Sudah dilakukan ke tiap provinsi sejak tahun 1978 ada anggota jaringan di pusat sudah dilakukan secara bertahap kemudian mengundang Anggota Jaringan dengan pertemuan berkala. Contoh: -Monitoring melalui Website mengenai statusnya - Link ke BPHN sudah ada berita jaringan Daerah Tingkat I - Alamat - Pengolah JDIHN sudah ada - Perda 2010/2013 ) Status (hijau) - Perda 2009/2013 )
2.
Pertanyaan Bapak Rasmidi (Kasubbag, Fasilitasi Kanwil Riau) -
Dalam Keppres No. 33 Tahun 2012 dan Perpres No.28 Tahun 2014
ada
perubahan
Nomenklatur,
apakah
perubahan
nomenklatur tersebut sudah di sesuaikan dengan Perpres 33 Tahun 2012? -
Anggaran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau mengalami perubahan RKKAL sampai saat ini masih ada revisi.
Jawaban Narasumber: Pertama kali diterima satuan kerja ada operasionalisasi yang dikurangi kegiatan-kegiatan dikurangi misalnya perjalanan dinas kanwil yang dikurangi transport lokal. Anggaran Kantor Wilayah sudah harus dikurangi tersebut saat itu dipukul rata jadi bisa untuk kegiatan lainnya.
3.
Pertanyaan Masdar Ismail, M.Pd. (DinasPendidikan – Riau) -
Permasalahan mendasar di dinas pendidikan, kami ada kegiatan pendidikan yang dianggarkan tetapi belum ada kegiatan dan tidak dapat dilaksanakan. contoh: Majalah pendidikan harus diakses keseluruh sekolah.
-
Darimana dapat informasinya, kenapa informasi kurang jelas, maka dimana letaknya sehingga terakomodasi kalau tidak dikembalikan kalau dikembalikan maka tidak kegiatan.
Jawaban: Mawardi Kabag Dokumentasi dan Tata Naskah - Biro Hukum Prov. Riau -
Pertama-tama terimakasih telah woyo-woyo dari jauh sampai keacara ini.
-
Bulan Maret ada Bimtek nanti Pusat Jaringan Dokumentasi danInformasiHukum Nasional – BPHN personil untuk mengikuti Bimtek dengan menulis : Nama, Golongan, Pangkat, kapan bapak bias mengikuti , akomodir anggota JDIH di BPHN
kemudian BPHN dapat mengirimkan surat untuk mengikuti Bimtek,
4.
Muhammad Yunus Dari Website dibuka JDIHN Riau untuk tahun 2015 baru sampai No. 3 yang diterbitkan dengan JDIHN berapa lama Pemerintah Daerah setelah ditetapkan masuk ke Web Site ini sehingga masyarakat dapat mendapatkan di JDIH mencari Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Nomor 12 Tahun 2012 kok ada kata dicabut/mencabut pada akhir peraturan hanya tidak ditemukan apa maksud status akhir tersebut.
JawabandariNarasumber -
Ini menyangkut berapa lama peraturan dibuat Peraturan Daerah itu setelah diundangkan paling lama 1 minggu sudah dapat diterima masyarakat..
-
Dalam peraturan perundang-undangan sudah ada statusnya sudah ada kata dicabut, danmencabut. Contoh: Dengan membuka peraturan kemudian bawa ke kolom terakhir (Home) kemudian pilih kata mencabut atau dicabut, jika ketika dicari tidak ada peraturan yang dicabut dan dirubah kemungkinan peraturan tersebut memang tidak ada dicabut atau dirubah.
E.
PENUTUP Berhubung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau tidak ada ditempat penutupan ditutup oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional dengan ucapan Bapakbapak dan ibu-ibu semoga apa yang disampaikan oleh Narasumber, Kepala Bagian Hukum Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Riau, Badan Pembinaan Hukum Nasional bias dipahami untuk mencapai tujuan yang sama seperti: -
Diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau
dapatmelakukankerjasamadenganharapan
BPHN
melakukan
pelayanan hukum sebagai pusat layanan terus bersinergi dengan BiroHukumPemerintah Provinsi sebagai Pusat JDIH di daerah dan hal apa yang akan ditempuh,tidak lupa kepada peserta sosialisasi yang sangat antusias sehingga acara ini berjalan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. -
Diucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau yang telah menyediakan tempat sehingga acara dapat berjalan dengan lancar.
-
Sekali lagi apresiasi terhadap kegiatan ini sampai akhir kegiatan mudah-mudahan ada manfaat, Wassalamualaikum W.W.
Jakarta,
Mei 2015
MONITORING DAN EVALUASI DI PROVINSI RIAU TANGGAL 19 MEI 2015 --------------------------------------------
Monitor dan Evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015 adalah kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, dan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau: Sub Bidang JDIH Terdiridari
: 1 (satu) Orang Kepala Subbidang 1 (Satu) orang Staff (Merupakan SDM Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diperbantukan di Sub Bidang JDIH)
Kondisi: Katalog JDIH Klipping Koleksi Penataan Otomasi Fumigasi Luasruangan
: : : : : : :
TidakdibuatkanKatalog/sepertiapa tidakadaanggaran Cukup Baik Belum On-line Sudahdilaksanakan 1 x 4 x 5 M2
KONDISI RUANG KOLEKSI BUKU
Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pengelola JDIH
Katalog JDIH Klipping Koleksi Penataan Otomasi SDM
: Sebanyak 7 (tujuh) pegawai; Dengan Klasifikasi Pendidikan: D3 : 2 (dua) orang S1 : 2 (dua) orang S2 : 3 (tiga) orang : TidakdibuatkanKatalog/sepertiapa : tidakada : Sudahbanyak : Kurang Baik karena Gedung Koleksi Hukum baru diperbaiki : Belum On-line : Cukup KONDISI RUANG KOLEKSI
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Pengelola JDIH : Sebanyak 2 (dua) orang Katalog JDIH : Tidak dibuatkan Katalog/seperti apa Klipping : tidak ada Koleksi : Berupa Himpunan Peraturan Daerah dan CD Peraturan Daerah Penataan : Kurang Baik Otomasi : Belum On-line SDM : Kurang Perpustakaan : Belum ada,karena ruangan yang terlalu sempit Kabag Hukum dan perundang-undangan (Syamsuvir) baru menjabat baru 2 minggu. KONDISI RUANG KOLEKSI
