2. Pegawai negeri sipil yang melangsungkan pernikahan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah

Data dan Info

I. KARIS & KARSU A. Dasar Hukum : 1. Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. B. Syarat Layanan: Penetapan kartu istri/kartu suami: 1. Pegawai negeri sipil yang melangsungkan pernikahan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengisi daftar keluarga pegawai negeri sipil dengan melampirkan: a. Fotokopi sah akta nikah. b. Pasfoto suami/istri warna hitam putih ukuran 3 X 4 sebanyak 4 (empat) lembar c. Paftar keluarga pegawai negeri sipil ditanda tangani suami/istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan ditanda tangani atasan langsungnya. d. Perkas persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) bendel. 2. Pegawai negeri sipil yang melangsungkan pernikahan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengisi laporan perkawinan pertama dengan melampirkan: a. Fotokopi sah akta nikah b. Pasfoto suami/istri warna hitam putih ukuran 3 X 4 sebanyak 4 (empat) lembar c. Berkas laporan perkawinan pertama d. Berkas persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) bendel 3. Pegawai negeri sipil yang statusnya janda/duda apabila melangsungkan pernikahan lagi mengisi surat keterangan janda/duda dengan melampirkan a. Fotokopi sah akta nikah. b. Pasfoto suami/istri warna hitam putih ukuran 3 X 4 sebanyak 4 (empat) lembar. c. Fotokopi sah surat keterangan cerai/kematian. d. Berkas persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) bendel. Penggantian kartu istri/kartu suami yang hilang: Persyaratan penetapan kartu istri/suami yang hilang adalah sama dengan persyaratan/penetapan kartu istri/suami yang baru ditambah dengan persyaratan a. Surat kehilangan asli dari Kepolisian. b. Surat keterangan kehilangan dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan diketahui atasan (kepala organisasinya). C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 3 (tiga) hari pada Biro Kepegawaian selanjutnya proses di BKN

Data dan Info E. Hasil Layanan : Penerbitan KARIS / KARSU F. Prosedur : 1. Pegawai negeri sipil mengusulkan permohonan kartu istri/kartu suami kepada kepala organisasi; 2. Permohonan tersebut diajukan oleh kepala organisasi yang bersangkutan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah 3. Badan Kepegawaian Daerah mengirimkan usulan kartu istri/kartu suami ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara 4. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara mengirimkan usulan kartu isteri/suami ke Badan Kepegawaian Negara 5. Kartu istri/kartu suami yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dikirimkan ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara 6. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara mengirimkan kembali kartu isteri/suami yang telah ditetapkan ke Badan Kepegawaian Daerah 7. Badan Kepegawaian Daerah mengirimkan kembali ke unit organisasi yang mengusulkan kartu istri/kartu suami untuk diteruskan ke pegawai negeri sipil 8. Pegawai negeri sipil yang kehilangan kartu istri/kartu suami diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada kepala organisasinya 9. Kepala organisasi mengirimkan laporan kehilangan kartu istri/kartu suami kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah 10.Badan Kepegawaian Daerah mengirimkan laporan kehilangan kartu istri/kartu suami ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara 11.Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara mengirimkan laporan kehilangan kartu isteri/suami ke Badan Kepegawaian Negara 12.Kartu istri/kartu suami pengganti yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dikirimkan kembali ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara 13.Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara mengirimkan kembali kartu isteri/suami pengganti yang telah ditetapkan ke Badan Kepegawaian Daerah 14.Badan Kepegawaian Daerah mengirimkan kembali ke unit organisasi yang mengusulkan kartu istri/kartu suami pengganti untuk diteruskan ke pegawai negeri sipil. 15.Bagan prosedur :

Data dan Info

II. KARPEG A. Dasar Hukum : 1. Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil. B. Syarat Layanan : Penetapan kartu pegawai baru: 1. Fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil. 2. Fotokopi sah surat keputusan pegawai negeri sipil. 3. Pasfoto warna hitam putih ukuran 3 x 4. 4. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar. Penetapan kartu pegawai yang hilang: A. Fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil. B. Fotokopi sah surat keputusan pegawai negeri sipil. C. Pasfoto warna hitam putih ukuran 3 x 4. D. Surat kehilangan asli dari kepolisian. E. Laporan kehilangan kartu pegawai. F. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 3 (tiga) hari pada Biro Kepegawaian selanjutnya proses di BKN E. Hasil Layanan : Penerbitan KARPEG F. Prosedur : 1. Pegawai negeri sipil mengajukan kartu pegawai kepada kepala organisasi. 2. Permohonan kartu pegawai tersebut diajukan oleh kepala organisasi yang bersangkutan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah. 3. Badan Kepegawaian Daerah mengirimkan usulan kartu pegawai ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara. 4. Kartu pegawai yang telah ditetapkan oleh Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara dikirimkan kembali ke Badan Kepegawaian Daerah. 5. Badan Kepegawaian Daerah mengirimkan kembali ke unit organisasi yang mengusulkan kartu pegawai untuk diteruskan ke pegawai negeri sipil. 6. Pegawai negeri sipil yang kehilangan kartu pegawai diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada kepala organisasinya. 7. Kepala organisasi mengirimkan laporan kehilangan kartu pegawai kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Data dan Info 8. Badan Kepegawaian Daerah mengirimkan laporan kehilangan kartu pegawai ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara. 9. Kartu pegawai pengganti yang telah ditetapkan oleh Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara dikirimkan kembali ke Badan Kepegawaian Daerah. 10.Badan Kepegawaian Daerah mengirimkan kembali ke unit organisasi yang mengusulkan kartu pegawai pengganti untuk diteruskan ke pegawai negeri sipil.

Data dan Info

III. Kartu Pegawai Elektronik A. Dasar Hukum : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. B. Tujuan : Tujuan diterbitkannya Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) adalah untuk memudahkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun pegawai Negeri Sipil dan Keluarganya. Di sisi lain dalam implementasinya Pencetakan KPE ini bertujuan untuk : 1. Mendapatkan data biometric fisik PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS. 2. Membangun database Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat. 3. Mewujudkan Data Kepegawaian yang mutakhir di Instansi Pusat maupun Daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh PNS bersangkutan melalui Anjungan KPE. 4. Memberikan fasilitas multifungsi layanan kepada PNS yang lebih efektif dan efesien melalui penggunaan Kartu pegawai Negeri Sipil Elektronik. C. Manfaat : Manfaat yang diperoleh dari KPE adalah memberikan kemudahan dalam layanan kepada PNS meliputi : 1. Gaji. 2. Kesehatan. 3. Pensiun 4. Tabungan hari tua. 5. Tabungan perumahan. 6. Transaksi keuangan/perbankan, dan 7. Layanan lainnya. Disamping itu dalam pelaksanaan kegiatan Implementasi Kartu PNS Elektronik juga mendapatkan manfaat antara lain : 1. Mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e‐Government sebagai media pencatatan, pengawasan dan kontrol serta dapat diintegrasikan dengan layanan sektor yang lainnya. 2. Tersedianya informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS, dan informasi data kepegawaian PNS dapat diakses oleh PNS bersangkutan melalui KPE dan Anjungan KPE. 3. Tersedianya fasilitas layanan dalam rangka penanganan dan pengelolaan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) serta pengendalian data PNS.

Data dan Info 4. Tersedianya acuan data PNS bagi instansi dan pihak yang terkait dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian secara efektif, efisien dan terpadu, seperti layanan pembayaran gaji, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, dsb. 1. Pembuatan KPE : Proses Pembuatan KPE dilakukan langsung oleh BKN, dan dilaksanakan oleh Konsultan yang ditunjuk oleeh BKN, dan dilaksanakan secara bertahap. 2. Sudah foto biometric, tetapi belum menerima KPE Bila PNS sudah foto biometric tetapi belum menerima KPE, maka ada beberapa kemungkinan, diantaranya : a. Kartu belum tercetak dan dalam proses cetak oleh BKN. b. Masih dalam proses perbaikan ralat Nama/ NIP. (saat ini ada + 221 KPE dalam proses perbaikan di BKN) 3. Bagaimana Kalau Belum foto biometric : Kegiatan pemotretan dan pengambilan sidik jari (Foto Biometric) adalah program nasional yang dilaksanakan oleh BKN, sehingga kegiatan akan mengikuti jadwal dan kuota yang diberikan BKN. Bagi PNS yang belum foto akan diikutkan pada kegiatan berikutnya. 4. KPE Hilang : Karena kartu ini berisi microchip dan pita magnet, sebaiknya hindarkan KPE dari medan magnet dan perlakuan yang dapat merusak fisik kartu. Sedangkan penggantian kartu hilang/rusak, prosesnya sama seperti pengurusan KARPEG.

Data dan Info

IV. SIMPEG A. Dasar Hukum : 1. Undang‐Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang‐undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok‐Pokok Kepegawaian. 2. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Undang‐undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e‐Government. 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 502 Tahun 2003 tentang Penetapan Situs (Website) SIMPEG Departemen Agama. 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 503 Tahun 2003 tentang Penetapan Sistem informasi dan Manajemen Kepegawaian Sebagai Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama. 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. B. Syarat : 1. PNS Kementerian Agama 2. Mempunyai NIP 18 Digit 3. Mempunyai Email dengan domain @kemenag.go.id C. Biaya Layanan : Tidak ada biaya yang dibebankan kepada pengguna/pengelola SIMPEG D. Penyelesaian : Lama pelayanan selama 1 hari setelah persyaratan telah terpenuhi. E. Hasil Layanan : Pengguna akan mendapatkan akses untuk melihat dan mengelola data kepegawaian Kementerian Agama F. Prosedur : 1. Untuk yang mempunyai email dengan domain @kemenag.go.id, harus membuat email/mendaftar di http://mail.kemenag.go.id, kemudian mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh PINMAS Kementerian Agama 2. Setelah proses pendaftaran email selesai, maka mengirimkan konfirmasi permohonan melalui fax atau email ke PINMAS 3. Pengguna/Pengelola kemudian masuk ke website SIMPEG di http://ropeg.kemenag.go.id/simpeg

Data dan Info 4. Kemudian daftar, masukan isian yang tersedia, jika sudah lengkap maka tekan daftar 5. Akan terkirim email notifikasi kepada pendaftar yang berisi kode verifikasi yang kemudian kode ini harus diisikan ketika login pertama kali di SIMPEG 6. Khusus untuk pengelola kepegawaian di unit masing‐masing, harus membuat surat permohonan yang dikirimkan ke [email protected] sebagai bahan evaluasi untuk membuka akses di unitnya.

