1
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam sistem
pemerintahannya. Sejarah tersebut telah mencatat berbagai permasalahan yang muncul terkait pemerintahan seperti pola pikir pemerintah. Hal itu tak jarang sering menimbulkan suatu kebijakan yang banyak mendapat pertentangan dari masyarakat. Selain
hal
tersebut,
terdapat
pula
permasalahan
lain
seperti
penyalahgunaan wewenang dan/atau penyalahgunaan jabatan. Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah manakala terdapat sebuah sinergi antara swasta, rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator, yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis. 1 Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan alat dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Alat pemerintahan tersebut adalah aparatur
1
Philipus, M. Hadjon, Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Jurnal Meitokrasi, Volume I, Nomor 1. Agustus 2002, hlm. 11-15.
2
pemerintah yang dalam hal ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). 2 Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah bidang sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintah adalah tantangan untuk dapat mengembangkan sistem perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan. Konsekuensinya adalah pembentukan disiplin, etika dan moral ditingkat pelaksana yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan tuntutan terhadap perwujudan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan lebih profesional. 3 Berkaitan dengan konsekuensi yang telah dijelaskan tersebut terdapat beberapa peraturan-peraturan khusus untuk mengatur tentang kepegawaian. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah diperlukan adanya suatu pembinaan terkait kedisiplinan dan etika Pegawai Negeri Sipil. Satu-satunya peraturan yang khusus untuk mengatur kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980. Isi dari Peraturan 2
Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.
3
Ibid. hlm 5
3
Pemerintah tersebut didalamnya mengatur tentang kewajiban, larangan, sanksi atau hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila kewajiban tidak ditaati dan/atau melanggar larangan, tata cara pemberian sanksi dan lain sebagainya. 4 Peraturan Pemerintah itu mengatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai. Hal tersebut ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional sehingga diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara yang memiliki kesadaran tinggi akan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. 5 Aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan negara merupakan abdi masyarakat yang memiliki salah satu kewajiban yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi negara seperti pengurusan izin, pajak, akta kelahiran dan sebagainya itu memerlukan aparatur negara dalam pelaksanaanya. Berdasarkan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberi batasan-batasan dalam segala tingkah lakunya agar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dapat secara maksimal. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun dituntut untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Seperti halnya yang telah disebut dalam Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil
4
Djoko Prakoso, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian di Indonesia, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 277.
5
Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4
(PNS) antara lain menaati ketentuan jam kerja, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing dan sebagainya. 6 Peraturan disiplin yang telah dijabarkan tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk membina Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun dalam kenyataannya masih terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugasnya. Seperti halnya di wilayah Kabupaten Sleman yang dikabarkan bahwa pelanggaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) melonjak hingga 13 kasus pada tahun 2009 dari sebelumnya pada tahun 2008 terdapat 10 kasus pelanggaran. 7 Bahkan dewasa ini kasus pelanggaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai bermunculan terkait dengan perkembangan teknologi seperti menggunakan facebook saat jam kerja sehingga berdampak pada pelayanan masyarakat yang kurang maksimal serta kurangnya kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).8 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Peraturan disiplin telah dibuat namun masih banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan dan minimnya penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran tersebut, oleh karena 6
Pasal 2 PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.
7
Anwar, Pelanggaran PNS Melonjak, http://bkd.slemankab.go.id/?Yp=1111&id=132 . June. 2,2009.
8
Thobias, Facebook Ganggu Kinerja PNS, http://www.kemenegpora.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=565:facebookganggu-kinerja-pns&catid=1:news . Jan. 21,2010.
5
itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SLEMAN”.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut : 1.
Apa jenis pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman ?
2.
Apa faktor-faktor yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?
3.
Bagaimana penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?
C.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan:
1.
Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 di Kabupaten Sleman.
6
2.
Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Sleman.
3.
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran di Kabupaten Sleman.
D.
Tinjauan Pustaka Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi
pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.9 Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.10 Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan tentang arti Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan
9
Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, Op.cit, hlm. 31.
10
Muchsan, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 12.
