1
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
1 2 3 4 5
• DEFINISI • PERENCANAAN
• PENGANGGARAN • PROGRES • PERMASALAHAN 2
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
Dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua pengeluaran dalam rangka Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi Vertikal di daerah. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian dari anggaran Kementerian
Negara/Lembaga
yang
dialokasikan
berdasarkan
rencana
kerja
Kementerian Negara/Lembaga dan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur.
3
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau
desa, dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau Desa,
serta dari Pemerintah Kabupaten atau kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
Dana
Tugas
Pembantuan
merupakan
bagian
anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota.
4
Kementerian/Lembaga Mejabarkan urusan dd
Kepala Daerah Dengan memperhatikan
Pemerintah dalam rincian program dan kegitan
skala prioritas, alokasi anggaran dan alikasi
Memberitahukan indikasi program dan kegiatan kepada daerah penerima
Pertengahan bulan Juni dan/atau setelah pagu sementara
Menetapkan peraturan Menteri/Lembaga
Tentang program yang akandidekosentarsikan /ditugaskan
Menyampaikan peraturan tersebut kepada penerima
Setelah terbitnya Peppres RABPP paling lambat 1 minggu bulan Desember
kegaitan
Mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani Menyampaikan usulan SKPD paling lambat akhir Juni 5
Menyampaikan RKA-KL/SAP SK (diteruskan ke SKPD) sebagai bahan penyusunan konsep DIPA
KEMENTERIAN / LEMBAGA
Tembusan kepada DJPB
Menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang pelimpahan wewenang
Menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan Dekonsentrasi
Bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan
GUBERNUR (WAKIL PEM)
Memberitahukan RKA-KL pada saat pembahasan RAPBD
DPRD PROVINSI
6
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
Pagu Awal
: Rp. 276.623.712.000,00
Pagu Perubahan
: Rp. 263.419.787.000,00
Realisasi Keuangan
: Rp. 62.652.100.034,00 (23,78%)
Realisasi Fisik
: 33,18 %
7
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
Pagu Awal
:
Rp. 173.923.704.000,00
Pagu Setelah Perubahan:
Rp. 195.994.121.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 39.480.687.096,00 (20,14%)
Realisasi Fisik
:
31,92 %
8
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
Pagu Awal
:
Pagu Setelah Perubahan:
Rp. 78.289.988.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 66.702.888.000,00 Rp. 13.507.781.459,00 (20,25%)
Realisasi Fisik
:
20,25%
9
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
1. Akibat adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan anggaran yang menyebabkan perubahan (revisi) pada pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan terlambatnya realisasi pada kegiatan tersebut. 2. Adanya
beberapa satuan penerimaan DIPA nya keterlambatan.
kerja yang mengalami 10
KONSEP DAK 2017
DAK FISIK
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional (UU 33/2004)
DAK REGULER “Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan publik”
DAK FOKUS SPM
Pendidikan Kesehatan
Opened Menu
Closed Menu 1.
2. DAK PENUGASAN
“Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran 24 PRIORITAS NASIONAL dengan menu terbatas dan lokus yang
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pendidikan SMK Kesehatan RS Rujukan/Laya nan Rujukan Air Minum Sanitasi Jalan Pasar Irigasi Energi Skala Kecil
1. Kombinasi antara pendekatan TopDown dengan Bottom Up (Proposal sebagai konfirmasi daerah); 2. Maksimal hanya dua menu kegiatan per bidang; 3. Ditetapkan dengan INPRES
PERBEDAAN MENU DAK 2016 DAN 2017 DAK 2016 REGULER (Total Menu : 247) Rp 55,1 T
AFIRMASI Rp 2,8 T
DAK 2017 *) INFRASTRUKT UR PUBLIK DAERAH Rp 27,5 T
REGULER
“PENUGASAN” (Spesifik, 1-2 Menu)
1. Pendidikan (41 menu)
1. Inf. Air Minum dan Sanitasi
1. Transportasi (Jalan dan Perhubungan)
1. Pendidikan (SPM) *
1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan dan KB (65 menu)
2. Inf. Irigasi
2. Inf. Irigasi
2. Kesehatan (SPM) **
2. Kesehatan (RS Rujukan)
3. Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan (27 menu)
3. Transportasi (Jalan dan Transdes)
3. Inf. Air Minum dan Sanitasi
Catatan: *) Bagian dari 20% APBN **) Bagian dari 5% APBN
3. Jalan (Pembangunan, Rehabilitasi Jalan)
4. Kedaulatan Pangan (17) 5. Kehutanan dan LH (11 menu)
4. Air Minum (Sambungan Rumah dan Instalasi Skala Kecamatan)
6. Energi Skala Kecil (11 menu)
5. Sanitasi (IPAL Komunal dan on site)
7. Kelautan dan Perikanan (8 menu)
6. Pasar
8. Prasarana Pemerintahan Daerah (24 menu) 9. Transportasi (20 menu) 10. Sarana Perdagangan,
4. Kelautan dan Perikanan
7. Irigasi (Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi) *) Sesuai dengan Arahan Presiden tanggal 11 Mei 2016 dan telah disetujui oleh Wakil Presiden pada tanggal 12 Mei 2016, serta telah dicantumkan dalam Rancangan Final RKP Tahun 2017.
8. Energi Skala Kecil (Listrik Perdesaan)
Status Usulan DAK 2017 Provinsi Riau No
Kabupaten/Kota
Format Excel
Surat Pengantar (file)
1
Kab. Kuantan Singingi
2
Kab. Indragiri Hulu
v
v
3
Kab. Indragiri Hilir
v
4
Kab. Pelalawan
5
Kab. Siak
6
Kab. Kampar
7
Kab. Rokan Hulu
8
Kab. Bengkalis
9
Kab. Rokan hilir
10 11
v
v
v
v
Kab. Kepulauan Meranti
v
v
Kota Pekanbaru
v
Kota Dumai 12 Keterangan: Status per 9 Agustus 2016
v
v
Proposal (Hardcopy)
v
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
14