Perencanaan dan Penghargaan

I. Prosedur Penjatuhan Hukuman Bagi PNS A. Dasar Hukum : 1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐pokok Kepegawaian 2. PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 4. PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama B. Pemanggilan : 1. Atasan langsung memanggil secara tertulis Kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan 2. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama 3. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan 4. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan C. Pemeriksaan: 1. Satuan Kerja memerintahkan atasan langsung untuk memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran dengan surat perintah pemeriksaan 2. Berdasarkan surat perintah Satuan Kerja, Atasan langsung melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran 3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup oleh Atasan Langsung terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran 4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 5. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan: a. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin b. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan c. Apabila menurut hasil pemeriksaan atasan langsung, pelanggaran disiplin tersebut merupakan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin sedang atau berat, agar melibatkan Inspektorat Jenderal d. PNS yang bersangkutan mendapatkan salinan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tersebut

Perencanaan dan Penghargaan D. Penjatuhan Hukuman Disiplin : 1. Penjatuhan Hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang ditetapkan dengan surat keputusan pejabat Satuan Kerja masing‐masing. Antara lain: a. Teguran Tertulis b. Teguran Lisan c. Pernyataan Tidak Puas d. Penundaan KGB e. Penundaan Kenaikan Pangkat 2. Penjatuhan Hukuman disiplin tingkat Sedang dan Berat melalui Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekrtetariat Jenderal Kementerian Agama. Antara lain: a. Penurunan Pangkat 1 tahun b. Penurunan Pangkat 3 tahun c. Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan d. Pembebasan Jabatan e. Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS f. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat E. Penyampaian keputusan hukuman disiplin 1. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan kepada PNS yang bersangkutan dengan Berita Acara Penyerahan. 2. Pejabat berwenang menghukum melakukan panggilan secara tertulis terhadap PNS yang akan menerima hukuman disiplin. 3. Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk (dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin). 4. Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya. F. Pendokumentasian Untuk tertib administrasi, setiap penjatuhan hukuman disiplin di masing‐masing instansi agar melaporkan ke Biro Kepegawaian dan Unit Terkait dengan melampirkan: 1. Surat pemanggilan 2. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan 3. Berita Acara pemeriksaan 4. Laporan pemeriksaan (bila kewenangan penjatuhan hukuman disiplin bukan pada pemeriksa) 5. SK hukuman disiplin 6. Berita Acara Penyampaian SK


II. TAPERUM A. Dasar Hukum : 1. Undang‐undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang‐undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐pokok Kepegawaian; 2. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; 3. Keputusan Kepala Sekretariat Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 90/KPTS/TAPERUM‐PNS/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Petunjuk tehnis Penyaluran Bantuan BAPERTARUM‐PNS; 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 05/PERMEN/M/2006 tentang Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS). B. Pengertian : Tabungan perumahan pegawai negeri sipil yang beranggotakan semua pegawai negeri sipil yang masih aktif sejak tahun 1993. C. Syarat Layanan: 1. Bantuan Uang Muka Persyaratan pengajuan uang muka KPR : a. Masa kerja 5 tahun dan belum pernah memanfaatkan TAperum. b. Mengisi formulir yang direkomendasi atasan langsung; c. Fotokopi Karpeg dan SK Pangkat Terakhir. d. Surat keterangan belum memiliki rumah yang dikeluarkan oleh RT diketahui oleh RW, Dukuh dan Kepala Desa/Lurah (sesuai KTP pemohon). e. Fotokopi : i. Perjanjian kredit pemilikan rumah swadana (KPRS), atau ii. Surat alih debitur, atau iii. Surat perjanjian sewa beli rumah negara, atau iv. Fotokopi buku tabungan pemohon, atau v. Surat kuasa pencairan. f. Berkas dikirim ke Bapertarum‐PNS Jakarta, surat nikah dilampirkan apabila perjanjian kredit atas nama suami/isteri pemohon. g. Permohonan dicairkan paling lambat 3 hari kerja setelah berkas diterima. 2. Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) Persyaratan pengajuan bantuan biaya membangun rumah : a. Masa kerja 5 tahun dan belum pernah memanfaatkan Taperum. b. Mengisi formulir yang direkomendasi atasan langsung. c. Fotokopi Karpeg dan SK Pangkat terakhir. d. Fotokopi :

Perencanaan dan Penghargaan i. perjanjian kredit pemilikan rumah swadana (KPRS), atau ii. surat alih debitur, atau iii. surat perjanjian sewa beli rumah negara, atau iv. fotokopi buku tabungan pemohon, atau v. surat kuasa pencairan. e. Berkas dikirim ke BAPERTARUM‐PNS Jakarta, surat nikah dilampirkan apabila perjanjian kredit atas nama suami/istri pemohon, f. Permohonan dicairkan paling lambat 3 hari kerja setelah berkas diterima. 3. Pengembalian Taperum Persyaratan yang harus dilengkapi: a. Mengisi formulir bermaterai 6000 dan ditandatangai oleh pejabat BKD Propinsi/Kabupaten/Kota, b. Fotokopi kenaikan golongan : I/a, II/a, III/a, IV/a yang dilegalisir oleh instansi tempat bekerja, c. Fotokopi Karpeg dilegalisir oleh instansi tempat bekerja, d. Fotokopi surat keputusan pensiun dilegalisir oleh instansi tempat bekerja, Bagi PNS yang meninggal dunia atau berhenti karena sebab lain, selain tersebut dari (a) s.d (c) ditambah : a. Fotokopi SKPP, b. Surat keterangan kematian, c. Surat keterangan ahli waris dari Kades/Lurah yang disyahkan Camat. 4. Besarnya tabungan/potongan Besarnya tabungan tiap bulan bagi masing‐masing pegawai negeri sipil adalah: a. Golongan I sebesar Rp. 3.000,‐ b. Golongan II sebesar Rp. 5.000,‐ c. Golongan III sebesar Rp. 7.000,‐ d. Golongan IV sebesar Rp. 10.000,‐ 5. Ketentuan pengajuan bantuan pegawai negeri sipil yang berhak mengajukan bantuan adalah: a. Pegawai negeri sipil Golongan I, II, III serta Golongan IV/a dan IV/b, b. Masa kerja minimal 5 (lima ) tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan calon pegawai negeri sipil, c. Belum memiliki rumah sendiri, d. Apabila suami istri keduanya pegawai negeri sipil, yang berhak mendapatkan bantuan perumahan hanya salah seorang saja, sedang yang lain dikembalikan pada saat pensiun, e. Tidak dalam masa persiapan pensiun 6 (enam) bulan menjelang tanggal pensiun. 6. Besarnya bantuan/pengembalian tabungan: a. Golongan I sebesar Rp. 1.200.000,‐ b. Golongan II sebesar Rp. 1.500.000,‐

Perencanaan dan Penghargaan c. Golongan III sebesar Rp. 1.800.000,‐ d. Golongan IV sebesar Rp. 2.100.000,‐ D. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya E. Penyelesaian : 2 hari kerja F. Hasil Layanan : Rekomendasi Pengembalian Taperum Hasil pelayanan diterima G. Prosedur : 1. Prosedur pengajuan bantuan uang muka KPR a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk direkomendasi oleh pejabat yang berwenang. b. Formulir yang telah direkomendasi oleh atasan langsung instansi tempat bekerja. c. PNS ke Bank untuk konsultasi persyaratan yang diperlukan setelah berkoordinasi dengan pihak pengembang perihal tacara pengajuan yang meliputi perjanjian kredit atau alih debitur atau surat perjanjian sewa beli rumah negara. d. Dari hasil koordinasi dan setelah terjadi kesepakatan pihak bank menginformasikan bantuan uang muka atau bantuan sebagain membangun untuk verifikasi keakuratan data PNS. e. Setelah verifikasi dengan pihak Bapertarum, pihak bank memperoleh informasi bisa dan tidaknya PNS mendapatkan bantuan. f. Bank penyalur mencairkan dana bantuan kepada PNS dengan menandatangani administrasi yang diperlukan untuk kelengkapan data. 2. Prosedur pengembalian tabungan perumahan pegawai negeri sipil a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk direkomendasi oleh pejabat yang berwenang. b. Formulir yang telah direkomendasi, diajukan ke BRI Cabang untuk diteliti dan disesuaikan dengan date base BAPERTARUM Pusat. c. BAPERTARUM Pegawai Negeri Sipil melakukan pengecekan terhadap data base pegawai negeri sipil yang telah menerima bantuan tabungan perumahan pegawai negeri sipil. d. Pemohon yang terbukti belum menerima bantuan tabungan perumahan pegawai negeri sipil, BAPERTARUM Pegawai Negeri Sipil akan mengeluarkan rekomendasi pembayaran pengembalian tabungan melalui bank yang ditunjuk dan pemohon yang terbukti telah menerima bantuan tabungan perumahan pegawai negeri sipil tidak berhak menerima bantuan. 3. Prosedur pengajuan Bantuan sebagian biaya membangun (BM) : a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan yang direkomendasi oleh atasan langsung. b. Formulir yang telah direkomendasi oleh atasan langsung instansi tempat bekerja.

Perencanaan dan Penghargaan c. PNS ke Bank untuk konsultasi persyaratan yang diperlukan setelah berkoordinasi dengan pihak pengembang perihal tacara pengajuan yang meliputi perjanjian kredit atau alih debitur atau surat perjanjian sewa beli rumah negara. d. Dari hasil koordinasi dan setelah terjadi kesepakatan pihak bank menginformasikan bantuan uang muka atau bantuan sebagain membangun untuk verifikasi keakuratan data PNS. 4. Bagan Prosedur :


III. Pelayanan ASKES A. Dasar Hukum : 1. Undang‐undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. PP Nomor 25 th 1981, tentang Asuransi Sosial PNS. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarga. B. Pengertian : 1. ASKES merupakan program pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan keluarganya. 2. Kartu Askes adalah identitas/bukti sah yang wajib dimiliki oleh peserta (pegawai negeri sipil, penerima pensiun) dan anggota keluarga (istri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta) yang tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku nasional. 3. Peserta dan anggota keluarga, masing‐masing memiliki 1 (satu) Kartu Askes dan didaftarkan pada Puskesmas sesuai dengan tempat tinggal (terdekat) dan distempel kode Puskesmas. Pelayanan yang dijamin PT Askes: 1. Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama meliputi : a. Rawat Jalan Tingkat Pertama. b. Rawat Inap Tingkat Pertama. 2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan meliputi a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan. b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan. c. Rawat Inap Ruang Khusus (ICU,ICCU). 3. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency). 4. Persalinan. 5. Pelayanan transfusi darah. 6. Pelayanan obat sesuai Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) PT.Askes. 7. Alat kesehatan meliputi : a. kacamata. b. gigi tiruan. c. alat bantu dengar. d. kaki/tangan tiruan. e. IOL,pen dan Screw dan implant lainnya. 8. Tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif. 9. Pelayanan cuci darah. 10.Cangkok ginjal. 11. Penunjang diagnostik: laboratorium, Radio diagnostik, elektromedik,USG, CT scan dan MRI.