7
dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. 11 Terdapat pengertian lain pula yang diberikan dua tokoh yaitu Kranenburg dan Logemann. Menurut Kranenburg pengertian Pegawai Negeri adalah pejabat yang ditunjuk sehingga pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti parlemen, presiden dan sebagainya. Sedangkan pengertian Pegawai Negeri menurut Logemann yaitu dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan salah satu unsur aparatur negara melaksanakan segala tugasnya dengan didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan yang diterapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu upaya dalam menegakkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibuat dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pembinaan tersebut diarahkan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya dan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 11
W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 478; 514. 12
Muchsan, Op. cit, hlm. 12.
8
1945. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sadar akan tanggungjawabnya adalah mereka yang dapat melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan dan menghindari larangan-larangan yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah membuat peraturan perundangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dalam rangka pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut memuat tentang kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan sanksi-sanksi. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila ditinjau berdasarkan kepemimpinan dalam Hukum Islam maka merupakan salah satu aspek dalam kepribadian seorang pemimpin dalam Islam. Berdasarkan Hukum Islam seseorang yang memiliki kedisiplinan akan terlihat pada gejala-gejalanya yaitu kesediaannya mematuhi berbagai ketentuan mengenai waktu dan cara bekerja dalam berorganisasi, yang dilakukan tanpa dipaksakan melalui ancaman sanksi atau hukuman, dan bahkan mungkin juga melalui pemberian hadiah atau intensif lainnya.13 Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 merupakan pencegahan secara preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sanksi-sanksi yang dijatuhkan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran adalah bagian dari pencegahan yang bersifat secara represif. 13
Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, Ctk.Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 132.
9
Kedua macam tersebut merupakan penegakan hukum dalam disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai pada peraturan dalam PP No.30 Tahun 1980 menjelaskan bahwa Gubernur Kepala Derah Tingkat I memiliki wewenang untuk member hukuman atau sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran. Pejabat yang berwenang memberikan hukuman atau sanksi sebenarnya tidak hanya gubernur tapi juga Presiden, Menteri dan Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia. 14 Peraturan disiplin untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah sejak lama berlaku namun dewasa ini masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan tersebut. Penulis ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam tentang berbagai jenis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kesesuaian sanksi atau penegakan hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Peneliti hendak meneliti pelanggaran tersebut di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman karena menurut penulis data kasus pelanggaran di Kabupaten Sleman dari tahun 2008 mengalami
14
Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
10
peningkatan sehingga muncul pemikiran untuk mengetahui bagaimana penagakan hukumnya sesuai dengan ranah hukum yang telah penulis pelajari. Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan penegakan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini selanjutnya akan disusun dalam bentuk skripsi yang diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sejauh pengetahuan penulis dan berdasarkan hasil tinjauan di beberapa pustaka khususnya di Yogyakarta, penelitian disiplin kepegawaian sebagaimana judul dan masalah yang penulis rumuskan dalam proposal ini belum ada yang meneliti. Sehingga penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut guna menjawab permasalahan yang ada, karena menurut penulis permasalahan yang ada cukup berpengaruh terhadap proses pelayanan publik pada masyarakat.
E.
Metode Penelitian Hukum Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah :
11
1.
Objek Penelitian a.
Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman.
b.
Faktor-faktor yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
c.
Penegakan hukum yang telah diupayakan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran.
2.
Subjek Penelitian a.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Kepangkatan.
b. 3.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sleman.
Metode Pengambilan Sampel Purposif Sample (sample bertujuan) yaitu penentuan beberapa subjek penelitian sebagai sample yang diperkirakan dapat digali datanya sesuai dengan tujuan penelitian.
4.
Metode Pengumpulan Bahan Hukum
12
a.
Penelitian Lapangan (field research) dengan metode wawancara bebas terpimpin dengan subjek penelitian yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian. Pencatatan hasil wawancara dengan cara perekaman dalam pita kaset kemudian pencatatan atas hasil tanya jawab tersebut.
b.
Studi Perpustakaan (library research) yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen hukum seperti Peraturan Presiden, buku-buku ilmiah, makalah-makalah hukum, jurnal hukum, kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
5.
Metode Pengumpulan Data Adapun data primer yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu : Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan para narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun data sekunder yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu: a.
Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
13
b.
Studi dokumen, yaitu dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti arsip-arsip dan data yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman.
6.
Metode Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku untuk menalaah objek penelitian.
7.
Metode Pengolahan dan Analisis Data Data yang telah terkumpul dianalisis secara deduktif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi khusus dengan mempergunakan pola berpikir silogisme.
BAB II