Perencanaan dan Penghargaan C. Persyaratan : Persyaratan untuk memperoleh kartu Askes bagi pegawai negeri sipil dan Isteri/Suami/Anak adalah mengisi Daftar Isian Peserta (tersedia di PT. Askes Cabang Kabupaten Sleman) yang ditandatangani Kepala Instansi dan dibubuhi stempel dengan melampirkan: 1. Fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir atau surat keputusan pensiun. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3. Fotokopi daftar gaji. 4. Fotokopi sah surat/akte nikah. 5. Fotokopi sah akte kelahiran anak/keterangan lahir. 6. Pasfoto 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3 cm, kecuali bagi anak usia balita. 7. Fotokopi sah kartu mahasiswa/surat keterangan sekolah (bagi anak yang berusia lebih 21 tahun dan dibawah 25 tahun). D. Prosedur : 1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama meliputi: a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) i. Dilakukan di Puskesmas, Dokter Keluarga (bila tersedia), atau fasilitas kesehatan lainnya yang setingkat. ii. Ruang lingkup pelayanan : ‐ Konsultasi medis dan penyuluhan serta pemulihan kesehatan. ‐ Pemeriksaan laboratorium sederhana. ‐ Pemeriksaan, pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal gigi. ‐ Pemeriksaan ibu hamil, nifas, menyusui, bayi dan anak balita. ‐ Upaya penyembuhan efek samping keluarga berencana (kontrasepsi). ‐ Pemberian obat‐obatan. ‐ Pemberian surat rujukan ke rumah sakit. b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) i. Dilakukan di Puskesmas dengan tempat tidur. ii. Ruang lingkup pelayanan : ‐ Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan. ‐ Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan. ‐ Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil/sederhana. ‐ Pemeriksaan penunjang diagnostik. ‐ Pemberian obat‐obatan serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan. ‐ Pemberian surat rujukan ke rumah sakit. 2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan meliputi: a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) i. Dilakukan di poliklinik spesialis rumah sakit. ii. Menunjukkan kartu Askes serta menyerahkan surat rujukan dari puskesmas/dokter keluarga. iii. Ruang lingkup pelayanan : ‐ Konsultasi medis, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.

Perencanaan dan Penghargaan dan atau dokter sub spesialis. ‐ Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana sampai yang khusus. ‐ Tindakan medis poliklinik dan rehabilitasi medis. ‐ Pemberian resep obat. ‐ Pemberian surat rujukan. b. Pelayanan Gawat Darurat (emergency) dilakukan di unit gawat darurat rumah sakit : i. Menunjukkan kartu Askes dan tidak perlu surat rujukan dari puskesmas/dokter keluarga. ii. Bila dilakukan di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan PT Askes, peserta membayar terlebih dahulu kemudian mengajukan penggantian biaya ke PT Askes, dengan besaran penggantian yang ditetapkan oleh PT. Askes. 3. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) a. Dilakukan di Rumah Sakit. b. Menunjukkan kartu Askes dan menyerahkan surat rujukan dari RITP atau surat perintah rawat inap dari poliklinik spesialis/sub spesialis ataupun dari Unit Gawat Darurat rumah sakit. c. Ruang lingkup pelayanan: i. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan. ii. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan oleh dokter spesialis atau dokter subspesialis. iii. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana sampai yang khusus. iv. Tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif. v. Perawatan intensif (ICU/ICCU). vi. Pelayanan rehabilitasi medis. vii.Pemberian obat‐obatan. d. Hak perawatan peserta (beserta anggota keluarganya) yakni : i. Di Rumah Sakit Pemerintah/TNI/POLRI : ‐ Pegawai negeri sipil golongan I dan II, berhak dirawat di ruang kelas II; ‐ Pegawai negeri sipil golongan III berhak dirawat di ruang kelas I ‐ Pegawai negeri sipil golongan IV berhak dirawat di ruang kelas I ‐ Pensiunan pegawai negeri sipil di ruang kelas sesuai dengan golongan/kepangkatan pegawai terakhir pada saat pensiun. ii. Di Rumah Sakit Swasta yang bekerjasama dengan PT. Askes, sesuai dengan yang tercantum didalam perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit tersebut. e. Dalam waktu 3 X 24 jam hari kerja, mengurus surat jaminan perawatan di loket PT. Askes di Rumah Sakit. f. Bila dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, selisih biaya pelayanan yang timbul menjadi beban peserta. g. Bila memerlukan perawatan diluar wilayah propinsi, diperlukan surat rujukan dari rumah sakit yang merawat dan dilegalisasi oleh PT. Askes serta dilengkapi surat pengantar dari Kantor PT. Askes setempat.

Perencanaan dan Penghargaan 4. Persalinan a. Sesuai dengan prosedur pelayanan rawat inap; b. Dilakukan di Puskesmas dengan tempat tidur, rumah sakit, rumah bersalin,Bidan; c. Ruang lingkup pelayanan: i. Pertolongan persalinan normal maupun dengan penyulit. ii. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan. iii. Pemeriksaan penunjang diagnostik. iv. Pelayanan darah, obat dan lain‐lain. d. Bila dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bekerjasama dengan PT. Askes, maka peserta membayar terlebih dahulu, kemudian mengajukan penggantian biaya ke PT.Askes, dengan besaran penggantian sesuai ketentuan yang ditetapkan PT. Askes. e. Persalinan yang ditanggung oleh PT. Askes adalah persalinan sampai dengan anak ke dua, dengan memperhitungkan anak hidup. 5. Pelayanan transfusi darah Pelayanan darah dilakukan oleh Unit Pelayanan Transfusi Darah (UPTD) atau Palang Merah Indonesia (PMI): a. Menunjukkan Kartu Askes serta menyerahkan surat permintaan darah yang dibuat oleh dokter yang merawat (RJTL/RITL) ke UPTD setempat. b. Labu darah yang diterima peserta dari UPTD diserahkan ke dokter yang merawat atau petugas rumah sakit. 6. Pelayanan Obat a. Obat yang diberikan mengacu kepada Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes; b. Menunjukkan Kartu Askes; c. Pada pelayanan RJTP (Puskesmas/dokter keluarga) dan RITP, obat diperoleh langsung di Fasilitas pelayanan RJTP atau apotik; d. Pada pelayanan RJTL dan RITL, obat diambil di apotik atau instalasi farmasi di rumah sakit; e. Untuk obat khusus: i. Obat antibiotik di luar DPHO dilengkapi dengan hasil resistensi test dari laboratorium mikrobiologi dan telah disetujui oleh pimpinan Rumah Sakit serta harus dilegalisasi oleh PT. Askes. ii. Obat kanker : Dilengkapi dengan keterangan medis dan protokol terapi khusus dari tim onkologi yang merawat, yang telah disetujui oleh pimpinan Rumah Sakit dan dilegalisasi oleh PT. Askes. 7. Pelayanan alat kesehatan a. Kaca mata, gigi tiruan, alat bantu dengar, kaki/tangan tiruan : i. Diberikan hanya kepada peserta tidak untuk anggota keluarga. ii. Pelayanan diberikan oleh dokter spesialis berdasarkan rujukan dari Puskesmas atau dokter keluarga. iii. Jangka waktu penggantian: ‐ Kaca mata, gigi tiruan (untuk gigi yang sama) dan kaki/tangan tiruan adalah satu kali

Perencanaan dan Penghargaan dalam waktu 2 (dua) tahun. ‐ Alat bantu dengar, adalah satu kali dalam waktu 5 (lima) tahun. iv. Prosedur penggantian biaya: ‐ Peserta membayar terlebih dahulu, penggantian biaya diajukan ke PT.Askes di wilayah domisili peserta, dengan menyerahkan : kuitansi asli, fotokopi resep/surat keterangan dari dokter yang telah dilegalisasi oleh PT. Askes. Besaran biaya penggantian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Askes; ‐ Khusus untuk kacamata selain dengan ketentuan diatas dapat juga diambil di Optikal yang bekerjasama dengan PT. Askes, selanjutnya optikal tersebut yang mengajukan klaim kepada PT.Askes. v. IOL, pen dan srew serta implant lain. 8. Tindakan medis operatif, pelayanan cuci darah, cangkok ginjal dan penunjang diagnostik. 1. Diberikan kepada peserta dan anggota keluarganya. 2. Menunjukkan kartu Askes dan menyerahkan surat rujukan. 3. Dilakukan di rumah sakit yang bekerjasama dengan PT. Askes. 9. Bagan Prosedur :


IV. Penerimaan CPNS A. Pengertian : Kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. B. Dasar Hukum : 1. Undang‐undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. C. Persyaratan: 1. Warga Negara Indonesia 2. Batasan usia serendah‐rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi‐tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun per 01 Januari pada tahun pelaksanaan 3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta. 5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. 6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan 7. Berkelakuan baik. 8. Sehat jasmani dan rohani. 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. 10.Surat lamaran ditulis tangan di atas kertas Double Folio Bergaris menggunakan huruf balok dan tinta warna hitam serta ditandatangani di atas materai. 11.Melampirkan pas photo hitam putih. 12.Melampirkan foto copy Ijazah sesuai dengan persyaratan formasi jabatan lowong yang tersedia serta dilegalisir Pejabat yang berwenang.

Perencanaan dan Penghargaan 13.Memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, termasuk syarat khusus yang ditentukan Instansi yang bersangkutan. Persyaratan Berkas Lamaran : 1. Bukti registrasi pendaftaran. 2. Fotocopy ijazah dan transkip nilai yang dilegalisir. 3. Foto terkini ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar. 4. Fotocopy KTP yang masih berlaku. 5. Amplop balasan yang dibubuhi perangko kilat dan dituliskan nama, alamat dan kode pos pelama.r D. Prosedur : 1. Pengumunan diumumkan melalui: a. Media Cetak (Koran). b. Media Elektronik (TV). c. Media Internet. d. Ditempel di Papan Pengumuman Kantor Kementerian Agama Pusat, Kanwil, Kankemenag, PTAN. 2. Registrasi dilakukan dengan cara: a. Registrasi Online dengan alamat: http://cpns.kemenag.go.id b. Peserta Memilih Formasi yang Dilamar. c. Peserta Mengisi Form Registrasi. d. Peserta Mencetak Hasil Registrasi. 3. Pengiriman Berkas Lamaran: a. Pelamar menulis surat lamaran dengan tangan sendiri dan ditandatangani. b. Pelamar mengirimkan berkas lamaran melalui POS dialamatkan kepada panitia pusat/atau daerah dan menuliskan jenis pekerjaan yang dilamar. 4. Pengumuman Kelulusan: a. Penyerahan Hasil Kelulusan. b. Hasil kelulusan dicetak kemudian diperiksa sesuai dengan formasi. c. Hasil kelulusan ditandatangani oleh kepala biro kepegawaian dan oleh kepala satuan organisasi d. Hasil kelulusan diserahkan ke masing‐masing satuan organisasi. e. Pengumuman. f. Hasil kelulusan diumumkan melalui media cetak, ditempel di masing‐masing satuan organisasi dan di internet. g. Peserta yang dinyatakan lulus ujian mempersiapkan berkas untuk diangkat menjadi CPNS h. Peserta yang harus mengikuti ujian tahap II harus mengikuti ujian tahap II, sesuai dengan jadwal yang diberikan. 5. Pemberkasan Peserta yang Lulus Ujian: a. Surat Lamaran ditulis dengan tangan sendiri bertinta hitam dilengkapi dengan materai Rp. 6.000,‐ b. Fotocopy ijazah dari SD sampai dengan Pendidikan Terakhir yang telah dilegalisi.r c. Daftar Riwayat Hidup dilengkapi dengan foto ukuran 3x4.

Perencanaan dan Penghargaan d. Surat Pernyataan : i. Tidak pernah dihukum penjara. ii. Tidak pernah diberhentikan. iii. Tidak berkedudukan sebagai CPNS. iv. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI. v. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. e. Bagi yang berusia 35‐40 tahun harus melampirkan fotocopy bukti pengalaman kerja yang otentik dan dilegalisir. f. Surat Keterangan. g. SKCK. h. Sehat Jasmani Rohani. i. Surat Keterangan Bebas Narkoba.


V. Pendaftaran CPNS A. Pengertian : Proses registrasi yang dilakukan oleh calon pelamar penerimaan CPNS secara online ataupun offline, dengan syarat‐syarat yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. B. Dasar Hukum : 1. Undang‐undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. C. Persyaratan: 1. Warga Negara Indonesia. 2. Batasan usia serendah‐rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi‐tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun per 01 Januari pada tahun pelaksanaan. 3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta. 5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. 6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan. 7. Berkelakuan baik. 8. Sehat jasmani dan rohani 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. 10.Surat lamaran ditulis tangan di atas kertas Double Folio Bergaris menggunakan huruf balok dan tinta warna hitam serta ditandatangani di atas materai. 11.Melampirkan pas photo hitam putih. 12.Melampirkan foto copy Ijazah sesuai dengan persyaratan formasi jabatan lowong yang tersedia serta dilegalisir Pejabat yang berwenang.

Perencanaan dan Penghargaan 13.Memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, termasuk syarat khusus yang ditentukan Instansi yang bersangkutan. D. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya. E. Penyelesaian : 14 (Empat belas) hari kerja F. Hasil Layanan : Penyerahan Nomor Peserta Seleksi : 1. Pengumuman Penerimaan CPNS 2. Pendaftaran on line melalui www.kemenag.ropeg.com atau melalui Panitia Penerimaan CPNS setempat 3. Seleksi Berkas Lamaran 4. Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Lamaran dan Penyerahan Nomor Peserta Seleksi


VI. Pengumuman Hasil Ujian CPNS A. Dasar Hukum : 1. Undang‐undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. B. Persyaratan : 1. Dokumen pelaksanaan Ujian CPNS lengkap, meliputi Biodata, LJK dan absensi peserta ujian CPNS. 2. Memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan Penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Agama. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya / gratis D. Pelaksanaan : 14 (Empat belas) hari kalender. E. Hasil Layanan : Pengumuman Hasil Ujian CPNS dilakukan transparan. F. Prosedur : 1. Penyerahan Hasil Kelulusan. 2. Hasil kelulusan diteliti oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan database scannering. 3. Hasil kelulusan dicetak kemudian diperiksa sesuai dengan formasi. 4. Hasil kelulusan ditandatangani oleh kepala biro kepegawaian dan oleh kepala satuan organisasi. 5. Hasil kelulusan diserahkan ke masing‐masing satuan organisasi. 6. Pengumuman. 7. Hasil kelulusan diumumkan melalui media cetak, ditempel di masing‐masing satuan organisasi dan di internet. 8. Peserta yang dinyatakan lulus ujian mempersiapkan berkas untuk diangkat menjadi CPNS.

Perencanaan dan Penghargaan 9. Peserta yang harus mengikuti ujian tahap II harus mengikuti ujian tahap II, sesuai dengan jadwal yang diberikan.


VII. SATYALENCANA KARYA SATYA A. Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐pokok Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. 2. PP Nomor 25 th. 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 3. PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Jasa Kehormatan. 4. Keputusan Kepala BKN Nomor 02/2005 tentang ketentuan pelaksanaan penganugrahan Satyalancana Karya Satya. B. Usulan Satyalancana Karya Satya Penghargaan Satyalancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil (PNS), diusulkan oleh pimpinan satuan kerja ke Biro Kepegawaian Kementerian Agama, selanjutnya dikirim ke Sekretariat Negara. kemudian diproses untuk disampaikan ke Masing‐masing Satker/Unit). C. Persayaratan Usulan Satyalancana Karya Satya : 1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS dan Pegawai Negeri Sipil. 2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan Jabatan terakhir. 3. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat selama menjadi PNS dari Pimpinan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dalam masa bekerja secara terus‐menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang‐undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan Negara. b. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi. c. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS 4. Foto copy piagam Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, Dua Puluh Tahun, atau Satyalancana Karya Satya bentuk lama, apabila telah memilikinya. D. PNS yang dapat diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah mempunyai masa kerja sepuluh tahun, dua puluh tahun atau tiga puluh tahun atau lebih secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinannya, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain. (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010).


VIII. TASPEN A. Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang asuransi sosial PNS. B. Syarat Layanan : 1. Foto Copy Surat keputusan CPNS yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua) lembar. 2. Foto Copy Surat keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua) lembar. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya / gratis. D. Penyelesaian : Di Biro Kepegawaian 2 (dua) hari selanjutnya dikirim untuk diproses ke PT Taspen E. Hasil Layanan : Penerbitan Kartu Peserta TASPEN oleh TASPEN. F. Prosedur : 1. Pemohon mengajukan kepada petugas di Badan Kepegawaian Daerah sesuai persyaratan dibuat rangkap 2 (dua). 2. Petugas membuatkan pengantar pengajuan TASPEN dan dikirimkan ke Kantor TASPEN 3. Penerbitan Kartu Peserta TASPEN oleh PT. TASPEN.


IX. Cuti Diluar Tanggungan Negara A. Pengertian : Cuti diluar tanggungan negara adalah cuti yang bukan merupakan hak, dan diajukan oleh pegawai yang bekerja sekurang‐kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya. B. Dasar Hukum : 1. PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun. 2. PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. 3. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. C. Syarat Layanan : 1. Pengantar dari Unit Kerja Eselon II /Satuan Kerja yang bersangkutan. 2. Surat usul dari Pegawai yang bersangkutan. 3. Salinan Keputusan CPNS disahkan Pejabat berwenang. 4. Salinan Keputusan PNS disahkan Pejabat berwenang. D. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya E. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di BKN untuk mendapatkan Nota Persetujuan Teknis dari BKN F. Hasil Layanan : Penetapan Nota Persetujuan CLTN G. Prosedur : 1. Verifikasi berkas usul; 2. Pemutakhiran data ke Sistem Aplikasi Pelayananan Kepegawaian (SAPK) 3. Disampaikan ke BKN guna penetapan Nota Persetujuan CLTN 4. Kepala Bagian Mutasi menandatangani Surat Keputusan bagi PNS Golongan Ruang IV/a ke bawah 5. Kepala Biro Kepegawaian menandatangani Surat Keputusan bagi PNS Golongan Ruang IV/a ke atas

Mutasi

I. Cuti A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS 4. KMA Nomor 234 Tahun 1987 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Dep.Agama 5. SE Sekjen Dep. Agama Nomor 6 Tahun 1988,tentang Juklak Pelaksanaan Cuti PNS. B. Syarat Layanan : Permohonan ijin cuti Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada PNS setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. Cuti adalah hak PNS, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak Jenis‐jenis Cuti PNS : 1. Cuti Tahunan, dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang‐kurangnya selama 1 tahun secara terus menerus. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah‐pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja. 2. Cuti Besar, dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang‐kurangnya 6 tahun secara terus‐menerus dengan lama waktu 3 bulan (termasuk cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan). 3. Cuti Sakit, merupakan hak setiap PNS yang menderita sakit. PNS yang sakit selama 1 atau 2 hari harus memberitahukannya kepada atasannya paling tidak secara tertulis maupun melalui pesan perantaraan orang lain. Bagi PNS yang sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter (baik dokter pemerintah maupun swasta). 4. Cuti Bersalin, diberikan bagi PNS wanita untuk persalinan pertama sampai dengan kedua dimana persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi PNS. Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan. 5. Cuti Karena Alasan Penting, setiap PNS berhak atas cuti karena alasan penting untuk jangka waktu paling lama 2 bulan dimana alasan penting tersebut hendaknya ditetapkan sedemikian rupa sehingga benar‐benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja. 6. Cuti di Luar Tanggungan Negara bukan hak PNS, diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang‐kurangnya 5 tahun secara terus‐menerus dikarenakan alasan‐alasan pribadi yang penting dan mendesak (misal untuk mengikuti suami yang bertugas keluar negeri), cuti diluar tanggungan negara dapat diberikan paling lama 3 tahun, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan‐alasan yang penting untuk memperpanjang.

Mutasi Penjelasan : 1. Cuti Tahunan a. Lamanya 12 hari kerja dipotong cuti bersama. b. Cuti yg tdk diambil dlm thn tsb dpt diambil dlm thn berikutnya selama 18 hari kerja. c. Cuti yg tdk diambil lebih dari 2 thn berturut‐turut dpt diambil dlm thn berikutnya selama 24 hari kerja. 2. Cuti Besar a. Telah bekerja sekurang‐kurangnya 6 thn berturut‐turut, berhak cuti selama 3 bulan dan tdk berhak atas cuti tahunan dlm thn yg bersangkutan. b. Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama. c. Dapat digunakan untuk melahirkan anak yg ke 4 (empat). d. Cuti Sakit e. Sakit lebih dari 2 hari sampai 14 hari, harus mengajukan cuti dgn melampirkan surat dokter dan paling lama 1 (satu) thn dan bisa ditambah 6 (enam) bulan jika menurut dokter perlu . f. Sakit karena kecelakaan dlm tugas kewajibannya dan perlu perawatan berhak atas cuti sampai ia sembuh. g. Gugur kandungan, berhak atas cuti sakit selama 1,5 (satu setengah) bulan dg surat dokter. 4. Cuti Bersalin a. 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan, jumlah 3 (tiga) bulan, untuk persalinan anak ke 1, 2 dan 3. dengan melampirkan surat dokter. b. Untuk anak ke 4 (empat) dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara atau (mengambil cuti besar kalau hak cuti besar masih ada. 5. Cuti Alasan Penting a. Jika ada salah seorang keluarga sakit keras atau meninggal dunia atau untuk mengurus hak‐hak dari keluarga yg meninggal dunia, paling lama diberikan 2 (dua) bulan, dan penghasilan diterima penuh. b. Dapat juga digunakan untuk pernikahan pertama 6. Cuti diluar tanggungan Negara a. Telah bekerja sekurang‐kurangnya 5 thn, karena alas an pribadi yg penting, mendesak paling lama 3 (tiga) thn, dapat diperpanjang 1 thn apabila sangat penting, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. b. Selama cuti tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan dalam masa cuti tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS, setelah selesai masa cuti harus melapor ke instansinya, jika tidak melapor lagi maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 3 (tiga) hari E. Hasil Layanan : Penerbitan Surat Ijin Cuti

Mutasi G. Prosedur : 1. Satuan Kerja mengajukan permohonan ijin cuti pada Sekretariat Jenderal melalui Biro Kepegawaian 2. Pejabat Eselon II dan III penyelesaiannya pada Biro Kepegawaian 3. Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada lingkup sekretariat Jenderal penyelesaian pada Biro Kepegawaian 4. PNS Bukan pejabat struktural pada lingkup Sekretariat Jenderal penyelesaiannya pada Biro Kepegawaian

Mutasi

II. Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural A. Dasar Hukum : 1. Undang‐undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang‐undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok‐pokok Kepegawaian pasal 17 ayat (2 ) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ; 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ; 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 3. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun B. Pengertian : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kopentensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural antara lain di maksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan dalam Peraturan perundang‐undangan yang berlaku C. Syarat Pengangkatan : Untuk dapat di angkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, calon PNS tidak dapat menduduki jabatan struktural karena masih dalam masa percobaan dan belum memiliki pangkat. 2. Serendah‐rendahnya memiliki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. 3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. 4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang‐kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 5. Memiliki kopentensi jabatan yang diperlukan. Kopentensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki PNS berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tsb dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. 6. Sehat jasmani dan rohani Di samping Persyaratan tersebut di atas juga harus memperhatikan faktor antara lain: 1. Senior dalam kepangkatan. 2. Usia. 3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) jabatan. 4. Pengalaman jabatan Pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang dan wajib dilantik serta mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.

Mutasi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena antara lain: 1. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya. 2. Mencapai batas usia pensiun. 3. Diberhentikan sebagai PNS 4. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. 5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan. 6. Tugas belajar lebih dari 6 bulan. 7. Adanya perampingan organisasi pemerintah. 8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau 9. Hal‐hal lain yang ditetukan dalam peraturan perundang‐undangan. Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sruktural eselon II ke bawah di setiap instansi induknya di tentukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)

Mutasi

III. Perpindahan Antar Instasi A. Dasar Hukum : 1. PP No. 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional PNS 2. Kepres Nomor 67 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS 3. PP Nomor 32 Tahun 1979 JO pp Nomor 65 tahun 2008 tentang Batas Usia Pensiun 4. Sejumlah Keputusan MENPAN tentang jabatan fungsional 5. PP Nomor 9 tahun 2003 jo PP Nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan B. Syarat Layanan : 1. Berstatus PNS 2. Asli Surat Penerimaan dari pimpinan tempat tugas yang baru 3. Asli Surat Pelepasan dari Pimpinan Satuan Kerja yang lama 4. Surat usul pengantar pindah dari instansi lama 5. Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian 6. Nota Usul Pindah dan Pengantar dari Biro Kepegawaian ke BKN 7. Fotocopy SK terakhir 8. Fotocopy Karpeg 9. Setiap unsur DP.3 sekurang‐kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di Instansi pembina untuk mendapatkan persetujuan (Tim Penilai). E. Hasil Layanan : Penerbitan SK Pindah Antar Instansi oleh Kepala BKN F. Prosedur : 1. Usulan dari Satker pemakai yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat Pembina Kepegawaian minimal Eselon II 2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen perpindah. 3. Membuat surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian. 4. Membuat Nota Usul Pindah Antar Instansi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 5. Membuat surat pengantar dari Kasubbag Pemindahan dan Kepangkatan/Kepala Bagian Mutasi yang ditujukan ke BKN.

Mutasi

IV. Cuti Besar dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun A. Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahu 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun 3. PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS 4. Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26‐30/V.80‐9/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II B. Syarat Layanan : 1. Pengantar dari Unit Kerja Eselon II /Satuan Kerja yang bersangkutan. 2. Surat usul dari Pegawai yang bersangkutan. 3. Salinan Keputusan CPNS disahkan Pejabat berwenang. 4. Salinan Keputusan PNS disahkan Pejabat berwenang. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di BKN untuk mendapatkan Nota Persetujuan Teknis dari BKN E. Hasil Layanan : SK Pemberhentian F. Prosedur : 1. Verifikasi berkas usul. 2. Pemutakhiran data ke Sistem Aplikasi Pelayananan Kepegawaian (SAPK). 3. Kepala Bagian Menandatangani Surat Keputusan bagi PNS Golongan Ruang IV/a ke bawah. 4. Kepala Biro Kepegawaian Menandatangani Surat Keputusan bagi PNS Golongan Ruang IV/b ke atas

Mutasi

V. Kenaikan Pangkat A. Dasar Hukum : 1. PP No. 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional PNS 2. Kepres Nomor 67 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS 3. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun 4. Sejumlah Keputusan MENPAN tentang jabatan fungsional 5. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil B. Syarat Layanan : 1. Berstatus PNS dan memiliki KARPEG. 2. Belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan yang diperoleh; 3. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. 4. Lulus ujian dinas bagi yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan berubah/pindah golongan ruang yaitu golongan ruang II/d ke golongan ruang III/a. 5. Setiap unsur DP.3 sekurang‐kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. 6. Bagi PNS yang memiliki ijazah S1/D.IV dikecualikan mengikuti ujian dinas, dan bagi PNS yang memiliki ijazah S.2, S.3. apabila PNS tersebut telah memiliki golongan ruang III/d dapat dinaikan pangkatnya menjadi golongan ruang IV/a setelah 4 (empat) tahun menduduki pangkat terakhir, dikecualikan dari ujian dinas. 7. Kenaikan Pangkat sebagaimana yang dimaksud pada point 6, ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi bukan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu‐Minggu, kecuali UT (Universitas Terbuka). 8. Khusus Kenaikan Pangkat golongan IV/c sampai dengan IV/e ditujukan ke Presiden RI melalui Sekretariat Kabinet dan tembusannya disampaikan ke Kepala BKN; Persyaratan Administrasi 1. Fotokopi sah SK Terakhir; 2. Fotokopi sah Karpeg; 3. Fotokopi sah Ijazah terakhir; 4. Fotokopi sah DP.3 dalam dua tahun terakhir; 5. Fotokopi sah STLUD bagi yang pindah golongan; 6. Fotokopi sah ijin belajar dan atau surat perintah tugas belajar. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di BKN untuk mendapatkan Nota Persetujuan Teknis dari BKN E. Hasil Layanan : Penerbitan SK Kenaikan Pangkat

Mutasi F. Prosedur : 1. Pemeriksa kelengkapan dokumen kenaikan pangkat 2. Entry data formulir elektronik nota usul Kenaikan Pangkat dengan menggunakan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) 3. Proses di BKN (Nota Persetujuan Teknis dari BKN) dikirim ke Biro Kepegawaian; 4. Penerbitan SK Kenaikan Pangkat

Mutasi

VI. Kenaikan Pangkat Pilihan A. Dasar Hukum : 1. PP No. 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional PNS 2. Kepres Nomor 67 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS 3. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun 4. Sejumlah Keputusan MENPAN tentang jabatan fungsional B. Syarat Layanan : PNS yang menduduki jabatan struktural dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, persyaratan : 1. PNS telah dua tahun dalam pangkat terakhir. 2. Satu tahun dalam jabatan struktural terakhir yang didudukinya. 3. Memiliki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya pada periode kenaikan pangkat berikut. 4. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. 5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP.3 sekurang‐kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Persyaratan Administrasi 1. Fotokopi sah Surat Keputusan pangkat terakhir 2. Fotokopi sah Surat Keputusan Pengangkatan jabatan tersebut 3. Surat pernyataan pelantikan 4. Setiap unsur DP3 sekurang‐kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di BKN untuk mendapatkan Nota Persetujuan Teknis dari BKN E. Hasil Layanan : Penerbitan SK Kenaikan Pangkat F. Prosedur : 1. Pemeriksa kelengkapan dokumen kenaikan pangkat 2. Entry data formulir elektronik nota usul Kenaikan Pangkat dengan menggunakan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) 3. Proses di BKN (Nota Persetujuan Teknis dari BKN) dikirim ke Biro Kepegawaian 4. Penerbitan SK Kenaikan Pangkat .

Mutasi

VII. Pemberhentian Dengan Hormat PNS Dengan Hak Pensiun dan Janda/Duda A. Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 Nomor 43 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun 3. PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS 4. Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26‐30/V.80‐9/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II 5. PP Nomor 8 tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. B. Syarat Layanan : 1. Pengantar dari Unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja yang bersangkutan. 2. Surat usul Pensiun dari Pegawai/Janda/Duda yang bersangkutan. 3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP), format sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 4. Salinan Keputusan CPNS disahkan Pejabat berwenang. 5. Salinan Keputusan PNS disahkan Pejabat berwenang. 6. Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir disahkan Pejabat berwenang. 7. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat, ditandatangani serendah‐rendahnya Pejabat Eselon II dari Unit Kerja yang bersangkutan, format sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 8. Pas photo ukuran 4 x 6 cm dari Pemohon. 9. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP.3) 2 (dua) tahun terakhir. 10.Daftar Susunan Keluarga, format sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, disahkan oleh Camat setempat. 11.Salinan Surat Nikah disahkan oleh Camat setempat/Kepala KUA. 12.Salinan Akta Kelahiran Anak‐anak Kandung disahkan oleh Camat setempat. 13.Surat Pernyataan Pengembalian Barang Inventaris Milik Negara. 14.Kenaikan Gaji Berkala terakhir. 15.Daftar Riwayat Jabatan. Untuk usul Pensiun Janda/Duda/Anak persyaratannya ditambahkan dengan : 1. Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan/Anak, dibuat oleh Camat setempat. 2. Surat Keterangan Kematian dibuat oleh Camat setempat. Untuk usul Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II persyaratannya ditambahkan dengan :

Mutasi 1. Keputusan Menteri Agama Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun. 2. Salinan sah Keputusan Menteri Agama tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon I atau Eselon II. 3. Salinan sah Surat Pernyataan Pelantikan. Untuk usul Pensiun bagi Guru Besar persyaratannya ditambahkan dengan : Keputusan Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagai Guru Besar. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di BKN untuk mendapatkan Nota Persetujuan Teknis dari BKN E. Hasil Layanan : Penerbitan SK Pemberhentian F. Prosedur : 1. Verifikasi berkas usul. 2. Entry usul pensiun ke Sistem Aplikasi Pelayananan Kepegawaian (SAPK). 3. Proses usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Kenaikan Pangkat, kepada : a. Kenaikan Pangkat Pengabdian dan pensiun PNS Golongan Ruang IV/b ke bawah untuk Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat yang telah ditandatangani Kepala Bagian Mutasi di sampaikan ke Badan Kepegawaian Negara. b. Kenaikan Pangkat Pengabdian dan pensiun PNS Golongan Ruang IV/c ke atas yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia yang telah diparaf oleh Kepala Bagian Mutasi dan Kasubbag Pemberhentian dan usul Pemensiunan diteruskan ke Kepala Biro Kepegawaian. c. Kenaikan Pangkat Pengabdian dan pensiun PNS Golongan Ruang IV/c ke atas yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia, kemudian usul diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. d. Kenaikan Pangkat Pengabdian dan pensiun PNS Golongan Ruang IV/c ke atas yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia. e. Kenaikan Pangkat Pengabdian dan pensiun PNS Golongan Ruang IV/c ke atas yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia disampaikan ke Sekretaris Kabinet dan tembusannya disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara. f. Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan hak pensiun oleh Sekretariat Kabinet dan Badan Kepegawaian Negara disampaikan ke PNS yang bersangkutan.

Mutasi

VIII. Pemberkasan Pengangkatan CPNS A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 B. Persyaratan : 1. Telah lulus ujian penyaringan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan bukti kartu peserta ujian. 2. Lamaran harus ditulis tangan sendiri dengan menggunakan tinta hitam dan ditanda tangani sendiri. 3. Fotokopi ijasah yang dilegalisir dari SD sampai dengan pendidikan terakhir. 4. Pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 6 Lembar. 5. Fotokopi sah bukti pengalaman kerja bagi yang telah memiliki pengalaman kerja. 6. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah. 7. Surat keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. 8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian. 9. Surat Pencari Kerja (AK I) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10.Daftar Riwayat Hidup yang ditulis tangan sendiri dengan menggunakan huruf kapital/balok dan tinta hitam serta dibubuhi cap dinas, pas foto di pojok kanan atas ukuran sesuai dengan keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002. 11.1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan anak lampiran I‐d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang: a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta. c. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri / pegawai negeri. d. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah. e. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya

Mutasi D. Penyelesaian : 1 (satu) minggu diproses di Bagian Mutasi, dikirim ke Setjen/Kepala Biro Kepegawaian untuk mendapat pengesahan. E. Hasil Layanan : Penerbitan SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil F. Prosedur : 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi berkas. 2. Entry data formulir elektronik nota usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dan Pemberian paraf dan penandatanganan nota usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang. 3. Pengisian jumlah formasi pada Sub Bagian Perencanaan Pegawai. 4. Pengiriman nota usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil ke BKN. 5. Penerimaan nota penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari BKN. 6. Penerbitan SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. 7. Penyerahan SK Calon Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerja masing‐masing.

Mutasi

IX. Pemberkasan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS. 4. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 5. PP Nomor 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan. 6. SE Kepala BKN Nomor 15/SE/1977 tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga‐tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia. 7. Surat Keputusan Besama Menkes dan Kepala BKN Nomr 142/Menkes/SK/VII/77 No. 652/Kep/1977 tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga‐Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia B. Persyaratan : 1. Berstatus sebagai CPNS. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Bekerja secara nyata sekurang‐kurangnya 1 (satu) tahun dinyatakan dalam surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja. 4. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) bernilai baik. 5. Diwajibkan mengikuti sertifikasi pendidikan dan pelatihan prajabatan. 6. CPNS yang dinyatakan lulus DIKLAT Prajabatan dan dinyatakan sehat oleh dokter penguji tersendiri bagi Gol. II dan oleh dokter tim penguji kesehatan bagi Gol. III dapat diangkat menjadi PNS. 7. CPNS yang tidak lulus DIKLAT Prajabatan hanya diberi kesempatan untuk mengulang SATU kali apabila dinyatakan lulus dapat diangkat menjadi PNS dan apabila dinyatakan tidak lulus diberhentikan sebagai CPNS. Catatan: a. Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 tahun namun tidak boleh melebihi usia 40 tahun. pengangkatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif bagi yang telah mengabdi pada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sekurang‐kurangnya 5 tahun terus‐menerus sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2002. b. Khusus CPNS dalam masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun belum diangkat menjadi PNS, maka diusulkan ke BKN untuk permintaan pertimbangan Kepala BKN. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya

Mutasi D. Penyelesaian : 1 (satu) minggu diproses di Bagian Mutasi, dikirim ke Setjen/Kepala Biro Kepegawaian untuk mendapat pengesahan. E. Hasil Layanan : Penerbitan SK PNS F. Prosedur : 1. Berkas usul pengangkatan CPNS menjadi PNS diusulkan dari unit kerja ke satuan kerja. 2. Berkas pengangkatan CPNS menjadi PNS diterima oleh satuan kerja. 3. Pemeriksaan berkas pengangkatan CPNS menjadi PNS. 4. Penerbitan SK PNS. 5. Penyerahan SK PNS di unit kerja masing‐masing.

Mutasi

X. Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional A. Dasar Hukum : 1. PP No. 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional PNS. 2. Kepres Nomor 67 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS. 3. PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun. 4. PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. 5. Surat Edaran BKN No K.26‐30/V‐45‐3/99 tentang Pemberian Bebas Tugas atau Masa persiapan Pensiun (MPP) bagi Pejabat Struktural Eselon I dan II. 6. Semua Keputusan Kemenpan tentang Jabatan Fungsional. B. Syarat Layanan : 1. Berstatus PNS. 2. Diusulkan dari intansi terkait. 3. Memiliki ijazah formal dan lulus diklat fungsional yang terkait. 4. Memiliki angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 5. Setiap unsur penilaian DP.3 bernilai baik dalam 1 (satu) tahun. 6. Berusia setinggi‐tingginya 50 tahun. 7. Untuk pengangkatan tingkat terampil pendidikan setingkat SMU, D1, D2 dan D3. 8. Untuk pengangkatan tingkat ahli pendidikannya S1 (D IV), S2 dan S3; . 9. Tidak dalam menjalankan hukuman disiplin. 10. Formasi dalam rangka mengisi lowongan. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses pertimbangan Pembina jabatan fungsional terkait (Tim Penilai). E. Hasil Layanan : SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional F. Prosedur : 1. Usulan dari Satker pemakai berdasarkan Formasi jabatan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat teknis minimal Eselon II. 2. Setelah mendapat pertimbangan Pembina jabatan fungsional terkait dan dibuat telaah dari Kepala Bagian Mutasi kepada Kepala Biro Kepegawaian.

Mutasi

XI. Kenaikan Pangkat Anumerta dan Uang Duka A. Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahu 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. UU Nomor 11 Tahaun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. 3. PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun 4. PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS 5. Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26‐30/V.80‐9/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II 6. PP Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. 7. PP Nomor 8 tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. B. Syarat Layanan : 1. Pengantar dari Unit Kerja Eselon II /Satuan Kerja yang bersangkutan. 2. Surat usul dari Janda/Duda/Anak yang bersangkutan. 3. Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta Sementara (KPAS), ditandatangani serendah‐rendahnya Pejabat Eselon III. 4. Laporan dari Pimpinan Unit Kerja (serendah‐rendahnya Pejabat Eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Menteri Agama yang menjelaskan kronologis kejadian mulai tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PNS/CPNS yang bersangkutan sampai ia mengalami musibah/kecelakaan). 5. Surat Perintah Penugasan (apabila pada waktu itu yang bersangkutan sedang diberi tugas). 6. Laporan dari Kepolisian tentang terjadinya kecelakaan/musibah yang dialami oleh PNS/CPNS secara lengkap. 7. Visum et Repertum (Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang berwenang). 8. Salinan Keputusan CPNS disahkan Pejabat berwenang. 9. Salinan Keputusan PNS disahkan Pejabat berwenang. 10.Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir disahkan Pejabat berwenang. 11.Pas photo ukuran 4 x 6 cm dari Pemohon. 12.Daftar Susunan Keluarga, format sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, disahkan oleh Camat setempat. 13.Salinan Surat Nikah disahkan oleh Camat setempat/Kepala KUA. 14.Salinan Akta Kelahiran Anak‐anak Kandung, disahkan oleh Camat setempat. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di BKN untuk mendapatkan Nota Persetujuan Teknis dari BKN.

Mutasi E. Hasil Layanan : Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pensiun Janda/duda tewas. F. Prosedur : 1. Verifikasi berkas usul. 2. Pemutakhiran data ke Sistem Aplikasi Pelayananan Kepegawaian (SAPK). 3. Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kepurusan Janda/duda diterbitkan Kepala BKN c.q. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian.

Mutasi

XII. Kenaikan Pangkat Anumerta dan Uang Duka A. Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 Nomor 43 Tahu 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. UU Nomor 11 Tahaun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. 3. PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun 4. PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS 5. Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26‐30/V.80‐9/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II 6. PP Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. 7. PP Nomor 8 tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. B. Syarat Layanan : 1. Pengantar dari Unit Kerja Eselon II /Satuan Kerja yang bersangkutan. 2. Surat usul dari Janda/Duda/Anak yang bersangkutan. 3. Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta Sementara (KPAS), ditandatangani serendah‐rendahnya Pejabat Eselon III. 4. Laporan dari Pimpinan Unit Kerja (serendah‐rendahnya Pejabat Eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Menteri Agama yang menjelaskan kronologis kejadian mulai tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PNS/CPNS yang bersangkutan sampai ia mengalami musibah/kecelakaan). 5. Surat Perintah Penugasan (apabila pada waktu itu yang bersangkutan sedang diberi tugas). 6. Laporan dari Kepolisian tentang terjadinya kecelakaan/musibah yang dialami oleh PNS/CPNS secara lengkap. 7. Visum et Repertum (Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang berwenang). 8. Salinan Keputusan CPNS disahkan Pejabat berwenang. 9. Salinan Keputusan PNS disahkan Pejabat berwenang. 10.Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir disahkan Pejabat berwenang. 11.Pas photo ukuran 4 x 6 cm dari Pemohon. 12.Daftar Susunan Keluarga, format sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, disahkan oleh Camat setempat. 13.Salinan Surat Nikah disahkan oleh Camat setempat/Kepala KUA. 14.Salinan Akta Kelahiran Anak‐anak Kandung, disahkan oleh Camat setempat. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di BKN untuk mendapatkan Nota Persetujuan Teknis dari BKN.

Mutasi E. Hasil Layanan : Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pensiun Janda/duda tewas. F. Prosedur : 1. Verifikasi berkas usul 2. Pemutakhiran data ke Sistem Aplikasi Pelayananan Kepegawaian (SAPK) 3. Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kepurusan Janda/duda diterbitkan Kepala BKN c.q. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian.

Mutasi

XIII. Perpindahan di Lingkungan Kementrian Agama A. Dasar Hukum : 1. PP No. 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional PNS 2. Kepres Nomor 67 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS 3. PP Nomor 32 Tahun 1979 jo PP Nomor 65 tahun 2008 tentang Batas Usia Pensiun 4. Sejumlah Keputusan MENPAN tentang jabatan fungsional 5. PP Nomor 9 tahun 2003 jo PP Nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. B. Syarat Layanan : 1. .Berstatus PNS 2. Asli Surat Penerimaan dari pimpinan tempat tugas yang baru 3. Asli Surat Pelepasan dari Pimpinan Satuan Kerja yang lama 4. Surat usul pengantar pindah 5. Fotocopy SK terakhir 6. Fotocopy Karpeg 7. DP3 dua tahun terakhir bernilai baik 8. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di BKN untuk mendapatkan Nota Persetujuan Teknis dari BKN. E. Hasil Layanan : Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pensiun Janda/duda tewas. F. Prosedur 1. Usulan dari Satker pemakai berdasarkan Formasi jabatan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat Pembina Kepegawaian minimal Eselon II 2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi berkas 3. Konseptor memeriksa kelengkapan dokumen perpindahan 4. Penerbitan SK Pindah untuk Golongan III/d sampai dengan IV/a ditandatangani oleh Kepala Bagian Mutasi 5. Penerbitan SK Pindah untuk Golongan IV/b

Mutasi

XIV. Pengangkatan CPNS Lebih Dari Dua Tahun A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS 3. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 B. Persyaratan : 1. Berstatus sebagai CPNS 2. Sehat jasmani dan rohani 3. Bekerja secara nyata sekurang‐kurangnya 1 (satu) tahun dinyatakan dalam surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja 4. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) bernilai baik 5. Diwajibkan mengikuti sertifikasi pendidikan dan pelatihan prajabatan 6. CPNS yang dinyatakan lulus DIKLAT Prajabatan dan dinyatakan sehat oleh dokter penguji tersendiri bagi Gol. II dan oleh dokter tim penguji kesehatan bagi Gol. III dapat diangkat menjadi PNS 7. CPNS yang tidak lulus DIKLAT Prajabatan hanya diberi kesempatan untuk mengulang SATU kali apabila dinyatakan lulus dapat diangkat menjadi PNS dan apabila dinyatakan tidak lulus diberhentikan sebagai CPNS . C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di BKN untuk mendapatkan Nota Pengesahan dari BKN. E. Hasil Layanan : Penerbitan SK PNS bagi CPNS yang lebih dari 2 tahun F. Prosedur : 1. Mengajukan permohonan tugas belajar yang diketahui oleh pimpinan Satker yang disetujui oleh Pembina kepegawaian/pejabat Kepegawaian 2. Memenuhi persyaratan administrasi dibuatkan formulir model C.2 disertai alasan‐alasan keterlambatan kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diajukan ke BKN 3. Formulir model C.2 yang telah mendapat pertimbangan dari BKN diterbitkan SK PNS

Mutasi

XV. SK Pindah Penetapan Alamat Pensiun ke Tempat Kelahiran atas Beban Negara A. Dasar Hukum : 1. UU Nomor 11 Tahaun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. 2. PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun 3. PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS 4. Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26‐30/V.80‐9/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II 5. KMA No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama B. Persyaratan : 1. Pengantar dari Unit Kerja Eselon II /Satuan Kerja yang bersangkutan 2. Surat usul dari Pegawai yang bersangkutan 3. Salinan Keputusan CPNS disahkan Pejabat berwenang 4. Salinan Keputusan PNS disahkan Pejabat berwenang 5. Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir disahkan Pejabat berwenang 6. Salinan Keputusan Pensiun disahkan Pejabat berwenang 7. Salinan Surat Nikah disahkan oleh Camat setempat/Kepala KUA 8. Salinan Akta Kelahiran Anak‐anak Kandung, disahkan oleh Camat setempat 9. Daftar Susunan Keluarga, format sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, disahkan oleh Camat setempat. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian dikirim ke Biro Keuangan untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di Biro Keuangan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Biro Keuangan. E. Hasil Layanan : Surat Keputusan F. Prosedur : 1. Verifikasi berkas usul 2. Kepala Bagian Mutasi menandatangani Surat Keputusan bagi PNS Golongan Ruang IV/a ke bawah 3. Kepala Biro Kepegawaian menandatangani Surat Keputusan bagi PNS Golongan Ruang IV/a ke atas

Mutasi

XVI. Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri A. Dasar Hukum : 1. UU Nomor 11 Tahaun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. 2. PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun 3. PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS 4. Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26‐30/V.80‐9/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II 5. UU Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahu 1999 tentang Hak Asasi Manusia 6. PP Nomor 8 tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. B. Persyaratan : 1. Pengantar dari Unit Kerja Eselon II /Satuan Kerja yang bersangkutan 2. Surat usul Pensiun dari Pegawai yang bersangkutan 3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP), format sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Salinan Keputusan CPNS disahkan Pejabat berwenang 5. Salinan Keputusan PNS disahkan Pejabat berwenang 6. Salinan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir disahkan Pejabat berwenang 7. Surat Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (Untuk usul Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena keuzuran jasmani/rohani) 8. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat, ditandatangani serendah‐rendahnya Pejabat Eselon II dari Unit Kerja yang bersangkutan, format sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 9. Pas photo ukuran 4 x 6 cm dari Pemohon 10.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP.3) 2 (dua) tahun terakhir 11.Daftar Susunan Keluarga, format sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, disahkan oleh Camat setempat 12.Salinan Surat Nikah disahkan oleh Camat setempat/Kepala KUA 13.Salinan Akta Kelahiran Anak‐anak Kandung disahkan oleh Camat setempat 14.Surat Pernyataan Pengembalian Barang Inventaris Milik Negara 15.SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir 16.Daftar Riwayat Jabatan.Pengantar dari Unit Kerja Eselon II /Satuan Kerja yang bersangkutan C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses pada Bagian Mutasi Biro Kepegawaian

Mutasi E. Hasil Layanan : SK Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun. F. Prosedur : 1. Verifikasi berkas usul 2. Pemutakhiran data ke Sistem Aplikasi Pelayananan Kepegawaian (SAPK) 3. Penandatangan SK : a. Bagi PNS Golongan Ruang IV/a ke bawah oleh Kepala Bagian Mutasi b. Bagi PNS Golongan Ruang IV/b oleh Kepala Biro Kepegawaian.

Mutasi

Assesment dan Pengembangan

I. DP 3 A. Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil B. Syarat Layanan : 1. Konsep penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk setiap Kepala Satuan Kerja Langsung dan Pejabat Penilai 2. Konsep Penilaian DP‐3 untuk Pejabat Eselon IV oleh pimpinan langsung masing‐masing Unit Kerja C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1 (satu) minggu diproses di Bagian , dikirim ke Setjen/Kepala Biro Kepegawaian untuk mendapat pengesahan. E. Hasil Layanan : Ditandatanganinya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan F. Prosedur : Pengusul mengajukan permohonan yang ditandatangani pejabat Pembina kepegawaian minimal Eselon II kepada: Kepala Biro Kepegawaian Jl. Lap. Banteng Barat 3‐4 Jakarta Pusat Lantai III Kamar B 301 serta memenuhi ketentuan persyaratan


II. Izin Belajar A. Dasar Hukum : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentan pemberian tugas belajar dan Izin belajar bagai PNS dilingkungan Kementerian Agama Tugas Belajar 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil B. Syarat Izin Belajar : 1. Pengajuan Permohonan Izin Belajar yang bersangkutan yang diketahui oleh Pimpinan Satker minimal Eselon II 2. Surat Keterangan dari PT/Universitas 3. Profil perguruan tinggi dan surat Keterangan jarak tempuh maksimum 60 km 4. Jadwal perkuliahan asli ( diatas jam 16.00 diluar hari Sabtu‐Minggu) 5. Surat Pernyataan menduduki jabatan terakhir yang disyahkan pejabat yang berwenang 6. Foto Copy SK terakhir 7. DP 3 tahun terakhir bernilai baik 8. Daftar Riwayat Hidup 9. Menanggung sendiri biaya pendidikan C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 5 hari kerja sejak usul tugas belajar diproses oleh Biro Kepegawaian untuk mendapat Surat Keputusan dari Sekretaris Jenderal bagi Program S.2 dan S.3 E. Hasil Layanan : Penerbitan SK Izin Belajar F. Prosedur : Mengajukan permohonan yang ditandatangani pejabat Pembina kepegawaian minimal Eselon II, ditujukan ke Kepala Biro Kepegawaian Jl. Lap. Banteng Barat 3‐4 Jakarta Pusat Lantai III Bagian Assessment dan Pengembangan Pegawai.


III. Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional A. Dasar Hukum : 1. PP No. 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional PNS 2. Kepres Nomor 67 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS 3. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun 4. Sejumlah Keputusan MENPAN tentang jabatan fungsional B. Syarat Layanan : Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau 2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, 3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatanfungsional yang dijabatnya, 4. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau 5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di Instansi pembina untuk mendapatkan persetujuan (Tim Penilai). E. Hasil Layanan : Penetapan angka kredit (PAK) untuk Penerbiatn SK Pembebasan sementara dari jabatan F. Prosedur : 1. Usulan dari Satker akan diterbitkan SK Pembebasan Sementara setelah dilakukan perhitungan PAK nya 2. Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.


IV. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 3. Sejumlah Keputusan MENPAN tentang jabatan fungsional B. Syarat Layanan : Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila: 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah mempunyai kekuatan tetap. 2. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 15 hari kerja E. Hasil Layanan : Penetapan angka kredit (PAK) untuk Penerbitan SK pemberhentian dari jabatan F. Prosedur : 1. Mengajukan permohonan yang ditandatangani pejabat Pembina kepegawaian minimal Eselon II kepada : Kepala Biro Kepegawaian Jl. Lap. Banteng Barat 3‐4 Jakarta Pusat Lantai III Kamar B 301 2. Apabila persyaratan lengkap maka dapat diterbitkan SK pemberhentian dari jabatan 3. Pembebasan sementara, pemberhentian dari, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku


VI. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional A. Dasar Hukum : 1. PP No. 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional PNS 2. Kepres Nomor 67 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS 3. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Batas Usia Pensiun 4. Sejumlah Keputusan MENPAN tentang jabatan fungsional B. Syarat Layanan : 1. Adanya Formasi Jabatan (pertimbangan tertulis Satuan Kerja) 2. Foto Copy SK CPNS 3. Foto Copy SK Terakhir 4. Foto Copy Ijazah Terakhir yang sesuai kualifikasi 5. Foto copy Sertifikat Diklat Fungsional sesuai kualifikasi 6. Surat Keterangan melaksanakan tugas sesuai pada bidangnya minimal 2 tahun 7. Usia 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun 8. DP‐3 dua tahun terakhir baik C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 1. 2 hari kerja proses di Biro Kepegawaian kemudian dikirim ke Instansi pembina untuk mendapatkan pertimbangan. 2. 30 hari diproses di Instansi pembina untuk mendapatkan persetujuan (Tim Penilai). E. Hasil Layanan : Penetapan angka kredit (PAK) untuk Penerbitan SK Pengangkatan pertama kedalam Jabatan Fungsional F. Prosedur : 1. Usulan dari Satker pemakai berdasarkan Formasi jabatan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat Pembina Kepegawaian minimal Eselon II 2. Dilampiri surat pernyataan melakukan kegiatan jabatan fungsional sesuai peraturan terkait, buku kerja/dokumen bukti fisik dan lampirannya diketahui pimpinan/pejabat pengusul disampaikan ke Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian, kemudian diteruskan kepada Tim Penilai Angka Kredit untuk dilakukan penilaian a. Penetapan penilaian Kredit (hasil Penilaian) selanjutnya diusulkan untuk penerbitan SK. Pengangkatan Pertama Kedalam Jabatan Fungsional


VII. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 3. Sejumlah Keputusan MENPAN tentang jabatan fungsional B. Syarat Layanan : Daftar usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dengan melampirkan buku kerja/dokumen bukti fisik dan lampiran dokumen sbb : 1. Pengantar Usul jabatan fungsional yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian Es. II 2. SK pertama pengangkatan jabatan fungsional 3. SK KP terakhir jabatan fungsional 4. Penilaian Kinerja (DP3) 2 tahun terakhir 5. PAK terakhir 6. DUPAK 7. Surat‐surat Pernyataan 8. Buku kerja 9. Publikasi Ilmiah 10. Bukti Fisik pekerjaan disertai surat keterangan dari atasan langsung 11. Ijazah terakhir yang sesuai dengan kompetensinya (Bagi Penyesuaian Jabatan terampil ke Ahli) 12. Sertifikat tanda Lulus Diklat Penjenjangan Jafung (Bagi Penyesuaian Jabatan terampil ke (untuk persyaratan no 11 dan 12 dilampirkan bagi pejabat fungsional yang akan penyesuaian jabatan) C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 5 hari kerja setelah dilaksanakan sidang TIM Penilai (persyaratan lengkap, komulatif PAK memenuhi) E. Hasil Layanan : Penetapan angka kredit (PAK)

Assesment dan Pengembangan F. Prosedur : 1. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dilampiri surat pernyataan melakukan kegiatan sesuai peraturan terkait, buku kerja / dokumen bukti fisik dan lampirannya diketahui pimpinan / pejabat pengusul disampaikan ke Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian, kemudian diteruskan kepada Tim Penilai Angka Kredit untuk dilakukan penilaian (Tim Penilai adalah Tim Penilai pada Instansi Pembina masing‐masing Jabatan Fungsional) 2. Selanjutnya dituangkan dalam penetapan penilaian Kredit (hasil Penilaian) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi yang memenuhi nilai komulatif PAK 3. PAK yang sudah ditandatangani dikirim langsung ke unit pengusl dan hanya bisa diambil langsung oleh pejabat kepegawaian dengan membawa surat tugas dari unit pengusul


VIII. Pengelolaan Peserta A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (PP No 100 Tahun 2000) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS (PP No 99 Tahun 2000) 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil B. Syarat Layanan : Ketentuan Umum 1. PNS yang telah dan akan menduduki Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV 2. Memiliki Potensi Akademik dan Profesional untuk berkembang 3. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi 4. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas 5. Mampu menjaga reputasi diri dan Instansinya 6. Sehat jasmani dan rohani 7. Pangkat/Gol.minimal adalah a. Diklatpim TK II : Pembina IV/a b. Diklatpim TK III: Penata III/c c. Diklatpim TK IV : Penata Muda III/a 8. Serendah‐rendahnya berpendidikan Sarjana (S1) 9. Usia 5 Tahun sebelum BUP 10.Lulus STPDI Kentuan Khusus 1. Fotokopi SK Pangkat terakhir 2. Fotokopi SK Jabatan terakhir 3. Fotokopi Ijazah terakhir dilegalisir 4. Fotokopi SK Kelulusan Hasil Seleksi Diklatpim TK.II, III dan IV 5. Fotokopi Sertifikat Kursus Bahasa Inggris (bagi yang Lulus Bersyarat Peserta Diklatpim TK II) 6. Pas foto berwarna 7. Melampirkan hasil Medical Record untuk peserta Diklatpim TK II dan Surat Keterangan Sehat dari RSUD atau Puskesmas untuk Diklatpim TK III dan IV 8. Fotokopi STTPL Diklat Kepemimpinan sebelumnya C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 30 hari kerja E. Hasil Layanan : Terselenggaranya Diklat PIM

Assesment dan Pengembangan F. Prosedur : 1. Penjaringan Peserta Diklat PIM 2. Menyusun dan menyampaikan Daftar Nominatif Peserta Diklat PIM II, III dan IV ke Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) 3. Inventarisir Nominatif Peserta Diklat PIM II, III dan IV yang lulus Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) 4. Menyampaikan Nominatif Peserta Diklat PIM yang yang lulus TSPDI bagi Diklat PIM II ke LAN, Diklat PIM III ke Pusdiklat dan Diklat PIM IV ke Balai Diklat 5. Pemangggilan peserta Diklat 6. Pelaksanaan Diklat PIM


IX. Tugas Belajar A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar; 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi Yang ditugaskan mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana; 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentan pemberian tugas belajar dan Izin belajar bagai PNS dilingkungan Kementerian Agama Tugas Belajar 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil B. Syarat Tugas Belajar : 1. Usul Permohonan Tugas Belajar yang ditandatangani oleh Pimpinan Satker minimal Eselon II 2. Surat Keterangan dari PT/Universitas yang menerangkan ybs diterima pada PT/Universitas 3. Surat Keputusan dari pihak Sponsor yang berbadan hukum tentang pemberian biaya tugas belajar kepada PNS yang bersangkutan 4. Foto Copy SK terakhir 5. Surat pernyataan ybs bersedia melaksanakan tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku 6. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan keilmuannya pada instansi asal setelah selesai mengikuti Tugas Belajar 7. Surat Pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional apabila PNS yang bersangkutan Pemangku Jabatan Fungsional atau Jabatan Struktural 8. DP 3 tahun terakhir bernilai baik 9. Daftar Riwayat Hidup C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 5 hari kerja, usul tugas belajar selanjutnya diproses oleh Biro Kepegawaian untuk mendapat Surat Keputusan dari Sekretaris Jenderal bagi Program S.2 dan S.3 E. Hasil Layanan : Penerbitan SK Tugas Belajar F. Prosedur : Mengajukan permohonan yang ditandatangani pejabat Pembina kepegawaian minimal Eselon II, ditujukan ke Kepala Biro Kepegawaian Jl. Lap. Banteng Barat 3‐4 Jakarta Pusat Lantai III (Bagian Assessment dan Pengembangan Pegawai) serta memenuhi ketentuan persyaratan


X. Ujian Dinas A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP No 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural 3. KMA Nomor 172 Tahun 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas di Lingkungan Departemen Agama B. Syarat Layanan Ujian Dinas : 1. Pengajuan Permohonan Ujian Dinas yang bersangkutan yang diketahui oleh Pimpinan Satker minimal Eselon II 2. Photo copy SK Kenaikan Pangkat terakhir 3. DP3 tahun terakhir 4. Photo copy KARPEG 5. Surat Pernyataan menduduki jabatan terakhir yang disyahkan pejabat yang berwenang 6. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 30 hari kerja setelah pelaksanaan Ujian Dinas E. Hasil Layanan : Sertifikat Lulus Ujian Dinas F. Prosedur : Mengajukan permohonan yang ditandatangani pejabat Pembina kepegawaian minimal Eselon II, ditujukan ke Kepala Biro Kepegawaian Jl. Lap. Banteng Barat 3‐4 Jakarta Pusat Lantai III (Bagian Assessment dan Pengembangan Pegawai) serta memenuhi ketentuan persyaratan


XI. UPKP A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan PP No 100 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural 3. KMA Nomor 172 Tahun 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas di Lingkungan Departemen Agama B. Syarat Layanan UPKP : 1. Pengajuan Permohonan UPKP dari Pimpinan Satker minimal Eselon II 2. Photo copy SK Kenaikan Pangkat terakhir 3. DP3 tahun terakhir 4. Surat Pernyataan menduduki jabatan terakhir yang disyahkan pejabat yang berwenang 5. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar 6. Photo copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir C. Biaya Layanan : Tanpa dipungut biaya D. Penyelesaian : 30 hari kerja setelah pelaksanaan Ujian Dinas/ UPKP E. Hasil Layanan : Penerbitan Sertifikat Lulus UPKP F. Prosedur : Mengajukan permohonan yang ditandatangani pejabat Pembina kepegawaian minimal Eselon II, ditujukan ke Kepala Biro Kepegawaian Jl. Lap. Banteng Barat 3‐4 Jakarta Pusat Lantai III (Bagian Assessment dan Pengembangan Pegawai) serta memenuhi ketentuan persyaratan

2. Pegawai negeri sipil yang melangsungkan pernikahan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah

Recommend Documents